materi kup i suwardi

Tax Brevet A&BTTH IKPI

By Suwardi

I nt roduct i on

Full NameAsep Wahyudin Nugraha

Occupation Account Representative KPP PMA DuaDirektorat Jenderal Pajak

Email address [email protected]

mailto:[email protected]

HUKUM PAJAK

HUKUM FORMAL HUKUM MATERIAL

- UU KUP

- UU PPSP

- UU PP

- UU PPh

- UU PPN/PPn BM

- UU PBB

- UU BPHTB

- UU Bea Meterai

- UU PDRD

Pembedaan Hukum Pajak

PERPAJAKAN DI INDONESIA

Self Assessment System

Official Assessment System

1983

1983

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak.

Wajib pajak bersifat pasif.

Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri.

Wajib pajak aktif.

Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

Sistem Pemungutan Pajak

Withholding system

kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak

DASAR HUKUM

KETENTUAN UMUM DAN

TATA CARA PERPAJAKAN

UU Nomor 6 Tahun 1983

Perpu Nomor 5 Tahun 2008





Dasar Hukum : Dasar Hukum : Ketentuan Umum dan Tata Cara Ketentuan Umum dan Tata Cara

PerpajakanPerpajakan

SI STEMATI KA UU KUP

Bab 1 : Ketentuan UmumBab 2 : NPWP, Pengukuhan PKP, SPT, dan Tata Cara Pembayaran Bab 3 : Penetapan dan Ketetapan PajakBab 4 : Penagihan PajakBab 5 : Keberatan dan BandingBab 6 : Pembukuan dan PemeriksaanBab 7 : Ketentuan KhususBab 8 : Ketentuan PidanaBab 9 : PenyidikanBab 10 : Ketentuan PeralihanBab 11 : Ketentuan Penutup

SI STEMATI KA PENGAJARAN

-NPWP-PKP-Pembukuan -SPT-Pembayaran

(Self Assessment)

-Pemeriksaan-Penetapan & Ketetapan

-Pembetulan-Sengketa Pajak

-Restitusi-Imbalan Bunga---------------------------Penagihan-Tindak Pidana

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

Pajak itu apa sih sebenarnya?

T’rus, kenapa saya harus bayar pajak?

PENGERTIAN PAJAK

Menurut UU No. 28 Tahun 2007

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PAJAK

APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK

MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN

, Pos ya ndu Im unis as i

Pe ndidika n

Fas ilitas & Infras truktur

Tra ns portas i m as a l

Pe rtahanan &Ke amanan

Ke le s ta rian LH Pe nanggula n Be ncana

Ke le s ta rian Buda ya

Pe la ya na nke s e ha ta n

Pe ne gaka nHukum

Subs idi Pa nga n & BBM Dana Al okas i Umum

PEMILIHAN UMUM

Wajib PajakWajib Pajak

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI

PEMBAYAR PAJAK PEMOTONG PAJAKPEMUNGUT PAJAK

BADAN

KUP 3

OOrang Pribadirang Pribadi

adalah orang pada umumnyaadalah orang pada umumnya

- - tidak memandang jenis kelamintidak memandang jenis kelamin- - tidak memandang usiatidak memandang usia- - termasuk pula warisan yang belum terbagi termasuk pula warisan yang belum terbagi yang menggantikan yang berhakyang menggantikan yang berhak

BBadanadan

ContohContoh : :

PT, PT, CVCV, BUMN / BUMD, , BUMN / BUMD, firmafirma, koperasi, , koperasi, dana dana pensiunpensiun, yayasan, , yayasan, organisasi massaorganisasi massa, organisasi , organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk bentuk badan lainnyabadan lainnya

sekumpulan orang dan atau modal sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha

WAJIB PAJAK

Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

KEWAJIBAN OBJEKTIF

KEWAJIBAN SUBJEKTIF

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERISUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

a. orang pribadi yang : - bertempat tinggal di Indonesia,- berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau - dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

e. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

f. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang :

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERISUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Subyek Pajak kah?Subyek Pajak kah?

1.1. Citibank NACitibank NA2.2. Bank BNIBank BNI3.3. Bank IndonesiaBank Indonesia4.4. Garuda IndonesiaGaruda Indonesia5.5. Departemen PerhubunganDepartemen Perhubungan6.6. Kedubes AmerikaKedubes Amerika7.7. Forum Keluarga Betawi AsliForum Keluarga Betawi Asli8.8. WHOWHO

OBJEK PAJAK

Penghasilan : setiap tambahan Penghasilan : setiap tambahan kemampuan ekonomis yang kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia pajak, baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk dengan nama dan dalam bentuk apapun.apapun.

Sumber – sumber penghasi l an Pekerjaan Usaha / Pekerjaan Bebas Investasi Lain-lain, contoh : undian

FUNGSI NPWPFUNGSI NPWP

sebagai identitas WP menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen

perpajakan memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan

Manf aat NPWP

Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP

Pasal 21Pasal 22Pasal 23

20% lebih tinggi100% lebih tinggi100% lebih tinggi

- Mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain mis : - Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan- Pengajuan kredit ke bank

- Tahun 2009, tidak bayar Fiskal Luar Negeri dan tdk dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah ini :

FORMAT NPWP (& NPPKP)FORMAT NPWP (& NPPKP)

01 . 234 . 567 . 8 - 901 . 234

Kode Cabang

Kode KPPKode Wajib Pajak

Siapa yang wajib NPWP?Siapa yang wajib NPWP?

WPOPTidak menjalankan usaha/pek bebas tapi penghasilan

pd suatu bulan > PTKP

Wanita Kawin Pisah Harta

Menjalankan usaha/pekerjaan bebas

WP Badan

WP Pemungut/Pemotong pajak

Wanita kawin dapat mendaftar atas namanya sendiri

Kapan mendaftar (NPWP)Kapan mendaftar (NPWP)

1 bulan setelahSaat usaha

Mulai dijalankan

WPOP yg tdk menjalankan usaha/pek bebas tapi peng

sd suatu bulan > PTKP

WP Badan

WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas

Paling lambat Pada akhir bln

Berikutnya penghTelah melebihi

PTKP

WP Pemungut/Pemotong pajak

Sebelum saatTerutang PPh

PTKP

Keterangan

PTKP LAMA PTKP BARU Mulai 1-1-2009

SETAHUN(Rp)

SEBULAN(Rp)

SETAHUN(Rp)

SEBULAN(Rp)

WP 13.200.000,-

1.100.000,- 15.840.000,-

1.320.000,-

WP KAWIN 1.200.000,- 100.000,- 1.320.000,- 110.000,-

ISTERI BEKERJA 13.200.000,-

1.100.000,- 15.840.000,-

1.320.000,-

TANGGUNGAN (Max 3 orang)

1.200.000,- 100.000,- 1.320.000,- 110.000,-

Persyaratan NPWP

ORANG PRIBADI YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :

■WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

■WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK;

■WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LAINNYA.

KTP BAGI PENDUDUKINDONESIA , ATAU PASPORBAGI ORANG ASING

NB:WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPATMEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA

Tempat Pendaftaran NPWP• KPP YANG WILAYAH KERJANYA

MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.

• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP;

• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.

E-Registration

Tempat pendaf taran WP ter tent u KPP BUMN KPP PMA I-VI KPP Badora I-II KPP PMB KPP WP Besar I-II & WP Besar OP KPP Madya

Siapa yang wajib dikukuhkan Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai PKP ?sebagai PKP ?

WPOP

WP Badan

Yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha yang

dikenakan PPN sesuai UU PPN Wajib melaporkan usahanya

untuk dikukuhkan sebagai PKP

Untuk mengetahui identitas PKP melaksanakan hak dan

kewajiban di bidang PPN

Kapan melaporkan usaha Kapan melaporkan usaha (Pengukuhan PKP)(Pengukuhan PKP)

Sblm melakukanpenyerahan

BKP/JKP

Pengusaha Kecil

WP Badan

WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas

Paling lambat Pada akhir masaPajak berikutnya

Setelah omzet> 600 juta

Pengusaha Kecil

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha

Dimana mendaftar Dimana mendaftar NPWP/Pengukuhan PKP?NPWP/Pengukuhan PKP?

Wajib Pajak Tempat Pendaftaran di KPP yang meliputi :

Kewajiban Pajak

Orang Pribadi Tempat Tinggal WP PPh Pasal 25 OPPPh Psl 21/22/23/26/4(2)PPN & PPnBMPBB & BPHTB

Badan Tempat Kedudukan WP PPh BadanPPh Psl 21/22/23/26/4(2)/15PPN & PPnBMPBB & BPHTB

Cabang, perwakilan

Tempat Kegiatan Usaha PPN & PPnBMPPh Psl 21/22/23/26/4(2)PBB & BPHTB

WP OP tertentu(Penj Psl 2(3))

Tempat Tinggal WPTempat Kegiatan Usaha

PPN & PPnBM

Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan

NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan

WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun

tidak mau mendaftar

Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan

usahanya

Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.

Kapan direspon? Kapan direspon?

Berkas diterima lengkap

Paling lambathari kerja berikutnya

Pendaftaran NPWP Pengukuhan PKP

Paling lambat 3hari kerja berikutnya

Kartu NPWP

Surat KeteranganTerdaftar

SuratPengukuhan

PKP

Syarat NPWP dapat dihapus- Syarat NPWP dapat dihapus- Psl 2(6)Psl 2(6)

WPOP

WP Badan

BUT

Dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha

Menghentikan kegiatan usahanyadi Indonesia

Diajukan permohonan oleh WP/Ahli Waris apabila WP tdk lagi memenuhi persyaratan Objektif dan/subjektif

Atau ….Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak

Krn tdk memenuhi syaratObjektif dan subjektif

Penghapusan NPWP/PKP Penghapusan NPWP/PKP

Permohonan Penghapusan

NPWP

Permohonan Pencabutan

PKP

Pemeriksaan oleh DJP

P.L 6 bulan untuk WP OP

P.L 12 bulan untuk WP Badan

Paling lambat6 bulan

Penghapusan NPWP/PKPDapat dilakukan secara jabatan

atau

SANKSI

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

pidana penjara6 bulan - 6 tahun

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar

*Berdasarkan Pasal 39 UUKUP

Lat i han I

Lenny adalah seorang karyawati yang baru bekerja sejak 5 Juli 2007 sebagai sekretaris dengan gaji per bulan yang telah melampaui batas PTKP. Lenny tinggal bersama keluarga di sebuah perumahan di kawasan Kelapa Gading. Pada tanggal 08 Agustus 2008 Lenny melepas masa lajangnya setelah dipersunting oleh seorang pria idaman hatinya.

Pertanyaan : Bagaimana Lenny melaksanakan kewajiban pajaknya, khususnya dalam hal pendaftaran sebagai WP.

KEWAJI BAN WAJI B PAJAKSELAI N MENDAFTARKAN DI RI UNTUK MEMI LI KI NPWP, APA?

3 MMenghitung

Pajak yang terutang

Melapor

Membayar

Pembukuan dan Pencatatan(Pasal 1 angka 29)

Pembukuan

proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

data & informasi keuangan

Jumlah Harga Perolehan & Penyerahan Barang/Jasa

harta

ph & biaya modal

kewajiban

laporan keuangan

neraca

laporan laba rugi

Yg Wajib Pembukuan(Pasal 28)

WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas PEMBUKUAN

WP BadanWAJIB

PENGECUALIAN:

WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto

WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ketentuan-ketentuan Pembukuan(Pasal 28)

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas

harus diselenggarakan di Indonesia

menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu

Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan:

Pembukuan dalam Mata Uang Asing dan Rp

*Berdasarkan PMK No. 196/PMK.03/2007

WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS:

WP dalam rangka PMA

Bentuk Usaha TetapWP Kontraktor KKS

WP dalam rangka Kontrak Karya

Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN

$

WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri

Arti Pencatatan(Pasal 28)

Terdiri atasdata yang dikumpulkan

secara teratur ttg

peredaran atau penerimaan bruto

dan/atau ph bruto sbg

PENCATATAN

dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk ph yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final

(Bentuk dan tatacara Pencatatan diatur dgn PMK)

KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN

(3) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

(4) harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa

Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 28 UU KUP

Penyimpanan Dokumen Pembukuan


Buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil

pengolahan data

dasar pembukuan/ pencatatan

10 tahun

di Indonesia

SANKSI-SANKSI


menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu

tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan

tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia

tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain

Setiap orang yang dengan sengaja:

dipidana dengan pidana penjara 6 bulan - 6 tahun

dan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar

Surat Pemberitahuan (Pasal 3)Surat Pemberitahuan (Pasal 3)Self Assessement System

MenghitungMemperhitungkanMembayarmelaporkan

Pajak Terutang

SPT

Tahunan

Masa

Manual

Elektronik

Psl 12(1)

SURAT PEMBERITAHUAN(SPT)

SPT MASA SPT TAHUNAN

SPTSurat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan

Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,

dan atau Harta dan Kewajiban

UNTUK SUATUMASA PAJAK

UNTUK SUATUTAHUN PAJAK ATAU

BAGIAN TAHUN PAJAK

PPh (Umum) Bagi PKP Bagi Pemotong/Pemun

gut Melaporkan dan mempertanggungjawbkan penghitungan jumlah pajak terutang dan melaporkan :pembayaran pajak tahun berjalanPemotongan pajak oleh pihak lainpenghasilan yang mrpkn Obyek Pajak – bukan obyek pajakHarta dan kewajiban

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN & PPnBM yang terutang dan melaporkan:

Pengkreditan PM-PKPembayaran sendiri maupun melalui pihak lain dalam satu masa pajak

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

Jenis SPTJenis SPT

SPT Tahunan

SPT Masa

PPh Pasal 21 dan Pasal 26PPh Pasal 22PPh Pasal 23 dan Pasal 26PPh Pasal 4 ayat 2PPh Pasal 15PPh Pasal 25PPN (form 1195 & 1101 WAPU)PPn BM (form 1101BM)

PMK NOMOR 181/PMK.03/2007

SPT

Formulir kertas

(hardcopy)

e-SPT

Secara langsung ditempat yangditetapkan DJP

Secara langsung / cara lain yaitu mengunduh format SPT / aplikasi e-SPT di situs DJP

Wajib ditandatangani

WP atau Kuasa WP

1. Tanda tangan biasa2. Tanda tangan stempel3. Tanda tangan

elektronik/digitalTanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik/digital

mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa

Cara Pengambilan Formulir dan Cara Pengambilan Formulir dan Penandatanganan SPTPenandatanganan SPT

SPT

Secara langsung

Via Pos

Cara lain

Jasa ekspedisi

e-f i l ing

Tanda penerimaan surat

Bukti pengiriman surat

Bukti Penerimaan Elektronik

BUKTIPENERIMAA

NSPT

PMK NOMOR 181/PMK.03/2007

Cara Penyampaian SPTCara Penyampaian SPT

SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

tidak ditandatangani; tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen; SPT LB disampaikan setelah 3 tahun dan telah ditegur

secara tertulis; disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan

atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

WP PPh tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria :

WP orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima/memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25 dan SPT Tahunan OP

Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25

PMK NOMOR 183PMK.03/2007

WP Tidak Wajib Lapor SPTWP Tidak Wajib Lapor SPT

Batas Waktu Penyampaian SPTPasal 3 (3) dan 3 (4)

Jenis SPT Batas Waktu PelaporanSPT Masa PPh Pasal 21/26SPT Masa PPh Pasal 22 /pemungut lainnyaSPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15SPT MasaPPh Pasal 25SPT Masa PPN (form 1195 & 1101 WAPU)SPT Masa PPn BM (form 1101BM)

Max 20 hari setelahakhir masa pajak

PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBMOleh Bea Cukai

Max 7 hari setelahPenyetoran

PPN/PPnBM & PPh Psl 22 oleh Bendaharawan

Max tgl 14 setelahakhir masa pajak

SPT Tahunan PPh OP Max 3 bulan setelah akhir thn pajak, dpt diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan tertulis p.l 2 bulan

SPT Tahunan PPh Badan Max 4 bulan setelah akhir thn pajak, diperpanjang p.l 2 bulan

Sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk : WP OP yang telah meninggal dunia WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi WP yang terkena bencana (diatur dgn Permenkeu)WP lain (diatur dengan Permenku)WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan.

Sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk : WP OP yang telah meninggal dunia WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi WP yang terkena bencana (diatur dgn Permenkeu)WP lain (diatur dengan Permenku)WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan.

Sanksi Keterlambatan PelaporanSanksi Keterlambatan Pelaporan(Psl 7(1)-7(2)(Psl 7(1)-7(2)

Sanksi adminitrasi berupa denda : Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan

WP lain

WP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:

1. kerusuhan massal;2. kebakaran;3. ledakan bom atau aksi terorisme;4. perang antarsuku; atau5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara/perpajakan

Penetapan WP lain dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

WP Lain yang Tidak Dikenakan SanksiWP Lain yang Tidak Dikenakan Sanksi


SPT Masa atau laporan

hasil pemungutan

KPPdisampaikan

Batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari l ibur (Sabtu/ hari l ibur nasional termasuk hari Pemilu yangditetapkan oleh Pcmerintah dan cuti bersama)

Hari Kerja berikutnya


Jatuh Tempo Pelaporan Pada Hari LiburJatuh Tempo Pelaporan Pada Hari Libur

Batas Waktu Pembayaran Pajak Batas Waktu Pembayaran Pajak (pasal 9 (2))(pasal 9 (2))

SPT Masa PPh Pasal 21/26SPT Masa PPh Pasal 23/26SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2SPT Masa PPh Pasal 15SPT Masa PPh Pasal 22 Badan Tertentu

SPT Masa PPh Pasal 25SPT Masa PPN/PPnBM incl WAPU non Bdhwn

SPT Tahunan/PPh Pasal 29

Max tgl 10 setelahakhir masa pajak

Max tgl 15 setelahAkhir masa pajak

Max tgl 25 bln ketigastlh tahun pajak

SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan

SPT Masa PPN/PPnBM, PPh PAsal 22 Bea Cukai

Hari yang sama

Sehari setelah pemungutan

SPT Masa PPN/PPnBM BendaharawanMax tgl 7 setelah akhir masa pajak

Sebelum SPT PPh disampaikan

Batas Waktu Pembayaran Pajak Pajak – (cont)

STP, SKPKB, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, STP, SKPKB, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Putusan PK harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (Psl 9 – 3)diterbitkan (Psl 9 – 3)

Bagi WP usaha kecil dan WP didaerah tertentu – dapat diperpanjang Bagi WP usaha kecil dan WP didaerah tertentu – dapat diperpanjang p.l. 2 bulan (Psl 9-3a)p.l. 2 bulan (Psl 9-3a)

Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetujuan untuk Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetujuan untuk menganmenganggsur atau menunda pembayaran pajak termasuk sur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan paling lama 12 kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan paling lama 12 bulan.bulan.

ANGSURANANGSURAN

AtasAtas

5.5. STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambahjumlah pajak yang harus dibayar bertambah

6.6. PPh Pasal 29PPh Pasal 29

dikenai bunga sebesar 2% sebulan atas pajak yang dikenai bunga sebesar 2% sebulan atas pajak yang kurang dibayar.kurang dibayar.

Sanksi keterlambatan Sanksi keterlambatan pembayaran pajakpembayaran pajak

Tanggal Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur

Hari Kerja berikutnya

Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yangditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama

dilakukan di Kantor Pos / bank yang ditunjuk oleh

Menkeu

Jatuh Tempo Pembayaran Pada Hari LiburJatuh Tempo Pembayaran Pada Hari Libur


Sarana & Tempat Pembayaran Pajak Sarana & Tempat Pembayaran Pajak (psl 10)(psl 10)

SSP Standar SSP Khusus

:OfflineKantor PosBank BUMN/BUMDBank yang ditunjuk DJALoket pembayaran di pelabuhan untuk FLN

:OnlineTeller PT.Pos IndonesiaTeller Bank PersepsiATM atau Internet Banking

St udi Kasus I

PT Mau Enak Terus menyampaikan SPT Masa PPh PT Mau Enak Terus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2009 pada tanggal 23 Pasal 25 Masa Pajak Januari 2009 pada tanggal 23 Februari 2009. Atas angsuran sebesar 10 juta rupiah Februari 2009. Atas angsuran sebesar 10 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 18 telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 18 Februari 2009. Februari 2009.

Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut!kepada Wajib Pajak tersebut!

St udi Kasus I I

PT Ogah Rugi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan PT Ogah Rugi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 pada tanggal 28 Juni 2009. Tahun Buku Tahun Pajak 2008 pada tanggal 28 Juni 2009. Tahun Buku Wajib Pajak adalah Januari – Desember. Wajib Pajak tidak Wajib Pajak adalah Januari – Desember. Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Atas kurang bayar sebesar 50 juta rupiah telah Tahunan. Atas kurang bayar sebesar 50 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 05 Mei 2009. dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 05 Mei 2009.

Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut!Wajib Pajak tersebut!

Pembetulan SPT (Pasal 8)Pembetulan SPT (Pasal 8)

Pembetulan SPT (Pasal 8)- Pembetulan SPT (Pasal 8)- cont.cont.Pasal Ketentuan/Kondisi Syarat Konsekuensi

8(3) WP sudah diperiksa tapi blm dilakukan penyidikan

Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya

Membayar kekurangan pajak terutang

tidak dilakukan penyidikan

dikenakan sanksi 150 % dari jumlah KB

8 (4) dan 8(5)

WP sudah diperiksa tetapi blm diterbitkan surat ketetapan pajak

Dengan kemauan sendiri mengungkapkan pengisian SPT

Dilakukan dalam laporan tersendiri

Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya

jika ada KB ditambah sanksi 50 %

Harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan

Pemeriksaan tetap dilanjutkan

8(6) Lihat UU Lihat UU Lihat UU

PEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPT

syaratsyarat

• belum dilakukan pemeriksaanbelum dilakukan pemeriksaan• jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan

disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapanpenetapan

jika menjadi kurang bayarjika menjadi kurang bayar

sanksisanksi : 2% / bulan2% / bulansejak sejak jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); atauatau

sejaksejak jt pembayaran (SPT Masa) jt pembayaran (SPT Masa)s.d. s.d. tanggal pembayarantanggal pembayaran

PEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPT((WP melanggar Ps 38WP melanggar Ps 38 UU KUP UU KUP dan sudah diperiksadan sudah diperiksa))

syarat syarat

8.8. mengungkapkan sendiri mengungkapkan sendiri kketidakbenaran etidakbenaran perbuatannyaperbuatannya

9.9. mmelunasi kekurangan pembayaran pajaknyaelunasi kekurangan pembayaran pajaknya10.10.mmembayar sanksi denda embayar sanksi denda 15150 %0 %

tterhadap WP ini tidakerhadap WP ini tidak akan dilakukan penyidikanakan dilakukan penyidikan

PEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPT(telah/sedang diperiksa, belum terbit skp)(telah/sedang diperiksa, belum terbit skp)

syaratsyarat

1.1. dengan kesadaran sendiridengan kesadaran sendiri2.2. mengakibatkan :mengakibatkan : a.a. pajak menjadi lebih besar/kecil; ataupajak menjadi lebih besar/kecil; atau b. rugi menjadi lebih besar/kecil; ataub. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atauc. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecild. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil..3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50%3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50%

Pemeriksaan tetap dilanjutkanPemeriksaan tetap dilanjutkan

PEMBETULAN SPT(Rugi Fiskal Berbeda)

WP dapat membetulkan SPT

dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan KembaliTahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,

yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut

dalam jangka waktu 3 bulan dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan

materi kup i suwardi

Documents