mekanisme penyus. apbd
TRANSCRIPT
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
1/33
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
2/33
Anggaran Daerah Kota
Salatiga merupakan
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang diwujudkandalam bentuk uang (rupiah)
selama periode waktutertentu (satu tahun).
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
3/33
Fungsi APBN/APBD menurut
PP 58/2005 :
Fungsi otorisasi
Fungsi Perencanaan
Fungsi Pengawasan
Fungsi Alokasi
Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
4/33
Prinsip-prinsip anggaran menurut
World Bank (1998) :
Komprehensif dan disiplin
Fleksibilitas
Terprediksi
Dapat diperbandingkan
Kejujuran Informasi
Transparan dan akuntabilitas
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
5/33
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
6/33
Tahap I :
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
APBD harus mampu mengakomodir
berbagai aspirasi dan kebutuhan
masyarakat dlm Rencana Kerjayang disusun oleh Pemerintah
Daerah.
Penjaringan Aspirasi juga dilakukanoleh Pemda melalui Mekanisme
Musrenbang.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
7/33
Tahap II :
Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
RKPD merupakan penjabaran
RPJMD dengan menggunakanRenja SKPD utk jangka waktu 1
tahun yang mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
8/33
Tahap III :
Penentuan Kebijakan Umum APBD
Kebijakan Umum APBD dirumuskan
agar dapat memberikan gambaranyang jelas bagi Pemerintah Daerah
tentang apa saja lingkup dan target
yang akan dicapai di tahunanggaran mendatang.
lanj
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
9/33
Dalam Penyusunan KUA, Pemda
perlu mempertimbangkan :
a. Pokok-pokok Pikiran Dewan ;
b. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) ;
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
d. Hasil evaluasi kinerja periodesebelumnya ; dan
e. Arahan/Mandat dari PemerintahPusat.
lanj.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
10/33
Sumber Data/Informasi diatas harus
dianalisis sehingga dapat diketahui :
a. Gambaran dan Garis Besar kebutuhan
masyarakat (constituent);
b. Kondisi keuangan dan ekonomi daerah;c. Aktivitas utama yang harus dilakukan
(core bussiness activity);
d. Isu strategis dan permasalahan yang
harus dipecahkan ;
e. Prediksi/trend faktor terkait.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
11/33
Tahap IV :
Penentuan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
Penyusunan PPAS APBD
disusun berdasarkan KU-APBD
yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah bersama
DPRD.
lanj..
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
12/33
Pembahasan PPAS dilaksanakan
dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
Menentukan skala prioritas dalam
urusan wajib dan urusan pilihan; Menentukan urutan program dalam
masing-masing urusan;
Menyusun plafon anggaransementara untuk masing-masing
program.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
13/33
Tahap V :
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA-SKPD)
RKA-SKPD disusun dengan
menggunakan pendekatan (1)kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah; (2) penganggaran
terpadu; dan (3) penganggaranberdasarkan prestasi kerja.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
14/33
RKA-SKPD harus memuat rencana
pendapatan, belanja untuk masing-
masing program dan kegiatan
menurut fungsi untuk tahun yangdirencanakan, dirinci sampai dgn
rincian obyek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan, serta prakiraanmaju utk tahun berikutnya.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
15/33
Tahap VI :
Penyusunan RAPBD
1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala
SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD).
2. PPKD kemudian menyusun RancanganPeraturan Daerah tentang APBD berikut
dokumen pendukung berdasarkan RKA-
SKPD yang ditelaah oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.3. Pra RAPBD ini selanjutnya disampaikan dan
dibahas dengan Panitia Anggaran DPRD.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
16/33
Tahap VII :
Pembahasan RAPBD
Pembahasan RAPBD lebih
menitikberatkan pada kesesuaian
antara KU-APBD serta Prioritas danPlafon Anggaran Sementara dengan
Program dan Kegiatan yang
diusulkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
17/33
Tahap VIII :
Penetapan APBD
Persetujuan atas Rancangan APBD
yang diajukan Pemerintah Daerah
kepada DPRD akan ditetapkan dalambentuk Peraturan Daerah (Perda)
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang akan
menjadi dokumen daerah.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
18/33
ALUR PENGERJAAN RKA SKPD
RKA SKPD 2.2.1(Rincian Belanja LS)
RKA SKPD 1
(Pendapatan)
RKA SKPD 2.1
(Belanja TL)
RKA SKPD 2.2(Rekap Belanja LS)
RKA SKPD 3.1
(Penerimaan Pemb)
RKA SKPD 3.2(Pengeluaran Pemb)
RKA SKPD(Ringkasan Anggaran)
JENIS DAN KELOMPOK BELANJA
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
19/33
JENIS DAN KELOMPOK BELANJA
KEPMENDAGRI 29/2002
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
PENYEMPURNAAN
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG & JASA
BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA PEMELIHARAAN *)
BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG & JASA
BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA PEMELIHARAAN *)
BELANJA MODAL
BELANJA BAGI HASIL & BANT KEU
BELANJA TIDAK TERSANGKA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG & JASA
BELANJA BUNGA
BELANJA SUBSIDI
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA TIDAK TERSANGKA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG & JASA
BELANJA MODAL
BUNGA
KEGIATAN
Jenis Belanja Pemeliharaan Menjadi KEGIATAN yang didanaiBELANJA LANGSUNG
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
20/33
BAGAN REKENING
(DRAFT PERMENDAGRI)
X
Pos
XX XX
Kode Fungsi
XX
Kode Organisasi
XX XX XX
Kelompok
Kode Program
Kode Kegiatan
Kode Rek. Jenis
XX XX
Kode Rek. Obyek
Kode Rek.Rincian Obyek
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
21/33
KODE REKENING POS
2
1 = PENDAPATAN
2 = BELANJA3 = PEMBIAYAAN4 = ASET5 = UTANG
6 = EKUITAS DANA
XX XX XX XX XX XX XX XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
22/33
KODE REKENING FUNGSI
2
01 = PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN
02 = KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 = EKONOMI04 = LINGKUNGAN HIDUP05 = PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 = KESEHATAN
07 = PARIWISATA DAN BUDAYA08 = PENDIDIKAN09 = PERLINDUNGAN SOSIAL
01 XX XX XX XX XX XX XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
23/33
KODE REKENING UNIT ORGANISASI
2 01 03
01 = DPRD DAN SETWAN
02 = KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH03 = SEKRETARIAT DAERAH04 = BAPPEDA05 = BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN06 = BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN07 = KPDE
XX XX XX XX XX XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
24/33
KODE REKENING KELOMPOK
2 01 03 2
1 = BELANJA TIDAK LANGSUNG
2 = BELANJA LANGSUNG
XX XX XX XX XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
25/33
KODE PROGRAM
2 01 03 1
01 = PROGRAM 1
02 = PROGRAM 203 = PROGRAM 304 = PROGRAM 405 = PROGRAM 5
01 XX XX XX XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
26/33
KODE KEGIATAN
2 01 03 1
01 = KEGIATAN A
02 = KEGIATAN B03 = KEGIATAN C04 = KEGIATAN D
01 01 XX XX XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
27/33
KODE REKENING JENIS
01 = BELANJA PEGAWAI
02 = BELANJA BARANG DAN JASA03 = BELANJA BUNGA04 = BELANJA SUBSIDI05 = BELANJA HIBAH
06 = BELANJA BANTUAN SOSIAL07 = BELANJA BAGI HASIL08 = BELANJA TIDAK TERDUGA09 = BELANJA MODAL
2 01 03 1 01 01 02 XX XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
28/33
KODE REKENING OBJEK
01 = BIAYA BAHAN/MATERIAL02 = BIAYA JASA PIHAK KETIGA03 = BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN04 = BIAYA SEWA05 = BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN
06 = BIAYA PAKAIAN KERJA LAPANGAN07 = BIAYA PERJALANAN DINAS
2 01 03 1 01 01 02 04 XX
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
29/33
KODE REKENING RINCIAN OBJEK
01 = BIAYA SEWA TEMPAT02 = BIAYA SEWA KENDARAAN/ALAT ANGKUTAN
03 = BIAYA SEWA PERLENGKAPAN04 = BIAYA SEWA PERALATAN
2 01 03 1 01 01 02 04 01
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
30/33
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD)
Kode Nama Formulir
RKA SKPDRingkasan Anggaran Pendapatan, Belanja danPembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1Rincian Anggaran Pendapatan Satuan KerjaPerangkat Daerah
RKA SKPD 2.1Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SatuanKerja Perangkat Daerah
RKA SKPD2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurutProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
RKA SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsungmenurut Program dan Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah
RKA SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
31/33
PERUBAHAN APBD
PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA:
PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM
APBD
KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN
ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS
BELANJA
KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN
TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN
DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN
PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3
BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
32/33
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD
UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN
MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD,
SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD.
PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGIKEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL.
DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI
ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN.
KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM
PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD.
-
8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD
33/33
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
1 Penyusunan RKPD s/d Maret
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Juni
3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni
4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD PPAS dgn DPRD Akhir Juni s/d Medio Juli
5 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d Mg IV Agustus
6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Mg I September
7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD Mg II - III September
8 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat Mg IV September
9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober
10 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Mg I IV November
11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/
dievaluasi
(3 hari)
12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)
13 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)
14 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember
JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH