masterplan e -government - trenggalekkab.go.id · tujuan & poin presentasi 1. wawasan:...

MASTERPLAN E-GOVERNMENT KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2018 - 2022

Perkenalan TONY Dwi Susanto, Ph.D., ITIL, COBIT, TOGAF

Dosen Jurusan Sistem Informasi & Kepala Peneliti e-Government & IT Governance Research Group ITS-JICA

Konsultan e-Government & Tata Kelola TI: Pemkot Surabaya (2014 - now), Pemkot Kediri (2015 – now), Pemkab Trenggalek (2017), Pemkot Madiun (2018), Kab. Blitar (2014), Northern Territory Government Australia (2011), South Australia (2011-2012)

Kepala Sub-Direktorat Pengembangan Karir & Kewirausahaan ITS

Staf ahli Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2016)

Tim Ahli Tata Kelola Penjaminan Mutu Dirjen Dikti (2017)

Chapter President Association for Information Systems – Indonesia (AISINDO)

CEO PT. Tatacipta Teknologi Indonesia

Email : [email protected]

mailto:[email protected]

PROJECT & RESEARCH Experiences in e-Government (2003 – Now):

1. Masterplan e-Government

2. SMS-based e-Government

3. E-Government Adoption

4. E-Government Trainings

5. Command Center (Feasibility Study & Design)

6. Designing Fiber Optic Network for a city

7. e-Government Evaluation – City scope (Audit, Maturity, Asset)

8. Priority of Online Public Services

9. Classification of IT Projects – City scope

10. Organization Structure of Dinkominfo

11. Job Analysis (Tupoksi)

12. ICT Key Performance Indicators & targets in RPJMD

13. e-Health for city application

14. Swara Warga application

15. e-Surat application

16. Data Integration (LAKIP, LKPJ, LPPD):

Business Processes, Data Owner, & Application

17. Content Management System (CMS) for Government Resource Planning (GRP)

Tujuan & Poin Presentasi

1. Wawasan: e-GOVERNMENT vs. SMARTCITY & PERATURAN MASTERPLAN e-GOVERNMENT & MANFAATNYA

2. KONDISI EKSISTING TIK Kab. Trenggalek 2017 & Permasalahannya

3. TARGET URUSAN & KINERJA Kab. Trenggalek hingga 2022

4. MASTERPLAN E-GOVERNMENT Kab. Trenggalek 2018 – 2022:

(a) Rekomendasi APLIKASI

(b) Rekomendasi INFRASTRUKTUR & KEAMANAN

(c) Rekomendasi STRUKTUR

(d) Rekomendasi SDM, TRAINING, & SERTIFIKASI

(e) Rekomendasi TATA KELOLA TI

(f) Rekomendasi PAKET PEKERJAAN, KISARAN ANGGARAN & PETA PANDU 2018 – 2022

MASTERPLAN E-GOVERNMENT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018-2022

e-GOVERNMENT Wajib! Menuju SMART CITY/REGENCY

= Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)* untuk meningkatkan

aktivitas-aktivitas organisasi publik. (egov4dev.org)

* termasuk telepon, fax, mobilephone, SMS, Internet, sosial media, dll

e-GOVERNMENT ?

= sebuah kota dengan teknologi tinggi terkini yang mampu mengintegrasikan

Manusia, Informasi, dan elemen-elemen kota dalam rangka menghasilkan kota yang berkelanjutan, hijau, kompetitif, inovatif

dan meningkat secara kualitas hidup.

(Bakıcı et al., 2012)

“Smart City”?

Tujuan Utama: PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Aset kota TERINTEGRASI (Physical, Business, Social & IT infrastructures)

TEROTOMATISASI

TERMONITOR

PREVENTIVE (Bukan hanya RESPONSIVE)

Menggunakan teknologi: ICT, Internet of Things (IoT), Sensor, …

“Smart City”?

6 Aspek Smart City

1. Smart PEOPLE 2. Smart LIVING 3. Smart ENVIRONMENT 4. Smart ECONOMY 5. Smart MOBILITY 6. Smart GOVERNANCE

Contoh SMART CITY

BUKAN HANYA e-Government

Transportasi berbagai mode

Sensor Tempat Sampah

Lampu Penerangan Umum cerdas

Efisiensi & Daur Ulang Energy

PERATURAN HUKUM E-GOVERNMENT & SMART CITY di INDONESIA

1. Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017 Gerakan Menuju 100 Smart City, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2017.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesianomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. Rancangan Peraturan Presiden 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSPBE). 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government. 6. Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi

Nomor 57 Tahun 2003). 7. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56 Tahun 2003). 8. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003). 9. Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment (Keputusan Menteri Komunikasi dan

Informasi Tahun 2004). 10. Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun

2007). 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan

Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika. 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika.

TREN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT & SMART CITY di INDONESIA

Perpres Sistem Pemerintah Berbasis Elektronis (SPBE)

http://aisindo.org/wp-content/uploads/2016/06/

RANCANGAN-PERATURAN-PRESIDEN-REPUBLIK-

INDONESIA282.pdf

MASTER PLAN e-Government? Mengapa BUTUH?

APA itu MASTERPLAN e-GOVERNMENT?


= Rencana Jangka Panjang organisasi/ pemda dalam membangun, mengimplementasikan, & mengembangkan sistem e-Government agar Efisien & Efektif mendukung pencapaian tujuan organisasi/pemda

MENGAPA Trenggalek BUTUH Masterplan e-Government 2018 – 2022?

1. Belum ada dokumen REFERENSI & KOORDINASI implementasi SI/TI dalam lingkup Kabupaten Trenggalek untuk semua OPD:dokumen referensi, koordinasi, & evaluasi.

2. Antisipasi Kebijakan SMART CITY & Peraturan terkait Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSPBE) yang akan menuntut: - Pemanfaatan TIK yang massive di semua OPD - MANAJEMEN KAPASITAS & Penguatan Kompetensi SDM TI di semua OPD (bukan

hanya di Dinkominfo) - Pola baru dan kerja-sama implementasi SI/TI di berbagai fungsi & layanan kota oleh

semua stakeholders Kabupaten/Kota/

3. Masih adanya Redundancy (perulangan) pembangunan aplikasi yang sama antar OPD, fenomena tambal-sulam aplikasi karena kesalahan aplikasi, tidak dapat diintegrasikan dengan sistem lama atau sistem lain, atau tidak dapat dikembangkan lagi.

4. Perlunya Landasan penganggaran dan perencanaan kegiatan (Renja) terkait SI/TI di semua OPD

5. Perlu kepastian hubungan (benang merah) antara setiap paket pekerjaan SI/TI dengan Tujuan Strategis Kabupaten Trenggalek (Visi Misi, Indikator-Indikator Kinerja RPJMD, Layanan Publik, dan Tupoksi OPD-OPD)


1. COMPREHENSIVE APPROACH: Masterplan e-Government ini BUKAN Masterplan TIK Dinkominfo melainkan Masterplan TIK SELURUH OPD di Kabupaten Trenggalek, BUKAN hanya mencakup Software & Hardware saja, melainkan juga Mencakup Arsitektur: BISNIS, INFORMASI, APLIKASI, INFRASTRUKTUR/HARDWARE, SDM & KOMPETENSI TI, TATA KELOLA & MANAJEMEN TI.

2. Masterplan e-Government 2018 – 2022 merupakan Dokumen REFERENSI untuk Perencanaan sekaligus Evaluasi Kegiatan Implementasi Teknologi Informasi bagi seluruh OPD Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2022.

3. Masterplan e-Government adalah Perencanaan Jangka Panjang Teknologi Informasi Kabupaten Trenggalek (5 tahun) agar implementasi TI di seluruh OPD Kabupaten Trenggalek Terencana, Terkoordinasi, dan benar-benar Selaras dan Mendukung pencapaian VISI & MISI Bupati & Wakil Bupati (Indikator-Indikator Kinerja RPJMD), LAYANAN PUBLIK, dan TUPOKSI seluruh OPD.

4. Masterplan adalah “LIVING Document” yakni sebuah dokumen yang bersifat terbuka untuk direview, dievaluasi, dan dikembangkan setiap tahun menyesuaikan perkembangan terkini.

FILOSOFI

Sekda OPD “Dispora”

OPD “D”

RSUD

OPD “G”

OPD “F”

OPD “E”

OPD “A”

Informasi

Informasi

Informasi

Informasi

Informasi

Informasi

Informasi

Informasi

JARINGAN: Fiber Optic, VPN, LAN Aplikasi 1

Aplikasi 2

Aplikasi 3 Aplikasi 3 2

1

4

APLIKASI

3 SDM-IT & Training TATA-KELOLA & MANAJEMEN IT

Tupoksi, Layanan Publik, Indikator

Kinerja RPJMD


Kinerja RPJMD


Kinerja RPJMD

Tupoksi, Layanan Publik, Indikator Kinerja RPJMD



KOMPONEN–KOMPONEN MASTERPLAN e-GOVERNMENT

Kabupaten Trenggalek 2018 - 2022

Arsitektur BISNIS (Urusan Kota/OPD)

Arsitektur INFORMASI

Arsitektur SISTEM INFORMASI

SDM & Peningkatan Kompetensi TI

Arsitektur INFRASTRUKTUR & KEAMANAN Informasi

TATA KELOLA & MANAJEMEN TI (termasuk STRUKTUR ORGANISASI)

PRIORITISASI & PETA PANDU Paket Pekerjaan 2018 - 2022

ANGGARAN Tiap Paket Pekerjaan

1. Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017 Gerakan Menuju 100 Smart City, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2017.

2. Rancangan Peraturan Presiden 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSPBE).

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

4. Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003).

5. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56 Tahun 2003).

6. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003).

7. Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2004).

8. Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007).

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika.

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

REFERENSI HUKUM MASTERPLAN E-GOVERNMENT Trenggalek

Kerangka Kerja (Framework): 1) Kerangka kerja (framework) TOGAF 9.1 2) Kerangka kerja Federal Enterprise Architecture (FEA) 3) Warren McFarlan’s Strategic Matrix (1983), khususnya untuk prioritisasi aplikasi. 4) COBIT 5, khususnya untuk melakukan evaluasi kondisi eksisting. 5) ITIL 2011, khususnya untuk analisis struktur dan tupoksi unit TI.

Waktu Pengerjaan: 4 bulan dari bulan Oktober – Januari 2018

Terdiri dari 6 kelompok aktivitas utama: Rapat-rapat inisiasi dan koordinasi Kajian dokumen referensi Survey pengumpulan data di 30 OPD (25 OPD, 1 RS, 4 Perwakilan Kecamatan) Analisis data dan penyusunan komponen-komponen Masterplan Presentasi dan Focus Group Discussion dengan Dinkominfo dan OPD untuk konfirmasi data dan hasil

analisis Pembuatan laporan, presentasi akhir dan penyelesaian administrasi

METODOLOGI PEMBUATAN MASTERPLAN E-GOVERNMENT Kab. Trenggalek 2018 - 2022

Tahap 1: Inisiasi & Komitmen Pimpinan

Tahap 2: SURVEY, Analisis DOKUMEN,

OBSERVASI ke 30 OPD (23 – 30 Okt 2017)

Tahap 3: ANALISIS DATA & Perumusan Tiap Komponen

Masterplan e-Government

Tahap 4: PROGRESS, FGD, & DESK EVALUATION Draft

Masterplan (Dihadiri & dikonfirmasi semua OPD) Tahap 5: PRESENTASI AKHIR & Sosialisasi (Dihadiri semua OPD) Dilanjutkan Kegiatan Lain: Perumusan Perbup e-Government Rutin tahunan: Evaluasi SI/TI OPD & Review Masterplan

e-Government

KONDISI EKSISTING TIK Pemkab Trenggalek 2017

KONDISI EKSISTING & PERMASALAHANNYA (per-Oktober 2017)

1. KEKURANGAN APLIKASI PENDUKUNG OPERASIONAL & LAYANAN PUBLIK OPD: LAYANAN PUBLIK: 216 layanan publik yang disediakan oleh total 15 OPD : hanya 8 layanan publik (4%) telah online & 208 layanan publik (96%) dilakukan

manual serta Belum Ada Aplikasi yang Terintegrasi;

APLIKASI: Terdapat 71 aplikasi: 11 “aplikasi umum” + 60 “aplikasi khusus”;

2. KEKURANGAN INFRASTRUKTUR TIK ANTAR & INTERNAL OPD: INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER ANTAR OPD (Wide Area Network atau WAN): 5 OPD (16,7%) telah memiliki koneksi Internet melalui modem &

access point. 83,3% OPD belum terhubung jaringan internet & BELUM ADA Jaringan Koneksi Antar OPD.

HARDWARE pendukung operasional di tiap-tiap OPD: Hampir semua OPD sudah memiliki PC dan printer, namun 3 OPD sudah memiliki perangkat keras jaringan (switch, router dan server). 90% total OPD masih belum siap terkoneksi WAN.

3. BANYAK KELEMAHAN KEAMANAN INFORMASI ANTAR & INTERNAL OPD: Infrastruktur KEAMANAN informasi: baru diterapkan di 3 OPD dalam bentuk Proxy Server (Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga). Sehingga 90% OPD masih belum menerapkan infrastruktur keamanan informasi.

4. KEKURANGAN STRUKTUR Unit TI & TATA KELOLA TI:

STRUKTUR organisasi Dinkominfo: 3 bidang + 9 seksi, BELUM ADA Unit SERVICE DESK; Secara Struktur Resmi, BELUM ADA Unit khusus TI di OPD: 2 OPD memiliki unit/tim khusus TI, 28 OPD yang tidak memiliki unit khusus TI.

5. KEKURANGAN SDM TI & KOMPETENSI TI: SDM TI : hanya 8 OPD yang memiliki SDM TI, Sebagian besar pendidikan S1, Kompetensi SDM TI yang dimiliki oleh OPD: Programmer, Teknisi

Jaringan,Administrator, dan Teknisi Komputer

SDM TI pada OPD Mandiri: Dari 4 OPD mandiri IT (Dinkominfo,Dukcapil, Dinkes, Dispora) , semua memiliki SDM TI dan teknisi jaringan & hardware. Namun hanya 3 dari 4 OPD mandiri yang memiliki programmer.

6. TI Masih dipandang sebagai Cost Center, BELUM sebagai STRATEGIC ASSET untuk mencapai Tujuan Pemda: Belum ada anggaran yang khusus untuk TI di seluruh OPD Trenggalek

KEBUTUHAN Hingga 2022

• Berdasarkan hasil kajian TUPOKSI masing-masing OPD, visi dan misi, serta indikator kinerja RPJMD 2016 – 2021, hingga 2022 Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menangani:

- 1048 urusan atau 95 kelompok urusan

- 216 Layanan Publik, dimana 8 layanan publik sudah Online tetapi terdapat 208 layanan publik (96%) BELUM ONLINE. Sementara jumlah Layanan Publik akan terus Meningkat.

• Tuntutan Kebijakan SMART CITY & e-Government (PSPBE)

• Persaingan Global antar Kota/Kabupaten

• Tuntutan Perbaikan Kualitas Tata Kota oleh Pimpinan Daerah & Negara

1. Analisis Kebutuhan APLIKASI

Pembagian Tipe Sistem Informasi untuk Usulan Sistem Informasi Baru

• Aplikasi digunakan lebih dari 1 OPD dan/atau menggunakan Data dari lebih 1 OPD

Aplikasi UMUM

• Aplikasi yang digunakan hanya 1 OPD

Aplikasi KHUSUS


Klasifikasi MODUL Aplikasi untuk Usulan Sistem Informasi Baru

TPS

• TPS (Transactional Processing System

MIS

• MIS (Management Information System)

DSS • DSS (Decision Support System)

ESS • ESS (Expert Support System)

KMS • KMS (Knowledge Management System)

Setiap usulan SISTEM INFORMASI baru akan terdapat variasi usulan Modul-Modul Pengembangan TPS, MIS, DSS, ESS, KMS sesuai kebutuhan Tupoksi


Usulan SI dan Pengembangan Fitur

3 5 5

7 5

8 9

4

8 8 9

5 6

2

15

27

10

16

7 7

2

12 9

4

8

4 6

0 0 1 0 1 0 0 2

0 2 1 0 0

2 1 0 1 2 4

0 3

1 0 2

0 1 4


Jumlah Usulan SI Baru Jumlah Pengembangan SI Eksisting


Total Jumlah Usulan IT Baru sebesar 212 Total jumlah Pengembangan SI Eksisting sebesar 28. 5 OPD dengan jumlah usulan TI baru dan pengembangan SI Eksisting terbanyak : Dispora Pekerjaan Umum Sekretariat DPRD BKD Penanaman Modal

Nama OPD Jumlah Usulan SI Baru Jumlah Pengembangan SI Eksisting

DINSOS 3 0

BPBD 5 0

PERPUS 5 1

INSPEKTORAT 7 0

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT 5 1

PERINDUSTRIAN 8 0

PERUMAHAN 9 0

BKAUDA 4 2

PERHUBUNGAN 8 0

DINKES 8 2

KOPERASI 9 1

KESBANGPOL 5 0

PERIKANAN 6 0

RSUD 2 2

Rekapitulasi Usulan SI Baru dan Penambahan / Perbaikan Fitur Pada Sistem Informasi Eksisting (1)

Nama OPD Jumlah Usulan SI Baru Jumlah Pengembangan SI Eksisting

Sekretariat DPRD 15 1

DISPORA 27 0

DUKCAPIL 10 1

PEKERJAAN UMUM 16 2

BKD 7 4

KECAMATAN 7 0

PENANAMAN MODAL 2 3

SEKDA 12 1

PANGAN 9 0

BAPPEDA 4 2

SATPOL PP 8 0

PARIWISATA 4 1

KOMINFO 7 4

TOTAL 212 28

Rekapitulasi Usulan SI Baru dan Penambahan / Perbaikan Fitur Pada Sistem Informasi Eksisting (2)

Logical Relationship Urusan-Informasi

Logical Relationship Informasi-Aplikasi

Logical Relationship Integrasi Informasi-Aplikasi

2. Analisis Kebutuhan INFRASTRUKTUR TI&

KEAMANAN INFORMASI

Peta Kondisi EKSISTING Infrastruktur Jaringan


Belum Ada Wide Area Network

(WAN)

5 OPD memiliki koneksi internet

via modem

BELUM ADA Backup Jaringan

Peta REKOMENDASI Infrastruktur Jaringan

Usulan: 1. Server room Data Centre

untuk Collocation semua server OPD di Dinkominfo kecuali Dinkes dan Dispendukcapil

2. Dinkes dan Dispendukcapil memiliki Server lokal

3. Koneksi WAN semua Dinas melalui Jaringan FO

4. Koneksi WAN Kecamatan melalui VPN

5. Pembangunan Command Center

6. Sewa Disaster Recovery Center

High Impact Low Impact

High Bandwidth

FO + Backup FO FO

Low Bandwidth Existing + Internet OpenVPN Existing

Diukur melalui Apakah sebuah Sistem informasi memiliki INVESTASI dan/

atau merupakan LAYANAN DASAR

Diukur melalui Apakah sebuah Sistem Informasi yang memiliki

fitur VIDEO atau gambar (peta) yang bersifat updating

secara cepat /REALTIME

Metode ANALISIS BACKUP Infrastruktur Jaringan

Impact Bandwidth

Matriks Pengukuran Layanan dasar :

1. pendidikan 2. kesehatan 3. pekerjaan umum dan penataan ruang 4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan rakyat 6. sosial


Penambahan SERVER & KEAMANAN INFORMASI

• Penambahan SERVER: • 13 Server Aplikasi & Database untuk Dinkominfo

• masing-masing 1 Server Aplikasi & Database untuk Dinkes dan Dispendukcapil

• 2 Server Aplikasi & Database untuk Dispora

• Penambahan infrastruktur keamanan: • 3 firewall, untuk Dinkominfo, Dispendukcapil, dan Dinkes

• 28 Alat Intrusion Detection System (IDS), tiap OPD

• 3 Proxy Server, untuk Dinkominfo, Dispendukcapil, dan Dinkes

• 1 VPN Gateway, untuk kepentingan Disaster Recovery Center

• 150 CCTV, yang akan ditempatkan di setiap perempatan di bawah wewenang Dishub.

• 60 CCTV , yang akan ditempatkan di seluruh objek wisata trenggalek di bawah wewenang Dinas Pariwisata

• 40 CCTV , yang akan ditempatkan di titik-titik tertentu rumah sakit di bawah wewenang Manajemen RSUD.

3. Analisis Kebutuhan TATA KELOLA TI

Kebutuhan Tata Kelola dan Manajemen TI (1)

Penyusunan Program / Kegiatan (1)

• Program/kegiatan evaluasi dan review Masterplan & Usulan OPD Mandiri setiap tahun.

• Pembentukan Dewan TIK Kabupaten (diketuai Bupati, sekretaris Kepala Dinkominfo, anggota semua Kepala OPD)

• Program/kegiatan evaluasi kondisi kekinian pemanfaatan TIK setiap tahun (Permenpan No. 5, 2018).

• Program/kegiatan penentuan Wali Data, tanggung-jawab dan wewenangnya.

• Program/kegiatan pembangunan unit Service Desk termasuk : 1. Pembuatan unit Service Desk Dinkominfo (Tier 2) dan Penunjukan Teknisi TI di tiap OPD sebagai Service Desk Tier 1; 2. Struktur Koordinasi Service Desk Tier 1 (OPD) dengan Service Desk Tier 2 (Dinkominfo) 3. SOP layanan Service Desk menyangkut Request Fulfillment, Incident Management, Problem Management, Access Management, Event Management, dan tools

• Program/kegiatan penyusunan dan publikasi Katalog Layanan TI untuk layanan publik maupun internal pemerintah.

• Program/kegiatan penyusunan dan publikasi Service Level Agreement (SLA) untuk layanan-layanan TI, khususnya untuk layanan publik berbasis TI.

• Program/kegiatan penyusunan SOP pengukuran capaian SLA tiap layanan TI oleh OPD Pemilik Layanan.

• Program/kegiatan penyusunan Operational Level Agreement (OLA) dan review Underpinning Contracts (UC) dengan pihak ketiga untuk menyesuaikan SLA yang telah ditetapkan.


Pembuat & Evaluator: KOMINFO, Pelaksana: Semua OPD


Penyusunan Program / Kegiatan (2)

• Program/kegiatan penyusunan kompetisi dan pameran inovasi TI untuk layanan dan operasional pemerintah.

• Program/kegiatan kampanye awareness keamanan informasi (untuk semua pegawai di setiap OPD)

• Program/kegiatan menyusun Disaster Recovery Plan (DRP).

• Program/kegiatan penyusunan proses Supplier Management yakni memilih rekanan/vendor, memonitor kinerja rekanan, mengelompokkan, menjaga hubungan, mereview kontrak dengan rekanan/vendor

• Program / kegiatan Sertifikasi Data Center Dinkominfo

Pembuatan Kebijakan / Peraturan

• Pembuatan Peraturan Bupati implementasi Masterplan e-Government untuk semua OPD

• Pembentukan Dewan TIK kota (IT Steering Committee) yang diketuai Walikota sebagai CIO kota beranggotakan semua kepala dinas/OPD dan Kepala Seksi Tata Kelola Dinkominfo.

• Kebijakan keamanan informasi & penggunaan perangkat IT, email, & akses Internet Pemkab

• Kebijakan co-location untuk semua server OPD di data center Dinkominfo



Penyusunan SOP

• Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pemanfaatan TI, mencakup:

• Kebijakan dan SOP Penggunaan Komputer dan Akses Internet Kantor SOP

• Penggunaan eMail resmi kabupaten/kota

• SOP Koneksi dan Keamanan Jaringan dan Komputer

• SOP Pertukaran Data antar OPD

• SOP Pengelolaan Website OPD dan kota/kabupaten

• SOP penanganan pengaduan/layanan masyarakat melalui media TI

• SOP rutinitas Backup data

• SOP Perubahan Sistem/Aplikasi (Change Management)


Pembagian Tanggung-Jawab SI/TI level Kabupaten

JARINGAN ANTAR OPD

(Sampai Router)

JARINGAN LOKAL OPD

(di belakang Router)

APLIKASI UMUM (digunakan lebih dari

1 OPD dan/atau menggunakan Data

dari lebih 1 OPD)

APLIKASI KHUSUS

(digunakan 1 OPD saja)

SERVER HARDWARE Khusus (Sensor,

RFID, CCTV, dll)

PEMBUAT: Dinkominfo Dinkominfo Dinkominfo Dinkominfo/OPD Mandiri

Dinkominfo Dinkominfo/OPD Mandiri

OPERATOR & ADMIN SISTEM:

Dinkominfo OPD

OPD Pemilik Layanan (sesuai Tupoksi)

OPD Dinkominfo

OPD

PERAWAT: Dinkominfo Dinkominfo/OPD Mandiri

Dinkominfo OPD Dinkominfo

Dinkominfo/OPD Mandiri

PENGEMBANGAN Dinkominfo


Dinkominfo

OPD Dinkominfo


4. Analisis Kebutuhan SDM & Peningkatan Kompetensi TI

Rekomendasi Kebutuhan SDM TI &/Kompetensi TI (Dapat dalam bentuk TUSI atau Tambahan SDM Honorer)

• Admin website setiap OPD

• Designer visual, audio, animasi, video di DINKOMINFO

• Admin aplikasi/sistem informasi setiap OPD

• Staf Service Desk setiap OPD

• Teknisi TI setiap OPD

• Teknisi Jaringan computer setiap OPD

• Analis Sistem di DINKOMINFO

• Programmer Aplikasi di DINKOMINFO

• Programmer Basis Data di DINKOMINFO dan OPD Mandiri (DUKCAPIL, DISPORA dan DINKES)

• Administrator Basis Data di DINKOMINFO dan OPD Mandiri (DUKCAPIL, DISPORA dan DINKES)

• Administrator Keamanan Sistem di DINKOMINFO, DUKCAPIL, DISPORA dan DINKES

• Analis Data & Statistik setiap OPD

• Internal Auditor SI di DINKOMINFO


Kebutuhan Training dan Sertifikasi TI (1)

Pelatihan Terkait Pengelolaan DATA

• Training & Sertifikasi Analis dan Desain Basis Data: Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Basis Data

• Training & Sertifikasi Administrasi Basis Data (OCM, MCDBA): Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Basis Data

• Training Integrasi Data: Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem Dinkominfo, Sub Bidang Data dan Harmonisasi Informasi Bappeko

• Training Statistik dan Pengolahan Data: Seksi Informasi Publik Dinkominfo, Sub Bidang Data dan Harmonisasi Informasi Bappeko

• Training & Sertifikasi System Analyst: Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM System

Pelatihan Terkait Manajemen Layanan TI

• Training Aplikasi Perkantoran (Ms. Office) -> untuk perwakilan masing2 OPD

• Training Web Content Management & Social Media -> untuk perwakilan masing2 OPD

• Training & Sertifikasi Humas di era Digital -> Bagian Humas, Bidang Informasi & Komunikasi Publik Dinkominfo

• Training & Sertifikasi Service Desk (SDC) -> Seksi Layanan TI Dinkominfo dan Staf Service Desk Masing2 OPD



Pelatihan Terkait Jaringan, Keamanan Informasi, Hardware

• Training & Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001, KAMI, CISM, CISSP, CCSP) -> Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinkominfo

• Training & Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Enkripsi, Deskripsi, Hacking, Recovery & Forensik Data) -> Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinkominfo

• Training & Sertifikasi Teknisi Komputer (Sistem operasi, jaringan, hardware, troubleshooting masalah umum komputer) -> Seksi Layanan TI Dinkominfo dan Staf Service Desk Masing2 OPD

• Training & Sertifikasi Desain Jaringan Komputer (CCDA, CCDP) -> Seksi Infrastruktur TIK Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Teknisi Jaringan

• Training & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCIE) -> Seksi Infrastruktur TIK Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Teknisi Jaringan

Pelatihan Terkait Administrasi (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

• Training dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (termasuk topik-topik khusus seperti swakelola, kasus-kasus hukum pengadaan, dll).



Pelatihan Terkait Tata Kelola TI

• Training & Sertifikasi Evaluasi & Audit SI (CISA) -> Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), Kepala Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov)

• Training & Sertifikasi Tata Kelola & Manajemen TI (ITIL, COBIT, CGEIT) -> Kepala Dinas Kominfo (Tidak perlu sertifikasi), Semua Kepala Bidang, Kepala Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), Kepala Seksi Layanan TI

• Training Manajemen Investasi Teknologi Informasi -> Kepala Dinas Kominfo, Semua Kepala Bidang

• Training & Sertifikasi Enterprise Architecture (TOGAF) -> Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), Kepala Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov)

Pelatihan Terkait Pemrograman

• Training & Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP) -> Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Programmer


Analisis PAKET PEKERJAAN &

PETA PANDU 2018 - 2022

Prioritisasi Paket Pekerjaan

PETA PANDU APLIKASI 2018,2019,2020

TAHUN 2018 e-Psikolog [Dinsos]

Sistem Siaga Bencana [BPBD]

Sensor Banjir [BPBD]

Desa Siaga [BPBD]

SI Pengelolaan Data Keuangan BUMDES

[Dinas Pemberdayaan Masyarakat]

SI Aduan Warga & Monitoring Permasalahan

Masyarakat, contoh: Qlue [Dinkominfo]

e-Monev [Inspektorat]

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengaduan

dari Masyarakat terhadap Aparatur Negara

[Inspektorat]

SIM Laporan (SIM-L) [Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja]

TAHUN 2019

e-Pelatihan [Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja]

Bank Data Kesehatan [Dinkes]

SIM Daftar Pasien [Dinkes]

e-Parkir [Dishub]

Siskaperbapo versi Daerah

[Koperindagtamben]

Sistem Informasi Diklat Bela Negara

[Kesbangpol]

GIS Konversi [Perikanan]

SMS Gateway Kepuasan Pasien [RSUD]

TAHUN 2020 Zona Anak & Wanita [Dinsos]

SIM Monitoring & Maintenance Fasilitas

Penanganan Bencana [BPBD]

e-Arsip [Perpustakaan]

Game Baca [Perpustakaan]

SIMDES [Dinas Pemberdayaan Masyarakat]

SI SOETRAN AWARD [Dinas Pemberdayaan

Masyarakat]

SIM Rencana Kegiatan Tahunan (SIM-RT)

[Inspektorat]

SIM Rencana Pantau (SIM-P) [Inspektorat]

PETA PANDU APLIKASI 2021,2022

TAHUN 2021

e-Capture [Dinsos]

SIMBAR! "Simpan dan Bakar" [Perpustakaan]

SIMPEL "Sistem Informasi Pelatihan"

[Perpustakaan]

LOSARI "lOST Arsip" [Perpustakaan]

SIM-Law [Dinas Pemberdayaan Masyarakat]

SI Kelembagaan Desa [Dinas Pemberdayaan

Masyarakat]

SI Perbandingan Kinerja Rencana dan Aktual

[Inspektorat]

SI Pengelolaan Tim Pemeriksa [Inspektorat]

TAHUN 2022

SIM Evaluasi Kerja Siaga Bencana [BPBD]

Statistik Perkembangan Perpustakaan

[Perpustakaan]

Penambahan Dashboard pada Sistem

Informasi Desa [Dinas Pemberdayaan

Masyarakat]

SI Laporan Keuangan Digital [Inspektorat]

Dashboard Persebaran Hasil Industri [Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja]

Dashboard Kualitas Produk Industri [Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja]

TAHUN 2018

Penambahan Firewall: 1. Dinkominfo 2. Dinkes 3.

Dispenduk Capil

Pembangunan FIBER OPTIC: Perencanaan &

Pengadaan Alat

Pembangunan DATA CENTER: Perencanaan

PETA PANDU INFRASTRUKTUR & KEAMANAN INFORMASI 2018,2019,2020

TAHUN 2019

Pembangunan FIBER OPTIC: Instalasi

Infrastruktur jaringan: Pengadaan 12 router, 42

switch, 34 access point, 11 IDS -> BPBD, Perpus,

Inspektorat, Pembedayaan Masyarakat,

Kebangpol, Dinas Perikanan

Pembangunan DATA CENTER

Perancangan & Pembangunan COMMAND

CENTER

TAHUN 2020 Infrastruktur jaringan: Pengadaan CCTV di 20

perempatan kiritis Trenggalek (80 buah)

PETA PANDU INFRASTRUKTUR & KEAMANAN INFORMASI 2021,2022

TAHUN 2021

Infrastruktur jaringan: Pengadaan CCTV di 20

perempatan (80 buah)

Penambahan server:

3 server utama, 3 server backup di Dinkominfo

Sewa DRC bulanan/ tahunan kepada Telkom

TAHUN 2022

Infrastruktur jaringan: Pengadaan CCTV di 20

perempatan (80 buah)

Penambahan server:

2 server utama, 2 server backup di Dinkominfo

Perpanjangan sewa DRC bulanan/ tahunan

kepada Telkom

PETA PANDU TATA KELOLA MANAJEMEN TI

TAHUN 2018

Pembuatan Peraturan Bupati Masterplan e-

Government

Pembentukan dewan TIK Kabupaten yang

diketuai Bupati beranggotakan semua kepala

dinas/OPD dan Kepala Seksi Tata Kelola

Dinkominfo.

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)

untuk pemanfaatan TI, mencakup:

1. Kebijakan dan SOP Penggunaan Komputer dan

Akses Internet Kantor

2. SOP Penggunaan eMail resmi kabupaten/kota

Program/kegiatan evaluasi dan review

Masterplan setiap tahun.

TAHUN 2019

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk

pemanfaatan TI, mencakup:

1. SOP Koneksi dan Keamanan Jaringan dan Komputer

2. SOP Pertukaran Data antar OPD

Program/kegiatan evaluasi dan review Masterplan setiap

tahun.

Program/kegiatan evaluasi kondisi kekinian

pemanfaatan TIK setiap tahun.


tahun.

Program/kegiatan pembangunan unit Service Desk

termasuk :

1. Staf Service Desk Dinkominfo (Tier 2) dan Tambahan

Tusi Service Desk masing-masing OPD (Tier 1)

2. Struktur Koordinasi Service Desk Tier 1 (OPD) dengan

Service Desk Tier 2 (Dinkominfo)

3. SOP layanan Service Desk menyangkut Request

Fulfillment, Incident Management, Problem

Management, Access Management, Event Management,

dan tools

TAHUN 2020 Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk

pemanfaatan TI, mencakup:

1. SOP Pengelolaan Website OPD dan kota/kabupaten

2. SOP penanganan pengaduan/layanan masyarakat melalui

media TI


tahun.

Program/kegiatan evaluasi kondisi kekinian pemanfaatan TIK

setiap tahun.


tahun.

Program/kegiatan pembangunan unit Service Desk termasuk :

1. Staf Service Desk Dinkominfo (Tier 2) dan Tambahan Tusi

Service Desk masing-masing OPD (Tier 1)

2. Struktur Koordinasi Service Desk Tier 1 (OPD) dengan

Service Desk Tier 2 (Dinkominfo)

3. SOP layanan Service Desk menyangkut Request Fulfillment,

Incident Management, Problem Management, Access

Management, Event Management, dan tools

Program/kegiatan penyusunan dan publikasi Service Level

Agreement (SLA) untuk layanan-layanan TI, khususnya untuk

layanan publik berbasis TI.

PETA PANDU TATA KELOLA MANAJEMEN TI

TAHUN 2021

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pemanfaatan

TI, mencakup:

1. SOP rutinitas Backup data

Program/kegiatan evaluasi dan review Masterplan setiap tahun.

Program/kegiatan evaluasi kondisi kekinian pemanfaatan TIK setiap

tahun.


Program/kegiatan penyusunan SOP pengukuran capaian SLA tiap

layanan TI oleh OPD Pemilik Layanan.

Program/kegiatan penyusunan proses Availability Management untuk

memastikan skenario kehandalan sistem layanan TI dan proses

Service Continuity Management untuk memastikan skenario apabila

incident di suatu sistem layanan TI benar-benar terjadi.

Program/kegiatan penyusunan kompetisi dan pameran inovasi TI

untuk layanan dan operasional pemerintah.

Program/kegiatan kampanye awareness keamanan informasi (untuk

semua pegawai di setiap OPD)

Program/kegiatan evaluasi keamanan informasi setiap tahun

TAHUN 2022

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pemanfaatan

TI, mencakup:

1. SOP Perubahan Sistem/Aplikasi (Change Management)


Program/kegiatan evaluasi kondisi kekinian pemanfaatan TIK setiap

tahun.


Program/kegiatan penyusunan SOP pengukuran capaian SLA tiap

layanan TI oleh OPD Pemilik Layanan.

Program/kegiatan penyusunan proses Availability Management untuk

memastikan skenario kehandalan sistem layanan TI dan proses

Service Continuity Management untuk memastikan skenario apabila

incident di suatu sistem layanan TI benar-benar terjadi.

Program/kegiatan penyusunan kompetisi dan pameran inovasi TI

untuk layanan dan operasional pemerintah.

Program/kegiatan kampanye awareness keamanan informasi (untuk

semua pegawai di setiap OPD)

Program/kegiatan evaluasi keamanan informasi setiap tahun

TAHUN 2019

Training Aplikasi Perkantoran (Ms. Office) -> untuk perwakilan

masing2 OPD

Training Web Content Management & Social Media -> untuk

perwakilan masing2 OPD

Training & Sertifikasi Humas di era Digital -> Dinkominfo

Training & Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP) ->

Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Programmer (per batch)

Training & Sertifikasi Analis dan Desain Basis Data -> Dinkominfo dan

OPD yang memiliki SDM Basis Data (per batch)

Training & Sertifikasi Administrasi Basis Data (OCM, MCDBA) ->

Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Basis Data (per batch)

Training Integrasi Data -> Dinkominfo, Bappeda

Training Statistik dan Pengolahan Data -> Dinkominfo, Bappeda

Training & Sertifikasi System Analyst -> Dinkominfo dan OPD yang

memiliki SDM System Analyst

Training & Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001,

KAMI, CISM, CISSP, CCSP) -> Dinkominfo

Training & Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Enkripsi, Deskripsi,

Hacking, Recovery & Forensik Data) -> Dinkominfo

PETA PANDU SDM & PENINGKATAN KOMPETENSI TI 2018,2019,2020

TAHUN 2020


masing2 OPD







Training & Sertifikasi Administrasi Basis Data (OCM, MCDBA) ->

Dinkominfo dan OPD yang memiliki SDM Basis Data (per batch)



Training & Sertifikasi Service Desk (SDC) -> Seksi Layanan TI

Dinkominfo dan Staf Service Desk Masing2 OPD

Training & Sertifikasi Teknisi Komputer (Sistem operasi, jaringan,

hardware, troubleshooting masalah umum komputer) -> Seksi

Layanan TI Dinkominfo dan Staf Service Desk Masing2 OPD

Training & Sertifikasi Desain Jaringan Komputer (CCDA, CCDP) -> Seksi

Infrastruktur TIK Dinkominfo dan service desk di tiap OPD

Training & Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP,

CCIE) -> Seksi Infrastruktur TIK Dinkominfo dan service desk di tiap

OPD

Training & Sertifikasi Enterprise Architecture (TOGAF) -> Kepala

Bidang E-Gov dan Statistik Dinkominfo

TAHUN 2018

Training & Sertifikasi Service Desk (SDC) -> Dinkominfo dan Staf

Service Desk Masing2 OPD


hardware, troubleshooting masalah umum komputer) -> Dinkominfo

dan Staf Service Desk Masing2 OPD

PETA PANDU SDM & PENINGKATAN KOMPETENSI TI 2021,2022

TAHUN 2022




hardware, troubleshooting masalah umum komputer) -> Seksi

Layanan TI Dinkominfo dan Staf Service Desk Masing2 OPD





OPD

Training & Sertifikasi Evaluas & Audit SI (CISA) -> Kepala Bidang E-Gov

dan Statistik Dinkominfo

Training & Sertifikasi Enterprise Architecture (TOGAF) -> Kepala

Bidang E-Gov dan Statistik Dinkominfo


masing2 OPD



Training & Sertifikasi Humas di era Digital -> Dinkominfo





TAHUN 2021






hardware, troubleshooting masalah umum komputer) -> Dinkominfo

dan Staf Service Desk Masing2 OPD





OPD

Training & Sertifikasi Tata Kelola & Manajemen TI (ITIL, COBIT, CGEIT)

-> Kepala Dinas Kominfo, Semua Kepala Bidang

Training Manajemen Investasi Teknologi Informasi -> Kepala Dinas

Kominfo, Semua Kepala Bidang

Training dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(termasuk topik-topik khusus seperti swakelola, kasus-kasus hukum

pengadaan, dll).

Training dan Sertifikasi Manajemen Proyek (PMP)


masing2 OPD



Prakiraan Harga Aplikasi

Prakiraan Harga Infrastruktur

Prakiraan Harga Training & Sertifikasi

Buku Masterplan + Poster Peta Pandu untuk semua OPD

TERIMA KASIH

email: [email protected] Phone/WA: 081217762280

masterplan e -government - trenggalekkab.go.id · tujuan & poin presentasi 1. wawasan:...

Documents