menjadi pemateri untuk webinar teologi publik …
TRANSCRIPT
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATMENJADI PEMATERI UNTUK WEBINAR TEOLOGI PUBLIK DAERAH KEPULAUANBERSAMA PERSEKUTUAN ALUMNI/AE STFT JAKARTA WILAYAH NTTONLINE, 23 NOVEMBER 2020Pada 23 November 2020, Persekutuan Alumni/ae STFT Jakarta Wilayah NTT menggelarWebinar Pelayanan di Daerah Kelautan. Saya menjadi pembicara bersama dengan KetuaMajelis Sinode GMIT, Pdt. Dr. Merry Kolimon dan Gubernur NTT Viktor BungtiluLaiskodat. Saya menyatakan bahwa gereja-gereja selalu ada dalam perahu yang samadalam semangat oikoumene. Tujuan teologi publik adalah untuk mencapai keadilan dankebenaran. Kita tidak bisa hidup tanpa alam, tetapi alam bisa hidup tanpa kita. Marimencintai pemberi kehidupan itu.Webinar yang dikemas secara apik ini melahirkan pertemuan sinergis gereja danpemerintah untuk berderap dan melangkah bersama. Ketua ikatan Alumni SekolahTinggi Filsafat Teology (STFT) Jakarta Wilayah NTT Pdt. Jeky Frangky Latupeirissa,M.Th dalam sambutannya mengatakan, sebuah sukacita bagi kami persekutuan alumniSTFT Jakarta yang ada di Rumah Bersama GMIT di Nusa Tenggara Timur.Jakarta 24 November 2020Binsar J. Pakpahan, Ph.D
1
Teologi Publik dalam Konteks Masyarakat Kepulauan1
Binsar Jonathan Pakpahan2
Pengantar
Saya bersyukur diajak mengikuti seminar yang diadakan oleh Persekutuan Alumni
STFT Jakarta Wilayah NTT. Atas nama Tim Pemimpin STFT Jakarta, izinkan saya
mengucapkan salam dari Pdt. Septemmy E. Lakawa, Th.D kepada Gubernur Nusa Tenggara
Timur, Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat, SH., M.Si, dan jajarannya, dan Ketua Majelis
Harian Sinode GMIT, Pdt. Dr. Mery L.Y. Kolimon. Kami juga menyampaikan penghargaan
tinggi kepada Panitia dan Pengurus Alumni yang membuat acara hari ini terlaksana. Pak
Jeky Latupeirissa ketua Pastija dan, Pdt. Benyamin Nara Lulu, moderator
Makalah ini ditulis dengan membayangkan konteks kepulauan yang dimiliki oleh
NTT, dan bagaimana gereja bisa hadir dalam diskursus publik sebagai suara moral yang
mengingatkan perjuangan akan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh penghuni
kepulauan. Saya berargumen bahwa ada perbedaan konteks maritim dan kepulauan, dan
itu memengaruhi bagaimana gereja melihat dirinya dan menyampaikan teologinya di ruang
publik.
Indonesia: Negara Maritim
Situasi geografi Indonesia membuatnya memiliki banyak perbedaan baik dari sisi
cuaca di mana ada daerah yang relatif memiliki curah hujan lebih banyak dibanding daerah
lainnya. Indonesia juga berada dalam jalur the Ring of Fire, memiliki tiga lempeng tektonik
yang bersinggungan yaitu Eurosian, Pasifik, dan Indo-Australia yang membuatnya
memiliki banyak gunung berapi aktif dan daerah yang subur. Daerah-daerah yang berada
di sekitar gunung berapi dan garis khatulistiwa akan memiliki curah hujan lebih banyak
dibanding daerah di utara dan selatan garis khatulistiwa. Sulistiyono dan Rochwulaningsih
1 Makalah disampaikan dalam Webinar Pelayanan di Daerah Kelautan dan Kepulauan: Kekayaan dan
Tantangan, Senin 23 November 2020.
2 Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik STFT Jakarta, dosen matakuliah Filsafat, Etika, Teologi Publik.
2
mencatat bahwa jalur perdagangan yang melintasi Indonesia, atau milik Indonesia sendiri
di laut juga banyak dipengaruhi oleh faktor arus dan angin.3 Semua faktor di atas kemudian
membentuk berbagai perbedaan yang akhirnya memengaruhi struktur sebuah masyarakat,
mata pencarian, dan cara mereka menyelesaikan masalah.
Masyarakat maritim harus dipisahkan dari masyarakat kepulauan.4 Masyarakat
maritim bisa kita pahami sebagai masyarakat yang banyak memaksimalkan sumber daya
laut sebagai sumber kehidupannya yang utama, misalnya sebagai nelayan atau
memaksimalkan laut sebagai jalur perdagangan. Masyarakat maritim bisa juga kita sebut
sebagai masyarakat bahari. Sebuah negara maritim akan memaksimalkan laut yang ada
dalam wilayahnya, menciptakan jalur perdagangan laut dan banyak Pelabuhan, serta
menggunakan Angkatan Laut untuk pertahanan. Pada 2015, Presiden Joko Widodo
mencanangkan program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan definisi di atas.5
Menemukan definisi budaya maritim juga bukan tugas yang mudah. Secara umum,
budaya maritim merujuk kepada interaksi manusia dengan laut dan berbagai kegiatannya
di laut. Kita akan menggunakan definisi yang diajukan oleh Baron, yang menjelaskan,
Therefore, initially, maritime culture as a component of water culture can be understood as
the group or set of features and of material and immaterial cultural expressions such as
3 Singgih Tri Sulistiyono and Yety Rochwulaningsih, “Contest for Hegemony: The Dynamics of Inland
and Maritime Cultures Relations in the History of Java Island, Indonesia,” Journal of Marine and Island Cultures 2,
no. 2 (2013): 116–18, https://doi.org/10.1016/j.imic.2013.10.002.
4 Setelah membaca dan menganalisis beberapa artikel serta buku yang ditulis dalam topik kemaritiman
dan kepulauan, saya menemukan bahwa beberapa artikel tidak membedakan kemaritiman dan kelautan seperti
Mukhlis dan Setyadiharja serta Kambey et.al., yang menyamakan kebudayaan maritim dengan kebudayaan
kelautan dan paradigma kepulauan, Suhardi Mukhlis and Rendra Setyadiharja, “Community Development
Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim di Provinsi Kepulauan Riau untuk Memperkuat Provinsi Berbasis
Kemaritiman,” JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 2, no. 1 (2017): 40;
Melinda A. Kambey, Djuwita R.R. Aling, and Christian R. Dien, “Eksistensi Budaya Maritim Kelompok Nelayan
Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,” Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan 8, no. 1
(2020): 138.
5 Kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim berasal dari keinginan untuk
menaikkan tingkat penghasilan masyarakat dari berbagai potensi yang dimiliki laut Indonesia. Lihat Poltak
Partogi Nainggolan, “Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya,” Politica 6,
no. 2 (2015): 172-173. Akibat dari kebijakan ini adalah pembangunan berbagai pelabuhan termasuk
pengembangan tol laut dan hidupnya kembali posisi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tidak
pernah ada sejak 1955. Beberapa pengamat politik mengritik Presiden Joko Widodo yang sepertinya sudah
mengalihkan visi Poros Maritim Dunia dengan pemilihan ibu kota baru yang tidak memiliki akses ke laut. Lihat
Johannes Nugroho, “Bagaimana Nasib Agenda Poros Maritim Dunia Jokowi?” Matamata Politik Website, 28
Oktober 2019, https://www.matamatapolitik.com/bagaimana-nasib-agenda-poros-maritim-dunia-jokowi-opini/
diakses 21 November 2020.
3
traditions, beliefs, practices, discourses and customs that are constructed as a result of the
continuous, flexible and changing relationship between society and sea/land.6
Beberapa artikel yang ditulis oleh peneliti Indonesia memberikan definisi budaya maritim
dengan karakteristik positif,
Budaya yang mengedepankan keberanian, kecakapan, keterampilan menghadapi berbagai
masalah, budaya yang pandai membaca tanda kehidupan, tanda-tanda zaman, dengan
keluhuran budi dan kearifan jiwa dan budaya melayani dan mendahulukan rakyat dan kaum
yang lemah baik dalam kondisi yang baik ataupun darurat, dan budaya rela berkorban demi
kepentingan umum.7
Beberapa karakter yang dituliskan oleh para penulis Indonesia sepertinya lebih memperli-
hatkan karakter daripada definisi mengenai budaya maritim. Untuk kepentingan artikel ini,
kita menggunakan definisi budaya maritim seperti yang ditulis Baron di atas.
Sementara itu, masyarakat pesisir adalah mereka yang tinggal di wilayah peralihan
darat dan laut dan menggunakan sumber daya laut dan pesisir sebagai sumber
penghasilannya. Karena luasnya wilayah Indonesia, dan mengingat definisi Baron
mengenai budaya sebagai hasil interaksi masyarakat dengan laut, Arif Satria mengingatkan
kita untuk tidak menyeragamkan budaya masyarakat pesisir Indonesia.8 Masyarakat pesisir
umumnya memiliki budaya maritim karena kehidupan mereka tergantung kepada relasi
terhadap laut. Selain menjadi nelayan, mata pencarian masyarakat pesisir juga termasuk
pengelolaan air laut seperti pertambangan garam, budidaya ikan, transportasi laut, dan
penambangan pasir. Dalam penelitiannya mengenai masyarakat pesisir di Desa
Waruduwur, Kabupaten Cirebon, Fatmasari melihat masyarakat pesisir lebih tertinggal
secara sosial (akses kesehatan dan pendidikan) dan ekonomi (kemiskinan).9
6 Aura Tatiana Ome Baron, “Constructing the Notion of the Maritime Cultural Heritage in the
Colombian Territory: Tools for the Protection and Conservation of Fresh and Salt Aquatic Surroundings” (New
York: The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme 2007 – 2008, 2008), 35.
https://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/ome-
baron_0708_colombia.pdf diakses 21 November 2020.
7 Kambey, Aling, and Dien, “Eksistensi Budaya Maritim,” 138. Mukhlis and Setyadiharja, “Community
Development,” 41.
8 Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir (Bogor; Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja
sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3–4.
9 Dewi Fatmasari, “Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur,
Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon,” Al-Amwal 6, no. 1 (2016): 146–48.
4
Kondisi nelayan tradisional yang tinggal di pesisir pada umumnya menghadapi
kondisi sosial ekonomi yang sulit. Nelayan memiliki tingkat ketidakpastian penghasilan
yang lebih tinggi dari masyarakat petani karena mereka harus mencari ikan di lokasi yang
terbuka bagi yang lain. Persoalan kesejahteraan nelayan datang dari overfishing, teknologi
penangkapan yang digunakan, kerusakan ekosistem laut, pemanasan global, dan kesulitan
mereka untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Berbagai masalah yang mereka hadapi
harus ditambah lagi dengan definisi UU Cipta Kerja mengenai nelayan. Tadinya, UU 45
tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 dan 11 membedakan nelayan dan nelayan kecil. Nelayan kecil
adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5
gross ton (GT).” UU Cipta Kerja 2020 menghapuskan definisi ini sehingga posisi nelayan
tradisional bisa tergeser oleh mereka yang memiliki modal lebih dan menggunakan kapal
yang lebih besar. Kita akan kembali ke kondisi ini di pembahasan mengenai teologi publik
bagi masyarakat kepulauan.
Indonesia: Negara Kepulauan
Definisi masyarakat kepulauan agak berbeda dengan maritim. Definisi KBBI yang
menjelaskan pulau sebagai “tanah yang dikelilingi air (di laut, di sungai, atau di danau)”10
juga tidak terlalu menggambarkan keberagaman dari berbagai pulau di Indonesia yang bisa
dikelilingi laut sehingga memiliki budaya pesisir, atau danau namun memiliki budaya
agraris. Negara kepulauan bisa dipahami sebagai kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau
dan dipisahkan oleh air (laut). Masyarakat kepulauan tidak melulu bersandar kepada laut
untuk mata pencarian mereka, melainkan bisa menjadi kombinasi petani/peternak (settler)
dan nelayan, tergantung kepada luas pulau dan tingkat kesuburannya. Darat dilihat sebagai
tempat tinggal yang utama, dan laut adalah jalan untuk menuju tempat tinggal yang lain.
Negara kepulauan akan menggunakan Angkatan Daratnya sebagai pertahanan utama.
Beberapa ciri masyarakat kepulauan digambarkan oleh Pungetti. Yang pertama
adalah isolasi dan ketidaktahuan. Karena isolasi, populasi menjadi bergantung kepada
teknologi komunikasi dan transportasi. Biodiversitas juga berkurang dalam proses isolasi
dalam pulau. Jarak pulau yang satu dari yang lain juga akan memengaruhi keberagaman
10 KBBI Online, “pulau” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pulau, diakses 22 November 2020.
5
dalam pulau. Pungetti juga mengatakan semakin jauh pulau dari pulau utama atau pulau
lain, semakin dekat masyarakatnya.11 Jika sebuah pulau tidak bisa dijangkau dengan
mudah, itu berarti penduduk di dalamnya juga sulit untuk keluar dari tempat tersebut.
Pulau juga dikenal sebagai tempat di mana sebuah kelompok atau spesies bisa bertumbuh
dengan cara yang berbeda dari tempat yang lain.12 Mereka yang tinggal di pulau juga
memiliki keterikatan yang besar terhadap tempat tinggal mereka, bahkan ketika mereka
keluar dari pulau tersebut. Semakin kecil dan terpencil pulaunya, semakin melekat identitas
kepulauannya.13
Berdasarkan analisis antropologis, struktur masyarakat kepulauan sangat
bergantung kepada air segar. Struktur masyarakat dibangun atas distribusi air dan sumber
daya. Semakin tinggi tingkat produksi pangan sebuah daerah, solidaritas organiknya akan
semakin tinggi. Sementara ketika daerah tidak terlalu subur, mereka akan memiliki
solidaritas mekanik.
Di daerah pulau Samosir misalnya, karena daerahnya subur namun tidak
menghasilkan kelimpahan makanan, mereka tidak membutuhkan hierarki kuat untuk
mengatur sumber daya. Di pulau Jawa, karena daerah subur, mereka memiliki surplus
makanan yang memerlukan pengaturan sumber daya dan pembagian kerja. Akhirnya
11 Gloria Pungetti, “Islands, Culture, Landscape and Seascape,” Journal of Marine and Island Cultures 1,
no. 2 (2012): 52, https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.007.
12 Pungetti, 53.
13 Oliver Rackham, “Island Landscapes: Some Preliminary Questions,” Journal of Marine and Island
Cultures 1, no. 2 (2012): 88–89, https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.001.
6
struktur Hindu yang cocok dengan masyarakat Jawa membuat hierarki muncul sebagai
penanganan manajemen pangan. Di pulau-pulau yang tidak terlalu subur, masyarakat yang
beternak memerlukan tanah untuk mengelola ternak. Akhirnya hierarki muncul
berdasarkan teritori untuk mempertahankan atau merebut air dan sumber daya. Kelompok
juga biasanya lebih kecil dan bahasa lebih beragam karena keterpisahan pulau dan sumber
daya.
Kekuatan dari masyarakat kepulauan adalah kemandiriannya. Mereka memiliki
identitas yang cukup khas, sehingga ketika mereka keluar dari pulau mereka cenderung
lebih dekat dibandingkan ketika berada dalam pulau. Karakter yang penduduk pulau miliki
adalah keras, tegas dan terbuka serta cukup kompetitif terutama dalam perebutan sumber
daya alam. Karena bergantung kepada alam, masyarakat kepulauan sangat menghormati
tanah di mana mereka tinggal. Mereka akan berusaha menjaga keselarasan dengan alam
melalui berbagai ritus.
Menurut Watloly salah satu ciri masyarakat kepulauan juga adalah kesadaran rasio
sosial yang membuat mereka memiliki seni hidup seperti “seni vokal, seni tari, seni rupa,
ukir, tenun, batik, arsitektur, adar perkawinan, dan lain-lain.”14 Mereka juga akan memiliki
kekayaan dalam bahasa, rumah adat, dan warna pakaian.
Watloly juga mencatat ada tiga pilar masyarakat kepulauan, yaitu
…kumpulan bahan tradisi adat masing-masing masyarakat kepulauan (corpus); suasana atau
keadaan lingkungan masyarakat kepulauan (context); dan isi pikiran, muatan atau
kandungan nilai keutamaan yang menjadi inti (content) hidup yang diwarisi masing-masing
masyarakat kepulauan, baik dalam bentuk tradisi seni, puisi, mantra-mantra, cerita rakyat,
legenda, mitos, dan lain sebagainya.15
Kemajuan teknologi informasi kemungkinan membawa keterkejutan budaya bagi
masyarakat pulau. Ketika investor masuk ke pulau, kemungkinan besar tanah yang akan
dikembangkan ada di daerah pantai karena lebih menjanjikan. Akibatnya, kemajuan akan
dilihat sebagai perusak keseimbangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir.
Pada akibatnya mereka akan memiliki konflik dan masyarakat lokal akan dipaksa untuk
berubah mengikuti teknologi terbaru.
14 Aholiab Watloly, “Konsep Diri Masyarakat Kepulauan,” Filsafat 22, no. 2 (2012): 134.
15 Watloly, “Konsep Diri Masyarakat Kepulauan,” 136.
7
Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pesisir juga dihadapi oleh masyarakat
kepulauan. Masyarakat kepulauan juga dihadapkan pada permasalahan globalisasi dan
kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang membuka berbagai tantangan baru.
Teologi Publik dan Isu Publik
Teologi publik adalah tema yang lahir dari pemisahan gereja dan negara. Gereja dan
iman dianggap berada dalam lingkup privat, sementara tema mengenai kehidupan bersama
dalam polis diatur dalam ruang publik. Sebenarnya pemisahan tajam agama dan negara
tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia maupun di kebanyakan negara di Asia. Agama selalu
memainkan peran publik di sebagian besar negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.
Publik berasal dari kata publicus (Lat.), “dari negara; dilakukan demi atau atas biaya
negara; atas perintah (nama) negara; umum.”16 Dalam masyarakat Romawi, publicus berarti
milik rakyat dan sesuai dengan rakyat (umum).17 Tempat publik bertemu dan bertukar
pikiran disebut public sphere (Inggris), atau Öffentlichkeit (Jerman). Ruang publik bersifat
otonom dan egaliter di mana masyarakat sipil (bukan militer) bisa berbicara mengenai
masalah yang mereka anggap penting. Di masa ini, ruang publik juga bisa meliputi dunia
sosial media dan forum internet.
Konsep teologi publik pertama kali disebut oleh Martin Marty dengan pemahaman
teologi publik sebagai cara seseorang mengekspresikan iman di tengah komunitasnya.18
Ketika seseorang berbicara di ruang publik, dia melandaskan pendapatnya kepada
pemahaman teologisnya mengenai isu tersebut. Elaine Graham menyebutkan ketika teologi
muncul di ruang publik, dia tidak dianggap sebagai sumber kebenaran melainkan sebuah
pendapat lain yang ingin berkontribusi.19 Sedangkan bagi Graham, teologi publik adalah
pembahasan teologis dari sebuah tradisi iman tertentu yang bisa juga dinikmati oleh
komunitas iman lainnya.
16 Kamus Latin – Indonesia, s.v. “publicus”. Publicus adalah lawan kata privatus (privat).
17 F. Budi Hardiman, peny., Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace
(Yogyakarta: Kanisius, 2010), 3.
18 E. Harold Breitenberg Jr. “What is Public Theology?” Dalam Public Theology for A Global Society, peny.
Deirdre King Hainsworth dan Scott R. Paeth (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing
Company, 2010, 7.
19 Elaine Graham, Between A Rock and A Hard Place: Public Theology in A Post-Secular Age (London: SCM
Press, 2013), xvi.
8
Jürgen Moltmann mendefinisikan teologi publik sebagai tindakan menyuarakan
suara kenabian yang berasal dari Kerajaan Allah di publik sehingga mau tidak mau teologi
akan selalu bersifat publik. Moltmann mengatakan, “As the theology of God’s kingdom,
theology has to be public theology: public, critical and prophetic complaint to God – public,
critical and prophetic hope in God.”20
Menurut Sebastian Kim, teologi publik kontribusi komunitas agama tertentu ke
dalam percakapan publik mengenai tema dalam masyarakat.21 Teologi publik bisa juga
dipahami sebagai interaksi komunitas agama dengan masyarakat dalam percakapan
mengenai hajat hidup orang banyak dengan menggunakan bahasa yang dialogis dan dapat
dipahami.22 Kontribusi komunitas agama didasarkan kepada kebenaran yang mereka
pahami berasal dari perintah Yang Ilahi. Namun demikian, ketika teologi muncul di ruang
publik, dia harus memiliki kerendahan hati untuk menerima kritik karena ruang publik
adalah ruang yang terbuka. Teologi bisa saja memberi panduan, kritik, saran, dan rambu-
rambu kepada masyarakat dalam bahasa yang publik juga pahami, namun dia juga harus
siap untuk ditolak jika dianggap tidak sesuai dengan konsensus publik. Menurut Kim, ada
enam ruang publik, yaitu: 1) negara; 2) media; 3) komunitas agama; 4) akademis; 5)
masyarakat sipil; dan, 6) pasar.23
Tujuan dari teologi publik adalah untuk mencapai “common good” terutama dalam
bidang keadilan dan kesejahteraan.24 Pelaku teologi publik juga bisa kita bedakan menjadi 3.
Pertama, teolog yang aktif bersuara di diskursus publik. Teolog yang aktif di ruang publik
bisa mengatasnamakan gereja dan diutus resmi oleh gereja, atau mereka yang memiliki
kapasitas untuk memengaruhi publik. Kedua, orang-orang Kristen yang dipersiapkan oleh
gereja untuk terjun di ruang publik. Warga gereja perlu dipersiapkan dengan pengajaran
mengenai dasar teologis dan posisi gereja mengenai isu tertentu dan meminta mereka untuk
aktif terlibat dalam percakapan publik. Ketiga, gereja sebagai institusi terlibat langsung
dalam isu yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam poin ketiga ini, beberapa
20 Jürgen Moltmann, God for A Secular Society: The Public Relevance of Theology, Terj. Margaret Kohl
(London: SCM Press, 1999), 5.
21 Sebastian Kim, Theology in the Public Sphere (London: SCM Press, 2011), 3-4.
22 Sebastian Kim, Companion to Public Theology (Leiden; Boston: Brill, 2017), 41-43.
23 Kim, Theology in the Public Sphere, 13.
24 Len Hansen, Christian in Public: Aims, Methodologies and Issues in Public Theology (Cape Town: Sun
Press, 2007), 56.
9
gereja memiliki keberatannya sendiri karena menganggap keterlibatan dalam isu
kemasyarakatan bukanlah tugas mereka.
Melalui teologi publik, umat beragama akan membangun sebuah konstruksi
komunikatif dengan yang lain untuk menghasilkan kebaikan bersama. Pada akhirnya,
tujuan dari keterlibatan teologi di ruang publik adalah untuk memberitakan keadilan dan
kedamaian yang merupakan perwujudan dari kedatangan kerajaan Allah.25 Teologi publik
menjadi lebih luas dari teologi politik, karena berbagai disiplin ilmu lain juga bisa
dibicarakan olehnya seperti ekonomi, hukum, budaya, sosial, dalam konteks lokalnya.
Di Indonesia, Dokumen Keesaan Gereja-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (DKG-
PGI) 2019-2024 menyatakan bahwa gereja ada di tengah-tengah dunia ini sebagai arak-
arakan umat Allah, yang terus bergerak menuju ke kepenuhan hidup di dalam Kerajaan
Allah.26 Dalam relasinya dengan pemerintah PGI melihat,
Gereja dipanggil untuk membina hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan semua
pihak di dalam masyarakat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua
orang, dalam rangka mewujudkan dan mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah menuju
kesempurnaannya di dalam Yesus Kristus.27
Gereja dipanggil untuk hadir dalam ruang publik dalam rangka mewujudkan tanda-tanda
Kerajaan Allah dalam hal penegakan keadilan, kesejahteraan seluruh rakyat dan keutuhan
ciptaan
Landasan keterlibatan gereja di ruang publik dalam Dokumen PGI adalah panggilan
sosial-ekologis gereja yang merupakan tanggung jawab moral-etis warga gereja yang juga
sebagai warga negara. Beberapa prinsip teologis DKG-PGI mengenai panggilan sosial-
ekologis gereja adalah:
1. Mandat penciptaan: tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan
melestarikan ciptaan Allah (bnd. Kej. 1:26-28; Mzm. 8).
2. Mandat pemberitaan Injil kepada semua ciptaan (Mrk. 16), untuk menghadirkan
tanda-tanda Kerajaan Allah yakni keadilan perdamaian, damai sejahtera dan
keutuhan ciptaan dalam masyarakat di mana gereja hadir.
3. Melanjutkan teladan pelayanan Yesus Kristus yang dengan kekuatan Roh Kudus
“memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi
orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk
memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk. 4:19).
25 Miroslav Volf, A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good (Grand Rapids,
Michigan: Brazos Press, 2011).
26 PGI, Pemahaman Bersama Iman Kristen, Bab VI, poin 19.
27 PGI, Pemahaman Bersama Iman Kristen, Bab IV, poin 19)
10
4. Panggilan pelayanan sosial-ekologis gereja-gereja juga merupakan tanggung
jawab moral-etis warga gereja sebagai warga negara memperjuangkan cita-cita
Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil, makmur, dan sentosa. Dalam hal ini gereja-gereja berpartisipasi secara
positif, kritis, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan dan
transformatif dalam pembangunan, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah,
masyarakat dan semua umat beragama dan berkepercayaan.
5. Gereja-gereja mengakui kekuasaan negara berasal dari Allah untuk mewujudkan
keadilan, perdamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat, sebab itu gereja taat
kepada pemerintah sesuai hukum yang berlaku dan menjadi mitra dalam
panggilan sosial-ekologis; namun jika pemerintah tidak menjalankan kekuasaan
sebagaimana mestinya maka gereja mengutamakan ketaatan kepada kehendak
Allah.28
PGI mendorong gereja-gereja untuk memperlihatkan wujud nyata panggilan
keterlibatan gereja di ruang publik dalam cara berikut ini:
1. Dialog dan aksi bersama gereja-gereja lokal;
2. Mengembangkan formasi oikoumenis yang berwawasan kebangsaan;
3. Mendata, mengkaji, dan mengembangkan potensi gereja-gereja;
4. Memperjuangkan keadilan dan kemandirian ekonomi;
5. Membangun kesadaran dan jejaring politik warga gereja;
6. Membentuk komisi hukum gereja;
7. Menghadapi revolusi teknologi, media sosial dan generasi milenial;
8. Program khusus: diskursus teologi untuk revisi pengakuan bersama iman
Kristen gereja-gereja di Indonesia.29
Dari penjelasan di atas, kita sekarang akan melihat, teologi publik apa yang sesuai
dengan konteks masyarakat kepulauan sebagai tanggung jawab gereja, terutama di
lingkungan Gereja Masehi Injili di Timor.
Membangun Sebuah Teologi Publik Masyarakat Kepulauan
Tugas utama dari teologi publik adalah untuk terlibat dalam percakapan yang
berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan bagi publik. Dalam konteks kepulauan,
teologi sepertinya akan selalu berbicara mengenai perdamaian dan kesatuan
antarkelompok, kesejahteraan dalam pemerataan akses ke pendidikan dan kesehatan,
semakin memburuknya pemanasan global yang menyebabkan banyak garis pantai akan
berpindah semakin ke dalam pulau, juga globalisasi akibat teknologi informasi dan
komunikasi. Bagi daerah kepulauan, laut dan tanah adalah kehidupan. Ketika salah satu
28 PGI, Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 2019-2024 (Jakarta: BPK Gunung
Mulia, 2020), 27.
29 PGI, Dokumen Keesaan Gereja, 39.
11
dari unsur ini terganggu, seluruh pulau akan terganggu. Teologi publik bagi daerah
kepulauan harus selalu menjaga keseimbangan kemajuan dan tradisi.
Satu contoh dari teologi kepulauan adalah dari Pasifik. Mereka mencatat tiga
masalah utama. Pertama adalah integrasi dan konflik – relasi dengan pemerintah pusat.
Sampai saat ini mereka masih menghadapi berbagai kudeta yang menghasilkan operasi
militer seperti di Fiji. Tomlinson mencatat perebutan sumber daya alam bisa menghasilkan
konflik berkepanjangan bagi mereka.
Masalah kedua yang harus dihadapi adalah isu ekologi dan krisis lingkungan hidup.
Persoalan naiknya permukaan laut, menghilangnya ekosistem laut, dan perubahan iklim
adalah ancaman bagi mereka yang tinggal di kepulauan. Ketiga, respons terhadap
globalisasi. Setelah sekian lama berdiri sendiri, kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi bisa membuat masyarakat lokal terkejut dan tidak siap menghadapi
perubahan.30
Salah satu contoh teologi yang muncul dari daerah kepulauan adalah dari daerah
Pasifik dengan teologi kelapa mereka. Kelapa bisa ditemui juga dengan mudah di berbagai
kepulauan di Indonesia. Havea, seperti dikutip oleh Tomlinson menjelaskan teorinya
sebagai berikut,
Once it bears fruit it continues to bear fruit every year. . . . When the coconut rolls down it
rolls down with its many lifegiving possibilities… Bread and wine are foreign and very
expensive to import. The wheat and the grapes are two separate elements. The coconut has
both the drink and the food from the same fruit, like the blood and flesh from the one and the
same body of Christ . . . If Jesus had grown up and lived in the Pacific, He could have added
another identification of himself—I am the Coconut of Life.31
Dengan kelapa, mereka membuka keramahan terhadap yang lain, dan dalam keramahan
ada kesempatan untuk berdialog. Kekuatan teologi kepulauan ada pada keramahannya
kepada yang asing.
Dalam Pengakuan Iman GMIT 2007, saya juga melihat pengakuan yang khas GMIT
yang menunjukkan teologi kepulauan yang berwajah ramah, bersahabat dengan alam, dan
saling menjaga. Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus digambarkan seperti bapa dan ibu,
30 Matt Tomlinson, God Is Samoan: Dialogues between Culture and Theology in the Pacific (Honolulu:
University of Hawai‘i Press, 2020), 7.
31 Sione ‘Amanaki Havea, “Christianity in the Pacific Context.” In South Pacific Theology: Papers from the
Consultation on Pacific Theology Papua New Guinea, January 1986, (Par- ramatta: World Vision International
South Pacific; Oxford: Regnum Books, 1986), 14-15.
12
langit dan bumi, dan bisa juga kita katakan tanah dan laut, memelihara dan mengasuh
orang di kepulauan di provinsi NTT.32
Pengakuan Iman GMIT juga menunjukkan kewajibannya dalam berteologi di ruang
publik secara khusus di ujung paragraf 2, paragraf 3 dan 5.
Yang mempersatukan kami dengan Allah, dengan sesama,
Dan dengan alam kami.
Ia memberikan kabar baik kepada orang miskin
Memberikan pembebasan kepada orang tertindas
Menghukum para penindas
Memberikan penglihatan kepada orang buta
Bergaul dengan orang-orang hina
Mengampuni orang berdosa, memberkati anak-anak
Dan menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai saksi-saksi-Nya
Dalam Dia pemerintahan Allah yang mendatangkan Damai Sejahtera menjadi nyata
Kesatuan dengan alam dalam Kristus menunjukkan pemahaman kesatuan bersama ciptaan.
GMIT melihat dirinya sebagai bagian dari ciptaan yang harus menghargai alam di mana dia
berada. Bagian ini sangat sesuai dengan filosofi kepulauan. Meski demikian Pengakuan
Iman belum terlalu jelas menunjukkan apakah yang memberikan kabar baik, pembebasan,
dst., adalah Kristus atau Allah melalui gereja atau orang percaya? Ada pengharapan
eskatologis akan kesempurnaan. Namun demikian, dalam konteks kepulauan, karena
semua orang bertanggung jawab atas yang lain sebagai sesama penghuni pulau yang dekat
dan saling mengenal, gereja bisa lebih menegaskan perannya dalam misi Allah.
Dalam paragraf 5, Pengakuan Iman GMIT 2007 kembali menegaskan tugasnya dan
memperlihatkan perannya dalam publik:
Ia memanggil dan melengkapi kami untuk bersekutu,
Bersaksi, beribadah, melayani dan menatalayani
Ia memberi hidup baru bagi kami
Menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan akan kebangkitan
Di langit yang baru dan bumi yang baru
Kami mengaku bahwa alkitab adalah firman Allah
Oleh pekerjaan Roh Kudus
Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah
Yesus Kristus adalah tiang induk di dalam rumah itu
Kami mengaku bahwa dunia adalah ladang kerja Allah
Gereja diutus Allah untuk menghadirkan Syalom Allah dalam dunia
32 GMIT, Pengakuan Iman GMIT, paragraf 1 dan 2.
13
Pengakuan yang tegas ini menunjukkan GMIT bisa ikut aktif dalam diskursus ruang publik
dengan menyampaikan teologi yang kuat sebagai dasar kehidupan bersama. Hal ini
mungkin akan jadi berbeda ketika dibawa keluar dari konteks Timor.
Kesimpulan
Teologi publik di konteks kepulauan harus bicara mengenai alam: tanah dan laut
yang memberi kehidupan kepada mereka yang tinggal di dalamnya. Sebagai orang yang
tinggal bersama dalam tanah yang sama, dikelilingi oleh lautan yang memberi kehidupan,
teologi publik harus fokus kepada tema keadilan dan kesejahteraan untuk harmoni pulau
tempat tinggal bersama. Pembicaraan mengenai kesadaran akan menjaga lingkungan hidup
perlu lebih dikuatkan. Kesempatan GMIT untuk terjun langsung dalam permasalahan
masyarakat sudah memiliki dasar yang kuat dan kontekstual.
Daftar Pustaka
Baron, Aura Tatiana Ome. “Constructing the Notion of the Maritime Cultural Heritage in
the Colombian Territory: Tools for the Protection and Conservation of Fresh and Salt
Aquatic Surroundings.” New York: The United Nations-Nippon Foundation
Fellowship Programme 2007 – 2008, 2008.
https://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fello
ws_papers/ome-baron_0708_colombia.pdf diakses 21 November 2020.
Breitenberg Jr. , E. Harold. What is Public Theology? Dalam Public Theology for A Global
Society, peny. Deirdre King Hainsworth dan Scott R. Paeth, 3-17. Grand Rapids,
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010.
Fatmasari, Dewi. “Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa
Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.” Al-Amwal 6, no. 1 (2016):
144–66.
GMIT. Pengakuan Iman GMIT. Kupang: GMIT, 2007.
Graham, Elaine. Between A Rock and A Hard Place: Public Theology in A Post-Secular Age.
London: SCM Press, 2013.
Hansen, Len. Christian in Public: Aims, Methodologies and Issues in Public Theology. Cape Town:
Sun Press, 2007.
Hardiman, F. Budi peny. Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai
Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
Havea, Sione ‘Amanaki. “Christianity in the Pacific Context.” In South Pacific Theology: Papers
from the Consultation on Pacific Theology Papua New Guinea, January 1986: 11-15. Par-
ramatta: World Vision International South Pacific; Oxford: Regnum Books, 1986.
Kambey, Melinda A., Djuwita R.R. Aling, and Christian R. Dien. “Eksistensi Budaya
Maritim Kelompok Nelayan Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara.” Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan 8, no. 1 (2020): 136–46.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/akulturasi/article/view/28979.
14
Kim, Sebastian. Theology in the Public Sphere. London: SCM Press, 2011.
_______. Companion to Public Theology. Leiden; Boston: Brill, 2017.
Moltmann, Jürgen. God for A Secular Society: The Public Relevance of Theology, Terj. Margaret
Kohl. London: SCM Press, 1999.
Mukhlis, Suhardi, and Rendra Setyadiharja. “Community Development Dengan
Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat
Provinsi Berbasis Kemaritiman.” JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu
Pemerintahan Dan Politik Daerah 2, no. 1 (2017): 37–51.
https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.37-51.
Nainggolan, Poltak Partogi. “Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi
Internasionalnya.” Politica 6, no. 2 (2015): 167–90.
Nugroho, Johannes. “Bagaimana Nasib Agenda Poros Maritim Dunia Jokowi?” Matamata
Politik Website, 28 Oktober 2019, https://www.matamatapolitik.com/bagaimana-
nasib-agenda-poros-maritim-dunia-jokowi-opini/ diakses 21 November 2020.
PGI. Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 2019-2024. Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 2020.
Pungetti, Gloria. “Islands, Culture, Landscape and Seascape.” Journal of Marine and Island
Cultures 1, no. 2 (2012): 51–54. https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.007.
Rackham, Oliver. “Island Landscapes: Some Preliminary Questions.” Journal of Marine and
Island Cultures 1, no. 2 (2012): 87–90. https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.001.
Satria, Arif. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Bogor; Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia
IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
Sulistiyono, Singgih Tri, and Yety Rochwulaningsih. “Contest for Hegemony: The Dynamics
of Inland and Maritime Cultures Relations in the History of Java Island, Indonesia.”
Journal of Marine and Island Cultures 2, no. 2 (2013): 115–27.
https://doi.org/10.1016/j.imic.2013.10.002.
Tomlinson, Matt. God Is Samoan: Dialogues between Culture and Theology in the Pacific.
Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2020.
Volf, Miroslav. A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good. Grand
Rapids, Michigan: Brazos Press, 2011.
Watloly, Aholiab. “Konsep Diri Masyarakat Kepulauan.” Filsafat 22, no. 2 (2012): 120–48.