membangun manusia indonesia - menuju negara sejahtera, berkeadilan sosial, dan berkedaulatan rakyat...

Upload: b4g6y

Post on 06-Jul-2018

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    1/37

    1

    Membangun Manusia Indonesia:

    Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat

    Oleh: Dr. Berlian T.P. Siagian

    Semenjak pergerakan bangsa Indonesia untuk merdeka tahun 1908, yang

    dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928, founding father bangsa Indonesia

    men-cari2 bentuk negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Demikian pula

    mereka men-cari2 bentuk pemerintahan yang paling sesuai untuk mengisi

    kehidupan bernegara sehingga harapan menghasilkan satu Negara Indonesia

    yang sejahtera dapat diwujudkan. Negara dimana ada kemerdekaan sejati,

    kemandirian, persamaan, persaudaraan diantara anak bangsa. Rasa senasib

    sepenanggungan.

    Keinginan itu merupakan sentimentalisme yang didambakan seluruh rakyat dan di

    ekspresikan melalui sekelompok kecil anak bangsa yang sadar akan posisinya

    sebagai bangsa jajahan. Pada saat yang sama lahir pula berbagai pemikiran awal

    dan ideologi untuk mencapai Negara sejahtera tersebut. Ide komunisme,

    sosialisme, nasionalisme sempit, universalisme yang dihadapkan langsung dengan

    kebodohan, kepicikan, ketertinggalan, dan rendah diri yang dalam (inferiority

    complex).

    Dalam proses maka lahirlah partai2 berdasarkan ideologi sekuler, berdasarkan

    agama, berdasarkan kedaerahan dan kesukuan. Dengan berjalannya waktu

    ideologi2 itu ada yang tumbuh, berkembang, dan ada juga yang kemudian tidak

    relevan lagi dan kehilangan pamor dan pengikut, sehingga kemudian mati. Pada

    waktu itu dunia politik kita masih terkungkung dogma, apakah itu dogma politik,

    dogma agama, atau dogma ekonomi. Masing2 dogma membawakan

    kebenarannya sendiri2 dan menolak dogma yang lain. Sesuai dengan kemampuan

    masing2, kelompok masyarakat berserikat, menjalankan roda organisasi, dan

    mencari pengaruh. Kelompok2 ini ada yang menjadi kuat, ada yang tersingkir dan

    mati. Sementara lebih seratus tahun sejak pergerakan nasional bangsa Indonesia,

    atau lebih 66 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, cita2 Negara

    sejahtera, Negara berdaulat, Negara kuat yang dapat berdiri setara dengan

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    2/37

    2

    bangsa2 lain terlihat masih jauh. Yang kita temukan malah kemunduran sosial,

    rusaknya perilaku, dan budi pekerti. Banyak manusia Indonesia telah berubah

    menjadi manusia bebal, pelanggar hukum, picik, lebih banyak menggunakan

    emosi dan otot, sedikit menggunakan otak; buta strategi dan mudah dihasut.

    Adakah yang salah dengan model Negara dan model pemerintahan kita? Jelas ada

    yang salah. Kalau pertanyaan dilanjutkan lagi, bentuk pemerintahan dan model

    Negara yang bagaikanakah yang memenuhi kaidah universal untuk membangun

    manusia dan memanusiakan manusia?

    Pertanyaan seperti ini akan mengundang debat yang menghasilkan berbagai visi,

    yang satu dengan lainnya dapat bertentangan. Oleh karena itu sudah saatnya kita

    melakukan analisa bentuk Negara dan bentuk pemerintahan untuk suatu Negara

    kepulauan yang berjejer lebih dari 5.000 km membujur, dan lebih dari 1,800 Km

    melintang, dihuni oleh lebih 1.000 suku. Belum ada nation yang dibangun dengan

    kepelbagaian yang begitu luas.

    Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang memungkinkan kita untuk menguji,

    bentuk Negara dan bentuk pemerintahan yang bagaimanakah yang paling tepat

    untuk mewujudkan Negara sejahtera, makmur, dan berperan menciptakan

    perdamainan dunia. Kita akan menggunakan Non-Prametrics Statistics sebagai

    dasar pemodelan mencari bentuk ideal Negara dan bentuk pemerintahan.

    Founding fathers Indonesia dan banyak akhli tata Negara yang lahir kemudian

    belum sepenuhnya terpapar pada teknologi Non-Parametrics. Pertama karena ,

    ilmu itu baru lahir tahun 1970an dan berkembang pesat dengan berkembangnya

    teknologi komputasi dan statistika. Kedua, karena kebiasaan bangsa Indonesia

    yang terikat ketat pada dogma yang membuat ilmuan takut mempertanyakan

    segala sesuatu yang masuk akal. Ketiga, teknologi ini telah digunakan secara luas

    didalam riset ekonometri, sosiometri, dan psikometri. Trend pasar, ramalan

    perekonomian kedepan selalu didasari oleh teknologi ini.

    Lebih 66 tahun Republik Indonesia berkembang lebih lambat dibandingkan

    cohortnya. Mengapa? Bukankah sepantasnya kita menggunakan alat ukur (proxy

    measure) yang lebih baik, agar cita2 negara sejahtera, berkedaulatan rakyat, dan

    berkeadilan sosial dapat kita capai berdasarkan ilmu dan akal sehat secara lebih

    sistimatis dari yang selama ini kita lakukan. Sudah terlalu lama kita menggunakan

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    3/37

    3

    cara2 pokrol bambu, debat kusir, tawar menawar, “dagang-sapi” kepentingan

    dalam menata bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sekaranglah saatnya kita

    melihat dengan sudut pandang baru, menggunakan seluruh potensi ilmu dan

    teknologi, menggunakan otak terbaik anak negeri ini untuk menjawab pertanyaan

    cara terbaik mencapai cita2 kita bernegara dan berpemerintahan.

    Human Development Index

    Puluhan tahun negara2 mencari bentuk yang pas untuk mengukur kesejahteraan

    suatu Negara. Upaya iitu akhirnya mencapai satu tonggak penting dengan

    dirumuskannya Human Development Index atau HDI.

    Mulai tahun 2011, UNDP mulai menganjurkan penggunaan HDI sebagai alat untuk

    mengukur kemajuan. HDI didasarkan pada index sebagai berikut:

    1. Life Expectancy Index (LEI) 

    2. Education Index (EI)

    2.1 Mean Years of Schooling Index (MYSI)

    [4]

     

    2.2 Expected Years of Schooling Index (EYSI)[5]

     

    3. Income Index (II) 

    Pada akhirnya HDI adalah geometric mean  dari tiga index yang telah

    mengalami normalisasi:

    Catatan:LE: Life expectancy at birth 

    MYS: Mean years of schooling (Years that a 25-year-old person or older has spent in

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    4/37

    4

    schools)EYS: Expected years of schooling (Years that a 5-year-old child will spend with his

    education in his whole life)GNIpc: Gross national income at purchasing power parity per capita 

    Rumus diatas mulai digunakan tahun 2011, sedangkan pada perode sebelumnyamasih digunakan cara penghitungan lama yang sudah tidak digunakan lagi,

    mengingat secara empiris disimulasikan bahwa cara perhitungan baru

    memberikan normalisasi yang lebih banyak, sehingga mempunyai predictive

    power (daya duga) yang lebih tinggi.

    Profile Indonesia saat ini diantara 187 negara adalah sebagai berikut:

    Dari table diatas, Indonesia masih berada pada nomor ratusan dalam urutan HDI.

    Pertanyaan hipothetis yang akan kita uji disusun menurut Negara kemudian

    membuktikan bahwa variasi HDI antar negara ditentukan oleh berbagai faktor

    penyebab yang bermakna (significant). Kita menguji apakah faktor2 berikut inimerupakan penentu variasi HDI, antara lain yang telah diajukan para pengamat

    adalah:

    •  Bentuk Negara,

    •  Jenis Pemerintahan,

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    5/37

    5

    •  Efektifitas Pemerintahan,

    •  Kebebasan Mengajukan Pendapat,

    •  Index Kekuasaan Hukum, Peradilan, dan Keadilan

    •  Kepemimpinan Negara

    •  Sumber Daya Alam,

    •  Kemandirian Pangan,

    •  Kemandirian Teknologi,

    •  Index Pendidikan,

    •  Index Kesehatan

    •  Index Pelestarian Alam (Environmental Sustainability),

    Kerangka analisa dibuat terbuka sehingga member kesempatan bagi analis yang

    akan bekerja belakangan untuk membangun kerangka analisa baru dan dinamis

    diats kerangka yang ada sekarang mengikuti perubahan pengukuran yang

    dimaksud dan mengikuti kemajuan teknologi pengukuran.

    Sejalan dengan tujuan mencari faktor penting dalam membangun manusia

    Indonesia, analisa variasi HDI dikembangkan pula model Indeks Kebahagiaan

    Warga Negara;  dimana faktor penentu bermaknanya mungkin bersinggungan,

    atau mungkin berbeda dari faktor penentu HDI.

    Millennium Development Goals (MDGs)

    Model HDI berkaitan dengan sasaran praktis (Goal) Millennium Development

    sejagat, mencakup:

    Goal 1. Penghapusan Kemiskinan Absolut dan Kelaparan

    Goal 2. Mewujudkan Pendidikan Dasar yang Universal

    Goal 3. Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanGoal 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

    Goal 5. Memperbaiki Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui

    Goal 6. Membasmi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya

    Goal 7. Menjamin Pelestarian Alam (Environmental sustainability)

    Goal 8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    6/37

    6

    MDGs mencakup delapan jalur sasaran praktis yang dianjurkan dalam perbaikan

    HDI. Penentuan sasaran praktis ini didasarkan atas konsensus diantara utusan

    negara2 yang menghadiri sidang MDGs, dimana diputuskan delapan jalur sasaran.

    Pengmbangan Model HDI yang dilakukan ini bertujuan mengidentifikasi danmenguji manakah sasaran yang terbukti paling penting atas dasar analisa empiris

    dan uji statistik.

    Hasil pemantauan profile Indonesia sejak tahun 1980 sampai akhir tahun 2010,

    menunjukkan kecenderungan perbaikan HDI Indonesia sebagai berikut:

    Ada perbaikan HDI di Indonesia dari angka 0, 42 tahun 1980 menjadi 0,56 tahun

    2010. Pada awal tahun 2011 perubahan cara perhitungan HDI memperbaiki posisi

    Indonesia didalam skala yang baru.

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    7/37

    7

    Data Empiris Determinan HDI

    Dengan menggunakan data empiris HDI yang diperoleh dari statistic UNDP tahun

    2011 yang mencakup 187 negara, Indonesia menduduki nomor urut ke 124,

    dengan HDI 0,617 dan Non-Income HDI 0,674.

    Angka ini menunjukkan Indonesia masih berada dibawah rata2 regional Asia

    Timur dan Pasifik yang saat ini berada pada posisi 0,671. Data dilengkapi dengan

    data ekonomi, pemerintahan wilayah, industri, hukum, pertahanan dari beberapa

    sumber yang dapat dipercaya.

    Upaya penentuan determinan HDI menggabungkan hasil kompilasi data dari

    berbagai sumber mewakili banyak Negara. Gabungan data yang lebih lengkapmewakili 114 negara saja. Pertanyaan dasar adalah: “ Apakah yang membuat

    variasi HDI diberbagai Negara?” 

    Persyaratan dasar dalam menentukan determinant HDI adalah memasukkan

    variabel yang bukan merupakan produk operasi matematis langsung dengan HDI.

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    8/37

    8

    Oleh karena itu variabel yang mewakili Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan,

    Indeks Penghasilan tidak dapat digunakan lagi didalam Model HDI. Ke-empat

    variabel tersebut secara matematis linier telah terwakili didalam HDI.

    Data dari 114 negara meliputi 104 variabel telah disusun untuk uji kprelasi denganPearson Correlation bagi variabel continuous scale and Dummy Variable

    Continuous scale dan uji dengan Spearman Rho untuk variabel ordinal scale.

    Hasil pengujian menghasilkan hubungan korelasional antara HDi dengan

    predictornya dan hasil korelasinya didapatkan berikut:

    HDI terhadap Variabel2 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Jumlah Pair

    Economy-sub-Index .745**

      .000 110

    Safety and Security sub-Index .783**

      .000 110

    Government Effectiveness .795**

      .000 114

    Rule of Law .752**

      .000 114

    Democratic Accountability .630**

      .000 114

    Entrepreneurship and

    Opportunity.915

    **  .000

    110

    Personal Freedom .579**

      .000 110

    Social Capital .616**

      .000 110Gov Type Republic / State -.258

    **  .006 114

    Gov Type Monarchy .290**

      .002 114

    Legal System - Civil Law .189*  .044 114

    Legal System - Common Law -.195*  .039 113

    Chief of State-President -.302**

      .001 114

    Chief of State - Monarch .301**

      .001 114

    Head of Govern - President -.338**

      .000 114

    Head of Govern - Prime

    Minister .331

    **

      .000

    114

    Cabinet - Appointed by

    President-.320

    **  .001

    114

    Cabinet - Appointed by

    Congress.262

    **  .005

    113

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    9/37

    9

    HDI terhadap Variabel2 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Jumlah Pair

    President elected by Citizen -.415**

      .000 114

    Area Coastline (km) .186*  .047 114

    Tax-as-portion-of-GDP 2011 .509**

      .000 111

    Import (billion ) data 2010 .321 .000**

      114Natural Gas Consume (billion

    m3) data 2010.206 .029

    ** 

    113

    Debt External (billion) data

    2011.347 .000

    ** 

    113

    Debt External per Capita 2011 .448** .000 113

    GDP Agricultural -.853 .000**

      114

    GDP Service .515**

      .000 114

    GDP Industrial + Service .673**

      .000 114

    Gini – Index -.417 .000*  103Population below poverty line -.698 .000

    **  98

    Inflation – data 2010 -.395**

      .000 114

    Electricity Consumed (kWh )

    per capita 2008.550

    **  .000

    113

    Electricity Production ( kWh)

    per capita 2009.538

    **  .000

    113

    Discount rate 2010

    Commercial Bank prime-.600

    **  .000

    111

    Civil Liberties 2011 Free .652**  .000 110

    Civil Liberties Partly Free -.514**

      .000 110

    Civil Liberties 2011 Not Free -.238*  .012 110

    Political Right Free .567**

      .000 110

    Political Right Partly Free -.390**

      .000 110

    Political Right Not Free -.267**

      .005 110

    Hasil berbagai pengukuran yang mempunyai korelasi significant dengan HDI dan

    bukan merupakan produk perhitungan langsung seperti Indeks Kesehatan,

    Pendidikan, dan Penghasilan menjadi bagian dari daftar variabel predictor

    (Independent variable) yang akan digunakan membangun Model HDI. Ditemukan

    39 variabel layak digunakan untuk membangun Model HDI. Kepatutan Hak-Hak

    Sipil (Civil Liberties) dan Kebebasan Berpolitik (Political Right) warga Negara

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    10/37

    10

    sejalan bila dilakukan pengujian dengan rank-order Non-Parametric Correlation

    (Spearman’s Rho) setelah kedua variabel itu ditransformasikan menjadi Dummy

    Variabel. Hasilnya adalah sebagai berikut:

    HDI terhadap Variabel2 Spearman's rho Sig. (2-tailed) Jumlah PairPolitical Right 2011 -,635

    **  ,000 109

    Civil Liberties 2011 -,683**

      ,000 109

    Demikian pula hasil uji korelasi antara HDI dengan variabel asli kebebasan politik

    dan variabel hak2 sipil dalam ordinal scale (1-7, dimana 1-2 = free; 3-4-5 = Partly

    Free; 6-7 = Not Free) sejalan dengan pengukuran dengan transformasi skala

    ordinal dibawah ke dummy variabel continuous scale. Dummy variabel Hak-hak

    Sipil dan variabel Kebebasan Berpolitik dilakukan agar memenuhi syarat untuk

    disertakan sebagai calon predictor didalam membangun Model Human

    Development Index. 

    Berbagai temuan awal dapat dilihat dari matrix korelasi diatas, menunjukkan HDI

    yang lebih tinggi ditemukan dinegara2 yang memiliki ciri2:

    •  Pemerintahan yang efektif

    •  Hukum berwibawa dan memerintah

    •  Akuntabilitas Demokrasi

    •  Jaminan Keamanan

    •  Index Ekonomi yang lebih tinggi

    •  Kebebasan Individual

    •  Lingkungan Usaha (Opportunities and Enterpreneurship) yang lebih bebas

    •  Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri

    •  Proporsi Pajak yang dikumpulkan lebih tinggi

    •  Import yang lebih tinggi dengan neraca berimbang

    •  Konsumpsi Gas Alam per kapita yang lebih tinggi

    •  Proporsi penduduk yang memperoleh kehidupan dari Industri dan Jasa

    tinggi

    •  Kebebasan ber politik

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    11/37

    11

    •  Perlindungan hak2 sipil

    Sebaliknya akan ditemukan HDI yang lebih rendah dinegara2 bila ditemukan ciri2:

    •  Pemerintah berbentuk Republik

    •  Kepala Negara adalah Presiden

    •  Kepala Pemerintahan adalah Presiden

    •  Anggota Kabinet ditunjuk oleh Presiden

    •  Presiden dipilih langsung oleh Rakyat

    •  Proporsi penduduk yang memperoleh kehidupan dari Pertanian tinngi

    •  Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemikinan tinggi

    •  Kepincangan distribusi penghasilan yang diukur dengan Gini-Index tinggi

    •  Suku bunga bank komersial tinggi•  Tingkat Inflasi tinggi

    •  Kehidupan berpolitik tidak bebas sama sekali atau hanya sebagian bebas

    •  Hak-hak sipil tidak bebas sama sekali atau hanya sebagian bebas

    Hal yang ditemukan pada uji korelasi ini sebagai anomali adalah HDI yang tinggi

    ditemukan justru pada pada negara2 dimana ditemukan:

    •  Jumlah Hutang Luar Negeri yang tinggi

    Telaah lebih lanjut menunjukkan justru hutang luar negeri yang tinggi ditemukan

    di sentra keuangan dunia seperti Amerika Sekikat dengan New York City, Kerajaan

    Inggeris Raya dengan London, Switzerland, Netherland, Sweden, Austria, dan

    Hongkong. Hutang luar negeri yang tinggi di negara2 tersebut berkaitan dengan

    kemakmuran negara tuan rumah dan kepercayaan dunia menitipkan uangnya

    disana. Hanya Iceland satu2nya negara yang hutang luar negerinya banyak yang

    tidak terkait dengan kekuatan perekonomian di kancah global.

    Membangun Model HDI

    Kita membangun Model HDI dengan menggunakan variabel terseleksi yang

    mempunyai korelasi significant dengan HDI sebagai variabel predictor. Seleksi

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    12/37

    12

    dilakukan dengan menggunakan semua variabel yang distribusinya telah

    ternormalisasi, sehingga akan dihasilkan model yang menjelaskan bagian paling

    besar dari variasi HDI di antara negara2 yang dalam pengamatan. Hasilnya

    diharapkan akan membantu menjelaskan Bentuk Negara dan Bentuk

    Pemerintahan yang bagaimanakah yang paling tepat untuk mewujudkan negara

    sejahtera, suatu negara yang turut berperan dalam menciptakan kemakmuran

    dan perdamaian dunia. Strategi yang bagaimana yang harus ditempuh, agar dapat

    menghantar bangsa Indonesia lebih tepat dan lebih cepat menghasilkan negara

    sejahtera yang dicita2kan.

    Secara umum, proses membangun Model HDI ini mempunyai ketelitian yang

    cukup tinggi, dimana 91,9 % dari variasi HDI di 114 negara dijelaskan oleh Model

    HDI yang dihasilkan.

    Hanya 8,1% variasi HDI antar Negara yang tidak dapat dijelaskan.

    Scattergram HDI sebagai mana yang telah ditetapkan semua predictor terpilih l

    menghasilkan distribusi yang hampir linear linear menunjukkan bahwa Model HDI

    menghasilkan “ramalan” yang hampir linear sebagai berikut:

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    13/37

    13

    Hubungan yang hampir linear antara HDI negara yang diramalkan oleh Model HDI

    terhadap HDI sesunguhnya. Hasil scattergram diatas terlihat hampir linear.

    Temuan ini memastikan bahwa kelayakan skala yang digunakan memadai,

    sehingga tidak diperlukan transformasi skala variabel lebih jauh.

    Adapun variabel predictor yang terpilih dan kekuatan peramalannya tercermin

    pada grafis dibawah ini.

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    14/37

    14

    Arah Predictor mempengaruhi HDI dapat dilihat dari Tabel Korelat HDI terpilih

    berdasarkan jumlah variasi HDI yang dijelaskan, sebagai berikut:

    HDI terhadap Predictor Terpilih Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Jumlah Pair

    Entrepreneurship and

    Opportunity.915

    **  .000

    110

    GDP Agricultural -.853 .000**

      114

    Population below poverty line -.698 .000**  98Rule of Law .752

    **  .000 114

    Legal System - Common Law -.195*  .039 113

    Tax-as-portion-of-GDP 2011 .509**

      .000 111

    Democratic Accountability .630**

      .000 114

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    15/37

    15

    Upaya memunculkan dan menciptakan peluang untuk menumbuhkan

    Kewirausahaan (Entrepreneurship) dan membuka peluang kerja dan usaha yang

    sama bagi semua (Opportunity) memberikan pengaruh positip pada peningkatan

    HDI. Demikian pula percepatan upaya “memerdekakan” rakyat semakin jauh dari

    Pertanian akan mempercepat peningkatan HDI. Rupanya semakin dekat dan lamapenduduk terkungkung dalam lingkungan pertanian tradisional, semakin besar

    kemungkinan masyarakat petani tertinggal dalam meningkatkan HDI kelompok

    petani tradisional. Temuan dengan teknologi terkini mengabadikan teorem

    Clifford Geertz dalam bukunya “Agriculture Involution” yang didasarkan pada

    riset Geertz di Jawa Timur tahun 1954-1957. Transformasi Pertanian tradisional

    menjadi Industri rumah tangga dengan basis di pedesaan menjadi sangat penting.

    Konsep ini sesuai dengan konsep Transformasi dan Industrialisasi Pedesaan.

    Upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan program yang semakin mengurangirakyat yang berada dibawah garis kemiskinan melalui pembukaan kesempatan

    kerja dan kesempatan usaha di pedesaan akan semakin meningkatkan percepatan

    perbaikan HDI.

    Ketiga upaya diatas tidak berkaitan dengan ideology dan sistim politik yang dianut

    saat ini. Partai2 politik dengan ideologi Nasionalis, Nasionalis-Agamis, Agamis

    sama sekali tidak berpengaruh pada perbaikan HDI. Nyatalah bahwa cetak biru

    partai2 politik yang ada sekarang secara konsepsional tidak menyentuh proses

    peningkatan HDI. Tidak ada satupun dari sembilan partai politik ditambah

    NasDem sebagai partai baru yang telah meletakkan strategi pengembangan

    bangsa secara pas. Model HDI juga tidak menyentuh secara bermakna bentuk

    pemerintahan parlementer sungguhpun pada analisa korelasi menunjukkan sistim

    parlementer didunia tercermin pada HDI yang lebih tinggi. Tentunya variasi ini

    memerlukan telaah yang lebih teliti.

    Bila dikaitkan dengan Ketuhanan yang Maha Esa, atau Agama Dalam Politik dalam

    Model HDI, sejak awal variabel Ketuhanan / Agama Dalam Politik tidak termasuk

    didalam daftar korelat HDI yang bermakna, apalagi bila secara dogmatis banyak

    orang percaya bahwa Agama sebagai penentu utama dalam membina kehidupan

    bernegara dan bermasyarakat yang akan membawa negara bangsa semakin dekat

    dengan kesejahteraan ternyata tidak berdasar. Temuan sederhana ini secara

    empiris menunjukkan bahwa pandangan / anggapan bahwa falsafah politik yang

    kita kenal mengenai bentuk Negara, Aliran Kepercayaan / Agama ternyata

    bukanlah sesuatu unsur yang hakiki / essential dalam upaya menuju Negara

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    16/37

    16

    Sejahtera. Program terstruktur yang mendorong tumbuhnya kewirausahaan,

    Transformasi desa Pertanian menjadi Desa Industri dan Upaya pengentasan

    kemiskinan dengan program yang menjangkau banyak orang miskin melalui

    pembangunan pedesaan padat karya, Pendidikan yang mendorong tumbuhnya

    disiplin bermutu yang ditujukan pada tumbuhnya kewirausahaan merupakanprogram yang mendekatkan negara bangsa menuju negara sejahtera yang

    berkeadilan sosial. Dapatkah negara berkeadilan sosial ditegakkan tanpa

    membangun kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya? Sejarah

    menunjukkan bahwa keadlilan sosial akan semakin dimunculkan bila ada rakyat

    yang sungguh2 berdaulat.

    Empat predictor yang berpengaruh selanjutnya, walaupun tidak sehebat yang

    dijelaskan oleh tiga variabel terdahulu, adalah:

    •  Pemerintahan berdasarkan hukum dimana Hukum sebagai lembaga

    tertinggi (Rule of Law),

    •  Proporsi Pajak yang semakin besar dibandingkan dengan Gross Domestic

    Product (GDP),

    •  Akuntabilitas Demokrasi berpengaruh positip pada peningkatan HDI, dan

    •  Sebaliknya system Hukum berdasarkan Common Law masih berpengaruh

    negatip terhadap peningkatan HDI.

    Kontrol atas mutu Model HDI yang dihasilkan menunjukkan bahwa Model sangat

    layak dipercaya yang diukur dari variasi HDI antar Negara yang belum dapat

    dijelaskan oleh ke-tujuh predictor terpilih melalui histogram residual yang

    dihasilkan. Mean residual HDI = -0.004 dengan Std Deviation = 1.011.

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    17/37

    17

    Temuan2 ini sungguh mengagetkan, karena menyimpang dari keyakinan politik

    bangsa Indonesia selama lebih seratus tahun. Pengujian yang lebih rinci dan lebih

    "rigourous" sangat dianjurkan, kalau boleh dilakukan dari berbagai segi untuk

    menunjukkan stabilitas Model HDI sebagai model kerja bagi negara dan

    pemerintahan menuju masyarakat sejahtera.

    Koefisien dari masing2 Predictor digambarkan dari hasil Multiple regression dari

    HDI atas ketujuh variabel terpilih digambarkan sebagai berikut:

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    18/37

    18

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    19/37

    19

    Proses yang dilakukan dalam membangun Model HDI ini diselesaikan dalam 7

    (tujuh) Step dalam MultipleRegression, yang dinyatakan dalam grafis berikut:

    Proses pengolahan data tidak ada yang menyalahi kaidah, sehingga sampai saat

    ini dapat kita tetapkan bahwa Model HDI yang diperoleh cukup layak, dan dengan

    urutan2 dalam menjelaskan variasi HDI antar negara dalam urutan yang cukup

    logis. oleh karena itu secara arithmatika Model HDI dapat disimpulkan sebagaiberikut:

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    20/37

    20

    Tabel coefficients of regression dapat dituliskan sebagai persamaan aljabar biasa:

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    21/37

    21

    HDI = 0,778 + 0,054 Enterpreneurship – 0,513 GDP Agricultural

    -  0,176 PopPropPovertyLine – 0,041 Rule of Law

    -  0,021 Common Law + 0,105 TaxPropDGP

    + 0,013 Democratic Accountability + e

    dengan variasi HDI yang dijelaskan (R-Square) = 91,9% dengan

    e (error terms) = 8.1 %

    dimana:

    Enterpreneurship = Enterpreneurship and Opportunity Index

    GDP Agriculture = Proporsi GDP yang dihasilkan dari sector Pertanian

    PopPropPovertyLine = Proporsi penduduk yang berada dibawah garis

    kemiskinan

    Rule of Law = Indeks Kekuasaan Hukum

    Common Law = Kehadiran Common Law

    TaxPropDGP = Proporsi Pajak dalam Gross Domestic Product

    Democratic Accountability = Indeks Akuntabilitas kehidupan berdemokrasi

    e (error term) = Kesalahan perhitungan Model HDI.

    Perkiraan Model HDI dapat juga dinyatakan dengan ke-tujuh variabel Predictor

    dimana Konstanta (Intercept) dihilangkan, sehingga dihasilkan Model HDI yang

    sudah di standardisasi sebagai berikut:

    HDI = 0,623 Enterpreneurship - 0.355 GDP Agricultural

    - 0,190 PopPropPovertyLine – 0,251 Rule of Law – 0,065 Common Law

    + 0,075 TaxPropDGP + 0,078 Democratic Accountability + e

    dengan variasi HDI yang dijelaskan (Adjusted R-Square) = 91,2 % dengan

    e (error terms) = 8.8 %

    Perlakuan dengan menghitung Model HDI yang di-adjust, yaitu dengan memaksa

    model HDI dijelaskan semata2 oleh ke-tujuh predictor tidak memperbaiki variasi

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    22/37

    22

    HDI antar negara. Variasi HDI yang dijelaskan dengan model dasar adalah sebesar

    91,9% . sebaliknya variasi HDI yang dijelaskan dengan model yang di adjust malah

    menurun menjadi 91,2 %. Oleh karena itu dapat diputuskan untuk menggunakan

    HDI model dasar saja, dimana HDI sebesar 0,778 merupakan konstanta yang akan

    terjadi secara normative tanpa intervensi apa2pun.

    Apa makna dari konstanta HDI 0,778 ini?

    Apabila negara2 melakukan tindakan atau intervensi positif pada masyarakat

    maka angka HDI ini akan meningkat lagi melebihi 0,778. Posisi 10 besar dipegang

    oleh negara2 berikut ini:

    Negara HDI

    Norway 0,943

    Australia 0,929

    Netherlands 0,910

    United States 0,910

    Canada 0,908

    Ireland 0,908

    New Zealand 0,908

    Germany 0,905

    Sweden 0,904

    Switzerland 0,903

    Apabila negara2 melakukan intervensi negatif, maka angka HDI akan menurun

    dibawah 0,778. Ditemukan 72 negara dari 114 negara dalam perbandingan

    mempunyai HDI kurang dari 0,778. Indonesia ada pada urutan ke- 88 dari 114negara dengan HDI 0,617 dan Mozambique berada pada urutan ke-114

    (terendah) dengan HDI 0,322. Indonesia memerlukan peningkatan HDI sebesar

    0,161 untuk berdiri sejajar dengan konstanta (negara hipotetis yang tidak berbuat

    apa2), dan memerlukan peningkatan HDI sebesar 0,164 untuk dapat disejajarkan

    dengan Romania.

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    23/37

    23

    Negara HDI

    Syria0,632

    Honduras0,625

    Namibia0,625

    South Africa0,619

    Indonesia 0,617

    Vietnam0,593

    Nicaragua0,589

    Malta0,582

    Guatemala0,574

    India 0,547

    Model HDI ini menunjukkan bahwa Indonesia satu dari 72 negara yang perlu

    melakukan perbaikan2 agar HDI minimal sama dengan 0,778 (konstanta).

    Tiga predictor paling dominan dalam besaran matematis adalah sebagai berikut:

    Predictor

    Unstandardized Coefficient

    (Beta)

    Significancy

    Proporsi GDP yang dihasilkan dari

    sector Pertanian -0,513 0,000

    Proporsi penduduk yang berada

    dibawah garis kemiskinan -0,176 0,000

    Proporsi Pajak dalam Gross

    Domestic Product 0,105 0,047

    Artinya bila ada pengurangan proporsi GDP yang disumbang dari sektor pertanian

    dari posisi tahun 2011 sebesar 15,5% menjadi 10,5% maka akan ada peningkatan

    HDI sebesar 0,0257. Apabila ada penurunan proporsi penduduk yang hidup

    dibawah garis kemiskinan dari posisi 2011 sebesar 13,3% menjadi 8,3%, maka

    akan ada kenaikan HDI 0,0088. Apabila ada peningkatan penerimaan pajak dari

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    24/37

    24

    posisi tahun 2011 16,9% menjadi 21,9% akan diterjemahkan menjadi peningkatan

    HDI sebesar 0,0052

    Empat predictor lain berpengaruh pada HDI sebagai berikut:

    PredictorUnstandardized Coefficient

    (Beta)

    Significancy

    Enterpreneurship and

    Opportunity Index 0,054 0,000

    Indeks Kekuasaan Hukum  -0,041 0,001

    Kehadiran Common Law -0,021 0,055

    Indeks Akuntabilitas kehidupan

    berdemokrasi 0,013 0,170

    Tabel ini menunjukkan bila ada program pembinaan untuk menumbuhkan

    semangat Enterpreneurship dan Indeks kemampuan menciptakan Peluang

    (Opportinity Index) dalam skala -5 s/d +5)dari posisi tahun 2011 sebesar -1,10

    menjadi 0 (NOL) maka akan ada peningkatan HDI sebesar 0,0595. Apabila ada

    peningkatan Indeks Akuntabilitas Kehidupan berdemokrasi dari posisi 2011 -0,055

    dalam skala -3 s/d +3 menjadi (NOL) maka akan ada kenaikan HDI 0,0007 saja,

    sedangkan bila Index Akuntabilitas Kehidupan berdemokrasi naik menjadi 1

    (SATU), maka HDI akan naik 0,0137. Satu anomali ditemukan dalam Model HDI ini,

    adalah dalam Indeks Kekuasaan Hukum yang menunjukkan angka negatif.

    Demikian pula bila Common Law (Ango-Saxon) digunakan menggantikan Hukum

    Continental justru berpengaruh negatif pada pada HDI Indonesia.

    Model HDI yang menghasilkan perfect fit dengan 91.8% variasi HDI dapat

    dijelaskan menunjukkan bahwa proporsi terbesar peningkatan HDI masih berada

    diluar faktor yang diketahui. Dalam hal ini hubungan korelasional dapat digunakanwalaupun belum dapat dikaitkan dengan daya ramal model. Transformasi Desa

    Pertanian Tradisional menjadi Desa berbasis industri menjadi faktor yang sangat

    dominan didalam model ini; dengan menaikkan HDI 0,0257 bila proporsi GDP

    yang berasal dari sektor pertanian turun menjadi 10,5%. Peningkatan HDI sebesar

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    25/37

    25

    0,161 mewakili lebih dari enam kali transformasi desa agraris menjadi desa

    industri.

    Skenario Peningkatan HDI dengan Panduan Model HDI

    Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk menciptakan

    kesejahteraan, rasa aman, mengangkat harga diri bangsa diantara bagsa-bangsa,

    meningkatkan taraf hidup rakyat, dan turut serta dalam menciptakan perdamaian

    dunia.

    Sejauh mana kita sudah menghantar negara bangsa Indonesia menciptakan

    negara sejahtera? Pengukuran obyektif dengan menggunakan HumanDevelopment Index menunjukkan posisi Indonesia yang berada pada peringkat ke

    - 124 dari 187 negara. Pengukuran ini dilakukan oleh UNDP diyakini terbebas dari

    tujuan politik sempit.

    Peringkat Indonesia memang naik perlahan dalam 20 tahun terakhir. Apakah

    kenaikan peringkat itu dapat dipercepat? Faktor apa saja yang berakibat positip

    pada kenaikan peringkat dalam HDI? Bagaimana melakukan intervensi dengan

    referensi pada Model HDI agar dapat meningkat HDI lebih cepat?

    Apakah Struktur Negara, Bentuk Pemerintahan, Kebijakan, Strategi

    Pembangunan, Praktek Politik yang dilakukan termasuk jumlah partai politik,

    Ideologi Negara, Peran Agama dalam Bernegara, Pemerataan Penghasilan,

    Pendidikan, Program Kesehatan, Kesempatan Usaha yang lebih luas, Investasi

    dalam negeri, investasi asing, pengamanan lingkungan, dan Kebijakan Enersi

    merupakan faktor penentu utama dalam meningkatkan Human Development

    Index?

    Model HDI menyatakan penentu peningkatan HDI Indonesia baru dapat dijelaskan

    oleh tiga variabel predictor utama, yaitu Transformasi Pedesaan yang agraris

    menjadi Pedesaan yang berbasis Industry (Industrial Transformation). Upaya ini

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    26/37

    26

    sudah dilakukan dengan hasil baik di Jepang semasa restorasi Meiji, di Taiwan

    setelah tahun 1950 dan di Korea selatan setelah tahun 1960. Transformasi desa

    Indonesia sehingga menjadi basis industri rumah tangga (Home Industry)

    menuntut perubahan mendasar dalam budaya dan kebijakan pendidikan.

    Penanaman disiplin agar sesuai dengan irama industri, ketepatan jadwal dan

    dukungan hukum yang efektif untuk menjamin terlaksananya transaksi pasar yang

    setara. Praktek Ijon, rentenir, dan premanisme harus dihilangkan. Rule of Law

    harus ditegakkan dalam menjamin berlangsungnya budaya industri ditingkat

    pendesaan. Industri juga sudah dapat didorong mengikuti pola Inti dan Plasma

    yang sempat sangat menjanjikan ditahun 1990 awal, kemudian ditinggalkan

    karena kita terjebak masuk kedalam pola industri korporatis yang cenderung

    memangsa industri2 yang lebih kecil. Industri besar harus dicegah menjadi

    konglomerasi yang mematikan pesaing2 dengan berbagai regulasi dan insentif.

    Kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin harus dimobilisasi dan dijadikan

    asset nasional dan disertakan dalam proses menuju industri rumah tangga yang

    mampu bersaing. Kelompok yang kadang2 termasuk mereka yang sering disebut

    tidak terjangkau (untouchable) dipacu untuk melahirkan innovasi yang

    dikembangkan sendiri oleh mereka tanpa terlalu banyak didikte oleh birokrasi.

    Reformasi birokrasi sangat diperlukan. Birokrasi menjadi pelayan masyarakat.

    Abdi Negara yang sesungguhnya saat ini bahkan lebih berfungsi sebagai penarik

    rente ekonomi dan bagian dari mesin politik pencari uang. Perbaikan birokrasi

     juga berkaitan dengan manajemen pajak yang lebih menyeluruh, progressive, dan

    memberikan dorongan pada innovasi dan investasi. . Innovasi dibidang

    perpajakan ini yang kuat kaitannya dengan peningkatan HDI.

    Saran Peningkatan Model HDI dengan Panduan Model HDI

    Mengingat variasi HDI yang terwakili dalam Model HDI ini didominasi oleh

    konstanta, maka satu2nya cara yang lebih elegan adalah mengembangkan model

    lanjutan adalah dengan basis Propinsi atau kalau mungkin berdasarkan data

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    27/37

    27

    Kabupaten. Pandangan ini kiranya dapat didukung menggunakan data SUSENAS

    yang dilakukan secara ketat dan dengan pengawasan mutu kerja lapangan yang

    tidak asal jadi.

    Kepustakaan

    http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html  

    http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 

    Geertz, Clifford (1970), Agricultural Involution: The Processes of Ecological

    Change in Indonesia. University of California Press

    SPSSPC version 20

    Ucapan Terima Kasih

    Penulis melakukan analisa secara independen atas dasar data yang dikumpulkan

    sebagian besar dari statistik UNDP untuk menghindari debat dalam masalah

    pengukuran. Penulis didukung penuh oleh rekan2 dari Forum Indonesia Sejahtera

    Media Diskusi, khususnya Bung Mangihut Hendri S, dan Basri Hasan.

    Pembentukan Model HDI teoritis awal dari riset ini ini sangat dibantu berkat kritik

    membangun dari Bung Mephistopheles Faustus, Syamsul Maarif, Helman Fatria

    Gautama, dan Chris Komari.

    Paparan riset ini secara informal ditayangkan pada tanggal 5 Mei 2012 dan

    dibahas bersama oleh Bung Basri Hasan, Mangihut Hendri S, Hadidjojo

    Nitimiharjo, dan Andoko Prihatmoko.

    Analisa Statistik dan interpretasi sepenuhnya tanggung jawab penulis.

    http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.htmlhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspxhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspxhttp://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    28/37

    28

    Appendix 1

    Correlations of Sensible Significant Variables to HDI

    HDI

    Economy-sub-Index

    Pearson Correlation .745**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Safety and Security sub-Index

    Pearson Correlation .783**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Government Effectiveness

    Pearson Correlation .795**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Rule of Law

    Pearson Correlation .752**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Democratic Accountability

    Pearson Correlation .630**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Entrepreneurship and

    Opportunity

    Pearson Correlation .915**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Personal FreedomPearson Correlation .579

    **

     Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Social Capital

    Pearson Correlation .616**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Gov Type Republic / State

    Pearson Correlation -.258**

     

    Sig. (2-tailed) .006

    N 114

    Gov Type MonarchyPearson Correlation .290

    **

     Sig. (2-tailed) .002

    N 114

    Legal System - Civil Law

    Pearson Correlation .189* 

    Sig. (2-tailed) .044

    N 114

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    29/37

    29

    HDI

    Legal System - Common Law

    Pearson Correlation -.195* 

    Sig. (2-tailed) .039

    N 113

    Chief of State-President

    Pearson Correlation -.302** 

    Sig. (2-tailed) .001

    N 114

    Chief of State - Monarch

    Pearson Correlation .301**

     

    Sig. (2-tailed) .001

    N 114

    Head of Govern - President

    Pearson Correlation -.338**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Head of Govern- Prime Minister

    Pearson Correlation .331**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Cabinet - Appointed by President

    Pearson Correlation -.320**

     

    Sig. (2-tailed) .001

    N 114

    Pearson Correlation .262**

     

    Cabinet - Appointed by Congress Sig. (2-tailed) .005

    N 113

    President elected by Citizen

    Pearson Correlation -.415**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Area Coastline (km)

    Pearson Correlation .186* 

    Sig. (2-tailed) .047

    N 114

    Tax-as-portion-of-GDP 2011

    Pearson Correlation .509**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 111

    Import (billion ) data 2010

    Pearson Correlation .321

    Sig. (2-tailed) .000**

     

    N 114

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    30/37

    30

    HDI

    Natural Gas Consume (billion m3)

    data 2010

    Pearson Correlation .206

    Sig. (2-tailed) .029**

     

    N 113

    Debt External (billion) data 2011Pearson Correlation .347Sig. (2-tailed) .000

    ** 

    N 113

    GDP Agricultural

    Pearson Correlation -.853

    Sig. (2-tailed) .000**

     

    N 114

    Pearson Correlation .515**

     

    GDP Service Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Pearson Correlation .673** 

    GDP Industrial + Service Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Gini – Index

    Pearson Correlation -.417

    Sig. (2-tailed) .000* 

    N 103

    Population below poverty line

    Pearson Correlation -.698

    Sig. (2-tailed) .000**

     

    N 98

    Inflation – data 2010

    Pearson Correlation -.395**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 114

    Electricity Consumed (kWh ) per

    capita 2008

    Pearson Correlation .550**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 113

    Pearson Correlation .538**

     

    Electricity Production ( kWh) per

    capita 2009Sig. (2-tailed) .000

    N 113

    Discount rate 2010 Commercial

    Bank prime

    Pearson Correlation -.600**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 111

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    31/37

    31

    HDI

    Civil Liberties 2011 Free

    Pearson Correlation .652**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Civil Liberties Partly FreePearson Correlation -.514

    **

     Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Civil Liberties 2011 Not Free

    Pearson Correlation -.238* 

    Sig. (2-tailed) .012

    N 110

    Political Right Free

    Pearson Correlation .567**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Political Right Partly FreePearson Correlation -.390

    **

     Sig. (2-tailed) .000

    N 110

    Political Right Not Free

    Pearson Correlation -.267**

     

    Sig. (2-tailed) .005

    N 110

    Debt External per Capita 2011

    Pearson Correlation .448**

     

    Sig. (2-tailed) .000

    N 113

    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

    *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

    b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

    Nonparametric Correlations 

    HDI on Variables Spearman's rho

    Political Right 2011

    Correlation Coefficient -,635**

     

    Sig. (2-tailed) ,000

    N 109

    Civil Liberties 2011

    Correlation Coefficient -,683**

     

    Sig. (2-tailed) ,000

    N 109

    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    32/37

    32

    Appendix 2

    List of Outlier countries in the Scattergram

    Country HDI Cook's Distance 

    Belize 0.699 0.039

    Kuwait 0.760 0.042

    Paraguay 0.665 0.046

    Qatar 0.831 0.047

    South Africa 0.619 0.053

    Mozambique 0.322 0.060

    Burma 0.483 0.063

    Zimbabwe 0.376 0.081Australia 0.929 0.087

    Yemen 0.462 0.096

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    33/37

    33

    Appendix 3HDI Model Building Process

    Automatic Linear Modeling 

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    34/37

    34

    Model Summary 

    Mod

    el

    R R

    Square

    Adjusted R

    Square

    Std. Error

    of the

    Estimate

    1 .959a  .919 .912 .044567

    a. Predictors: (Constant), Democratic Accountability, Legal

    System - Common Law , Population portion below poverty line,

    Tax-as-Portion-of-GDP 2011, GDP Agricultural, Rule of Law,

    Entrepreneurship and Opportunity

    ANOVAa 

    Model Sum of

    Squares

    df Mean

    Square

    F Sig.

    1

    Regressio

    n1.918 7 .274

    137.97

    1.000

    Residual .169 85 .002

    Total 2.087 92

    a. Dependent Variable: HDI

    b. Predictors: (Constant), Democratic Accountability, Legal System - Common Law ,

    Population portion below poverty line, Tax-as-Portion-of-GDP 2011, GDP Agricultural,

    Rule of Law, Entrepreneurship and Opportunity

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    35/37

    35

    Regression

    Coefficientsa 

    Model Unstandardized

    Coefficients

    Standardiz

    edCoefficient

    s

    t Sig.

    B Std. Error Beta

    1

    (Constant) .778 .020 38.170 .000

    Entrepreneurship

    and Opportunity.054 .007 .623 8.151 .000

    GDP Agricultural -.513 .070 -.355 -7.297 .000

    Population portion

    below poverty line-.176 .041 -.190 -4.340 .000

    Rule of Law -.041 .012 -.251 -3.420 .001

    Legal System -

    Common Law-.021 .011 -.065 -1.948 .055

    Tax-as-Portion-of-

    GDP 2011.105 .052 .075 2.018 .047

    Democratic

    Accountability.013 .009 .078 1.383 .170

    a. Dependent Variable: HDI

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    36/37

    36

    Descriptives

    Descriptive Statistics 

    N Minimum Maximu

    m

    Mean Std.

    Deviation

    Statisti

    c

    Statistic Statistic Statistic Statistic

    HDI 114 .322 .943 .70975 .158865

    Entrepreneurship

    and Opportunity110

    -

    4.035628

    0

    3.87694

    30

    .2089178

    00

    1.9215143

    168

    GDP Agricultural 114 .0000 .5380 .110482 .1138689

    Population portion

    below poverty line98 .0116 .7000 .264068 .1651183

    Rule of Law 114 -1.80103 1.97110 .11293841.0172155

    8

    Legal System -

    Common Law113 0 1 .31 .464

    Tax-as-Portion-of-

    GDP 2011111 .02400 .57100 .2915946 .12319832

    Democratic

    Accountability114 -2.09358 1.61825 .0648922 .99955476

    Valid N (listwise) 93

  • 8/17/2019 Membangun Manusia Indonesia - Menuju Negara Sejahtera, Berkeadilan Sosial, dan Berkedaulatan Rakyat ver 3.…

    37/37

    Descriptive Statistics 

    Skewness Kurtosis

    Statistic Std. Error Statistic Std. Error

    HDI -.629 .226 -.477 .449

    Entrepreneurship and

    Opportunity.223 .230 -.861 .457

    GDP Agricultural 1.620 .226 2.577 .449

    Population portion below

    poverty line.875 .244 .227 .483

    Rule of Law .343 .226 -1.049 .449

    Legal System - Common Law .834 .227 -1.328 .451

    Tax-as-Portion-of-GDP 2011 .307 .229 -.566 .455

    Democratic Accountability -.270 .226 -.924 .449

    Valid N (listwise)