1

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

Gede Sutresna Wijaya

MATERI

PENDAHULUAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIA PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PERUNDANG UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN RI

1. UU No 10 Th 1997 2. PP No 33 Th 2007 3. PP No 29 Th 2008 4. PP No 26 Th 2002 5. PP No 43 Th 2006 6. PP No 54 Th 2012 7. Perpres No 74 Th 2012 8. PP No 61 Th 2013 9. Perka BAPETEN

POLA PENGAWASAN

INSPEKSI IZIN

EVALUASI &

KAJIAN

ATURAN

PENDAHULUAN

MANFAAT UTK KESEJAHTERAAN

Energi, kesehatan, industri, pertanian, litbang

RESIKO

-Bahaya radiasi

-Senjata pemusnah masal

-Teroris

TENAGA NUKLIR

Perlu diatur dg peraturan perundang undangan

Perlu diawasi pelaksanaannya

KESEHATAN

INDUSTRI PERTANIAN

PENELITIAN

NON ENERGI

PLTN

DIAGNOSTIK RADIOTERAPI

KED. NUKLIR

LOGGING GAUGING

RADIOGRAFI

IRADIATOR

HIDROLOGI

PEMULIAAN

TANAMAN

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

REAKTOR

RISET & INS.

NUKLIR DLL.

ENERGI

kesehatan industri

pertanian

hidrologi

peternakan

B. NON ENERGI - kesehatan 2500 Pemegang izin ( PI) - industri 500 PI - litbang 15 PI

litbang

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIA

DALAM BIDANG KESEHATAN

40 144 54 15 24

42

69

15

24 8 24 39 19 39

29

23

15

60

32 20 60 177 189 40 270 260

PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR DI INDONESIA

A. ENERGI PLTN

PTAPB - BATAN

Rencana

Sampai sekarang

belum bisa

diujudkan

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIA

DALAM BIDANG INDUSTRI

3

10

1

6 10 7 1 4 0 1 1 14 1 1

3

1

0

2

0 1 0 48 10 9 92 203

Sejak awal Pemerintah RI hanya akan menggunakan teknologi nuklir utk kesejahteraan rakyat sejak th 1957 Pem RI tlh jadi anggota IAEA (

International Atomic Energy Agency)

tgl 12 Juli 1978 tlh menandatangani & meratifikasi perjanjian internas ttg pencegahan penyebaran senjata nuklir yaitu Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapon ( NPT ) dalam bentuk UU No. 8 Tahun 1978.

dsb

Tujuan pengawasan

- jamin kesejah,keam & ketentraman

masy

Aspek yg diawasi y.i.

a). keselamatan radiasi pengion

b). keamanan nuklir

c). Seifgards

Instrumen pengawasan :

- aturan

- izin

- inspeksi

Siapa yang mengawasi? : Pemerintah

Berdasarkan UU No 31 Th 1964

diawasi oleh BATAN ( sbg pelaksana dan

pengawas )

UU ini kmd diganti dg UU No 10 Th 1997

Berdasarkan UU No 10 Th 1997, Pem bentuk 2 Badan baru.

A. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sbg

badan pelaksana dl bidang litbang tenaga nuklir

B. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

sbg badan pengawas pemanfaatan tenaga

nuklir

lbh independen

Siapa yang diawasi ?

para pengguna teknologi nuklir

* Rumah Sakit ( 2500 Pemegang Izin / PI )

diagnosis

therapi

* Industri ( 500 PI )

pertambangan, minyak

pembangkit listrik tenaga batu bara/uap

semen, kertas, rokok

minuman, dsb.

* Lembaga litbang ( 15 PI )

BATAN

Perguruan Tinggi, Departemen

PERUNDANG UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

Adl peraturan yg berhubungan dg pemanfaatan iptek nuklir utk kesejahteraan

Tujuan dan fungsi dr perat perund tenuk

a). Proteksi thd bahaya yg terkait dg penggunaan

ipteknuk

- proteksi bahaya rad

- pencegahan penyalahgunaan

NPT, seifgards.

b). Promosi pengemb ipteknuk

- pajak instalasi nuk, asuransi,ganti rugi,

dsb

SISTEMATIKA PERATURAN

PERUNDANGAN RI

UU RI NO 10

TAHUN 2004

1. UUD 1945 2. UU / PERPU 3. PP 4. PERPRES 5. PERDA a. Perda Propinsi b. Perda Kab / Kota c. Perdes / Perat Se tingkat Catatan:

Perpu : Perat pengganti UU

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

UU NO.10 TH 1997

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN KEPALA BAPETEN ( ketent & pedoman)

UUD 1945