LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :23 TAHUN 2013

TANGGAL ; 24 Mei 2013

TENTANG : PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG

MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DALAM PENYELENGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

No TAHAPAN KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN INSTANSI PENANGGUNG

JAWAB INSTANSI PELAKSANA

1 2 3 4 5 6

I PRA BENCANA

1 Tidak Terjadi

Bencana

1 Perencanaan

penanggulangan

bencana;

a Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bandung

b Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana

(RAD PB) c Fasilitasi Forum PRB

d Penyusunan rencana kontijensi

e Penyusunan rencana operasi kedaruratan (dipindahkan ke Kedaruratan)

f Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD

g Melakukan penelitian dan riset kebencanaan

BPBD

SETDA, BAPPEDA

Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana

(koordinasi, fasilitasi,pemantauan dan evaluasi) BPBD SETDA, BAPPEDA

Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana BPBD SETDA, ,BAPPEDA

Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan

dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan

lebih lanjut

Asisten Ekonomi Kesejahteraan Rakyat

BAPPEDA, BPBD, Dinas

SDAPE,Dinas Pertasih,

Dinas Bina Marga, Dinas

Perhubungan Dinas

Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata dan pemangku kepentingan

Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM,

Kajian / analisis bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup

penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan

lebih lanjut

Asisten Ekonomi Kesejahteraan Rakyat

BAPPEDA, BPBD, Dinas

SDAPE, Dinas Pertasih,

Dinas BM dan Dinas

Koperasi UKM, Perindag,

Dinas Pertanian,

Kehutanan dan

Perkebunan, BPLH,

BPMP

a. Penyusunan Database dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana

b. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan

Lingkungan, serta Infrastruktur

c. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana

BPBD

Bappeda, Pertasih,

Disdukcaasip,Bina

marga,

Distanbunhut,

SDAPE, Bag.

Koordianasi sosial,

Bag Perekonomian

a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : 1) Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family

kit , kid ware , dll 2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda

pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando,

genset. 3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit

/komando, mobil tanki air, truk. b Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan

dan barang aset milik Negara dan Daerah. c Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja

bidang bantuan dan jaminan sosial

Dinas Sosial

BPBD

Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi

bangunan aman

Dinas Pertasih

BPBD , BAPPEDA dan BPMP

Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana

BKPP

Bagian Organisasi, BPBD

Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan

bencana kepada pemangku kepentingan

BKPPP

Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas

Koperasi UKM, Perindag, Bulog a Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana

b Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana

c Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

BAPPEDA, BPBD,

Kantor KesbangPol,

POLRI, Perguruan

Tinggi, pemangku

kepentingan. Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan BPBD, DISPOPAR dan BPN

Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

BPBD

Menyusun HOPE (Hospital Plann Emergency) / HDP (Hospital Dissaster Plan)

RS Majalaya, Soreang, Cicalengka

Dinas Kesehatan, BPBD

dan pemangku

kepentingan lainnya, Dinas

Sosial a Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan

bencana b Pengelolaan arsip penanggulangan bencana

BAPAPSI

Seluruh SKPD

2 Pengurangan

resiko bencana;

a Menyusun Peta Resiko Bencana

b Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana c Pengembangan

Desa Tangguh Bencana

BPBD

Bapapsi, BAPPEDA, Dinas

Sosial, Dinas Kesehatan,

Dinas Pertasih, Dinas

Bina Marga, Dinas SDAPE

Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian

BPBD Dinas Pertasih, Dinas Sosial

Penyusunan Standar Bangunan Aman Bencana

Dinas Pertasih BPBD

Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

BPBD, Kecamatan

Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit

RSUD Soreang, Majalaya dan Cicalengka

Dinas Kesehatan, BPBD, Kecamatan dan pemangku kepentingan

Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan ekonomi, dan

permukiman Rawan Bencana(industri, perdagangan dan lain-lain). (dirinci perurusan)

Diskop UKM Perindag SETDA, Satpol PP, BPBD, POLRI, TNI, PMI, Disnaker dan pemangku kepentingan

Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana

Satpol PP

BPBD, Dinas Pertasih, SDAPE, Bina Marga, Dinas Perhubungan dan Kesbangpol, Bapabsi

PRB pada kawasan hutan dan Perkebunan :

a . Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap

masyarakat b Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan

untuk mengurangi resiko bencana

c Melakukan reboisasi.

Dinas Pertanian Kehutanan dan

Perkebunan

BPBD, BPN,

Dinas SDAPE

dan pemangku

kepentingan

Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana

Dinas Peternakan dan Perikanan

BPBD, BAPPEDA, BPLH dan Kecamatan

3 Pencegahan a Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)

b Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana

BPBD

SKPD, SAR,

ORARI/RAPI,

Kecamatan dan

pemangku kepentingan

a Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan

bencana c Konservasi sumberdaya air

d Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir

Dinas Pertasih dan SDAPE

BPBD, Satpol PP, BPN,

pemangku kepentingan

lainnya dan Kecamatan

a Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana

b Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana

BKPPP

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, Diskop UKM Perindag.

a Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian

dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) c Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Strategis

yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan d Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan

preventif.

f Pengendalian konservasi Sumber Daya Alam

e Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan

lapisan ozon dan Program Langit Biru

BPLH

BPBD, Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, Dinas BM, Dinas Koperasi UKM Perindag, BAPPEDA, BAPAPSI, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Satpol PP, BPMP, dan Kecamatan.

a Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

BPBD, Kecamatan dan

pemangku

kepentingan lainnya,

Pemasangan rambu-rambu rawan bencana

BPBD

Dinas Pertasih, SDAPE, Dishub

Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana

Dinas Peternakan dan Perikanan

BPBD, Kecamatan dan pemangku kepentingan

4 Pemaduan dalam

perencanaan

pembangunan

Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab

atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan BKPPP

BPBD, BAPPEDA, Bagian

Koordinasi Perekonomian,

BULOG

Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/lembaga terkait penanggulangan bencana

BPBD

SKPD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal terkait dan pemangku kepentingan

Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan

BAPPEDA

SKPD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal,dan Pemangku kepentingan vertikal terkait

Koordinasi antar SKPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis

pengurangan resiko bencana

BAPPEDA

SKPD , INSTANSI

PENANGGUNG JAWAB

vertikal terkait dan

pemangku kepentingan 5 Penyiapan dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana umum

Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Linmas untuk

penanggulangan bencana

Satpol PP

BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, KesbangPol

Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi resiko bencana

Dinas Pertasih

BPBD, Dinas Bina Marga

dan Kecamatan

Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di

daerah rawan bencana

BPBD

Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, DINAS Bina Marga,Bapabsi, Dinas Perhubungan, Kecamatan

a Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat

b Koordinasi kesiapan armada Ambulance

Dinas Kesehatan

TNI/POLRI, RSUD,

PMI, BPBD,

Kecamatan

Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan Kebutuhan Bencana (disatukan dalam point ) halaman 2

Dinas Sosial BPBD dan DPPK

Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan

Dinas Pertanian Kehutanan danPerkebunan

BPBD, BPLH, dan

Kecamatan

6 Persyaratan

analisis

resiko

bencana

Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial BPBD

SKPD,

Kecamatan dan

pemangku

kepentingan.

Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi

7 Pelaksanaan dan

penegakan rencana

tata ruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana BAPPEDA

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, Dinas Pertasih, BPBD, SKPD, Kecamatan

Koordinasi Penegakan Perda RTRW

Satpol PP

BPMP, Dinas Pertasih, Kecamatan

8 Pelaksanaan dan

penegakan

ketentuan

pendirian

bangunan

Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan

Rawan Bencana

BPBD

Dinas SDAPE, SKPD dan

Kecamatan

Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman

Satpol PP

BPBD, Dinas

Pertasih dan

pemangku

kepentingan

lainnya.

9 Persyaratan

standar teknis

Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana BPBD Bagian Organisasi, Bag. Hukum

penanggulangan

bencana

Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BPBD, DSPOPAR

Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana Dinas Sosial Dinas Kesehatan, RSUD,

BPBD, BKBPP

Penyusunan Pedoman SOP buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar Dinas Sosial

BPBD, BKPPP

Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan

BPBD, Dinas Pertasih, Perhutani,

Penyusunan standar teknis SAR BPBD TNI/POLRI, BASARNAS

No TAHAPAN KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN INSTANSI PENANGGUNG

JAWAB

INSTA NSI PELAKSANA

1 2 3 4 5 6

10 Pendidikan dan

pelatihan Penugasan PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

BPBD BKPP

Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha BPBD

Kecamatan

Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana BPBD SKPD

Pelatihan penanganan psikososial korban bencana

Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana

Dinas Sosial

BPBD, Dinas Kesehatan , RSUD,

BKBPP

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam

penanggulangan bencana

Dinas Kesehatan

BPBD

Melakukan pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar- dasar

penanggulangan bencana di kawasan hutan

Dinas Pertanian Hutbun

BPBD, Perhutani

Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

BPBD

a Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana

b Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga

bencana d Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi,

penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial

e Pembinaan dan penyegaran Relawan (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi,

rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)

BPBD

POLRI, TNI, BASARNAS,

Satpol PP dan Linmas Dinas

Kesehatan, Dinas Sosial

Pelatihan SAR

BPBD

Satpol PP Kesbang Pol,

Kepolisian, TNI, BASARNAS

Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana

Satpol PP

BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan

2 Potensi

Terjadi

Bencana

1 Kesiapsiagaan a Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana

b Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang

tanggap darurat

BPBD

SKPD teknis terkait kebencanaan, TNI, Polri dan Pemangku Kepentingan

a Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

b Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana

c Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d ( dipindahkan ke Kedaruratan Logistik)

e Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

f Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

g Memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan

pemenuhan kebutuhan dasar

BPBD

Dinas Binamarga, Dinas Pertasih, SDAPE, Dinas Sosial, Bapabsi

Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan BPBD Dinas Sosial, PMI,

Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman

bencana DInas Sosial

BPBD, Dinas Kesehatan

Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah Bag.Pengelolaan Aset SETDA

BPBD, Satpol PP

Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

BPBD,Dinas Pertasih, Dinas Sosial

dan Kecamatan (INSTANSI

PENANGGUNG JAWAB Vertikal)

a Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring

bahaya b Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit

RSUDA Soreang, MaJalaya, Cicalengka

INSTANSI PENANGGUNG

JAWAB Vertikal, Dinas

Sosial, BPBD, Dinas

Kesehatan, Kecamatan, dan

Pemangku kepentingan

a Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku

kepentingan b Menyiapkan lumbung pangan

BKPPP

Dinas Sosial, BPBD,Dinas

Pertanian Hutbun, BULOG,

Dinas Koperasi UKM

Perindagkop,

Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai

sekolah penampung

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

BAPPEDA, BPBD, Satpol PP,

POLRI,SAR, Perguruan Tinggi dan

Kecamatan

a Menyiapkan jalur evakuasi

b Menyiapkan jalan untuk evakuasi

c Menyiapkan barak pengungsi

d Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk penanggulangan bencana

BPBD

Dinas Bina M arga, Dinas Sosial,

Dinas Perhubungan, Kecamatan

a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar b Fasilitasi Kebutuhan Sarana prasarana shelter

Dinas Sosial

BAPPEDA, BPBD, DPPK, BULOG,

Kecamatan.

2 Mitigasi bencana Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana BPBD

Dinas Binamarga, Dinas Pertasih,

Dinas SDAPE , Dinas Pertanian

Hutbun, Kecamatan

Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa

a Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat. b Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan

dengan menggunakan teknologi tertentu c Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu

d Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat

Dinas Pertanian Kehutanan dan

Perkebunan

BPBD, Dinas Pertasih, Kecamatan, PTPN VIII

Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

BPBD, Bapapsi, Dinas Binamarga, Dinas Pertasih, SDAPE, BAPPEDA, BPBD

Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah,

pengamanan wilayah, operasi intelijen

Kesbangpol

POLRI, TNI, Pol PP,dan Kecamatan

a Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana

b Pengendalian pembangunan infrastruktur

Dinas Pertasih BPBD

Penerapan program sekolah aman

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

BPBD, Dinas Pertasih

3 Peringatan dini a) Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b) Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan

pelaksanaan sistem peringatan dini

c) Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana

d) Komando pengaktifan tanda bahaya/bencana (early warning system)

BPBD

BMKG, BPVMG, Bapapsi, Dinas

Kesehatan, TNI/POLRI, Satpol PP,

Kecamatan

Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

BPBD, Bagian Koordinasi Sosial

II TANGGAP 1 Pengkajian secara Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat BPBD SKPD terkait kebencanaan, TNI/ Polri

DARURAT cepat dan tepat

terhadap lokasi,

kerusakan dan

sumberdaya

a) Pengkajian lokasi kerusakan lokasi bencana b) Pengkajian jumlah korban c) Pengkajian gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan d) Pengkajian kemampuan sumber daya alam maupun buatan

BPBD

Dinas Pertasih, SDAPE, Dinas

Pertanian Hutbun, Bagian

Pemerintahan Umum

e) Pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana BPBD SKPD Teknis Kebencanaan, Kecamatan

Rekomendasi kondisi kedaruratan BPBD SKPD Teknis Kebencanaan

2 Penentuan status

keadaan darurat

Penetapan status keadaan darurat ( bencana atau bukan)

BPBD

Bagian Hukum Ass. Ekja, DPPK, SKPD teknis, Kecamatan

Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)

BPBD

Bagian Hukum ,Ass. Ekja

3 Penyelamatan dan

evakuasi Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat BPBD SKPD terkait, ORARI

Pencarian dan penyelamatan

BPBD

Satpol PP, BASARNAS, Dinas Sosial,

PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan,

Dinas Pertanian Kehutanan dan

Perkebunan,

Pertolongan darurat

BPBD

RSUD, Dinas Kesehatan, PMI,

SAR, TNI/POLRI, Kecamatan

Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman

BPBD

Satpol PP, Dinas Sosial, PMI, TNI,

POLRI, Dinas Kesehatan, Bapapsi,

RSUD, Satpol PP, Kecamatan

Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat

BPBD

Satpol PP, Dinas Sosial, PMI, TNI,

POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas

Binamarga, Dinas Perhubungan

dan Kecamatan

Penugasan PNS dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana BKPP BPBD

a Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana

b Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana

(menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)

BPBD

Dinas Pertasih dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus

psikososial

BPBD

Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD, Kecamatan

Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah

BPBD

Satpol PP/Bag Aset , TNI/POLRI, Badan Kesbangpol,, Kecamatan

4 Pemenuhan

kebutuhan dasar

a. Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter)

b Menyiapkan logistik dan dapur umum

BPBD

Dinas Sosial, Dinas Pertasih, DinasKesehatan

Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan

BPBD Dinas Pertasih ,BPBD, PDAM,

BPLH, Dinas Kesehatan, PMI,

Kecamatan

Pangan

BPBD Dinas Sosial , BKPPP, BULOG, Dinas Koperasi UKM Perindag.

Sandang BPBD Dinas Sosial, Diskoperindag

Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan

Dinas Kesehatan

BPBD , RSUD, PMI, Sat Pol PP, Dinas Sosial

Tempat hunian sementara BPBD Dinas Pertasih, BPBD, BPLH

Bantuan peralatan memasak dan makan BPBD Dinas Sosial, PMI

Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya

BPBD

Dinas SDAPE, Pertamina, PLN

Pengamanan aset penghidupan korban bencana

BPBD

Dinas Pertanian Hutbun, TNI, POLRI, Satpol PP, Bagian Aset, Kecamatan

Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan

BPBD

Dinas Perhubungan, Dinas Sosial TNI/POLRI

Memberikan bantuan perangkat kelengkapan alat sekolah BPBD Dinas Dikbud, Bapapsi

Manajemen bantuan darurat

BPBD

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,

Bagian Koordinasi Kesra, DPPKA,

PMI, Bapapsi, Kecamatan

Manajemen data base pengungsi BPBD Dinas Sosial, Kecamatan

5 Pemulihan dengan

segera sarana- sarana vital

Mengkoordinasikan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB / lembaga untuk

pemulihan segera prasarana dan sarana vital

BPBD

SKPD yang mempunyai

fungsi pembangunan fisik,

PLN, PDAM, Kecamatan

Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air

dan kebutuhan fisik dasar lainnya

BPBD Binamagra, Pertasih, SDAPE , Camat

Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu Dishub

BPBD,PLN, Telkom, PDAM, Dinas Bina Marga dan Camat

6 Penyelenggaraan

fase akhir tahap

tanggap darurat

bencana

Menyusun rencana aksi pemulihan awal

BPBD

BAPPEDA, Dinas Perindag, Dinas

Sosial, Dinas SDAPE, Dinas Binamarga, Pertasih, Camat

Melaksanakan pembelajaran anak sekolah sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Sosial, BAPPEDA dan Camat

Melakukan perbaikan darurat / tindakan penyelamatan terhadap kondisi Darurat BPBD Dinas Sosial, Dinas Pertasih, SDAPE,

Dinas BM

Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana BPBD Dinas Pertasih, BPLH, Bina Marga

Pemulihan awal sosial psikologis BPBD Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD

Pelayanan kesehatan

Rekonsiliasi dan resolusi konflik BPBD Asisten Pemerintahan , Kesbangpol,

Satpol PP, Bag.Pemum

Pemulihan keamanan dan ketertiban

BPBD Satpol PP , TNI, POLRI, kecamatan

Pemulihan awal fungsi pemerintahan

BPBD Asisten Pemerintahan , Dinas

Dikbud, BPN, kementerian

Agama POLRI, Camat

Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD

BAPPEDA, SKPD terkait, Camat

III 1 REHABILI

TASI DAN REKONTRUKSI

1 Rehabilitasi Perbaikan lingkungan daerah bencana

BPBD

DPPK, Dinas Pertasih, BPLH, BAPPEDA, Dinas

Pertanian Hutbun, Camat, pemangku kepentingan.

Perbaikan sarana dan prasarana umum

BPBD DPPK, Dinas Pertasih, Binamarga,

BPLH, Bagian Pembangunan, Dinas

Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas

SDAPE, dan Camat

Fasilitasi pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

Dinas Sosial

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, BPBD, DPPK, Dinas Pertasih, Camat

Pemulihan sosial psikologis

Dinas Kesehatan

Dinas Sosial, Dinas Dikbud, Dinas Naker, RSUD, Kementrian Agama, Camat

Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan RSUD, Puskesmas.

Pelayanan pendidikan

Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

BPBD, Camat

Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pertasih, Dinas SDAPE,

Dinas Binamarga, Dinas

Perhubungan, Dinas Koperasi

UKM, Perindag, Camat

Rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial

Asisten Pemerintahan

Kantor Kesbangpol, Bag Tata

Pemerintahan, Satpol PP, Camat,

Dinsos

Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya

BPBD

Dinas Pertanian Hutbun, Dinas

Koperasi UKM, Perindag, Dinas

Dikbud, Dinas Popar, BPMPD, Dinas

Sosial, Camat

Pemulihan keamanan dan ketertiban

Sat. Pol PP

Dinas Perhubungan, Dinas Pertasih, Kesbangpol, Camat

Pemulihan fungsi pemerintahan

Ass Pemerintahan

Semua SKPD dan Camat

Pemulihan fungsi pelayanan publik

Ass Administasi

Semua SKPD dan Camat.

Penggantian Dokumen Penting, Surat Berharga (ijazah, KTP, dokumen pertanahan,

dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)

Ass Pemerintahan

Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Dinas Catatan Sipil, Dinas Kependudukan, BPN , BKPP dan Camat

2 Pemulihan fungsi

pemerintahan

Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi

Bagian Pembangunan

SKPD yang membidangi, Camat,

Mengkondisikan pelayanan angkutan umum

Asisten Ekonomi dan Kesejahtaraan Rakyat

Dinas Binamarga, Dishub dan Camat

Peningkatan sarana pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan RSUD, Puskesmas, Camat

3 Pemulihan fungsi

pelayanan publik

Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik

pemerintah Kabupaten

Dinas Pertasiih

SKPD penyelenggara pelayanan

publik, Camat

Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik

Ass Pemerintahan

SKPD penyelenggara pelayanan publik, Camat

2 REKONS-

TRUKSI

1 Pembangunan

kembali sarana dan

prasarana

Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang

perhubungan

Dinas Perhubungan

BPBD, Dinas SDAPE, Pertasih dan Binamarga

Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana yang membidanginya

Dinas Pertasih

BPBD, SKPD Teknis yang membidanginya dan Camat

Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

BPBD, SKPD dan Camat

Koordinasi dan fasilitasi BPBD SKPD dan Camat

Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Dinas Binamarga, Dinas Pertasih,

SDAPE

2 Pembangunan

kembali sarana

sosial masyarakat

Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat Dinas Pertasih SKPD yang membidanginya dan Camat

Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi

Asisten Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat

BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pertasih, Dinas Dikbud, Dispopar

3 Pembangkitan

kembali

kehidupan sosial

Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Sosial, RSUD dan Camat Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial

Dinas Sosial

SKPD terkait yang membidangi

budaya

masyarakat

Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

SKPD terkait yang membidangi

Koordinasi dan fasilitasi BPBD SKPD

4 Penerapan rancang

bangun yang tepat

dan penggunaan

peralatan yang

lebih baik dan

tahan bencana

sesuai dengan

standar teknis yang

berlaku

Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak

bencana untuk wirausaha mandiri

Diskoperindag

BPBD,

Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi

Diskoperindag

5 Peran serta

lembaga dan

organisasi

kemasyarakatan,

dunia usaha dan

masyarakat

a Menetapkan tolak ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang

dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas

b Melaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka

penanggulangan bencana

Asisten Ekonomi

dan Kesejahteraan

Rakyat

BAPPEDA, BPBD, Dinas

Binamarga, Pertasih, SDAPE,

Dinas Sosial, Dinas

Kesehatan, Dinas Naker,

Kesbangpol, Camat,.

6 Peningkatan

kondisi pelayanan

pendidikan

Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan

Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

BPBD, Dinas Pertasih, dan

Camat

7 Peningkatan

kondisi sosial,

ekonomi, dan

budaya

a Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan

Masyarakat b Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat c Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan d Pemantapan

ketersediaan pangan

e Pengembangan desa mandiri pangan

BKPPP

Dinas Pertanian Hutbun, Dinas

Koperasi UKM, Perindag, BULOG,

Camat

Menyelenggarakan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan pembentukan Kelompok Usaha

Disnaker Kecamatan, Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.

BPBD

Bappeda, SKPD Teknis, Camat

a Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan

b Penyelenggaraan Event Kepariwisataan

c Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Dinas Dikbud, Dinas Koperasi UKM

Perindag, Camat, PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia)

Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat :

a Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dls)

b Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana.

c Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana

- (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar)

d Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e Fasilitasi /

Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi.

Dinas Kopersi

UKM

Perindustrian

Perdagangan

BAPPEDA, DPPK, Disnaker,

BPBD, Camat

f Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP. Diskop UKM Perindag BMKG, Kecamatan dan Kepala

Desa

Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya BPBD SKPD dan Camat

Terselenggarakanya pelayanan publik di bidang perhubungan

Dinas Perhubungan

SKPD dan Camat

Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien RSUD Dinas Kesehatan

8 Peningkatan fungsi

pelayanan publik

Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi

Anggaran dan Evaluasi Regulasi

Sekretariat DPRD

SKPD dan Camat

9 Peningkatan

pelayanan utama

kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Asisten Pemerintahan

SKPD dan Camat

3 MONEV

1 Monitoring dan

Evaluasi

a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b. Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana

Bappeda/BPBD

SKPD dan Camat

BUPATI BANDUNG

TTD

H. DADANG M. NASER, SH, S.Ip