manual blu | imasyarakat publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan,...

MANUAL BLU | i

ii | MANUAL BLU

MANUAL BLU | iii

iv | MANUAL BLU

MANUAL BLU | i

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan koridor

baru bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada

masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas,

efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum

(satker BLU). Peluang ini diberikan kepada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas melayani

masyarakat publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelola dana

khusus, dan pengelola barang jasa lainnya) untuk mengelola kegiatannya dengan ala bisnis (business

like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.

Sebagai pembina keuangan satker BLU, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal

Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan satker BLU. Dalam kerangka pembinaan tersebut,

maka disusun manual yang mengacu pada paparan kebijakan teknis. Manual ini memiliki makna yang

sangat penting sebagai pedoman dan informasi bagi satker BLU, pembina keuangan, Kementerian

Negara/Lembaga, Dewan Pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penerapan

pengelolaan satker BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Manual ini terdiri atas lima bagian yaitu (1) Memahami BLU, (2) Membentuk Satker BLU, (3) Menata

Kelembagaan BLU, (4) Mengelola Keuangan BLU, dan (5) Akuntabilitas BLU. Dengan manual ini,

semua pihak diharapkan dapat lebih memahami mengenai bagaimana BLU dibentuk dan dikelola.

Akhirnya, semoga manual ini dapat bermanfaat bagi satker BLU, pembina keuangan, Kementerian

Negara/Lembaga, Dewan Pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pengelolaan

BLU dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jakarta, Juli 2013

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Agus Suprijanto

ii | MANUAL BLU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR BOKS

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

SINGKATAN DAN AKRONIM

- Bagaimana BLU Dikembangkan di

Indonesia?

- Apa itu BLU?

- Bagaimana Kategorisasi BLU Bidang

Pendidikan?

- Apa Maksud dan Tujuan Penyusunan

Manual BLU ini?

- Bagaimana Sistematika Penyajian

Manual BLU ini?

I. MEMAHAMI BLU

2

4

7

9

9

- Apa Persyaratan Substantif Menjadi

Satker BLU?

- Apa Persyaratan Teknis Menjadi

Satker BLU?

- Apa Persyaratan Administratif

Menjadi Satker BLU?

- Bagaimana Proses Pengusulan

Satker BLU?

- Bagaimana Proses Penilaian dan

Penetapan Satker BLU?

- Kapan Status Satker BLU

Berakhir?

12

14

15

21

21

22

1

i

ii

vi

vii

viii

ix

II. MEMBENTUK SATKER BLU 11

DAFTAR ISI

MANUAL BLU | iii

- Bagaimana Menata Organisasi BLU

Bidang Pendidikan?

- Siapa Unsur Pengelola BLU?

- Pemimpin BLU

- Pejabat Keuangan BLU

- Pejabat Teknis BLU

- Satuan Pemeriksaan Intern

- Dewan Pengawas

- Bagaimana menata Kepegawaian

BLU?

24

29

29

29

29

30

31

38

- Siapa Unsur Pejabat Perbendaharaan

BLU?

- Kuasa Pengguna Anggaran

- Pejabat Pembuat Komitmen

- Pejabat Penguji dan

Penandatangan SPM

- Pejabat Penerbit SP3B BLU

- Bendahara Pengeluaran

- Pejabat Pengelola Dana BLU

38

38

40

41

41

42

42

III. MENATA KELEMBAGAAN BLU 23

iv | MANUAL BLU

- Bagaimana Proses Perencanaan

dan Penganggaran BLU?

1. Mengidentifikasi Tarif Layanan

BLU

2. Mengajukan Target PNBP BLU

3. Menyusun dan Mengajukan

Usul Standar Biaya

4. Menyusun dan Mengajukan

Pengesahan Rencana Bisnis

dan Anggaran

5. Mengkaji dan Menetapkan RBA

Berdasarkan Pagu Anggaran

6. Menyusun RBA Definitif

7. Menyusun RBA dalam kerangka

Penyusunan APBN

44

44

47

48

50

53

54

54

IV. MENGELOLA KEUANGAN BLU 43

- Bagaimana Proses Pelaksanaan

Anggaran BLU?

1. Menyusun DIPA BLU

2. Mengajukan Pengesahan DIPA

BLU

3. Mengelola Kas

4. Mengelola Keuangan Intern

Satker BLU

5. Mengajukan Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU

6. Mengajukan Persetujuan Revisi

RBA

7. Mengajukan Pengesahan Revisi

DIPA BLU

- Bagaimana Proses Pengelolaan

Piutang dan Utang BLU?

1. Menyusun dan Menentukan

Kualitas Piutang

2. Menyetujui dan Menghapus

Piutang Bersyarat

3. Kriteria dan Batasan Utang BLU

56

56

57

57

60

60

63

65

67

67

69

71

MANUAL BLU | v

- Bagaimana Mengelola Risiko BLU

Bidang Pendidikan?

1. Menerapkan Manajemen Risiko

Pada BLU

2. Tujuan dan Manfaat Penerapan

Manajemen Risiko

3. Struktur Manajemen Risiko

4. Proses Manajemen Risiko

5. Mitigasi Risiko

6. Risiko-Risiko Utama Satker BLU

Bidang Pendidikan

- Bagaimana Menerapkan

Remunerasi BLU?

1. Umum

2. Teknis Penerapan Sistem

Remunerasi

3. Penyusunan Usulan Remunerasi

74

74

74

76

77

77

78

82

82

83

84

- Bagaimana Bentuk

Pertanggungjawaban BLU?

1. Laporan Keuangan

2. Laporan Kinerja

- Bagaimana Pengawasan dan

Pemeriksaan BLU?

1. Reviu Laporan Keuangan BLU

2. Audit Keuangan dan Kinerja

88

88

96

101

101

105

V. AKUNTABILITAS BLU 87

vi | MANUAL BLU

3

6

8

13

45

61

62

75

85

96

100

DAFTAR BOKS

Perbandingan Penerapan BLU di Beberapa Negara

Kelembagaan Sektor Publik di Indonesia

Data dan Fakta BLU di Bidang Pendidikan

Beberapa Kasus Persiapan Menjadi BLU

Sistematika Usulan Tarif Layanan BLU kepada Menteri Keuangan

Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN adalah triwulanan

Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN lebih dari satu kali dalam satu triwulan

Risiko, Manajemen Risiko, Kemungkinan, dan Dampak Risiko

Proposal Usulan Remunerasi

Balanced Scorecard

Contoh Penilaian Kinerja Layanan untuk BLU Bidang Pendidikan

MANUAL BLU | vii

Tabel 3.1

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

31

64

68

70

72

79

Keanggotaan Dewas

Perubahan Akibat Revisi RBA Definitif

Penggolongan Kualitas Piutang PNBP

Kewenangan Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek BLU

Risiko Utama Satker BLU Bidang Pendidikan

DAFTAR TABEL

viii | MANUAL BLU

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 4.1

Gambar 4.2

Gambar 4.3

Gambar 4.4

Gambar 4.5

Gambar 4.6

Gambar 4.7

Gambar 4.8

Gambar 4.9

Gambar 4.10

Gambar 4.11

Gambar 4.12

Gambar 4.13

Gambar 4.14

Gambar 4.15

Gambar 4.16

Gambar 4.17

Gambar 5.1

Gambar 5.2

Gambar 5.3

26

27

49

50

52

53

53

54

55

56

57

58

59

59

65

66

71

76

84

89

93

97

DAFTAR GAMBAR

Kriteria Struktur Organisasi BLU

Ilustrasi Struktur Organisasi Satker BLU

Penyusunan RBA

Skema Penyusunan RBA

Belanja pada Ikhtisar RBA

Pengajuan dan Pengesahan RBA

Pengkajian dan Penetapan RBA Pagu Anggaran

Penyusunan RBA Definitif

Penyusunan RBA dalam Kerangka Penyusunan APBN

DIPA BLU

Saldo Awal Kas

Pembukaan Rekening

Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas

Kewenangan Pengesahan Revisi RBA Definitif

Revisi DIPA

Alur Penghapusan Piutang BLU

Model Tiga Tingkat Pengendalian

Tahapan Penyusunan Usulan Remunerasi

Prosedur Akuntansi

Mapping Laporan SAK ke Laporan SAP

Peta Strategi PTN BLU

MANUAL BLU | ix


ADK

APBN

BAS

BLU

BPK

BUN

Dewas

DIPA

K/L

KPA

KPKNL

KPPN

PA

PK BLU

PNBP

PNS

PPK

PP-SPM

PSAK

PSBDT

PUPN

Arsip Data Komputer

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bagan Akun Standar

Badan Layanan Umum

Badan Pemeriksa Keuangan

Bendahara Umum Negara

Dewan Pengawas

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga

Kuasa Pengguna Anggaran

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pengguna Anggaran

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

Panitia Urusan Piutang Negara

x | MANUAL BLU

RBA

Renstra

RM

SAI

SAK

SAP

Satker

SBK

SDM

SIMAK-BMN

SOP

SP2B

SP2D

SP3B

SPI

SPM

SPP

TGR

TUP

UP

Rencana Bisnis dan Anggaran

Rencana Strategis

Rupiah Murni

Sistem Akuntansi Instansi

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan

Satuan Kerja

Standar Biaya Keluaran

Sumber Daya Manusia

Sistem Informasi Barang Milik Negara

Standard Operating Procedures

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja

Surat Perintah Pencairan Dana

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

Satuan Pemeriksaan Intern

Surat Perintah Membayar

Surat Permintaan Pembayaran

Tuntutan Ganti Rugi

Tambahan Uang Persediaan

Uang Persediaan


MANUAL BLU | 1

1

MEMAHAMIBLU

Bagaimana BLU dikembangkan di Indonesia?

Apa itu BLU?

Bagaimana kategorisasi BLU bidang pendidikan?

Apa maksud dan tujuan penyusunan manual BLU ini?

Bagaimana sistematika penyajian BLU ini? 1

2 | MANUAL BLU

Mem

aham

i BLU

Instansi pemerintah dapat ditinjau dari sudut

mechanic view, sebagai bagian dari birokrasi,

atau organic view, sebagai organisasi yang

berkembang dinamis. Dari kacamata organic

view, instansi pemerintah dapat dipersepsikan

sebagai agen pemerintah untuk melayani

masyarakat (public service agency). Fungsi ini

bersifat dinamis dan dapat ditransformasikan

ke dalam bentuk autonomous agency, yaitu

semacam badan otonom yang tetap menjadi

bagian pemerintah dan melaksanakan

kaidah-kaidah bisnis yang sehat, namun tidak

mengutamakan mencari keuntungan.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang

nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, pemerintah memperkenalkan Pola PK

BLU bagi satker yang menyediakan layanan

kepada masyarakat. Secara khusus ketentuan

mengenai PK BLU diatur pada pasal 68 dan

69 undang-undang dimaksud, yang kemudian

diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 23 tahun 2005 tentang PK BLU. Hal

ini membuka koridor baru bagi penerapan

basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan

Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang

tersebut, instansi pemerintah yang tugas

pokok dan fungsinya memberi pelayanan

kepada masyarakat dapat menerapkan pola

pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan

menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan

efektivitas. Instansi BLU ini diharapkan menjadi

contoh konkret yang menonjol dari penerapan

manajemen keuangan berbasis pada hasil

kinerja.

Secara khusus, peluang menjadi satker

BLU terbuka bagi satker pemerintah yang

melaksanakan tugas operasional pelayanan

publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan,

pengelolaan kawasan, lisensi dan pengelola

dana), untuk membedakannya dari fungsi

pemerintah sebagai regulator dan penentu

kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas

di manca negara berupa upaya pengagenan

(agencification) aktivitas yang tidak harus

dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi

diselenggarakan oleh instansi yang dikelola

ala bisnis (business like) sehingga pemberian

layanan kepada masyarakat menjadi lebih

efisien dan efektif.

Bagaimana BLU

Dikembangkan di Indonesia?

MANUAL BLU | 3

Mem

aham

i BLU

Perbandingan

Penerapan BLU di Beberapa NegaraIdeologi dan doktrin new public management telah mengilhami banyak negara di dunia untuk

membentuk unit organisasi pemerintah yang bertindak sebagai agen dalam memberikan layanan

kepada masyarakat. Tren agencification yang dimulai awal tahun 1990-an di beberapa negara maju

memiliki beberapa karakteristik yang unik, antara lain:

Trading fund

INGGRIS

Industrial and Commercial Establishment Publique

PERANCIS

State agencies (agentschappen)

BELANDA

• Bagian dari kementerian induknya.

• Otonomi pengelolaan, namun bekerja berdasarkan

kontrak kinerja dengan principal.

• Pendapatan sebagian berasal dari kementerian induknya,

sehingga barang/jasa yang dihasilkan harus disetujui

kementerian keuangan dan dewan kementerian.

• Anggaran diterbitkan terpisah dari anggaran kementerian.

• Entitas tidak terpisah.

• Memiliki otonomi pengelolaan, namun dibatasi pada

pengeluaran pegawai dan investasi.

• Pendapatan berasal dari anggarannya sendiri.

• Pengawasan anggaran hanya merupakan evaluasi

anggaran, karena bergantung pada anggarannya sendiri.

• Entitas di dalam pemerintah/kekayaan negara yang tidak

terpisahkan.

• Pembiayaan dapat dilakukan sendiri tanpa persetujuan

parlemen.

• Pendapatan dari jasa layanan dan tidak memerlukan

pendanaan APBN.

• Diupayakan menyetorkan sebagian pendapatan kepada

negara.

• Tarif dalam full cost, meski tidak berupaya mengejar

keuntungan.

• Profit bukan merupakan objek pajak.

4 | MANUAL BLU

Mem

aham

i BLU

Dengan Pola PK BLU, fleksibilitas diberikan

dalam rangka pelaksanaan anggaran,

termasuk pengelolaan pendapatan dan

belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan

aset. Kepada BLU juga diberikan kesempatan

untuk mempekerjakan tenaga profesional

non PNS serta kesempatan pemberian

imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan

kontribusinya. Sebagai penyeimbang, BLU

dikendalikan secara ketat dalam perencanaan

dan penganggarannya, serta dalam

pertanggungjawabannya. Satker BLU berperan

sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga

induknya dengan menandatangani kontrak

kinerja (a contractual performance agreement),

di mana menteri/pimpinan lembaga induk

bertanggung jawab atas kebijakan layanan

yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung

jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Apa itu BLU?

BLU adalah instansi di lingkungan

Pemerintah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

Dalam pengelolaan keuangannya, BLU

diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, sebagai pengecualian

dari ketentuan pengelolaan keuangan negara

pada umumnya. Instansi pemerintah yang

menerapkan Pola PK BLU menyelenggarakan

kegiatan yang bersifat operasional.

Instansi dimaksud dapat berasal dari dan

berkedudukan pada berbagai jenjang eselon

(struktural) atau non eselon (non struktural).

Berdasarkan jenis layanan yang diberikan,

satker BLU dapat dikelompokkan menjadi 3

(tiga) golongan besar:

1. Penyedia layanan barang dan/atau jasa,

misalnya: pendidikan dan pelatihan,

kesehatan, penelitian dan pengembangan,

serta bidang penyiaran publik.

2. Pengelola wilayah/kawasan tertentu,

misalnya: otorita, kawasan pengembangan

ekonomi terpadu.

3. Pengelola dana khusus, misalnya:

pengelola dana bergulir, rekening dana

investasi, dan rekening pembangunan

daerah.

MANUAL BLU | 5

Mem

aham

i BLU

BLU bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan

diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan

produktivitas serta penerapan praktik bisnis

yang sehat.

Satker BLU mempunyai karakteristik sebagai

berikut :

1. Berkedudukan sebagai lembaga

pemerintah (bukan kekayaan negara yang

dipisahkan).

2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang

menghasilkan semi barang/jasa publik

(quasi public goods).

3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/

laba.

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip

efisiensi dan produktivitas ala bisnis

(business like).

5. Rencana kerja/anggaran dan

pertanggungjawaban dikonsolidasikan

pada instansi induk.

6. Pendapatan BLU dapat digunakan

langsung.

7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan

profesional non-PNS.

Dalam pengelolaan keuangannya,

BLU diberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktik-

praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat”

“

“

6 | MANUAL BLU

Mem

aham

i BLU

Pola transformasi kelembagaan sektor publik pada tahun 1990an dan awal 2000 terjadi dalam

berbagai cara, antara lain: (1) rightsizing (cut the government), yaitu reorganisasi untuk mengurangi

birokrasi demi meningkatkan efisiensi; (2) corporatization (managing for results), yaitu membuat

autonomous agency di instansi pemerintah yang bekerja ala korporasi; atau (3) privatization, yaitu

menjadikan sektor publik terbuka untuk dimiliki masyarakat/swasta. Dalam kasus Pola PK BLU, pola

transformasi mengikuti pola corporatization.

Sebagai agen yang otonom, satker BLU memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan

instansi lainnya. Berikut ini merupakan perbandingan kelembagaan sektor publik di Indonesia.

Kelembagaan Sektor Publik

di Indonesia

Kriteria

Status hukum

Tujuan

Manajemen

Pengelolaan

keuangan

Sumber dana

SDM

Satker

Bagian K/L

Non profit

Kepemerintahan

Asas universalitas

RM APBN

PNS

BLU

Bagian K/L

Not for profit

Otonom ala korporasi

Nomenklatur

kepemerintahan

Dikecualikan asas

universalitas

RM APBN

PNBP BLU

PNS

Non PNS

BUMN

Badan Hukum/ kekayaan

negara dipisahkan

Profit

Korporasi,

Perum, Persero

Bisnis

RM APBN (PMN)

Pendapatan usaha

Pegawai persero

(Diolah dari berbagai sumber)

MANUAL BLU | 7

Mem

aham

i BLU

Fleksibilitas diberikan dalam rangka

pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan

pendapatan dan belanja, pengelolaan kas,

dan kesempatan untuk mempekerjakan

tenaga profesional non PNS serta kesempatan

pemberian imbalan jasa kepada pegawai

sesuai dengan kontribusinya. Fleksibilitas

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

masing-masing satker BLU, karena tidak

semua satker BLU membutuhkan suatu

fleksibilitas tertentu.

Bagaimana Kategorisasi BLU

Bidang Pendidikan?

BLU bidang pendidikan menyelenggarakan

pendidikan kepada masyarakat dalam

berbagai jenjang, antara lain menengah

atas, akademi, institut, universitas, maupun

pendidikan lainnya.

Saat ini terdapat 3 (tiga) kategori utama BLU

bidang pendidikan, yaitu:

a. Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, yang

terdiri dari Universitas dan Politeknik

penyelenggara pendidikan tinggi yang

diperuntukkan bagi masyarakat luas.

b. Pendidikan Tinggi Agama di bawah

Kementerian Agama, yang terdiri

dari Universitas dan Institut Agama

penyelenggara pendidikan tinggi yang

diperuntukkan bagi masyarakat luas.

c. Pendidikan Kedinasan di bawah K/L, yang

terdiri dari Balai Diklat, Politeknik, Akademi,

dan Sekolah Tinggi penyelenggara

pendidikan khusus/keahlian yang seluruh/

sebagian lulusannya diperuntukkan

memenuhi kebutuhan internal K/L.

8 | MANUAL BLU

Mem

aham

i BLU

Jumlah satker BLU bidang pendidikan merepresentasikan bagian terbesar dari seluruh satker BLU,

yaitu sebesar 51%. Pertumbuhan satker BLU bidang pendidikan dimulai dengan penetapan UIN

Sunan Kalijaga sebagai satker BLU di tahun 2007. Semenjak itu pertambahan satker BLU bidang

pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada akhir triwulan III/2012

mencapai 73 satker. Meskipun penerapan BLU di masing-masing institusi pendidikan belum

seluruhnya memuaskan, harus diakui bahwa hal tersebut telah memicu perbaikan tata kelola di

sebagian besar satker BLU.

Berikut ini beberapa data dan fakta mengenai satker BLU pendidikan, meliputi jumlah seluruh satker

BLU, proporsi satker BLU pendidikan per kategori, dan perkembangan jumlah satker BLU pendidikan

per tahun.

Data dan Fakta

BLU di Bidang Pendidikan

15.38%

33.57%51.05%

34.25%20.55%

45.21%

PendidikanKesehatanLainnya

KemendikbudKemenagLainnya

117

43 51 6173

0

50

100

2007 2008 2009 2010 20112012

MANUAL BLU | 9

Mem

aham

i BLU

Manual ini ditujukan bagi satker BLU bidang

pendidikan di lingkungan Pemerintah

Pusat. Penyusunan manual dimaksudkan

untuk memberikan petunjuk bagi pelaksanaan

PK BLU pada satker BLU bidang pendidikan.

Secara khusus, tujuan dari manual ini antara

lain:

1. Memberikan pedoman sekaligus informasi

bagi satker BLU bidang pendidikan

terkait dengan kewajiban dan fleksibilitas

dalam menerapkan PK BLU, dalam

rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

Sistematika penyajian manual ini sebagai

berikut:

1. Memahami BLU, memuat bagaimana

BLU dikembangkan di Indonesia, apa

itu BLU, bagaimana kategorisasi BLU

bidang pendidikan, apa maksud dan

tujuan penyusunan manual BLU ini, serta

bagaimana sistematika penyajian manual

BLU ini.

Apa Maksud dan Tujuan

Penyusunan Manual BLU ini?

Bagaimana Sistematika Penyajian Manual BLU ini?

2. Memberikan pedoman bagi pembina

keuangan untuk melaksanakan pembinaan

PK BLU.

3. Memberikan pedoman sekaligus informasi

bagi K/L sebagai pembina teknis bagi

satker BLU yang berada di bawah

kewenangannya.

4. Memberikan pedoman dan informasi

bagi Dewan Pengawas dalam rangka

pengawasan pengelolaan BLU terhadap

Satker BLU.

5. Memberikan informasi kepada pemangku

kepentingan lainnya.

2. Membentuk satker BLU, memuat apa

persyaratan substantif menjadi satker BLU,

apa persyaratan teknis menjadi satker

BLU, apa persyaratan administratif menjadi

satker BLU, bagaimana proses pengusulan

satker BLU, bagaimana proses penilaian

dan penetapan satker BLU serta kapan

status satker BLU berakhir.

3. Menata Kelembagaan BLU, memuat

10 | MANUAL BLU

Mem

aham

i BLU

bagaimana menata organisasi BLU bidang

pendidikan, siapa unsur pengelola BLU,

bagaimana menata kepegawaian BLU,

serta siapa unsur pejabat perbendaharaan

BLU.

4. Mengelola Keuangan BLU, memuat

bagaimana proses perencanaan dan

penganggaran BLU, bagaimana proses

pelaksanaan anggaran BLU, bagaimana

proses pengelolaan piutang dan utang

BLU, bagaimana mengelola risiko BLU

bidang pendidikan, serta bagaimana

menerapkan remunerasi BLU.

5. Akuntabilitas BLU, memuat bagaimana

bentuk pertanggungjawaban BLU serta

bagaimana pengawasan dan pemeriksaan

BLU.

Sistematika penyajian diurutkan

berdasarkan tahapan dan alur proses

untuk menjadi satker BLU, melengkapi

infrastrukturnya, menjalankannya, dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan BLU.

MANUAL BLU | 11

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

MEMBENTUKSATKER BLU

Apa persyaratan substanstif menjadi satker BLU?

Apa persyaratan teknis menjadi satker BLU?

Apa persyaratan administratif menjadi satker BLU?

Bagaimana proses pengusulan satker BLU?

Bagaimana proses penilaian & penetapan satker BLU?

Kapan status satker BLU berakhir?

2

12 | MANUAL BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Apa Persyaratan Substantif

Menjadi Satker BLU?

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh

calon BLU sebelum melakukan penilaian

pemenuhan persyaratan substantif:

1. Merupakan satker pemerintah yang

dibentuk berdasarkan peraturan menteri/

pimpinan lembaga atau peraturan lainnya

yang lebih tinggi, dan disetujui oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi baik bersifat struktural

(memiliki eselonering tertentu) maupun

non struktural (tidak memiliki eselonering

tertentu).

2. Mempunyai pengelolaan keuangan yang

mandiri dan dicirikan dengan:

a. Memiliki kode satker dari Kementerian

Keuangan,

b. Memiliki alokasi anggaran tersendiri

dalam dokumen pelaksanaan anggaran

yang terpisah dari instansi vertikalnya,

dan

c. Membuat laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban anggaran.

3. Mempunyai pendapatan fungsional yang

signifikan dari hasil layanan yang diberikan

kepada masyarakat berupa PNBP.

4. Merupakan satker yang telah berdiri

sekurang-kurangnya dalam 2 tahun

anggaran atau satker baru yang

diamanatkan Peraturan Pemerintah atau

peraturan lainnya yang lebih tinggi.

MANUAL BLU | 13

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Kasus 3

Berdasarkan Undang Undang APBN tahun

anggaran berjalan, DPR mengamanatkan

pembentukan satker BLU. Potensi

pendapatan yang akan diperoleh di masa

depan cukup signifikan untuk menjamin

kontinuitas layanan.

Beberapa Kasus

Persiapan Menjadi BLU

Analisis

Seyogyanya difokuskan pada kejelasan

bentuk kelembagaan satkernya terlebih

dahulu, sebelum dikembangkan menjadi

satker BLU.

Kasus 1

Sebuah balai diklat di bawah K/L akan

dikembangkan menjadi satker BLU. Diklat

tersebut sudah berjalan selama lebih dari

2 tahun anggaran. Seluruh pembiayaan

balai diklat diperoleh dari alokasi rupiah

murni APBN dan menginduk pada satker

Sekretariat Jenderal K/L. Ke depan, balai

diklat dimaksud akan diarahkan untuk

melayani masyarakat luas dan memperoleh

pendapatan yang signifikan.

Analisis

Seyogyanya balai diklat tidak

dikembangkan menjadi satker BLU,

mengingat balai diklat dimaksud bukan

merupakan satker mandiri dan tidak

mempunyai pendapatan yang signifikan.

Kasus 2

Sebuah satker PNBP yang telah berdiri

selama 5 tahun mempunyai pendapatan

yang cukup signifikan, namun sebagian

besar pendapatannya dikelola di luar

mekanisme anggaran yang berlaku

(off-budget). Untuk menghindari temuan

pemeriksaan satker ingin berubah bentuk

menjadi satker BLU, sehingga menjadi

lebih akuntabel.

Analisis

Seyogyanya memperbaiki tata kelola

satker PNBP terlebih dahulu dengan

mengelola seluruh pendapatan sesuai

peraturan yang berlaku (on budget),

sebelum mengusulkan menjadi satker

BLU.

(Diolah dari berbagai sumber)

14 | MANUAL BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Persyaratan substantif bagi BLU Pendidikan

terpenuhi apabila instansi pemerintah

bersangkutan:

1. Menyelenggarakan layanan umum

yang berhubungan dengan penyediaan

jasa pendidikan dan pengajaran dalam

berbagai jenjang, seperti: pendidikan tinggi

berbentuk Universitas, Institut, Akademi,

Sekolah Tinggi, dan sejenisnya, serta

pendidikan menengah seperti Balai Besar

Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan

Ilmu Pelayaran (BP3IP).

2. Menyelenggarakan layanan pendidikan

yang sebagian besar dinikmati oleh

masyarakat umum dan bukan layanan

kepada satker pemerintah lainnya (internal

service).

3. Bukan merupakan pelayanan yang

bersifat administratif dan mandatory yang

hanya dapat dilaksanakan oleh instansi

pemerintah. Contoh instansi pemerintah

penyelenggara layanan penerbitan SIM,

STNK, paspor, KTP, surat nikah, akta

kelahiran, sertifikat tanah dan pemberian

hak atas tanah, ijin pendirian perusahaan,

ijin usaha, dan bentuk-bentuk perijinan

lainnya, layanan di bidang pertahanan dan

keamanan, layanan di bidang kejaksaan,

serta layanan di bidang peradilan tidak

dapat dikembangkan menjadi satker BLU.

Penilaian persyaratan teknis calon BLU

terpenuhi apabila satker bersangkutan:

1. Mempunyai kinerja layanan di bidang tugas

pokok dan fungsinya yang layak dikelola

dan ditingkatkan pencapaiannya melalui

BLU sebagaimana direkomendasikan oleh

menteri/pimpinan lembaga. Hal ini dicirikan

dari pengaruh (impact) layanan terhadap

masyarakat yang cukup besar atau

layanannya mempengaruhi pencapaian

sasaran program K/L.

2. Mempunyai kinerja keuangan satker yang

sehat dan memenuhi batasan threshold

tertentu, yaitu:

a. Mempunyai pendapatan yang signifikan

paling sedikit Rp 15 milyar; dan

b. Mempunyai nilai skor akhir kelayakan

di atas 160 dihitung dari penilaian

jumlah nominal pendapatan, rasio

PNBP terhadap total jumlah biaya

operasional, rasio jumlah gaji terhadap

total biaya operasional, dan jumlah

nominal aset.

Apa Persyaratan Teknis Menjadi Satker BLU?

MANUAL BLU | 15

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Agar dapat menghasilkan dokumen

persyaratan administratif yang

memuaskan, satker harus memenuhi unsur-

unsur:

1. Menyusun Pernyataan Kesanggupan untuk

meningkatkan kinerja layanan, keuangan,

dan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan

kesanggupan tersebut disusun sesuai

dengan format yang ditetapkan Menteri

Keuangan, bermaterai, ditandatangani oleh

pimpinan satker yang mengajukan usulan

untuk menerapkan PK BLU, dan disetujui

oleh menteri/pimpinan lembaga terkait

2. Menyusun dokumen Pola Tata Kelola yang

menjelaskan hal-hal berikut ini:

a. Organisasi dan tata laksana yang

memuat mengenai struktur organisasi

yang menggambarkan posisi satker

dalam kerangka organisasi K/L, serta

hubungan, wewenang, dan tanggung

jawab di antara unit kerja atau jabatan

di dalamnya. Uraian di dalamnya harus

mencerminkan pengelompokan fungsi

yang logis. Isi dari sub bab ini harus

dapat menjelaskan antara lain:

1) Dasar hukum atau ketentuan

perundang-undangan

yang menjadi acuan dalam

pembentukan satker.

2) Bagan struktur organisasi sebelum

dan sesudah menjadi satker BLU

secara memadai.

3) Justifikasi bahwa penambahan

dan/atau penghapusan unit kerja

telah mempertimbangkan prinsip

efisiensi dan efektifitas pelayanan.

4) Uraian tupoksi organisasi secara

rinci pada berbagai jenjang

jabatan.

5) Uraian tugas jabatan yang meliputi

nama jabatan, persyaratan jabatan,

standar kompetensi, ikhtisar

jabatan, tujuan jabatan, uraian

tugas dan kegiatan, hasil kerja,

wewenang, tanggung jawab,

dan hubungan kerja yang tidak

duplikatif.

6) Pembagian tugas, wewenang,

dan tanggung jawab di antara

pemimpin BLU, pejabat teknis,

dan pejabat keuangan secara logis

dan telah mengikuti aturan yang

berlaku.

7) Pembentukan SPI dan Dewas

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

b. Prosedur kerja yang menggambarkan

alur proses dan prosedur penyelesaian

tugas sesuai wewenang dan tanggung

jawab masing-masing jabatan. Satker

harus mempunyai prosedur kerja untuk

Apa Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU?

16 | MANUAL BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

semua kegiatannya, terutama untuk

kegiatan utama (core business). Isi dari

bagian ini harus dapat menjelaskan

antara lain:

1) Cakupan prosedur kerja sesuai

dengan tupoksi.

2) Uraian prosedur kerja meliputi

definisi, tujuan pembentukan,

prosedur kerja, ruang lingkup,

pejabat yang bertanggung jawab,

batas waktu penyelesaian, dan

penjelasan lainnya.

3) Prosedur kerja yang digambarkan

dalam bagan alur.

4) Prosedur kerja layanan yang

mengedepankan prinsip efisiensi.

c. Ketersediaan dan pengembangan

SDM yang memadai untuk

menjalankan kegiatan dalam rangka

mencapai tujuannya. Ketersediaan

SDM mencakup kuantitas SDM,

standar kompetensi, pola rekrutmen,

dan rencana pengembangan SDM. Isi

dari bagian ini harus dapat menjelaskan

antara lain:

1) Uraian profil SDM secara jelas,

sekurang-kurangnya memuat

statistik pegawai berdasarkan

pendidikan atau kompetensi yang

dimiliki, jabatan, dan usia.

2) Analisis terhadap ketersediaan dan

kondisi ideal (gap analysis) pegawai

sesuai dengan kebutuhan/

perkembangan organisasi ke

depan.

3) Kebijakan pengembangan pegawai

terkait pola rekrutmen, promosi,

demosi, pemberhentian, dan

mutasi.

4) Upaya peningkatan kompetensi

pegawai di masing-masing

unit, antara lain pendidikan dan

pelatihan, tugas belajar, dan in-

house training.

d. Akuntabilitas satker yang memadai,

meliputi penjelasan mengenai

mekanisme pengukuran kinerja yang

telah dan akan dilakukan dengan

pendekatan keluaran (output-based

approach). Mekanisme pengukuran

kinerja yang menggunakan pendekatan

masukan dapat dipergunakan

sepanjang masih sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Isi dari bagian

ini harus dapat menjelaskan antara lain:

1) Kebijakan pengukuran kinerja

program, kegiatan, dan keuangan

yang efektif.

2) Mekanisme pengukuran dan

penilaian kinerja program, kegiatan,

dan keuangan.

3) Media pertanggungjawaban kinerja

program, kegiatan, dan keuangan

yang tersedia untuk pihak internal

dan eksternal.

4) Laporan akuntabilitas program,

kegiatan, dan keuangan dilakukan

secara periodik.

e. Transparansi layanan yang diberikan

meliputi komitmen satker untuk

menginformasikan layanan dan

Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU

MANUAL BLU | 17

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

kinerjanya kepada masyarakat luas

melalui pengelolaan media publikasi

yang memadai. Isi dari bagian ini harus

dapat menjelaskan antara lain:

1) Media publikasi yang permanen

yang digunakan, seperti website,

surat kabar, dan media lainnya.

2) Pemuktahiran informasi secara

berkala yang dilakukan.

3) Umpan balik yang menyatakan

publikasi sudah cukup informatif.

4) Mekanisme penanganan saran/

masukan dan pengaduan/keluhan

masyarakat.

5) Adanya kebijakan terkait

keterbukaan informasi kepada

publik.

3. Menyusun Renstra Bisnis BLU yang

menunjukkan adanya peningkatan kinerja

layanan dan keuangan sesudah satker

tersebut menjadi satker BLU ke depan.

Renstra ini harus menggambarkan:

a. Kinerja yang telah dicapai sampai

dengan tahun berjalan, yang

menyiratkan adanya tata kelola yang

baik dalam penyelenggaran tupoksi. Isi

dari bagian ini harus dapat menjelaskan

antara lain:

1) Kinerja tahun berjalan dalam

berbagai aspek secara memadai,

yaitu dari aspek layanan,

keuangan, SDM, serta sarana dan

prasarana.

2) Kinerja tahun berjalan yang

menunjukkan tren peningkatan

dibandingkan dengan kondisi

tahun-tahun sebelumnya.

3) Laporan kondisi kinerja tahun

terakhir yang diperinci sesuai

dengan kegiatan, indikator kinerja

kegiatan, rencana belanja, realisasi

belanja, target keluaran, dan

realisasi keluaran.

4) Pengukuran kinerja yang telah

mengikuti metode yang lazim

atau sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, misalnya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) atau BSC.

5) Analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi capaian kinerja

secara memadai.

b. Strategi bisnis dalam 5 tahun ke

depan yang menggambarkan capaian

rasional yang dapat diraih oleh satker

apabila berubah menjadi satker BLU

berdasarkan analisis kemampuan

yang dimiliki saat ini. Secara terperinci

strategi bisnis ini harus menjelaskan:

1) Analisis situasi/lingkungan

yang realistis dan memadai

menggunakan metode yang

berlaku umum, misal: Strengths,

Weaknesses, Opportunities and

Threats (SWOT)/Boston Consulting

Group (BCG)analysis.

2) Strategi besar (grand strategy)

pengembangan layanan BLU

secara memadai berdasarkan

hasil identifikasi analisis situasi/

lingkungan.


18 | MANUAL BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

3) Visi dan misi sesuai dengan visi

dan misi K/L dengan penjelasan

yang cukup memadai. Visi

organisasi ke depan harus

menantang organisasi untuk

mewujudkan cita dan citra yang

dikehendaki. Sedangkan misi

menggambarkan sesuatu yang

harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar

tujuan organisasi dapat terlaksana

dan berhasil dengan baik. Visi dan

misi yang dibuat dapat berbeda

dengan visi dan misi saat ini.

4) Tujuan, sasaran, dan indikator

sasaran secara memadai.

5) Kebijakan yang menggambarkan

pilihan strategi yang cocok dan

dapat dilaksanakan secara efisien

dan efektif.

6) Indikator kinerja program dan

kegiatan lima tahunan yang jelas

dan sesuai dengan kebijakan

berupa indikator layanan,

keuangan, SDM, serta sarana dan

prasarana.

7) Matriks keterkaitan antara visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

program, dan kegiatan (termasuk

kegiatan rutin).

c. Proyeksi layanan dan keuangan

dari satker BLU ke depan

yang menggambarkan potensi

perkembangan yang signifikan apabila

berubah menjadi satker BLU, sehingga

dapat berkontribusi dalam penyediaan

layanan publik. Proyeksi ini berisikan:

1) Asumsi ekonomi yang dapat

diperbandingkan berdasarkan

kemampuan riil atau sumber daya

yang dimiliki.

2) Anggaran indikatif yang disusun

secara realistis dan memadai.

3) Analisis proyeksi keuangan yang

sesuai dengan bidang layanan

menggunakan metode yang tepat.

4) Analisis proyeksi peningkatan

volume dan/atau kualitas layanan

yang logis dan signifikan.

5) Analisis proyeksi peningkatan

PNBP yang realistis dan signifikan

yang disertai indikasi tarif yang

akan diberlakukan.

6) Analisis peningkatan proporsi

belanja dari PNBP.

4. Menyusun laporan keuangan pokok sesuai

dengan ketentuan yang berlaku bagi satker

pemerintah. Kriteria utama yang harus

dipenuhi adalah penyajian yang lengkap

dan sesuai dengan SAP yang berlaku.

Untuk satker instansi pemerintah yang

baru atau satker lainnya yang berasal dari

non instansi pemerintah dapat menyusun

laporan keuangan sesuai ketentuan SAK

yang berlaku. Materi laporan keuangan

pokok ini harus memenuhi unsur-unsur:

a. Disajikan dengan lengkap mengikuti

ketentuan mengenai penyusunan

laporan keuangan K/L/satker.

Komponen dari laporan keuangan

sesuai SAP memuat:

1) Laporan Realisasi Anggaran, yaitu

laporan yang menyajikan ikhtisar


MANUAL BLU | 19

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang

dikelola, serta menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam suatu periode

pelaporan yang terdiri dari unsur

pendapatan dan belanja.

2) Neraca, yaitu laporan yang

menggambarkan posisi keuangan

mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas pada tanggal tertentu.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK), yaitu laporan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam Laporan

Realisasi Anggaran, dan Neraca,

disertai laporan mengenai kinerja

keuangan.

b. Terdapat konsistensi penyajian data

laporan keuangan dengan data

persyaratan administratif lainnya, yang

meliputi:

1) Kesesuaian antara kinerja

keuangan dengan indikator kinerja

yang ada di Renstra Bisnis.

Renstra Bisnis harus dapat

diterjemahkan dalam rencana kerja

dan proyeksi pendapatan dan

belanja satker BLU.

2) Analisis laporan keuangan, yaitu

berupa analisis tren, analisis

persentase per komponen,

analisis rasio, dan analisis sumber

penggunaan dana. Penggunaan

metode analisis dapat disesuaikan

dengan bidang layanan satker

yang bersangkutan. Metode

analisis tersebut digunakan untuk

menguraikan lebih lanjut tentang

informasi keuangan satker,

sehingga pengguna laporan

keuangan mempunyai informasi

tambahan mengenai tren posisi

keuangan, tren pendapatan dan

biaya, tren arus kas, potensi

kemampuan pelayanan publik, dan

pemenuhan kewajiban dengan

sumber daya yang ada di masa

yang akan datang, serta kontribusi

satker yang akan menerapkan

PK BLU terhadap kesejahteraan

masyarakat di masa sekarang dan

di masa depan.

5. Menyusun Standar Pelayanan Minimal

yang menggambarkan ukuran pelayanan

yang harus dipenuhi oleh satker instansi

pemerintah yang akan menerapkan PK

BLU dengan mempertimbangkan kualitas

layanan, pemerataan, dan kesetaraan

layanan serta kemudahan memperoleh

layanan. Standar Pelayanan Minimal

tersebut harus ditetapkan oleh menteri/

pimpinan lembaga yang sekurang-

kurangnya mengandung unsur:

a. Persetujuan berupa tanda tangan dari

pimpinan satker yang bersangkutan

dan menteri/pimpinan lembaga.

b. Jenis kegiatan atau layanan yang

diberikan satker, yaitu uraian mengenai

seluruh layanan yang diberikan oleh

satker baik yang bersifat internal

satker maupun layanan yang diberikan


20 | MANUAL BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

kepada masyarakat. Jenis kegiatan ini

merupakan tupoksi dari satker yang

bersangkutan. Pemahaman layanan ini

harus menjelaskan antara lain:

1) Layanan secara komprehensif

yang mencakup uraian mengenai

jenis layanan, standar layanan,

standar SDM, standar sarana dan

prasarana, serta standar lainnya.

2) Kualitas, pemerataan, dan

kesetaraan layanan, serta

kemudahan untuk mendapatkan

layanan.

3) Kebutuhan para pemangku

kepentingan (internal dan

eksternal).

4) Pengalaman empiris untuk

menjalankan Standar Pelayanan

Minimal.

5) Kesesuaian dengan tupoksi satker.

c. Rencana Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal, yaitu uraian

mengenai target tahunan pencapaian

Standar Pelayanan Minimal dengan

mengacu pada batas waktu

pencapaian Standar Pelayanan Minimal

sesuai dengan peraturan yang ada dan

merincinya ke dalam uraian rencana

pencapaian Standar Pelayanan

Minimal untuk masing-masing unit

layanan secara memadai. Rencana

Standar Pelayanan Minimal ini harus

menjelaskan antara lain:

1) Rencana pencapaian Standar

Pelayanan Minimal yang telah

mencantumkan target waktu.

2) Acuan pada standar pelayanan

tertinggi yang telah dicapai dalam

bidang terkait contoh ISO.

d. Indikator pelayanan yang memuat jenis

layanan, indikator Standar Pelayanan

Minimal, dan batas waktu pencapaian

Standar Pelayanan Minimal. Indikator

layanan ini harus memuat antara lain:

1) Indikator pelayanan yang realistis

sesuai sumber daya.

2) Rincian jenis layanan, indikator, dan

batas waktu penyelesaian layanan.

3) Kesesuaian dengan prinsip-prinsip

SMART criteria yaitu : Specific

(fokus pada layanan), Measurable

(dapat diukur), Attainable (dapat

dicapai), Relevant (relevan dan

dapat diandalkan), Timely (tepat

waktu).

6. Menyampaikan laporan keuangan hasil

audit tahun terakhir sebelum satker

diusulkan untuk menjadi satker BLU

dari pemeriksa eksternal. Satker harus

membuat pernyataan bersedia untuk

diaudit secara independen yang disusun

dengan mengacu pada format yang telah

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta

ditandatangani oleh pemimpin satker dan

disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga

terkait.

7. Terdapat konsistensi penyajian data dan

informasi antar dokumen administratif.


MANUAL BLU | 21

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Pemimpin satker secara berjenjang

menyampaikan usulan dengan dilampiri

dokumen persyaratan administratif di atas

kepada menteri/pimpinan lembaga untuk

kemudian dilakukan pengkajian/penilaian

Bagaimana Proses Pengusulan Satker BLU?

pertimbangan penetapan satker bersangkutan

menjadi satker BLU. Menteri Keuangan

menetapkan keputusan penetapan satker

tersebut menjadi satker BLU berdasarkan

rekomendasi dari Tim Penilai. Hasil keputusan

Menteri Keuangan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Menteri/pimpinan lembaga beserta

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,

dan Unit Eselon I yang membawahi satker

yang bersangkutan.

3. Unit Eselon I lain lingkup Kementerian

Keuangan terkait.

4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN

setempat.

5. Satker BLU yang ditetapkan.

Bagaimana Proses Penilaian dan Penetapan Satker BLU?

Penilaian persyaratan administratif calon

satker BLU dan penetapan menjadi satker

BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan. Menteri

Keuangan memberi keputusan penetapan atau

surat penolakan terhadap usulan penetapan

BLU paling lambat 3 bulan sejak diterimanya

usulan dari menteri/pimpinan lembaga.

Proses penilaian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu

penilaian kelengkapan dan akurasi penyajian

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.

Direktorat Pembinaan PK BLU, dan penilaian

material oleh Tim Penilai yang dibentuk Menteri

Keuangan.

Hasil penilaian Tim Penilai dituangkan dalam

Berita Acara Penilaian dan disampaikan

kepada Menteri Keuangan sebagai bahan

oleh K/L bersangkutan. Berdasarkan hasil

pengkajian/penilaian tersebut K/L selanjutnya

mengajukan usulan penetapan menjadi satker

BLU bagi calon satker BLU yang dianggap

layak kepada Menteri Keuangan.

22 | MANUAL BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Sementara itu, status satker BLU akan

berakhir apabila:

1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai

dengan kewenangannya,

2. Dicabut oleh Menteri Keuangan

berdasarkan usul dari menteri/pimpinan

lembaga sesuai dengan kewenangannya,

atau

3. Berubah statusnya menjadi badan hukum

dengan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pencabutan status satker BLU oleh Menteri

Keuangan dilakukan apabila satker BLU sudah

tidak lagi memenuhi persyaratan substantif,

teknis, dan/atau administratif, antara lain

diakibatkan perubahan orientasi layanan

sehingga tidak menghasilkan PNBP, tidak

terpenuhinya target kinerja, dan hal-hal lainnya

yang mengganggu kontinuitas penerapan Pola

PK BLU. Perubahan menjadi badan hukum

dengan kekayaan negara yang dipisahkan

antara lain apabila satker Perguruan Tinggi

Negeri BLU berubah status menjadi Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum.

Kapan Status Satker BLU Berakhir?

MANUAL BLU | 23

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

MENATA KELEMBAGAAN

BLUBagaimana menata organisasi BLU bidang pendidikan?

Siapa unsur pengelola BLU?

Bagaimana menata kepegawaian BLU?

Siapa unsur pejabat perbendaharaan BLU?

3

24 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Struktur organisasi bidang pendidikan

harus menggambarkan posisi jabatan

yang ada pada organisasi dan hubungan

wewenang/tanggung jawab antar jabatan

dalam pelaksanaan tugasnya. Melalui

struktur organisasi, budaya dan prinsip-prinsip

organisasi diterapkan dalam menjalankan roda

kehidupannya.

Desain organisasi harus memperhatikan

keserasian antara besaran organisasi dengan

beban tugas, kemampuan dan sumber

daya yang dimiliki. Dalam rangka menjamin

kejelasan mekanisme kerja dan akuntabilitas

organisasi, maka desain organisasi satker BLU

harus menggambarkan secara jelas bagan

organisasi meliputi kedudukan, susunan

jabatan, dan hubungan kerja antar unit. Tugas

dan wewenang tiap jabatan harus diuraikan

secara jelas, berikut persyaratan menduduki

jabatannya.

Satker BLU harus mempunyai struktur

organisasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menggambarkan pengendalian internal

yang memadai, dapat dilihat antara lain

dari:

a. Pemisahan tugas yang memadai;

Harus ada pemisahan fungsi antara

fungsi pemimpin, sebagai penanggung

jawab atas seluruh kegiatan dalam

Bagaimana Menata Organisasi BLU Bidang Pendidikan?

MANUAL BLU | 25

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

suatu organisasi, fungsi keuangan,

fungsi operasional/pelaksanaan, dan

fungsi pengawasan.

b. Adanya badan/unit yang berfungsi

sebagai internal audit;

Fungsi tersebut dapat dilaksanakan

oleh SPI ataupun Inspektorat Jenderal

pada K/L. Bentuk unit tersebut

disesuaikan dengan kebutuhan satker

yang bersangkutan.

2. Menunjukkan kejelasan garis komando

atau koordinasinya, yaitu agar dalam

struktur organisasi tersebut terlihat

garis komando, sehingga jelas pola

pertanggungjawabannya.

3. Menggambarkan pengelompokan fungsi

yang logis. Bidang-bidang yang ada dalam

suatu organisasi harus dikelompokkan

sesuai dengan fungsinya. Pengelompokan

fungsi-fungsi dalam struktur organisasi

harus dilakukan secara logis dan sesuai

dengan prinsip pengendalian intern.

Untuk mencapai kriteria struktur organisasi

BLU, satker BLU perlu memperhatikan prinsip-

prinsip dalam menyusun struktur organisasi

sesuai dengan kaidah organisasi modern, yaitu:

1. Adanya persamaan visi di semua

level organisasi, namun manajemen

puncaklah yang bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa visi tersebut ada dan

dipelihara.

2. Peran pemimpin adalah membangun visi

bersama, memberdayakan karyawan,

menginspirasikan komitmen, dan

mendorong pengambilan keputusan

secara efektif melalui pemberdayaan dan

kepemimpinan yang kharismatik.

3. Perumusan dan implementasi ide terjadi di

semua level organisasi.

4. Pegawai memahami tugas masing-masing,

termasuk kaitan pekerjaan masing-masing

pegawai dengan pegawai lainnya.

5. Organisasi menjalankan proses, bukan

tugas. Masing-masing proses mempunyai

‘pemilik’ dan tujuan kinerja khusus.

6. Pengguna jasa layanan sebagai faktor

pengendali kinerja. Kepuasan masyarakat

sebagai penggerak utama dan ukuran

kinerja, bukan keuntungan semata.

7. Semua pegawai mendapat informasi penuh

dan mendapat kesempatan pelatihan.

8. Membangun budaya keterbukaan,

kerjasama dan kolaborasi, budaya yang

fokus pada peningkatan kinerja yang terus-

menerus, tanggung jawab pegawai, dan

lain-lain.

26 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Prinsip penyusunan organisasi satker BLU

adalah:

1. Mempunyai visi, misi dan tujuan yang

spesifik di bidang peningkatan mutu

pelayanan masyarakat.

2. Pembagian jumlah unit organisasi harus

memperhatikan sifat pekerjaan dalam

organisasi dalam arti untuk mendukung

terwujudnya institutional coherence, maka

tugas-tugas yang bersesuaian tidak perlu

dipecah-pecah ke dalam beberapa unit

3. Adanya kepastian bahwa tugas-tugas

dalam organisasi akan terus berlangsung

dalam jangka waktu yang lama (tidak

bersifat adhoc).

4. Semua tugas organisasi harus dibagi habis

ke dalam unit-unit organisasi dibawahnya,

sehingga tidak ada tugas yang tidak

ditangani oleh suatu unit organisasi dan

tidak ada tugas yang ditangani oleh lebih

dari satu unit organisasi.

5. Setiap unit organisasi harus mempunyai

hubungan yang jelas antara satu dengan

yang lain sehingga terdapat kesatuan arah

dan tindakan dalam mencapai visi dan misi

organisasi.

6. Setiap unit organisasi harus mempunyai

kewenangan yang jelas sehingga

mekanisme pengambilan keputusan

pada masing-masing unit organisasi

dapat menunjukkan keseimbangan antara

kewenangan dan tanggung jawab.

7. Desain organisasi harus memperhatikan

keserasian antara besaran organisasi

dengan beban tugas, kemampuan dan

KriteriaStrukturOrganisasiBLUSTRUKTUR

ORGANISASI BLU

KR ITERIA

Menggambarkan pengendalian internal

yang memadai

Menunjukkan kejelasan garis komando

atau koordinasinya

Menggambarkan pengelompokan fungsi

yang logis

Kriteria Struktur Organisasi BLU

Gambar 3.1

MANUAL BLU | 27

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

sumber daya yang dimiliki.

8. Dalam rangka menjamin kejelasan

mekanisme kerja dan akuntabilitas

organisasi, maka desain organisasi BLU

harus menggambarkan secara jelas

pembaganan mengenai kedudukan,

susunan jabatan, dan hubungan kerja antar

unit organisasi.

Jika struktur organisasi yang ada saat

ini (existing) belum menggambarkan

pengendalian internal yang memadai, maka

harus diajukan format struktur organisasi

yang baru yang memenuhi ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005. Penyusunan struktur organisasi yang

baru hendaknya memperhatikan kebutuhan

terhadap fleksibilitas, kemampuan untuk

menyesuaikan diri dengan perubahan,

kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan

dalam mengatasi ketidakpastian lingkungan.

PIMP. BLU

SPI

DEWAS

PJBT BID TEKNIS 1

PJBT BID TEKNIS 2

PJBT BID TEKNIS 3

PEJABATKEU

PJBT SUBID TEKNIS

1A

PJBT SUBID TEKNIS

1B

PJBT SUBID TEKNIS

1C

PJBT SUBID TEKNIS

2A

PJBT SUBID TEKNIS

2B

PJBT SUBID TEKNIS

2C

PJBT SUBID TEKNIS

3A

PJBT SUBID TEKNIS

3B

PJBT SUBID TEKNIS

3C

PJBT KEU

1

PJBT KEU

2

Ilustrasi Struktur Organisasi Satker BLU

Gambar 3.2

28 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Satker BLU dapat melakukan perubahan/

penyesuaian tata kelola maupun perubahan

struktur organisasi. Perubahan tata kelola dan

struktur organisasi tersebut dilakukan dengan

mengikuti peraturan atau ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Tata laksana atau prosedur kerja merupakan

urutan pekerjaan yang dilakukan oleh satker

BLU dalam melaksanakan kegiatannya.

Prosedur kerja ini menggambarkan wewenang/

tanggung jawab masing-masing jabatan dan

prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan

tugasnya. Secara sederhana, prosedur

kerja dapat diartikan sebagai pedoman yang

menunjukkan apa yang harus dilakukan,

kapan hal tersebut dilakukan, dan siapa yang

melakukannya. Sehingga, adanya prosedur

kerja sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi,

baik dari tingkat pimpinan hingga level

organisasi yang terendah.

Prosedur kerja dapat memberikan arah bagi

BLU dalam upaya peningkatan kinerja BLU

yang bersangkutan, disamping menghindarkan

adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan

pekerjaan. Disamping itu, prosedur kerja

dapat digunakan untuk menelusuri kesalahan-

kesalahan prosedural, baik dalam pemberian

pelayanan kepada publik maupun pelaksanaan

pekerjaan rutin.

Satker pemerintah yang menjadi satker BLU

harus mempunyai prosedur kerja untuk semua

kegiatannya, terutama kegiatan utama (core

business). Prosedur kerja disajikan dalam

bentuk bagan arus (flowchart) diikuti dengan

narasi yang menjelaskan bagan arus tersebut.

Prosedur kerja mencakup empat aspek, yaitu

aspek pelayanan, keuangan, administrasi

(termasuk aspek sarana dan prasarana), dan

SDM.

MANUAL BLU | 29

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Siapa Unsur Pengelola BLU?

BLU dikelola oleh pejabat pengelola

BLU yang terdiri dari Pemimpin BLU,

Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.

Sebutan tersebut dapat disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada instansi

pemerintah yang bersangkutan. Kedudukan

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dalam

struktur organiasi harus setara untuk menjamin

adanya mekanisme saling uji (check and

balance). Selain itu, dalam rangka pembinaan

dan pemeriksaan intern BLU juga dilengkapi

dengan Dewas dan SPI.

Kepala satker berkedudukan sebagai

Pemimpin BLU yang berfungsi sebagai

penanggung jawab umum operasional serta

keuangan BLU, dan berkewajiban:

a. menyiapkan Renstra Bisnis BLU,

b. menyiapkan RBA tahunan,

c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan

pejabat teknis sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, dan

d. menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja operasional dan keuangan BLU.

Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai

penanggung jawab keuangan yang

berkewajiban:

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA,

b. menyiapkan dokumen pelaksanaan

anggaran satker BLU,

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan

belanja,

d. menyelenggarakan pengelolaan kas,

e. melakukan pengelolaan utang-piutang,

f. menyusun kebijakan pengelolaan barang,

aset tetap, dan investasi BLU,

g. menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan, dan

h. menyelenggarakan akuntansi dan

penyusunan laporan keuangan.

Pejabat Teknis BLU berfungsi sebagai

penanggung jawab teknis di bidang masing-

masing yang berkewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di

bidangnya,

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA,

dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja

operasional di bidangnya.

Pemimpin BLU

Pejabat Keuangan BLU

Pejabat Teknis BLU

30 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Fungsi pengawasan dan pemeriksaan

intern dalam pelaksanaan kegiatan harus

dilaksanakan oleh satker BLU. Fungsi tersebut

dapat dilaksanakan oleh SPI sebagai unit yang

melakukan fungsi pemeriksaan intern BLU,

dan sebagai unit kerja yang berkedudukan

langsung di bawah pemimpin BLU untuk

menjamin independensinya dari kegiatan atau

unit kerja yang diaudit.

Secara umum, fungsi SPI antara lain:

a. Membantu Pemimpin BLU dalam

menyelenggarakan penilaian atas sistem

pengendalian, pengelolaan manajemen

serta memberikan saran perbaikan.

b. Sebagai konsultan dan juga melaksanakan

pengawasan dalam rangka pengelolaan

risiko, pengendalian dan penerapan

prinsip-prinsip good governance.

c. Sebagai mitra kerja strategis unit kerja

dalam mencapai sasaran kegiatan.

d. Sebagai mitra kerja dari auditor eksternal.

Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis

dan kompetensi yang memadai agar dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh

Pemimpin BLU. Pembentukan SPI disesuaikan

dengan kondisi satker yang bersangkutan. Jika

satker belum mampu membentuk SPI, maka

fungsi pengawasan intern dapat diserahkan

kepada Inspektorat Jenderal pada K/L

bersangkutan, atau unit lain yang mendapat

kewenangan dari Pemimpin BLU untuk

melakukan fungsi pengawasan.

Tugas-tugas SPI antara lain:

Satuan Pemeriksaan Intern a. Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik

atau tidaknya pengendalian akuntansi dan

pengendalian administratif dan mendorong

penggunaan cara-cara yang efektif dengan

biaya yang minimum.

b. Menilai sampai seberapa jauh pelaksanaan

kebijakan manajemen puncak/ Pemimpin

BLU dipatuhi.

c. Menilai sampai seberapa jauh aset

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari

segala macam kerugian.

d. Menilai keandalan informasi yang dihasilkan

oleh berbagai unit.

e. Memberikan rekomendasi perbaikan

kegiatan-kegiatan satker BLU.

Ruang lingkup SPI meliputi audit keuangan

dan audit manajemen. Audit keuangan melihat

kewajaran atas laporan keuangan yang telah

disajikan manajemen dengan fokus pada

audit operasional organisasi. Sementara audit

manajemen melihat segi efisiensi, efektivitas,

ekonomi, dengan tujuan menguji apakah

pelaksanaan/kegiatan telah sesuai dengan

ketentuan/peraturan yang berlaku.

SPI mempunyai wewenang antara lain:

a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan

kebijakan audit internal termasuk antara

lain menentukan prosedur dan lingkup

pelaksanaan pekerjaan audit.

b. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan,

personal dan fisik, informasi tempat atas

obyek audit yang dilaksanakannya, untuk

mendapatkan data dan Informasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan

terhadap informasi yang diperolehnya,

dalam kaitan dengan penilaian efektivitas

sistem yang diauditnya.

MANUAL BLU | 31

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

2

Omset di atas Rp 30

milyar atau aset di

atas Rp 200 milyar.

No Nilai omset dan aset

1

Omset antara Rp 15

s.d. 30 milyar atau

aset antara Rp 75

s.d. 200 milyar.

3 orang tsb. di atas, atau 5 orang terdiri dari: :• 2 dari kementerian

teknis• 2 dari Kementerian

Keuangan• 1 tenaga ahli

Jumlah Dewas Keterangan

3 orang terdiri dari :• 1 dari kementerian

teknis• 1 dari Kementerian

Keuangan• 1 tenaga ahli

Nilai omset berdasarkan jumlah PNBP pada LRA tahun terakhir.Nilai aset berdasarkan nilai aset dalam Neraca tahun terakhir.

Jumlah Dewas tersebut dapat ditinjau kembali apabila realisasi nilai omset dan/atau nilai aset mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan.

Tabel 3.1 Keanggotaan Dewas

d. SPI tidak mempunyai kewenangan

pelaksanaan dan tanggung jawab atas

aktivitas yang direviu/diperiksa, tetapi

tanggung jawab SPI adalah pada penilaian

dan analisis atas aktivitas tersebut.

Dewas adalah organ BLU yang bertugas untuk

melakukan pengawasan terhadap BLU.

Adapun tugas, keanggotaan, persyaratan, dan

hal-hal terkait Dewas dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Keanggotaan dan Persyaratan

Pembentukan Dewas

Dewas untuk BLU di lingkungan

pemerintah pusat dibentuk dengan

keputusan menteri/pimpinan lembaga atas

persetujuan Menteri Keuangan. Unsur-

unsur Anggota Dewas terdiri dari pejabat

K/L sebagai unsur pembina teknis, pejabat

dari Kementerian Keuangan sebagai

unsur pembina keuangan, dan tenaga ahli

yang sesuai dengan kegiatan satker BLU

sebagai unsur profesional.

Dewas dibentuk apabila satker BLU

memenuhi syarat minimum nilai omzet dan/

atau nilai aset, yang dapat dijelaskan pada

tabel berikut ini :

Dewan Pengawas

32 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

` Keanggotaan Dewas dari unsur K/L dan

dari unsur Kementerian Keuangan adalah

wakil menteri atau pejabat struktural

maupun pejabat fungsional yang bukan

pegawai BLU yang masih aktif.

Keanggotaan Dewas dari unsur profesional

merupakan orang yang mempunyai

kompetensi pada bidang tugas sesuai jenis

BLU akan tetapi bukan pegawai BLU yang

bersangkutan.

b. Persyaratan Keanggotaan Dewas

Yang dapat diangkat sebagai anggota

Dewas adalah orang perseorangan dengan

persyaratan:

1) memiliki integritas, dedikasi, itikad baik

dan rasa tanggung jawab;

2) memahami masalah-masalah yang

berkaitan dengan kegiatan BLU;

3) dapat menyediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugasnya;

4) bukan sebagai kepala daerah, anggota

legislatif, anggota Parpol, anggota

DPD, staff khusus menteri/ penasehat

menteri;

5) bukan merupakan pegawai BLU; dan

6) mampu melaksanakan perbuatan

hukum dan tidak pernah dinyatakan

pailit atau tidak pernah menjadi

anggota direksi atau komisaris atau

Dewas yang dinyatakan bersalah

sehingga menyebabkan suatu badan

usaha pailit, atau orang yang tidak

pernah dihukum karena melakukan

tindak pidana yang merugikan

keuangan negara.

Dalam rangka memenuhi persyaratan

tersebut dilakukan penilaian internal oleh

K/L terhadap calon anggota Dewas dari

unsur pejabat K/L dan dari unsur tenaga

ahli yang sesuai dengan layanan BLU

sementara penilaian oleh Kementerian

Keuangan dilakukan terhadap calon

anggota Dewas dari unsur pejabat

Kementerian Keuangan.

c. Kewenangan, Tugas, Kewajiban, dan Hak

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melakukan pengawasan

pengelolaan BLU yang dilakukan

oleh pejabat pengelola BLU terhadap

pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis

(RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA), RKA K/L, DIPA, dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Kewajiban-kewajiban Dewas:

1. Menelaah RKA K/L dan RBA serta

kebenaran pencantuman saldo awal

dan saldo akhir pada RBA dan DIPA.

2. Menandatangani RBA selaku pihak

yang mengetahui RBA.

3. Memberikan pendapat dan saran

kepada menteri/pimpinan lembaga

dan Menteri Keuangan mengenai RSB

dan RBA.

4. Melaporkan kepada menteri/pimpinan

lembaga dan Menteri Keuangan jika

terjadi gejala penurunan kinerja BLU.

5. Mengikuti perkembangan kegiatan

Dewan Pengawas

MANUAL BLU | 33

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

BLU, memberikan pendapat dan saran

kepada menteri/pimpinan lembaga dan

Menteri Keuangan.

6. Memberikan masukan, saran, atau

tanggapan atas laporan keuangan dan

laporan kinerja BLU kepada pejabat

pengelola BLU.

7. Memberikan masukan, saran, atau

tanggapan atas kelayakan, kualitas,

jumlah, dan harga barang yang dibeli.

8. Mengawasi dan memberikan nasehat

pelaksanaan pengelolaan keuangan

BLU dan kepatuhan terhadap

peraturan.

9. Memberikan persetujuan penghapusan

secara bersyarat terhadap piutang

BLU dengan jumlah lebih dari Rp 200

juta s.d. Rp 500 juta per penanggung

utang.

10. Memberikan persetujuan atas pinjaman

jangka pendek untuk peminjaman

yang bernilai di atas 10% s.d. 15%

dari jumlah pendapatan BLU TA

sebelumnya yang tidak bersumber dari

APBN dan hibah terikat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Dewas

terkait Rencana Strategis Bisnis (RSB):

• Dewas harus memastikan RSB yang

ada masih berlaku/tidak kadaluwarsa.

• Dewas harus memastikan bahwa

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sudah diadopsi ke dalam RSB.

• Dewas harus memastikan bahwa

RSB sesuai dengan Renstra K/L dan

realistis untuk diwujudkan dalam jangka

5 tahun.

• Perubahan dalam RSB harus disetujui

terlebih dahulu oleh Dewas, sebelum

disampaikan kepada menteri teknis

dan Menteri Keuangan.

• Dewas harus mengevaluasi target

kinerja yang terdapat di dalam RSB

dibandingkan dengan capaian pada

tahun berjalan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Dewas

terkait Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA):

• Dewas harus memastikan RBA

berdasarkan pagu indikatif/sementara

dan pagu definitif telah dievaluasi dan

disahkan olehnya sebelum dikirim

kepada menteri teknis.

• Dewas mengevaluasi kesesuaian

program/kegiatan dalam RBA yang

akan dilakukan dengan RSB dan

peraturan yang berlaku.

• Dewas mengevaluasi penggunaan

standar biaya, kesesuaian belanja

antara RBA dan RKA satker, kelayakan

belanja, dan hal-hal lain untuk

memastikan efisiensi belanja telah

dilakukan.

• Dewas mengevaluasi target

pendapatan yang akan dicapai

dengan melihat progres PNBP yang

telah dicapai oleh satker BLU dalam

beberapa tahun terakhir.

• Dewas memberikan masukan/

saran kepada pemimpin BLU apabila

terdapat ketidakpatuhan terhadap

Dewan Pengawas

34 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

alokasi belanja satker BLU.

• Dewas membuat kertas kerja

penelaahan RBA/Revisi RBA dan

dapat memberitahukannya kepada

menteri teknis apabila terdapat indikasi

pelanggaran terhadap ketentuan yang

berlaku.

• Dewas memonitor ketepatan waktu

penyampaian RBA Definitif (7 hari

kerja setelah tahun anggaran berjalan)

kepada Kementerian Keuangan.

• Dewas mengevaluasi efektivitas

pelaksanaan RBA tahun sebelumnya

dan dituangkan ke dalam laporan

Dewas.

Dewas melaporkan pelaksanaan tugas,

kewajiban, dan haknya sebagai bentuk

pertanggungjawaban berkala kepada

menteri/pimpinan lembaga dan Menteri

Keuangan yang disampaikan paling sedikit

1 kali dalam satu semester dan sewaktu-

sewaktu apabila diperlukan.

Menteri/pimpinan lembaga melakukan

evaluasi setiap semester atas kinerja

Dewas dan hasil evaluasi tersebut

disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan dapat menggunakan

hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan

dalam melakukan evaluasi kinerja Dewas.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan

bahwa anggota Dewas tidak melaksanakan

tugas dan kewajibannya dengan baik,

maka Menteri Keuangan dapat:

1) menyampaikan rekomendasi

pemberhentian antar waktu anggota

Dewas dari unsur pejabat K/L dan

tenaga ahli kepada menteri/pimpinan

lembaga terkait.

2) melakukan pemberhentian dan

penggantian antar waktu anggota

Dewas dari unsur pejabat Kementerian

Keuangan.

d. Pengangkatan Dewas

Dengan memperhatikan tugas, fungsi, dan

kewenangan Dewas, Dewas dari unsur

pejabat Kementerian Keuangan haruslah

benar-benar yang memahami mengenai

peraturan-peraturan, pengelolaan

keuangan, RBA, Renstra Bisnis, dan

lain-lain terkait BLU. Bagi Dewas dari K/L

haruslah yang kompeten dan profesional

di bidang layanan. Untuk pencalonan

menjadi Dewas dari unsur pejabat K/L dan

unsur tenaga ahli/profesional merupakan

kewenangan menteri/pimpinan lembaga.

Pengangkatan anggota Dewas dari unsur

pejabat Kementerian Keuangan merupakan

kewenangan Menteri Keuangan.

Masa jabatan anggota Dewas ditetapkan

selama 5 tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 kali masa jabatan

berikutnya. Pengangkatan anggota Dewas

tidak bersamaan waktunya dengan

pengangkatan Pejabat Pengelola BLU,

kecuali pengangkatan untuk pertama

Dewan Pengawas

MANUAL BLU | 35

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

kalinya pada waktu pembentukan BLU.

Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan

usulan pengangkatan calon ketua/

anggota Dewas dari unsur pejabat K/L

dan unsur tenaga ahli/profesional kepada

Menteri Keuangan untuk mendapatkan

persetujuan.

Menteri/pimpinan lembaga dapat

menyampaikan rekomendasi nama

calon anggota Dewas yang berasal dari

unsur pejabat Kementerian Keuangan

dalam usulan. Usulan pengangkatan

anggota Dewas disertai dengan informasi

kompetensi yang paling sedikit terdiri dari:

1) Daftar Riwayat Hidup;

2) Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang

dimiliki yang disahkan oleh pejabat

berwenang pada K/L bersangkutan;

dan

3) Surat Pernyataan dari menteri/pimpinan

lembaga bahwa calon anggota Dewas

yang diusulkan telah dilakukan proses

penilaian internal

Setelah mendapatkan persetujuan Menteri

Keuangan, menteri/pimpinan lembaga

segera menerbitkan keputusan tentang

penetapan pengangkatan anggota

Dewas. Keputusan penetapan tersebut

ditembuskan kepada Menteri Keuangan

dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Apabila Menteri Keuangan menolak usulan

pengangkatan calon ketua/anggota

Dewas, menteri/pimpinan lembaga

segera mengajukan usulan calon dewas

lainnya selambat-lambatnya 1 bulan sejak

disampaikannya keputusan penolakan oleh

Menteri Keuangan.

e. Pemberhentian Dan Penggantian Anggota

Dewas

Menteri/pimpinan lembaga berwenang

memberhentikan dan mengganti anggota

Dewas dari unsur pejabat K/L dan

unsur tenaga ahli/profesional. Menteri/

pimpinan lembaga dapat mengusulkan

pemberhentian dan penggantian anggota

Dewas dari unsur pejabat Kementerian

Keuangan. Menteri Keuangan berwenang

mengusulkan pemberhentian dan

mengganti anggota Dewas dari unsur

pejabat Kementerian Keuangan.

Pemberhentian dan penggantian Dewas

dapat dikarenakan:

1) Pemberhentian dan Penggantian Antar

Waktu

Dapat dilakukan apabila anggota

Dewas tidak dapat meneruskan masa

jabatannya karena:

a) tidak melaksanakan tugasnya

dengan baik;

b) tidak melaksanakan ketentuan

perundang-undangan;

c) terlibat dalam tindakan yang

merugikan BLU;

Dewan Pengawas

36 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

d) dipidana penjara;

e) berhalangan tetap;

f) mengundurkan diri; atau

g) menduduki jabatan lain yang

berakibat terjadi benturan

kepentingan dalam pengawasan

BLU atau munculnya halangan

yang mengganggu kemampuan

untuk bertindak secara bebas

dalam pengawasan BLU.

Masa jabatan anggota Dewas

Pengganti Antar Waktu ditetapkan

selama sisa masa jabatan anggota

Dewas yang diganti.

2) Pemberhentian karena Berakhir Masa

Jabatan

Menteri/pimpinan lembaga

menerbitkan keputusan pemberhentian

anggota Dewas yang berakhir masa

jabatannya tanpa persetujuan Menteri

Keuangan dengan tembusan kepada

Menteri Keuangan dan Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

Menteri/pimpinan lembaga mengajukan

usulan pengangkatan untuk masa

jabatan Dewas berikutnya kepada

Menteri Keuangan selambat-lambatnya

3 bulan sebelum berakhirnya masa

jabatan anggota Dewas.

3) Pemberhentian Anggota Dewas karena

status satker BLU Berakhir

Dalam hal status satker BLU

berakhir, menteri/pimpinan lembaga

menerbitkan keputusan pemberhentian

anggota Dewas tanpa persetujuan

Menteri Keuangan dengan tembusan

kepada Menteri Keuangan dan Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

Status satker BLU berakhir karena:

a) dicabut oleh Menteri Keuangan;

b) dicabut oleh Menteri Keuangan

berdasarkan usul dari menteri/

pimpinan lembaga; atau

c) berubah statusnya menjadi badan

hukum dengan kekayaan negara

yang dipisahkan.

f. Sekretaris Dewas

Sekretaris Dewas BLU, adalah organ

Dewas yang membantu pelaksanaan

tugas, kewajiban dan hak Dewas di bidang

kesekretariatan. Sekretaris Dewas diangkat

dan diberhentikan oleh Pemimpin BLU

atas persetujuan Dewas. Sekretaris Dewas

memiliki kewajiban antara lain:

1) menyiapkan penyelenggaraan rapat

Dewas, termasuk menyiapkan

undangan dan bahan-bahan rapat

Dewas;

2) menghadiri rapat Dewas dan rapat

gabungan antara Dewas dan Pejabat

Pengelola BLU;

3) mengelola, memutakhirkan dan

menyimpan dokumen dan informasi

yang terkait dengan pelaksanaan tugas

Dewas;

4) menyusun notulen rapat;

MANUAL BLU | 37

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

5) mengumpulkan data atau informasi

yang relevan dengan pelaksanaan

tugas Dewas;

6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada

Dewas secara berkala;

7) membantu Dewas dalam menyusun

program kerja, laporan, pendapat,

kajian, dan saran Dewas; dan

8) melaksanakan kegiatan-kegiatan lain

yang mendukung pelaksanaan tugas,

kewajiban, dan hak Dewas.

Sekretaris Dewas adalah orang

perseorangan yang:

1) memiliki integritas, dedikasi, itikad baik,

dan rasa tanggung jawab;

2) dapat menyediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugasnya;

3) tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan Negara; dan

4) menguasai Teknologi Informasi.

Dewas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan

terhadap BLU, dibentuk dengan keputusan

menteri/pimpinan lembaga atas persetujuan

Menteri Keuangan

“ “

38 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Bagaimana menata Kepegawaian BLU?

Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU

dapat terdiri atas PNS dan/atau tenaga

profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan

BLU. Pejabat pengelola BLU dan pegawai

BLU yang berasal dari tenaga profesional non

PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau

berdasarkan kontrak. Pejabat perbendaharaan

pada BLU pada kementerian negara/lembaga

yang meliputi KPA, Bendahara Penerimaan,

dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh

PNS.

Syarat pengangkatan dan pemberhentian

pejabat pengelola dan pegawai BLU yang

berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian. Syarat pengangkatan dan

pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai

BLU di lingkungan K/L yang berasal dari tenaga

profesional non PNS diatur oleh pemimpin

BLU.

Kebutuhan tenaga profesional non PNS

disesuaikan dengan Renstra Bisnis, Pola Tata

Kelola, dan Standar Pelayanan Minimal satker

BLU.

BLU menerapkan standar kompetensi bagi

pejabat pengelola dan pegawai BLU. Adanya

standar kompetensi menunjukkan aspek

transparansi dalam penempatan posisi jabatan,

dan memenuhi aspek keadilan. Sedangkan

terkait tenaga profesional non PNS, selain

standar kompetensi BLU perlu mengatur

mengenai batasan usia, jumlah/proporsi tenaga

profesional non PNS yang dianggap layak dan

jangka waktu kontrak non PNS.

K/L hendaknya memiliki pertimbangan khusus

terhadap pola mutasi para pejabat BLU,

yaitu dalam rangka promosi dan demosi

berdasarkan kinerja yang telah dicapai.

Siapa Unsur Pejabat Perbendaharaan BLU?

KPA adalah pejabat yang memperoleh

kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

anggaran pada K/L yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satker BLU berkedudukan sebagai

KPA dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan

Negara lainnya yaitu PPK dan PP-SPM. Dalam

hal kepala satker BLU berkedudukan sebagai

PA, pimpinan satker BLU dapat menunjuk

pejabat lain yang berstatus PNS sebagai KPA.

MANUAL BLU | 39

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Setiap terjadi pergantian jabatan kepala

Satker, setelah serah terima jabatan pejabat

kepala Satker yang baru langsung menjabat

sebagai KPA.

Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker

BLU, KPA memiliki tugas dan wewenang:

a. menyusun RBA, RKA-K/L, dan DIPA;

b. menetapkan PPK untuk melakukan

tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja negara

(untuk 1 DIPA, KPA menetapkan 1 atau

lebih PPK);

c. menetapkan PP-SPM untuk melakukan

pengujian tagihan dan menerbitkan

SPM atas beban anggaran belanja

Negara (untuk 1 DIPA, KPA menetapkan

1 PP-SPM);

d. menetapkan panitia/pejabat yang

terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan

pengelola anggaran/keuangan;

e. menetapkan rencana pelaksanaan

kegiatan dan rencana penarikan dana;

f. memberikan supervisi dan konsultasi

dalam pelaksanaan kegiatan dan

penarikan dana;

g. mengawasi penatausahaan dokumen

dan transaksi yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

h. menyusun laporan keuangan dan

kinerja atas pelaksanaan anggaran

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan dan anggaran yang berada dalam

penguasaannya kepada PA. Pelaksanaan

tanggung jawab KPA dilakukan dalam

bentuk:

a. mengesahkan rencana pelaksanaan

kegiatan, rencana penerimaan PNBP

BLU dan rencana penarikan dana;

b. merumuskan standar operasional yang

diperlukan dalam rangka pengelolaan

BLU;

c. menyusun sistem pengawasan dan

pengendalian agar proses penyelesaian

tagihan atas beban APBN, baik RM

maupun pendapatan BLU (PNBP)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

d. melakukan pengawasan agar

pelaksanaan kegiatan dan pengadaan

barang/jasa sesuai dengan keluaran

(output) yang ditetapkan dalam DIPA;

e. melakukan monitoring dan evaluasi

agar pembuatan perjanjian/kontrak

pengadaan barang/jasa dan

pembayaran atas beban APBN

sesuai dengan keluaran (output) yang

ditetapkan dalam DIPA serta rencana

yang telah ditetapkan;

f. merumuskan kebijakan agar

pembayaran atas beban APBN

sesuai dengan keluaran (output) yang

ditetapkan dalam DIPA; dan

g. melakukan pengawasan, monitoring,

dan evaluasi atas pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran dalam rangka

penyusunan laporan keuangan.

KPA menetapkan PPK dan PP-SPM

dengan surat keputusan. Penetapan PPK

dan PP-SPM tersebut tidak terikat periode

tahun anggaran. Artinya, dalam hal tidak

terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan

sebagai PPK dan/atau PP-SPM pada

saat pergantian periode tahun anggaran,

40 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Unsur Pejabat BLU

penetapan PPK dan/atau PP-SPM tahun

yang lalu masih tetap berlaku. Dalam hal PPK

atau PP-SPM dipindahtugaskan/pensiun/

diberhentikan dari jabatannya/berhalangan

sementara, KPA menetapkan PPK atau PP-

SPM pengganti dengan surat keputusan dan

berlaku sejak serah terima jabatan. PPK dan

PP-SPM yang penunjukannya berakhir harus

menyelesaikan seluruh administrasi keuangan

yang menjadi tanggung jawabnya pada saat

menjadi PPK atau PP-SPM.

KPA menyampaikan surat keputusan

penunjukkan PP-SPM dan PPK kepada:

a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta

spesimen tanda tangan PP-SPM dan cap/

stempel Satker;

b. PP-SPM disertai dengan spesimen tanda

tangan PPK; dan

c. PPK.

Dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/

atau PP-SPM, pada awal tahun anggaran, KPA

menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat

tersebut pada huruf a, b dan c di atas.

PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh KPA

dalam rangka melaksanakan kewenangan

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/

atau tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran atas beban APBN. Dalam

melaksanakan kewenangan dimaksud,

PPK memedomani pelaksanaan tanggung

jawab KPA kepada PA. PPK tidak dapat

merangkap sebagai PP-SPM. Untuk satu

DIPA, KPA dapat menetapkan beberapa

PPK. Dalam melakukan tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja negara, PPK memiliki tugas dan

wewenang:

a. menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan rencana penarikan dana

berdasarkan DIPA;

b. menerbitkan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa;

c. membuat, menandatangani dan

melaksanakan perjanjian/kontrak

dengan Penyedia Barang/Jasa;

d. melaksanakan kegiatan swakelola;

e. memberitahukan kepada Kuasa

BUN atas perjanjian/ kontrak yang

dilakukannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/

kontrak;

g. menguji dan menandatangani surat

bukti mengenai hak tagih kepada

negara;

h. membuat dan menandatangani SPP;

i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian

kegiatan kepada KPA;

j. menyerahkan hasil pekerjaan

pelaksanaan kegiatan kepada KPA

dengan Berita Acara Penyerahan;

k. menyimpan dan menjaga keutuhan

seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

dan

Pejabat Pembuat Komitmen

MANUAL BLU | 41

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

Unsur Pejabat BLU

l. melaksanakan tugas dan wewenang

lainnya yang berkaitan dengan tindakan

yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara.

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA

di atas, dilakukan dengan:

a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan

kegiatan termasuk rencana penarikan

dananya;

b. menyusun perhitungan kebutuhan UP/

TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/

TUP; dan

c. mengusulkan revisi Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK)/DIPA kepada KPA.

Sementara pengujian atas surat bukti mengenai

hak tagih kepada negara dilakukan dengan :

a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan

surat-surat bukti mengenai hak tagih

kepada negara; dan/atau

b. menguji kebenaran dan keabsahan

dokumen/surat keputusan yang menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran

belanja pegawai.

PP-SPM melaksanakan kewenangan KPA

untuk melakukan pengujian tagihan dan

perintah pembayaran atas beban anggaran

negara. Dalam rangka melakukan pengujian

tagihan dan perintah pembayaran, PP-SPM

memiliki tugas dan wewenang:

a. menguji kebenaran SPP atau dokumen

lain yang dipersamakan dengan SPP

beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan SPP,

apabila tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada mata

anggaran yang telah disediakan;

d. menerbitkan SPM atau dokumen lain

yang dipersamakan dengan SPM;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan

seluruh dokumen hak tagih;

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan

perintah pembayaran kepada KPA; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang

lainnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengujian dan perintah

pembayaran.

PP-SPM bertanggung jawab terhadap:

a. kebenaran administrasi;

b. kelengkapan administrasi; dan

c. keabsahan administrasi dokumen hak

tagih pembayaran yang menjadi dasar

penerbitan SPM dan akibat yang timbul

dari pengujian yang dilakukan.

Tata cara pencairan dana yang berasal dari

Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM

Pejabat Penerbit SP3B BLU

42 | MANUAL BLU

Men

ata

Kel

emba

gaan

BLU

RM mengikuti ketentuan sebagaimana diatur

dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara. Sementara itu, penggunaan dan

pertanggungjawaban PNBP BLU berpedoman

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran

Badan Layanan Umum dan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/

PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan

Pendapatan dan Belanja Satker BLU.

Pendapatan yang diperoleh oleh BLU

dapat dikelola langsung untuk membiayai

pengeluaran BLU sesuai dengan RBA definitif.

Pengelolaan pendapatan dan belanja BLU

dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan

dan bertanggung jawab sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Untuk SPM bagi pelaksanaan pembayaran

yang bersumber dari RM (baik UP maupun

LS), ditandatangani oleh PP-SPM, kemudian

diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D,

sedangkan untuk yang bersumber dari

Pendapatan BLU setelah diterbitkan SPM

Internal dapat diterbitkan SP2D Internal (bisa

juga dengan sebutan lain yang dirasa lebih

sesuai, misal: Surat Perintah Transfer Dana,

Cek, dan lain-lain yang sejenis).

Dalam rangka pertanggungjawaban

pendapatan dan/atau belanja atas PNBP

BLU, BLU mengajukan SP3B BLU kepada

KPPN untuk diterbitkan SP2B BLU. Pejabat

penanda tangan SP3B BLU adalah juga

Pejabat Penguji/Penanda tangan SPM.

Demikian juga petugas pengantar SP3B

BLU adalah petugas pengantar SPM.

Bendahara Pengeluaran mengelola

rekening pengeluaran untuk menampung

uang yang bersumber dari RM, dan

pengelolaannya mengikuti ketentuan PMK

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pejabat pengelola dana BLU bertugas

untuk mengelola dana BLU yang ditampung

dalam Rekening Operasional, Rekening

Pengelolaan Kas, dan Rekening Dana

Kelolaan. Pemimpin BLU dapat menunjuk

Bendahara Penerimaan yang sudah ada

sebelumnya (ketika satker masih berbentuk

satker PNBP) untuk menjadi pejabat

pengelola dana BLU. Pengelolaan belanja

yang bersumber dari pendapatan BLU,

mengacu pada peraturan yang ditetapkan

oleh pemimpin Satker BLU.

Unsur Pejabat BLU

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pengelola Dana BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

43 | MANUAL BLU

1

MENGELOLAKEUANGAN

BLUBagaimana proses perencanaan dan penganggaran BLU?

Bagaimana proses pelaksanaan anggaran BLU?

Bagaimana proses pengelolaan piutang dan utang BLU?

Bagaimana mengelola risiko BLU bidang pendidikan?

Bagaimana menerapkan remunerasi BLU?

4

44 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

1. Mengidentifikasi Tarif Layanan BLU

BLU dapat memungut biaya kepada

masyarakat sebagai imbalan atas barang/

jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif

yang disusun atas dasar perhitungan biaya per

unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif

layanan tersebut harus mempertimbangkan 4

aspek yaitu :

a. Kontinuitas dan pengembangan layanan

yaitu pengaruh pengenaan tarif secara

keseluruhan terhadap kelangsungan

hidup (going concern) dan pertumbuhan

satker BLU. Keberlangsungan dan tingkat

pertumbuhan dapat dilihat dari proyeksi

terhadap kinerja layanan/keuangan yang

akan datang yang tercermin dari proyeksi

laporan keuangan di masa yang akan

datang

b. Daya beli masyarakat

yaitu pertimbangan yang berorientasi

kepada kemauan dan kemampuan daya

beli masyarakat penerima layanan (ability

and willingness to pay) terhadap masing-

masing tarif layanan.

c. Asas keadilan dan kepatutan

memperhatikan antara lain :

1) Pengenaan tarif kepada masyarakat

penerima layanan mencerminkan

keadilan dan kepatutan sesuai dengan

golongan masyarakat penerima

layanan tersebut.

2) Tarif yang dikenakan tidak bertentangan

dengan kebijakan dan peraturan

pemerintah yang berlaku.

d. Kompetisi yang sehat

yaitu apabila dibandingkan dengan industri

sejenis dan dengan mempertimbangkan

antara lain faktor lokasi dan nilai tambah

yang diberikan, tarif yang dikenakan

merupakan tarif yang wajar untuk

diberlakukan kepada masyarakat.

Menteri Keuangan mengatur pedoman

umum penyusunan tarif layanan. Menteri/

pimpinan lembaga mengatur pedoman teknis

penyusunan tarif layanan BLU. BLU menyusun

tarif layanan dengan memperhatikan pedoman

umum dan pedoman teknis tersebut.

Tarif layanan diusulkan oleh pemimpin BLU

kepada menteri/pimpinan lembaga. Menteri/

pimpinan lembaga menyampaikan usulan

tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagaimana Proses Perencanaan dan Penganggaran BLU?

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

45 | MANUAL BLU

Sistematika Usulan Tarif Layanan BLU kepada Menteri Keuangan

VI.

V.

IV.

III.

II.

I.Pendahuluan

a. Kondisi umum b. Potensi dan permasalahan

Karakteristik BLU

a. Visi, misi dan tujuan b. Tupoksi, struktur organisasi, pusat biaya dan unit-unit layanan c. Produk/layanan

Perhitungan biaya per unit/hasil per investasi danaa. Kebijakan dalam perhitungan biaya per unit /hasil per investasi

danab. Perhitungan biaya per unit hasil per investasi dana per produk/

layanan

Usulan Tarif

a. Kebijakan tarif b. Tarif yang diusulkan

Dasar Pertimbangan Tarif

a. Kontinuitas dan pengembangan layananb. Daya beli masyarakat c. Asas keadilan dan kepatutan d. Kompetisi yang sehat

PENUTUP

Lampiran-Lampiran

46 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Perencanaan dan Penganggaran BLU

Penyusunan usulan tarif BLU dilakukan melalui

tahap-tahap antara lain :

a. Persiapan usulan tarif layanan yaitu:

1) Mengidentifikasi tarif-tarif yang

sesuai dengan tugas, fungsi, dan

kewenangannya.

2) Mengidentifikasi tujuan penentuan tarif

dan bagaimana keterkaitan penentuan

tarif tersebut dengan strategi satker

BLU.

3) Mengumpulkan data-data dan

informasi yang diperlukan dalam

penyusunan usulan tarif.

b Menyusun analisis mengenai kondisi

umum, potensi, dan permasalahan, yaitu:

1) menyusun analisis mengenai

kondisi tarif BLU yang saat ini telah

diberlakukan, apabila dibandingkan

dengan aspek legalitas, kesesuaian

dengan kebijakan dan regulasi dalam

lingkup kewenangan K/L, serta

kesesuaian dengan ke-4 aspek yang

harus diperhatikan dalam tarif layanan,

dan

2) Menyusun analisis permasalahan,

potensi, kelemahan, peluang, serta

tantangan jangka menengah yang akan

dihadapi apabila tarif yang ada selama

ini tetap diberlakukan, serta bagaimana

tarif yang diusulkan oleh BLU dapat

mendorong terwujudnya visi dan misi

BLU

c. Menyusun perhitungan biaya per unit

dengan tahapan antara lain:

1) Mengidentifikasi pusat-pusat biaya

(cost center) dan pusat-pusat

pendapatan (revenue center)

2) Mengidentifikasi layanan pada pusat

pendapatan dan target layanan sesuai

dengan RBA

3) Mengidentifikasi biaya masing-masing

pusat pendapatan. Biaya dalam

masing-masing kegiatan diklasifikasikan

dalam biaya langsung, tidak langsung,

biaya variabel, dan biaya tetap sesuai

RBA serta klasifikasi biaya dari RM dan

PNBP sesuai dengan kebutuhan dan

kebijakan tarif.

4) Melakukan distribusi biaya dari pusat

biaya kepada pusat pendapatan

Tahapan penyusunan perhitungan biaya per

unit tersebut dilakukan dengan memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

1) Perhitungan biaya per unit adalah

perhitungan biaya per unit layanan

dengan ketentuan kebijakan dan

asumsi-asumsi yang digunakan.

2) Metode perhitungan biaya per unit

dapat menggunakan sistem biaya

tradisional, activity base costing atau

metode costing yang lain.

3) Asumsi biaya, volume, pendapatan

sesuai dengan asumsi-asumsi dalam

RBA.

4) Klasifikasi biaya sesuai dengan metode

costing yang digunakan, disesuaikan

dengan karakteristik BLU, dan

kebutuhan manajemen.

5) Perhitungan biaya per unit bersifat

full costing yaitu perhitungan semua

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

47 | MANUAL BLU


biaya secara akrual terdiri dari biaya

yang langsung berhubungan dengan

layanan dan biaya yang tidak langsung

berhubungan dengan layanan.

6) Distribusi kegiatan tidak langsung

terhadap kegiatan langsung yang

menghasilkan layanan dapat

menggunakan beberapa metode

costing antara lain: Simple Distribution,

Step Down Method, Activity Based

Costing, Double Distribution atau yang

lain.

d. Penyusunan usulan tarif BLU

Penyusunan usulan tarif BLU dilakukan

dengan memperhatikan kebijakan tarif yang

akan dilakukan. Tarif layanan BLU yang

ditetapkan dapat lebih besar dari biaya

per unit layanan (cost plus), lebih kecil dari

biaya per unit layanan (cost minus) atau

sama dengan biaya per unit layanan (cost

recovery).

Setelah usulan tarif layanan tersusun, satker

BLU mengajukan usulan tersebut kepada

menteri/pimpinan lembaga. Selanjutnya

menteri/pimpinan lembaga melakukan

penelaahan usulan tarif dengan memperhatikan

justifikasi 4 aspek tarif dan kesesuaian tarif yang

dikenakan dengan kebijakan dan peraturan

teknis K/L.

Dalam proses penelaahan menteri/pimpinan

lembaga dapat meminta satker BLU untuk

membahas dan memperbaiki usulan tarif

yang diajukan. Hasil pembahasan tersebut

selanjutnya digunakan sebagai bahan

penyempurnaan usulan tarif BLU. Usulan tarif

yang telah disempurnakan diajukan menteri/

pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan

untuk ditetapkan.

Menteri Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan

c.q. Direktorat PPK BLU melakukan pengkajian

atas kelengkapan dan kelayakan usulan tarif

satker BLU. Hasil kajian kemudian disampaikan

kepada tim penilai tarif untuk dinilai dengan

memperhatikan justifikasi atas 4 aspek tarif

layanan. Dalam melakukan penilaian terhadap

usulan tarif, tim penilai tarif dapat mengundang

narasumber atau pihak tekait yang kompeten di

bidangnya apabila diperlukan.

Hasil penilaian berupa rekomendasi

diserahkan kepada Menteri Keuangan melalui

Dirjen Perbendaharaan. Menteri Keuangan

menetapkan/menolak usulan tarif berdasarkan

rekomendasi yang disampaikan oleh tim penilai

tarif.

Selain ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

penetapan tarif BLU dapat didelegasikan

oleh Menteri Keuangan kepada menteri/

pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.

Pendelegasian kewenangan penetapan tarif

layanan ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai penetapan tarif layanan

satker BLU.

2. Mengajukan Target PNBP BLU

Target PNBP BLU merupakan hasil

penghitungan atau penetapan PNBP BLU,

yang diperkirakan akan diterima dalam 1 tahun

yang akan datang (1 Januari s.d. 31 Desember

tahun yang akan datang). Penyusunan target

(rencana) PNBP BLU dikoordinasikan oleh

masing – masing K/L. Target (rencana) PNBP

48 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU


BLU disusun serealistis mungkin dengan

memperhitungkan seluruh potensi pendapatan

yang akan diperoleh pada tahun berkenaan.

3. Menyusun dan Mengajukan Usul Standar

Biaya

Standar Biaya adalah satuan biaya yang

ditetapkan baik berupa SBM maupun SBK

sebagai acuan perhitungan kebutuhan

anggaran dalam RKA-K/L.

SBM adalah satuan biaya berupa harga

satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk

menyusun biaya komponen masukan kegiatan.

Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu

barang yang ditentukan pada waktu tertentu

untuk penghitungan biaya komponen masukan

kegiatan. Tarif Biaya Masukan adalah nilai

suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu

untuk penghitungan biaya komponen masukan

kegiatan. Indeks Biaya Masukan adalah satuan

biaya yang merupakan gabungan beberapa

barang/jasa masukan untuk penghitungan

biaya komponen masukan kegiatan.

SBM berfungsi sebagai acuan bagi K/L

untuk menyusun biaya komponen masukan

kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja

yang merupakan batas tertinggi yang besaran

biayanya tidak dapat dilampaui dalam

penyusunan RKA-K/L.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBM

berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yaitu merupakan besaran

biaya yang tidak dapat dilampaui;

b. estimasi yaitu merupakan besaran

biaya yang dapat dilampaui disesuaikan

dengan harga pasar dan ketersediaan

alokasi anggaran dengan memperhatikan

prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas,

serta mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selain SBM yang telah ditetapkan, Menteri

Keuangan dapat menyetujui SBM lainnya

berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan

lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal

antara lain sebagai berikut:

a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki K/L;

b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan

publik tertentu; dan/atau

c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau

terluar.

SBK berfungsi sebagai acuan bagi K/L untuk

menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-

K/L berbasis kinerja. Kriteria keluaran kegiatan

yang diusulkan menjadi SBK adalah sebagai

berikut:

a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat

berulang;

b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas

dan terukur;

c. mempunyai komponen/tahapan yang jelas

dalam pencapaian keluaran;

d. bukan merupakan keluaran kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana; dan

e. bukan merupakan keluaran dari Komponen

Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan

002.

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

49 | MANUAL BLU

Gambar 4.1 Penyusunan RBA


SBK dapat berupa Indeks Biaya Keluaran

atau Total Biaya Keluaran. Dalam rangka

perencanaan anggaran, SBK berfungsi

sebagai:

a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L

b. referensi untuk:

1) penyusunan prakiraan maju; dan/atau

2) bahan penghitungan pagu indikatif K/L

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar

Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi

yang merupakan perkiraan besaran biaya yang

dapat dilampaui disesuaikan dengan harga

pasar dan ketersediaan alokasi anggaran

dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

K/L menyusun dan mengusulkan SBK kepada

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Anggaran. Dalam penyusunan SBK K/L

menggunakan:

a. SBM dan/atau

b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk SBM

dengan mempertimbangkan kepatutan

dan kewajaran harga satuan biaya ( satuan

biaya lain tersebut tidak termasuk satuan

biaya untuk menambah penghasilan dan

fasilitas pejabat negara/pegawai negeri/non

pegawai negeri)

Mekanisme pengajuan dan penetapan SBK

lebih lanjut agar mengikuti ketentuan Peraturan

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai

Satuan Biaya.

50 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Gambar 4.2 Skema Penyusunan RBA


4. Menyusun dan Mengajukan Pengesahan

Rencana Bisnis dan Anggaran

Pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) disusun dengan mengacu pada Renstra

Bisnis lima tahunan, sementara Renstra Bisnis

mengacu pada Renstra K/L. RBA memuat

program, kegiatan, anggaran pendapatan dan

belanja termasuk estimasi saldo kas.

RBA disusun berdasarkan usulan dari

masing-masing unit kerja pada satker BLU.

Masing-masing unit kerja tersebut mengajukan

kebutuhan anggaran yang diperlukan beserta

target pendapatannya. Penyusunan kebutuhan

anggaran yang akan diajukan harus berada

dalam koridor program, kegiatan, dan kebijakan

yang telah dituangkan dalam Renstra Bisnis.

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

51 | MANUAL BLU

Pemimpin BLU bertugas untuk menerjemahkan

dan mensosialisasikan Renstra Bisnis

tersebut kepada unit-unit kerja yang ada serta

menghimpun rencana dan anggaran yang telah

diajukan oleh masing-masing unit kerja untuk

kemudian ditransformasikan dalam bentuk

RBA. RBA disusun berdasarkan :

1) Basis kinerja dan perhitungan akuntansi

biaya menurut jenis layanannya.

2) Kebutuhan dan kemampuan pendapatan

yang diperkirakan akan diterima.

3) Basis akrual.

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan

persentase ambang batas belanja tertentu.

Pola anggaran fleksibel merupakan pola

anggaran yang penganggaran belanjanya

dapat bertambah atau berkurang dari yang

dianggarkan sepanjang pendapatan terkait

bertambah atau berkurang setidaknya

proporsional. Hal ini hanya berlaku untuk

belanja yang bersumber dari pendapatan

PNBP BLU.

Persentase ambang batas merupakan

besaran persentase realisasi belanja yang

dapat melampaui anggaran dalam DIPA BLU.

Besaran ini ditentukan tanpa memperhitungkan

saldo awal kas dan tercantum dalam RKA-K/L

dan DIPA BLU.

Konsolidasi RBA kedalam RKA-K/L

memerlukan ikhtisar RBA mengingat RBA

disusun per unit kerja sementara RKA-K/L

disusun per fungsi, sub fungsi, program,

kegiatan dan output. Ikhtisar RBA adalah

ringkasan RBA yang berisikan program,

kegiatan, sumber pendapatan dan jenis belanja

serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-

K/L.

52 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Gambar 4.3 Belanja pada Ikhtisar RBA

Selanjutnya, pengajuan usulan RBA

oleh Pemimpin BLU untuk mendapatkan

persetujuan dan pengesahan dari menteri/

pimpinan lembaga dapat digambarkan sebagai

berikut :


Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

53 | MANUAL BLU

Gambar 4.4 Pengajuan dan Pengesahan RBA

5. Mengkaji dan Menetapkan RBA Berdasarkan

Pagu Anggaran

Proses pengkajian dan penetapan RBA

berdasarkan Pagu Anggaran dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Gambar 4.5. Pengkajian dan Penetapan RBA Pagu Anggaran


54 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

7. Menyusun RBA dalam kerangka

Penyusunan APBN

Dalam rangka penyusunan APBN, terdapat

tiga kali penetapan pagu dana untuk K/L yaitu

pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi

anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga

ketentuan tersebut merupakan angka tertinggi

yang tidak boleh dilampaui oleh K/L sebagai

acuan dalam menyusun RKA-K/L. Pagu

Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran

yang diberikan kepada K/L sebagai pedoman

6. Menyusun RBA Definitif

Setelah alokasi anggaran ditetapkan satker

BLU sekali lagi menyesuaikan RBA yang telah

dibuat menjadi RBA Definitif. Penyusunan RBA

Definitif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4.6. Penyusunan RBA Definitif

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

55 | MANUAL BLU

Gambar 4.7 Penyusunan RBA dalam kerangka Penyusunan APBN


dalam penyusunan Renja-K/L. Pagu indikatif

diperoleh dari angka prakiraan maju yang

sudah dicantumkan tahun sebelumnya yang

telah melalui proses penyesuaian ditambah

dengan inisiatif baru pada kesempatan pertama

yang diakomodir/disetujui

Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi

anggaran yang dialokasikan kepada K/L

dalam rangka penyusunan RKA-K/L. Pagu

anggaran ditetapkan Menteri Keuangan

dengan berpedoman pada kapasitas fiskal,

besaran pagu indikatif, Renja-K/L, dan

memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L.

Angka yang tercantum dalam pagu anggaran

adalah angka di pagu indikatif, penyesuaian

angka dasar (jika diperlukan lagi) ditambah

dengan inisiatif baru pada kesempatan kedua

yang diakomodir/disetujui. Pagu anggaran

K/L disampaikan kepada setiap K/L paling

lambat pada akhir bulan Juni. Alokasi

Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran

pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L

berdasarkan hasil pembahasan Rancangan

APBN yang dituangkan dalam berita acara

hasi kesepakatan Pembahasan Rancangan

APBN antara Pemerintah dan DPR. Angka

yang tercantum dalam alokasi anggaran

adalah angka yang tertuang dalam berita acara

hasil kesepakatan pembahasan RUU APBN,

penyesuaian angka dasar (jika diperlukan

lagi), ditambah dengan inisiatif baru pada

kesempatan ketiga yang diakomodir/disetujui.

Penyusunan RBA oleh satker BLU tidak dapat

dilepaskan dari kerangka penyusunan APBN.

Penyusunan RBA harus sejalan dengan timeline

penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, dan

alokasi anggaran pada penyusunan APBN.

56 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Bagaimana Proses Pelaksanaan Anggaran BLU?

1. Menyusun DIPA BLU

DIPA BLU disusun dengan mengacu pada RBA

Definitif dan Ikhtisar RBA Definitif. DIPA BLU

merupakan dokumen pelaksanaan anggaran

BLU, dan menjadi dasar pencairan/penarikan

dana dari APBN.

Gambar 4.8 DIPA BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

57 | MANUAL BLU

Penjelasan untuk tanda *) di poin saldo awal kas pada Gambar 4.8 diatas dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Gambar 4.9 Saldo Awal Kas

Proses Pelaksanaan Anggaran BLU

2. Mengajukan Pengesahan DIPA BLU

DIPA BLU disampaikan oleh menteri/pimpinan

lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen

Anggaran. Selanjutnya Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan

DIPA BLU paling lambat tanggal 31 Desember

dengan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA

BLU (SP-DIPA BLU).

3. Mengelola Kas

BLU perlu melakukan pengelolaan kas

terhadap pendapatan yang bersumber dari

pendapatan PNBP. Pengelolaan kas BLU

dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang

sehat. Artinya, pengelolaan kas BLU harus

ditujukan dan mampu untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat secara

berkesinambungan.

Secara sederhana pengelolaan kas BLU

adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk

menjamin ketersediaan kas dalam jumlah

dan waktu tertentu dalam rangka pemberian

layanan. Dalam hal pengelolaan kas, BLU

menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

a. Merencanakan penerimaan dan

pengeluaran kas berdasarkan rencana

kegiatan yang tercantum dalam RBA.

b. Menerima pendapatan yang bersumber

dari PNBP satker BLU. Pendapatan PNBP

tersebut berasal dari tarif layanan termasuk

pendapatan yang berasal dari pemanfaatan

aset yang dimiliki.

c. Menyimpan kas, melakukan pembayaran,

dan mengelola rekening bank.

58 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Gambar 4.10 Pembukaan Rekening


Dalam rangka mengelola pendapatan dan

belanja, satker BLU membuka rekening

yang terdiri dari rekening pengeluaran untuk

menampung dana yang bersumber dari

RM dan rekening lainnya untuk mengelola

pendapatan dan belanja yang bersumber dari

PNBP BLU. Pembukaan rekening pengeluaran

harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kuasa

BUN. Sementara untuk pembukaan rekening

lainnya harus mendapat ijin dari Kuasa BUN

Pusat (DJPBN).

Rekening lainnya pada BLU terdiri dari rekening

operasional BLU untuk mengelola pendapatan

dan BLU, rekening pengelolaan kas BLU untuk

penempatan idle cash BLU dan rekening

dana kelolaan menampung dana yang tidak

dimasukkan ke dua rekening pengelolaan kas

dan operasional BLU.

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

59 | MANUAL BLU

Gambar 4.11 Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Gambar 4.12 Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas

60 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU


Dalam rangka pengelolaan kas, pemimpin

BLU dapat menutup rekening pengelolaan

kas BLU untuk dipindahkan ke rekening

operasional BLU.

d. Menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan pengelolaan

kas. Pemimpin BLU bertanggung jawab

terhadap seluruh dana yang berada pada

penguasaannya dan bertanggung jawab

atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pemimpin BLU juga perlu melakukan

pemeriksaan jumlah kas yang berada

dalam penguasaannya secara rutin. Selain

pemeriksaan kas secara rutin, setiap

transaksi keuangan yang dilakukan oleh

satker BLU juga harus dibukukan.

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan

kas yang dilakukan oleh BLU disusun

dalam bentuk laporan. BLU perlu

membuat laporan pertanggungjawaban

pengelolaan kas secara rutin minimal 1

bulan sekali. Laporan pertanggungjawaban

sekurang-kurang memuat informasi

mengenai keadaan pembukuan pada

bulan pelaporan, meliputi saldo awal,

penambahan, penggunaan, dan saldo

akhir dari buku-buku pembantu penjelasan

atas selisih (jika ada);

4. Mengelola Keuangan Intern Satker BLU

Salah satu fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU

adalah dapat menggunakan pendapatan

yang diperoleh secara langsung. Untuk

menjamin akuntabilitas keuangan dan

mencegah terjadinya penyimpangan pencairan

kas, pemimpin BLU wajib menyusun SOP

pengelolaan kas.

SOP ini setidaknya terdiri dari prosedur

penerimaan dan prosedur pengeluaran kas.

Prosedur penerimaan menjadi pedoman bagi

masyarakat/mitra kerja dalam melakukan

penyetoran PNBP BLU dan bagi bendahara

dalam melakukan pencatatan atas penerimaan

BLU. Prosedur penerimaan tidak hanya

mengatur mekanisme penerimaan pada

satker BLU, tetapi juga mengatur prosedur

pencatatan/pengakuan atas PNBP tersebut.

Prosedur pengeluaran menjadi pedoman

bagi bendahara dalam melakukan pencatatan

pengeluaran dan bagi unit-unit kerja pada

satker BLU ketika akan mencairkan dana BLU

untuk membiayai kegiatannya.

5. Mengajukan Pengesahan Pendapatan dan

Belanja BLU

Dalam rangka mempertanggungjawabkan

pendapatan dan belanja PNBP BLU yang

dapat digunakan langsung, BLU mengajukan

SP3B BLU. Penyampaian SP3B BLU tersebut

dapat dilakukan satu kali atau lebih dalam satu

triwulan, sehingga BLU dapat mengajukan

SP3B BLU ke KPPN secara mingguan,

bulanan dan/atau triwulanan disesuaikan

dengan kebutuhan.

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

61 | MANUAL BLU

Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN adalah triwulanan

1) Cut off

a) Triwulan I adalah untuk realisasi pendapatan dan

belanja mulai tanggal 1 Januari s/d 27 Maret 20xx.

Cut off triwulan I adalah tanggal 28 Maret 20xx (3

hari kerja sebelum akhir triwulan I)

b) Triwulan II adalah untuk realisasi pendapatan dan

belanja sejak cut off triwulan I, yaitu tanggal 28

Maret 20xx s/d 26 Juni 20xx. Cut off triwulan II adalah

tanggal 27 Juni 20xx (3 hari kerja sebelum akhir

triwulan II).

c) Triwulan III adalah untuk realisasi pendapatan dan

belanja sejak cut off triwulan II, yaitu tanggal 27 Juni

20xx s/d 26 September 20xx. Cut off triwulan

III adalah tanggal 27 September 20xx (3 hari kerja

sebelum akhir triwulan III).

d) Triwulan IV adalah untuk realisasi pendapatan dan

belanja sejak cut offt riwulan III, yaitu tanggal 27

September 20xx s/d 31 Desember 20xx.

2) Pengajuan SP3B BLU

a) Pengajuan SP3B BLU Triwulan I adalah mulai tanggal

28, 29, 30, dan paling lambat tanggal 31 Maret

20xx pada pukul 10.00 waktu setempat.

b) Pengajuan SP3B BLU Triwulan II adalah mulai tanggal

27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30 Juni 20xx

pada pukul 10.00 waktu setempat.

c) Pengajuan SP3B BLU Triwulan III adalah mulai

tanggal 27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30

September 20xx pada pukul 10.00 waktu setempat.

d) Pengajuan SP3B BLU Triwulan IV mengikuti

ketentuan mengenai langkah-langkah menghadapi

akhir tahun anggaran.

62 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN lebih dari satu kali dalam satu triwulan

Pada triwulan II, SP3B BLU pertama diajukan pada

tanggal 29 Juli 20xx untuk realisasi sejak cut off

pada triwulan II yaitu tanggal 27 Juni 20xx sampai

dengan realisasi pendapatan dan/atau belanja yang

dipertanggungjawabkan dalam SP3B dimaksud yaitu

tanggal 28 Juli 20xx

1) BLU menyampaikan SP3B BLU kedua pada tanggal

25 Agustus 20xx untuk realisasi sejak tanggal 29 Juli

20xx sampai dengan realisasi pendapatan dan/atau

belanja yang dipertanggungjawabkan dalam SP3B

dimaksud yaitu tanggal 24 Agustus 20xx).

2) Dalam hal sampai dengan cut off triwulan III

(27 September 20xx) masih terdapat realisasi

pendapatan dan/atau belanja, maka satker BLU

menyampaikan SP3B BLU ketiga dengan ketentuan

sebagai berikut:

a) SP3B BLU yang ketiga merupakan

pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan/atau

belanja sejak tanggal 25 Agustus 20xx s.d. tanggal 26

September 20xx.

b) Pengajuan SP3B BLU yang ketiga adalah mulai

tanggal 27, 28, 29 dan paling lambat tanggal

30September 20xx.

c) Realisasi pendapatan dan/atau belanja

tanggal 27, 28, 29dan 30 September 20xx

dipertanggungjawabkan dalam SP3B BLU Triwulan

berikutnya.

d) Dalam hal sampai dengan cut off triwulan III

(tanggal 27 September 20xx) tidak terdapat realisasi

pendapatan dan/atau belanja, maka satker BLU

tidak menyampaikan SP3B BLU ketiga.

e) Pengajuan SP3B BLU pertama pada triwulan IV

adalah realisasi pendapatan dan belanja sejak cut

off triwulan III (tanggal 27 September 20xx) s.d

realisasi yang akan dipertanggungjawabkan pada

SP3B BLU berikutnya.

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

63 | MANUAL BLU


a. Mengajukan dan Menguji SP3B BLU

BLU menyampaikan SP3B BLU ke KPPN

dilampiri:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab

(SPTJ) yang ditandatangani oleh Kuasa

PA/Pemimpin BLU, dan

2) ADK SP3B BLU yang dihasilkan dari

aplikasi yang telah disediakan oleh

DJPBN.

KPPN selanjutnya menerbitkan SP2B BLU

berdasarkan SP3B BLU yang diajukan oleh

BLU. Dalam hal terjadi kesalahan pada SP3B

BLU, BLU mengajukan ralat SP3B BLU ke

KPPN. Kesalahan SP3B BLU dapat berupa

kesalahan administrasi dan/atau kesalahan

pencantuman jumlah nominal pendapatan

dan/atau belanja BLU, termasuk kesalahan

pencantuman kegiatan, output, jenis belanja,

dan akun.

Pengajuan ralat SP3B BLU dilampiri:

1) Fotokopi SP3B BLU yang akan diralat.

2) SPTJ yang ditandatangani oleh KPA/

Pemimpin BLU.

3) ADK dan hard copy ralat SP3B BLU.

4) penjelasan penyebab terjadinya kesalahan

yang ditandatangani KPA/Pemimpin BLU.

KPPN selanjutnya menerbitkan ralat SP2B

BLU berdasarkan ralat SP3B BLU.

b. Pejabat Penandatangan dan Petugas

Pengantar SP3B BLU

Pejabat penandatangan, petugas pengantar

SP3B BLU, dan petugas pengambil SP2B

BLU adalah PP-SPM, petugas pengantar

SPM dan petugas pengambil SP2D pada

BLU. Pada surat Keputusan PA/Kuasa PA

tentang penunjukan PP-SPM, petugas

pengantar SPM dan petugas pengambil SP2D

agar ditambahkan kewenangan sebagai

penandatangan SP3B, pengantar SP3B BLU

dan pengambil SP2B BLU.

6. Mengajukan Persetujuan Revisi RBA

Revisi RBA Definitif dapat dilakukan sepanjang

tidak mengubah program pada DIPA BLU serta

dapat dilakukan:

1) dalam rangka percepatan pencapaian

sasaran kinerja.

2) dalam rangka penggunaan saldo awal kas

untuk menambah pagu belanja, dan/atau

3) akibat terlampauinya target PNBP BLU.

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan biaya

operasional, atau merupakan hasil optimalisasi

dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat

prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang

tidak dapat ditunda, dapat dilakukan antar

program.

64 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Tabel 4.1 Perubahan Akibat Revisi RBA Definitif

No.Akibat Revisi

RBA Definitif

Menyusun Ikhtisar

RBA

Updating

Data RKA K/L

Revisi

DIPA BLU

1.

Tidak mengubah data

RKA K/L dan DIPA

BLU

Tidak Tidak Tidak

2.Hanya mengubah data

RKA K/LYa Ya Tidak

3.Mengubah data RKA

K/L dan DIPA BLUYa Ya Ya


Adapun perubahan yang terjadi akibat revisi

RBA Definitif dan pengaruhnya terhadap

penyusunan Ikhtisar RBA, data RKA-K/L dan

DIPA BLU dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

65 | MANUAL BLU

Gambar 4.13 Kewenangan Pengesahan Revisi RBA Definitif

Revisi RBA Definitif disampaikan kepada


Keuangan (DJA dan DJPBN). Revisi RBA

Definitif yang telah mendapatkan pengesahan

tersebut di atas merupakan dasar melakukan

kegiatan BLU.

7. Mengajukan Pengesahan Revisi DIPA BLU

Revisi DIPA BLU yang sumber dananya berasal

dari PNBP dilakukan akibat adanya Revisi RBA

Definitif, perubahan/ralat karena kesalahan

administrasi dan hal-hal khusus yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Ikhtisar RBA Definitif sebagaimana dijelaskan

pada tabel diatas digunakan sebagai dasar

untuk pemutakhiran RKA K/L atau Revisi DIPA

BLU.

Usul Revisi RBA Definitif yang akan dilakukan

oleh BLU disampaikan unit kerja BLU

bersangkutan kepada pejabat keuangan

BLU, selanjutnya pejabat keuangan BLU

menelaah usulan untuk kemudian disampaikan

kepada pemimpin BLU guna mendapatkan

pengesahan. Pengaturan mengenai

kewenangan pengesahan Revisi RBA Definitif

diatur sebagai berikut:


66 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Gambar 4.14 Revisi DIPA

Revisi DIPA BLU dapat dilakukan sepanjang:

a. dalam program yang sama.

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan

biaya operasional, atau merupakan hasil

optimalisasi dan digunakan untuk hal-hal

yang bersifat prioritas, mendesak, darurat

atau yang tidak dapat ditunda, dapat

dilakukan antar program.

b. tidak mengurangi volume Keluaran

Kegiatan Prioritas Nasional

dan/atau Prioritas Bidang, dan

c. tidak mengakibatkan pengurangan alokasi

anggaran terhadap:

1) pembayaran berbagai tunggakan.

2) paket pekerjaan yang bersifat

multiyears, dan

3) paket pekerjaan yang telah

dikontrakkan dan/atau direalisasikan

dananya sehingga menjadi minus.

Revisi DIPA BLU yang berakibat menambah

keluaran (output) baru, dapat dilakukan

sepanjang sejalan dengan indikator kinerja


Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

67 | MANUAL BLU

kegiatan dalam DIPA BLU. Revisi DIPA BLU

yang memenuhi batasan-batasan tersebut

diatas dilakukan tanpa perubahan SP RKA-

K/L, sementara apabila batasan-batasan tidak

terpenuhi maka revisi DIPA BLU dilakukan

dengan berpedoman pada ketentuan yang

berlaku. Sebagai contoh revisi penggunaan

saldo awal dan revisi pagu belanja yang

melewati batas dengan menambah output

baru harus mendapat persetujuan Menteri

Keuangan.

Bagaimana Proses Pengelolaan Piutang dan Utang BLU?

1. Menyusun dan Menentukan Kualitas Piutang

BLU dapat memberikan piutang sehubungan

dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau

transaksi lainnya yang berhubungan langsung

atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.

Piutang BLU merupakan piutang negara dan

terjadi sehubungan dengan penyerahan barang

dan/atau jasa (tidak dalam bentuk uang).

Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara

tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggung jawab serta dapat memberikan

nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang

sehat. Untuk itu Pemimpin BLU wajib membuat

SOP pengelolaan piutang BLU yang disetujui

menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.

SOP pengelolaan piutang BLU paling kurang

mencakup :

a. Prosedur dan persyaratan pemberian

piutang;

b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;

c. Tata cara penagihan piutang; dan

d. Pelaporan piutang

Piutang BLU merupakan aset di neraca yang

harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai

bersih yang dapat direalisasikan (net realizable

value). Untuk itu, diperlukan penyesuaian

dengan membentuk penyisihan piutang tidak

tertagih yaitu cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang

berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas

ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan

kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Penilaian kualitas piutang dilakukan

berdasarkan kondisi piutang pada tanggal

laporan keuangan. Kualitas piutang

menentukan besarnya cadangan yang harus

dibentuk dari akun piutang.

68 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Tabel 4.2 Penggolongan Kualitas Piutang PNBP

Penggolongan

Kualitas PiutangKondisi Piutang

Kualitas lancarApabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh

tempo yang ditetapkan

Kualitas kurang lancarApabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Kualitas diragukanApabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Kualitas macet

Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau Piutang

telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Dalam rangka penyisihan piutang tidak tertagih

pada BLU, Pemimpin BLU wajib menilai kualitas

piutang serta memantau dan mengambil

langkah-langkah yang diperlukan agar hasil

penagihan piutang yang telah disisihkan

senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan sekurang-kurangnya :

a. Jatuh tempo piutang

b. Upaya penagihan

Dalam pengelolaan piutang, BLU wajib

membentuk penyisihan piutang tidak tertagih

yang umum dan yang khusus. Besarnya

cadangan yang harus dibentuk untuk

penyisihan piutang tidak tertagih yang umum

dan yang khusus ini adalah sebagai berikut :

a. Penyisihan piutang tidak tertagih yang

umum ditetapkan paling sedikit sebesar

0,5% dari piutang yang memiliki kualitas

lancar.

b. Penyisihan piutang tidak tertagih yang

Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

69 | MANUAL BLU

khusus ditetapkan sebesar:

1) 10% dari piutang dengan kualitas

kurang lancar setelah dikurangi dengan

nilai agunan atau nilai barang sitaan;


diragukan setelah dikurangi dengan

nilai agunan atau nilai barang sitaan;

dan


macet setelah dikurangi dengan nilai

agunan atau nilai barang sitaan.

K/L dapat melakukan restrukturisasi terhadap

debitur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam hal:

a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran;

dan/atau

b. Debitur memiliki prospek usaha yang

baik dan diperkirakan mampu memenuhi

kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Kualitas piutang setelah persetujuan

restrukturisasi dapat diubah oleh K/L, yaitu:

a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar

untuk piutang yang sebelum restrukturisasi

memiliki kualitas diragukan atau kualitas

macet; dan

b. tidak berubah, apabila piutang yang

sebelum restrukturisasi memiliki kualitas

kurang lancar.

Apabila kewajiban yang ditentukan dalam

restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, maka

kualitas piutang dinilai kembali seakan-akan

tidak terdapat restrukturisasi.

2. Menyetujui dan Menghapus Piutang

Bersyarat

Satker BLU harus melakukan penagihan

secara maksimal terhadap piutang BLU. Dalam

hal piutang BLU tidak terselesaikan setelah

dilakukan penagihan secara maksimal maka

tahap-tahap yang dilakukan adalah:

a. BLU menyerahkan pengurusan piutang

kepada PUPN/DJKN sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

pengurusan piutang negara,

b. PUPN mengurus sampai lunas, selesai,

optimal/dinyatakan PSBDT, atau

c. Pemimpin BLU melakukan penghapusan

secara bersyarat terhadap piutang

BLU yang dinyatakan PSBDT

dengan menerbitkan surat keputusan

penghapusan.

Penghapusan secara bersyarat terhadap

piutang BLU yang telah dinyatakan PSBDT

oleh PUPN dilakukan dengan menghapuskan

Piutang BLU dari pembukuan BLU tanpa

menghapus hak tagih negara. Penghapusan

secara bersyarat terhadap piutang BLU

dilakukan dengan dilengkapi:

a. Daftar nominatif para penanggung utang

b. Besaran piutang yang dihapuskan; dan

c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN


70 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

No. Jumlah Piutang Kewenangan Keterangan

1.

≤ Rp.200.000.000

per penanggung

utang.Pemimpin BLU

Penghapusan piutang BLU

dilaporkan kepada Dewas atau

pejabat yang ditunjuk dengan

tembusan kepada menteri/

pimpinan lembaga

2.

Rp. 200.000.001

sd. 500.000.000 per

penanggung utang.

Pemimpin BLU dengan

persetujuan Dewas atau pejabat

yang ditunjuk oleh menteri/

pimpinan lembaga yang

bersangkutan

3.

> Rp.500.000.000

per penanggung utang

Sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang

penghapusan Piutang Negara

Tabel 4.3 Kewenangan Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU

Perlakuan akuntansi penghapusan piutang

dilakukan dengan cara mengurangi akun

piutang dan akun penyisihan piutang tidak

tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam

surat keputusan.

Selanjutnya pemimpin BLU menyampaikan

laporan penghapusan secara bersyarat

terhadap piutang BLU kepada Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan

Negara dan Direktur Jenderal Perbendaharaan

paling lambat 5 hari kerja setelah surat

keputusan penghapusan diterbitkan.

Penghapusan secara mutlak terhadap piutang

BLU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penghapusan

piutang negara.


Pemimpin BLU diberikan kewenangan

penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang

kewenangannya. Kewenangan penghapusan

secara bersyarat terhadap piutang BLU adalah

sebagai berikut:

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

71 | MANUAL BLU

Alur penghapusan piutang BLU adalah sebagai berikut:

Gambar 4.15 Alur Penghapusan Piutang BLU

3. Kriteria dan Batasan Utang BLU

Dalam kegiatan operasional dengan pihak

lain, BLU dapat memiliki utang yang dikelola

secara tertib, efisien, ekonomis, transparan,

dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik

bisnis yang sehat. Pembayaran utang BLU

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab

BLU dan harus dibayarkan dari PNBP BLU.

Secara umum, terdapat dua jenis utang

pada BLU yaitu utang jangka pendek dan

utang jangka panjang. Utang jangka pendek

ditujukan hanya untuk belanja operasional, dan

utang jangka panjang dapat dilakukan apabila

mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan. BLU

dapat melakukan pinjaman jangka pendek

atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman

dalam rangka menutup selisih antara jumlah

kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk

yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran

yang diproyeksikan dalam suatu tahun

anggaran (mismatch). Pinjaman jangka pendek

digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja

operasional/memberikan manfaat jangka

pendek.

BLU dapat melakukan perikatan pinjaman

jangka pendek dengan pihak lain yaitu badan

usaha dalam negeri baik berupa lembaga

keuangan perbankan maupun non perbankan,

badan usaha lainnya atau BLU. Dalam

melakukan perikatan pinjaman dimaksud aset

tetap dilarang dijadikan jaminan.


72 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam

melakukan pinjaman jangka pendek adalah:

a. Kegiatan tersebut telah tercantum dalam

RBA tahun anggaran berjalan, namun

dana yang tersedia dari PNBP tidak/belum

mencukupi untuk menutup kebutuhan

atau kekurangan dana untuk membiayai

kegiatan dimaksud.

b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat

mendesak dan tidak dapat ditunda.

c. Saldo kas dan setara kas BLU tidak

mencukupi atau tidak memadai untuk

membiayai pengeluaran dimaksud, dan

d. Jumlah pinjaman jangka pendek yang

masih ada ditambah dengan jumlah

pinjaman jangka pendek yang akan ditarik

tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari

jumlah pendapatan BLU tahun anggaran

sebelumnya yang tidak bersumber

langsung dari APBN (Rupiah Murni) dan

hibah terikat.

Tabel 4.4 Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek BLU

No. Jumlah Pinjaman Kewenangan

1.

≤ 10% jumlah pendapatan BLU

tahun anggaran sebelumnya yang

tidak bersumber dari APBN (Rupiah

Murni) dan hibah terikat.

Pemimpin BLU

2.

10% < X ≤ 15% jumlah pendapatan

BLU tahun anggaran sebelumnya

yang tidak bersumber dari APBN

(Rupiah Murni) dan hibah terikat..

Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan

Pengawas

3.

10% < X ≤ 15% jumlah pendapatan

BLU tahun anggaran sebelumnya

yang tidak bersumber dari RM dan

hibah terikat.

Pemimpin BLU atas persetujuan

menteri/pimpinan lembaga atau

pejabat yang ditunjuk oleh menteri/

pimpinan lembaga bagi BLU yang

tidak memiliki Dewas


Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

73 | MANUAL BLU

Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara

BLU dengan pihak lain, dituangkan dalam

Perjanjian Pinjaman yang paling kurang memuat

hal-hal sebagai berikut:

a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian

Pinjaman

b. jumlah pinjaman

c. peruntukan pinjaman

d. persyaratan pinjaman

e. tata cara pencairan pinjaman dan

f. tata cara pembayaran pinjaman.

Pejabat Keuangan BLU melaksanakan

pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya

lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian

Pinjaman. Kewajiban yang timbul sebagai

akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan

tanggung jawab BLU. Penatausahaan pinjaman

jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat

Keuangan BLU, mencakup kegiatan:

a. administrasi pengelolaan pinjaman dan

b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang

lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah,

Pemimpin BLU mengambil langkah-langkah

penyelesaian. Pemimpin BLU melakukan

evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari

pinjaman paling sedikit setiap semester

berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja

yang telah ditetapkan.

Pejabat keuangan BLU menyampaikan laporan

bulanan kepada Pemimpin BLU mengenai

realisasi penyerapan dan pembayaran

kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka

pendek.

Pejabat teknis BLU menyampaikan laporan

bulanan kepada Pemimpin BLU mengenai

realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka

pendek. Laporan bulanan tersebut disampaikan

oleh Pemimpin BLU kepada Dewan Pengawas

atau menteri/pimpinan lembaga untuk BLU

yang tidak memiliki Dewas.

BLU yang beralih statusnya menjadi badan

hukum lain dengan kekayaan negara yang

dipisahkan atau turun statusnya menjadi satker

PNBP harus menyelesaikan sisa kewajiban

yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian

Pinjaman.

Proses Pengelolaan Utang dan Piutuang BLU

74 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Bagaimana Mengelola Risiko BLU Bidang Pendidikan?

1. Menerapkan Manajemen Risiko Pada BLU

Manajemen risiko adalah kegiatan kunci bagi

suatu organisasi. Manajemen risiko yang

berhasil akan menjamin pencapaian tujuan

organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan

organisasi tersebut dicapai melalui serangkaian

aktivitas dari penetapan perencanaan

strategis, pelaksanaan tugas dan fungsi,

dan pengelolaan sumber daya. Keseluruhan

aktivitas tersebut melibatkan risiko. Manajemen

risiko membantu pengambilan keputusan

dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan

pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Dengan perkembangan kompleksitas

pengelolaan keuangan BLU, perlu diterapkan

manajemen risiko pada BLU. Manajemen

Risiko dimaksudkan sebagai salah satu upaya

untuk mendukung pencapaian tujuan dan misi

organisasi secara efektif, efisien, dan produktif.

2. Tujuan dan Manfaat Penerapan Manajemen

Risiko

a. Penerapan manajemen risiko bagi BLU

bertujuan untuk:

1) Mengantisiapsi dan menangani segala

bentuk risiko secara efektif dan efisien;

2) Mengidentifikasi, mengukur, dan

mengendalikan risiko serta memantau

kinerja manajemen risiko, dan

3) Mengintegrasikan proses manajemen

risiko ke dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

b. Manfaat penerapan manajemen risiko:

1) Menghindari terjadinya hal-hal yang

tidak diharapkan dalam bentuk keluhan

maupun keberatan dari stakehokders;

2) Memberikan perlindungan bagi

satker BLU sebagai akibat kegagalan

manusia, proses, dan sistem, dan

3) Meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan

produktivitas.

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

75 | MANUAL BLU

Risiko, Manajemen Risiko,

Kemungkinan, dan Dampak Risiko

Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur

berdasarkan kemungkinan dan dampaknya sementara manajemen risiko adalah pendekatan

sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.

Kemungkinan Keterangan

Rendah Tidak Pernah-Jarang Terjadi

Sedang Kemungkinan terjadinya Sedang

Tinggi Kemungkinan Tinggi terjadi/Hampir Pasti terjadi

Kemungkinan Resiko

Dampak Risiko

Tingkat Konsekuensi Risiko Keterangan

Rendah

- Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi

rendah

- Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku

kepentingan (stakeholders) rendah

Sedang


sedang


kepentingan (stakeholders) sedang

Tinggi


tinggi


kepentingan (stakeholders) tinggi

76 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Gambar 4.16 Model Tiga Tingkat Pengendalian

Mengelola Resiko BLU

Model tersebut bekerja sebagai berikut:

1. Pengendalian di tingkat kebijakan

bertanggung jawab untuk

mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan

mengawasi efektivitas dan integritas proses

manajemen risiko.

2. Pejabat di tingkat pengendalian operasional

bertanggung jawab langsung atas

pengelolaan dan pengendalian risiko

sehari-hari.

3. Tingkatan pengawasan pengendalian

3. Struktur Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko BLU mengadopsi model tiga

tingkatan pengendalian sebagaimana terlihat

pada gambar berikut:

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

77 | MANUAL BLU

berfungsi memberikan penilaian

independen atas efektivitas pelaksanaan

manajemen risiko.

Secara umum, risiko yang berpotensi muncul

dalam organisasi dan perlu memperoleh

perhatian dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Fraud, adanya tindak kecurangan.

Ciri-cirinya: disengaja, melanggar hukum,

merugikan negara.

b. Stratejik dan kebijakan, risiko ini

disebabkan oleh:

1) Perubahan kebijakan lingkungan

organisasi

2) Kebijakan organisasi sebagai respon

terhadap perubahan kebijakan

lingkungan organiasasi

c. Operasional, risiko ini disebabkan terjadinya

kegagalan pada:

1) SDM

2) Proses

3) Sistem

d. Kepatuhan, munculnya risiko ini karena

adanya pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang

berlaku

e. Finansial, adalah risiko yang disebabkan

oleh adanya kegagalan pihak ketiga dalam

memenuhi kewajibannya kepada BLU.

4. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah sebagai

berikut :

a. Penetapan konteks dilakukan dengan

cara menjabarkan latar belakang, ruang

lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan

pengendalian dimana manajemen risiko

akan diterapkan.

b. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara

mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab,

dan proses terjadinya peristiwa risiko yang

dapat menghalangi, menurunkan, atau

menunda tercapainya sasaran BLU.

c. Analisis risiko dilakukan dengan cara

mencermati sumber risiko dan tingkat

pengendalian yang ada serta dilanjutkan

dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi

dan kemungkinan terjadinya.

d. Evaluasi risiko dilakukan untuk pengambilan

keputusan mengenai perlu tidaknya

dilakukan penanganan risiko lebih lanjut

serta prioritas penanganannya.

e. Penanganan risiko dilakukan dengan

mengidentifikasi berbagai opsi penanganan

risiko yang tersedia dan memutuskan

opsi penanganan risiko yang terbaik

yang dilanjutkan dengan pengembangan

rencana mitigasi risiko.

f. Monitoring dan Reviu dilakukan dengan

cara memantau efektivitas rencana

penanganan risiko, strategi, dan sistem

manajemen risiko.

g. Komunikasi dan konsultasi dilakukan

dengan cara mengembangkan komunikasi

kepada stakeholder internal maupun

eksternal.

5. Mitigasi Risiko

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan

dianalisis, langkah selanjutnya adalah dilakukan


78 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

mitigasi atas risiko-risiko tersebut. Mitigasi

risiko ini ditujukan untuk menentukan jenis

penanganan yang efektif dan efisien untuk

setiap risiko tersebut. Manajemen memilih

serangkaian aksi tindak lanjut selaras dengan

toleransi risiko perusahaan.

Strategi yang dapat diambil antara lain:

a. Menghindari aktivitas yang mengandung

risiko. Opsi ini dipilih apabila dampak risiko

lebih besar daripada dampak tercapainya

tujuan organisasi, opportunity loss, dan

biaya untuk menghindari risiko.

b. Mengurangi baik kemungkinan dan/

atau dampak. Opsi ini dilakukan dengan

membuat membuat analisis biaya manfaat

terlebih dahulu.

c. Memindahkan (transfer), yaitu melakukan

transfer risiko dengan pihak ketiga. Opsi ini

dilakukan apabila kemampuan pemilik risiko

dalam mengelola risiko lebih kecil daripada

kemampuan pihak ketiga yang akan dibagi

risikonya. Selain itu, biaya untuk membagi

risiko lebih kecil daripada dampak risiko

yang akan diterima. Contoh: asuransi

dan kontrak kerja dengan pihak ketiga

(outsourcing).

d. Menerima risiko dengan tidak melakukan

tindakan apapun untuk mempengaruhi

dampak dan kemungkinan risiko. Opsi ini

dipilih apabila kapasitas untuk menerima

risiko lebih besar daripada dampak risiko

yang diterima.

Adapun kriteria risiko-risiko yang diretensi

antara lain:

a. Maksimal memiliki tingkat konsekuensi

pada level yang telah ditetapkan untuk

diretensi sesuai dengan toleransi dan

selera risiko instansi yang telah ditetapkan.

b. Terdapat perlindungan hukum yang

memadai mencakup regulasi dan/atau

kontrak/perjanjian, dan

c. Unit Pengambil Risiko dan Pemilik Risiko

terkait dapat memastikan dengan tingkat

keyakinan di atas 85% bahwa tidak akan

terjadi kegagalan pada orang, proses, dan

sistem yang ada.

Sementara itu, kriteria risiko-risiko yang harus

ditransfer antara lain:

a. Risiko-risiko residual dengan tingkat

konsekuensi pada level yang tidak dapat

diterima sesuai denga toleransi dan risiko

instansi yang dapat diterima, dan

b. Instansi tidak memiliki sumber daya yang

memadai untuk membiayai konsekuensi

risiko yang diperkirakan.

6. Risiko-Risiko Utama Satker BLU Bidang

Pendidikan

Secara umum, terdapat risiko-risiko utama

yang harus dimitigasi oleh satker BLU bidang

pendidikan. Laporan mengenai mitigasi risiko-

risiko utama tersebut harus disampaikan

kepada Dewas setiap semesternya sebagai

bahan pengawasan.

Selain memonitor risiko-risiko di atas, satker

BLU dapat membuat dan memonitor risiko-

risiko lainnya yang mungkin timbul, sesuai

selera risiko (risk appetite) pemilik risiko.


Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

79 | MANUAL BLU

Tabel 4.5. Risiko Utama Satker BLU Bidang Pendidikan

Deskripsi Risiko Penyebab Akibat

Analisis Risiko

Konsekuensi (K)

Probabilitas (P)

Level (L)

Mitigasi Risiko

1. Fraud

Penyalahgunaan

pengelolaan kas

jangka pendek

BLU

Tidak diawasinya

pengelolaan kas

jangka pendek

pada BLU

Pendapatan BLU dari

hasil usaha lainnya

tidak optimal

K : Berat

P : Sedang

L : 3

• Menyusun SOP

pengelolaan kas jangka

pendek BLU

• Meningkatkan

pengawasan oleh SPI

Penyalahgunaan

kerjasama

operasi BLU

Tidak adanya

pengawasan

terhadap

kerjasama BLU

yang memadai

• Pendapatan hasil

kerjasama operasi

tidak optimal

• Aset negara dapat

rusak dan/atau

berpindah tangan

tanpa imbalan

yang memadai

K : Berat

P : Sedang

L : 3

• Menyusun SOP

kerjasama operasi BLU

• Meningkatkan

pengawasan oleh SPI

• Menerapkan sistem

reward and punishment

terhadap pengelola

kerjasama operasi

Penyalahgunaan

pembukuan

pendapatan dan

belanja BLU

Tidak adanya

pengawasan

pendapatan dan

belanja BLU yang

memadai

• Penyelewengan

pendapatan BLU

• Inefisiensi belanja

BLU

K : Berat

P : Tinggi

L : 3

• Menyusun SOP

pengelolaan

pendapatan dan belanja

BLU

• Meningkatkan

pengawasan oleh SPI

2. Stratejik dan kebijakan

Perubahan

kebijakan untuk

menerapkan

uang kuliah

tunggal (UKT)

Kebijakan agar

pendidikan

dapat terjangkau

masyarakat kurang

mampu/miskin

• Pendapatan BLU

berkurang

• Ketidakcukupan

dana untuk

membiayai

kegiatan

operasional BLU

K : Sedang

P : Tinggi

L : 2

• Memperbaiki

perencanaan keuangan

satker

• Mengefisienkan belanja

yang bersumber dari

Bantuan Operasional

PTN

80 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU



Analisis Risiko

Konsekuensi (K)

Probabilitas (P)

Level (L)

Mitigasi Risiko

Pergantian

pimpinan BLU

yang berakibat

perubahan

orientasi satker

Pimpinan BLU

mempunyai visi

yang berbeda

dengan periode

sebelumnya

• Keberlangsungan

program /kegiatan

terganggu

• Inkonsistensi

kebijakan yang

membingungkan

K : Sedang

P : Sedang

L : 2

• Menyusun Renstra

Bisnis yang telah

disepakati K/L

• Melakukan kaderisasi

pejabat pengelola BLU

Perubahan

organisasi dan

tata kerja satker

Tuntutan

masyarakat dan

aturan yang lebih

tinggi

Keberlangsungan

kegiatan terganggu

K : Sedang

P : Rendah

L : 2

Menyusun Renstra Bisnis

yang akomodatif

3. Operasional

Pengangkatan

SDM non PNS

yang tidak

efisien

Tidak adanya

perencanaan SDM

yang baik


BLU

• Timbulnya

permasalahan

kepegawaian yang

mengganggu

operasional BLU

K : Berat

P : Tinggi

L : 3

• Melakukan analisis

kebutuhan SDM BLU

• Mengangkat pegawai

non PNS sesuai

kebutuhan BLU

Rasio tenaga

pendidik/ dosen

dibandingkan

mahasiswa tidak

terpenuhi

Kurang akuratnya

perencanaan

pengembangan

SDM

Proses belajar

mengajar terganggu

K : Sedang

P : Sedang

L : 2

• Melakukan reviu atas

pelaksanaan SPM

• Meningkatkan

pengawasan oleh SPI

Proses belajar

mengajar

terhenti karena

unjuk rasa dan

sebab lain yang

sejenis

Tidak adanya

penegakan disiplin

dan kode etik

Proses belajar

mengajar berhenti

K : Berat

P : Sedang

L :

• Menyusun pedoman

disiplin dan kode etik

bagi mahasiswa

• Menegakkan disiplin

dan kode etik

mahasiswa

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

81 | MANUAL BLU


Analisis Risiko

Konsekuensi (K)

Probabilitas (P)

Level (L)

Mitigasi Risiko


Sarana dan

prasarana tidak

tersedia secara

memadai

Kurang akuratnya

perencanaan

pengadaan barang

Proses belajar

mengajar tidak

berjalan optimal

K : Sedang

P : Sedang

L : 2

• Menyusun pedoman

pengadaan barang

• Menyusun blueprint

pengembangan sarana

dan prasarana

• Mengadakan sarana

dan prasarana dari

pendapatan BLU

Dukungan

sistem teknologi

informasi tidak

berjalan optimal

Kurangnya

kepedulian

terhadap

pembangunan

sistem TI

Proses belajar

mengajar tidak

berjalan optimal

K : Sedang

P : Sedang

L : 2

Mengembangkan dan

menerapkan sistem TI

sesuai dengan kebutuhan

Keterlambatan

pembayaran

uang kuliah

mahasiswa

Kurangnya

kesadaran

mahasiswa

Pendapatan BLU

menjadi berkurang

K : Berat

P : Rendah

L : 2

Meningkatkan sosialisasi

kepada mahasiswa

Pendapatan

tidak terkumpul

dalam rekening

operasional

Pengelolaan

pendapatan yang

tidak efisien


• Oppurtunity loss

PNBP

K : Berat

P : Sedang

L : 3

Menyusun dan mematuhi

SOP pengelolaan kas BLU

Pelaksanaan manajemen risiko haruslah

menjadi bagian integral dari pelaksanaan

sistem manajemen BLU. Proses manajemen

risiko ini merupakan salah satu langkah yang

dapat dilakukan untuk terciptanya perbaikan

berkelanjutan (continuous improvement).

Monitoring selama pengendalian risiko

berlangsung perlu dilakukan untuk mengetahui

perubahan-perubahan yang bisa terjadi.

Perubahan-perubahan tersebut kemudian

perlu ditelaah ulang untuk selanjutnya dilakukan

perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya

pemantauan dan telaah ulang perlu dilakukan

untuk menjamin terlaksananya seluruh proses

manajemen risiko dengan optimal.

82 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

1. Umum

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang

dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan

tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon,

dan/atau pensiun. Remunerasi diberikan

kepada Pejabat Pengelola, Dewas, dan

Pegawai BLU berdasarkan tingkat tanggung

jawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperlukan. Remunerasi dapat juga diberikan

kepada Sekretaris Dewas. Penentuan besaran

gaji Pemimpin BLU ditetapkan dengan

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai

berikut :

a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas

ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola

BLU serta tingkat pelayanan;

b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan

industri pelayanan sejenis;

c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan

kemampuan pendapatan BLU yang

bersangkutan;

Kinerja operasional BLU yang ditetapkan oleh

menteri/pimpinan lembaga sekurang-kurangnya

mempertimbangkan indikator keuangan,

pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka pemberian remunerasi tersebut,

maka BLU harus memperhatikan komponen

sistem remunerasi sebagai berikut:

a. Pay for position

Penghargaan pelaksanaan pekerjaan (pay for

position) untuk mendorong dan menghargai

berlangsungnya kewajiban pelaksanaan proses

bekerja. Komponen ini dikaitkan dengan harga

jabatan.

Untuk PNS, struktur remunerasinya terdiri dari

gaji pokok dan tunjangan-tunjangan struktural/

fungsional yang dibayarkan dari RM ditambah

tunjangan yang dibayarkan dari pendapatan

BLU (PNBP). Sementara untuk non PNS

profesional struktur remunerasinya merupakan

penyetaraan sebagai PNS ditambah tunjangan

yang semuanya dibayarkan dari pendapatan

BLU (PNBP). Besaran remunerasi bersifat tetap

dan dibayarkan rutin setiap bulan.

b. Pay for performance

Penghargaan kinerja (pay for performance)

bertujuan untuk mendorong motivasi

perwujudan kinerja. Komponen remunerasi

ini dikaitkan dengan pencapaian target kinerja

sebagaimana yang telah dikontrakkinerjakan.

Komponen ini diberikan sebagai penghargaan

atas capaian kinerja individu yang dikaitkan

dengan kinerja unit kerja/organisasi. Komponen

ini berupa insentif dan/atau bonus. Besarannya

tergantung pada tingkat capaian target dan

dibayarkan secara periodik sesuai kebijakan

unit kerja/organisasi.

c. Pay for people

Program perlindungan keamanan, fasilitas

untuk mendukung kenyamanan dan

Bagaimana Menerapkan

Remunerasi BLU?

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

83 | MANUAL BLU

kesejahteraan yang ditetapkan dengan kriteria

yang bersifat individual (pay for people) atau

disebut dengan program benefit.Komponen

remunerasi ini terkait dengan kondisi

perorangan/individu, yang dapat berupa premi

asuransi, pesangon, pensiun.

Contoh :

Pemberian remunerasi dalam bentuk fasilitas

dalam rangka mendorong motivasi dan

penghargaan kepada pegawai BLU atas kinerja

yang telah dicapai (misalnya fasilitas kendaraan

dinas atau kepesertaan dalam sebuah

asuransi).

Hal utama yang perlu pula diperhatikan

dalam rangka pemberian remunerasi adalah

pelaksanaan proses analisis jabatan yang

terdapat pada BLU. Proses ini dimulai dari

aktivitas analisis jabatan, menyusun uraian

jabatan, dan melaksanakan evaluasi jabatan.

Rangkaian proses analisis jabatan dilakukan

dalam rangka mengidentifikasi :

a. Tingkat risiko jabatan yang disandang

(misalnya risiko terkait dengan masalah

penggunaan dana/uang, risiko

penyalahgunaan wewenang);

b. Tingkat kompleksitas jabatan;

c. Peringkat jabatan;

Analisis jabatan dilaksanakan dengan cara

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kompetensi jabatan (misalnya jenjang

pendidikan minimal pascasarjana untuk

Direktur Utama);

b. Tingkat urgensi tugas sebuah jabatan

dalam sebuah proses bisnis (misalnya

seorang Kepala Bagian Keuangan yang

memiliki kewenangan melakukan otorisasi

pengeluaran unit kerja).

Hal-hal tersebut diatas perlu mendapatkan

perhatian dalam menerapkan sistem

remunerasi pada pegawai BLU

2. Teknis Penerapan Sistem Remunerasi

Perhitungan besaran gaji Pejabat Keuangan

dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar

90% dari gaji Pemimpin BLU. Sedangkan

perhitungan honorarium Dewas ditetapkan

sebagai berikut :

a. Honorarium Ketua Dewas sebesar 40%

dari gaji Pemimpin BLU.

b. Honorarium anggota Dewas sebesar 36%

dari gaji Pemimpin BLU.

c. Honorarium Sekretaris Dewas sebesar

15% dari gaji Pemimpin BLU

Bagi Pejabat Pengelola, Dewas, dan Sekretaris

Dewas yang diberhentikan sementara dari

jabatannya memperoleh penghasilan sebesar

50% dari gaji/honorarium bulan terakhir yang

berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai

dengan ditetapkannya keputusan definitif

tentang jabatan yang bersangkutan.

Di samping pemberian gaji/honorarium, Pejabat

Pengelola, Dewas, Sekretaris Dewas, dan

Pegawai BLU dapat memperoleh tunjangan

tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon,

dan/atau pensiun dengan memperhatikan

kemampuan pendapatan BLU yang

bersangkutan. Apabila Pejabat Pengelola,

Dewas, dan Sekretaris Dewas telah berakhir

Menerapkan Remunerasi BLU

84 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

masa jabatannya, dapat diberikan pesangon

berupa santunan purna jabatan dengan

pengikutsertaan dalam program asuransi

atau tabungan pensiun yang beban premi/

iuran tahunannya ditanggung oleh BLU yang

besarannya ditetapkan paling banyak sebesar

25% dari gaji/honorarium dalam satu tahun.

Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola,

Dewas, Sekretaris Dewas, dan Pegawai BLU

pada masing-masing BLU ditetapkan oleh

Menteri Keuangan berdasarkan usulan menteri/

pimpinan Lembaga.

3. Penyusunan Usulan Remunerasi

Proses penyusunan usulan remunerasi dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4.17 Tahapan Penyusunan Usulan Remunerasi

Dokumen sumber yang diperlukan dalam

rangka penyusunan proposal remunerasi:

a. Tugas Dan Fungsi BLU

b. Struktur Organisasi BLU

c. Diskripsi Pekerjaan/Job Desk

d. Kompetensi Jabatan/Job Competency

e. Data Pembanding/Benchmarking

f. Data Keuangan

g. Data Kinerja

Menerapkan Remunerasi BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

85 | MANUAL BLU

Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang :

Menjelaskan latar belakang, urgensi dan pertimbangan usulan pengusulan remunerasi

2. Maksud dan Tujuan :

Maksud dan tujuan sistem remunerasi dengan sistem kinerja BLU berdasarkan visi dan

misi organisasi.

3. Landasan hukum

Ketentuan dan peraturan yang menjadi landasan hukum penetapan sistem remunerasi

baru ini adalah segala ketentuan dan peraturan terbaru dan atau yang masih berlaku

Bab II. Data Umum BLU

1. Visi, misi, tujuan, dan budaya kerja organisasi

2. Tugas dan fungsi organisasi

3. Struktur organisasi

4. Komposisi pegawai

(PNS, non PNS Profesional, dan rencana pengembangan pegawai)

5. Data Kinerja

a. Data Keuangan (3 tahun sebelum, tahun berjalan, dan 3 tahun kedepan)

- Rupiah Murni

Pagu, Realisasi Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja

Modal)

- PNBP

Target, Realisasi Belanja (Belanja Barang dan Belanja Modal)

b. Data Keuangan

- Belanja Pegawai terdiri dari Rupiah Murni (akun 51 dan 52) dan PNBP

- proyeksi keuangan

c. Kinerja Operasional

Bab III. Sistem Remunerasi

1. Kebijakan eksisting remunerasi

2. Rencana kebijakan remunerasi

3. Identifikasi komponen remunerasi

Proposal

Usulan Remunerasi

86 | MANUAL BLU

Men

gelo

la K

euan

gan

BLU

Mem

bent

uk S

atke

r BLU

Proposal

Usulan Remunerasi

4. Perhitungan remunerasi

a. komponen pay for position

b. komponen pay for performance

c. komponen pay for people

5. Penyusunan skala/struktur jabatan (struktural dan fungsional)

6. Penyusunan skala besaran remunerasi

a. Besaran remunerasi mencerminkan nilai jabatan dan/atau

b. benchmarking dari jabatan yang selevel pada industri yang sejenis

yang memiliki skala/kompleksitas mendekati sama

7. Perhitungan kebutuhan remunerasi

Menyajikan perhitungan kebutuhan remunerasi untuk 1 bulan dan 1 tahun termasuk gaji ke

13 dan sumber pembiayaan remunerasi (RM dan PNBP)

Bab IV : Analisis Remunerasi

Analisis di dasarkan pada empat faktor :

- Proporsionalitas,yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU

serta tingkat pelayanan;

- Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;

- Kepatutan, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;

- Kinerja operasional BLU, ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Dewan Kawasan

Bab V : Penutup

MANUAL BLU | 87

Aku

ntab

ilitas

BLU

AKUNTABILITASBLU

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban BLU?

Bagaimana pengawasan dan pemeriksaan BLU? 5

88 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

Bagaimana Bentuk

Pertanggungjawaban BLU?

BLU menyusun dan menyajikan laporan

keuangan dan laporan kinerja sebagai

bentuk pertanggungjawaban dan transparansi

dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan

pelayanannya.

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi

dari transaksi keuangan suatu entitas pada

suatu periode akuntansi tertentu yang dapat

digunakan untuk menggambarkan kinerja BLU.

Laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai posisi keuangan, operasional

keuangan, dan arus kas BLU yang bermanfaat

bagi pengguna laporan keuangan dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan

ekonomi. Pemimpin BLU bertanggung jawab

atas penyusunan dan penyajian laporan

keuangan BLU. Laporan Keuangan dilengkapi

dengan surat pernyataan tanggung jawab

pemimpin BLU yang berisikan pernyataan

bahwa pengelolaan anggaran telah

dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian

intern yang memadai, akuntansi keuangan

telah diselenggarakan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan, dan kebenaran isi

laporan keuangan merupakan tanggung jawab

pemimpin BLU.

a. Prosedur Akuntansi

Untuk menyajikan laporan keuangan, BLU perlu

melakukan langkah-langkah sesuai prosedur

akuntansi yang dimulai dengan pencatatan,

penggolongan, pengikhtisaran hingga

pelaporan, yang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1) Pencatatan

Penyusunan laporan keuangan didasari

atas transaksi keuangan yang dapat

mengakibatkan perubahan pada aset,

utang, modal, pendapatan, dan biaya,

sebagai contoh penerimaan bunga

pinjaman, pembelian inventaris kantor, dan

sebagainya.

Dasar pencatatan transaksi keuangan

adalah bukti transaksi, contohnya kuitansi

pembelian inventaris, dan rekening koran

pembayaran bunga pinjaman.

Bukti transaksi tersebut dijurnal secara

historis dengan menyebutkan akun yang

didebet dan dikredit disertai dengan jumlah

masing-masing.

2) Penggolongan

Penggolongan merupakan proses

memindahkan data (posting) dari jurnal

ke Buku Besar secara periodik, sebagai

contoh memindahkan catatan penerimaan

bunga pinjaman ke Buku Besar

penerimaan bunga pinjaman.

MANUAL BLU | 89

Aku

ntab

ilitas

BLU

3) Pengikhtisaran

Pengikhtisaran Buku Besar dilakukan pada

akhir periode akuntansi yang mencakup

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pembuatan Neraca Percobaan (Neraca

Saldo)

Merupakan ringkasan dari akun-akun

buku besar. Pembuatan Neraca Saldo

ini untuk membuktikan bahwa jumlah

debet dan kredit pada buku besar telah

sama.

b) Pembuatan Jurnal Penyesuaian untuk

mengoreksi perkiraan-perkiraan tertentu

sehingga mencerminkan keadaan aset,

kewajiban, biaya, pendapatan dan

modal yang sebenarnya. Contoh jurnal

penyesuaian adalah jurnal penyusutan,

biaya inventaris kantor.

4) Pelaporan

Pelaporan merupakan proses menyusun

laporan keuangan berupa Laporan

Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Gambar 5.1. Prosedur Akuntansi

Bentuk Pertanggungjawaban BLU

90 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

b. Standar Akuntansi

Suatu pedoman agar laporan keuangan dapat

dibandingkan baik dengan laporan keuangan

periode sebelumnya maupun dengan

laporan keuangan satker BLU yang lain. BLU

menerapkan dua standar akuntansi SAK dan

SAP

1) Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi adalah prinsip akuntansi

dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan suatu entitas.

Satker BLU merupakan instansi

pemerintah yang menerapkan paradigma

mewiraswastakan pemerintah (enterprising

the government), sehingga dikelola

ala bisnis (business like). Sebagai

konsekuensinya, akuntansi dan pelaporan

keuangan satker BLU juga dilakukan

layaknya entitas bisnis dengan menerapkan

SAK yang diterbitkan oleh asosiasi profesi

akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan

Indonesia/IAI). SAK yang diterbitkan oleh

IAI tersebut berupa Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK). Satker BLU

menerapkan SAK yang telah ada tersebut

disesuaikan dengan jenis industrinya

masing-masing.

Apabila SAK yang sudah ada dianggap

tidak sesuai atau tidak cocok untuk

diterapkan pada suatu BLU, maka BLU

tersebut dapat mengembangkan sendiri

standar akuntansi yang spesifik sesuai

dengan jenis industrinya, dengan mengacu

pada pedoman akuntansi BLU yang

berlaku. Standar akuntansi yang telah

dikembangkan tersebut harus ditetapkan

oleh menteri/pimpinan lembaga setelah

mendapatkan persetujuan dari Menteri

Keuangan.

Laporan keuangan berdasarkan SAK terdiri

dari Laporan Operasional, Neraca, Laporan

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

2) Standar Akuntansi Pemerintahan

Sebagai satker yang masih merupakan

satker pemerintah, satker BLU merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari

K/L induknya. Oleh karena itu, laporan

keuangan BLU harus dikonsolidasikan

dengan laporan keuangan K/L. Laporan

keuangan untuk tujuan konsolidasi tersebut

disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan berdasarkan SAP yaitu

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Sistem Akuntansi BLU

Sistem akuntansi BLU adalah serangkaian

prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari proses

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran

dan pelaporan keuangan BLU yang mencakup

semua pendapatan dan belanja BLU, baik

yang bersumber dari pendapatan usaha dari

jasa layanan, hibah, pendapatan RM dan

pendapatan usaha lainnya.


MANUAL BLU | 91

Aku

ntab

ilitas

BLU

BLU setidak-tidaknya mengembangkan 3

sistem akuntansi yang merupakan subsistem

dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem

akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset

tetap, dan sistem akuntansi biaya.

1) Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan adalah

sistem akuntansi yang menghasilkan

laporan keuangan pokok untuk tujuan

umum (general purpose). Tujuan laporan

keuangan adalah:

a) Akuntabilitas, yaitu

mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada BLU dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan

secara periodik.

b) Manajemen, yaitu membantu para

pengguna untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan suatu BLU

dalam periode pelaporan sehingga

memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan, dan pengendalian atas

seluruh penerimaan, pengeluaran,

aset, kewajiban, dan ekuitas BLU untuk

kepentingan stakeholders.

c) Transparansi, yaitu memberikan

informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggungjawaban BLU

dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya

dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan

Sistem akuntansi keuangan mencakup

antara lain:

a) Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi,

peraturan, dan prosedur yang

digunakan BLU dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan.

b) Subsistem akuntansi

Subsistem akuntansi merupakan

bagian dari sistem akuntansi.

Contohnya subsistem penerimaan kas,

subsistem pengeluaran kas.

c) Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi adalah prosedur

yang digunakan untuk menganalisis,

mencatat, mengklasifikasi dan

mengikhtisarkan informasi untuk

disajikan di laporan keuangan.

d) Bagan Akun Standar

BAS merupakan daftar perkiraan Buku

Besar yang ditetapkan dan disusun

secara sistematis oleh pemimpin BLU

untuk memudahkan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan anggaran

serta akuntansi dan pelaporan

keuangan. Untuk tujuan konsolidasi

laporan keuangan BLU dengan

laporan keuangan K/L, digunakan BAS

yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.


92 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

Sistem Akuntansi Keuangan BLU wajib

dikembangkan oleh BLU paling lama

2 tahun setelah ditetapkan sebagai

sebagai satker BLU.

2) Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan

laporan tentang aset tetap untuk keperluan

manajemen aset. Sistem ini menyajikan

informasi tentang jenis, kuantitas, nilai,

mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU

ataupun bukan milik BLU tetapi berada

dalam pengelolaan BLU.

Pengembangan Sistem Akuntansi Aset

Tetap diserahkan sepenuhnya kepada

BLU yang bersangkutan. Namun demikian,

BLU dapat menggunakan sistem yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan

seperti Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN).

3) Sistem Akuntansi Biaya

BLU mengembangkan Sistem Akuntansi

Biaya yang menghasilkan informasi tentang

harga pokok produksi, biaya satuan

(unit cost) per unit layanan, dan analisis

varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna

dalam perencanaan dan pengendalian,

pengambilan keputusan, dan perhitungan

tarif layanan.

d. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan, setiap

komponen harus diidentifikasi secara jelas dan

menyajikan informasi antara lain mencakup:

1) nama BLU atau identitas lain.

2) cakupan laporan keuangan, apakah

mencakup hanya satu unit usaha atau

beberapa unit usaha.

3) tanggal atau periode pelaporan.

4) mata uang pelaporan dalam Rupiah.

5) satuan angka yang digunakan dalam

penyajian laporan keuangan.

e. Konsolidasi Laporan Keuangan BLU ke

dalam Laporan Keuangan K/L

Laporan keuangan BLU yang dikonsolidasikan

adalah laporan keuangan berdasarkan

SAP. Komponen laporan keuangan yang

dikonsolidasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran

dan Neraca.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan

informasi mengenai realisasi anggaran BLU.

Informasi yang wajib disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran adalah transaksi

keuangan BLU yang bersumber dari

pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah,

pendapatan RM, dan pendapatan usaha

lainnya. Dalam mengkonsolidasikan laporan

realisasi anggaran ke laporan K/L, satker BLU

mengesahkan pendapatan dan belanjanya ke

KPPN dengan mekanisme SP3B/SP2B.

Pos-pos neraca juga dikonsolidasikan ke

neraca K/L. Untuk tujuan ini perlu dilakukan

reklasifikasi pos-pos neraca agar sesuai

dengan SAP dengan menggunakan BAS yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLU

belum dapat menghasilkan laporan keuangan


MANUAL BLU | 93

Aku

ntab

ilitas

BLU

untuk tujuan konsolidasi dengan laporan

keuangan K/L, BLU perlu melakukan konversi

laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke

dalam laporan keuangan berdasarkan SAP.

Proses konversi laporan keuangan dari SAK

ke SAP mencakup pengertian, klasifikasi,

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/

operasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengertian

Pada umumnya, pengertian akun-akun

menurut SAK tidak jauh berbeda dengan

SAP. Apabila ada pengertian yang berbeda,

maka untuk tujuan konsolidasi pengertian

akun menurut SAP, yaitu berdasarkan

Peraturan Pemerintah mengenai SAP.

2) Klasifikasi

Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan, dan biaya perlu disesuaikan

dengan klasifikasi aset sesuai dengan BAS

yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri

Keuangan. Penyesuaian tersebut dilakukan

dengan cara mapping laporan SAK ke

laporan SAP.

Gambar 5. 2. Mapping Laporan SAK ke Laporan SAP

3) Pengakuan dan pengukuran

SAK menggunakan basis akrual dalam

pengakuan aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan, dan biaya. Pendapatan

diakui pada saat diterima atau hak untuk

menagih timbul sehubungan dengan

adanya barang/jasa yang diserahkan

kepada masyarakat. Biaya diakui jika

penurunan manfaat ekonomi masa depan

yang berkaitan dengan penurunan aset

atau peningkatan kewajiban telah terjadi

dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti

pengakuan biaya terjadi bersamaan

dengan pengakuan kenaikan kewajiban

atau penurunan aset, misalnya akrual hak

karyawan atau penyusutan aset tetap.

SAP menggunakan basis akrual dalam

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas

serta basis kas dalam pengakuan

pendapatan dan belanja. Pendapatan

diakui pada saat kas diterima pada


94 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

rekening Kas Umum Negara. Belanja

diakui pada saat terjadinya pengeluaran

dari rekening Kas Umum Negara dan

dipertanggungjawabkan. Pendapatan

(tidak termasuk pendapatan yang ditransfer

dari APBN) dan belanja BLU diakui

jika pendapatan dan belanja tersebut

dilaporkan dengan mekanisme SP3B BLU

dan SP2B BLU atas pendapatan dan

belanja tersebut. Belanja yang didanai

4) Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan

berpedoman pada ketentuan mengenai

SAP.

f. Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Sebelum laporan keuangan disampaikan

kepada pihak-pihak yang berwenang maka

harus dilaksanakan proses rekonsiliasi internal

dan rekonsiliasi ekternal.

1) Rekonsiliasi Internal

a) Rekonsiliasi antara Buku Bank dengan


dari pendapatan BLU diakui sebagai

belanja oleh Bendahara Umum Negara jika

belanja tersebut telah dilaporkan dengan

mekanisme SP3B BLU dan SP2B BLU.

Untuk kepentingan konsolidasi dengan

laporan keuangan K/L, perlu dilakukan

penyesuaian atas akun pendapatan dan

belanja yang berbasis akrual menjadi akun

pendapatan dan belanja berbasis kas.

Rekening Koran;

b) Rekonsiliasi antara Laporan Barang

(SIMAK-BMN) dengan Laporan

Keuangan berdasarkan SAP (SAKPA);

c) Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan

SAP dengan Laporan Keuangan SAK.

2) Rekonsiliasi eksternal

a) Rekonsiliasi dengan KPPN dilakukan

setiap bulan yaitu :

(1) Rekonsiliasi rekening Koran BLU

dengan Saldo Kas BLU pada SAU

KPPN

Pendapatan Berbasis Kas =(Pendapatan BLU + pendapatan diterima

di muka) – pendapatan yang masih harus

diterima

Belanja Berbasis Kas =Biaya BLU – Biaya yang dibayar tidak tunai

termasuk Penyusutan + utang biaya yang

dibayar + biaya dibayar di muka.

Formula penyesuaian pendapatan dan belanja berbasis akrual menjadi berbasis kas :

MANUAL BLU | 95

Aku

ntab

ilitas

BLU

(2) Rekonsiliasi data SAI dengan SAU

yaitu:

• Rekonsiliasi Laporan Realisasi

Anggaran yaitu rekonsiliasi data

estimasi pendapatan, pagu

belanja, realisasi pendapatan,

realisasi belanja, realisasi

pengembalian pendapatan,

realisasi pengembalian belanja

• Rekonsiliasi Neraca yaitu

rekonsiliasi data kas di bendahara

pengeluaran; Kas pada Badan

Layanan Umum dan investasi

jangka pendek BLU.

b) Rekonsiliasi Laporan Barang dengan

KPKNL berdasarkan Perdirjen

Kekayaan Negara tentang Rekonsiliasi

Barang Milik Negara

g. Penyampaian Laporan Keuangan BLU

1) Laporan keuangan BLU berdasarkan SAK

Disampaikan secara berjenjang kepada

eselon I kementerian teknis serta kepada

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktur PPK BLU

setiap triwulan, semester, dan tahunan.

Penyampaian laporan keuangan

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) laporan triwulanan paling lambat tanggal 15

setelah triwulan berakhir, terdiri dari laporan

operasional, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan, disertai laporan

kinerja.

b) laporan semesteran paling lambat tanggal

10 setelah semester berakhir, terdiri dari

laporan operasional, neraca, laporan arus

kas, dan catatan atas laporan keuangan,

disertai laporan kinerja.

c) laporan tahunan (unaudited) paling lambat

tanggal 20 setelah tahun berakhir, terdiri

dari laporan realisasi anggaran/laporan

operasional, neraca, laporan arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan, disertai

laporan kinerja.

d) laporan keuangan tahunan (audited)

disampaikan kepada Dit PPK BLU paling

lambat tanggal 30 April setelah tahun

berakhir harus diaudit oleh auditor ekstern,

yaitu oleh BPK atau Kantor Akuntan Publik

(KAP).

Dalam hal tanggal penyampaian

Laporan Keuangan jatuh pada hari libur,

penyampaian Laporan Keuangan paling

lambat dilaksanakan pada hari kerja

berikutnya.

2) Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAP

Penyusunan, penyampaian dan

kelengkapan Laporan Keuangan BLU

untuk konsolidasian dilaksanakan secara

berjenjang berdasarkan peraturan yang

berlaku.

Laporan Keuangan tahunan (unaudited)

disampaikan kepada Dit. PPK BLU dan

UAPPA-Es1 terdiri dari Laporan keuangan

berdasarkan SAK dan Laporan Keuangan

berdasarkan SAP, sedangkan Laporan

Keuangan tahunan (audited) disampaikan

kepada Dit. PPK BLU paling lambat tanggal


96 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

30 April setelah tahun berakhir harus

diaudit oleh auditor ekstern, yaitu oleh BPK

atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Laporan Kinerja

a. Pengelolaan Kinerja BLU sesuai dengan

Balanced Scorecard (BSC)

BSC adalah suatu alat manajemen

strategis yang secara komprehensif

menjelaskan tentang sasaran strategis

dan kinerja suatu institusi dari beberapa

perspektif stakeholder, customer, internal

process dan learning and growth.

Proses penyusunan BSC pada satker BLU

adalah sebagai berikut:

1) Menentukan Perspektif Peta Strategi

Dalam menentukan peta strategi, satker

BLU

a) Menentukan pemangku kepentingan

(stakeholders) dan ekspektasinya atas

layanan yang dilakukan oleh BLU

b) Menentukan perspektif pelanggan

(customers)

c) Menentukan perspektif bisnis proses

internal

d) Menentukan perspektif pembelajaran

dan pertumbuhan

2) Menentukan Sasaran Strategis

a) Menentukan kata kunci dari Visi dan

Misi unit organisasi

Balanced Scorecard

MANUAL BLU | 97

Aku

ntab

ilitas

BLU

Gambar 5.3 Peta Strategi PTN BLU

b) Menerjemahkan kata kunci ke dalam

Sasaran Strategis

Berdasarkan kata kunci yang terdapat

pada Visi dan Misi, satker BLU

menentukan kondisi ideal yang dan

realistis yang ingin dicapai. Sasaran

strategis ini merupakan sasaran yang

bersifat penting dan memperoleh

prioritas tinggi dan jajaran manajemen.

c) Mengelompokkan Sasaran Strategis

1) Sasaran Strategis pada perspektif

stakeholders

2) Sasaran strategis pada perspektif

pelanggan (customers)


Bisnis Proses Internal


Pembelajaran dan Pertumbuhan

d) Menggambarkan ke dalam peta strategi

3) Menyusun Indikator Kinerja Utama

Dalam menyusun IKU menganut prinsip

sebagai berikut:

a) Specific yaitu indikator kinerja harus

mampu menyatakan sesuatu yang

khas/unik dalam menilai kinerja suatu

unit kerja;

b) Measurable yaitu indikator kinerja harus

dapat diukur dengan jelas, memiliki

satuan pengukuran, dan jelas pula cara

98 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

pengukurannya;

c) Agreeable yaitu indikator kinerja harus

disepakati antara bawahan dan atasan;

d) Realisitic yaitu indikator kinerja harus

dapat dicapai, namun menantang;

e) Time-bouded yaitu indikator

kinerja harus memiliki batas waktu

penyampaian;

f) Continuously improved yaitu indikator

kinerja dapat menyesuaikan dengan

perkembangan strategi organisasi.

Sementara itu, unsur-unsur yang harus

dipertimbangkan dalam menyusun indikator

kinerja antara lain:

(a) Biaya pelayanan (cost of service)

(b) Penggunaan (utilization)

(c) Kualitas dan standar pelayanan (quality

and standards)

(d) Cakupan pelayanan (coverage)

(e) Kepuasan (satisfaction)

b. Penilaian Kinerja Keuangan BLU

Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

melakukan penilaian kinerja BLU. Penilaian

kinerja BLU meliputi penilaian kinerja keuangan

dan kinerja layanan. Penilaian kinerja keuangan

meliputi aspek keuangan, dan aspek

kepatuhan pengelolaan keuangan BLU.

c. Penilaian Kinerja Layanan

Penilaian kinerja layanan sangat tergantung

dari jenis layanan dari Satker BLU tersebut

sesuai dengan tujuan pelayanannya. Penilaian

kinerja layanan selanjutnya digabungkan

dengan penilaian kinerja keuangan sehingga

menghasilkan penilaian kinerja BLU secara

keseluruhan. Penilaian kinerja layanan BLU

akan terdiri dari beberapa aspek yang antara

lain meliputi penilaian terhadap produktivitas,

efisiensi, mutu layanan, pengembangan

organisasi dan pengelolaan SDM, dan aspek

lain yang sesuai dengan karakteristik BLU

bidang pendidikan.

Penilaian kinerja layanan sangat tergantung

dari jenis layanan dari Satker BLU tersebut

sesuai dengan tujuan pelayanannya.

“ “

MANUAL BLU | 99

Aku

ntab

ilitas

BLU

No. Indikator Rumus/Unsur Penilaian

A. Aspek Keuangan

1. Rasio Keuangan

1.1. Rasio Kas (cash ratio) Kas dan Setara KasX 100%

Kewajiban Jangka Pendek

1.2. Rasio Lancar (current ratio) Aset LancarX 100%

Kewajiban Jangka Pendek

1.3. Periode Panagihan Piutang

(collection period) Piutang Usaha x 360X 1 hari

Pendapatan Operasional

1.4. Perputaran Aset Tetap (fixed

asset turnover)Pendapatan Operasional

X 100%Aset Tetap

1.5. Imbalan atas Aktiva Tetap

(return on asset)Surplus atau Defisit sebelum Pos

Keuntungan atau KerugianX 100%

Total Aset Tetap

1.6. Imbalan Ekuitas (return on

equity)Surplus atau Defisit sebelum Pos

Keuntungan atau KerugianX 100%

Total Ekuitas

2. Rasio Biaya Operasional

Pendapatan Operasional

(BOPO)

Pendapatan BLUX 100%

Biaya Operasional

B. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

1. Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Definitif

Jadwal Penyusunan dan Kelengkapan

2. Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK

Laporan Triwulan I, Semester I, Triwulan III, Tahunan, dan

Audit Laporan Keuangan serta Opini Audit atas Laporan

Keuangan

3. Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU

(SP3B BLU)

Penyampaian SP3B BLU minimal sekali dalam Satu

Triwulan dan kesesuaian jumlah saldo awal kas dengan

saldo akhir kas triwulan sebelumnya

4. Tarif Layanan Peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam

memungut tarif atas layanan yang diberikan

5. Sistem Akuntansi Memiliki Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi

Biaya, dan Sistem Akuntansi Aset

6. Persetujuan Rekening Rekening sudah mendapatkan persetujuan Bendahara

Umum Negara baik Rekening Pengelolaan Kas BLU,

Rekening Operasional BLU, dan Rekening Dana Kelolaan

7. Standard Operating Procedure

(SOP)

Memiliki SOP Pengeloaan Kas, SOP Pengelolaan Piutang,

SOP Pengelolaan Utang, SOP Pengadaan Barang dan/

atau Jasa, dan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

100 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

Contoh Penilaian Kinerja Layanan untuk BLU

Bidang Pendidikan

1. Tata kelola perguruan

tinggi yang baik

a. Efektivitas perencanaan perguruan tinggi berdasarkan audit/reviu

Kementerian/Lembaga/Dewas

b. Program studi memenuhi standar mutu pendidikan akademik

2. Peringkat

internasional/

regional/nasional

a. Perolehan peringkat internasional/regional/nasional yang baik dari lembaga

pemeringkat yang kredibel.

b. Hasil akreditasi terbaru atas institusi perguruan tinggi dari BAN-PT.

3. Kualitas mahasiswa

dan lulusan.

a. Ketepatan waktu penyelesaian studi sesuai batas masa studi yang

diharapkan.

b. Indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang baik.

c. Perbaikan aksesibilitas layanan perguruan tinggi kepada mahasiswa

miskin/kurang mampu dan berkebutuhan khusus yang memperhatikan

kesetaraan gender.

d. Peningkatan mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik dan/

atau dalam minat dan bakat.

e. Peningkatan jumlah lulusan yang masuk ke dunia kerja dan/atau

melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

f. Keberlanjutan penyerapan lulusan oleh pemanfaat lulusan.

4. Sumber daya

manusia

a. Efektivitas sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan.

b. Ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang proporsional.

c. Peningkatan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti

pendidikan/sertifikasi keahlian lanjutan dalam rangka pengembangan SDM.

5. Penelitian,

pengabdian kepada

masyarakat, dan

kerjasama

a. Peningkatan jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

b. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada institusi yang terakreditasi oleh

dosen dan mahasiswa.

c. Peningkatan jumlah hibah bersaing dan/atau kontrak kerjasama penelitian

yang diterima oleh perguruan tinggi.

6. Sarana dan Prasarana a. Ketersediaan gedung dan/atau alat pengajaran yang berkualitas dan

proporsional.

b. Ketersediaan layanan ICT yang berkualitas.

c. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas materi perpustakaan.

7. Kepuasan a. Kepuasan mahasiswa atas layanan pendidikan dan fasilitas lainnya yang

diberikan oleh perguruan tinggi.

b. Kepuasan pemanfaat lulusan atas kualitas lulusan perguruan tinggi.

MANUAL BLU | 101

Aku

ntab

ilitas

BLU

Bagaimana Pengawasan dan Pemeriksaan BLU?

1. Reviu Laporan Keuangan BLU

Reviu dilakukan oleh SPI. Tujuan reviu adalah

untuk memberikan keyakinan terbatas

atas akurasi, keandalan, dan keabsahan

informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan sebelum disampaikan kepada


Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar

untuk menyatakan pendapat seperti dalam

audit, karena dalam reviu tidak mencakup

suatu pemahaman atas pengendalian intern,

penetapan resiko pengendalian, pengujian

catatan akuntansi dan pengujian atas respon

terhadap permintaan keterangan dengan cara

pemerolehan bahan bukti yang menguatkan

melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi

dan prosedur tertentu lainnya yang biasa

dilakukan dalam suatu audit.

Reviu hanya mengumpulkan keterangan yang

dapat menjadi bahan untuk penyusunan

Statement of Responsibility (Pernyataan

Tanggung Jawab) oleh Pemimpin BLU. Reviu

dapat mengarahkan perhatian SPI kepada

hal-hal penting yang mempengaruhi laporan

keuangan, namun tidak memberikan keyakinan

bahwa SPI akan mengetahui semua hal

penting yang akan terungkap melalui suatu

audit.

Dalam melakukan reviu atas laporan keuangan,

SPI harus memahami secara garis besar

sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur

akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis

akuntansi yang digunakan untuk menyajikan

laporan keuangan.

a. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu hanya terbatas pada

penelaahan laporan keuangan dan catatan

akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka

menguji kesesuaian antara angka-angka

yang disajikan dalam laporan keuangan

terhadap catatan, buku, laporan yang

digunakan dalam sistem akuntansi di

lingkungan BLU yang bersangkutan.

b. Sasaran Reviu

Sasaran reviu adalah untuk memperoleh

keyakinan terbatas bahwa laporan

keuangan entitas pelaporan telah disusun

dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi yang digunakan.

c. Jadwal Pelaksanaan Reviu

Jadwal pelaksanaan reviu dilakukan secara

paralel dengan pelaksanaan anggaran dan

penyusunan laporan keuangan BLU. SPI

membuat Pernyataan Telah Direviu atas

laporan keuangan BLU dan dilampirkan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan yang disampaikan ke

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri

Keuangan. Dalam hal satker BLU belum

memiliki SPI reviu dilakukan oleh Itjen K/L

yang bersangkutan. Pernyataan Telah

Direviu diterbitkan setidak-tidaknya sekali

dalam setahun terhadap laporan keuangan

tahunan BLU.

102 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

d. Persiapan Reviu

Sebelum pelaksanaan reviu, aparat

pengawasan intern perlu melakukan

persiapan-persiapan agar reviu dapat

dilaksanakan secara efektif dan terpadu.

Adapun persiapan yang dilakukan dalam

rangka pelaksanaan reviu adalah sebagai

berikut:

1) Pengumpulan informasi keuangan

SPI mengumpulkan informasi keuangan

seperti laporan bulanan, triwulanan,

semesteran, dan tahunan serta

kebijakan akuntansi dan keuangan

yang telah ditetapkan. Informasi ini

diperlukan untuk memperoleh informasi

awal tentang laporan keuangan entitas

yang bersangkutan serta ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam

akuntansi dan pelaporan keuangan.

2) Persiapan penugasan

Sebelum dilakukan penugasan reviu

perlu persiapan yang memadai antara

lain penyusunan tim reviu. Tim ini

secara kolektif harus mempunyai

kemampuan teknis yang memadai

di bidang akuntansi dan pelaporan

keuangan pemerintah. Jadwal dan

jangka waktu pelaksanaan reviu

disesuaikan dengan kebutuhan

dan batas waktu penyelesaian dan

penyampaian laporan keuangan.

3) Penyiapan program kerja reviu

Tim yang ditugasi untuk melakukan

reviu perlu menyusun program kerja

reviu yang berisi langkah-langkah

dan teknik reviu yang akan dilakukan

selama proses reviu.

e. Pelaksanaan Reviu

1) Penelusuran angka-angka dalam

laporan keuangan.

SPI menelusuri angka-angka yang

disajikan dalam laporan keuangan

ke buku atau catatan-catatan yang

digunakan untuk meyakini bahwa

angka-angka tersebut benar.

Penelusuran ini dapat dilakukan

dengan:

a) Membandingkan angka pos

laporan keuangan terhadap saldo

buku besar,

b) Membandingkan saldo buku besar

terhadap buku pembantu,

c) Membandingkan angka-angka

pos laporan keuangan terhadap

laporan pendukung, misalnya Aset

Tetap terhadap Laporan Mutasi

Aset Tetap dan Laporan Posisi

Aset Tetap.

2) Permintaan keterangan

Dalam menentukan permintaan

keterangan, SPI dapat

mempertimbangkan:

a) Sifat dan materialitas suatu pos;

b) Kemungkinan salah saji;

c) Pengetahuan yang diperoleh

selama persiapan reviu;

d) Pernyataan tentang kualifikasi para

personel bagian akuntansi entitas

tersebut;

e) Seberapa jauh pos tertentu

dipengaruhi oleh pertimbangan

Pengawasan dan Pemeriksaan BLU

MANUAL BLU | 103

Aku

ntab

ilitas

BLU

manajemen;

f) Ketidakcukupan data keuangan

entitas yang mendasari;

g) Ketidaklengkapan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan.

Permintaan keterangan dapat meliputi:

a) Kesesuaian antara sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan yang

diterapkan oleh entitas tersebut

dengan peraturan yang berlaku.

b) Kebijakan dan metode akuntansi

yang diterapkan oleh entitas yang

bersangkutan.

c) Prosedur pencatatan, pengklasifikasian

dan pengikhtisaran transaksi serta

penghimpunan informasi untuk

diungkapkan dalam laporan keuangan

d) Keputusan yang diambil oleh pimpinan

entitas pelaporan/pejabat keuangan

yang mungkin dapat mempengaruhi

laporan keuangan

e) Informasi dari hasil audit atau reviu

atas laporan keuangan periode

sebelumnya.

f) Personel yang bertanggung jawab

terhadap akuntansi dan pelaporan

keuangan, mengenai:

(1) Apakah pelaksanaan anggaran telah

dilaksanakan sesuai dengan sistem

pengendalian intern yang memadai.

(2) Apakah laporan keuangan telah

disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi.

(3) Apakah terdapat perubahan

kebijakan akuntansi pada entitas

pelaporan tersebut.

(4) Apakah ada masalah yang timbul

dalam implementasi Standar

Akuntansi dan pelaksanaan sistem

akuntansi.

(5) Apakah terdapat peristiwa setelah

tanggal neraca yang berpengaruh

secara material terhadap laporan

keuangan.

Daftar pertanyaan tersebut merupakan

ilustrasi pertanyaan-pertanyaan yang

dapat diajukan dalam rangka memperoleh

keterangan dari personel yang kompeten

dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan entitas. Namun demikian perlu

diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan

tersebut tidak harus diterapkan untuk

setiap reviu dan juga tidak dimaksudkan

untuk mencakup seluruh aspek yang

direviu.

f. Prosedur analitik

Prosedur analitik dilakukan pada akhir

reviu. Prosedur analitik dirancang untuk

mengidentifikasi adanya hubungan antar

pos dan hal-hal yang kelihatannya tidak

biasa. Prosedur analitik dapat dilakukan

dengan:

1) Mempelajari laporan keuangan untuk

menentukan apakah laporan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi.

2) Membandingkan laporan keuangan

dalam beberapa periode yang setara.

3) Membandingkan realisasi terhadap

anggaran.

4) Mempelajari hubungan antara unsur-


104 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

unsur dalam laporan keuangan yang

diharapkan akan sesuai dengan pola

yang dapat diperkirakan atas dasar

pengalaman entitas tersebut.

Dalam menerapkan prosedur ini, SPI

harus mempertimbangkan jenis masalah

yang membutuhkan penyesuaian, seperti

adanya peristiwa luar biasa dan perubahan

kebijakan akuntansi. Jumlah-jumlah yang

disebabkan karena adanya peristiwa luar

biasa atau perubahan kebijakan tersebut

harus dieliminasi dari laporan keuangan

sebelum dilakukan proses reviu.

g. Pelaporan

SPI membuat kertas kerja yang memuat

hal-hal berikut ini:

1) Kertas kerja penelusuran angka-angka

pos laporan keuangan.

2) Daftar pertanyaan reviu dan kertas kerja

permintaan keterangan.

3) Kertas kerja prosedur analitik.

4) Masalah yang tercakup dalam

permintaan keterangan dan prosedur

analitik.

5) Masalah yang dianggap tidak biasa

oleh aparat pengawasan intern

selama melaksanakan reviu, termasuk

penyelesaiannya.

Kertas kerja ini menjadi dasar untuk

pembuatan laporan hasil reviu dan

Pernyataan Telah Direviu oleh SPI. Laporan

hasil reviu memuat masalah yang terjadi

dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan, rekomendasi untuk pelaksanaan

koreksi, dan koreksi yang telah dilakukan

oleh entitas yang direviu. Hasil pelaksanaan

reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah

Direviu, yang menyatakan bahwa:

1) Reviu dilaksanakan sesuai dengan

Standar Akuntansi dan peraturan

terkait.

2) Semua informasi yang dimasukkan

dalam laporan keuangan adalah

penyajian manajemen entitas

pelaporan tersebut.

3) Reviu terutama mencakup penelusuran

angka-angka dalam laporan keuangan,

permintaan keterangan kepada para

pejabat/petugas yang terkait dan

prosedur analitik yang diterapkan

terhadap data keuangan.

4) Lingkup reviu jauh lebih sempit

dibandingkan dengan lingkup audit

yang tujuannya untuk menyatakan

pendapat atas laporan keuangan

secara keseluruhan. Dengan demikian,

reviu tidak bertujuan untuk menyatakan

pendapat seperti dalam audit.

5) SPI tidak menemukan adanya suatu

modifikasi material yang harus

dilakukan atas laporan keuangan

agar laporan tersebut sesuai dengan

Standar Akuntansi.

6) Tanggal penyelesaian permintaan

keterangan dan prosedur analitik

yang dilakukan oleh akuntansi harus

digunakan sebagai tanggal laporannya.

Laporan hasil reviu mencakup hal-hal

sebagai berikut:


MANUAL BLU | 105

Aku

ntab

ilitas

BLU

1) Hasil penilaian mengenai pengendalian

akuntansi dan pengendalian

administratif.

2) Hasil atas penilaian kepatuhan atas

pelaksanaan kebijakan manajemen

pemimpin BLU.

3) Hasil reviu mengenai penggunaan aset.

4) Rekomendari perbaikan kegiatan-

kegiatan satker BLU.

Laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah

Direviu disampaikan kepada Pemimpin BLU

terkait dalam rangka penandatanganan

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of

Responsibility). Laporan Keuangan yang direviu

oleh SPI harus disertai dengan Pernyataan

Telah Direviu yang ditandatangani oleh Ketua

SPI.

Prosedur lain yang dilaksanakan sebelum

atau selama reviu tidak boleh diungkapkan

dalam laporan audit. Apabila SPI tidak dapat

melaksanakan penelusuran angka-angka

pos dalam laporan keuangan, pengajuan

pertanyaan dan prosedur analitik yang

dipandang perlu untuk memperoleh keyakinan

terbatas yang seharusnya ada dalam suatu

reviu, maka reviu dianggap tidak lengkap.

Suatu reviu yang tidak lengkap bukanlah dasar

yang memadai untuk menerbitkan laporan reviu

dan/atau Pernyataan Telah Direviu.

2. Audit Keuangan dan Kinerja

Laporan Pertanggungjawaban BLU diaudit oleh

pemeriksa ekternal (BPK atau KAP). Audit atas

laporan pertanggungjawaban BLU meliputi:

a. Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan audit atas

laporan keuangan. Audit keuangan

menghasilkan laporan hasil audit yang

memuat opini atas laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional

auditor mengenai kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada kriteria:

1) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

2) Kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures)

3) Kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan

4) Efektivitas sistem pengendalian internal

Opini yang dapat diberikan oleh auditor

yaitu:

1) Opini wajar tanpa pengecualian

(unqualified opinion)

2) Opini wajar dengan pengecualian

(qualified opinion)

3) Pernyataan menolak memberikan opini

(disclaimer of opinion), atau

4) Opini tidak wajar (adversed opinion)

Audit keuangan dirancang untuk

memberikan keyakinan memadai atas

pendeteksian salah saji yang material

dalam laporan keuangan. Konsep

keyakinan memadai menunjukkan bahwa

auditor bukan seorang penjamin kebenaran

laporan keuangan. Salah saji dibedakan

menjadi dua yaitu kekeliruan (errors) dan

ketidakberesan (irregularities) . Kekeliruan

adalah salah saji yang tidak disengaja


106 | MANUAL BLU

Aku

ntab

ilitas

BLU

sedangkan ketidakberesan adalah salah

saji yang disengaja.

b. Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan audit atas

pengelolaan keuangan negara yang

terdiri atas audit aspek ekonomi dan

efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Audit kinerja menghasilkan laporan hasil

audit yang memuat temuan, kesimpulan,

dan rekomendasi. Dalam audit kinerja,

tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada

masalah-masalah akuntansi saja namun

juga meliputi evaluasi terhadap struktur

organisasi, pemanfaatan komputer, metode

produksi, pemasaran, dan bidang-bidang

lain sesuai dengan keahlian auditor.

c. Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu merupakan

audit yang tidak termasuk dalam audit

keuangan dan audit kinerja. Audit ini

meliputi antara lain audit atas hal-hal lain di

bidang keuangan negara, audit investigatif

dan pengawasan atas pengendalian intern.

b. Pengawasan oleh Dewas

Pengawasan oleh Dewas meliputi aspek:

1) Pengelolaan keuangan.

2) Layanan.

3) Organisasi dan SDM.

4) Sarana dan prasarana.

5) Kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Kewajiban dan tugas dewas sebagaimana

dijelaskan pada bagian Kelembagaan.


MANUAL BLU | 107

Aku

ntab

ilitas

BLU

108 | MANUAL BLU

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

5. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga.

7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Pusat Investasi Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

10. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Stándar

Pelayanan Minimal.

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU.

14. Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 tentang Pinjaman pada Badan Layanan

Umum.

15. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir.

16. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Badan Layanan Umum.

17. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam

Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

18. Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan

Layanan Umum.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik

Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja sebagaimana telah dirubah terakhir kali

dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.05/2010.

20. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi

bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana

MANUAL BLU | 109

telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007.

21. Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa

pada Badan Layanan Umum.

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang

Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 38/2012 tentang Pedoman

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi

RBA Definitif dan Revisi DIPA BLU.

25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme

Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU.

26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme

Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang

Diterima Sebelum Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Dilingkungan Pemerintah Pusat.

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara

Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/

Lembaga.

29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian

Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

30. Lembaga Administrasi Negara, Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit Lembaga

Administrasi Negara, Jakarta, 2004.

31. LAN dan BPKP, Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah, cetak ke-2, Lembaga Administrasi

Negara Jakarta, 2000.

32. Deputi IV – Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Pedoman

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

Jakarta.

33. Nasution, Mulia P., Kebijakan Kerjasama Operasional dan Utang pada Rumah Sakit Badan

Layanan Umum, paper seminar, Jakarta, 2007.

MANUAL BOOK BLU

PengawasDirektur Jenderal Perbendaharaan

Penanggung JawabDirektur PPK BLU

PenyusunTim Direktorat PPK BLU

Desain dan LayoutDaryono

Muhammad Fithrah

Bayu Candra Setiawan

Sukmawan Wachida

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat

Telepon (021) 3812767, 3449230 ext 5632

Faximile (021) 3812767

manual blu | imasyarakat publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan,...

Documents