manajemen karir jabatan fungsional · fungsional kementerian pendayagunaan aparatur negara dan...
TRANSCRIPT
MANAJEMEN KARIR JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI@2017
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ASN DAN PP NOMOR 11 TAHUN 2017
POKOK BAHASAN
PENGANTAR1
MANAJEMEN ASN DALAM KONTEKS UU ASN dan PP 11 Tahun 2017
2
PENGANTAR1
PENGATURAN MANAJEMEN PNS
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
(PNS)
UU No. 8 Tahun 1974
UU No. 43 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 2014
APARATUR SIPIL NEGARA
(PNS + PPPK)
19 Desember 2013 Ditandatangani DPR
15 Januari 2014 Diundangkan dalamLembaran Negara
TINDAK LANJUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014
JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN
TINGGI JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL
UU No. 5 Tahun 2014
PP No. 21 Tahun 2014
PP No. 70 Tahun 2015
PP No. 11 Tahun 2017
PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
19 Maret 2014 Diundangkandalam LembaranNegara
PERATURAN PELAKSANAAN YANG SUDAH TERBIT
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN
17 September 2015 Diundangkan dalamLembaran Negara
15 Januari 2014 Diundangkandalam LembaranNegara
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
7 April 2017 Diundangkan dalamLembaran Negara
REFORMASI 10 ASPEK MANAJEMEN ASN
Menggunakan ANJAB dan ABK Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun e-formation
PENETAPAN KEBUTUHAN
Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi Perencanaan suksesi dan talent pool Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan (open
recruitment unt JPT) Diklat merupakan hak
PENGEMBANGAN
Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja,
bawahan)
PENILAIANKINERJA
Sistem registrasi On-line dlm penerimaan ASN Seleksi menggunakan CAT
PENGADAAN
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat
DISIPLIN
1
2
3
4
5
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan
Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
• Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar)
• Bantuan HKPERLINDUNGAN
Perbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun)
JAMINAN PENSIUN DAN
JAMINAN HARI TUA
Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN7
8
9
10
Diberikan berdasarkan pencapaian kinerjaPENGHARGAAN6
REFORMASI 10 ASPEK MANAJEMEN ASN
MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL DALAM KONTEKS UU ASN dan PP 11 Tahun 2017
2
Ketentuan Umum2.1
1. pelaksana kebijakan publik;2. pelayan publik; dan3. perekat dan pemersatu bangsa
FUNGSI PEGAWAI ASN
Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas:1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan2. pelaksana pembangunan nasional melalui Yanlik
yang profesional, 3. bebas dari intervensi politik, 4. bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme).
PERAN PEGAWAI ASN:
JENIS, STATUS & FUNGSI PEGAWAI ASN
JENIS
PNSPasal 1 butir3 & Pasal 7
PPPKPasal 1
butir 4 & Pasal 7
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap
2. Memiliki NIP secara nasional;
3. Sebagai pembuat kebijakan;
4. Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan;
1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja;
2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;
3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan;
4. Menduduki Jabatan Fungsional. FUNGSI:1. Pelaksana kebijakan publik;2. Pelayan publik; dan3. Perekat dan pemersatu bangsa
Penetapan dan Pemberhentian2.2
PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
Penetapan kebutuhan PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN
13
Pertimbangan Teknis Kepala
BKN
Pendapat Menteri
Keuangan
Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB
IP ke MenPAN dan BKN
IP menyampaikan hasil penyusunan
kebutuhan PNS Bulan Maret T-1
Paling lambat akhir Bulan Juli tahun sebelumnya (T-1)
Pendapat disusun Bulan April Tahun Berikutnya.Disampaikan kepada MenPANRB paling lambat Mei Tahun Berikutnya
Paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
Instansi Pengusul (K/L) mengajukan usulan JF
• Surat Usulan JF
•Naskah akademis
Ekspose Naskah Akademis
•Kementerian PANRB menerbitkan surat rekomendasi penetapan JF
Perumusan Tugas Pokok dan Uraian Kegiatan
•Dokumen uraian kegiatan
•Uji beban kerja dan norma waktu
•Validasi hasil uji beban kerja
Penyusunan Rancangan PermenPANRB
•Pertimbangan Teknis BKN Penetapan Jabatan Fungsional oleh Menteri
PANRB
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONALDI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
KRITERIA PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah
Jabatan fungsional memiliki sifat:
Tertutup : hanya berada di lingkup Instansi Pembina
Terbuka : dapat dilaksanakan di seluruh Instansi Pemerintah
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF
Keahlian atau keterampilan tertentu dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya
Dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi melalui uraian kegiatan yang diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit
Jangka waktu sampai dengan penetapan jabatan fungsional adalah ± 9 bulan
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pertama
•Syarat pendidikan
•Uji kompetensi
•Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik
•Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
Perpindahan
•Syarat pendidikan
•Uji kompetensi
•Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun
•Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
•Batas Usia Keahlian : 53 untuk JF Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT
•Batas Usia Keterampilan : 53 tahun
•Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
Penyesuaian
•Syarat pendidikan
•Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun
•Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
•Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
Promosi
•Uji Kompetensi
•Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
•Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN Pengangkatan dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK
yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional(Pasal 94)
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
Dapat diangkatkembali dalam
Jabatan JF terakhir apabila
tersedialowongan
jabatan
Batas Usia Pensiun Pasal 239 ayat (2)
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi,pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahlipertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi danpejabat fungsional madya; dan
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangkupejabat fungsional ahli utama.
Pangkat dan Jabatan2.3
PANGKAT DAN JABATAN
• Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan yang digunakan sebagai dasar penggajian
• Jabatan PNS terdiri atas Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
• Pengangkatan Jabatan Fungsionalmelalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan, penyesuaian (inpassing), danpromosi.
• Pejabat Fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi.
PEGAWAI DAN JABATAN ASN
MADYA
KETRAMPILAN
PPPK
PNS
PPPK
PRATAMA
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATANPIMPINAN
TINGGI
JABATANADMINISTRASI
ADMINISTRATOR KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
UTAMA
PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAIDALAM PNS
1. Kualifikasi2. Kompetensi3. Penilaian kinerja, dan;4. Kebutuhan Instansi
Pemerintah
1. Integritas dan;2. Moralitas
BERDASARKAN
MEMPERTIMBANGKAN
POLA KARIR PEGAWAI ASN
MADYA
KETRAMPILAN
PPPK
PNS
PPPK
PRATAMA
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATANPIMPINAN
TINGGI
JABATANADMINISTRASI
ADMINISTRATOR KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
UTAMA POSISI
KARIER
PERPINDAHAN PEGAWAI ASN
MADYA
KETRAMPILAN
VERTIKALPRATAMA
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATANPIMPINAN
TINGGI
JABATANADMINISTRASI
ADMINISTRATOR KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
UTAMA
HORIZONTAL
VERTIKAL
DIAGONAL
