MERGER DAN AKUISISI

“ Perspektif Hukum Merger & Akuisisi ”

Presented By:Presented By:

LibeltoLibelto

MusdalifahMusdalifah

Peran Sentral Hukum dalam Merger & Akuisisi

Hukum memegang peran sentral dalam merger dan akuisisi. Aturan-aturan hukum ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang terkena dampak negatif merger dan akuisisi baik langsung maupun tidak langsung.

Peran pemerintah diperlukan untuk menjaga tingkat persaingan berada pada dataran “fairness” melalui perangkat hukum dan perundang-undangan. Hukum akan mengatur segenap aktivitas ekonomi agar aktIvitas-aktivitas tersebut memberikan manfaat yang optimal dan pada saat yang sama hukum dapat mencegah timbulnya potensi konflik antar pelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan masyarakat.

Kepentingan Perusahaan Versus Kepentingan Ekonomi

Merger dan akuisisi bisa berdampak sosial baik positif, negatif atau tidak punya dampak sama sekali. Dampak positif bagi masyarakat misalnya jika perusahaan hasil merger mampu berproduksi secara lebih efisien, dan mencapai economies of scale, sehingga berakibat pada penurunan harga jual produk.

Tetapi jika menimbulkan dampak negatif, maka masyarakat perlu dilindungi kepentingannya agar tidak dirugikan, dan pemerintah sebagai regulator harus melarang atau menolak perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi.

Struktur Pasar

Struktur pasar diklasifikasikan menjadi:

1.Pasar Persaingan Sempurna

2.Pasar persaingan tidak sempurna, dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Monopoli

b. Oligopoli

c. Persaingan monopolistik

Efek Merger Terhadap Struktur Pasar

Apabila dua atau lebih perusahaan melakukan strategi perluasan pasar dengan cara merger, sementara luas pasar tidak bertambah, maka akan berakibat pada semakin terkonsentrasinya pasar tersebut.

Salah satu sebab munculnya struktur pasar oligopoli adalah akibat adanya merger horisontal. Efek negatif dari struktur oligopoli adalah perusahaan-perusahaan kecil sulit berkompetisi dengan perusahaan besar.

Bagi perusahaan, merger horisontal memiliki manfaat dalam meningkatkan kekuatan monopoli, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk mengendalikan harga produk/jasa perusahaan tanpa takut kehilangan pasar.

Meningkatnya konsentrasi dalam struktur pasar akan berdampak pada munculnya biaya sosial (social cost) diantaranya berbentuk loss of consumer welfare.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) Salah satu alat untuk mengukur konsentrasi pasar

adalah dengan menggunakan HHI. Konsentrasi pasar ditentukan oleh seberapa besar pelaku pasar/ perusahaan menguasai pangsa pasar dalam industri yang bersangkutan. Semakin banyak perusahaan yang berada pada industri dan semakin menyebar proporsi pangsa pasar yang mereka kuasai, semakin rendah konsentrasi pasar tersebut. Sebaliknya, jika ada sedikit pemain di pasar tersebut, sedangkan proporsi kepemilikan pangsa pasar tidak berimbang, maka pasar tersebut semakin terkonsentrasi.

Konsentrasi adalah pangsa pasar gabungan dari perusahaan-perusahaan penguasa pasar (leading firms) yang biasanya didasarkan pada 4 (empat) perusahaan terbesar dalam industri yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah

Pemerintah berkewajiban melindungi pihak-pihak baik secara langsung atau tidak langsung terkena dampak merger dan akuisisi. Pihak yang memiliki bargaining yang rendah adalah mereka yang memiliki posisi lemah seperti pemegang saham minoritas dan para karyawan. Tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak lain juga dirugikan seperti para manajer, pemegang saham atau mitra bisnis. Oleh sebab itu merger dan akuisisi harus dilakukan dengan memperhatikan:

Kepentingan karyawan

Kepentingan pemegang saham minoritas

Kepentingan kreditur

Kepentingan perseroan

Undang-Undang Antimonopoli

Sebagaimana disebutkan di atas pemerintah perlu mengatur keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan kepentingan ekonomi. Hal inilah yang menjadi asas dan tujuan undang-undang antimonopoli. Undang-undang ini melarang pelaku usaha melakukan perjanjian-perjanjian dengan pelaku usaha lain dan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan pesaingan tidak sehat. Selanjutnya tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk:

1.Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha.

3.Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

4.Menciptakan efektivitas dan efisiesi dalam kegiatan usaha.

Posisi DominanUndang-undang antimonopoli mendefinisikan

posisi dominan sebagai suatu keadaan dimana satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha yang berada di posisi ini dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa

Membatasi pasar dan pengembaangan teknologi

Menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar bersangkutan.

Merger & Akuisisi Dalam Undang-Undang Antimonopoli Pasal 28 undang-undang antimonopoli menyebutkan

sebagai berikut :

(Ayat 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(Ayat 2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(Ayat 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lanjutan... Pasal 29

(Ayat 1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

(Ayat 2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang antimonopoli dan merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak-pihak lain.

Tugas KPPU adalah sebagai berikut :

TERIMA KASIH