Mengapa ketentuan pasal 22 KUHD Mengapa ketentuan pasal 22 KUHD muncul?muncul?

Agar Firma didirikan terang-teranganAgar Firma didirikan terang-teranganAda kepastian hukum dalam pendirian Ada kepastian hukum dalam pendirian firmafirmaFirma menjalankan perusahaanFirma menjalankan perusahaanAda bukti tulisan Ada bukti tulisan

(Ali Rido, 1987)(Ali Rido, 1987)

PERSEKUTUAN KOMANDITERPERSEKUTUAN KOMANDITER(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)

Merupakan persekutuan dengan setoran Merupakan persekutuan dengan setoran uang antara 1 (satu) orang atau lebih uang antara 1 (satu) orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab anggota aktif yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan 1 (satu) secara tanggung renteng dengan 1 (satu) orang atau lebih sebagai pelepas uang.orang atau lebih sebagai pelepas uang.

Merupakan bentuk antara Firma dengan PT.Merupakan bentuk antara Firma dengan PT.Mengapa?Mengapa?

Ada 2 macam sekutu dalam Ada 2 macam sekutu dalam CV:CV:

- Sekutu Komanditer atau sekutu Sekutu Komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasifdiam atau sekutu pasif

- Sekutu Komplementer atau Sekutu Komplementer atau sekutu kerja atau sekutu aktif.sekutu kerja atau sekutu aktif.

Sekutu KomanditerSekutu Komanditer

Sekutu yang hanya memasukkan uang atau Sekutu yang hanya memasukkan uang atau barang sebagai inbreng dan berhak atas barang sebagai inbreng dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut.keuntungan dari persekutuan tersebut.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada inbreng yang ia setor. terbatas pada inbreng yang ia setor. (bandingkan dengan firma)(bandingkan dengan firma)

Sekutu ini juga tidak boleh ikut mencampuri Sekutu ini juga tidak boleh ikut mencampuri tugas sekutu kerja. Bagaimana jika tugas sekutu kerja. Bagaimana jika dilanggar?dilanggar?

Sekutu KomplementerSekutu Komplementer

Yaitu sekutu yang menjadi pengurus Yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu ini aktif persekutuan. Sekutu ini aktif menjalankan perusahaan. menjalankan perusahaan.

Tanggung jawab sekutu ini adalah Tanggung jawab sekutu ini adalah secara pribadi untuk keseluruhansecara pribadi untuk keseluruhan

Macam-macam CVMacam-macam CV

Persekutuan Komanditer diam-Persekutuan Komanditer diam-diamdiam

Persekutuan Komanditer terang-Persekutuan Komanditer terang-teranganterangan

Persekutuan Komanditer dengan Persekutuan Komanditer dengan sahamsaham

Persekutuan Komanditer diam-diam yaitu Persekutuan Komanditer diam-diam yaitu Persekutuan Komanditer yang belum Persekutuan Komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada menyatakan secara terang-terangan kepada pihak luar/ketiga sebagai persekutuan pihak luar/ketiga sebagai persekutuan komanditer.komanditer.Kepada pihak luar masih menyatakan diri Kepada pihak luar masih menyatakan diri sebagai Firma.sebagai Firma.

Persekutuan Komanditer terang-terangan Persekutuan Komanditer terang-terangan yaitu Persekutuan Komanditer yang yaitu Persekutuan Komanditer yang menyatakan secara terang-terangan menyatakan secara terang-terangan kepada pihak luar/ketiga sebagai kepada pihak luar/ketiga sebagai persekutuan komanditer.persekutuan komanditer.

Persekutuan komanditer dengan Persekutuan komanditer dengan saham:saham:

Persekutuan komanditer terang-Persekutuan komanditer terang-terangan tetapi modalnya terdiri dari terangan tetapi modalnya terdiri dari saham-saham (bukan memasukkan saham-saham (bukan memasukkan inbreng biasa).inbreng biasa).

Di sini CV mengeluarkan saham-saham Di sini CV mengeluarkan saham-saham untuk memperoleh modal.untuk memperoleh modal.

Pendirian CVPendirian CV

Dalam KUHD tidak ada ketentuan Dalam KUHD tidak ada ketentuan yang tegas bagaimana tata cara yang tegas bagaimana tata cara pendirian CV.pendirian CV.

Dalam praktek didirikan dengan suatu Dalam praktek didirikan dengan suatu akta otentik.akta otentik.

Selanjutnya akta pendirian didaftarkan Selanjutnya akta pendirian didaftarkan ke PN setempat , kemudian ke PN setempat , kemudian diumumkan di Berita Negara RIdiumumkan di Berita Negara RI

Apa saja yang harus dimuat dalam Apa saja yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar CV?Anggaran Dasar CV?

Nama persekutuan dan kedudukan Nama persekutuan dan kedudukan hukumnyahukumnya

Maksud dan tujuan pendirianMaksud dan tujuan pendirian Mulai dan berakhirnya persekutuanMulai dan berakhirnya persekutuan Modal persekutuanModal persekutuan Penunjukan sekutu komplementer dan Penunjukan sekutu komplementer dan

komanditerkomanditer Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-

masing sekutumasing sekutu Pembagian keuntungan dan kerugianPembagian keuntungan dan kerugian Dll.Dll.

Tanggung jawab para Tanggung jawab para sekutusekutu

Tanggung jawab intern:Tanggung jawab intern:

Sekutu komanditer hanya bertanggung Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkanjawab sebatas modal yang dimasukkan

Sekutu komplementer bertanggung jawab Sekutu komplementer bertanggung jawab tidak terbatas.tidak terbatas.

Tanggung jawab ekstern:Tanggung jawab ekstern:

SEkutu komplementer yang bertanggung SEkutu komplementer yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pihak ketiga.jawab atas hubungan dengan pihak ketiga.

Status Hukum CVStatus Hukum CV

Secara materiil sebagian besar CV Secara materiil sebagian besar CV telah memenuhi persyaratan sebagai telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum, tetapi dalam badan hukum, tetapi dalam praktek, terutama di Indonesia, CV praktek, terutama di Indonesia, CV bukanlah Badan Hukum.bukanlah Badan Hukum.

Berakhirnya CVBerakhirnya CV

Pengaturan berakhirnya CV sama Pengaturan berakhirnya CV sama Persekutuan Perdata dan Firma yang Persekutuan Perdata dan Firma yang diatur dalam 1646-1652 BW dan 31-diatur dalam 1646-1652 BW dan 31-35 KUHD.35 KUHD.

PERSEROAN PERSEROAN TERBATASTERBATAS(Naamloze (Naamloze

Vennootschap)Vennootschap)

PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS((NAAMLOZE VENNOOTSCHAP)NAAMLOZE VENNOOTSCHAP)

Merupakan badan hukum yang Merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal , didirikan merupakan persekutuan modal , didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham seluruhnya terbagi dalam saham-saham serta memenuhi persyaratan yang diatur serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan.dalam peraturan perundangan.

(pasal 1 angka 1 UUPT 2007)(pasal 1 angka 1 UUPT 2007)

Mengapa PT banyak Mengapa PT banyak dipakai?dipakai?

• Limited liabilityLimited liability• Investasi jangka panjangInvestasi jangka panjang• Efisiensi manajemen.Efisiensi manajemen.

Kelemahannya:Kelemahannya:

- Lebih rumit prosedur pendiriannya- Lebih rumit prosedur pendiriannya

- Lebih rumit urusan perusahaannya- Lebih rumit urusan perusahaannya

Dasar Hukum PTDasar Hukum PT

Yang berlaku sekarang : Undang-Undang Yang berlaku sekarang : Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Terbatas.

Peraturan terkait:Peraturan terkait:- UU Pasar ModalUU Pasar Modal- UU PerbankanUU Perbankan- UU Penanaman ModalUU Penanaman Modal- Dll.Dll.

Apa saja perubahan pengaturan yang Apa saja perubahan pengaturan yang terdapat dalam UUPT 2007?terdapat dalam UUPT 2007?

Penegasan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang Penegasan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan persekutuan modal

pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;status badan hukum;

pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;perubahan anggaran dasar;

penyampaian pemberitahuan dan penerimaan penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya dilakukan melalui jasa teknologi perubahan data lainnya dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.sistem manual dalam keadaan tertentu.

Perubahan/tambahan lain:Perubahan/tambahan lain:

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum PemegangDalam penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dapat memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi, Saham (RUPS) dapat memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui mediapenyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui mediaelektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana mediaelektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana mediaelektronik lainnya.elektronik lainnya.

Memperjelas dan mempertegas tugas danMemperjelas dan mempertegas tugas dantanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang initanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang inimengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsipSesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsipsyariah, Perseroan yang menjalankansyariah, Perseroan yang menjalankankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai DewanKomisaris juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas DewanKomisaris juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas DewanPengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada DireksiPengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksiserta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuhpenyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh

Perseroan mempunyai tanggung Jawab Sosial dan Perseroan mempunyai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. masyarakat pada umumnya.

mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Kewajiban Pembayaran Utang.

Pendirian Perseroan TerbatasPendirian Perseroan Terbatas

• Perseroan didirikan oleh Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) orang atau lebihlebih dengan dengan akta notarisakta notaris yang dibuat dalam yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta memuat a.l. Anggaran bahasa Indonesia. Akta memuat a.l. Anggaran dasar dan keterangan lain.dasar dan keterangan lain.

• Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Akta pendirian selanjutnya diajukan Akta pendirian selanjutnya diajukan permohonan pengesahan ke Menteri Hukum permohonan pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM.dan HAM.

Kapan PT memperoleh status Kapan PT memperoleh status sebagai badan hukumsebagai badan hukum??

Perseroan memperoleh status badan Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.badan hukum Perseroan.

Ketentuan ini merupakan penegasan. Ketentuan ini merupakan penegasan. UUPT 1995 mengatur bahwa PT UUPT 1995 mengatur bahwa PT mempunyai status sbg badan hukum mempunyai status sbg badan hukum setelah akta pendirian disahkan Menterisetelah akta pendirian disahkan Menteri

UUPT 2007 memberi kemudahan dalam pengajuan UUPT 2007 memberi kemudahan dalam pengajuan permohonan ke Menteri…permohonan ke Menteri…

pendiri bersama-sama mengajukan permohonan pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik .administrasi badan hukum secara elektronik .

Apabila format isian dan keterangan mengenai Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.elektronik.

Apabila format isian dan keterangan mengenai Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.elektronik.

Selanjutnya….Selanjutnya…. Dalam jangka waktu paling lambat 30 Dalam jangka waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.dilampiri dokumen pendukung.

Apabila semua persyaratan dipenuhi Apabila semua persyaratan dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.secara elektronik.

Bagaimana jika perseroan belum Bagaimana jika perseroan belum memperoleh status Badan Hukum?memperoleh status Badan Hukum?

Perbuatan hukum atas nama Perseroan Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Dalam hal perbuatan hukum tsb dilakukan Dalam hal perbuatan hukum tsb dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum mengikat Perseroan. Perbuatan hukum mengikat dan menjadi tanggung jawab mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan yang harus diselenggarakan saham Perseroan yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.Perseroan memperoleh status badan hukum.

Modal Perseroan TerbatasModal Perseroan Terbatas

Modal PT terbagi dalam saham-saham.Modal PT terbagi dalam saham-saham.

Ada 3 (tiga) jenis modal dalam PT :Ada 3 (tiga) jenis modal dalam PT :- Modal dasarModal dasar- Modal yang ditempatkanModal yang ditempatkan- Modal yang disetorModal yang disetor

Modal Dasar : keseluruhan nilai nominal Modal Dasar : keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.saham yang ada dalam perseroan.Ditentukan secara tegas dalam anggaran Ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar PT.dasar PT.

Modal yang ditempatkan: modal yang Modal yang ditempatkan: modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke disanggupi para pendiri untuk disetor ke kas perseroan pada saat didirikan.kas perseroan pada saat didirikan.

Modal yang disetor: modal yang benar-Modal yang disetor: modal yang benar-benar ada dalam kas perseroan.benar ada dalam kas perseroan.

Modal yang disetor bisa berupa uang tunai Modal yang disetor bisa berupa uang tunai atau bentuk lain.atau bentuk lain.

Bagaimana pengaturan mengenai ketiga jenis Bagaimana pengaturan mengenai ketiga jenis modal tsb dalam UUPT 2007?modal tsb dalam UUPT 2007?

Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk kegiatan usaha tertentu, kecuali untuk kegiatan usaha tertentu, sesuai dengan ketentuan UU. (pasal 32)sesuai dengan ketentuan UU. (pasal 32)

Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.disetor penuh.

(Bandingkan dengan UUPT 1995)(Bandingkan dengan UUPT 1995)

SAHAMSAHAM

Merupakan akta yang sengaja Merupakan akta yang sengaja diterbitkan perusahaan sebagai diterbitkan perusahaan sebagai bukti penyertaan modal pada bukti penyertaan modal pada perusahaan tersebut, yang perusahaan tersebut, yang memberikan hak-hak tertentu memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya, serta dapat kepada pemegangnya, serta dapat diperjualbelikan.diperjualbelikan.

Saham bisaSaham bisa dikeluarkan dalam beberapa dikeluarkan dalam beberapa klasifikasi.klasifikasi.

Berdasarkan hak pemegang sahamnya, ada beberapa Berdasarkan hak pemegang sahamnya, ada beberapa macam saham yang bisa dikeluarkan:macam saham yang bisa dikeluarkan:

Saham biasa—pemegang memperoleh hak sebagaimana Saham biasa—pemegang memperoleh hak sebagaimana pemegang saham biasa; standar, seperti: memberikan pemegang saham biasa; standar, seperti: memberikan suara, menerima deviden, sisa kekayaan ( pada suara, menerima deviden, sisa kekayaan ( pada likuidasi). Lihat pasal 52 UUPTlikuidasi). Lihat pasal 52 UUPT

Saham Utama– pemegang mempunyai hak lebih dari Saham Utama– pemegang mempunyai hak lebih dari pemegang saham biasa, misal prosentase pembagian pemegang saham biasa, misal prosentase pembagian keuntungan yang lebih besar.keuntungan yang lebih besar.

Saham preferen kumulatif--- pemegang mempunyai hak Saham preferen kumulatif--- pemegang mempunyai hak yang lebih dari pemegang saham preferen utama.yang lebih dari pemegang saham preferen utama.

Saham Istimewa--- mempunyai hak berbicara khusus; Saham Istimewa--- mempunyai hak berbicara khusus; tidak diberikan kepada RUPS.tidak diberikan kepada RUPS.

Klasifikasi saham dalam UUPT 2007 Klasifikasi saham dalam UUPT 2007 (pasal 53)(pasal 53)

aa. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkanb. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarikc. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnyad. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemeganguntuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau

nonkumulatif;nonkumulatif;e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk

menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATASORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS

- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)- DIREKSIDIREKSI- KOMISARISKOMISARIS

Organ-organ inilah yang melaksanakan Organ-organ inilah yang melaksanakan kepentingan badan hukum sebagai kepentingan badan hukum sebagai Subyek hukumSubyek hukum

RUPSRUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.Undang dan/atau anggaran dasar.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.dengan kepentingan Perseroan.

Dimana RUPS diselenggarakan?Dimana RUPS diselenggarakan?

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan

RUPS dapat juga dilakukan melalui media RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat --- ini merupakan salah serta berpartisipasi dalam rapat --- ini merupakan salah satu pembaharuan dalam UUPT 2007.satu pembaharuan dalam UUPT 2007.

Quorum RUPSQuorum RUPS RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariRUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan

RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.kuorum.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga

RUPS dengan agenda khusus dapat mempunyai RUPS dengan agenda khusus dapat mempunyai syarat kuorum yang berbeda.syarat kuorum yang berbeda.

Misal: RUPS untuk mengubah anggaran dasar Misal: RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yangpengambilan keputusan RUPS yang

lebih besar.lebih besar.

TentangTentang … …PIERCING THE CORPORATE VEILPIERCING THE CORPORATE VEIL

• Penerobosan tanggung jawab terbatas Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham, sehingga mempunyai pemegang saham, sehingga mempunyai tanggung jawab lebih dari yang tanggung jawab lebih dari yang seharusnya dalam keadaan-keadaan seharusnya dalam keadaan-keadaan tertentu.tertentu.

(lihat pasal 3 UUPT 2007)(lihat pasal 3 UUPT 2007)

DIREKSIDIREKSI

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.Undang dan/atau anggaran dasar.

Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, kecuali perseroan anggota Direksi atau lebih, kecuali perseroan yang menghimpun dana masyarakat atau yang menghimpun dana masyarakat atau perseroan yang sudah go publicperseroan yang sudah go public

Pengangkatan DireksiPengangkatan Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi

dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu

dan dapat diangkat kembali.dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan,

penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.anggota Direksi.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Tanggung jawab direksiTanggung jawab direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan dilaksanakan setiap anggota Perseroan dan dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.jawab.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. setiap anggota Direksi.

Anggota Direksi tidak dapat Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian APABILA dipertanggungjawabkan atas kerugian APABILA dapat dibuktikan:dapat dibuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; danpengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

KOMISARISKOMISARIS

Tugas & wewenang Komisaris:

• Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atauorang anggota ataulebihlebih

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis . Konsekuensinya setiap anggota majelis . Konsekuensinya setiap anggota Dewan Dewan Komisaris tidak dapat bertindak Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri,sendiri-sendiri,tetapi berdasarkan tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.keputusan Dewan Komisaris.

Perseroan harus mempunyai Perseroan harus mempunyai minimal 2 (dua) anggota minimal 2 (dua) anggota komisaris, jika:komisaris, jika: Perseroan yang kegiatan usahanya Perseroan yang kegiatan usahanya

berkaitan dengan berkaitan dengan menghimpun menghimpun dan/atau mengelola dana dan/atau mengelola dana masyarakat,masyarakat,

Perseroan yang menerbitkan surat Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada pengakuan utang kepada masyarakat masyarakat

Perseroan TerbukaPerseroan Terbuka

Tanggung jawab Komisaris:• bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan

dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab

• Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

• Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tsb di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Diwajibkan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH: memberikan nasihat dan saran kepadaDireksi mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan

prinsip syariah.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat

memikul tanggungjawab atas kerugian apabila dapat membuktikan:

• telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian

• tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

• telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

Tanggung jawab Tanggung jawab Sosial & Lingkungan Sosial & Lingkungan

(pasal 74)(pasal 74)•Perseroan yang menjalankan kegiatan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.Lingkungan.•Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan biaya Perseroan •pelaksanaannya dilakukan dengan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.memperhatikan kepatutan dan kewajaran.•Perseroan yang tidak melaksanakan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi kewajiban dikenai sanksi

Mengapa CSR Mengapa CSR diwajibkan?diwajibkan?

Apakah Apakah kewajiban CSR kewajiban CSR hanya untuk hanya untuk Perusahaan Perusahaan

yang usahanya yang usahanya di bidang di bidang dan/atau dan/atau berkaitan berkaitan dengan dengan

sumber daya sumber daya alam? alam?

CSR merupakan komitmen perusahaan CSR merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan lingkungannya masyarakat sekitar dan lingkungannya secara berkelanjutan.secara berkelanjutan.Latar belakangnya:Latar belakangnya:• Isu lingkungan hidupIsu lingkungan hidup• Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia• Etika BisnisEtika Bisnis

Apakah semua perseroan wajib Apakah semua perseroan wajib melaksanakan CSR? Dapat dilihat melaksanakan CSR? Dapat dilihat Pasal 15 UU Penanaman Modal 2007Pasal 15 UU Penanaman Modal 2007

Triple Bottom LineTriple Bottom Line

• ProfitProfit• PlanetPlanet• PeoplePeople

Ketiga hal ini yang mendasari Ketiga hal ini yang mendasari munculnya Corporate Social munculnya Corporate Social ResponsibilityResponsibility

source:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triple_Bottom_Line_graphic.jpg

Pelaksanaan CSRPelaksanaan CSR

• Contoh CSRContoh CSR

PERSEROAN

YAYASAN di bawah naungan

Perseroan

MITRA

Manajemen Perseroan

SASARAN

CSR

PENGGABUNGAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN,PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN DAN PEMISAHAN

PERSEROANPERSEROAN

Penggabungan dan Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Peleburan mengakibatkan berakhirnya Perseroan berakhirnya Perseroan yang menggabungkan yang menggabungkan atau meleburkan diri atau meleburkan diri

Berakhirnya Perseroan tsb Berakhirnya Perseroan tsb terjadi terjadi tanpa dilakukan likuidasi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu terlebih dahulu

Penggabungan (MERGER)

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih (karena hukum) kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan berakhir karena hukum.

Peleburan (KONSOLIDASI):

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru.

Pengambilalihan (AKUISISI):

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut .

Pemisahan:

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih

Pembubaran Perseroan:Pembubaran Perseroan:

berdasarkan keputusan RUPS; berdasarkan keputusan RUPS; jangka waktu berdirinya yang ditetapkan jangka waktu berdirinya yang ditetapkan

dalam anggaran dasar telah berakhir; dalam anggaran dasar telah berakhir; berdasarkan penetapan pengadilan; berdasarkan penetapan pengadilan;   dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan

pengadilan niaga yang telah mempunyai pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; biaya kepailitan;

Lanjutan…(pembubaran perseroan)Lanjutan…(pembubaran perseroan)

karena harta pailit Perseroan yang telah karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau Kewajiban Pembayaran Utang; atau

karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-dengan ketentuan peraturan perundang-undanganundangan

• Pembubaran Perseroan tidak Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau diterima oleh RUPS atau pengadilan. pengadilan.

• Sejak saat pembubaran pada Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan. di belakang nama Perseroan.