Mustakim Aliansi Jurnalis Independen

(AJI) - INDONESIA

Data AJI Indonesia: 2005, 43 kasus 2006, 53 kasus 2007, 75 kasus 2008, 59 kasus 2009, 40 kasus 2010, 51 kasus

Data LBH Pers 2011, 85 kasus Kasus yang menonjol pada 2011:

• Penusukan kontributor Vivanews.com dan The Jakarta Globe di Jayapura bernama Banjir Ambarita oleh orang tidak dikenal pada 3 Maret 2011.

• Penyerangan kantor redaksi Surat Kabar Harian Orbit di Medan oleh kelomok tidak dikenal pada 3 Mei 2011.

• Penculikan jurnalis Jurnal Bogor bernama Eka Rahmawati oleh Dede Halim (pemilik hotel Raja Inn Hotel) pada 10 Agustus 2011.

• Penyekapan dan ancaman pembunuhan kepada Endang Sidin, jurnalis Erende Pos di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada 16 Desember 2011 oleh Polisi Pamong Praja.

Pemberitaan pers yang kritis dan mengancam penguasa

Berada di lokasi terjadinya tindak pidana atau pelanggaran HAM

Pemberitaan yang tidak profesional, tidak memenuhi kode etik jurnalistik (proses peliputan yang tidak mengedepankan empati dan penghormatan terhadap narasumber, berita bohong, tidak cover both side, berisi opini wartawan).

Pemberitaan yang tidak netral (bisa disebabkan oleh jurnalis yang berpihak, namun bisa pula disebabkan kebijakan redaksi yang berpihak kepada salah satu pihak yang diberitakan.

Ketidaktahuan publik tentang mekanisme penyelesaian sengketa akibat pemberitaan sesuai UU Pers.

Kekerasan fisik• Mengakibatkan kerugian pada fisik, dari

sekedar luka-luka ringan hingga meninggal dunia.

Kekerasan non fisik• Menghalangi kerja jurnalistik (pelarangan

liputan, pengusiran, perusakan atau perampasan alat kerja jurnalis, pendudukan kantor jurnalis, intimidasi, unjukrasa,tuntutan hukum dan lain-lain).

POLA KEKERASAN POLA KEKERASAN terhadapterhadap PersPersSebelum 1998

Kekerasan oleh negara (pembredelan, pelarangan terbit atau siaran, sensorship

Kekerasan oleh aparatur

keamanan negara (polisi, tentara, anggota milisi resmi, kelompok bersenjata)

Kekerasan oleh aparatur birokrat negara (pejabat lokal & nasional spt bupati, camat,gubernur,lurah)

Sesudah 1998

Kekerasan oleh publik spt : anggota ormas, LSM, tokoh warga, pengusaha

Kekerasan oleh aparatur birokrat negara spt kepala daerah, polisi, jaksa, hakim, tramtib, TNI

Kekerasan melalui peraturan negara, spt : KUHP, UU ITE, UU KIP, UU Pornografi, RUU Rahasia Negara

Uraian kasus posisi • Data lengkap identitas jurnalis yang menjadi korban• Kronologis kasus.• Nama pemilik perusahaan tempat korban bekerja, data atasan yang

bertanggungjawab terhadap kerja jurnalistik korban.• Riwayat pekerjaan korban di perusahaan itu• Status kerja korban• Uraian kasus • Tuntutan (dalam hal kriminalisasi pers)• Jenis penanganan yang diharapkan.• Dokumentasi dan kumpulan karya jurnalistik korban yang diduga

terkait dengan kekerasan atau ancaman yang terjadi. • Uraikan perkembangan penanganan kasus.

* Dikutip dari Panduan Melakukan Advokasi Pers, diterbitkan Media Center Aceh dan AJI Indonesia.

Langkah2 ADVOKASILangkah2 ADVOKASI Verifikasi : kategori

kekerasan, profil korban, data peristiwa, profil pelaku, nara sumber, dokumen pendukung (foto/file2 lain).

Menulis Alert : jenis kasus, sumber informasi, identitas korban, kapan dimana dan bagaimana kekerasan, pelaku, penyebab kasus.

Investigasi : pengetahuan yang memadai, ketrampilan, sumber2 yang kuat, keberanian & keteguhan

Publikasi dan Kampanye : media massa dan komunitas

Demonstrasi dan Lobby : isu yang kuat, solidaritas dan jaringan yang solid

Menuntut ke Pengadilan : menyusun kasus secara kronologis, mencari lawyer atau pendamping kasus, menyusun strategi beracara di pengadilan, mencari saksi2, melaporkan ke polisi, mengikuti proses peradilan

Pendampingan Korban : kontak dgn keluarga, wawancara dan menggali informasi dari perspektif korban, penanganan trauma

Membangun jaringan dengan lembaga lain.

Jika korban tidak mampu/mungkin menyusun kronologis sendiri, PPMI Kota terdekat mengumpulkan dan memverifikasi informasi kekerasan atau ancaman dan menyusun kronologisnya.

Melakukan analisa apakah kasus kekerasan atau ancaman terkait dengan kerja jurnalistik jurnalis yang menjadi korban.

ADVOKASI HANYA DIBERIKAN JIKA KASUS KEKERASAN TERKAIT LANGSUNG DENGAN KERJA JURNALISTIK KORBAN atau UPAYA MEMPERJUANGKAN KEBEBASAN PERS DAN EKSPRESI.

Dalam menangani pengaduan, kedepankan keselamatan korban. Setiap pengumumkan kasus kekerasan terhadap jurnalis terlebih dahulu mempertimbangkan:• Perkiraan dampak jika sebuah ancaman atau kekerasan

terhadap jurnalis dipublikasikan, perkirakan apakah ada kemungkinan kekerasan susulan terjadi.

• Diskusikan dengan korban kebutuhan evakuasi, namun jangan sampai menambah kepanikan korban.

• Mintalah persetujuan dan pertimbangan korban sebelum mempublikasikan kasus kekerasan atau ancaman.

• Hasil analisa menentukan apa rekomendasi dan strategi advokasi yang akan dimasukkan ke dalam Alert.

20 Langkah Menghadapi Ancaman (Diadaptasi dari 20 Langkah Menghadapi Ancaman yang disusun oleh PJUF dan IFJ untuk Jurnalis di Pakistan). • Pelajari dan dokumentasikan uraian situasi apakah yang sedang

terjadi ketika muncul ancaman itu, kapan ancaman diterima, dan orang serta para pihak yang terkait dengan ancaman itu.

• Simpan seluruh SMS ancaman dalam telepon selular Anda, itu penting untuk menjadi bukti di kemudian hari.

• Segera beritahukan ancaman itu kepada orang lain, atasan Anda, rekan sesama jurnalis yang bekerja di lokasi yang sama, keluarga Anda.

• Mintalah bantuan dari PPMI atau organisasi jurnalis terdekat dengan lokasi kerja Anda, lembaga advokasi HAM, dan organisasi lain, baik di level lokal, regional maupun nasional .

• Dalam hal ancaman itu merupakan kelanjutan dari ancaman sebelumnya yang gagal diungkap siapa pelakunya, lakukan langkah: Simpan seluruh nomor darurat dalam telepon selular Anda,

termasuk nomor atasan, kantor tempat Anda bekerja, nomor jurnalis lain yang Anda percayai, nomor polisi dan atau pengacara yang Anda percaya. Aturlah seluruh nomor darurat itu dalam fasilitas speed dial di telepon selular Anda.

Selalu informasikan ke mana Anda pergi kepada atasan Anda, jurnalis lain yang Anda percayai, dan keluarga Anda. Informasikan kapan Anda akan berangkat, perkiraan Anda tiba di lokasi, perkiraan Anda meninggalkan lokasi dan kembali tiba di tempat aman. Lakukan secara berkala, sehingga jika rutinitas itu terhenti orang lain akan menyadari Anda dalam bahaya.

Hindari bepergian sendirian, usahakan selalu ada orang lain yang menyertai perjalanan Anda.

Jika Anda harus menemui seseorang yang belum Anda kenal, pastikan lokasi pertemuan itu adalah tempat publik yang ramai. Beritahukan rencana Anda kepada atasan, dan jurnalis lain yang Anda percayai.

Pastikan kondisi fisik dan mental Anda dalam keadaan baik dan tidak di bawah tekanan.

Biasakan untuk membuat rute perjalanan harian yang selalu berubah-ubah. Rute perjalanan yang selalu sama memudahkan orang yang berniat buruk mencelakakan Anda.

Kenalilah jalan keluar di lokasi yang rutin Anda singgahi, misalnya kantor atau tempat tinggal Anda. Pelajarilah kemungkinan membuat jalan keluar alternatif jika sewaktu-waktu Anda harus mengevakuasi diri.

Di luar kasus kekerasan terhadap jurnalis, juga terdapat ancaman lain terhadap kebebasan pers. • KUHP – ada 37 pasal pidana yang siap mengirim KUHP – ada 37 pasal pidana yang siap mengirim

jurnalis ke penjarajurnalis ke penjara• UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.• UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi• RUU Rahasia Negara• Pengaturan mekanisme peliputan di lembaga

publik yang berpotensi menghalangi hak wartawan untuk meliput, misalnya, rencana pengaturan tata cara peliputan di DPR RI

Terima kasih