Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ?

MENGURAI REGULASI PEMEKARAN

Disusun Oleh :

Agunan P. Samosir1

ABSTRAKSI

Syarat-syarat pemekaran nampaknya mudah diimplementasikan, seperti: kajian potensi

daerah, kemampuan fiskal, batas jumlah dan kualitas penduduk, dan batas geografis.

Penentapan DOB tanpa diawali dengan masa transisi yang baik sehingga daerah yang

dimekarkan dapat langsung memilih pemimpin daerah yang baru. Seiring dengan

berjalannya waktu, DOB menjadi sulit untuk dibatalkan karena besarnya resistensi

kepentingan para elite politik dan kegiatan ekonomi. Namun, pengawasan dan

pembenahan belum optimal dilakukan oleh lembaga terkait sehingga belum ada

ketegasan dari seluruh pihak terkait usulan pemekaran daerah berdasarkan regulasi yang

tersedia selama ini. Sampai saat ini belum ditetapkan sanksi tegas kepada DOB yang

tidak berhasil melaksanakan target/sasaran yang telah dijanjikan dalam proposal

pemekaran daerah. Isu pemekaran daerah telah menjadi isu para elite politik apalagi

menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada seringkali dijadikan ajang transaksi

politik bagi daerah yang akan dimekarkan. Namun hal-hal yang sering digemakan oleh

para elite politik adalah penambahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Apabila suatu

daerah berhasil menjadi DOB, maka bertambah besar kemungkinan formasi jabatan PNS

pada DOB tersebut dan akan diisi oleh para kolega dan keluarga dari para elite politik.

LATAR BELAKANG

Agus dan Budi, birokrat dan petani dari Kecamatan A, Kabupaten B mengetahui

bahwa saat ini pemekaran desa, kecamatan dan kabupaten akan memperoleh anggaran

khusus untuk DOB. Uang tersebut tentu saja akan digunakan pengembangan usaha yang

ada selama ini. Mereka yakin bila daerah yang diusulkan sebagai daerah baru

kemungkinan besar akan disetujui oleh Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah dan

DPRD.

Berbagai alasan dan syarat-syarat dapat dipenuhi dengan mudahnya oleh Agus

dan Budi. Mereka bersama dengan lainnya hanya membaca dari regulasi yang diterbitkan

dan mencoba peruntungan siapa tahu usulan mereka disetujui oleh Pemerintah dan DPR.

Nampaknya, Agus dan Budi dan sebagian masyarakat telah memahami arti pemekaran

dalam jangka pendek yaitu tersedianya anggaran. Usulan pemekaran yang disampaikan

sepintas masuk akal karena daerah yang diusulkan untuk mekar jauh dari akses

pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat, infrastruktur yang buruk dan akses

ekonomi. Bila hanya berharap pada pemerintah daerah induk pemekaran kemungkinan

besar tidak tersentuh oleh layanan yang dibutuhkan selama ini. Usulan daerah yang

dimekarkan langsung disambut dengan positif oleh sebagian anggota DPR karena bila

disetujui akan memperluas wilayah kekuasaan.

1Penulis adalah Peneliti Madya yang bekerja pada PKAPBN, BKF.

2

Syarat-syarat pengusulan daerah yang dimekarkan mudah untuk

diimplementasikan seperti kajian potensi daerah, kemampuan fiskal, batas jumlah dan

kualitas penduduk, dan batas geografis. Tanpa ada masa transisi yang baik, daerah yang

diusulkan menjadi DOB langsung memilih pemimpin yang baru. Saat berjalannya waktu,

DOB menjadi sulit untuk dibatalkan karena besarnya resistensi kepentingan politik dan

ekonomi. Pengawasan dan pembenahan belum optimal dilakukan oleh lembaga terkait.

Belum ada ketegasan dari seluruh pihak terkait usulan pemekaran daerah berdasarkan

regulasi yang tersedia selama ini. Sampai saat ini belum ada sanksi tegas diberikan kepada

DOB yang tidak berhasil melaksanakan kegiatan yang telah dijanjikan dalam proposal

pemekaran.

Seharusnya sanksi seperti penggabungan DOB ke daerah induk pemekaran perlu

diterapkan untuk mengurangi maraknya usulan pemekaran. Selain itu, membatasi DOB

sudah selayaknya dipertimbangkan dengan mengacu kepada regulasi yang telah

diamandemen yaitu Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007.

Namun, PP 78 tahun 2007 ternyata belum bisa memenuhi seluruh aspek yang

terdapat dalam kriteria dan persyaratan usulan DOB. Wacana saat ini adalah merevisi PP

78 tahun 2007 lebih komprehensif dan tegas dalam persyaratannya. Selain PP yang perlu

direvisi, saat ini juga sedang dilakukan amandemen UU 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

IMPLEMENTASI PERATURAN YANG LONGGAR

Tujuan awal pembentukan daerah otonom baru adalah menjadikan daerah

tersebut dapat berdiri sendiri dan mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menerbitkan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan,

Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam PP tersebut telah disebutkan

beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh daerah akan memiliki status otonomi.

Adapun persyaratan dan kriteria yang dikemukakan dalam PP 129 tahun 2000

antara lain: (i) kemampuan daerah, (ii) potensi daerah, (iii) sosial budaya, (iv) sosial politik,

(vi) jumlah penduduk dan luas daerah, dan (vii) pertimbangan lain yang memungkinkan

terselenggaranya Otonomi Daerah. Potensi daerah akan diukur dari tersedianya (i)

lembaga keuangan, (ii) sarana ekonomi, (iii) sarana pendidikan, (iv) sarana kesehatan, (v)

sarana transportasi dan komunikasi, (vi) sarana pariwisata dan (vii) ketenagakerjaan. Hal

yang sama juga dengan sosial budaya yang hanya diukur dari tersedianya (i) tempat

peribadatan, (ii) tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya dan (iii) sarana olahraga.

Demikian halnya dengan sosial politik yang dapat diukur dari (i) partisipasi masyarakat

dalam berpolitik dan (ii) organisasi kemasyarakatan.

Pertimbangan lain untuk menjadi DOB adalah (i) keamanan dan ketertiban, (ii)

ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, (iii) rentang kendali, (iv) propinsi yang

akan dibentuk minimal telah terdiri dari tiga kabupaten dan/atau kota, (v) kabupaten yang

akan dibentuk minimal telah terdiri dari tiga kecamatan, dan (vi) kota yang akan dibentuk

minimal telah terdiri dari tiga kecamatan.

3

Persyaratan untuk membentuk DOB sebenarnya cukup ketat dalam pengertiannya,

tetapi menjadi longgar dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari berbondong-

bondongnya pengajuan DOB baik ke Pemerintah Pusat maupun DPR. Semua persyaratan

DOB selayaknya disampaikan dengan lengkap sesuai data dan informasi terkini. Namun,

dalam prakteknya data dan informasi tersebut banyak yang tidak tepat atau masih

menggunakan data induk daerah pemekaran. Selain itu, data dan informasi tidak

dilakukan verifikasi secara menyeluruh apakah daerah tersebut layak untuk dimekarkan.

Kelonggaran persyaratan inilah yang seringkali menyebabkan daerah hasil pemekaran

tidak sesuai dengan harapan semula.

Pemerintah menyadari bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam PP 129 tahun

2000 masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu, tahun 2007 Pemerintah melakukan

perbaikan PP tersebut dengan PP 78 tahun 2007. Adapun syarat-syarat tambahan yang

ditetapkan antara lain (i) daerah yang dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal

usia penyelenggaraan pemerintahan 10 tahun bagi provinsi dan tujuh tahun bagi

kabupaten dan kota, (ii) pembentukan daerah provinsi/kabupaten/kota berupa pemekaran

kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada

wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif,

teknis, dan fisik kewilayahan

Syarat administratif yang harus dipenuhi calon DOB Propinvi antara lain: (i)

keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah

calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat

Paripurna, (ii) keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama

bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi,

(iii) keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi

berdasarkan hasil Rapat Paripurna, (iv) keputusan gubernur tentang persetujuan

pembentukan calon provinsi; dan (v) rekomendasi menteri.

Syarat administratif bagi calon DOB kabupaten/kota antara lain: (i) keputusan

DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, (ii)

keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon

kabupaten/kota, (iii) keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon

kabupaten/kota, (iv) keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon

kabupaten/kota dan (v) rekomendasi menteri. Pertimbangan lain seperti cakupan wilayah

ditambah dua kabupaten menjadi lima kabupaten sebagai syarat DOB propinsi, kabupaten

paling sedikit lima kecamatan dan kota paling sedikit empat kabupaten.

Longgarnya pemberian daerah otonomi baru dalam beberapa tahun pelaksanaan

otonomi daerah atau desentralisasi, sudah terbentuk 163 DOB. Padahal dalam kurun

waktu yang cukup panjang yaitu tahun 1945-1999 hanya ada 319 daerah. Tahun 2012

sudah ada 10 usulan daerah baru yang akan dibahas oleh DPR dan sudah disetujui

pembentukan satu propinsi baru yaitu Kalimantan Utara dan empat kabupaten baru yaitu

(i) Kabupaten Pangandaran, (ii) Kabupaten Pesisir Barat, (iii) Kabupaten Manokwari Selatan,

dan (iv) Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat ini di Kementerian Dalam Negeri telah masuk

usulan pembentukan calon DOB sebanyak 33 propinsi dan 150 kabupaten/kota.

Pemekaran daerah baru paling banyak terjadi di tahun 2008 yaitu 39 daerah.

Perkembangan pemekaran daerah sejak 2001-2011 dapat dilihat pada tabel 6.1. dan 6.2.

4

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas, UNDP, LAN, dan Kemendagri

menyatakan bahwa lebih dari 80 persen daerah hasil pemekaran belum dapat

memperlihatkan peningkatan pembangunan daerah setempat sehingga pelaksanaan

pemekaran daerah belum mencapai tujuan otonomi daerah. Studi Bappenas (2008), DOB

yang menjadi sampel studi menunjukkan bahwa pada awalnya kondisi daerah hasil

pemekaran seperti perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan masyarakat dan

aparatur pemerintah daerah masih lebih buruk dibandingkan daerah induk pemekaran.

Seiring berjalannya waktu sampai dengan lima tahun setelah pemekaran, secara umum

kinerja indikator yang telah disebutkan sebelumnya masih di bawah kinerja daerah

pemekaran.

Daerah hasil pemekaran belum mampu memanfaatkan masa transisi untuk

meningkatkan kinerjanya. Hal ini terlihat dari lambatnya pertumbuhan ekonomi di DOB,

potensi ekonomi masih bergantung kepada sektor pertanian, jumlah penduduk miskin

masih terkonsentrasi di DOB dan akhirnya belum mampu mengejar ketertinggalan dari

daerah induk pemekaran. Terbatasnya sumber daya alam (SDA) juga menambah persoalan

daerah hasil pemekaran. Hampir semua daerah induk keberatan daerah yang kaya dengan

SDA masuk ke DOB.

Pemilihan ibukota seringkali menjadi masalah yang berbelit-belit karena alasan

historis dan kebanggaan, tetapi tidak memperhitungkan bahwa ibukota DOB menjadi

pusat perekonomian. Periode 2001-2005, kinerja pelayanan publik DOB relatif masih

rendah dan cenderung menurun dibandingkan daerah induk pemekaran. Hal ini

disebabkan (i) belum mampu menggunakan secara optimal dana yang tersedia, (ii)

minimnya jumlah tenaga dan aparatur pemerintah DOB untuk melayani masyarakat, (iii)

minimnya jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan, (iv) rendahnya pemanfaatan layanan

masyarakat yang telah diberikan pemerintah DOB, dan (v) rendahnya kualitas aparatur

pemerintah di DOB. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi masih

terkonsentrasi di daerah induk pemekaran.

Hasil EDOHP (2011) secara umum menunjukkan bahwa tujuan awal dari

pembentukan DOB belum sesuai dengan realita. Kinerja DOB masih jauh panggang dari

api dibandingkan sebelum pemekaran. Hal-hal yang baru dilakukan pemerintah DOB

adalah (i) lembaga penanganan kesetaraan gender, (ii) publikasi APBD dan pengadaan

barang dan jasa, dan (iii) publikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan

hal-hal yang belum dan sulit untuk dicapai oleh DOB antara lain (i) tersedianya

infrastruktur jalan yang memadai sesuai dengan panjang jalan per luas wilayah, (ii)

persentase penduduk yang memiliki KTP.

Sampai saat ini banyak warga yang tidak memiliki KTP karena jarak yang jauh

antara tempat tinggal dengan kelurahan dan kecamatan. (iii) rendahnya kepemilikan akta

kelahiran, (iv) peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi publik di daerah, (v)

peraturan daerah tentang tata ruang, (vi) besaran anggaran untuk pelayanan kesehatan,

(vii) anggaran pengembangan UMKM, (viii) belum memiliki perhatian yang besar terhadap

pelaku usaha, dan (ix) rendahnya nilai realisasi investasi.

5

Mudahnya pembentukan daerah baru ternyata tidak diimbangi dengan

peningkatan kinerja yang sesuai dengan janji dan harapan yang disampaikan ke

Pemerintah Pusat dan DPR. Hal ini menjadi catatan penting terhadap daerah-daerah yang

akan dimekarkan baik usulan inisiatif Pemerintah Pusat maupun DPR.

Sesuai dengan PP 78 tahun 2007 bahwa suatu calon daerah otonom

direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah

induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor

kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor

kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu. Dengan demikian,

bila syarat-syarat tersebut dipenuhi secara tertulis tanpa dilakukan pengecekan di lapang

maka kemungkinan besar langsung disetujui oleh Pemerintah dan DPR.

SISTEM DAN PROSEDUR YANG MUDAH

Sistem dan prosedur yang telah diatur dalam PP 78 tahun 2007 telah menjelaskan

secara rinci melalui tata cara pembentukan daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota

baru dalam pasal 16 sampai dengan pasal 21. Aspirasi sebagian masyarakat seperti yang

dikemukakan sebelumnya yaitu Agus dan Budi wajib disampaikan sebagai calon wilayah

propinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Selanjutnya, keputusan DPRD

kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian masyarakat setempat juga dibutuhkan

dalam penyampaian usulan pemekaran daerah baru.

Persyaratan-persyaratan lanjutan setelah adanya keputusan DPRD antara lain: (i)

hasil kajian daerah, (ii) peta wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota, (iii) keputusan

DPRD provinsi atau kabupaten/kota dan (iv) keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota

yang akan disampaikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan dokumen

tersebut Menteri melakukan kajian atau evaluasi terhadap usulan pembentukan provinsi

atau kabupaten/kota. Hasil kajian tersebut disampaikan ke Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah (DPOD) untuk memperoleh saran dan pertimbangan sebelum diputuskan oleh

Presiden. Keputusan persetujuan pembentukan DOB akan diundangkan dengan

meresmikan DOB dan melantik penjabat kepala daerah.

Namun, dalam PP 78 tahun 2007 tidak dijelaskan tentang masa transisi daerah

hasil pemekaran sampai berapa lama sejak ditetapkan melalui undang-undang sampai

DOB benar-benar mampu melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Hal inilah yang

menyebabkan banyak DOB akhirnya gagal menyejahterahkan masyarakatnya. Beberapa

pendapat akademisi dan birokrat mengusulkan agar daerah yang memenuhi persyaratan

menjadi DOB tidak serta merta ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah.

Sebaiknya, DOB diberikan masa transisi atau masa persiapan selama beberapa tahun yaitu

3-5 tahun dengan nama daerah administratif. Daerah transisi diharapkan dapat

menyelesaikan masalah-masalah yang muncul seperti penempatan ibukota yang sesuai

dengan pemetaan, sengketa batas wilayah dan pelimpahan aset dari daerah induk

pemekaran.

Kota Tangerang Selatan merupakan DOB yang telah mekar sejak tahun 2008, tetapi

belum menerima aset dari daerah induknya. Seharusnya, kota Tangerang Selatan belum

6

diperbolehkan menjadi DOB bila masalah-masalah yang dikemukakan tidak teratasi. Oleh

karena itu, masa transisi atau masa persiapan merupakan syarat mutlak bagi pembentukan

DOB. Pembentukan DOB di era Orde Baru yaitu kota Depok, Tangerang dan Bekasi

sebelum menjadi kota diberikan persiapan menjadi kota administratif.

Masa transisi calon DOB dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun

pemimpin daerah masa transisi merupakan penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh

Pemerintah Pusat dan Daerah. Bila dalam masa transisi calon DOB tidak layak menjadi

DOB, maka usulan pemekaran langsung dibatalkan. Hal ini akan sulit diterapkan bila DOB

digabungkan ke daerah induk bila DOB gagal dalam penyelenggaraan layanan publik.

Sistem dan prosedur yang ketat dapat dilakukan melalui instrumen perimbangan

keuangan. Kementerian dan Lembaga misalnya Kementerian Keuangan dan Kementerian

Dalam Negeri dapat memonitor secara berkala calon DOB yang masuk dalam masa

transisi. Bimbingan dan asisten diberikan untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan

transisi. Bila kinerja keuangan dan layanan publik DOB tidak membaik, maka daerah

tersebut dibatalkan menjadi DOB. Sedangkan untuk DOB diusulkan untuk digabungkan ke

daerah induk pemekaran.

PERSYARATAN YANG RINGAN

Persyaratan yang ringan ternyata banyak menyebabkan DOB gagal

menyelenggarakan pelayanan publik. Kegagalan tersebut tidak lepas dari mudahnya

persyaratan yang dituangkan dalam PP 78 tahun 2007. Sebenarnya, Pemerintah Pusat

telah menyediakan norma, standar, prosedur dan kriteria, tetapi komitmen dari seluruh

pihak sangat kurang, hampir semua pihak hanya fokus dengan penetapan DOB.

Syarat teknis yang ditetapkan dalam PP 78 tahun 2007 hampir sama dengan PP

129 tahun 2000. Ada penambahan syarat teknis yaitu (i) pertahanan, (ii) keamanan, (iii)

kemampuan keuangan, (iv) tingkat kesejahteraan masyarakat, dan (v) rentang kendali

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Syarat-syarat tersebut dilakukan kajian dan

hasilnya disampaikan ke pemerintah pusat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam proposal calon DOB.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh calon DOB adalah calon daerah otonom

dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator

faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor

kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu. Syarat fisik

kewilayahan meliputi (i) cakupan wilayah, (ii) lokasi calon ibukota, dan (iii) sarana dan

prasarana pemerintahan.

Beberapa persyaratan tersebut secara umum dapat dipenuhi dengan menampilkan

data yang mudah di make-up oleh penggagas. Tujuan penyampaian data yang tidak

sesuai dengan fakta lapang tidak ditindaklanjuti oleh pemberi persetujuan DOB.

Seharusnya data proposal calon DOB dievaluasi sesuai dengan indikator dan bobot yang

ditetapkan dalam PP 78 tahun 2007. Dengan demikian data yang disampaikan dengan

fakta dilapang adalah sama. Hal lain yang memudahkan pemberian persetujuan DOB

adalah cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang dimaksud dalam PP 78 tahun 2007 adalah

7

pembentukan calon DOB propinsi/kabupaten/kota digambarkan dalam peta. Peta wilayah

harus dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang menjadi

cakupan calon DOB propinsi/kabupaten/kota/kecamatan dan garis batas wilayah

propinsi/kabupaten/kota/kecamatan dengan daerah lainnya.

Konflik batas wilayah antara daerah yang dimekarkan dengan daerah induk

pemekaran kerap terjadi. Akibat persyaratan yang ringan terhadap proposal pemekaran

daerah yaitu penegasan batas wilayah, seringkali dikesampingkan dan bukan menjadi

persyaratan utama. Hal ini terlihat dari penetapan DOB tidak disertai dengan (i)

pembagian aset DOB dan daerah induk pemekaran dan (ii) penegasan batasan wilayah

antara DOB dengan daerah induk pemekaran. Masalah batasan wilayah muncul dan sulit

diselesaikan bila daerah tersebut terdapat potensi sumber daya alam. Daerah induk

pemekaran dan DOB merasa berhak atas SDA yang terdapat di perbatasan wilayah.

Usulan pemekaran daerah seharusnya dibarengi dengan aset DOB dan batasan

wilayah. Kriteria wilayah yang dipersiapkan sebagai calon DOB sudah memperhitungkan

kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam PP 78 tahun 2007. Sebaiknya, pasal 33 yaitu

batasan aset daerah induk pemekaran dan DOB sampai dengan pasal 35 yaitu batasan

wilayah DOB dengan daerah induk pemekaran merupakan persyaratan yang tidak bisa

dipisahkan saat disampaikan ke Presiden dalam pasal 17.

Persyaratan yang ringan sudah jelas akan membuka lebar jalannya pemekaran.

Persyaratan lain yang perlu ditambahkan dalam usulan DOB seperti (i) tingkat kemiskinan

DOB, (ii) angka buta huruf, dan (iii) jumlah pengangguran. Hal ini diperlukan untuk calon

DOB lebih siap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam proposal DOB. Selain itu,

keberhasilan DOB akan lebih mudah diukur dan dievaluasi.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri (2011) menunjukkan bahwa

indikator kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan layanan publik masih jauh dari yang

diharapkan dari proposal awal pemekaran daerah. Kota Tangerang Selatan di Propinsi

Banten yang telah DOB sejak tahun 2008 dan dekat dengan DKI Jakarta justru menduduki

peringkat 171 dari 198 DOB yang dievaluasi mengenai kesejahteraan masyarakat dan

menduduki peringkat 179 dari seluruh indikator yang dievaluasi. Peringkat yang rendah ini

menimbulkan tanda tanya besar bagi publik terhadap DOB Kota Tangerang Selatan.

Kota Serang di Propinsi Banten merupakan DOB pada tahun yang sama dengan

Kota Tangerang Selatan menduduki peringkat 64 dari 198 DOB yang dievaluasi oleh

Kemendagri untuk indikator peningkatan kesejateraan rakyat dan peringkat 85 dari empat

indikator yang dievaluasi tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang lebih siap

dan lebih maju kinerja pemerintahannya dibandingkan Kota Tangerang Selatan.

Diduga persyaratan yang ringan menyebabkan Kota Tangerang Selatan belum

mampu secara mandiri untuk menata kelola pemerintahan DOB. Perjalanan waktu tiga

tahun tidak cukup bagi Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan layanan publik. Sebenarnya, indikator lain seperti tingkat kemiskinan dan

indeks kualitas SDM di Kota Tangerang Selatan harus dijadikan salah satu persyaratan bagi

pemekaran daerah.

8

Fitra (2009), Kabupaten Mamasa yang dimekarkan tahun 2002 tidak layak

dimekarkan berdasarkan syarat pendirian DOB PP 78 tahun 2007. Tidak layaknya pendirian

DOB Kabupaten Mamasa disebabkan oleh rendahnya pelayanan administrasi

kependudukan dan tidak mampu secara mandiri untuk mengembangkan

perekonomiannya. Namun, persyaratan lain seperti peningkatan jumlah fasilitas

pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik dibandingkan sebelum DOB.

Kriteria dan persyaratan bagi calon DOB perlu diperbaiki dan direvisi agar calon

DOB tidak mengalami kegagalan dikemudian hari. Kinerja dan manfaat DOB telah

dievaluasi sejak tahun 2008 sampai saat ini, tetapi hasilnya belum bisa ditindaklanjuti

karena masih banyak pihak yang keberatan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan

persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan layanan publik bagi calon DOB. Persyaratan tersebut antara lain:

indikator kemiskinan, jumlah pengangguran, batasan wilayah DOB dengan daerah induk

pemekaran dan batasan aset DOB dengan daerah induk pemekaran. Semua persyaratan

perlu dilakukan verifikasi lapang untuk mencocokkan data dalam proposal dengan kondisi

riil di lapang.

Evaluasi terhadap DOB perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kegagalan DOB baik

dari persyaratan maupun mekanisme dan prosedur proposal pemekaran daerah. Aspek-

aspek yang terdapat dalam persyaratan pemekaran daerah harus dipenuhi satu per satu

bukan dihitung skor secara akumulatif. Perhitungan skor akumulatif diduga menjadi

pemicu banyaknya DOB yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR.

REKAYASA POLITIK

Isu pemekaran daerah telah menjadi isu penting bagi elite politik apalagi

menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada seringkali dijadikan transaksi politik

bagi daerah-daerah yang akan dimekarkan. Padahal, salah satu faktor penentu

keberhasilan DOB adalah memiliki pemimpin yang berintegritas dan tegas. Wacana

moratorium pemekaran daerah telah digaungkan sejak 2009, tetapi wacana tersebut

hanya untuk kepentingan politik.

Hal yang paling sering digaungkan oleh elite politik adalah penambahan jumlah

pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah PNS merupakan salah satu pembentuk besaran dana

alokasi umum (DAU). Berdasarkan hal tersebut, daerah merasa bahwa Pemerintah Pusat

yang akan memberikan gaji PNS. Pemberian gaji PNS menjadi salah satu pemicu bagi

kepentingan elite politik. Bila suatu daerah berhasil menjadi DOB, maka besar

kemungkinan formasi jabatan PNS di DOB diisi oleh kolega dan keluarga dari elite politik.

Buruknya kinerja pemerintah DOB tidak dapat dipungkiri akibat adanya biaya

politik pilkada. Biaya politik yang besar ditenggarai menjadi malapetaka bagi DOB. Selain

itu, kepala daerah DOB seperti tidak punya pilihan lain untuk ikut dalam kepentingan

politik. Bila kepala daerah DOB terpilih karena adanya transaksi politik, maka besar

kemungkinan biaya yang dikeluarkan akan diambil dari APBD dan sumber-sumber lain

yang terkait dengan konsesi dan perijinan.

9

Pendidikan politik bagi masyarakat terutama masyarakat DOB menjadi tanggung

jawab pemerintah, partai politik dan media massa. Semakin tinggi pemahaman

masyarakat tentang politik, akan semakin memperkuat iklim demokrasi. Pemilihan kepala

daerah tidak lagi berbiaya mahal. Kepala daerah dipilih berdasarkan integritas dan

kemampuan dari DOB.

Kepentingan politik bagi suatu calon daerah pemekaran sah-sah saja asal itu

semua untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengendalian kepentingan elite politik

tidak semudah yang diwacanakan berkali-kali. Hal ini pernah disampaikan oleh Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 dan 2010 untuk melakukan kebijakan

moratorium pemekaran daerah. Namun, sampai saat ini usulan pemekaran daerah seperti

tidak bisa dibendung oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat mewacanakan kebijakan moratorium pemekaran daerah

berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama ini yaitu biaya sosial tinggi, resistensi

politik, dan dampak anggaran akibat timbulnya DOB. Namun, DPR dan DPD tetap

membuka usulan pemekaran daerah. Hal ini terlihat dari persetujuan DPR terhadap DOB

tahun 2012 yaitu Propinsi Kalimantan Utara dan empat kabupaten baru yaitu (i) Kabupaten

Pangandaran, (ii) Kabupaten Pesisir Barat, (iii) Kabupaten Manokwari Selatan, dan (iv)

Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pemberian DOB bagi Provinsi Kalimantan Utara diduga akan menimbulkan dampak

negatif yaitu eksploitasi hasil tambang untuk menambah pendapatan asli daerah. Namun,

penggalian besar-besaran akan merusak kondisi lingkungan sekitar Kalimantan Utara. Bila

dibiarkan seperti Kalimantan Timur, maka Kalimantan Utara akan menghadapi banjir yang

terus menerus. Selain itu, rasio jumlah penduduk dibandingkan luas daerahnya belum

sesuai dengan realita.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa PP 78 tahun 2007 telah

memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan DOB itu digabungkan atau dihapuskan bila

kinerjanya selama pemekaran mengalami kegagalan. Namun, tentangan dari para elite

politik untuk melakukan penggabungan atau penghapusan masih kuat. Usulan pemekaran

daerah merupakan komoditas yang menarik bagi elite politik dan akhirnya sulit

dikendalikan karena tidak adanya sanksi bagi DOB yang gagal.

Pemekaran daerah bukan hal yang perlu dikhawatirkan sepanjang memenuhi

seluruh persyaratan, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam regulasi. Tujuan dari

pemekaran daerah adalah meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan terwujudnya iklim demokratis di daerah. Sebaiknya, usulan pemekaran

daerah tidak langsung di setujui oleh Pemerintah Pusat dan DPR. Status DOB masa transisi

atau masa persiapan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara bertahap. Masa

transisi akan dievaluasi secara rinci, transparan dan akuntabel agar seluruh pihak terkait

memahami bahwa DOB masa transisi apakah sudah layak untuk memasuki DOB definitif

atau DOB masa transisi justru gagal meningkatkan kinerja yang diusulkan dalam proposal

pemekaran daerah.

Pemberian status masa transisi atau status bertahap perlu diusulkan dalam revisi

Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah atau revisi terhadap PP nomor

78 tahun 2007 bahwa pemberian DOB tidak berlaku secara otomatis. Langkah ini

10

diperkirakan akan mengalami hambatan dari elite politik. Hasil evaluasi Kemendagri 2011

perlu ditindaklanjuti sebelum DOB dilakukan penggabungan atau penghapusan daerah.

Adapun rekomendasi EDOHP antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan dan ketegasan

pelaksanaan kebijakan mengenai cara dan proses pembentukan DOB, (ii) peningkatan

fasilitas dan pengembangan kapasitas DOB, (iii) peningkatan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan sipil DOB, (iv) penyempurnaan kebijakan transfer

anggaran daerah, (v) penguatan kebijakan mengenai transparansi dan akuntabilitas

pemerintahan serta partisipasi masyarakat baik pusat dan daerah, (vi) efisiensi dan

efektivitas pengelolaan anggaran daerah, (vii) pengembangan program pro-poor, dan (viii)

peningkatan iklim usaha yang kondusif di DOB.