MPS dalam Perencanaan &

Penganggaran Formal

Pelatihan Fasilitator PPSP 2014, Jakarta - Maret 2014

1

2

3

4

5

6

7

Gambaran pos-pos

pendanaan yang secara

legal dapat digunakan

untuk pembangunan

sanitasi

APBN

Pendapatan

Belanja

Anggaran Kementerian

Mendanai urusan pusat

Dana Vertikal

Dana Dekon/TP

Mendanai urusan sektor

Turbinwas

Urusan sektor strategis nasional

Dana Dekon/TP

Anggaran BUN

Transfer ke Daerah (APBD)

Dana Perimbangan

Otsus & penyesuaian

Non-K/L

Subsidi

Pinjaman

Hibah

Pembiayaan

8

RPP PDRD

UU 28/2009 ttg PDRD

PP No. 55/2005 tentang

Dana Perimbangan

PP No. 58/2005 ttg

Pengelolaan Keuangan

Daerah

PP No. 57/2005 tentang

Hibah Kepada Daerah

RPP Dana Darurat

PP No. 54/2005 tentang

Pinjaman Daerah

PP 23/2003

PP No.7/2008 ttg

Dekonsentrasi &

Dana TP

PP No.38/2007 ttg

Pembagian Urusan

Pemerintahan

9

10

• Masukkan strategi SSK dalam perencanaan strategis daerah (RPJMD / Renstra SKPD)

• Pengawalan program kegiatan SSK dalam rencana tahunan

Perencanaan

• Pengawalan program kegiatan SSK dalam KUA PPAS Kab/Kota

• Masukkan program/kegiatan SSK yg tdk dapat didanai kab/kota dalam MPS

• Kawal MPS dalam musrenbang Prov / APBD Prov dan konreg RPIJM

• Upayakan koordinasi dengan anggaran kementerian lain

Penganggaran • Pembangunan &

pengelolaan sanitasi dari APBD Kab/Kota

• Pembangunan sanitasi dari APBD Prov & APBN

• Pengawalan penyerahan aset infrastruktur sanitasi

Implementasi

11

12

Urusan sanitasi yang menjadi urusan daerah hanya bisa

didanai dengan APBD

Pendanaan pembangunan sanitasi lintas tingkatan

pemerintahan hanya bisa dilakukan melalui tatacara

pendanaan yang sesuai dengan peraturan

Aset infrastruktur sanitasi akan menjasi aset pihak yang

membangun infrastruktur bersangkutan

APBD Kab/Kota hanya bisa mendanai aset Kab/Kota

Keterkaitan RKPD – RKP (case: RKP Kementerian PU – PLP)

Pembagian Peran dalam Penyusunan Program

Pembagian

Peran dalam

Perencanaan

Anggaran

Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran

(S/d Pagu Definitif)

Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran

(Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)

TERIMAKASIH 18