mengungkap politik kekuasaan dalam modernisasi pendidikan

Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam Volume 9, Nomor 1, Februari 2016; p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579; 1-14

MENGUNGKAP POLITIK KEKUASAAN DALAM MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA MELALUI KAJIAN HISTORIS

Ahmad Irfan Mufid Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: [email protected]

Suwidi Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail: [email protected]

Abstrak: Modernisasi merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari oleh sistem sosial manapun, termasuk pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia juga dituntut untuk melakukan modernisasi. Sebagian kalangan yang berpandangan modern menilai bahwa pesantren mengalami ketertinggalan dan tidak modern. Salah satu faktornya karena pesantren tidak menerapkan standarisasi baik secara kelembagaan maupun proses pembelajaran, termasuk kurikulum yang diterapkan. Namun demikian, temuan dalam tulisan ini menyatakan bahwa keharusan modernisasi pesantren dengan alasan untuk kemajuan pendidikan Islam ditengarai sarat dengan politik kekuasaan. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Discourse Historical Approaches (pendekatan wacana sejarah) dan teori Poskolonial. Pendekatan ini menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana diproduksi dan mengungkap kekuasaan dimainkan dalam proses pewacanaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Discourse Historical Approaches (pendekatan wacana sejarah) dan teori Poskolonial. Pendekatan ini menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana diproduksi dan mengungkap kekuasan dimainkan dalam proses pewacanaan. Kata kunci: politik kekuasaan, modernisasi pendidikan Islam, kajian historis

Pendahuluan

Perkembangan pendidikan di Indonesia banyak menarik perhatian peneliti

luar maupun lokal karena perkembangan pendidikan di Indonesia merupakan hal

yang unik, dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di negara lainnya. Salah

satu keunikannya adalah lahirnya berbagai model pendidikan yang berbasis organisasi

keagamaan maupun non keagamaan, yang dalam perjalanannya masuk dalam

kontestasi kompetisi, untuk menawarkan model Pendidikan Nasional.

Kontestasi antara nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama, seringkali

dipanggungkan oleh banyak peneliti dalam menggambarkan pendidikan di Indonesia.

Ahmad Irfan Mufid dan Suwidi Mengungkap Politik Kekuasaan dalam Modernisasi Pendidikan Islam

Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam; Volume 9, Nomor 1, Februari 2016 | 2 p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579

Dua di antaranya adalah Lee Kam Hing 1 dan Sirozi,2 yang membuktikan bahwa,

kebijakan pendidikan Indonesia dari awal hingga sekarang, tidak dapat dilepaskan dari

pertarungan kepentingan kelompok tersebut terutama dalam menemukan model

pendidikan nasional yang ideal bagi masyarakat Indonesia.

Sementara, dari aspek kelembagaannya, Arief Subhan juga menilai bahwa

pendidikan di Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari dua kelompok tersebut.

Arief dalam hal ini memaparkan bahwa madrasah, sebagai model pendidikan Islam

Indonesia, pada dasarnya merupakan satu upaya umat Islam menyudahi kontestasi

antara nasionalisme agama dan nasionalisme sekuler. 3 Meskipun, dalam

perkembangannya, model tersebut disandingkan dengan wacana respon pendidikan

Islam terhadap modernisasi, seperti yang digambarkan oleh Husni Rahim dalam satu

tulisannya yang berjudul “Anatomi Madrasah di Indonesia”.4

Selain tiga peneliti di atas, penelitian Steenbrink adalah salah satu hasil

penelitian yang banyak dirujuk oleh banyak peneliti dan akademisi, dalam

membincangkan perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang menarik dari

pandangan Steenbrink, sekaligus menjadi pembeda dari penelitian di atas adalah

temuannya yang menyatakan bahwa politik konvergensi pendidikan di Indonesia

berkecenderungan pada satu model “sistem sekolah” dari berbagai model pendidikan

yang dipertentangkan oleh banyak peneliti.

Hal ini, sekaligus menjadi alasan penulis memilih pandangan Steenbrink

sebagai titik persoalan dalam tulisan ini. Meskipun, dalam beberapa hal, Steenbrink

juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan peneliti di atas, terutama berkaitan

dengan pergolakan politik partai yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan bangsa

Indonesia. Namun, sebagai sebuah cerita tentang perkembangan lembaga pendidikan

1 Lee Kam Hing, Education and Politics in Indonesia 1945-1965 (Kuala Lumpur: The University of Malaya Press), 9-16. 2 Penelitian Sirozi tentang UU No/2 1989 menunjukkan bahwa perdebatan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia pada dasarnya merupakan perdebatan lama, seperti yang diperjuangkan oleh Nasionalisme Agama dan Nasionalisme Sekuler. Lihat, Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (Yogyakarta: AK gorup, 2004) 3 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20; Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: UIN Pres, 2009), 183-234. 4 Husni Rahim, Anatomi Madrasah di Indonesia, dalam Roundtable Discussion, Masa Depan Madrasah (Jakarta: INCIS, 2004), 67-104.


3 | Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam; Volume 9, Nomor 1, Februari 2016 p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579

di Indonesia, Steenbrink dapat dikatakan berhasil menuliskannya. Terutama,

berkaitan dengan pengentalan mental keharusan modernisasi pesantren.

Berikutnya, penulis dalam dalam tulisan ini akan menfokuskan pada dua

komponen mendasar, yang dijadikan tolok ukur keharusan modernisasi. Pertama,

model pendidikannya; meliputi kurikulum dan beberapa bukti pembaharuan yang

dilakukan oleh beberapa tokoh dan organisasi keagamaan di Indonesia. Kedua,

peralihan paradigma dari kiai hingga Drs sebagai guru agama.

Kronologis Pendidikan di Indonesia; dari Pesantren Hingga Sekolah

Dalam catatan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, dualisme

pendidikan memang merupakan salah satu isu yang tak terpisahkan ketika

memperbincangkan Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa bukti historis untuk

membenarkan hal tersebut salah satunya adalah adanya penolakan terhadap hasil

penelitian gubernur Jenderal Van Der Capellen pada tahun 1819 dalam

pengembangan sistem pendidikan kolonial. Dalam penelitian Capellen, seperti yang

diungkap oleh Brugmans pada awal abad ke 20, dinyatakan adanya keinginan untuk

melaksanakan satu jenis pendidikan berdasarkan unsur pribumi murni, yang

dihubungkan dengan pendidikan Islam yang sudah ada. Namun, J.A Van Der Chijs,

inspektur pendidikan pribumi, menolak untuk menyesuaikan sistem pendidikan

kolonial dengan pendidikan Islam. Dikarenakan, pendidikan pribumi memiliki

kebiasaan „jelek‟, yakni motode membaca teks arab yang dihafal, sehingga tidak dapat

dijadikan titik tolak untuk mengembangkan sistem pendidikan umum.5

Persoalan bahasa dalam hal ini merupakan tumpuan penolakan pihak kolonial

untuk merangkul pendidikan Islam, bukan soal teologinya. Terbukti, di Minahasa,

terdapat sekolah berbasis keagamaan, dimasukkan dalam sistem pendidikan umum,

dengan alasan sekolah ini dapat menyesuikan ke dalam sistem pendidikan kolonial

dan tidak menggunakan bahasa Arab, melainkan bahasa Melayu. Meskipun, terdapat

beberapa catatan yang harus dilakukan, yakni meningkatkan kualitas pendidikan

umum dan mengurangi pengajaran agamanya.

5 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1989), 2-3.



Dalam konteks ini, masyarakat muslim tetap eksis mengembangkan pesantren

sebagai lembaga pendidikannya, sekaligus sebagai tandingan dari pendidikan

kolonial.6 Kenyataan demikian, pada tahap selanjutnya menjadi warisan pendidikan di

Indonesia, yakni dualisme pendidikan antara pendidikan umum dan pesantren, serta

madrasah sebagai sintesis kedua model tersebut. Namun dalam banyak tulisan, tiga

model pendidikan tersebut tidak dihadirkan secara bersamaan dalam

perkembangannya, melainkan diletakkan secara kronologis.

Kronologis pendidikan di Indonesia dimulai dari memposisikan pesantren

sebagai lembaga pendidikan awal, kemudian diikuti oleh sekolah dan diakhiri dengan

madrasah. Meski dalam perkembangannya, madrasah mengarah pada model sekolah.

Dengan kata lain, pesantren menjadi masa lalu yang perlu diperbarui layaknya sistem

sekolah yang menjanjikan kualitas.

Dalam rangka me „masa lalu‟ kan pesantren, Steenbrink memaparkan bahwa

pendidikan Islam awal adalah pendidikan yang hanya mengajarkan materi keagamaan,

yakni meliputi cara membaca al-Qur‟an, tajwid, tata cara shalat dan wudhu‟, serta

doanya. Sedangkan sistem pendidikannya bercorak individual, artinya pengajaran

guru didasarkan pada sejauh mana peserta didik menguasai materi yang diajarkan, dan

bergantung pada kecerdasan gurunya. Hal ini dalam pandangan Steenbrink dinilai

sebagai model pendidikan yang mengabaikan perbedaan kecepatan pemahaman

murid, dan disebutnya sebagai pendidikan Islam paling sederhana.7

Kemudian, pendidikan lanjutan adalah pengajaran bahasa Arab. Bahasa Arab

dalam pendidikan lanjutan ini menempati posisi penting, karena pada tahap ini

bahasa Arab merupakan syarat untuk membaca kitab. Oleh sebab itu, materi ajar

pada tahap ini di antaranya adalah ushuluddin, fiqh dan nahwu. Selain itu, tasawuf,

hadist, hisab, dan falak, menjadi materi selanjutnya yang harus dipelajari. Ini yang

6 Memposisikan pesantren sebagai tandingan kolonial dapat ditelusuri dalam pandangan Ahmad Baso. Dalam salah satu kutipannya, dia menuliskan pernyataan Dokter Soetomo yang menyatakan bahwa pesantren itu adalah perguruan kepunyaan bangsa kita yang asli dan di pesantren, pendidikan kemandirian diajarkan. Ahmad Baso, Pesantren Studies, Buku 2a, Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial: Pesantren, Jaringan Pengetahuan dan Karakter Kosmopolitan-Kebangsaannya (Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2012), 19. Selain itu, konsep nasionalisme lazim dibubuhkan di kalangan pesantren sebagai keharusan mencintai tanah air dan bangsaserta mencintai sesama muslim. Baca, Babun Suharto, Dari Pesantren Untuk Umat; Reinveting Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi, (Surabaya: Imtiyaz), 23. 7 Steenbrink, Pesantren, 10-13. Baca juga dalam buku yang ditulis Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), 13.



disebut dengan pesantren, yakni pendidikan lanjutan setelah pendidikan yang paling

sederhana sebelumnya.

Nurcholis Madjid dalam hal ini seperti yang dikutip oleh Yasmadi,

berpendapat bahwa penekanan yang terlalu berlebihan pada disiplin keilmuan

tertentu berkonsekwensi pada penyempitan orientasi kurikulum, sehingga

mengabaikan aspek keilmuan lain.8

Materi ajar pesantren yang lekat dengan pengajaran agama an sich, menjadi

tumpuan kritik. Tentu, hal ini tidak dapat lepas dari kepentingan awal untuk

membuktikan proses negosiasi mencari model pendidikan nasional yang

berkecenderungan pada satu model. Untuk kepentingan itu, pesantren

dipanggungkan dengan model pendidikan kolonial.

Memang, dalam proses memberikan penilaian terhadap pesantren, pesantren

diletakkan sejajar dengan model pendidikan lainnya. Misalnya, kehidupan pesantren

memberikan sebuah pengalaman yang sangat menarik mengenai kehidupan khas

Islam. Terdapat satu penghargaan tradisi yang sangat kuat dalam pesantren, seperti

ziarah kubur, tahlil, dan kegiatan-kegiatan mistis lainnya.9 Selain itu, kehiduapan di

pesantren juga terjangkau secara ekonomi, dan merupakan tempat tinggal untuk

meresapi nilai-nilai Islam.10 Jadi, pesantren dengan penilaian seperti ini, pada dasarnya

dapat menjadi tumpuan harapan masyarakat di tengah kehidupan yang semakin tidak

menentu, seperti pendidikan kolonial Belanda byang diskriminatif, sementara

pesantren merupakan lembaga alternatif yang dapat dijangkau secara ekonomi.

Sayangnya, pujian tersebut bukan dalam rangka yang sebenarnya, karena yang

ingin ditunjukkan adalah pesantren sebagai masa lalu dalam perkembangan

pendidikan di Indonesia. Di sini, Steenbrink mengangkat pengalaman nyantri

Achmad Djajadiningrat. Dia menyatakan, “Achmad Djajadiningrat juga belajar tidak

lebih dari mempelajari tata bahasa Arab dan nasibnya juga tidak lebih baik dari

8 Yasmadi, Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 78. 9 Steenbrink, Pesantren, x. 10 Populisme pesantren salah satunya dapat dilihat dari biaya pendidikan yang terjangkau. Oleh karena itu, pesantren sering dikatakan sebagai pendidikan rakyat jelata. Baca, Suyoto, Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional, dalam M. Dawam Rahardjo(ed.), Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES, 1983), 65.



kebanyakan para santri. 11 “Tidak lebih baik dari kebanyakan para santri”

menunjukkan bahwa model pembelajaran pesantren tidak dapat mengantarkan anak

didik atau santri menjadi lebih baik dari sebelum masuk ke pesantren. Dengan kata

lain, sistem pesantren hanya bermanfaat untuk santri yang cerdas, rajin, mampu, dan

bersedia mengorbankan waktu studinya dalam mengembangkan kemampuan

intelektual.

Nurcholis Madjid dalam hal ini juga menilai bahwa pesantren telah

mengabaikan aspek kognitif dalam pembelajarannya. Menurutnya, salah satu bukti

pengabaian aspek kognitif di pesantren adalah tidak adanya sistem kontrol berupa tes

atau ujian terhadap penguasaan materi yang diajarkan. Selain itu, sistem pembelajaran

yang tidak dialogis dengan tidak memberi kesempatan terhadap santri untuk bertanya

atau mengomentari penjelasan yang disampaikan oleh kiai juga membuktikan hal ini.

Wajar, kalau akhirnya, daya nalar dan kreatifitas seorang santri terlambat.12

Pada tahap ini, ketika pesantren mulai dikenal kekurangannya, tahap

selanjutnya adalah keharusan melakukan pembaharuan dengan dalih ketidakpuasan

kalangan umat Islam terhadap pendidikan tradisional yang tidak mampu

mengantarkan peserta didik dan santri bersaing dengan sekolah-sekolah kolonial

dalam memperjuangkan kehidupan sehari-hari. Salah satu sasaran ketidakpuasaan

yang ditunjukkan adalah kurikulum dan model pendidikan pesantren.

Dalam konteks ini, Steenbrink mengangkat model pendidikan yang didirikan

dengan sistem sekolah sebagai solusi terhadap kekurangan sistem pendidikan

pesantren. Di antara tokoh dan organisasi keagamaan yang masuk dalam daftar ini

adalah Abdullah Ahmad, pada tahun 1907 mendirikan sekolah Adabiyah di padang

panjang, dengan materi ajar agama dan umum. Pada tahun 1916, Zainuddin Labai

mendirikan Madrasah Diniyah dengan sistem klasikal dan materi yang diajarkan

mencakup penetahuan umum, seperti ilmu bumi. Pada tahun 1911, Ahmad Dahlan

pendiri Muhammadiyah (1982) juga mendirikan lembaga pendidikan yang

mengajarkan materi keagaman dan umum.13

11 Steenbrink, Pesantren, 16. 12 Nurcholish Madjid, Bilik Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1992), 7. 13 Steenbrink, Pesantren, 97.



Pesatnya perkembangan pendidikan yang ditunjukkan oleh beberapa

organisasi keagamaan ini membuktikan adanya dua model pendidikan yang ada di

Indonesia, pesantren di satu sisi sebagai representasi pendidikan Islam, dan sekolah

sebagai representasi pendidikan kolonial, sementara madrasah di sisi lain sebagai

representasi model pendidikan Islam dan sekaligus bentuk lanjutan pendidikan

pesantren dan „tandingan‟ atas pendidikan kolonial. Hal ini yang disebut sebagai

dualisme pendidikan di Indonensia, yakni pendidikan umum „sekolah‟ di bawah

naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan Islam di bawah

naungan Depatermen Agama. Sirozi dalam hal ini menilai pemberlakuan sistem

ganda pada dasarnya merupakan kompromi politik darurat yang dilakukan

pemerintah Indonesia.14

Namun, yang menarik adalah di dalam Departemen Agama, muncul cita-cita

konvergensi yang bermaksud mengadakan sintesa, antara pendidikan umum sekolah

dan pendidikan Islam Pesantren, yang dikenal dengan madrasah. Namun faktanya,

upaya konvergesi seperti ini berakhir dengan model sistem barat yakni sekolah.

Salah satu bukti kebijakan terkait hal ini, tertuang dalam UU No 4 1950, yang

mengamanatkan sekolah untuk mengajarakan mata pelajaran agama meski sebatas

pilihan yang diserahkan kepada orang tua dan anak didik. Dan anjuran Departemen

Agama untuk mengembangkan pesantren yang tradisional menjadi sebuah madrasah

disusun secara klasikal, dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan

pelajaran umum di samping agama.15 Selain itu lahirnya SKB Tiga Menteri 1974 juga

menjadi bukti pendidikan Indonesia mengarah pada sistem sekolah. 16

Lebih lanjut, untuk melengkapi cerita ini ketokohan guru agama atau kiai juga

diangkat sebagai pelengkap alasan memposisikan pesantren sebagai masa lalu.

Ketokohan seorang kiai yang memiliki peran sentral terhadap pesantren, bahkan

dapat dikatakan sebagai penentu „hidup matinya‟ sebuah pesantren. Pola seperti ini

14 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam Dalam UU No 2/1989 (Leiden-Jakarta: INIS, 2004), 42. 15 Steenbrink, Pesantren, 97. 16 SKB Tiga Mentri merupakan awal mula terjadinya „penyatuan‟ model pendidikan Madrasah dengan model pendidikan Sekolah. Salah satu latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menyamakan status kelulusan Madrasah. Sehingga sejak dikeluarkannya siswa-siswi Madrasah bisa pindah atau melanjutkan ke Sekolah Umum. Baca Mukti Ali, Dialog: Peranan Agama di Dalam Pembangunan Nasional, Ceramah pada Program Perencanaan Nasional tanggal 26 Oktober 1976 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 16.



dalam pandangan masyarakat yang komplek dan dinamis tidak dapat dipertahankan.17

Oleh karena itu, Steenbrink menyatakan bahwa profil Guru agama modern adalah

Doktorandus (Drs). Dengan kata lain, untuk menjadi Kiai tidak selamanya

dilatarbekangi oleh faktor keturunan, tapi wawasan keagamaan yang luas juga dapat

mengantarkan seseorang menjadi Kiai. Dia menyatakan, “setiap orang dapat menjadi

kiai, asal dia diterima oleh masyarakat sebagai kiai. Setiap orang dapat membuka

pesantren, asal ada santri yang mau belajar kepadanya”.18

Dia mengutip kaum reformis yang menyatakan penghargaan terhadap „kiai

sepuh‟, dalam setiap acara haul di pesantren tradisional merupakan akal-akalan

keturunan kiai yang bertujuan mencari keuntungan. Selain itu, pola kekerabatan juga

merupakan tradisi feodalisme dalam pesantren, yang menyebabkan lemahnya

kemampuan intelektual kaum santri dan kurangnya dinamika untuk melakukan

pembaharuan. Jadi, beberapa kelemahan ini merupakan konsekwensi logis dari

pandangan masyarakat tradisional yang menempatkan „keturunan‟ sebagai faktor

penting dalam kepemimpinan sebuah pesantren, sehingga „hidup-matinya‟ sebuah

pesantren tergantung kepada ketokohan kiai.

Wajar, kalau pesantren mengalami kemunduran seiring dengan

perkembangan masyarakat modern. Solusi yang ditawarkan pada poin ini adalah

adanya ijazah untuk mengurangi ketergantungan sebuah lembaga pendidikan Islam

terhadap „pemitosan‟ seorang Kiai. Karena, guru agama tidak hanya dapat diduduki

oleh seorang kiai, tapi juga oleh seorang guru yang memiliki ijazah dan bukti

pengetahuan yang menunjukan kelayakan sebagai guru agama. 19 Dengan demikian,

faktor keturunan tidak lagi menjadi unsur yang paling menentukan dalam sistem

pendidikan Islam di Indonesia.

Akhirnya, fenomena perubahan ketokohan dari Kiai ke Drs dapat melengkapi

cerita akhir pendidikan Indonesia. Sekolah dengan sistem evaluasi yang jelas dan

berijazah menjadi model ideal masa depan pendidikan di Indonesia. Sementara

pesantren adalah masa lalu bagi bangsa Indonesia. Ketika Indonesia dihadapkan

17 M. Dawam Rahardjo, Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan, “Pesantren dan Pembaharuan”, (ed) Dawam Rahardjo (Jakarta: LP3ES, 1974), 15. 18 Steenbrink, Pesantren, 12. 19 Steenbrink, Pesantren, 120.



dengan globalisasi, sistem sekolah menjadi pilihan tunggal, sementara dalam rangka

adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, pendidikan di Indonesia disibukkan

dengan standarisasi untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Model Pembacaan Orientalis; Keharusan Melakukan Modernisasi

Sistem sekolah sebagai akhir sejarah pendidikan di Indonesia, memang harus

kita akui. Tetapi, hal itu perlu kita uji kebenarannya. Untuk membuktikan hal ini,

akan diulas kembali alur cerita yang dipetakan sebelumnya.

Pertama, pendidikan Islam pada masa awal dimulai dengan pegajian-pengajian

di mushalla, yang terbatas pada pengajaran agama, kemudian mengalami

perkembangannya dalam bentuk pesantren dengan materi yang sama, yakni keislaman

dengan mengaji kitab. Kedua, tahap selanjutnya terjadi upaya untuk mengakomodasi

materi umum dan materi keagamaan, yakni madrasah yang berfungsi di satu sisi

sebagai sikap untuk menutupi kekurangan pesantren dalam kurun modern, di sisi lain

mengurangi kesenjangan antara pesantren dan sekolah. Namun, pada akhirnya hal

tersebut mengarah pada model sekolah.

Pandangan di atas didasarkan pada pandangan Steenbrink yang menyatakan

bahwa:

“Usaha untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana tampak perkembangan baru dari sistem pesantren ke madrasah, perkembangan dari metode yang tradisonal ke pendidikan klasikal, meskipun hal ini merupakan perwujudan konvergensi antara pendidikan Timur dan Pendidikan Barat, pendidikan sekuler dan agama, namun kesan yang muncul adalah mengarah pada model sekolah”.20

Berdasarkan kutipan di atas, wajar kalau Steenbrink memilih “Dari Pesantren

hingga Madrasah dan Sekolah” sebagai tema yang dapat mewakili temuan dari

penelitiannya. Tema ini „tepat‟ dipilih karena dia melihat perkembangan lembaga

pendidikan Islam di Indonesia dimulai dari Mushalla dan Pesantren. Kata “Dari

Pesantren” memberikan pesan bahwa awal mula lembaga pendidikan Islam di

Indonesia adalah pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di

20 Steenbrink, Pesantren, 120.



Indonesia banyak diakui oleh para peneliti dan pakar seperti Husni Rahim, Arief

Subhan, dan beberapa tokoh pendidikan lainnya.

Sedangkan kata “hingga Madrasah dan Sekolah” dinilai sebagai satu penyesuaian

dengan perubahan yang terjadi di masyarakat modern. Malik Fadjar dalam hal ini

berpendapat bahwa persentuhan global dengan pendidikan Islam menuntut lembaga

pendidikan dapat terukur atau dapat dievaluasi. Target pembelajaran harus jelas,

sementara sistem pembelajaran di pesantren tidak terprogram sehingga model

madrasah dengan sistem klasikal merupakan model pendidikan Islam terkini yang

sesuai dengan masyarakat modern.21

Begitu pula Steenbrink menilai bahwa Madrasah/sekolah merupakan suatu

perkembangan terkini model pendidikan Islam Indonesia, yang dapat menyesuaikan

dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern. Hal ini mendapat

pembenarannya, karena secara kronologis, madrasah dan sekolah memang bentukan

baru pendidikan Islam dengan mengambil pesantren sebagai inspirasinya. Dengan

demikian, Steenbrink menulis sub tema dalam penelitiannya dengan “Dari Pesantren

hingga Madrasah dan Sekolah” hanya untuk menunjukkan perkembangan terkini yang

dapat diharapkan oleh masyarakat modern adalah sekolah.

Kronologis pendidikan seperti ini telah mengorbankan dialektika pendidikan

dengan masyarakatnya. Hal ini dinilai bahwa pembacaan sejarah yang dilakukan oleh

banyak penulis bermasalah. Ahmad Baso dalam hal ini menunjukkan bahwa

kronologisasi sejarah pendidikan tidak jauh beda dengan orientalis, contoh kasusnya

adalah sistem ijazah bagi guru agama sebagai solusi untuk keluar dari tradisi feodal

para pemimpin pesantren adalah pembacaan yang kurang tepat.22 Karena, kehadiran

kiai sebagai tokoh sentral pesantren merupakan satu alasan eksistensi pesantren tetap

bertahan dalam setiap perkembangan masyarakat.23 Selain itu, Ahmad Baso juga

menyebut hal ini sebagai problem difference. Harusnya, beberapa model pendidikan

21 Malik Fadjar, Membangun Madrasah Sebagai Wahana Peradaban Modern, “Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumber daya Manusia Abad 21”, (ed.) Dawam Rahardjo (Jakarta: INTERMASA, 1997), 149. 22 Steenbrink, Pesantren, 199. 23 Kiai sebagai ideolog pesantren. Baca Pesantren Studies, terutama Bab I. Lihat, Ahmad Baso, Pesantren Studies; kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial, Buku II, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Afid, 2012).



yang ada di Indonesia tidak ditampilkan secara kronologis, karena dapat

menghilangkan model pendidikan awal.24

Akhirnya setelah pesantren menjadi masa lalu, madrasah dan sekolah sudah

tidak ada perbedaan lagi, pada tahap berikutnya sistem sekolah akhirnya menjadi

model ideal pendidikan di Indonesia. Sementara pada saat bersamaan, hilangnya batas

antar negara dan maraknya kerjasama internasional menjadi alasan dan faktor utama

yang mendorong lembaga pendidikan menyiapkan diri merumuskan ulang materi ajar

dan model pembelajarannya untuk dapat melahirkan out put yang dibutuhkan.

Pada titik ini, perkembangan terbaru rententan modernisasi dalam arti demi

kemajuan pendidikan di Indonesia, internasionalisasi pendidikan menjadi keharusan

baik melalui program pertukaran pelajar maupun pemberlakuan standar internasional

pada kurikulum pendidikan dan sistem evaluasi. Tujuannya adalah untuk mendapat

pengakuan dari dunia internasional. Tidak hanya berhenti di situ, meletakkan

paradigma kerja seperti yang telah diulas sebelumnya sebagai bentuk pergeseran

makna ke sektor ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis

Pembangunan Nasional 2005-2025 dengan puncaknya dapat bersaing di dunia

internasional, semakin memperkuat bahwa akhir sejarah pendidikan Nasional adalah

sekolah berbasis internasional. Setidaknya inilah akhir dari perkembangan pendidikan

Indonesia terkini.

Atas dasar ini, tidaklah berlebihan, penulis menilai cara membaca seperti ini

adalah model pembacaan orientalis.25 Yakni menulis sebagai outsider bukan insider,

24 Konsep “difference” digunakan Ahmad Baso untuk menunjukkan bahwa pesantren layak dan seharusnya diposisikan sejajar sebagai model pendidikan dengan model lainnya, seperti sekolah modern. Konsep ini digunakan sebagai kacamata poskolonialisme, sehingga hal itu dapat dijadikan alat kritik terhadap paradigma yang berpotensi “kolonialisme”. Ahmad Baso, Pesantren Studies; kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial, Buku II, Juz 1, 20. Bandingkan dengan konsep Difference dalam strukturalisme yang digunakan sebagai tanda mempertanyakan asumsi-asumsi yang mapan dan mengujinya dengan kemungkinan-kemungkinan yang baru, dengan perspektif yang baru pula. Konsep ini digunakan J. Derrida untuk membongkar logosentrisme dunia modern. Muhammad al-Fayyaddl, Derrida (Yogyakarta: LkiS, 2009), 109-112. 25 Penjelasan tentang orientalisme, Edward Said menyatakan bahwa orientalisme merupakan suatu cara membaca untuk dunia timur, berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia Barat. Dengan kata lain, orientalisme adalah suatu gaya berfikir yang berdasarkan perbedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara “Timur” dan “Barat”. Hubungan Timur dan Barat ini merupakan hubungan kekuatan dan dominasi. Dengan demikian, orientalisme bukanlah fantasi kosong orang Eropa mengenai Timur, tetapi teori dan praktik yang sengaja diciptakan, ini yang nantinya disebut sebagai proses penciptaan ‟peta kesadaran baru‟ tentang timur. Lihat, Edward Said, Orientalism (London: Penguin Book, 1991), 1-28. Konsep ini pas untuk menggambarkan pembacaan Steenbrink tentang pesantren. Dia sebagai orang Barat, sebagai orientalis, menulis pesantren “sebagai timur” berdasarkan paradigma orang Barat. Pesantren “ditimurkan” dan dikonstruk sebagai “masa lalu”, konservatif, kolot, dan tidak relevan lagi dengan kekinian. Setelah itu, pesantren diletakkan secara kronologis,



sehingga hasil temuannya dapat mengabaikan hakikat tujuan pendidikan Indonesia.26

Dari sini pula, wajar kalau akhirnya bentukan opini dari pewacanaan seperti ini di

tengah masyarakat dan pemerintah terdorong untuk berlomba-lomba melahirkan

sumber daya manusia yang siap pakai di dunia internasional. Ini yang penulis sebut

sebagai proses pembentukan mental masyarakat untuk melakukan internasionalisasi.

Selain itu, pengalaman kelas menengah perkotaan juga ikut andil dalam

memperkuat pewacanan keharusan internasionalisasi. Orientasi untuk bersaing di

dunia internasional menemukan momennya dalam sejarah kelas menengah

perkotaan. Dalam salah satu ulasan dinyatakan bahwa munculnya sekolah-sekolah elit

di perkotaan dilatarbelakangi oleh kekecewaan kelas menengah terhadap pelayanan

pendidikan yang tidak berkualitas, sehingga mereka berinisiatif untuk mendirikan

sekolah yang bisa menjadi tumpuan harapan ke depan. Munculnya sebutan sekolah

elit di kalangan kelas menengah ini dilatarbelakangi beberapa alasan, di antaranya

adalah pemberlakuan ujian masuk yang kompetitif, artinya hanya anak-anak yang

memilki kecerdasan lebih yang akan diterima di sekolah tersebut. Selain itu, biaya

pendidikan yang mahal, karena yang ditawarkan adalah pelayanan terbaik dengan

kelengkapan fasilitas yang memadai.27

Alhasil, pilihan terhadap internasionalisasi pendidikan sebagai bentuk

peningkatan kualitas telah dipraktikkan oleh kelas menengah muslim perkotaan.

Meski pada kenyataannya, munculnya sekolah-sekolah elit bentukan kelas menengah

muslim perkotaan tidak dikenal dengan sekolah internasional atau tidak mengatakan

telah melakukan internasionalisasi. Namun demikian, keduanya bersinggungan secara

ideologis, yakni mengamalkan ideologi kompetisi dalam pendidikannya.

dijadikan pijakan bagi lembaga pendidikan setelahnya, madrasah dan sekolah. Akhirnya, bagi masyarakat kini yang modern, pesantren harus ditinggalkan, karena tidak relevan lagi dengan keadaan masa kini. Setelah masyarakat terbentuk kesadarannya seperti ini, sistem sekolah ditonjolkan sebagai gantinya. Pesantren “masa lalu kita”, dan sekolah “masa depan kita”. 26 Penggunaan label Outsider dan insider digunakan Ahmad Baso dalam menjelaskan posisi peneliti “orientalis” tentang Indonesia, ketika menjelaskan Nahn wa al- Turast, karya Abied Al-Jabiri dalam pengajian mingguan di Ciputat, pada 14 April 2012. 27 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Milenium Baru (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, cet. IV, 2002), 71-72.



Kesimpulan

Penulisan sejarah pendidikan Islam Indonesia secara kronologis pada

dasarnya tidak selalu merupakan fakta yang harus dijadikan pijakan dalam

mengembangkan pendidikan. Mengingat, dalam kajian poskolonial, bahasa selalu

mengandaikan kekuasaan. Hal demikian terlihat dari temuan dalam tulisan ini bahwa

secara tidak sadar pesantren telah di „masa lalukan‟ dari perkembangan sejarah

pendidikan Indonesia. Salah satu bukti dari temuan ini adalah seringkali muncul

dalam penulisan sejarah pendidikan Islam dI Indonesia yang menyatakan bahwa demi

kemajuan pendidikan Islam maka pesantren perlu mengadopsi sistem pendidikan

sekolah. Madrasah merupakan solusi bagi kekurangan pesantren yang tidak terbuka

dengan pengetahuan modern dan sekolah yang tidak bernuansa Islami, bahkan

muncul wacana bahwa untuk memahami Islam, tidak perlu belajar pada kiai, tapi

kepada orang yang memiliki ijazah dan diakui keilmuannya secara akademik tentang

keislaman.

Dari sini, terlihat bahwa proses pewacanaan sarat dengan kekuasaan.

Beberapa pandangan seperti ini menjadi dalih bahwa pesantren perlu melakukan

modernisasi atau penyesuaian terhadap perkembangan yang ada, sementara pada saat

bersamaan nilai-nilai asli pesantren lambat laun akan ditinggalkan. Atas dasar itu,

model membaca demikian menafikan dialektika antara pendidikan dan masyarakat.

Padahal, munculnya pesantren yang berpola demikian pada dasarnya sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Terbukti bahwa pesantren dari awal hingga sekarang tetap

eksis, karena pesantren pada dasarnya adalah bentukan masyarakat.

Dengan demikian, pembacaan secara kronoligis tentang sejarah

perkembangan pendidikan Islam tidak didasarkan pada kesadaran masyarakat

Indonesia, terutama kesadaran santri, sehingga berkonsekwensi mengajak masyarakat

Indonesia meninggalkan pesantren sebagai sistem fondasi berbangsa masyarakat

Indonesia.



Referensi

Ali, Mukti. Dialog: Peranan Agama di Dalam Pembangunan Nasional, Ceramah pada Program Perencanaan Nasional tanggal 26 Oktober 1976 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.

Azra, Azyumardi. 2002. Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Milenium Baru. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Cet. IV.

Daulay, Haidar Putra. 2009. Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara. Jakarta: Rieneka Cipta,

Hing, Lee Kam. Education and Politics in Indonesia 1945-1965. Kuala Lumpur: The University of Malaya Press, t.th.

Madjid, Nurcholish. 1992. Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina.

Rahardjo, M. Dawam. 1974. Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan. Jakarta: LP3ES.

Rahim, Husni.2004. Anatomi Madrasah di Indonesia, dalam Roundtable Discussion, Masa Depan Madrasah. Jakarta: INCIS.

Sirozi, Muhammad. 2004. Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989. Yogyakarta: AK gorup.

Steenbrink, Karel A. 1989. Pesantren, Madrasah, Sekolah. Jakarta: LP3ES, 1989.

Subhan, Arief. 2009. Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20; Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas. Jakarta: UIN Pres.

Suyoto. 1983. “Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional, dalam Pesantren dan Pembaharuan” dalam M Dawam Rahardjo (ed.). Jakarta: LP3ES.

Yasmadi. 2002. Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional. Jakarta: Ciputat Press.

mengungkap politik kekuasaan dalam modernisasi pendidikan

Documents