matrikulasi 3

27
1 Oleh Prof. DR. Drs. H. I NYOMAN SUMARYADI, M.Si; Guru Besar IPDN Rektor IPDN 06/11/2022 1 Disampaikan pada Matrikulasi / Kuliah Perdana Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana IPDN, Jumat 26 April 2013

Upload: pumdatin

Post on 14-Jun-2015

695 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Matrikulasi 3

04/13/2023 1

1

Oleh

Prof. DR. Drs. H. I NYOMAN SUMARYADI, M.Si;

Guru Besar IPDN

Rektor IPDN

Disampaikan pada Matrikulasi / Kuliah Perdana Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana IPDN, Jumat 26 April 2013

Page 2: Matrikulasi 3

Materi Prof. Dr. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si 22

BIODATA SINGKAT

Nama : Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.SiTempat/tgl.Lahir : Melaya, Bali, 25 Desember 1950NIP : 19501225.197503.1.001Pangkat/gol : Pembina Utama (IV/e)Pendidikan : S3 – Bku Ilmu Pemerintahan

Universitas Padjajaran Bandung

Page 3: Matrikulasi 3

3Materi Prof. Dr. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si 3

3

Jabatan : 1. Guru Besar Tetap IPDN 2. Diberikan Tugas Tambahan sebagai Rektor IPDN

Alamat : Komplek IPDN Jatinangor No. A-1Riwayat Jabatan : 1. Staf Pada Pemda Kab. Kupang-NTT

Tahun 1975 2. Eselon IV Depdagri Tahun 1987 3. Eselon III Depdagri Tahun 1995 4. Eselon II Depdagri Dan STPDN

Tahun 2000 5. Eselon I IPDN-Depdagri Tahun 2006

Telephon : (022) 7797878

Page 4: Matrikulasi 3

04/13/2023 4

1

Pandangan atau opini pemerintah dan mahasiswa pembelajaran akan pemerintahan pada umumnya banyak dipengaruhi oleh pikiran dan pandangan dari para ahli sejarah pemerintahan dan praktek pemerintahan zaman penjajahan Belanda, misalnya bahwa “kepentingan negara harus diletakan di atas kepentingan pribadi atau golongan” disisi lain secara empiris kita mengetahui bahwa di dalam proses hukum di Indonesia “adat istiadat merupakan bagian dari hukum Republik yang merdeka”.

Page 5: Matrikulasi 3

04/13/2023 5

2

Terkait dengan itu, perkembangan dalam praktek “adanya keharusan

untuk menghormati serta mengahargai hak tanah milik pribumi/milik adat”

selanjutnya dalam hukum adat pada umumnya hukuman lebih diartikan

sebagai : “suatu penyesuaian” proses dimana terdapat keseimbangan atas

suatu keadaan atau kondisi yang baru telah terwujud.

Page 6: Matrikulasi 3

04/13/2023 6

3

Hakikat manusia itu dilahirkan bebas, merdeka, dan mempunyai kedudukan yang sederajat antara yang satu dengan yang lain. Mereka secara individu dapat terikat pada suatu masyarakat apabila secara kehendak pribadinya bergabung dalam masyarakat tertentu yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan damai bagi kehidupannya. Dan semua tindakan-tindakan di dalamnya didasarkan pada kehendak dari para anggota-anggota masyarakat itu sendiri.

Page 7: Matrikulasi 3

04/13/2023 7

Karena dia telah membentuk masyarakat maka dia secara sadar melepaskan kebebasan dan kekuasaan

yang dimilikinya tersebut kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan, yang dilaksanakan oleh suatu badan yang menjadi perwakilan dari masyarakat, sebagai

suatu institusi politik yang menjalankan fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur

warganya.

Page 8: Matrikulasi 3

04/13/2023 8

5

Dalam hubungan ini, para ahli berpendapat (ada 2 pendapat) :1. Manusia yang bebas dan sederajat

bertemu untuk selanjutnya bersama-sama membentuk suatu pemerintahan.

2. Sejak dilahirkan manusia bernaung di dalam satu pemerintahan tertentu dan tunduk dalam aturan-aturan yang berlaku pada pemerintahan tersebut, serta tidak mempunyai kebebasan untuk membentuk suatu pemerintahan yang mandiri.

Page 9: Matrikulasi 3

04/13/2023 9

1. Negara dan pemerintahan itu sendiri dapat diidentikkan sebagai suatu keluarga, dimana ayah adalah kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk melindungi serta menjaga anggota-anggota keluarganya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak menundukkan diri kepada kepala keluarga dan menjalankan semua perintah dan peraturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga.

2. Kewenangan yang dimiliki suatu Negara atas rakyatnya didasarkan pada penyerahan dari seorang individu kepada Negara atas kekuasaan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dari individu yang bersangkutan.

Kesimpulan :

Page 10: Matrikulasi 3

04/13/2023 10

Untuk dapat berada dalam barisan kader pimpinan bangsa dan birokrasi yang handal dan terpercaya terdapat persyaratan minimal yang harus dipenuhi yaitu Kompetensi kepemimpinan aparatur dan Kemampuan profesional, yang meliputi “knowledge, technical know how, managerial know how”.Persyaratan minimal tersebut harus didukung pula oleh :a. Konsistensi perilaku berupa komitmen dan kemampuan

menterjemahkan falsafah hidup negara bangsa menjadi sikap hidup dan cara hidup individual serta kebijakan-kebijakan institusional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa, bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Page 11: Matrikulasi 3

04/13/2023 11

b. Memiliki kompetensi dan komitmen perjuangan yang tinggi dalam mengemban amanat pemerintahan secara konsisten, efisien, arief, dan efektif dengan berlandaskan pada kompetensi dasar dengan etos kerja profesional dan kepemimpinan yang etis visioner.

c. Mempersiapkan aparatur yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, cerdas, kreatif, inovatif dan profesional, generalis dengan kemampuan konseptual.

d. Pemahaman dan penguasaan mengenai berbagai indikator, teori, paradigma serta falsafah dan agama, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi kompetensi (karakter dan kemampuan profesional) kepemimpinan yang di butuhkan.

e. Birokrasi memelihara terus “learning spirit” dengan didasari motivasi pengabdian bagi kemajuan masyarakat bangsa negara dan tanah air yang tengah menghadapi berbagai tantangan lokal, regional, nasional dan bahkan internasional serta global dengan paradigma, strategi, sistem pengelolaan, kompetensi kepemimpinan, keahlian, ketrampilan, diserasikan/baru/maju berstandar nasional/internasional.

Page 12: Matrikulasi 3

04/13/2023 12

f. Birokrasi harus menerapkan prinsip-prinsip good governance yang bersifat universal seperti ; supremasi dan tegaknya hukum, profesionalitas, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan, berbangsa dan bernegara perlu ditambahkan Prinsip-prinsip peningkatan dayaguna, hasil guna, Desentralisasi, Daya saing, Pemberlakukan sistem Checks and balances, Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan Demokratis.

g. Memahami dan penerapan budaya kerja yang meputi integritas, kualitas, produktivitas, nhlai-nilai murni, budi bahasa, dispIn kerja, dengan kesetiaan pada organisasi, kepemimpinan dan keteladanan penghayatan nilai-nilai agama dan hekerja sebagai ibadah.  

Page 13: Matrikulasi 3

04/13/2023 13

D. Pemantapan Pemahaman Tentang Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Demokrasi

Birokrasi harus memahami benar bahwa desentraliasi yang berisikan pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom bukan saja merupakan wujud nyata dan otonomi daerah, melainkan juga merupakan responsive terhadap tuntutan demokratisasi dan globalisasi.Dan aspek ilmu pemerintahan yang masih perlu kita analisis adalah seberapa jauh kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan secara arief dan efektif dalam pengelolaan pelayanan dan kebijakan oleh para penyelenggara pemerintahan nasional dan para penyelenggara pemerintahan daerah agar terjadi peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan agar pengelolaan kebijakan dapat lebih partisipatif dan akurat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat diseluruh nusantara.

Page 14: Matrikulasi 3

04/13/2023 14

Ndraha, (2003 : 176) Daerah melaksanakan otonomi daerah menjadi daerah otonom, jika daerah itu telah secara nyata menjadi :a. Satuan masyarakat hukum,b. Satuan ekonomi publik,c. Unit Iingkungan budaya,d. Satuan ruang yang hidup (kebersamaan),e. Subsistem politik nasional.Birokrasi perlu memahami bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik dalam penyelenggaraan negara yang disertai semangat dan nilai-nilai peradaban yang luhur. Tercapainya efektivitas birokrasi untuk tercapainya tujuan otonomi daerah (Grindle, 1980 :21) tergantung dan faktor yang mempengaruhi:a. Isi kebijakan,b. Kontek pelaksanaan,c. Kondisi Iingkungan,d. Hubungan inter organisasi,e. Dukungan sumberdaya, danf. Karakteristik pelaksanaan kebijakan (Chlema&Rondinelli 1983 : 28).

Page 15: Matrikulasi 3

04/13/2023 15

Sudut bidang kajian pemerintahan demokrasi adalah proses menuju kearifan (wisdom) yang termanifestasikan dalam perumusan kebijakan pemerintahan (policy); pengawasan pelaksanaannya dan pertanggung jawaban kinerja pemberian pelayanan.Desentralisasi sebagai perwujudan nyata pelaksanaan ofonomi dilandasi dengan pelimoahan kewenangan yang iuas, nyata pada kabupaten/kota, sebagai pilihan terbaik dalam sistem penyeienggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, karena menjanjikan terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang demokratis dan jarak berbagai pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan bertambah dekat.

Page 16: Matrikulasi 3

04/13/2023 16

Keberhasilan birokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di ukur dan kompetensi dalam pengelolaan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan kebijakan dalam berbagai jenis, lingkup, proses, dan stratanya ; menyangkut ketepatan strategi, program, kebijakan dan kepastian hukum ; kecanggihan sistem manajemen yang dikembangkan ; serta kearifan dan efektivitas pelaksanaannya, sehingga outputnya adalah keadilan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pengelolaan kebijakan yang tepat memerlukan pemahaman tentang sistem, struktur dan prosedur dalam proses sistem politik yang berlaku, didasari teori yang teruji validitasnya, data dan informasi yang akurat mengenai permasalahan dan Iingkup tugas para birokrat dilandaskan pada nilai-nilai peradaban, etika, moralitas dan integritas melekat sebagai perilaku penyelenggara negara.

Page 17: Matrikulasi 3

17

2

Agar Indonesia berpotensi menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang berkualitas, bangsa yang makmur, bangsa yang berkebudayaan tinggi, bangsa yang berkedudukan terhormat, bangsa yang dihormati dalam kehidupan bangsa-bangsa dan pergaulan antar bangsa maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh birokrasi adalah Komitmen, Pengetahuan, Keahlian serta Keterampilan dalam mewujudkan nilai-nilai peradaban dalam pembukaan UUD 1945 dalam sikap hidup dan cara hidup individual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dijadikan panduan dalam penentuan, pelaksanaan dan penilaian kinerja berbagai kebijakan institusional yang dikembangkan secara konsisten dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan dalam rnenghadapi berbagai tantangan pembangunan bangsa.

04/13/2023

Page 18: Matrikulasi 3

04/13/2023 18

E. Pembangunan/Pendidikan Karakter

Karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu; Sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu, dorland’s pocket decdical dictionary (1968:126), dalam membangun sumber daya bangsa berkarakter kuat dan cerdas, (2009:7) di dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kepemimpinan seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap, Dali yulo (1982:29) dalam aplit sda. Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, ahlak atau budi pekerti yang nampak. Kepribadian khusus yag membedakan dengan individu lain (yang melekat pada seseorang individu) sesuai strata sosial masing-masing.

Page 19: Matrikulasi 3

04/13/2023 19

Mahasiswa pembelajar ilmu pemerintahan merupakan agen yang engsangat strategis dalam membangun aparatur pemerintah yang berkarakter. Artinya mahasiswa yang berkarakter berarti ia memiliki kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis dan moral seperti sifat kejujuran, amanah, keteladanan, dan ataupun sifat-sifat lain yang harus melekat pada diri mahasiswa.Mahasiswa yang berkarakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan menyerap nilai-nilai kognitif, afektif, psikomotorik, melainkan mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam arti amal ilmiah dan ilmu amaliah dalam arti luas.

Page 20: Matrikulasi 3

1

2

3

4

5

6

F. Pentingnya Pembangunan KarakterProf. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd pada inti pokoknya

mengemukakan bahwa krisis multi dimensi yang berubah menjadi krisis moral dan jati diri yang sedang melanda bangsa indonesia saat ini, dan mengusulkan pendidikan berkarakter untuk mencegah perilaku korupsi, praktek politik yang tidak bermoral, bisnis yang culas, penegakan hukum yang tidak adil, perilaku intoleran, dan perilaku negatif lainnya.Bung Karno dalam amanatnya kepada para olahragawan di “Sasana Gembira” Bandung pada tanggal 9 April 1961 antara lain mengemukakan tentang pembinaan “dedication of life” para olahragawan dan pembina olahraga, agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat, sesuai kerangka segi-segi cita-cita bangsa kita termasuk dalam “nation and caracter building” Indonesia. Allen G white dalam Sarumpaet (2001:2,12) mengemukakan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia.

Page 21: Matrikulasi 3

04/13/2023 21

Pendidikan karakter menempa individu untuk menjadi semakin sempurna artinya bahwa seluruh potensi yang ada secara internal masing-masing individu berkembang secara penuh sehingga membuat individu tersebut semakin manusiawi. Dengan demikian akan mampu berelasi dan berinterelasi dengan baik tanpa harus kehilangan kebebasan dan hak asasinya.

Kesimpulannya bahwa individu tersebut : Mampu membuat keputusan dan tindakan yang bertanggung

jawab; Tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan; Tidak mudah terbawa oleh arus-arus negatif lingkungannya;

G. Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran

Page 22: Matrikulasi 3

04/13/2023 22

Pendidikan karakter dalam pembelajaran : Mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang

salah; Menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik; Mampu merasakan nilai yang baik dan mau melakukannya.

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd menjelaskan bahwa : Pendidikan karakter merupakan sebuah proses panjang,

bahkan seumur hidup, maka hasil proses tersebut belum dapat dirasakan saat itu juga, seperti membalikkan telapak tangan. Usaha tersebut melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan (dikeluarga, sekolah, dan masyarakat);

Pendidikan karakter memerlukan kontinuitas dalam perbuatan, artinya untuk membentuk peserta didik yang berkarakter baik diperlukan upaya secara berkelanjutan/konsisten.

Page 23: Matrikulasi 3

04/13/2023 23

Indikator untuk pendidikan karakter yang baik dapat tercapai dengan konsistensi tinggi : Aqidahnya bersih Ibadahnya benar Wawasannya luas (berkompeten) Tertata segala urusan (tertib dalam penjadwalan,

administrasi/dokumentasi) Efisien dalam memanfaatkan waktu Kuat Jasmaninya Bermanfaat bagi orang lain

Page 24: Matrikulasi 3

04/13/2023 24

Lebih jauh dikemukakan bahwa ibadah yang benar dapat menciptakan ketenangan hidup, sedangkan kunci ketenangan hidup terletak pada beberapa hal, antara lain : Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan jatuh ke tangan

orang lain, maka hatiku menjadi tenang; Aku tahu bahwa tugasku tidak akan dikerjakan orang

lain, maka aku sibukkan diriku dengannya. Aku tahu bahwa Allah selalu melihatku, maka aku malu

jika aku menjatuhkan diriku dalam dosa. Aku tahu bahwa ajal itu pasti datang, maka aku selalu

bersiap-siap menantinya.

Page 25: Matrikulasi 3

04/13/2023 25

H. Kompetensi Dasar Aparatur PemerintahanSebagai pimpinan/aparatur pemerintahan yang handal dan terpercaya, syarat minimalnya adalah :

1. Kompetensi kepemimpinan aparatur

2. Kemampuan profesional : Knowledge Technical know how Managerial know how

3. Konsistensi perilaku berupa :Komitmen, danKemampuan menterjemahkan falsafah hidup negara dan

bangsa, menjadi falsafah hidup individual, serta Kebijakan-kebijakan institusionalUntuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa,

bernegara berdasarkan UUD 1945

Page 26: Matrikulasi 3

04/13/2023 26

I. Antisipasinya (Penutup)

1. Aparatur negara/pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), masyarakat dan dunia usaha memiliki komitmen dalam penegakkan nilai-nilai demokrasi, konsistensi, dan hukum, serta mempunyai kompetensi yang memadai.

2. Sikap dan sifat rasional, interaktif, komunikatif, dan responsif, serta transparansi, dengan tanggung jawab yang tinggi.

3. Karya nyata dan kinerja menyangkut ketepatan strategi, program, kebijakan, dan kepastian hukum, manajemen, serta kearifan dan efektifitas pelaksanaannya.

4. Pengelolaan kebijakan yang tepat memerlukan pemahaman tentang sistem, struktur, kultur, dan prosedur dari proses ekonomi politik yang berlaku, bangunan dasar teori yang teruji validitasnya, data-data informasi yang akurat menguasai permasalahan dan lingkup tugas dari institusi masing-masing.

Page 27: Matrikulasi 3

27

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH