mekanisme penyus. apbd

Upload: fareed88

Post on 05-Apr-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    1/33

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    2/33

    Anggaran Daerah Kota

    Salatiga merupakan

    Rencana Kerja Pemerintah

    Daerah yang diwujudkandalam bentuk uang (rupiah)

    selama periode waktutertentu (satu tahun).

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    3/33

    Fungsi APBN/APBD menurut

    PP 58/2005 :

    Fungsi otorisasi

    Fungsi Perencanaan

    Fungsi Pengawasan

    Fungsi Alokasi

    Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    4/33

    Prinsip-prinsip anggaran menurut

    World Bank (1998) :

    Komprehensif dan disiplin

    Fleksibilitas

    Terprediksi

    Dapat diperbandingkan

    Kejujuran Informasi

    Transparan dan akuntabilitas

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    5/33

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    6/33

    Tahap I :

    Penjaringan Aspirasi Masyarakat

    APBD harus mampu mengakomodir

    berbagai aspirasi dan kebutuhan

    masyarakat dlm Rencana Kerjayang disusun oleh Pemerintah

    Daerah.

    Penjaringan Aspirasi juga dilakukanoleh Pemda melalui Mekanisme

    Musrenbang.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    7/33

    Tahap II :

    Penyusunan RKPD dan Renja SKPD

    RKPD merupakan penjabaran

    RPJMD dengan menggunakanRenja SKPD utk jangka waktu 1

    tahun yang mengacu pada

    Rencana Kerja Pemerintah.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    8/33

    Tahap III :

    Penentuan Kebijakan Umum APBD

    Kebijakan Umum APBD dirumuskan

    agar dapat memberikan gambaranyang jelas bagi Pemerintah Daerah

    tentang apa saja lingkup dan target

    yang akan dicapai di tahunanggaran mendatang.

    lanj

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    9/33

    Dalam Penyusunan KUA, Pemda

    perlu mempertimbangkan :

    a. Pokok-pokok Pikiran Dewan ;

    b. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) ;

    c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

    d. Hasil evaluasi kinerja periodesebelumnya ; dan

    e. Arahan/Mandat dari PemerintahPusat.

    lanj.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    10/33

    Sumber Data/Informasi diatas harus

    dianalisis sehingga dapat diketahui :

    a. Gambaran dan Garis Besar kebutuhan

    masyarakat (constituent);

    b. Kondisi keuangan dan ekonomi daerah;c. Aktivitas utama yang harus dilakukan

    (core bussiness activity);

    d. Isu strategis dan permasalahan yang

    harus dipecahkan ;

    e. Prediksi/trend faktor terkait.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    11/33

    Tahap IV :

    Penentuan Prioritas dan Plafon

    Anggaran Sementara

    Penyusunan PPAS APBD

    disusun berdasarkan KU-APBD

    yang telah disepakati antara

    Pemerintah Daerah bersama

    DPRD.

    lanj..

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    12/33

    Pembahasan PPAS dilaksanakan

    dengan langkah-langkah sebagai

    berikut :

    Menentukan skala prioritas dalam

    urusan wajib dan urusan pilihan; Menentukan urutan program dalam

    masing-masing urusan;

    Menyusun plafon anggaransementara untuk masing-masing

    program.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    13/33

    Tahap V :

    Penyusunan Rencana Kerja dan

    Anggaran (RKA-SKPD)

    RKA-SKPD disusun dengan

    menggunakan pendekatan (1)kerangka pengeluaran jangka

    menengah daerah; (2) penganggaran

    terpadu; dan (3) penganggaranberdasarkan prestasi kerja.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    14/33

    RKA-SKPD harus memuat rencana

    pendapatan, belanja untuk masing-

    masing program dan kegiatan

    menurut fungsi untuk tahun yangdirencanakan, dirinci sampai dgn

    rincian obyek pendapatan, belanja,

    dan pembiayaan, serta prakiraanmaju utk tahun berikutnya.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    15/33

    Tahap VI :

    Penyusunan RAPBD

    1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala

    SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola

    Keuangan Daerah (PPKD).

    2. PPKD kemudian menyusun RancanganPeraturan Daerah tentang APBD berikut

    dokumen pendukung berdasarkan RKA-

    SKPD yang ditelaah oleh Tim Anggaran

    Pemerintah Daerah.3. Pra RAPBD ini selanjutnya disampaikan dan

    dibahas dengan Panitia Anggaran DPRD.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    16/33

    Tahap VII :

    Pembahasan RAPBD

    Pembahasan RAPBD lebih

    menitikberatkan pada kesesuaian

    antara KU-APBD serta Prioritas danPlafon Anggaran Sementara dengan

    Program dan Kegiatan yang

    diusulkan dalam Rancangan

    Peraturan Daerah tentang APBD.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    17/33

    Tahap VIII :

    Penetapan APBD

    Persetujuan atas Rancangan APBD

    yang diajukan Pemerintah Daerah

    kepada DPRD akan ditetapkan dalambentuk Peraturan Daerah (Perda)

    tentang Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah (APBD) yang akan

    menjadi dokumen daerah.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    18/33

    ALUR PENGERJAAN RKA SKPD

    RKA SKPD 2.2.1(Rincian Belanja LS)

    RKA SKPD 1

    (Pendapatan)

    RKA SKPD 2.1

    (Belanja TL)

    RKA SKPD 2.2(Rekap Belanja LS)

    RKA SKPD 3.1

    (Penerimaan Pemb)

    RKA SKPD 3.2(Pengeluaran Pemb)

    RKA SKPD(Ringkasan Anggaran)

    JENIS DAN KELOMPOK BELANJA

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    19/33

    JENIS DAN KELOMPOK BELANJA

    KEPMENDAGRI 29/2002

    BELANJA ADMINISTRASI UMUM

    PENYEMPURNAAN

    BELANJA PEGAWAI

    BELANJA BARANG & JASA

    BELANJA PERJALANAN DINAS

    BELANJA PEMELIHARAAN *)

    BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN

    BELANJA PEGAWAI

    BELANJA BARANG & JASA

    BELANJA PERJALANAN DINAS

    BELANJA PEMELIHARAAN *)

    BELANJA MODAL

    BELANJA BAGI HASIL & BANT KEU

    BELANJA TIDAK TERSANGKA

    BELANJA TIDAK LANGSUNG

    BELANJA PEGAWAI

    BELANJA BARANG & JASA

    BELANJA BUNGA

    BELANJA SUBSIDI

    BELANJA HIBAH

    BELANJA BANTUAN SOSIAL

    BELANJA BAGI HASIL

    BELANJA TIDAK TERSANGKA

    BELANJA LANGSUNG

    BELANJA PEGAWAI

    BELANJA BARANG & JASA

    BELANJA MODAL

    BUNGA

    KEGIATAN

    Jenis Belanja Pemeliharaan Menjadi KEGIATAN yang didanaiBELANJA LANGSUNG

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    20/33

    BAGAN REKENING

    (DRAFT PERMENDAGRI)

    X

    Pos

    XX XX

    Kode Fungsi

    XX

    Kode Organisasi

    XX XX XX

    Kelompok

    Kode Program

    Kode Kegiatan

    Kode Rek. Jenis

    XX XX

    Kode Rek. Obyek

    Kode Rek.Rincian Obyek

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    21/33

    KODE REKENING POS

    2

    1 = PENDAPATAN

    2 = BELANJA3 = PEMBIAYAAN4 = ASET5 = UTANG

    6 = EKUITAS DANA

    XX XX XX XX XX XX XX XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    22/33

    KODE REKENING FUNGSI

    2

    01 = PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN

    02 = KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 = EKONOMI04 = LINGKUNGAN HIDUP05 = PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 = KESEHATAN

    07 = PARIWISATA DAN BUDAYA08 = PENDIDIKAN09 = PERLINDUNGAN SOSIAL

    01 XX XX XX XX XX XX XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    23/33

    KODE REKENING UNIT ORGANISASI

    2 01 03

    01 = DPRD DAN SETWAN

    02 = KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH03 = SEKRETARIAT DAERAH04 = BAPPEDA05 = BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN06 = BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN07 = KPDE

    XX XX XX XX XX XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    24/33

    KODE REKENING KELOMPOK

    2 01 03 2

    1 = BELANJA TIDAK LANGSUNG

    2 = BELANJA LANGSUNG

    XX XX XX XX XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    25/33

    KODE PROGRAM

    2 01 03 1

    01 = PROGRAM 1

    02 = PROGRAM 203 = PROGRAM 304 = PROGRAM 405 = PROGRAM 5

    01 XX XX XX XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    26/33

    KODE KEGIATAN

    2 01 03 1

    01 = KEGIATAN A

    02 = KEGIATAN B03 = KEGIATAN C04 = KEGIATAN D

    01 01 XX XX XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    27/33

    KODE REKENING JENIS

    01 = BELANJA PEGAWAI

    02 = BELANJA BARANG DAN JASA03 = BELANJA BUNGA04 = BELANJA SUBSIDI05 = BELANJA HIBAH

    06 = BELANJA BANTUAN SOSIAL07 = BELANJA BAGI HASIL08 = BELANJA TIDAK TERDUGA09 = BELANJA MODAL

    2 01 03 1 01 01 02 XX XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    28/33

    KODE REKENING OBJEK

    01 = BIAYA BAHAN/MATERIAL02 = BIAYA JASA PIHAK KETIGA03 = BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN04 = BIAYA SEWA05 = BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

    06 = BIAYA PAKAIAN KERJA LAPANGAN07 = BIAYA PERJALANAN DINAS

    2 01 03 1 01 01 02 04 XX

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    29/33

    KODE REKENING RINCIAN OBJEK

    01 = BIAYA SEWA TEMPAT02 = BIAYA SEWA KENDARAAN/ALAT ANGKUTAN

    03 = BIAYA SEWA PERLENGKAPAN04 = BIAYA SEWA PERALATAN

    2 01 03 1 01 01 02 04 01

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    30/33

    Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD)

    Kode Nama Formulir

    RKA SKPDRingkasan Anggaran Pendapatan, Belanja danPembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    RKA SKPD 1Rincian Anggaran Pendapatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

    RKA SKPD 2.1Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SatuanKerja Perangkat Daerah

    RKA SKPD2.2.1

    Rincian Anggaran Belanja Langsung menurutProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

    Daerah

    RKA SKPD 2.2

    Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsungmenurut Program dan Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

    RKA SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

    RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    31/33

    PERUBAHAN APBD

    PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA:

    PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM

    APBD

    KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN

    ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS

    BELANJA

    KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN

    TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN

    DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN

    PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3

    BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    32/33

    PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

    DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD

    UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN

    MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD,

    SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD.

    PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGIKEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL.

    DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI

    ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD

    SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN.

    KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM

    PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD.

  • 8/2/2019 Mekanisme Penyus. APBD

    33/33

    NO JENIS KEGIATAN WAKTU

    1 Penyusunan RKPD s/d Maret

    2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Juni

    3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni

    4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD PPAS dgn DPRD Akhir Juni s/d Medio Juli

    5 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d Mg IV Agustus

    6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Mg I September

    7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD Mg II - III September

    8 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat Mg IV September

    9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober

    10 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Mg I IV November

    11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/

    dievaluasi

    (3 hari)

    12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)

    13 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)

    14 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember

    JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH