modul akuntansi pemerintah daerah bab. 3

3737

AKUNTANSI

DI SATUAN KERJA

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

38 38

3939

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMSetelah mempelajari materi Akuntansi di SATUAN KERJA Pemerintah Daerah

ini, peserta secara garis besar akan memahami konsep akuntansi di satuan kerja dan

bagaimana mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di Satuan Kerja.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah mempelajari materi Akuntansi di SATUAN KERJA pemerintah daerah ini,

peserta secara khusus akan memahami konsep akuntansi di satuan kerja dan bagaimana

mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di Satuan Kerja yang meliputi:

akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, transaksi nonkas, serta transaksi antarkantor

dengan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

A. PENDAHULUANSesuai definisi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Satker

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang. Dalam uraian berikutnya menyangkut akuntansi di Satker; Satker dapat terdiri

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satker Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD).

Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, yang termasuk dalam kategori

pencatatan di Satker adalah fungsi SKPKD sebagai entitas akuntansi yang mencatat

transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat; bukan sebagai entitas

BAB III

AKUNTANSI

DI SATUAN KERJA


40

pelaporan yang mewakili transaksi Pemda. Untuk fungsi yang mewakili transaksi Pemda

dilakukan oleh PPKD sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara

keseluruhan.

Struktur akuntansi untuk Pemda menggunakan struktur akuntansi Pusat – Cabang.

Dalam hal ini akuntansi yang berlaku di Satker adalah sebagai akuntansi cabang (Branch

Office). Konsekuensi dari akuntansi Pusat – Cabang ini adalah adanya akun resiprokal

(reciprocal account) yaitu RK-PPKD (yang ada di Satker) di kelompok ekuitas dana, dan

RK-Satker (yang ada di PPKD) di kelompok aset.

B. AKUNTANSI PENDAPATAN

B.1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan

sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak

pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah.

Kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Dana Perimbangan (pendapatan transfer)

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari kelompok pendapatan di atas, pada umumnya Pendapatan Asli Daerah ada

di Satker, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya ada di PPKD. Rincian dari

kelompok PAD menurut kedua peraturan pemerintah tersebut, yaitu:

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Lain-lain PAD yang Sah

B.2. Akuntansi Pendapatan Satker

a. Transaksi pendapatan di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan

Satker (PPK-Satker). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh

bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

41

BAB III Akuntansi di Satuan Kerja

b. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas

pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan; sedangkan

koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja

tidak terduga.

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan

periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

d. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

B.3. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan

di Satker ini adalah sebagai berikut:

Transaksi Dokumen sumber

Penerimaan PAD

- Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Surat Ketetapan Retribusi

- Surat tanda bukti pembayaran

- Bukti penerimaan lainnya

B.4. Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di

Satker:

No. Transaksi Standar Jurnal

1Penerimaan pendapatan

pajak daerah

Dr. Kas di Bend. Penerimaan ...........…… xx

Cr. Pendapatan Pajak Daerah .................. xx

2Penerimaan pendapatan

Retribusi daerah

Dr. Kas di Bend. Penerimaan …...........… xx

Cr. Pendapatan Retribusi Daerah …......... xx

3

Penerimaan hasil pengelo-

laan kekayaan daerah yang

dipisahkan

Dr. Kas di Bend. Penerimaan ................. xx

Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan ........................................ xx

4Penerimaan Lain-lain PAD

yang sah

Dr. Kas di Bend. Penerimaan .................. xx

Cr. Lain-lain PAD yang Sah ...................... xx

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke

Kas Daerah:

Penyetoran Pendapatan Ke Kas

Daerah

Dr. RK-PPKD ........................................... xx

Cr. Kas di Bend. Penerimaan .................... xx

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan

yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan


42

sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebe-

lumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi

dalam periode berjalan, maka PPK-Satker berdasarkan informasi transfer kas dari BUD

mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Pengembalian kelebihan

pendapatan

Dr. Pendapatan ........................................ xx

Cr. RK-PPKD ............................................ xx

Pada saat pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening

Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan

pendapatan tersebut dengan jurnal sebagai berikut:


Pendapatan Satker yang dicatat

oleh PPK-PPKD

Dr. RK-Satker .......................................... xx

Cr. Kas di Kas Daerah .............................. xx

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non-

recurring) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satker tidak melakukan

pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai

berikut:


Pendapatan, bersifat tidak

berulang (non recurring)

Dr. SiLPA ................................................ xx

Cr. Kas di Kas Daerah ............................. xx

C. AKUNTANSI BELANJA

C.1. Definisi

Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai

berikut:

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut:

“Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.”

Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menu-

runkan ekuitas dana pemerintah daerah.

43


Kedua peraturan yang mengatur penatusahaan belanja tersebut, mengklasifikasikan

belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan dimaksud semata-mata karena

ada hal lain yang ingin dicakup dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sebagaimana

diketahui Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan pedoman pengelolaan keuangan

daerah, yang mencakup mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

akuntansi dan pertanggungjawaban. Sebagai instrumen penganggaran, beberapa

informasi diperlukan, di antaranya informasi pengendalian yang dikaitkan dengan konsep

anggaran berbasis kinerja.

Konsep anggaran berbasis kinerja menghendaki adanya keterkaitan antara output/

hasil dari suatu program/kegiatan dikaitkan dengan input yang digunakan. Dalam bahasa

keuangan, input tersebut tercermin dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu

program ataupun kegiatan. Oleh karena itu untuk tujuan dimaksud dalam Permendagri No.

13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

program dan kegiatan; sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya, untuk keperluan penyajian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa penyajian laporan

keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

No. PP No. 24 tahun 2005 Permendagri No. 13 tahun 2006

1 Belanja Operasi Belanja Tidak Langsung

- Belanja pegawai - Belanja pegawai

- Belanja barang - Belanja bunga

- Bunga - Belanja subsidi

- Subsidi - Belanja hibah

- Hibah - Belanja bantuan sosial

- Bantuan sosial- Belanja bagi hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- Belanja tidak terduga

Belanja modal Belanja Langsung

- Belanja tanah - Belanja pegawai

- Belanja peralatan dan mesin - Belanja barang dan jasa

- Belanja gedung dan bangunan - Belanja modal

- Belanja jalan, irigasi, dan jaringan

- Belanja aset tetap lainnya

- Belanja aset lainnya


44

Kewenangan Satker dalam transaksi belanja meliputi:

a. Belanja Tidak Langsung, yaitu: belanja pegawai.

b. Belanja Langsung, yaitu: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja

modal.

C.2. Akuntansi Transaksi Belanja Satker

a. Transaksi belanja di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker

(PPK-Satker). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara

pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.

b. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran

belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya,

koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No. 24 Tahun 2005).

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat

dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk

mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

e. Transaksi belanja di Satker dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU

- pembayarannya dengan SP2D LS

f. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa

penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai

utang.

C.3. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah

sebagai berikut:

No. Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber

1Belanja dengan

mekanisme LS

- SP2D

- nota debit bank

- bukti

pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

- berita acara serah terima

barang/jasa

2

Belanja dengan

mekanisme UP/GU/

TU

- Bukti

Pengesahan SPJ

- SPM

- SPD

- bukti transaksi lainnya

3 Penerimaan PFK- SP2D

- Bukti potongan

- SPM

45


4 Pelunasan PFK

- Surat Setoran

- Nota Kredit

- Bukti potongan

- Bukti pengeluaran

lainnya

- SPM

C.4. Standar Jurnal Transaksi Belanja

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di Satker:


1

Penerimaan SP2D UP/GU/TU

oleh bendahara pengeluaran

di Satker

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran …......... xx

Cr. RK-PPKD ………………..……….…. xx

2

Pelaksanaan Belanja dengan

menggunakan uang persediaan

yang sebelumnya dicairkan

melalui SP2D UP/GU/TU

Dr. Belanja ……………........................ xx

Cr. Kas di Bend. Pengeluaran .............. xx

3Pelaksanaan belanja dengan

menggunakan SP2D LS

Dr. Belanja ……………........................ xx

Cr. RK-PPKD ....................................... xx

Dalam hal terjadi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D UP/TU dari Satker

ke BUD, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

4Pengembalian kas SP2D

UP/TU di Satker

Dr. RK-PPKD ........................................ xx

Cr. Kas di Bend. Pengeluaran ................ xx

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-Satker juga

mengakui penambahan aset (sesuai dengan jenis asetnya) dengan menjurnal:

5

Belanja modal yang

menggunakan

uang persediaan

Dr. Belanja modal ………................. xx

Cr. Kas di Bend.. Pengeluaran ............. xx

6Belanja modal dengan

menggunakan SP2D LS

Dr. Belanja modal …………...………. xx

Cr. RK-PPKD ...................................... xx

7Pengakuan aset tetap dari

belanja modal Satker

Dr. Aset tetap ………........................ xx

Cr. Ekuitas Dana Investasi –

Diinvestasikan dalam Aset tetap ... xx

Keterangan: Pengakuan aset pada butir No. 7 disesuaikan dengan kebijakan

akuntansi tentang kapitalisasi aset yang merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/

setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai

aset tetap.


46

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai

adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-Satker tetap mencatat

belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-Satker tidak perlu mencatat potongan

tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam subsistem Akuntansi

PPKD.

Standar jurnalnya adalah sebagai berikut:

8Belanja LS Gaji di

Satker

Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan ..................... xx

Dr. Tunjangan Keluarga ................................. xx

Dr. Tunjangan Fungsional Umum .................. xx

Cr. RK-PPKD .................................................... xx

Dalam kasus Belanja Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga

dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan

pajak), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-

Satker kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai

berikut:

9Penerimaan Potongan

Pajak di Satker

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran ......................... xx

Cr. Utang Pajak ................................................. xx

10 Pelunasan PajakDr. Utang Pajak .............................................. xx

Cr. Kas di Bend. Pengeluaran ........................... xx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran

belanja dicatat sebagai pengurang belanja. PPK-Satker mencatat transaksi pengembalian

belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

11Pengembalian

kelebihan Belanja

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran ........................ xx

Cr. Belanja ........................................................ xx

Jika terjadi pengembalian belanja atas transaksi belanja yang terjadi pada tahun

sebelumnya, maka Satker mencatat jurnal sebagai berikut:

12

Pengembalian

kelebihan Belanja,

diterima pada periode

berikutnya

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran ........................ xx

Cr. Pendapatan lain-lain .................................. xx

47


D. AKUNTANSI ASET SATKER

D.1. Definisi

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

mendefinisikan Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/

atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni:

1. Aset Lancar (Current Asset); dan

2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset)

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau dimiliki

untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

D.2. Prosedur Pencatatan Aset di Satker

Prosedur pencatatan aset pada Satker meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi

atas pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset

tetap yang dikuasai/digunakan Satker. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi

akuntansi Satker membuat bukti memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai

berikut:

(1) Tanggal Transaksi

(2) Jenis/nama aset

(3) Kode rekening terkait

(4) Klasifikasi aset tetap

(5) Nilai aset tetap

D.3. Standar Jurnal Akuntansi Aset

a. Standar Jurnal untuk Aset Tetap

Pengakuan aset tetapDr. Aset Tetap ................................................ xx

Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap ..... xx

Pelepasan aset tetapDr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap ... xx

Cr. Aset Tetap .................................................. xx


48

b. Standar jurnal untuk Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan Konstruksi dalam

Pengerjaan

Dr. Konstruksi dalam Pengerjaan ................... xx


Jika Konstruksi sudah selesai

dilakukan

Dr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap ... xx

Cr. Konstruksi dalam Pengerjaan .................... xx

Pengakuan Aset Tetap yang

sudah jadi

(contoh: gedung)

Dr. Gedung …………………………................. xx


c. Standar jurnal untuk Penyusutan (depresiasi)

Pengakuan depresiasi atas

aset tetap

Dr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap ....... xx

Cr. Akumulasi Depresiasi ……………………........ xx

d. Standar jurnal untuk Pemberian Hibah/Donasi dalam bentuk Aset Tetap

Pengakuan aset tetap

(sesuai jenisnya)

Dr. Aset Tetap ..................................................... xx

Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Tetap ......... xx

e. Standar jurnal untuk aset lainnya

Pengakuan aset

lainnya

Dr. Aset Lainnya ........................................................ xx

Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Lainnya …......... xx

Pelepasan aset

lainnya

Dr. EDI – Diinvestasikan dalam Aset Lainnya …....... xx

Cr. Aset Lainnya .......................................................... xx

E. AKUNTANSI TRANSAKSI SELAIN KASAkuntansi Transaksi Selain Kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua

transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan

penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang dan ekuitas; depresiasi;

transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas.

E.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian, Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang dan Ekuitas; Depresiasi; Transaksi yang bersifat accrual dan prepay-ment; serta Hibah selain Kas

Koreksi kesalahan dan penyesuaian merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam

membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar.

Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang

dilakukan oleh Satker. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja

modal yang dilakukan oleh Satker (lihat pada Akuntansi Belanja).

49


Pengakuan Utang, dalam hal ini, pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di

Satker sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak

atau potongan-potongan belanja lainnya (lihat pada Akuntansi Belanja). Namun jika

utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi

pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.

Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila

diperlukan).

Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi

yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau

terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). Pada

umumnya transaksi seperti ini jarang terjadi di Pemerintah Daerah.

E.2. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi nonkas adalah

sebagai berikut:

No. Transaksi Dokumen sumberLampiran

dokumen sumber

1Koreksi kesalahan

pencatatanBukti memorial

Bukti transaksi

pendukung

2Pengakuan aset dan

ekuitas

- Berita acara penerimaan barang

- Berita acara serah terima

barang

- Berita acara penyelesaian

pekerjaan

Bukti transaksi

pendukung

3Pengakuan Utang Titipan

Fihak Ketiga

- Surat Setoran Pajak (SSP)

- Surat Setoran Pemotongan

Taperum/IWP

- Bukti lainnya

- SP2D

4Transaksi yang bersifat

accrual dan prepaymentBukti memorial

Bukti transaksi

pendukung

E.3. Standar Jurnal Transaksi Selain Kas

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di Satker:


1

Koreksi kesalahan pencatatan

(contoh: seharusnya belanja

ATK, salah dicatat ke belanja

dokumen)

Dr. Belanja ATK ……………………… xx

Cr. Belanja Dokumen …….………....... xx


50

2 Pengakuan aset dan ekuitas

Dr. Aset Tetap …………...………….… xx

Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset

Tetap ……………………....................…xx

3Pengakuan Utang Titipan Fihak

Ketiga

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran ......... xx

Cr. Utang PFK ……………...……….… xx

F. AKUNTANSI TRANSAKSI PPKD-SATKER

F.1. Akuntansi Rekening Koran-PPKD (RK-PPKD)

Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat

Satker. Akun “RK-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus

Satker. Hal ini dikarenakan SATKER dianggap merupakan cabang dari Pemda, sehingga

sebenarnya SATKER tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima

ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “Rekening Koran-PPKD”

akan bertambah bila Satker menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU

dan menerima aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS),

dan akan berkurang bila Satker mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang

ke Pemda).

Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi:

- Rekening Koran-PPKD Kas

- Rekening Koran-PPKD Piutang

- Rekening Koran-PPKD Persediaan

- Rekening Koran-PPKD Aset Tetap

- Rekening Koran-PPKD Aset Lainnya

- Rekening Koran-PPKD Belanja

- Rekening Koran-PPKD Utang

Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening

Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah debit (Dr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD

ini rekening resiprokal-nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD

sebagai akun aset.

Akun Rekening Koran-PPKD yang ada di Satker ini mempunyai rekening resiprokal

berupa akun Rekening Koran-Satker yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo

normal akun “Rekening Koran-Satker” adalah Debit (Dr) sedangkan saldo normal akun

“Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan

Rekening Koran-Satker ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan

Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD.

Ilustrasi atas hubungan antar RK-PPKD dengan RK-Satker dapat dilihat dalam

gambar di bawah ini:

51


Neraca PPKD Neraca SATKERAset Kewajiban Aset Kewajiban RK-Satker Ekuitas Dana Ekuitas Dana

RK-PPKD

F.2. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun RK-PPKD ini adalah

dokumen yang terkait dengan transaksi antarkantor, antara Satker dengan PPKD

sebagai kantor pusat, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, yaitu sebagai

berikut:

No Jenis Transaksi Dokumen Sumber

1Satker menerima SP2D dari PPKD (Transfer

uang dari PPKD)

- SP2D UP

- SP2D GU

- SP2D TU

2Satker menerima tembusan pelunasan belanja

LS dari PPKD (transfer belanja dari Satker)Tembusan SP2D LS

3

Satker menerima atau menyerahkan barang

(aset tetap) dari atau ke PPKD (transfer aset

tetap)

Berita acara serah terima

barang

4Satker menyetorkan pendapatan ke PPKD

(transfer uang ke PPKD)STS

5 Satker mengembalikan kas dari SP2D UP/TU STS

F.3. Standar Jurnal Transaksi RK-PPKD

a. Standar jurnal untuk transaksi penerimaan SP2D dari BUD

Satker menerima SP2D UP/GU/TUDr. Kas di Bend. Pengeluaran ......… xx

Cr. RK-PPKD ………….…………...…. xx

b. Standar jurnal untuk transaksi penerimaan tembusan SP2D LS dari BUD

Satker menerima tembusan SP2D LS

(transfer belanja)

Dr. Belanja ……………………………. xx

Cr. RK-PPKD ………….………….… .. xx

c. Standar jurnal untuk transaksi transfer aset tetap dari/kepada Satker

Satker menerima aset tetap dari

Pemda

Dr. Aset Tetap ……………….………. xx

Cr. RK-PPKD ……….…….……….….. xx


52

Satker menyerahkan aset tetap ke

Pemda

Dr. RK-PPKD …………….………….. xx

Cr. Aset Tetap ……………..………… xx

d. Standar jurnal untuk transaksi transfer aset lainnya dari/kepada Satker

Satker menerima aset lainnya dari

Pemda

Dr. Aset Lainnya ………….………. xx

Cr. RK-PPKD …………..……………. xx

Satker menyerahkan aset lainnya ke

Pemda

Dr. RK-PPKD ……………..……….. xx

Cr. Aset Lainnya …………….……… xx

e. Standar jurnal untuk transaksi penyetoran uang ke rekening Kas Daerah

Penyetoran hasil pendapatan oleh

Satker

Dr. RK-PPKD ……………….……….. xx

Cr. Kas di Bend. Penerimaan .........… xx

f. Standar jurnal untuk transaksi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D

UP/TU

Penyetoran sisa uang persediaan oleh

Satker

Dr. RK-PPKD ……………….……….. xx

Cr. Kas di Bend. Pengeluaran …........ xx

PENUTUPTransaksi akuntansi di Satker secara umum terbagi atas akuntansi pendapatan,

akuntansi belanja, akuntansi aset, akuntansi transaksi selain kas dan transaksi PPKD-

Satker. Terdapat standar jurnal untuk setiap transaksi yang terjadi di Satker. Di sini

yang terpenting adalah pengidentifikasian dari tiap transaksi tersebut (yang didukung

oleh dokumen relevan) untuk kemudian dapat dibuat pencatatan ke dalam jurnal yang

benar. Jika dasar pemahaman atas pembuatan jurnal ini sudah baik, maka untuk proses

selanjutnya yakni pelaporan keuangan tidak akan ditemui masalah yang berarti.

modul akuntansi pemerintah daerah bab. 3

Documents