mata kuliah hukum etika & profesi - mnj.my.id fileorang yang hanya secara lahiriah memenuhi...

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester VII Tahun 2017/2018

Mata Kuliah Hukum Etika & Profesi

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII

TAHUN 2017/2018

MATA KULIAH HUKUM ETIKA & PROFESI

Disusun oleh:

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

mnj.my.id

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MATA KULIAH : HUKUM ETIKA & PROFESI HUKUM

HARI, TANGGAL : RABU, 7 NOVEMBER 2018

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / VII

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Moral dan Hukum

a. Jelaskan beberapa hal yang membedakan antara moralitas dan hukum!

Jawaban:

Menurut E.Y. Kanter dalam bukunya Dr. Mardani yang berjudul Etika Profesi Hukum

bahwa beberapa hal yang membedakan antara moralitas dan hukum, yaitu:

1) Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara kurang

lebih sistematis disusun dalam kitab undang-undang. Karena itu norma yuridis

mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih objektif. Sebaliknya moralitas bersifat

lebih subjek dan akibatnya lebih banyak diganggu oleh diskusi-diskusi yang mencari

kejelasan tentang yang dianggap etis atau tidak etis. Tentu saja di bidang hukum pun

terdapat banyak diskusi dan ketidakpastian tetapi di bidang moralitas ketidakpastian ini

lebih besar karena tidak ada pegangan tertulis.

2) Hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga

sikap batin seseorang. Itulah perbedaan antara moralitas dan legalitas. Niat batin tidak

termasuk jangkauan hukum. Sebaliknya dalam konteks moralitas sikap batin sangat

penting. Orang yang hanya secara lahiriah memenuhi norma-norma moral berlaku

“legalistis”. Sebab, legalisme adalah sikap memenuhi norma-norma etis secara lahiriah

saja tanpa melibatkan diri dari dalam.

3) Sanksi yang berkaitan dengan hukum berlainan dengan sanksi yang berkaitan dengan

moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan; orang yang melanggar hukum

akan mendapat sanksi/hukuman. Tetapi moralitas tidak dapat dipaksakan. Menjalankan



Halaman 5


paksaan dalam bidang moralitas tidak efektif juga. Sebab paksaan hanya dapat menyentuh

bagian luar saja, sedangkan perbuatan-perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-

satunya sanksi dalam bidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang karena

menuduh si pelaku tentang perbuatannya yang kurang baik.

4) Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Juga

kalau hukum tidak secara langsung berasal dari negara seperti hukum adat maka hukum

itu harus diakui oleh negara seupaya berlaku sebagai hukum. Moralitas didasarkan pada

norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Dengan cara

demokratis ataupun cara lain masyarakat dapat mengubah hukum tetapi tidak pernah

masyarakat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Masalahnya moralitas tidak

dapat diputuskan dengan suara terbanyak.

b. Apakah hukum dapat dipisahkan dari moralitas? Berikan penjelasan disertai contoh!

Jawaban:

Menurut Dr. Mardani dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Hukum bahwa hukum

dan moralitas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hukum harus melayani dan

menegakan moralitas. Hukum bukan saja dikenal sebagai instrumen utama dari kontrol sosial.

Moralitas menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat/watak, atau pada

perbedaan antara benar-salah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Contohnya zina

dan memfitnah adalah tindakan yang tidak bermoral, dalam rangka untuk mencegah dan

memberikan jera terhadap pelakunya maka dibentuk hukum berupa Pasal 284 KUHP dan

Pasal 311 ayat (1) KUHP.

2. Etika dan Filsafat Hukum

a. Apa yang dimaksud dengan Etika? Bagaimana hubungannya dengan kajian/studi hukum?

Jawaban:

Dalam Filsafat Moral yang digagas oleh Aristoteles bahwa Etika secara etimologis adalah

ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan

sebagainya. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Franz Magnis Suseno Etika adalah ilmu

yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan manusia

yang ditentukan baik buruknya pada tindakan tersebut. Antara etika dengan hukum terjalin

hubungan erat, karena lapangan pembahasan keduanya sama-sama berkisar pada masalah

perbuatan manusia. Tujuannya pun sama, yakni mengatur perbuatan manusia demi

terwujudnya keserasian, keselarasan, kebahagiaan mereka. Bagaimana seharusnya bertindak,



Halaman 6


terdapat dalam kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah etika. Bedanya ialah jika hukum

memberikan putusan hukumnya perbuatan, maka etika memberikan penilaian baik atau

buruknya.

b. Apa yang membedakan Etika dengan Etiket? Berikan penjelasan disertai contoh!

Jawaban:

Menurut Bertens sebagaimana dikutip Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Dr.

Mardani yang berjudul Etika Profesi Hukum bahwa yang membedakan Etika dengan Etiket,

yaitu:

1) Etika menetapkan norma perbuatan, apakah itu boleh dilakukan atau tidak, misalnya

masuk rumah orang lain tanpa izin. Yang menjadi persoalan bukan cara memasuki rumah

tersebut, tapi tanpa izin masuknya, sedangkan etiket menunjukkan dan menetapkan aturan

melakukan perbuatan, yang tepat baik, dan benar sesuai dengan harapan.

2) Etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain, misalnya larangan

mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidaknya orang lain, sedangkan etiket hanya berlaku

dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain, maka etiket tidak berlaku, misalnya makan

tanpa pakaian. Jika makan sendiri, tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi

masalah.

3) Etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar, misalnya mencuri atau jangan membunuh,

sedangkan etiket bersifat relatif, sesuatu dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan

dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh, memegang kepala orang lain,

di Indonesia tidak sopan, tapi di Amerika hal tersebut dianggap biasa.

4) Etika memandang manusia dari segi dalam (batiniah), orang bersikap etis adalah orang

yang benar-benar baik, sikapnya tidak munafik, sedangkan etiket memandang manusia

dari segi luar (lahiriah), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalam

dirinya penuh kebusukan dengan niat jahatnya karena penampilannya yang begitu halus

dan menawan hati, sehingga mudah menyakinkan korbannya.

3. Hukum dan Etika

a. Jelaskan disertai contoh apakah ada hubungan etika, etiket dan hukum?

Jawaban:

Etika merupakan ilmu yang berkenaan tentang karakteristik moral, termasuk juga di

dalamnya pilihan moral yang dibuat oleh tiap orang dalam hubungannya dengan orang lain,

kemudian etiket berbicara mengenai penuntun tata cara berperilaku yang spesifik dalam suatu



Halaman 7


kebudayaan tertentu antar individu dengan individu lainnya maupun dengan suatu kelompok

tertentu, selanjutnya hukum memberikan sebuah kepastian terhadap suatu yang membuat

orang lain tidak nyaman. Sebagai contoh bahwa etika mengajarkan kita untuk sopan ketika

melakukan segala hal termasuk hubungan suami istri (terlebih di Indonesia yang mayoritas

beragama Islam), sedangkan panduan budaya barat adalah hubungan suami istri bahkan free

sex itu diperbolehkan dimana saja, dalam rangka mencegah hal tersebut maka hukum

memberikan sanksi terhadap pelakunya, seperti zina di Indonesia dikenakan sanksi yang

tertuang dalam Pasal 284 KUHP.

b. Jelaskan mengapa selain ilmu hukum, perlu juga mempelajari Etika di Fakultas Hukum?

Jawaban:

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul

Renungan tentang Filsafat Hukum bahwa alasan selain ilmu hukum, perlu juga mempelajari

Etika di Fakultas Hukum, yaitu:

a. Etika adalah suatu studi tentang kehendak manusia yaitu kehendak yang berhubungan

dengan keputusan benar dan salah dalam suatu tindakan manusia. Benar dan salahnya

manusia berhubungan dengan berbagai prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar

manusia.

b. Etika berusaha menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap, hal

demikian diperlukan agar dapat hidup menjadi sejahtera secara keseluruhan.

c. Etika mencari dan menunjukkan nilai kehidupan yang benar secara manusiawi.

d. Selain itu diharapkan bahwa calon sarjana hukum dapat menjadi pengemban amanah luhur

profesinya. Sejak dini para calon sarjana hukum diajak untuk memahami nilai-nilai luhur

profesi tersebut dan memupuk terus idealismenya. Sekalipun disadari bahwa dalam

kenyataannya mungkin saja nilai-nilai itu telah mengalami penipisan-penipisan.

4. Apa yang menjadi ukuran suatu perbuatan atau perilaku dinilai baik atau buruk?

Jawaban:

Menurut Dr. Mardani dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Hukum bahwa yang menjadi

ukuran suatu perbuatan atau perilaku dinilai baik atau buruk, yaitu:

1) Menurut theologis bahwa ukuran baik buruk itu adalah perintah Tuhan, sehingga tindakan

baik adalah tindakan yang sesuai perintah Tuhan dan ada dalam kitab suci, begitupun

sebaliknya. Contoh orang yang salat adalah baik, dan yang tidak melaksanakan salat adalah

orang yang buruk.



Halaman 8


2) Menurut teori teleologis bahwa tujuan tindakan sebagai landasan bagi kaidah moral, sebab

orang baru dapat menyebut suatu tindakan itu baik, jika akibatnya itu baik secara moral. Teori

teleologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku

tersebut lebih banyak untung daripada rugi. Untung rugi dilihat dari indikator kepentingan

manusia. Contoh menolong itu baik, dan mencontek adalah buruk.

3) Menurut adat kebiasaan, barang siapa patuh dan taat kepada adat istiadat tersebut, maka

orang yang bersangkutan dapat dipandang baik, begitupun sebaliknya. Contoh pernikahan

berbeda marga di Suku Batak adalah hal yang baik.

4) Menurut teori hedonisme, perbuatan manusia dikatakan baik apabila menghasilkan

kenikmatan atau kebahagiaan bagi diri sendiri atau orang lain (universal). Contoh gotong

royong.

5) Menurut teori utilisme, perbuatan itu baik, apabila bermanfaat bagi manusia, dan dikatakan

buruk jika menimbulkan mudharat/kerugian bagi manusia. Contohnya tertib lalu lintas

adalah baik, dan ungal-ugalan di jalan adalah buruk.

6) Menurut teori naturalisme, perbuatan manusia itu dikatakan baik apabila bersifat alami,

tidak merusak alam. Contoh memelihara tanaman dan tumbuhan adalah baik, dan

mengeksploitasi alam adalah buruk.

7) Menurut teori vitalisme, perbuatan baik adalah perbuatan yang menambah daya hidup,

sedangkan buruk merupakan perbuatan mengurangi, bahkan merusak daya hidup. Contoh

mengkonsumsi narkoba dan minuman keras adalah buruk.

8) Menurut teori positivisme, yang menjadi ukuran baik atau buruknya sesuatu adalah ada atau

tidaknya penyesuaian kepentingan individu dan masyarakat, seandainya ada maka dipandang

itu baik, dan apabila tidak ada penyesuaian maka dipandang buruk. Contoh memilih pada saat

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

9) Menurut stosisme, ciri manusia yang bijaksana (apathia) adalah manusia tanpa memiliki

keinginan-keinginan duniawi lagi (ataraxia). Contoh orang yang sudah berlevel makrifat.

10) Menurut teori idealisme, yang baik itu hanya sesuatu yang nampak di dalam ide itu sendiri.

Contoh menolong adalah baik dan membunuh adalah buruk.

11) Menurut teori intuisi, kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan

tersebut baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan. Contoh

mencontek adalah buruk.

12) Menurut teori evolusi, nilai moral yang bertahan (tetap) akan dikatakan baik, dan yang tidak

bertahan (kalah dengan perjuangan antar nilai), dipandang buruk. Contoh zina adalah buruk.



Halaman 9


13) Menurut teori pragmatisme, menitikberatkan kepada hal-hal yang berguna bagi diri sendiri,

baik secara moril maupun materiil. Contoh bersedakah adalah baik.

14) Menurut teori eudemonisme, baik adalah kebahagiaan bagi diri sendiri dan kebahagiaan

bagi orang lain. Contoh zakat adalah baik.

15) Menurut teori gessingnunsethik, penghormatan akan kehidupan, yaitu sedapat mungkin

setiap makhluk saling menolong dan berbuat baik. Contoh menolong orang yang

membutuhkan.

16) Menurut teori eksistensialisme, kebenaran terletak pada pribadi masing-masing dan dengan

sendirinya apabila keputusan itu baik, maka disebutlah baik, dan sebaliknya apabila keputusan

itu tidak baik bagi pribadinya, maka itulah yang buruk. Contoh mencontek adalah buruk, dan

giat adalah baik.

17) Menurut teori deontologisme, baik buruk suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu

sendiri, bukan terhadap akibatnya. Contoh membuang sampah pada tempatnya.

18) Menurut teori Marxisme, bahwa apa yang dipandang baik, asalkan sesuatu dapat

disampaikan kepada tujuan, maka akan dinilai baik pula oleh masyarakat. Contoh zakat yang

dilakan orang Islam.

19) Menurut teori etika peraturan (normativisme), manusia dianggap baik, apabila tidak

melanggar peraturan dengan menggunakan prinsip berprasangka baik, prinsip keadilan, dan

prinsip hormat kepada diri sendiri. Contoh memakai helm saat mengendarai motor.

5. Etika dan Profesi

a. Jelaskan oleh Saudara tentang persamaan dan perbedaan setiap kelompok etika antara

keempat kode etik profesi hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat serta mengapa

terjadi perbedaan tersebut?

Jawaban:

Menurut Notohamidjoyo bahwa persamaan etika antara keempat kode etik profesi hukum

yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat, yaitu:

1) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan

kebenaran berdasarkan hati nurani.

2) Sikap adil, artinya mencari kelayakan sesuai dengan perasaan masyarakat.

3) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu

perkara konkret.

4) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan mejauhi yang

tidak benar dan tidak patut.



Halaman 10


Begitu juga menurut E. Sumaryono semuanya itu mesti dilandasai dengan prinsip

kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.

Kemudian perbedaan etika antara keempat kode etik profesi hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi

dan Advokat, yaitu:

1) Kode Etik Profesi Hakim diatur dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P-KY/IV/2009

tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim, adalah sebagai berikut:

1) Berperilaku adil secara umum dan mendengar kedua belah pihak.

2) Berperilaku jujur.

3) Berperilaku arif dan bijaksana.

4) Bersikap mandiri.

5) Berintegritas tinggi.

6) Bertanggung jawab.

7) Menjunjung tinggi harga diri.

8) Berdisiplin tinggi.

9) Berperilaku rendah hati.

10) Berperilaku professional.

2) Kode Etik Profesi Jaksa diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor PERMA

014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Kewajiban Jaksa kepada negara diatur dalam Pasal 3.

b) Kewajiban Jaksa kepada institusi diatur dalam Pasal 4.

c) Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa diatur dalam Pasal 5.

d) Kewajiban Jaksa kepada masyarakat diatur dalam Pasal 6.

e) Integritas diatur dalam Pasal 7.

f) Kemandirian diatur dalam Pasal 8.

g) Ketidakberpihakan diatur dalam Pasal 9.

h) Perlindungan diatur dalam Pasal 10 dan 11.

3) Kode Etik Profesi diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

a) Ruang lingkup pengaturan kode etik diatur dalam Pasal 4.

b) Materi muatan kode etik profesi kepolisian diatur dalam Pasal 5.

c) Kewajiban etika kenegaraan diatur dalam Pasal 6.

d) Kewajiban Etika kelembagaan diatur dalam Pasal 7, 8 dan 9.

e) Kewajiban Etika kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10.



Halaman 11


f) Kewajiban Etika kepribadian diatur dalam Pasal 11.

g) Larangan Etika kenegaraan diatur dalam Pasal 12.

h) Larangan Etika kelembagaan diatur dalam Pasal 13, 14.

i) Larangan Etika kemasyarakatan diatur dalam Pasal 15.

j) Larangan Etika kepribadian diatur dalam Pasal 16.

4) Kode Etik Profesi Advokat yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi

Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPH), Himpunan Advokat

dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan

Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultasn Pasar Modal (HIKHPM) secara

bersama-sama telah mengeluarkan Kode Etik Advokat, sebagai berikut:

a) Kepribadian Advokat diatur dalam Pasal 2 dan 3.

b) Hubungan dengan klien diatur dalam Pasal 4.

c) Hubungan dengan sejawat diatur dalam Pasal 5.

d) Tentang sejawat asing diatur dalam Pasal 6.

e) Cara bertindak menangani perkara diatur dalam Pasal 7.

f) Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik diatur dalam Pasal 8.

g) Pelaksanaan kode etik diatur dalam Pasal 9.

Adapun alasan perbedaan setiap kelompok etika antara keempat kode etik profesi hukum

yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat karena setiap kelompok tersebut berbeda tugas, fungsi

kewenangan, serta hak dan kewajiban yang dilakukannya, yaitu:

1) Hakim berperan memutuskan apakah pelaku yang dituntut melanggar hukum bersalah

atau tidak.

2) Jaksa berperan melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum di persidangan.

3) Polisi berperan melakukan penyelidikan dan menanggkap pelaku pelanggaran hukum.

4) Advokat berperan melakukan pendampingan hukum dan pembelaan terhadap pelaku yang

dituntut melanggar hukum.

b. Bahwa apabila terjadi pelanggaran kode etik profesi maka yang mengadilinya adalah internal

mereka juga, kecuali Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Pengawasan Internal pada

Mahkamah Agung (Badan Pengawasan). Bagaimana pendapat Saudara apabila di Indonesia

dibentuk Peradilan Etik?

Jawaban:

Pertama, justifikasi filosofis. Secara filosofis sebagai staatsfundamental norm, Pancasila

menjadi sumber rule of ethic dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, justifikasi yuridis.



Halaman 12


Setelah Perubahan UUD 1945, konstitusi memberikan jaminan pentingnya rule of ethic dalam

batang tubuh UUD. Hal ini didasarkan atas frasa imperatif UUD yang memberikan prasyarat

good behaviour untuk menjadi seorang pejabat negara. Ketiga, justifikasi sosiologis.

Menjamurnya lembaga pengawas etik setelah perubahan UUD, menuntut adanya konsolidasi

kelembagaan akibat lemahnya proses ajudikasi internal yang dilakukan masing-masing

lembaga pengawas saat ini. Oleh karena itu, pelembagaan peradilan etik dapat menjadi

alternatif tawaran untuk menegakkan fungsi ajudikasi pelanggaran etik secara terpadu.

6. Hukum dan Profesi

a. Jelaskan apa yang membedakan profesi dengan pekerjaan pada umumnya!

Jawaban:

Menurut K. Bertens profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang

memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, sedangkan perkerjaan merupakan suatu kegiatan

yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Pada intinya profesi menitikberatkan pada

hasil yang bermoral dan pekerjaan menitikberatkan pada hasil yang berdaya guna.

b. Mengapa kode etik menjadi penting dalam kegiatan profesi?

Jawaban:

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa alasan kode etik menjadi penting dalam kegiatan

profesi karena mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) sebagai sarana control sosial;

2) sebagai pencegah campur tangan pihak lain;

3) sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik;

4) sebagai self regulation organisasi profesi;

5) kode etik profesi ibarat kompas yang memberikan atau menujukkan arah bagi suatu

profesi tertentu sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat.

Begitu juga menurut E. Holloway, bahwa kode etik memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai

berikut:

1) hubungan antara klien dengan penyandang profesi;

2) pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;

3) penelitian dan publikasi/penerbitan porfesi;

4) konsultasi dari praktis pribadi;

5) tingkat kemampuan kompetensi yang umum;

6) administrasi personalia;



Halaman 13


7) standar-standar untuk pelatihan.

7. Bahwa, advokat adalah sebagai profesi terhormat (officum nobile) yang dalam menjalankan

profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Etika Profesi mengapa

demikian?

Jawaban:

Berdasarkan Konsideran Menimbang Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri,

dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-

undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Kemudian berdasarkan

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat bahwa alasan dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,

Undang-Undang dan Etika Profesi adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain

adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum.

b. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung

jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak

hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat

menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan

masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari

hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem

peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi

manusia.

c. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan.

Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin

meningkat, sejalan dengan semakin ber-kembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama

dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui

pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang,

profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta



Halaman 14


pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk

dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

8. Bahwa, profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak

hukum lainnya, oleh karena itu sama lain saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara

penegak hukum lainnya, apabila advokat dalam menjalankan profesinya melanggar Kode etik

maka siapakah yang berhak mengadilinya dan hal tersebut diatur dimana? Dan macam hukuman

atau sanksi apa yang dapat diberikan kepada advokat?

Jawaban:

Kode Etik Profesi Advokat yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat

Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPH), Himpunan Advokat dan Pengacara

Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia

(AKHI), Himpunan Konsultasn Pasar Modal (HIKHPM) secara bersama-sama telah

mengeluarkan Kode Etik Advokat dalam Pasal 9 huruf b tentang Pelaksanaan Kode Etik

menyatakan bahwa: “Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan

Kehormatan.” Adapun hukuman atau sanksi apa yang dapat diberikan kepada advokat, yaitu:

a. Sanksi Moral

1) pengumuman melalui media massa;

2) meminta maaf kepada publik secara terbuka;

3) di non-aktifkan dari jabatan dan atau mengundurkan diri dari jabatan;

b. Sanksi Administratif

1) teguran lisan atau tulisan;

2) pemberhentian sementara (skorsing);

3) penundaan kenaikan dan atau penurunan pangkat;

4) pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan;

5) sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap Hakim baik

di dalam maupun di luar kedinasan, mengapa harus demikian perilaku hakim? Dan hal tersebut

diatur dimana?

Jawaban:

Menurut Dr. Mardani dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Hukum karena Hakim

memiliki kedudukan dan peranan sangat penting, demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya

UUD 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni dalam Pasal 24 dan



Halaman 15


Pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah

kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh siapa pun. Kemudian menurut Darji

Darmodihardjo karena profesi Hakim menempati posisi yang berbeda dalam berbagai sistem

hukum. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsir utama norma hukum umum

ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.

Selanjutnya menurut Agus Santoso karena wilayah kerja Hakim secara fungsional di Pengadilan

melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus

menjunjung tinggi etika profesi. Profesi Hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan

disiplin tata kerja dan menyediakan batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim

untuk menyelesaikan garis batas tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengemban

profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam

menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Sebagaimana hal ini diatur dalam Kode Etik Profesi Hakim diatur dalam Surat Keputusan

Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor:

02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim, adalah sebagai berikut:

a. Berperilaku adil secara umum dan mendengar kedua belah pihak.

b. Berperilaku jujur.

c. Berperilaku arif dan bijaksana.

d. Bersikap mandiri.

e. Berintegritas tinggi.

f. Bertanggung jawab.

g. Menjunjung tinggi harga diri.

h. Berdisiplin tinggi.

i. Berperilaku rendah hati.

j. Berperilaku professional.

10. Bahwa, apabila hakim melanggar kode etik Hakim, maka akan dikenakan berupa sanksi, berupa

sanksi apa saja yang dikenakan terhadap Hakim yang melanggar Kode Etik tersebut?

Jawaban:

Sanksi berdasarkan Kode Etik Hakim Pasal 9 sebagai berikut: “Sanksi-sanksi yang dapat

direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PP IKAHI adalah:

a. Teguran.

b. Skorsing dari keanggotaan IKAHI.



Halaman 16


c. Pemberhentian sebagai anggota IKAHI.

Sanksi berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik

Indonesia mengenai profesi Hakim Pasal 19 sebagai berikut:

a. Sanksi ringan terdiri dari:

1) teguran lisan;

2) teguran tertulis;

3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri dari:

1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2) penurunan gaji selama 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

3) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

4) hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan;

5) mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;

6) pembatalan atau penagguhan promosi.

c. Sanksi berat terdiri dari:

1) pembebasan dari jabatan;

2) hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan dan lebih dari 2 (dua) tahun;

3) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga)

tahun;

4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun;

5) pemberhentian dengan tidak hormat.

11. Kasus Dilema Moral

a. Beberapa orang pekerja tambang mencoba menyelamatkan diri keluar pertambangan yang

akan roboh, ketika mendekati celah sempit seorang pekerja terjepit mengakibatkan 5 orang

pekerja dibelakangnya ikut terjebak. Apabila mereka tidak segera keluar maka dipastikan

akan tewas tertimbun, namun satu-satunya cara adalah meledakkan pekerja yang terjepit di

celah. Apabila Anda salah satu dari orang tersebut, tindakan apa yang akan Anda pilih?

Bagaimana pertimbangan etis Anda terhadap pilihan tersebut?

Jawaban:

Menurut teori utilisme tentang ukuran baik buruk bahwa perbuatan itu baik, apabila

bermanfaat bagi manusia, dan dikatakan buruk jika menimbulkan mudharat/kerugian bagi

manusia. Hal tersebut sesuai dengan konteks ketika saya memilih satu-satunya cara adalah

meledakkan pekerja yang terjepit di celah. Dengan demikian, dimungkinkan 5 orang pekerja



Halaman 17


dibelakangnya dapat selamat dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Pertimbangan etis

terhadap pilihan tersebut didasarkan pada teori vitalisme, yang menyatakan bahwa perbuatan

baik adalah perbuatan yang menambah daya hidup, sedangkan buruk merupakan perbuatan

mengurangi, bahkan merusak daya hidup.

b. Terdapat wacana untuk melakukan kebiri terhadap pelaku pedophile atau pelaku kejahatan

seksual terhadap anak. Apabila pengebirian tersebut dijadikan norma hukum, beberapa

beranggapan akan terjadi pelanggaran HAM kepada terpidana dalam kasus tersebut.

Bagaimana sikap Anda terhadap kontroversi ini? Berikan penjelasan disertai pertimbangan

etis Anda?

Jawaban:

Menurut teori positivisme, yang menjadi ukuran baik atau buruknya sesuatu adalah ada atau

tidaknya penyesuaian kepentingan individu dan masyarakat, seandainya ada maka dipandang

itu baik, dan apabila tidak ada penyesuaian maka dipandang buruk. Dengan melakukan kebiri

terhadap pelaku pedophile atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan memberikan

sebuah norma hukum baru yang dapat menyesuaikan kepentingan korban untuk mendapatkan

perlindungan dan balasan setimpal terhadap pelaku. Adapun pertimbangan etis terhadap

melakukan kebiri terhadap pelaku pedophile atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak

didasarkan pada teori etika peraturan (normativisme), manusia dianggap baik, apabila

tidak melanggar peraturan dengan menggunakan prinsip berprasangka baik, prinsip keadilan,

dan prinsip hormat kepada diri sendiri.

c. Mencontek, membuka catatan, bekerja sama dengan teman saat ujian adalah perbuatan yang

dilarang oleh tata tertib ujian. Apakah Anda pernah melakukan perbuatan tersebut (atau saat

ini sedang melakukannya)? Jelaskan apakah bagi Anda perbuatan tersebut baik atau tercela?

Jawaban:

Pernah hanya mencontek via HP (melihat sesekali) untuk memberikan arahan subtanasi

jawaban dari pertanyaan, dalam hal ini bukan berarti mencontek secara keseluruhan. Menurut

teori intuisi, bahwa ukuran baik buruk pada mencontek terlihat pada kekuatan batin yang

dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan tersebut baik atau buruk tanpa terlebih

dahulu melihat akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya menurut teori eksistensialisme,

kebenaran terletak pada pribadi masing-masing dan dengan sendirinya apabila keputusan itu

baik, maka disebutlah baik, dan sebaliknya apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya,

maka itulah yang buruk. Berdasarkan dua teori tersebut bahwa mencontek seperti yang



Halaman 18


dilakukan penulisa bukanlah perbuatan tercela dan bukan pula perbuatan baik, melainkan

perbuatan yang diperbolehkan saat terdesak.

Bandung, 7 November 2018

Penulis,

Muhammad Nur Jamaluddin

(MNJ)

mata kuliah hukum etika & profesi - mnj.my.id fileorang yang hanya secara lahiriah memenuhi...

Documents