materi setelah uts
TRANSCRIPT
Kuliah 9
Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
Pengantar Pemerintah memiliki peran penting sebagai salahsatu aktor
strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.I i d i i h d l h i bi k i bi k i Inti dari pemerintahan adalah sistem birokrasi, namun birokrasi dirasakan belum menunjukkan kinerja yang optimal
Reformasi birokrasi pemerintah sangat mendesak dilakukan untuk mengantisipasi demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi
Reformasi birokrasi sesungguhnya juga menjadi awal dalam mengkaji ulang paradigma administrasi publik yang selama ini g j g p g p y gditerapkan di Indonesia, khususnya dalam memandang bekerjanya negara, dan berupaya menemukan paradigma baru administrasi publik yang dapat mendukung reformasi birokrasi secara berkelanjutan
dParadigma Peran Negara• Negara menjadi aktor dominan• Penyelenggaraan pemerintahan sentralistis• Lingkup intervensi negara luas dan diimbangi dengan kuatnya kapasitas negara sebagai konsekuensi dari
1950‐1980‐an: era statisme kuatnya kapasitas negara sebagai konsekuensi dari
sentralisme
• Pasar adalah aktor dominanP l i t h d t li ti d l ti l1980 2000 an: • Penyelenggaraan pemerintahan desentralistis dalam arti luas
• Lingkup intervensi negara seminimal mungkin• Kapasitas negara menurun karena delegitimasi akibat praktik‐praktik menyimpang yang menyebabkan munculnya distrust
1980‐2000‐an: era liberalisme/ minimal state
• Berupaya mencapai keseimbangan dalam hubungan negara, pasar, dan masyarakat (sinergi/good governance)
• Penyelenggaraan pemerintahan desentralistis• Lingkup intervensi negara disesuaikan dengan kapasitas negara
2000‐sekarang: era state building
(penguatan • Lingkup intervensi negara disesuaikan dengan kapasitas negara• Ada penguatan kapasitas negara melalui penyesuaian‐penyesuaian struktural dan ketatalaksanaan
(penguatan negara)
l ( l d )Negara yang Gagal (Failed State) Selalu diwarnai dengan adanya disharmoni antar Militer masih memungkinkan menjadi satu Selalu diwarnai dengan adanya disharmoni antar
komunitas; tidak bisa menyediakan barang politik “keamanan” –yang merupakan barang politik yang paling utama‐ kepada seluruh domain mereka. Negara gagal menciptakan atmosfir keamanan di seluruh wilayah nasional
Militer masih memungkinkan menjadi satu‐satunya institusi yang memiliki integritas, namun punya kecenderungan terpolitisasi secara kuat (highly politized). Aparat keamanan cenderung menjadi negara dalam negara (state within a state)
Menyediakan kesempatan ekonomi yang tidak l h b i liti h k seluruh wilayah nasional.
Negara hanya bisa menjamin keamanan pada ibukota negara saja.
Memiliki institusi yang lemah, hanya institusi eksekutif yang berfungsi sedangkan keberadaan
pararel hanya bagi segelitir orang yang punya hak privilege.
Tanggung jawab negara untuk memaksimlisasikan kesejahteraan warganya sama sekali tidak ada.
Korupsi menggurita dengan skala yang sangat legislatif tidak lebih dari tukang stempel semata.
Tidak ada debat‐debat yang demokratis di ranah publik.
Lembaga yudikatif tidak independen dan lebih sekedar kepanjangtanganan eksekutif Masyrakat
p gg g y g gluas.
Pada beberapa kasus, chaos ekonomi yang dikombinasikan dengan bencana kemudian menimbulkan adanya bencana kelangkaan makanan dan keleparan yang meluas.
Negara kehilangan legitimasi dasar mereka di saat sekedar kepanjangtanganan eksekutif. Masyrakat pun tidak mendapatkan keadilan di sistem pengadilan, apalagi bila berhadapan dengan negara.
Birokrasi dalam waktu yang sudah cukup lama kehilangan tanggungjawab profesionalitas
Negara kehilangan legitimasi dasar mereka di saat batas wilayah mereka menjadi tidak relevan lagi dan sekelompok kekuatan mencoba menggalang kekuatan.
Warga justru semakin menguat loyalitas komunitasnya dan menjadikannya sebagai sumber keamanan dan kesempatan ekonomikehilangan tanggungjawab profesionalitas
mereka. Mereka hanya mementingkan kepentingan eksekutif semata dan dengan cara yang halus menekan warganya.
sumber keamanan dan kesempatan ekonomi.
( )Negara Kuat (Strong State)• Negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menyebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan (Fukuyama, 2005)El d d d k d l h • Elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga
• Kuat atau lemahnya negara tidak terkait dengan Kuat atau lemahnya negara tidak terkait dengan cakupan/lingkup peran negara, tapi dengan kapasitasnegara dalam berperan sebagai lembaga pengatur dan pemegang kekuasaan pemaksa dalam masyarakatpemegang kekuasaan pemaksa dalam masyarakat
Lingkup Peran Negara
Sumber: Fukuyama, 2005
Kapasitas Negara• Menggambarkan kemampuan‐kemampuan kelembagaan untuk:
Merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan dan – Merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang‐undang
– Menjalankan administrasi secara efisien dan dengan bi k i i i lbirokrasi minimal
– Mengontrol penyogokan, korupsi, dan penyuapan– Memilihara tingkat transparansi dan g ppertanggungjawaban yang tinggi di lembaga‐lembaga pemerintah
– Menegakan undang‐undang– Menegakan undang‐undang
Pemerintahan yang Efektif
Kuadran I Kuadran IIKuadran ILingkup peran sedikit,
kapasitas tinggi
Kuadran IILingkup peran banyak,
kapasitas tinggi
Negara
Kuadran III Kuadran IVKapasitas N
Kuadran IIILingkup peran sedikit, kapasitas rendah
Kuadran IVLingkup peran banyak kapasitas rendah
K
Lingkup Peran Negara
Terdapat 2 alternatif format pemerintahan yang efektif yakni:efektif, yakni: Pemerintahan dengan lingkup peran terbatas/sedikit dan kapasitas tinggi
Pemerintahan dengan lingkup peran luas/banyak dan kapasitas tinggi
Di antara kedua alternatif ini yang dinilai lebih Di antara kedua alternatif ini, yang dinilai lebih optimal adalah alternatif pada Kuadran I, di mana lingkup peran terbatas dan kapasitas negara tinggig p p p g gg
Upaya untuk mencapai kondisi pada Kuadran I tersebut, salahsatunya, dilakukan melalui yreformasi birokrasi
Reformasi Birokrasi Deliberate changes to structure and processes of public sector organizations with the objective of getting them (in same sense) to run better getting them (in same sense) to run better (Christopher Pollit and Geert Bouckaert)
Perubahan struktural, meliputi Penggabungan organisasi Penggabungan organisasi Pemisahan (pemekaran) organisasi
Proses, meliputi antara lain :d i l i t desain ulang sistem
penetapan standar kualitas pelayanan penyusunan prosedur baru penganggaran
it i d l i h il khi monitoring dan evaluasi hasil akhir program
Reformasi merupakan upaya untuk melakukan transformasi, dalam arti: Reframing: mengerangka ulang tujuan yang ingin dicapai organisasi Reframing: mengerangka ulang tujuan yang ingin dicapai organisasi
melalui perubahan tata nilai Restructuring: melakukan pembenahan struktur organisasi dan tata
kerja Revitalization: menyusun ulang prioritas peran birokrasi pemerintah Renewal: melakukan pembaharuan untuk membangkitkan semangat
organisasiBi k i k i i l k k f i Birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan fungsi tertentu berdasarkan hirarkhi jabatan, wewenang, dan bersifat impersonalR f i bi k i k t f i i t Reformasi birokrasi merupakan proses transformasi sistem, struktur, dan kultur untuk mencapai kinerja birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan profesional dalam era pemerintahan yang demokratisdemokratis
Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Negara
Reformasi birokrasi merupakan perubahan (transformasi) yang terencana, yang berfokus pada perubahan y g y g p pkelembagaan yang berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi.
Reformasi birokrasi di Indonesia dimaknai sebagai media untuk melakukan pendefinisian ulang peran pemerintah untuk melakukan pendefinisian ulang peran pemerintah.
Peran pemerintah yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi adalah peran pemerintah yang moderat
Artinya bukan minimal state yang lingkup fungsinya Artinya, bukan minimal state yang lingkup fungsinya terbatas dan menyerahkan pada mekanisme pasar dalam penyediaan barang‐barang publik (public goods) dan pelayanan publik; serta bukan pula intervensionist statep y p pdengan peran pemerintah yang sangat luas dalam hampir seluruh bidang kehidupan.
Praktik Reformasi Birokrasi di Berbagai Negaradi Berbagai Negara
Korea SelatanMalaysiayThailand
l ( )Korea Selatan (1963‐2008) Reformasi birokrasi di Korea Selatan merupakan konsekuensi dari terjadinya
pergeseran paradigma dalam administrasi publik di Korea Selatan, yang ditandai oleh perubahan peran pemerintah, dari yang semula tradisional menjadi modern.
Tujuan dari reformasi birokrasi di Korea Selatan adalah untuk menciptakan organisasi pemerintah yang ramping dan efisien, namun dapat memberikan pelayanan publik dengan kualitas terbaik
Pembenahan birokrasi berawal dari permasalahan pokok yang menjadi penyakit Pembenahan birokrasi berawal dari permasalahan pokok yang menjadi penyakit birokrasi.
Dalam kasus Korea Selatan, tingginya tingkat korupsi dan penyimpangan birokrasi ditangani terlebih dahulu pada fase awal reformasi birokrasi (1963‐1972) dengan
k b h k l d l i i bi k i i h d menerapkan pembenahan struktural dalam organisasi birokrasi pemerintahan dan membentuk satuan tugas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diimbangi dengan penegakan hukum dalam hal peredaran barang‐barang ilegal
Terdapat 2 (dua) lembaga yang menjadi aktor utama dalam reformasi birokrasi, p ( ) g y g j ,yakni Komisi Reformasi Administratif dan Satuan Tugas Khusus Penyidikan Anti‐Korupsi
MDimensi Reformasi Karakteristik
Struktural/Institusional
Restrukturisasi lembaga-lembaga pemerintah Penggabungan Lembaga Pelayanan Administrasi Negara dengan Lembaga Pelayanan
Administrasi FederalMA
Administrasi Federal Implementasi Kebijakan Privatisasi sejak tahun 1983
Prosedural Pembaharuan sistem dan prosedur pelayanan publik Pengembangan unit-unit pelayanan publik (counter services) untuk mendekatkan
pelayanan publik agar mudah dijangkau masyarakat Pengenalan formulir-formulir aplikasi baru, pembangunan pusat pelayanan satu pintu
LA
Pengenalan sistem jaringan pelayanan publik (Public Service Networks)Sumber daya manusia Pengenalan sistem renumerasi yang baru (New Remuneration System), pada tahun 1992
Penerapan sistem penilaian kinerja yang baru (New Performance Appraisal), pada tahun1992
Penerapan sistem renumerasi Malaysia, pada tahun 2002Ke angan dan Pengenalan sistem penganggaran yang dimodifikasiA
YKeuangan dan penganggaran
Pengenalan sistem penganggaran yang dimodifikasi Pengenalan sistem micro-accounting Pengadopsian sistem akuntansi standar bagi lembaga pemerintah (Standard Accounting
System for Governmental Agencies)Kualitas dan produktivitas
Penerapan siklus jaminan mutu Penerapan Total Quality Management
SI
produktivitas Penerapan Total Quality Management Pelembagaan unit-unit penjaminan mutu Pengadopsian sistem ISO 9000 Penerapan sistem benchmarking
Integritas dan akuntabilitas publik
Pengenalan Perjanjian Klien (Client’s Charter), pada tahun 1993 Penguatan Lembaga Anti Korupsi, pada tahun 1997I
A
p Pelembagaan unit-unit manajemen integritas di semua level organisasi pemerintah Pengenalan pada program temu konsumen (meet the clients programme) sebagai sarana
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik
Teknologi informasi dan komunikasi serta
Pembangunan Multimedia Super Corridor Program e-services
(1981‐2005)
dan komunikasi serta pelayanan e-government
Program e-procurement Skema pemeliharaan kesehatan jarak jauh (telehealth scheme) dan kartu multifungsi Skema pertukaran tenaga kerja secara elektronik (electronic labour exchange scheme) E-public services
Thailand (1932‐1996) Mengawasi ukuran organisasi publik, baik dari sisi struktur kelembagaan, prosedur kerja, maupun jumlah pegawai
Reformasi remunerasi berbasis kinerja dan keseimbangan antara remunerasi sektor publik dan swasta
Pengawasan kinerja pelayanan Pengawasan kinerja pelayanan Reformasi manajerial, melalui penerapan sistem penilaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penyederhaan prosedur, penggunaan TIK, perubahan perilaku aparat.
Penataan lembaga‐lembaga pemerintah, melalui desentralisasi kewenangan ke level pemerintahan terendahdesentralisasi kewenangan ke level pemerintahan terendah
Hasil Reformasi BirokrasiPembanding Korea Selatan Malaysia Thailand
Periode 45 tahun, bertahap sesuai 24 tahun, bertahap dalam 64 tahun, bertahap dalam periode kepresidenan periode pemerintahan Mahathir beberapa periode pemerintahan
Institusi Pelaksana Khusus, di bawah presiden(Komisi Reformasi Administratif dan Satgas Khusus Penyidikan Anti Korupsi, yang kemudian
Kementerian, di bawah Perdana Menteri (MAMPU/Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
Khusus, di bawah PerdanaMenteri (Komisi Reformasi Birokrasi)
p , y gdisempurnakan)
g gMalaysia)
Titik awal Pemberantasan korupsi Reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunan ekonomi
Mengubah citra buruk birokrasi pemerintah: pengeluaran pemerintah yang sangat besar hingga mencapai 42% dari hingga mencapai 42% dari anggaran publik; besarnya ukuran organisasi birokrasi pemerintah padahal fungsinya tumpang tindih; maraknya lembaga‐lembaga ad hoc yang dibentuk untuk merespon tuntutan perubahan; terjadinya fenomena brain drain di mana sumber daya manusia yang berkualitas enggan bekerja di sektor publik yang sektor publik yang menyebabkan kualitas pelayanan publik makin menurun; dll
Pembanding Korea Selatan Malaysia Thailand
Strategi Pembenahan struktural, delegasi fungsi pada swasta
Mengatasi kesenjangan sosial ekonomi memperkuat
Modernisasi dan efisiensikelembagaan meningkatkandelegasi fungsi pada swasta
(privatisasi), perluasan partisipasi publik, pembenahan manajemen SDM dan penganggaran,
sosial‐ekonomi, memperkuat sektor swasta, kemitraan publik‐privat, privatisasi, strategi kultural melalui penyesuian struktur dan
kelembagaan, meningkatkan kualitas kinerja dan etika profesionalitas
penggunaan TIK institusi antara sektor publik dan privat
Regulasi penunjang UU Pengawasan PerdaganganBarang Ilegal, UU Etika
l k
Liberalisasi ekonomi, privatisasi, pembenahan
UU Lembaga Negara, UU Organisasi Pemerintah, UU
bl kPegawai Sipil, Gerakan Pemurnian Sosial, Gerakan Reformasi Kesadaran bagi Pegawai Sipil, sistem penggunaan nama asli,dll
sistem penganggaran, pemanfaatan TIK
Pegawai Publik
p gg ,
Hasil Profil birokrasi yang beretika dan profesional dalam memberikan pelayanan publik
Birokrasi di Malaysia lebih diorientasikan ke bisnis untuk menggantikan peran aktif birokrasi dalam
Birokrasi yang efisien dan suportif untuk meningkatkan daya saing. Peran birokrasi publik adalah untuk
pembangunan dan meredefinisi perannya sebagai fasilitator dalam aktivitas sektor swasta
memfasilitasi kebijakan pro‐pasar seperti privatisasi dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor swasta seperti businessswasta seperti business licensing, perdagangan internasional, dan pengawasan fiskal
Prakondisi Reformasi Birokrasi Komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat Kewenangan untuk melakukan reformasi harus diberikan pada institusi yang sudah siap dan paham akan konsep f b k k kreformasi birokrasi serta punya komitmen tinggi untuk
menerapkan konsep tsb Masa transisi untuk institusi yang belum siap dengan time f j lframe yang jelas
Ada upaya pelibatan seluruh stakeholders Kajian untuk memetakan masalah dan mencari alternatif jsolusi bagi pembenahan seluruh sektor
Pemanfaatan dana secara optimal yang didukung oleh penerapan teknologi komunikasi dan informasi, antara lain
dlle‐government, e‐procurement, dll
Daftar PustakaDaftar Pustaka Aim‐on Aramkul. 1997. “Administration Reform in Thailand”. Makalah, disampaikan
pada Consultati e Meeting United Nations Headquarters Ne York 3 Junipada Consultative Meeting United Nations Headquarters, New York, 3 Juni. Caiden, Gerald E. 1976. Implementation – The Achilles Heel of Administrative Reform in
Arne F Leemans, The Management of Change in Government. The Hague. Evers, Hans Dieter dan Tilman Schiel. 1990. Kelompok‐Kelompok Strategis: Studi
Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Gouillart, Francis J. dan James N. Kelly.1995. Transforming the Organization. New York : McGraw‐Hill Inc.
Hwang, Yunwon. 2004. “Administrative Reform: Concepts, Theories, and Issues in Korea”. Makalah, disampaikan pada International Seminar: A New Look at Public Management in the Context Of the Indonesian Bureaucracy Culture. Jakarta, 28 September.
Pollitt Christopher dan Geert Bouckaert 2004 Public Management Reform: A Pollitt, Christopher dan Geert Bouckaert. 2004. Public Management Reform: A Comparative Analysis (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.
Shah, Malek dan Mohd. Yusoff. 2002. “An Overview of the Administrative Reform in the Malaysian Public Service”. Makalah, download dari http://www.intanbk.intan.my/
Siddiquee, Noore Alam dan Mohd. Zin Mohamed. 2007. “Paradox of Public Sector Reforms in Malaysia: a Good Governance Perspective”. Dalam Public Administration Quarterly, Fall.
Beyond Election: Beyond Election: yyRedefining Democracy in the AmericasRedefining Democracy in the Americas
Kuliah 10Kuliah 10
Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
PengantarPengantarPengantarPengantar
Sesi perkuliahan ini disampaikan dengan Sesi perkuliahan ini disampaikan dengan metode diskusi
Mahasiswa diminta menonton film dokumenter berjudul “Beyond Election: Redefining Democracy in the Americas”
Setelah menonton film tsb tiap mahasiswa Setelah menonton film tsb, tiap mahasiswa diminta menyampaikan kesannya terhadap pengalaman praktik demokrasi di negara-negara Amerika Latin yang ada pada film tsb, kemudian apa lesson learned yang dapat dipakai di Indonesiadipakai di Indonesia
Lesson LearnedLesson LearnedLesson LearnedLesson Learned
Konsep demokrasi mengandung nilai-nilai yang universal, tapi Konsep demokrasi mengandung nilai nilai yang universal, tapi penerapannya sangat bersifat kontekstual
Artinya, tiap negara yang memilih menerapkan demokrasi harus menerjemahkan nilai-nilai tsb sesuai dengan konteks sosial-budaya-menerjemahkan nilai nilai tsb sesuai dengan konteks sosial budayaekonomi negara tsb
Negara-negara di Amerika Latin (Brazil dan Venezuela) serta komunitas-komunitas marginal di Amerika Serikat mendefinisikan komunitas-komunitas marginal di Amerika Serikat mendefinisikan demokrasi secara sederhana, mengaitkannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidupnyag p y
Konsep participatory democracy yang diterapkan di level grass rootharus diawali oleh pemahaman masyarakat akan pentingnya demokrasi. Pemahaman ini hanya akan terbentuk manakala rakyat y ybenar-benar memperoleh manfaat konkret dari demokrasi
Bagaimana dengan Indonesia?Bagaimana dengan Indonesia? Demokrasi cenderung dimaknai tunggal secara prosedural,
untuk memilih para pejabat politik Tidak ada keterkaitan antara praktik demokrasi prosedural Tidak ada keterkaitan antara praktik demokrasi prosedural
tsb dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Indonesia punya modal sosial dan budaya yang kompatibel
dengan demokrasi partisipatori, seperti deliberasi (musyawarah), semangat gotong royong dan kekeluargaan, serta sistem ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Tapi, modal ini tergerus akibat perubahan struktural ke arah liberalisasi
Ada ketidaksesuaian antara akar kultural Indonesia dengan Ada ketidaksesuaian antara akar kultural Indonesia dengan nilai-nilai liberalisme sehingga ketika demokrasi prosedural diterapkan tidak ada penghayatan terhadap nilai-nilai individual yang mendasarinyayang mendasarinya
Karena itu, perlu redefinisi demokrasi yang cocok untuk konteks Indonesia
Demokrasi ala Indonesia: Demokrasi ala Indonesia: Yang Bagaimana?Yang Bagaimana?
Demokrasi Terpimpin ala Soekarno
Demokrasi Pancasila ala Suharto
Demokrasi Prosedural-Teknokratis ala HabibieD k i Pl li l G Demokrasi Pluralis ala Gus DurDemokrasi Sant n ala SBY Demokrasi Santun ala SBY
Atau Ada Model Lain?Atau Ada Model Lain?Atau…Ada Model Lain?Atau…Ada Model Lain?
Demokrasi yang:y g√ Mensejahterakan√ Melindungi kelompok marginalg p g√ Mengakui perbedaan sebagai hal yang wajar√ Menjamin kesamaan akses publik√ j p√ dst
Bagaimana mewujudkannya?Bagaimana mewujudkannya?
Kebijakand P k ik P bdan Praktik Pembangunan:
Kasus Cina dan India
Kuliah 11Kuliah 11
Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
PengantarPengantar
• Pembangunan identik dengan kesejahteraan, tapiPembangunan identik dengan kesejahteraan, tapi banyak kasus justru menunjukan bahwa praktik pembangunan malah menyebabkan ketergantungan dan kemiskinan
• Praktik pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi dan relasi kuasa
• Dengan melihat pengalaman negara‐negara lain, d d k k k d l kdapat dipetakan aktor‐aktor dan relasi kuasa yang menentukan model pembangunan yang dipraktikan di negara ybsdi negara ybs
Faktor Pendorong Perubahan d bParadigma Pembangunan
• IdeologiIdeologi
– Bila terjadi perubahan basis ideologi, maka otomatis akan membawa perubahan pada kerangka teori dan policy
i ti bprescriptions pembangunan.
• Revolusi dan inovasi teknologi
– Revolusi dan inovasi teknologi berimplikasi dan pengaruhRevolusi dan inovasi teknologi berimplikasi dan pengaruh kuat pada perkembangan teori dan paradigma pembangunan. Contoh paradigma pembangunan knowledge‐based economybased economy
• Perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tecermin pada kian terintegrasinya aktivitas ekonomi antarbangsa
Kecenderungan d l d bdalam Studi Pembangunan
Lama Baru
Struktur‐makro Orientasi aktor, agensi, institusig
Strukturalisme Konstruksivisme
Determinisme Interpretatif
l fHomogen, mencari generalisasi Diferensiasi
Tunggal Jamak
Eurosentris Polisentris
Sumber: Pieterse, 2001: 13Sumber: Pieterse, 2001: 13
Makna PembangunanPeriode Perspektif Makna Pembangunan
1850‐an Ekonomi kolonial Pengelolaan sumber daya, trusteeship (sistem kewalian)
1870‐an Latecomers Industrialisasi, catching up
1940‐an Pembangunan ekonomi Pertumbuhan ekonomi, industrialisasi
1950‐an Teori‐teori modernisasi Pertumbuhan, modernisasi sosialdan politik
1960‐an Teori‐teori ketergantungan Akumulasi kapital, otosentris
1970‐an Pembangunan alternatif Sumber daya manusia
1980‐an Pembangunan manusia Kapasitas, perluasan pilihan‐pilihang p , p p p
1990‐an Neoliberalisme Pertumbuhan ekonomi, reformasi struktural, deregulasi, liberalisasi, privatisasi
2000‐an Post‐developmentism Rekayasa otoritarian, bencana
Sumber: Pieterse, 2001: 7
Aktor‐aktor dalam PembangunangInstitusi Negara Lembaga Donor
InternasionalPBB Civil Society
Struktur Pemerintah, kementerian
IMF, Bank Dunia Lembaga‐lembaga PBB
INGOs, NGOs
Infrastruktur Birokrasi, kelompokkepentingan,
l
WTO, G7, bank‐bank
b
Majelis Umum, ILO, WHO, dll
Masyarakat, gerakan sosial,
ik t dparpol, warga masyarakat
pembangunan,multinational corporations
serikat dagang, parpol, firma, kelompok agama, dll
Lokasi Pusat pertumbuhan Washington DC New York Jenewa TersebarLokasi Pusat pertumbuhan Washington DC New York, Jenewa, Paris, Nairobi, dll
Tersebar
Paradigmapembangunan
Neoklasik (Keynesian) dan pembangunan
Neoklasik, monetarism, neoliberalism
Pembangunan manusia
Alternative development dan post‐pembangunan
manusianeoliberalism post
developmentism
Bidang ilmu terkait Ekonomi, ilmu politik
Ekonomi Ekonomi, politik ekonomi, hubungan internasional, ilmu
Sosiologi, antropologi,ekologi, gender dan ,
politikg , g
studi budaya
Sumber: Pieterse, 2001: 10
Teori dan Kebijakan PembangunanTeori dan Kebijakan Pembangunan
Kebijakan
Sumber: Abdul Rahman Embong, 2003: 47
Dragon vs Tiger
Persamaan
• Cina dan India mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga menarik perhatian para pengamat pembangunan (Cinasehingga menarik perhatian para pengamat pembangunan (Cina sekitar 9,7% dan India sekitar 5,9% selama periode 1980‐2005)
• Keduanya merupakan negara dengan jumlah penduduk yang b il h l d b l d i isangat besar, wilayah yang luas, dan bermula dari negara agraris
• Keduanya mengadopsi reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomip
• Keduanya mengalami permasalahan kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang disebabkan minimnya infrastruktur dan tingginya urbanisasitingginya urbanisasi
– Pembangunan di Cina terpusat di kota‐kota besar seperti Shanghai, Beijing, dan Tianjin. Sedangkan di India, pemusatan terjadi di Chandigarh, Goa, Delhi, dan Pondicherry
Cina• Di Cina, daerah-
daerah yang berada di peringkat atas pertumbuhanatas pertumbuhan ekonomi berada di wilayah pesisir, seperti Zhejiang, Jiangsu, Guangdong,
• Fujian and ShandongShandong.
• Daerah-daerah ini memperoleh manfaat terbesar d i k bij kdari kebijakan ekonomi Cina melalui konsep ‘letting someg
• get rich first’
India
• Kesenjangan pembangunanpembangunan terutama disebabkan oleh urbanisasi ke negara‐negara bagian yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan
• Minimnya infrastruktur juga menyebabkan pembangunan tid k d ttidak dapat dilaksanakan merata
Perbedaan
• Pendapatan per kapita di Cina meningkat lebih pesat ketimbang India
• Cina lebih terbuka bagi perdagangan g p g gbarang, sedangkan India lebih fokus pada sektor jasa
Sistem Pemerintahan d b k bdan Kebijakan Pembangunan
Cina IndiaCina
• Rezim otoritarian, tanpa pemilu
India
• Negara demokratis terbesar (dari sisi jumlah penduduk)
• Sistem politik dan pemerintahan dimonopoli oleh Partai Komunis
• Regulasi oleh negara di hampir semua sektor, sehingga memunculkanoleh Partai Komunis
• Iklim bisnis sangat terbuka, terutama untuk investasi
sehingga memunculkan birokratisasi perizinan
• Kondisi infrastruktur kurang asing
• Infrastruktur bagus
gbagus
• Kemudahan dalam sektor jasa• Industrialisasi di semua
sektor
jasa
Dampak Pembangunan
Kebebasan Perdagangan Internasional Ukuran Lembaga Pemerintah Stabilitas Sistem Finansial
Regulasi (Bisnis & Naker) Kepastian Hukum & Hak MilikRegulasi (Bisnis & Naker) p
Sumber:Cox dan Alm, 2008
Tantangan Pembangunan di Masa DepanTantangan Pembangunan di Masa Depan
• India:India:– berada di tahap awal untuk mengejar ketertinggalan dalam pertumbuhan ekonomi.
– Prioritas diletakan pada sektor jasa, tapi India tidak dapat menghindari fase industrialisasi di sektor manufaktur sebagai pendukung jasasebagai pendukung jasa
– Industrialisasi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kurang trampil, termasuk menarik investasi asing di sektor industri
– Perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur (transportasi dan energi) serta liberalisasi dalam aturan(transportasi dan energi), serta liberalisasi dalam aturan ketenagakerjaan dan perizinan
• China – Pertumbuhan ekonomi terutama dihasilkan oleh industri berorientasi ekspor
– Dampak yang timbul: pemborosan energi, polusi, ketergantungan pada pasar global
– Harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan sektor jasa
– Perlu menyiapkan prakondisi struktural, seperti: peningkatan kualitas SDM terutama dari sisi keterampilan dukungan sistem finansial danketerampilan, dukungan sistem finansial, dan insentif bagi swasta untuk masuk ke aktivitas ekonomiekonomi
Trend Kebijakan PembangunanTrend Kebijakan Pembangunan
• Berkembang ke arah kerjasama yang saling melengkapi secara g j y g g g pekonomis– Bagi India: Cina sangat potensial sebagai pasar komersial untuk
produk‐produk jasa dari Indiaproduk produk jasa dari India
– Bagi Cina: tenaga IT dan insinyur dari India memiliki tarif yang relatif lebih murah untuk dibiayai dalam pengembangan teknologi oleh pemodal Cina (misal: Huawei perusahaan telekomunikasi Cina banyakpemodal Cina (misal: Huawei perusahaan telekomunikasi Cina banyak mempekerjakan SDM IT dari India)
• Keduanya dapat bekerjasama menghadapi tuduhan negara‐B t k ktik d i d i l i il i t knegara Barat akan praktik dumping dan manipulasi nilai tukar
di pasar saham
• Kerjasama juga dapat dilakukan untuk mengatasi masalah j j g p gpenambahan jumlah tenaga kerja agar terserap
Pembelajaran bagi IndonesiaPembelajaran bagi Indonesia
• Kebijakan pembangunan sangat dipengaruhi oleh aktor‐aktor luar negara, termasuk mekanisme pasar di level global (misl: keberhasilan India dengan jasa TIK sangat dibantu oleh perkembangan globalisasi yang menitikberatkan penguasaan TIK)
• Negara perlu proaktif untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan
• Model pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi eksisting (potensi) dan tujuan yang ingin dicapai(potensi) dan tujuan yang ingin dicapai
• Strategi kerjasama perlu dikembangkan untuk mengatasi sektor‐sektor yang masih lemah
S j l h f kt ti l di h tik t k j• Sejumlah faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menunjang pembangunan: infrastruktur; SDM; urbanisasi; indutrialisasi; trend ekspor dan impor (perdagangan internasional). Karena itu, kebijakan dan strategi pembangunan hendaknya berfokus untuk mengeloladan strategi pembangunan hendaknya berfokus untuk mengelola faktor‐faktor tsb
Resep Pembangunan Berbasis Industri (ala Cina)
• Kapasitas negara untuk menjamin kestabilan upah tenaga kerja
• Kebijakan yang terbuka bagi investasi, termasuk kemudahan dalam infrastruktur
• Kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan terutama untuk kepentinganperdagangan, terutama untuk kepentingan ekspor produk (deregulasi ekspor)
Resep bagi Pembangunan Berbasis Jasa (ala India)
• SDM yang berkualitas: kompeten, terampil, dan mampu berbahasa Inggris
• Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi
• Kebijakan yang mendukung berkembangnya offshore‐management (membangun cabang‐ff g ( g gcabang bagi industri jasa ternama di lokasi negara ybs)g y )
Daftar PustakaDaftar Pustaka
• Pieterse, Jan Nederveen. 2001. Development Theory: Deconstructions/Reconstructions. London: Sage Publisher.
• Wu, Yanrui. 2008. Comparing Regional Development in China and India. Research Paper No. 2008/13, Finlandia: UNU‐WIDER.p / ,
• Poncet, Sandra. Economic Development in China and India. Diunduh dari http://team.univ‐paris1.fr/teamperso/sponcet/455/lecture%2020%20comparing%20chiparis1.fr/teamperso/sponcet/455/lecture%2020%20comparing%20china%20and%20india/ECON%20455%20Lecture%2020.pdf
• Mukherjee, Anit dan Xiaobo Zhang. 2005. “Rural Non Farm Development in China and India: The Role of Policies and Institutions”Development in China and India: The Role of Policies and Institutions . DSGD Discussion Paper No. 24. Washington, DC: IFPRI.
• Cox, W. Michael dan Richard Alm. 2008. China and India: Two Paths to Economic Power Diunduh dariEconomic Power. Diunduh dari http://www.dallasfed.org/research/eclett/2008/el0808.html
Regionalisme: Format Baru Tata Pemerintahan Dunia
Kuliah 12
Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
PengantarPengantar• Globalisasi berimplikasi pada perubahan dalam konteks politik‐
k l k lekonomi internal maupun eksternal negara
• Terjadi perubahan dalam pola relasi antarnegara dalam satu kawasan yang makin terintegrasi, tidak hanya karena pertukaran atas dasar keunggulan komparatif, tapi juga atas dasar eksternalitas barang‐barang publik, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, human security, dlly,
• Kecenderungan terintegrasinya kawasan ini direspon dengan lahirnya berbagai bentuk aliansi strategis kawasan (regionalisme), seperti Uni Eropa dan ASEAN Plusseperti Uni Eropa dan ASEAN Plus.
• Kebangkitan regionalisme di Asia menarik diamati karena tidak hanya mencerminkan interdependensi negara‐negara Asia, tapi juga
j di k k t t di b i E (EU) dmenjadi kekuatan tandingan bagi negara‐negara Eropa (EU) dan Amerika Utara (NAFTA), pascakrisis ekonomi global 1997
Konsep Region dan RegionalismeKonsep Region dan Regionalisme
• Region menunjuk pada pengelompokan negara• Region menunjuk pada pengelompokan negara‐negara yang berada dalam satu kawasan tertentu (misalnya: Eropa, Timur Jauh, Asia Timur)d k d f• Ada 2 kategori definisi region:
– Definisi KognitifRegion merupakan kompleksitas sikap, loyalitas, dan ide eg o e upa a o p e s tas s ap, oya tas, da deyang berpusat pada individu dan pikiran kolektif dari individu‐individu tentang apa yang mereka pahami sebagai wilayah
– Definisi FungsionalRegion merupakan relasi yang mengikat berbagai negara berdasarkan latar belakang politik, ekonomi, dan budaya, bahkan juga berdasarkan keunggulan geografi.
‘Region’ tidak terbatas Wilayah GeografiRegion tidak terbatas Wilayah Geografi
• Kasus 1 “East Asia Summit”– ASEAN + 3
• ASEAN + Jepang, Cina, Korea (3)
– East Asia Summit• ASEAN + 3 + Australia Selandia Baru• ASEAN + 3 + Australia, Selandia Baru,
India
Wilayah mana yang menunjukkan Asia Timur?
Mengapa Australia mengidentifikasikan dirinya
sebagai negara Asia Timur?sebagai negara Asia Timur?
‘Region’ melampaui Ikatan KulturalRegion melampaui Ikatan Kultural
• Kasus 2: “ekspansi EU ke Turki”– Negara‐negara anggota EU: g g gg
beragama Kristen
– Turki: beragama Islam
Jika sebuah kawasan meluas melampaui
k k l likatan kultural, prinsip‐prinsip apa yang
mendasari pembentukan sebuah kawasan?
Regionalisme FungsionalRegionalisme Fungsional
• Economic Integration (Edward L Mansfield Helen V Milner 1997)Economic Integration (Edward L. Mansfield, Helen V. Milner 1997)
– Free Trade Area, customers union, common markets– Economic interdependence
• Security Complex (David A. Lake and Patrik Morgan 1997)
– Region united by common security problemsg y y p– “A group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely…”
• Functional relations– Environment, Transnational Issues…etc.
Regionalisme dalam Perspektif Studi Ilmu PemerintahanIlmu Pemerintahan
• Tantangan‐tantangan yang muncul akibat globalisasi, yakni berkembangnya pusat‐pusat kekuasaan, otoritas serta kompetensi yang baru di luar kerangka negara‐bangsabangsa.
• Salah satu situs kekuasaan, otoritas dan kompetensi yang sangat penting dalam konteks globalisasi adalah pasar. Globalisasi telah memberikan kekuatan yang semakin besar kepada kekuatan produksi dan finansial dalam berhadapan dengan p p p gnegara teritorial.
• Berangkat dari asumsi bahwa globalisasi menimbulkan krisis politik tradisional, kebutuhan akan mekanisme atau fungsi yang equivalen dengan pemerintahan
j di b K l b l ‘ i hmenjadi sangat besar. Konsep global governance atau ‘governance without government’merupakan gagasan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
• Global governancemerupakan tatanan politik yang berkembang sebagai responGlobal governance merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau, lebih khusus lagi, merupakan mekanisme atau sarana institusional bagi kerjasama berbagai aktor baik negara maupun bukan negara untuk mengatasi masalah‐masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari l b lglobalisasi
• Global governance diasumsikan akan mengambil alih peran regulasi yang tidak lagi bisa dimainkan oleh negara‐negara teritorial
Implikasi terhadap Institusi PemerintahImplikasi terhadap Institusi Pemerintah
• Perubahan mekanisme pengelolaan sumber daya:– Government governance– Vertikal, hirarkhis horisontal, jejaring– Intra‐organization intergovernmental (collective action)
Kontrol dan koordinasi kerjasama dan kolaborasi– Kontrol dan koordinasi kerjasama dan kolaborasi– Rasional pertukaran– Regulasi negosiasi dan sinergi– State‐led market‐friendlyy
• Perubahan konsepsi barang publik:– Ada barang publik yang dikelola murni oleh negara secara hirarkhis
berbasis regulasi (yakni barang publik yang tidak boleh dimiliki individu dan tidak boleh dikelola secara pertukaran)dan tidak boleh dikelola secara pertukaran)
– Ada barang privat yang dikelola pasar– Ada common pool resources, yakni barang publik yang dikelola secara
kolektif (bersama‐sama antara negara, pasar, dan masyarakat) yakni b blik b j l h i k f i ibarang publik yang terbatas jumlahnya tapi kemanfaatannya tinggi
Global Governance sebagai Esensi Regionalisme
• Dua perspektif global governance:
– Sebagai tatanan/sistem/rezim yang dibentuk dan bekerja atas dasar mekanisme pasarmekanisme pasar
– Sebagai institusi yang muncul untuk mengatasi kegagalan pasar atau masalah‐masalah yang berkaitan dengan perilaku kolektif di tingkat globalglobal
• Konsep global governance adalah tentang proses dan strategi collective action untuk memecahkan masalah‐masalah global ataupun masalah‐masalah yang melintasi batas‐batas negaramasalah yang melintasi batas‐batas negara
• Kerangka pemecahan masalah tsb akan melahirkan pola dan bentuk regulasi yang berbeda dalam arsitektur global governance, sehingga suatu negara tidak mungkin membuat regulasi atau institusi yang tidak kompatibeltidak mungkin membuat regulasi atau institusi yang tidak kompatibel dengan rezim global governance
• Pola relasi tidak bisa lagi bersifat hirarkhis berbasis kontrol negara, tapi mengarah pada pola horisontal berbasis kerjasama bahkan kolaborasimengarah pada pola horisontal berbasis kerjasama bahkan kolaborasi
• Maka, strategi yang dikembangkan adalah soft power, negosiasi, konsensus, dan sinergi (bukan regulasi)
• Konteks negara‐negara Asia sangat beragam: ada yang merupakan bagian dari negara‐bagian dari negaranegara terkaya di dunia tapi ada juga yang termiskin, negara benua yang luas dan
k t k il
Asia?
negara kota yang kecil, serta negara‐negara yang selalu merdeka dan negara yang pernah menjadi koloni
ngapa A p j
• Kekuatan Asia jelas berasal dari keterbukaan, keragaman, dan dinamika negara
Men
dinamika negara‐negara yang saling berhubungan
• Negara‐negara Asia pada prinsipnya dihubungkan melalui pasar—melalui perdagangan, arus keuangan, investasi langsung dan bentuk‐
Sumber: ADB, 2008
langsung, dan bentukbentuk lain dari pertukaran ekonomi dan sosial
Dinamika Perdagangan I t i l 3 R i
Integrasi Ekonomi Regional di Asia Sebelum dan Sesudah KrisisIntraregional 3 Region Asia Sebelum dan Sesudah Krisis
Sumber: ADB, 2008
Tujuan Regionalisme AsiaTujuan Regionalisme Asia
di k b blik i l b ti k i t k• menyediakan barang publik regional yang baru, seperti mekanisme untuk mengatasi epidemi; sumber daya untuk menangani krisis keuangan; dan peraturan yang memungkinkan negara‐negara untuk memadukan pasar‐pasar keuangan, barang dan jasa;.g j ;
• mengelola dampak di negara‐negara akibat dari hubungan makro‐ekonomi yang lebih erat, arus modal dan aliran tenaga kerja yang lebih deras, serta kerusakan lingkungan;
• menggunakan pengaruh Asia dalam forum ekonomi global untuk membantu memelihara pasar global yang terbuka dan kompetitif;
• melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi melebihi tingkat yang dapat dicapai melalui negosiasi globaldicapai melalui negosiasi global
• memberi nilai tambah dalam pembuatan keputusan nasional, terutama dengan berbagi “praktek terbaik” dan menggarisbawahi prioritas yang mungkin ditentang oleh kepentingan tertentu domestik—seperti tindakan untuk meningkatkanoleh kepentingan tertentu domestik seperti tindakan untuk meningkatkan kompetisi dan pengawasan peraturan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mengendalikan eksternalitas lingkungan hidup.
sia
tur
me As
sitekt
alism
Ars
gion
Re
Apa yang Diintegrasikan?Apa yang Diintegrasikan?
• Integrasi produksi keunggulan komparatif• Integrasi produksi keunggulan komparatif
• Integrasi keuangan memperkuat pasar keuangan, standarisasi pasar keuangan, dan stabilitas keuangan regionalp g , g g
• Interdependensi ekonomi makro meningkatkan investasi dan pertumbuhan di negara‐negara yang pertumbuhannya l bih l b tlebih lambat
• Pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, g p g p p ,meningkatkan jaringan sosial pengaman dan menyediakan dukungan bagi manula, memerangi epidemi dan meminimumkan dampak bencana dan menangani isu isumeminimumkan dampak bencana, dan menangani isu‐isu lingkungan
Institusi (Regulasi dan Lembaga) yang DisiapkanInstitusi (Regulasi dan Lembaga) yang Disiapkan
• Berbeda dengan regionalisme Eropa dan Amerika Utara yang• Berbeda dengan regionalisme Eropa dan Amerika Utara yang memberikan sepenuhnya kewenangan pengambilan kebijakan pada institusi regional, regionalisme Asia cenderung menerapkan regulatory state, dengan ciri:– Asean telah mempunyai komitmen untuk meningkatkan kapasitas
sekretariatnya dan akan mendirikan Komunitas Ekonomi Asean.
– Pembentukan Dialog Stabilitas Keuangan Asia dan Sekretariat Asia bagi Kerja Sama Ekonomi sebagai prioritas penting.
– Institusi lain yang akan muncul di kawasan ini nampaknya akan cenderung ramping ditata dengan berhati hati untuk mencapai maksudramping, ditata dengan berhati‐hati untuk mencapai maksud pembentukannya serta memiliki kewenangan terbatas.
– Dengan kata lain, bahkan dengan struktur institusional yang mendalam, konsultasi dan pembuatan keputusan antar pemerintah tampaknya akan tetapkonsultasi dan pembuatan keputusan antar pemerintah tampaknya akan tetap menjadi karakteristik utama dalam kerja sama regional Asia
Lanjutan
• Ada 3 pengaturan kerjasama regional Asia yang dikembangkan dalam rangka mengkompromikan tuntutan liberalisasi perdagangan dan keberlanjutan g p p g g jpolitik‐ekonomi domestik (berbasis hubungan politisi‐pengusaha):
APEC AFTA EAS
O i li N ti t d fl ibilit P ibl d ti f d tiOpen regionalism Negotiated flexibility Possible adoption of domesticcontext
Minimal regional autonomy More regional autonomy Most regional autonomy
Economic liberalization Economic cooperation Compromizing liberalization
k fl k b l d b l
Economic liberalization Economic cooperation Compromizing liberalization and cooperation
Regional consolidation Regional consolidation Regional fragmentation
• Arsitektur yang fleksibel dengan beragam jalur juga menanggapi tantangan keragaman politik, ekonomi dan budaya yang luar biasa dari kawasan ini. Ekonomi dan politik Asia tak selalu bersekutu, tetapi mereka saling tergantung Kerja sama ekonomi yang lebih erat dalam Asia akan memberikantergantung. Kerja sama ekonomi yang lebih erat dalam Asia akan memberikan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengelola penyesuaian ekonomi di masa mendatang, baik dalam kawasan ini maupun dengan dunia.
Pustaka RujukanPustaka Rujukan
• Asian Development Bank. 2008. Kebangkitan Regionalisme Asia: Kemitraan bagi Kemakmuran Bersama. Mandaluyong City Filipina: ADB.
• Haughton, Graham dan David Counsell. 2004. Regions, Spatial Strategies, and Sustainable Development. London dan NY: Routledge.
• Jayasuriya, Kanishka. 2004. Asian Regional Governance: Crisis and Change. London dan NY: RoutledgeCurzon.
• Sugiono, Muhadi. Tanpa tahun. Global Governance Sebagai Agenda g , p g gPenelitian dalam Studi Hubungan Internasional. Diunduh dari http://msugiono.staff.ugm.ac.id/publikasi/agendariset.pdf
• Stubbs, Richard. 2002. “ASEAN Plus Three: Emerging East Asian , g gRegionalism?”. Dalam Asian Survey, 42:3, hal. 440‐455.
• Van Hoa, Tran. 2002. “New Asian Regionalism and ASEAN+3 Free Trade Agreement: Theoretical Foundation, Policy Challenges, and Growth g , y g ,Prospects”. Dalam Chulalongkorn Journal of Economics 14(3), September 2002: 366‐384.
Institusi dan Kinerja Institusi dan Kinerja Institusi dan Kinerja Institusi dan Kinerja PemerintahanPemerintahan
Kuliah 13Kuliah 13
Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
PengantarPengantar
• Desain institusional mencakup semua pilihan nyata terhadap• Desain institusional mencakup semua pilihan nyata terhadap seperangkat institusi (organisasi dan rezim/aturan main/norma) yang menghubungan masyarakat dengan pemerintahnya dan
b t k h b di t b b i l bmembentuk hubungan di antara berbagai lembaga pemerintahan
• Dalam pengertian ini, desain institusional mencakup baik dimensi intrinsik (representasi, akuntabilitas, dan hak) maupun dimensi ekstrinsik (alokasi dan distribusi sumber daya)
• Desain institusional pada dasarnya dirumuskan sebagai alat• Desain institusional pada dasarnya dirumuskan sebagai alat untuk mencapai visi tertentu, dalam hal ini, visi tsb adalah visi kesejahteraan sebagai suatu negara
• Bagaimana keterkaitan antara desain institusional dan kinerja pemerintahan?
Posisi NegaraPosisi Negara
• Pada masa sekarang dominasi negara telah melemah dan• Pada masa sekarang, dominasi negara telah melemah dan mulai berkembang kecenderungan global governance yang meminimalkan peran negara‐bangsa
• Tapi, negara masih tetap berperan strategis dalam memelihara stabilitas sistem pasar, ekonomi, dan finansial, terutama karena kewenangannya untuk memungut pajakterutama karena kewenangannya untuk memungut pajak dan mengelola keuangan publik
• Konteks paradoksal ini menyebabkan wacana tentang peran p y g pnegara masih tetap menarik diperdebatkan, meskipun ada beragam perspektif teoretis dan ideologis yang dapat digunakandigunakan
Perkembangan Peran NegaraPerkembangan Peran Negara
Sumber: Dryzek dan Dunleavy, 2009
GLOBAL FACTORS AFFECTING LOCAL AND REGIONALECONOMIC DEVELOPMENT
GLOBAL ECONOMICINTERACTION
GROWTH OF WORLDTRADE ANDINVESTMENT
CRUCIAL ROLE OFMARKET SIZE
REGIONALIZATIONOF WORLD TRADE
INVESTMENT
MOBILITY OF FACTORSOF PRODUCTION
NATIONALECONOMIC DEVELOPMENT
DRIVING FORCE OFTECHNOLOGY
NEED FOR AGILEBUSINESS PRACTICES
GROWINGSIMILARITIES INPRODUCTIONCAPABILITIES INCREASING
EMERGENCE OFKNOWLEDGE INDUSTRIES
LOCAL ANDREGIONAL DEVELOPMENT
IMPORTANCE OFSERVICE SECTOR
NEED FOR GLOBALSTRATEGIC ALLIANCES
FIRMCOMPETITIVENESS
DENNIS A. RONDINELLI, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
Ukuran Kinerja PemerintahanUkuran Kinerja Pemerintahan
• Kesejahteraan rakyat Human Development Index (HDI) atau Millenium Development Goals ( )(MDGs)
• Clean government Indeks Persepsi Korupsi atau li i l d i k C l ( C)Political and Economy Risk Consultancy (PERC)
• Kualitas pelayanan publik Doing Business Index
• Kinerja birokrasi Bureaucracy Performance
• Daya saing global Global Competitiveness Index
Peringkat HDI di Negara Anggota APECPeringkat HDI di Negara Anggota APEC
Peringkat Korupsi (CPI)
Tahun CPI Score Peringkat Dunia
Peringkat Korupsi (CPI)
g
2005 2,2 137
2006 2,4 130
2007 2,3 143
2008 2 6 1262008 2,6 126
2009 2,8 111
Peringkat Korupsi (PERC)Peringkat Korupsi (PERC)
TAHUN SKOR PERINGKATTAHUN SKOR PERINGKAT
2005 9,10 1
2006 8,16 1
2007 8,03 2
2008 7,98 3
2009 8,32 12009 8,32 1
2010 9,07 1
Peringkat Kinerja BirokrasiPeringkat Kinerja Birokrasi
Negara Expert Advice Meritokrasi Akuntabilitas Transparansi Akses Rata‐rata Kinerja
India 4,00 4,06 2,92 2,94 2,83 3,35
Thailand 3,59 2,98 3,07 3,10 3,20 3,19
Mongolia 3,38 2,67 2,41 2,82 2,67 2,79
Pakistan 3,85 2,94 2,48 2,39 1,94 2,72
Cina 2,58 2,73 2,39 2,09 2,45 2,45
Filipina 2 57 2 37 2 14 2 37 2 03 2 30Filipina 2,57 2,37 2,14 2,37 2,03 2,30
Indonesia 2,57 2,17 1,97 2,03 2,46 2,24
Rata‐rata 3,18 2,53 2,44 2,46 2,63Indikator
Sumber: Hyden, Court, dan Mease (2003)
Global Competitiveness Index di Negara Anggota APEC2004 20102004 – 2010
Global Competitiveness Index (GCI) I d i t h 2009 2010 *)Indonesia tahun 2009 – 2010 *)
*) Sumber: The Global Competitiveness Report 2009-2010 ,World Economic Forum
Sumber: The Global Competitiveness Report 2009-2010 ,World Economic Forum
Sumber: The Global Competitiveness Report 2009-2010 ,World Economic Forum
Indeks Suap 15 Institusi Publik *)Indeks Suap 15 Institusi Publik )
Rata-rata jumlah uang/transaksi
33%34%
41%48%
DLLAJR (n=774)
Kantor Imigrasi (n=363)
Bea dan Cukai (n=423)
Polisi (n=1218)
30%30%32%33%
Pengadilan (n=204)
Pelindo (n=425)
Badan Pertanahan Nasional (n=518)
Pemda kota (n=1857)
14%15%17%
21%21%
Pajak Nasional (n=2005)
Depkes (n=598)
Pajak Daerah (n=2159)
Angkasa Pura (n=357)
DepHukHam (n=431)
10%14%14%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MUI (n=177)
BPOM (n=387)
Pajak Nasional (n=2005)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
*) Sumber: Survey Transparancy International Indonesia, 2008
Permasalahan yang Dihadapi Negara‐Bangsa d l K k Gl b ldalam Konteks Global
Political Goods:
• Kemiskinan• Kemiskinan
• Pemerataan kesejahteraan
Redesain Institusi Kapasitas
Pemerintahan• Degradasi
lingkungan hidup
(Public Sector Reform) (Governability)
hidup
mRe
for
ector R
blic Se
p Pu
bngkup
Li
Sumber: World Bank, 2008
Strategi Institusional untuk Public Sector Reformg
• Mensinergikan antara logika teknokrasi (birokrasi) dengan logika demokrasi (politisi/pejabat publik):1. Akuntabilitas ‘intervensi’ politisi terhadap
birokrasi;2. Rasionalisasi tuntutan representasi politik
dalam birokrasi;3. Pengembangan kapasitas birokrat
menghadapi arena dan peran baru tsb.
Intervensi PolitisiIntervensi Politisi
D k i h d ki liti i• Demokrasi menghendaki agar politisi mampu mengontrol birokrasi sebagai penyelenggara urusan publik sehari‐hariurusan publik sehari‐hari
• Tapi, pengawasan politik tsb harus mengacu pada kepentingan publik danpada kepentingan publik dan mempertimbangkan logika teknokrasi
• Karena itu diperlukan kejelasan netralitas• Karena itu, diperlukan kejelasan netralitas birokrasi dan jaminan jalur akses politisi, termasuk menyiapkan mekanisme arbitrasi y pjika meritokrasi terganggu intervensi politik
Representasi Politik dalam BirokrasiRepresentasi Politik dalam Birokrasi
M k ih i• Masyarakat masih menganggap representasi identitas di birokrasi sebagai hal penting (misl: isu putra daerah; isu etnis; isu gender; dll)put a dae a ; su et s; su ge de ; d )
• Padahal, jika tuntutan tsb dipenuhi akan merusak meritokrasi dan profesionalitas birokrasi
• Karena itu, perlu alihkan makna representasi pada perwakilan gagasan via partisipasi (bring the public in)in)
• Untuk itu, institusi birokrasi harus didesain untuk meminimalkan bias partisipasimeminimalkan bias partisipasi– (bias: elit, urban, laki2, terdidik, kaya, dll)
Kapasitas Birokrasi yang diperlukanKapasitas Birokrasi yang diperlukan
• Dengan peran yang lebih luas, perlu birokrat yang juga punya kapasitas “politik” yang baik untuk membangun legitimasi.
• Kapasitas birokrat perlu ditambahkan dengan kapasitas dalam:• Berjejaring (network management)• Skill relasional (game management)• Skill membangun struktur sinergi (regulasi, desain kelembagaan mempengaruhi nilai/ norma/kelembagaan, mempengaruhi nilai/ norma/ persepsi, dll)
Lesson LearnedLesson Learned
• Institusi negara masih menjadi titik pusat dalam pengelola urusan publik, tapi perlu ada penyesuaian agar negara mampu merespon kompleksitas isu isuagar negara mampu merespon kompleksitas isu‐isu lokal, nasional, dan global
• Redesain institusi negara terutama diperlukan untuk• Redesain institusi negara terutama diperlukan untuk melakukan fungsi redistribusi yang tidak mungkin dilakukan pasar dan masyarakat, sehingga p y , ggpertumbuhan ekonomi dapat berkorelasi positif dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat
ReferensiReferensi
• Amenta, Edwin. (tanpa tahun). State‐Centered andAmenta, Edwin. (tanpa tahun). State Centered and Political Institutional Theory: Retrospect and Prospect.
• Ayres, Ian dan John Braithwaite. 1992. Responsive y , pRegulation: Transcending the Deregulation Debate. NY: Oxford University Press.
• Beeson, Mark. 1998. “Indonesia, The East Asia Crisis and the Commodification of the Nation‐Satate”. Articlein New Political Economy Vol 3 No 3 hal 357 374in New Political Economy, Vol. 3, No. 3, hal. 357‐374.
• Dryzek, John S. dan Patrick Dunleavy. 2009. Theories of the Democratic State Basingstoke: Palgravethe Democratic State. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
• Leftwich, Adrian. 2008. “Developmental States, Effective States and Poverty Reduction: The Primacy of Politics” PaperStates, and Poverty Reduction: The Primacy of Politics . Paperfor United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) Poverty Reduction and Policy Regimes
• Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. UK: Cambridge University Press.Press.
• _____. 1994. “Neither Market nor State: Governance of Common‐Pool Resources in the Twenty‐first Century”. Lecture Paper, presented in International Food Policy Research Institute, Washington DC.
• Peters Guy B 2000 “Institutional Theory: Problems andPeters, Guy B. 2000. Institutional Theory: Problems and Prospects”. Paper for Institute for Advanced Studies, Vienna
• Robinson, Mark dan Gordon White (eds). 1998. The Democratic Developmental State: Politics and Institutional Design. New York: Oxford University Press.
Dialog Dialog Indonesia – Malaysia
dalam rangka kunjungan mahasiswa dalam rangka kunjungan mahasiswa Universitas Malaya
Jatinangor, 18 Mei 2010g ,
Kuliah 14
Lesson LearnedGovernment System and Institutionalization in MalaysiaGovernment System and Institutionalization in Malaysia
• What Malaysian does:– Strong leadership– Change management in government
R b ildi i li– Rebuilding nationalism– Institutionalization of the rule of game (regulation/act,
ideology/rukun negara)gy g )– Preserving social and political order (Internal Security
Act/ISA/counter-terrorism)– Open but responsible mass media– Distribution of resources to develop marginalized area
(quota policy ICT policy incentives mechanism etc)(quota policy, ICT policy, incentives mechanism, etc)
Common Issues Malaysia & IndonesiaCommon Issues Malaysia & Indonesia
Culture: product or identity? economic asset or art?
Territorial security Transnational-workers/migrants Transnational workers/migrants
New Approach in Diplomatic RelationshipNew Approach in Diplomatic Relationship Tamadun Melayu Culture-based regionalism ‘saudara serumpun’ as shared Culture based regionalism saudara serumpun as shared
identity Common interest increase competitiveness against other
( )regions, especially the West (America and North European)
Soft power approach Soft power approach Indonesia as the model for the biggest Moslem-Democratic
State to drive democratization in South East Asia Strategic alliances networking manage collaborative
networking to overcome transnational issues, such as terrorism migration and transborder tradingterrorism, migration, and transborder trading
Overview Akhir Perkuliahan
Kuliah 15
Caroline Paskarina S IP M SiCaroline Paskarina, S.IP., M.Si.
Apa yang Sudah Dipelajarip y g p j• Sebagai sebuah metode, perbandingan memiliki
seperangkat teknik dan kaidah
D j l d i li i dih ilk l l i• Daya penjelas dari analisis yang dihasilkan melalui metode perbandingan akan ditentukan oleh pilihan teknik dan kaidah yang dipakaiy g p
• Dalam perkembangan kontemporer, studi b di i t i t h i iperbandingan sistem pemerintahan punya misi
strategis sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni negara-negara Barat (Eropa Barat dan g g g ( pAmerika Utara) lokalisasi ilmu & pengetahuan
Dalam perkembangan kontemporer studi• Dalam perkembangan kontemporer, studi perbandingan sistem pemerintahan punya misi strategis sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni negara-negara Barat (Eropa Barat dan Amerika Utara) lokalisasi ilmu & pengetahuan
• Globalisasi membuat negara-negara makin terintegrasi, sehingga konsep urusan publik bisa melampaui batas teritorial negara transnational issues; regionalism; global governance
• Negara-bangsa dituntut untuk melakukan penyesuaian institusi sebagai respon terhadap kecenderungan global tsb
Yang Belum Dielaborasi?Yang Belum Dielaborasi?
P t d b di t k• Penggunaan metode perbandingan untuk lokalisasi pengetahuan (pribumisasi teori)St t i d t i l (l• Strategi adaptasi pengalaman (lesson learned) dari negara lain untuk kepentingan Indonesiakepentingan Indonesia
• Agenda riset yang relevan untuk studi PSP dan pembentukan sistemPSP dan pembentukan sistem pembelajaran (learning system) untuk pengembangan Ilmu Pemerintahanpengembangan Ilmu Pemerintahan