MANAJEMEN ASN

1

PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III ANGKATAN IV

Oleh: DJOKO SUTRISNO

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAHPROVINSI JAWA TENGAH

P E R K E N A L A NNAMA : Ir. DJOKO SUTRISNO, M.SiTEMP/TGL LAHIR : MAGETAN, 12 NOPEMBER 1956JABATAN : WIDYAISWARA AHLI UTAMA

ALAMAT : JL. MUTIARA N0 47 PERUM INTAN SEMARANG

NO HP/EMAIL : 082242151156 / djoko.sutrisno76@yahoo.comPENDIDIKAN : 1. FAKULTAS PERTANIAN (ILMU TANAH) UGM – 1981

2. PASCASARJANA (MAGISTER ILMU LINGKUNGAN) UNDIP-2006

PENGALAMAN KERJA :1. KA SUBAG PENGENDALIAN PENCEMARAN PEDESAAN BLH SETDA JATENG 1987-19942. KA BAGIAN LINGKUNGANN HIDUP SETDA KABUPATEN KARANGANYAR 1994-19953. KA BAGIAN LINGKUNGAN ALAM BLH SETDA PROVINSI JAWA TENGAH 1995-19984. KEPALA BIDANG AMDAL BAPEDALDA PROVINSI JAWA TENGAH 1998-2002 5. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH 2002-20136. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH 2013-20157. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH 2015-2016 8. MENGAJAR AMDAL DI D-3 PERTANAHAN FISIP UNDIP 2006-2016

2

1. DESKRIPSI SINGKAT :

• ASN mempunyai peran yg sangat penting, namunhadapi tantangan yg semakin banyak dan berat,serta saat ini masih menjadi penghambatpembangunan krn kinerja pelayanan yg rendah.

• Pemerintah telah terbitkan UU No 5 TH 2014 ttgASN, utk kelola ASN menjadi semakin profesional.

• Mata diklat ini membahas ttg konsep & kebijakanManajemen ASN & bagaimana kebijakan tsbdiimplementasikan di instansi pemerintah &termasuk di dlmnya adlh hal-hal apa yg hrsdiperhatikan agar Manajemen ASN dpt mencapaitujuannya menciptakan Profesionalisme ASN.

3

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini (12 JP), peserta diharapkan mampu :

• Memahami dan menjelaskan bagaimanaKedudukan, Peran, Hak & Kewajiban,Kode Etik ASN.

• Konsep Sitem Merit dlm PengelolaanASN, dan

• Mekanisme Pengelolaan ASN.

KOMPETENSI DASAR

Metode pembelajaran

a. Ceramah,b. Diskusi Kelompok,c. Kerja Individu,d. Praktek/ Simulasi,e. Pemutaran Film,f. Studi Kasus

2. HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu : Memahami kedudukan, peran, hak dan

kewajiban, dan kode etik ASN;

Memahami konsep Sistem Merit dalam pengelolaan ASN;

Memahami mekanisme pengelolaan ASN.

Menjelaskan Kedudukan, Peran, Hakdan Kewajiban, Kode Etik & KodePerilaku ASN.

Menjelaskan MekanismePengelolaan ASN.

1

Setelah Mengikuti Pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat :

3

2 Menjelaskan Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN.

3. INDIKATOR HASIL BELAJAR

Kedudukan, Peran, Hak & Kewajiban, Kode Etik ASN.

Mekanisme Pengelolaan ASN.

1

3

2 Konsep Sistem Merit dalamPengelolaan ASN.

MATERI POKOK

Perencanaan Rekrutmen &Seleksi

Penempatan &Masa Percobaan

PengembanganPemberhentian

Batas Usia Pensiun

Pensiun Dini

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri

Klasifikasi, jenjang, kelas & kompetensi Jabatan

Gaji, Tunjangan &hak lainnya

KOMPREHENSIF MANAJEMEN ASN

Reward and Punishment

Penilaian dan Pengelolaan

Kinerja

Diklat

MutasiPola Karier

Promosi

Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode EtikPs. 17-19, 68 Ps. 79-81, 91-92,

101, 106-107

Ps. 87-90, 105

Ps. 56-57, 94Ps. 58-63, 95-97

Ps. 64-67, 68, 98-99, 108-118

Ps. 68-69

Ps. 70, 102

Ps. 73

Ps. 72

Ps. 71

Ps. 75-78, 100

Ps. 82-86, 103-104

Ps. 2-5

UNDANG – UNDANGNO 5 TAHUN 2014

A S N

Telahmengamanatkan

utk MengelolaASN menjadi

ASN yangProfesional

PP NO 11 TH 2017 TTG MANAJEMEN PNS

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa & untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dlmpembukaan UUD 1945, perlu dibangun Aparatur SipilNegara yg memiliki :

1. Integritas;

2. Profesional;

3. Netral dan bebas dr intervensi politik, bersih daripraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

4. Kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik bagimasyarakat ;

5. Kemampuan menjalankan peran sbg unsur perekatpersatuan dan kesatuan bangsa berdasarkanPancasila dan UUD Tahun 1945;

LANDASAN FILOSOFI ASN

MANAJEMEN ASN ?

Pengelolaan A S N utk menghasilkanPegawai ASN yg Profesional, MemilikiNilai Dasar, Etika Profesi, bebas dariintervensi politik bersih dr Praktik KKN

Ps. 1 UU No. 5/14

Lebih menekankan pd Pengaturan Profesi Pegawai, harapannya agar selalu tersedia sumber daya ASN

yg unggul selaras dgn perkembangan jaman

KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN ASN

dipegang

B K N

membentuk

PRESIDEN

B K D

Psl 47 UU No 5/2014

Keppres no 159/2000

Berfungsi :a. Pembinaan, dan

penyelenggaraan Manajemen ASN;

c. penyimpanan informasi Peg. ASN

KEPALA DAERAH

Pelaks Manajemen PNS di Daerah

KEMENTERIAN/LPND

UNIVERSITAS/ INST. VERTIKAL DI DRH

APARATUR SIPIL

NEGARAAdalah

PEGAWAI ASN (PNS dan PPK yg diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian) terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Profesi bagi PNS dan PPPK yangbekerja pada Instansi pemerintah

1. Jenis :a. PNS, adlh WNI yg memenuhi syarat tertentu,

diangkat sbg Pegawai ASN scr tetap oleh pejabat pembina kepegawaian utk menduduki jabatan Pemerintahan, memiliki NIP secaraNasional

b. PPPK, adlh WNI yg memenuhi syarat tertentu, yg diangkat oleh pejabat pembinaKepegawaian berdasarkan Perjanjian Kerja sesuai kebutuhan instansi pemerintah utk jangka waktu tertentu, dlm rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PENGATURAN DLM UU 5 th 2014 ttg ASN

JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN

2. Status ASN :• PNS merupakan Pegawai ASN yg diangkat sbg

Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP scr nasional.

• PPPK MERUPAKAN Pegawai ASN yg diangkat sbg pegawai dgn Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dgn kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN.

3. KEDUDUKAN

• Pegawai ASN berkedudukan sbg AparaturNegara.

• Pegawai ASN melaksanakan Kebijakan ygditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintahserta harus bebas dr pengaruh & Intervensisemua Golongan & Parpol.

• Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

• Kedudukan ASN berada di Pusat, Daerah danLuar Negeri, namun demikian Pegawai ASN merupakan satu kesatuan.

P E R A N A S NUntuk menjalankan kedudukannya , maka Pegawai ASN berfungsi :

18

FUNGSI(PS. 10 UU No 5/14)

a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat & pemersatu bangsa

TUGAS(PS 11 UU No 5/14)

a. Melaksanakan kebijakan publik yg dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memberikan pelayanan publik yg profesional dan berkualitas; dan

c. Mempererat persatuan & kesatuan NKRI.

1

2

PERAN(PS 12 UU No 5/14)

Sebagai PERENCANA, PELAKSANA, &PENGAWAS penyelenggaraan tugas umumpemerintahan & pembangunan nasionalmelalui pelaksanaan kebijakan & pelayananpublik yg profesional, bebas dari intervensipolitik, serta bersih dari praktik korupsi,kolusi, & nepotisme.

Untuk Profesional dlm memberikanpelayanan kpd Masyarakat

ASNDITUNTUT

3

o Orientasi Pada kepentingan Publik

o Mengutamakan kepentingan Publik

o Etika publiko Nilai-nilai publiko Public trust

o Pemersatu bangsao Pengawal negarao Mementingkan

kepentingan negarao Loyalitas pada negara

bukan yang lainnyao Semangat Nasionalismeo Wawasan Kebangsaano Menciptakan kondisi

aman dan damaio Keragaman/pluralisme

o Pelayanan Publiko Profesionalo Kompetensi (Pengetahuan,

Perilaku, Skill)o Etika Profesio Memahami bidang tugaso Berorientasi pada

mutu/kualitas;o Budaya Pelayanan ASNo Tidak Diskriminatifo Membangun kepercayaan

publik

JabatanAdministrasi(Psl 14 UU /14)

Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan & pembangunan, yaitu

a. Jabatan pelaksanab. Jabatan pengawasc. Jabatan administrator.

JabatanPimpinan Tinggi(Psl 18 UU 5/14)

Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai A S N ( kepeloporan, pengembangan kerja sama dan keteladanan ). Sekelompok jabatan tinggi pada instansi, yaitu:a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madyac. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

JabatanFungsional(Psl 17 UU 5 /14)

Tugas pokok pelayanan fungsionalyang berdasarkan keahlian danketerampilan. Terbagi menjadi :

-Fungsional keahlian : pratama, muda, madya, utama.

-Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.

JENIS JABATAN A S N

HAK & KEWAJIBAN ASN

. HAK adalah suatu kewenangan / kekuasaan ygdiberikan oleh hukum, suatu kepentingan ygdilindungi hukum baik pribadi maupun umum.

. HAK adalah suatu yg patut atau layak diterima.

. Agar ASN dpt melaksanakan tugas & tanggungjawabnya dgn baik , meningkatkan produktifitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel ,maka setiap ASN diberikan Hak.

HAK-HAK PEGAWAI ASN

a. Gaji, tunjangan, & fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun & jaminan

hari tua ; d. Perlindungan.

( jaminan Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum) Ps.92; dan

e.Pengembangan kompetensi

PPPK (Psl 22 UU No 5/14)

PNS (Psl 21 UU No 5/14)

a. Gaji dan tunjangan; b. Cuti; c. Perlindungan.

(jaminan hari tua, Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum) ; dan

d. Pengembangan kompetensi. Ps.70

K E W A J I B A N

. Kewajiban adalah suatu beban atautanggungan yang bersifatkontraktual.

. Kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.

KEWAJIBAN PEGAWAI ASN (Psl 23 UU ASN):

1. Setia & taat pada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, & pemerintah yg sah;

2. Menjaga persatuan & kesatuan bangsa;

3. Melaksanakan kebijakan yg dirumuskan pejabat pemerintah yg berwenang;

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lanjutan .....5. Melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, & tanggung jawab;

6. Menunjukkan integritas & keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan & tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

7. Menyimpan rahasia jabatan & hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PRESIDEN

KEMEN PANRB

LAN BKN

LNS

KASNMerumuskan kebijakan

MelaksanakanKajian dan diklat

Mengelola pegawai ASN

1. Menjaga merit system2. Monev Seleksi JPT3. Laporan ke Presiden

Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN

STRUKTUR KELEMBAGAAN

LPNK

KEMENTERIAN

KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA

Menteri/KementerianPANRB

1. Perumusan & penetapan kebijakan,

2. Koordinasi & sinkronisasi kebijakan,

3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;

BKN1. Penyelenggaraan

manajemen ASN2. Pengawasan &

pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN(Mengelola Pegawai ASN)

KASNMonitoring, evaluasi kebijakan, &rekomendasi yg mengikat utk menjamin perwujudan sistem merit& pengawasan penerapan asas, kode etik, & kode perilaku ASN.

LAN• Penelitian, pengkajian

kebijakan manajemen ASN, • Pembinaan &

penyelenggaraan Diklat ASN

1. Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27)a. Lembaga Non Strukturalb. Mandiri, bebas dari intervensi politik

2. Tujuan : (Pasal 28)

• menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan ManajemenASN;

• mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, danberfungsi sebagai perekat NKRI;

• mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,efisien, terbuka, dan bebas KKN;

• mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalampelayanan;

• menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan• mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Fungsimengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapanSistem Merit.

Tugasa. menjaga netralitas Pegawai ASN;b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; danc. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Dalam melakukan tugasnya KASN dapat:a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah;b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN; c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode

perilaku Pegawai ASN;d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap

dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kodeperilaku Pegawai ASN.

FUNGSI & TUGAS KASN

Wewenang (Pasal 32)

a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT;b. mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode

etik/perilaku;c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat;d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan

kode perilaku Pegawai ASN; dane. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.

Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 33)

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KASNberwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kodeperilaku Pegawai ASN.

WEWENANG KASN

Tindak Lanjut Keputusan KASN

Hasil pengawasan

KASN

Tidak adapelangaran

PPK dan PyB wajibmenindaklanjuti

Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dankode perilaku Pegawai ASN

Ditindaklanjuti

TidakDitindaklanjuti

KASN merekomendasikan kepada Presidenuntuk menjatuhkan sanksi terhadap PPKdan PyB yang melanggar prinsip SistemMerit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:a. peringatan;b. teguran;c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada pelanggaran

Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit: • Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi

pembinaan ASN, terhadap keputusan PejabatPembina Kepegawaian; dan

• Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkanoleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap PejabatPembina Kepegawaian di tingkat provinsi dankabupaten/kota.

Kewenangan Menjatuhkan Sanksi

1. KASN, terdiri atas: (Pasal 35)a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggotac. 5 (lima) orang anggota.

2. Unsur keanggotaan:terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah

3. Syarat menjadi Anggota KASN– WNI; – setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945;– berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri;– tidak sdg menjadi anggota parpol dan/atau tidak sdg menduduki jabatan politik;– mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas;– memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bid manajemen SDM;– berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM,

kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; – tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan– tidak pernah dipidana penjara.

SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN

KASN dibantu oleh: AsistenPejabat Fungsional keahlian yg dibutuhkan.Syarat sebagai asisten KASN:- diangkat & diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan

rapat KASN;- dpt berasal dari PNS maupun non-PNS yg memiliki kualifikasi akade-

mik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen publik, manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan,dan/atau S2 di bidang lain yg berkaitan dgn manajemen SDM.

- tidak sdg menjadi anggota dan/ pengurus parpol, tdk merangkap jabatan, serta diseleksi scr terbuka & kompetitif.

- memiliki & melaksanakan nilai dasar, kode etik & kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN.

ASISTEN KASN

1.Penetapan (Pasal 37 ayat (1))Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, & Anggota KASN darianggota KASN terpilih yg diusulkan oleh tim seleksi.

2.Masa Jabatan (Pasal 37 ayat (2))Ketua, Wakil Ketua, & anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5 thn & hanya dpt diperpanjang utk 1 kali masa jabatan.

3.Pemberhentian: (Pasal 37 ayat (3)) • meninggal dunia; mengundurkan diri; tdk mampu jasmani/rohani

shg tdk dpt menjalankan kewajiban sbg anggota KASN;• dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yg sdh mem-

peroleh kekuatan hukum yg tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan; atau

• menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.

PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASN

Menjamin Netralitas Anggota KASN:• Anggota KASN yg berasal dr PNS diberhentikan sementara dr jabatan ASN.• Anggota KASN yg berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK.• Anggota KASN yg berasal dari non-pegawai ASN hrs mengundurkan diri

sementara dari jabatan & profesinya.Tim Seleksi Anggota KASN:• Beranggotakan 5 (lima) org yg dibentuk oleh Menteri.• Tim seleksi dipimpin oleh Menteri & melakukan tugas selama 3 (tiga) bln.• Anggota tim seleksi hrs memiliki pengetahuan & pengalaman di bidang

ASN, rekam jejak yg baik, integritas moral, & netralitas.• Melakukan proses seleksi anggota KASN dgn mengumumkan scr terbuka

lowongan tsb kpd masy. scr luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, & uji publik.

• Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN utk dipilih &ditetapkan oleh Presiden.

Seleksi Anggota KASN

• KASN memiliki & melaksanakan kode etik & kode perilaku.• Dlm hal terjadi pelangggaran kode etik & kode perilaku

sbgmana dimaksud, Presiden membentuk Majeliskehormatan kode etik & kode perilaku.

• Majelis kehormatan kode etik & kode perilaku terdiri atas:- 5 (lima) orang yg berasal dari luar KASN &- memiliki pengetahuan, pengalaman, & kompetensi di

bidang ASN, rekam jejak yg baik, integritas moral, & netralitas, serta

- berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) thn.

Majelis Kehormatan KASN

LAN memiliki fungsi:»pengembangan standar kualitas diklat Pegawai ASN;»pembinaan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN;»penyelenggaraan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN

baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga diklatlainnya;

»pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN;dan

»melakukan akreditasi lembaga diklat Pegawai ASN, baiksendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

Lembaga Administrasi Negara

LAN bertugas:1. Meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai

kebutuhan kebijakan;

2. Membina & menyelenggarakan diklat Pegawai ASN berbasiskompetensi;

3. Merencanakan & mengawasi kebutuhan pendidikan & pelatihanPegawai ASN secara nasional;

4. Menyusun standar & pedoman penyelenggaraan & pelaks diklat, sertapemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dgn libatkan K/L;

5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta diklat penjenjangan;

6. Membina dan menyelenggarakan diklat analis kebijakan publik; dan

7. Membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan

LAN berwenang:a. Mencabut izin penyelenggaraan diklat Pegawai

ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan

c. Mencabut akreditasi lembaga diklat Pegawai ASN yg tidak memenuhi standar akreditasi.

Kewenangan LAN

BKN memiliki fungsi:• pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;• Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan,

perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan• penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

BKN bertugas:• mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;• membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi

pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;• membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; • mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN;• menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN;• menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan• mengawasi & mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN

B K N

• Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dpt mendele-gasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhen-tian pejabat (selain JPT utama & madya, & pejabat fungsional ahli utama) kpd:– Menteri di kementerian;– Pimpinan Lembaga di LPNK;– Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara & LNS;– Gubernur, di Provinsi dan – Bupati/Walikota, di Kabupaten/Kota.

Pejabat Pembina Kepegawaian

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yg mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian Pegawai ASN & pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dgn ketentuan per-UU-an.

• Presiden dpt mendelegasikan kewenangan pembinaan Manaje-men ASN kpd PyB di Kementerian, Sekjen/ Sekretariat LN, Sekretariat LNS, Sekda Provinsi & Kab./Kota.

• Pejabat yg Berwenang dlm menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit & berkonsultasi dgn PPK di Instansi masing-2.

• PyB memberikan rekomendasi usulan kpd PPK di Instansi masing-2• PyB mengusulkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian

Pejabat Administrasi & Pejabat Fungsional kpd PPK di instansinya.

Pejabat yang Berwenang (PyB)

Pejabat yg Berwenang adalah pejabat yg mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian Pegawai ASN sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen PNS meliputi:a.penyusunan dan penetapan

kebutuhan;a.pengadaan;b.pangkat dan jabatan;c.pengembangan karier;d.pola karier;e.promosi;f. mutasi;g.Penilaian kinerja

Manajemen PNS (PP 11 TH 2017)

i. penggajian dan tunjangan;

j. penghargaan;k. disiplin;l. pemberhentian;m. jaminan pensiun dan

jaminan hari tua; n. perlindungan.

1. Dasar penetapan kebutuhan :a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.b. Perencanaan kebutuhan SDM utk jangka waktu 5 tahun

dgn rincian per tahun berdasarkan Renstra InstansiPemerintah, dgn pertimbangkan dinamika/perkembangan Kementerian/Lembaga.

c. Ditetapkan oleh Menteri secara nasional.

2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja.3. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS meliputi

kebutuhan dan jenis Jabatan Administrasi, JabatanFungsional, dan JPT ( PP 11/2017 Psl 7 ).

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH JABATAN

1. Dasar pengadaan:- pengisian kebutuhan jabatan yang lowong- sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri

2. Tahapan :a. Perencanaanb. Pengumuman lowonganc. Pelamarand. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)e. Pengumuman hasil seleksif. Masa percobaang. Pengangkatan menjadi PNS

(UU 5/2014, Pasal 58)

PENGADAAN PNS

• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.• Setiap jabatan dikelompokkan dlm klasifikasi jabatan PNS

yg menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, danpola kerja.

• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, JabatanAdministrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat danDaerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaiankinerja.

• PNS dpt diangkat dlm jabatan tertentu pd lingkunganinstansi TNI dan Polri yg pangkat/jabatannya disesuaikandgn pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI danPolri.

Pangkat & Jabatan

• Dilakukan berdasarkan:- kualifikasi;- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);- penilaian kinerja, dan - kebutuhan Instansi Pemerintah.

• Dilakukan dengan mempertimbangkan integritasdan moralitas.

• Manajemen karier PNS dilakukan dgn menerapkan sistem Merit

Pengembangan Karier

Pengembangan Kompetensi• Setiap Pegawai ASN memiliki hak & kesempatan utk

mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan & pelatihan, seminar, kursus, & penataran.

• Hrs dievaluasi oleh PyB dan digunakan sbg salah satu dasar dlm pengangkatan jabatan & pengembangan karier.

• Wajib disusun dlm rencana pengembangan kompetensi tahunan dlm rencana kerja anggaran tahunan instansi.

50

PNS diberikan kesempatan utk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yg dilakukan melalui pertukaran antara PNS dgn pegawai swasta dlm waktu paling lama 1 (satu) thn & pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN & BKN.

• Setiap PNS yg memenuhi syarat mempunyai hak yg samauntuk dipromosikan ke jenjang jabatan yg lebih tinggi.

• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektifantara:

- kompetensi;- kualifikasi;- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;- penilaian atas prestasi kerja;- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”

• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNSdilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan TimPenilai Kinerja PNS pada Instansi yg dibentuk oleh PyB.

PROMOSI PNS

M U T A S I P N S• Setiap PNS dpt dimutasi tugas &/ lokasi dlm satu Instansi Pusat, antar-

Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat & Instansi Daerah, & ke perwakilan NKRI di luar negeri.

• Dilakukan oleh PPK dlm wilayah kewenangannya.• Perpindahan PNS antar Kab./Kota dlm satu Prov. ditetapkan oleh

Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS antar Provinsi ditetapkan oleh MenDagri setelah memperoleh

pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh PyB

setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.• Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

52

• Mutasi PNS dilakukan dgn memperhatikan prinsip larangan “konflik kepentingan”.

• Pembiayaan sbg dampak mutasi dibebankan pd APBN & APBD.

Dilakukan berdasarkan:• perencanaan kinerja pd tingkat individu & tingkat unit/organisasi;

Memperhatikan • target, sasaran, hasil, & manfaat yg dicapai, serta perilaku PNS.

Metode• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, & transparan.• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan scr berjenjang kpd atasan

langsung dari PNS, & dpt mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat & bawahannya.

• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kpd Tim Penilai Kinerja PNS.

PENILAIAN KINERJA PNS

53

PNS yg penilaian kinerjanya tdk mencapai target kinerjadikenakan sanksi administrasi sampai dgn pemberhentian sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pemerintah wajib membayar gaji yg adil & layak kpdPNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

• Dibayarkan sesuai dgn beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan.

• Pelaksanaannya dilakukan scr bertahap.• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah

dibebankan APBD.• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan & fasilitas yg

meliputi:– tunjangan kinerja & (dibayar sesuai pencapaian

kinerja)– tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat

kemahalan: indeks harga di daerah)

• Tunjangan PNS dibebankan pd APBN & APBD.

• PNS yg telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, & prestasi kerja dlm melaksanakan tugasnya dpt diberikan penghargaan.

• Penghargaan sbgmana dimaksud dpt berupa pemberian:– tanda kehormatan;– kenaikan pangkat istimewa;– kesempatan prioritas utk pengembangan kompetensi;

&/atau– kesempatan menghadiri acr resmi &/atau acr

kenegaraan.

DISIPLIN P N S (PP 11 th 2017 Psl 229)1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dlm

kelancaran pelaks. Tugas, PNS wajib mematuhi disipilin PNS.

2. Instansi Pemerintah wajib melaks penegakan disiplin thd PNS serta melaks berbagai upaya untuk peningkatan disiplin.

3. PNS yang melanggar dijatuhi dengan hukuman disiplin.

4. Ketentuan Disiplin PNS diatur dgn PP tersendiri.

PNS diberhentikan dgn hormat karena:– meninggal dunia;– atas permintaan sendiri;– mencapai batas usia pensiun;– perampingan organisasi/kebijakan pemerintah yg mengakibatkan pensiun dini; – tdk cakap jasmani &/atau rohani shg tdk dpt menjalankan tugas & kewajiban.

PNS diberhentikan tdk dgn hormat karena: Melakukan penyelewengan thd Pancasila dan UUD 1945; Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki

kekuatan hukum tetap krn melakukan tindak pidana dgn hukuman pidana kejahatan jabatan /kejahatan yg ada hubungannya dgn jabatan atau pidana umum.

Menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol; Pidana penjara paling singkat 2 (dua) thn dgn tdk berencana.

PNS diberhentikan dgn hormat tdk atas permintaan sendirikarena:melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PNS diberhentikan tdk dgn hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila & UUDNRI

1945;b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana kejahatan ygada hubung-annya dgn jabatan &/atau pidana umum;

c. menjadi anggota &/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan penga-dilan yg telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dgn pidana penjara paling singkat 2 (dua) thn dan pidana yg dilakukan dgn berencana.

Pemberhentian Sementara PNSPNS diberhentikan sementara, apabila:• diangkat menjadi pejabat negara;• diangkat menjadi komisioner/anggota lembaga non-

struktural; atau• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pengaktifan kembali PNS yg diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

59

Pejabat Pimpinan Tinggi(UU No 5 Th 2014)

Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

58 Th 60 Th

PejabatAdministrasi

(UU No 5 Th 2014)

Guru dan Dosen(UU No 14 tahun 2014)

Jab. Administrator; (setara eselon III)

Jab. Pengawas; (setara eselon IV)

Jab. Pelaksana(setara esl V & F.umum)

Jabatan pimpinan tinggiutama. ( esl Ia kepala lembpem non kementerian)

Jabatan pimpinan tinggimadya; ( esl Ia dan esl Ib )

Jabatan pimpinan tinggipratama (eselon II)

Jabatan fungsional AhliMuda, ahli Pertama danFungsional Ketrampilan

( PP No 21 Th 2014)

Jabatan fungsional Ahli Utama, Madya, Apoteker, Dokter,

Dokter gigi, medik Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, ( PP

No 21 Th 2014)

65 Th

Jabatanfungsional

Peneliti Utama, Madya, Dr

Pendidik Klinis Utama Madya,

Widyaiswara Utama ,

Pengawas Radiasi Utama,

Perekayasa Utama ,

Pustakawan Utama, Pranata

Nuklir Utama( PP No 21 Th

2014)

Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua• Hak bagi PNS yg berhenti bekerja.• PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

–meninggal dunia;–atas permintaan sendiri dgn usia & masa kerja tertentu;–mencapai batas usia pensiun;–perampingan organisasi/kebijakan pemerintah yg

mengakibatkan pensiun dini; atau–tdk cakap jasmani &/atau rohani shg tdk dpt menjalankan

tugas & kewajiban.• Jaminan pensiun & jaminan hari tua mencakup jaminan

pensiun & jaminan hari tua yg diberikan dlm program jaminan sosial nasional.

• Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja & iuran PNS ybs.

61

Perlindungan

Pemerintah wajib memberikan perlindunganberupa: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

berupa pemberian bantuan hukum dlm perkara yg dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

62

Mencakup jaminan sosial yg diberikan dlm program jaminan sosial nasional

MANAJEMEN PPPKManajemen PPPK meliputi:a.penetapan kebutuhan;b.pengadaan;c. penilaian kinerja;d.gaji & tunjangan;e.pengembangan kompetensi;f. pemberian penghargaan;g.disiplin;h.pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan.

63

PENETAPAN KEBUTUHAN• Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan

jumlah & jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan &analisis beban kerja.

• Jenis jabatan yg dpt diisi oleh PPPK diatur dgn Per-Pres.• Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan utk jangka

waktu 5 (lima) thn yg diperinci per 1 (satu) thn berdasarkan prioritas kebutuhan.

• Kebutuhan jumlah & jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dgn Keputusan Menteri.

64

PENGADAAN PPPK•Pengadaan PPPK merupakan kegiatan utk memenuhi kebutuhan pd Instansi.•Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:•perencanaan, •pengumuman lowongan, •pelamaran, •seleksi, •pengumuman hasil seleksi, dan•pengangkatan menjadi PPPK.

•Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, & persyaratan lain yg dibutuhkan dlm jabatan.

•Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK utk masa perjanjian kerja minimal 1 thn & dpt diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja.

65

PPPK tdk dpt diangkat scr otomatis menjadi calon PNS. Utk diangkat menjadi calon PNS, PPPK hrs mengikuti semua proses seleksi yg dilaksanakan bagi calon PNS & sesuai dgn ketentuan per-UU-an.

PENILAIAN KINERJA PPPKTujuan: • menjamin objektivitas prestasi kerja yg sdh disepakati berdasarkan perjanjian kerja.

Metode:•dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu & tingkat unit/organi-sasi dgn memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yg dicapai, & perilaku pegawai.

•dilakukan scr objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, & transparan.•berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-2, didelegasikanscr berjenjang kpd atasan langsung dari PPPK.

•dpt mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat & bawahannya.•Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kpd Tim Penilai Kinerja PPPK.Hasilnya untuk: •dimanfaatkan utk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, & pengembangan kompetensi.

•PPPK yg dinilai oleh atasan & Tim Penilai Kinerja PPPK tdk mencapai target kinerja yg telah disepakati dlm perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

66

Gaji & Tunjangan PPPK• Pemerintah wajib membayar gaji yg adil & layak kpd PPPK.

• Gaji sbgmana dimaksud diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, & resiko pekerjaan.

• Gaji dibebankan pd APBN utk PPPK di Instansi Pusat & APBD utk PPPK di Instansi Daerah.

• Selain gaji, PPPK dpt menerima tunjangan sesuai dgn Ketentuan Per-PU.

67

Penghasilan Kotor

Penghasilan Bersih =Penghasilan kotor - Potongan

Gaji Pokok

PP 34 th 2014

Tunj.Istri

10 %

gaji pokok

Tunj Anak

2 %

gaji pokok

Tunj.Jab.

ES: I, II, III,IV

Tunj.Beras

1= 10 kgRp 7.242/kg

Bantuan

PPH

Ada Pembulatan

GajiAdalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan bebankerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkanoleh peraturan perundang-undangan (Psl 21 & 22 UU No 5 / 2014)

Potongan

IURAN WAJIB

11 % dari gaji & tunjangan :

- 3 % BPJS

- 3,75 % dana pensiun

- 4,25 % Taspen

PPh Taperum

Gol I Rp. 3.000,-

Gol. II Rp. 5.000,-

Gol. III Rp. 7.000,-

Gol IV Rp. 10.000,-

CUTI

a. Cuti tahunan :- PNS minimal telah bekerja 1 tahun,- lamanya 12 hari/tahun,- dosen dan guru tidak

b. Cuti besar :- PNS minimal telah bekerja 6 tahun,- lamanya 3 bulan,- untuk ibadah haji / keagamaan,

c. Cuti Sakit- Setiap PNS yang sakit.- lamanya 1 / 2 hari dengan surat

lamanya 2 s.d 14 hari dilampiri Surat Ket Dokterlamanya > 14 hari s.d. 1 tahun dilamp Surat Ket Tim dokter.

- Gugur kandungan lamanya 1 setengah bulan

Yaitu Keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalamjangka waktu tertentu (PP 24/1976)

d. Cuti bersalin :- PNS persalinan anak yang pertama, kedua dan

ketiga- lamanya 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah- anak ke empat dan seterusnya cuti diluar

tanggungan negara

e. Cuti karena Alasan Penting :- Ibu,Bapak, Istri/suami, anak, adik, kakak, mertua,

menantu sakit keras atau meninggal.- Melangsungkan perkawinan pertama.- lamanya paling lama 2 bulan,

f. Cuti Di luar tanggungan negara- PNS telah minimal 5 tahun.- lamanya paling lama 5 tahun- Tidak berhak menerima penghasilan dari Negara

Pengembangan Kompetensi PPPK

• PPPK diberikan kesempatan utk pengembangan kompetensi.

• Kesempatan utk pengembangan kompetensi sbgmana dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.

• Pengembangan kompetensi sbgmana dimaksud hrs dievaluasi oleh PyB & dipergunakan sbg salah satu dasar utk perjanjian kerja selanjutnya.

72

Penghargaan PPPK• PPPK yg telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,

kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, & prestasi kerja dlm melaksanakan tugasnya dpt diberikan penghargaan.

• Penghargaan sbgmana dimaksud dpt berupa pemberian:• tanda kehormatan;• kesempatan prioritas utk pengembangan kompetensi;

&/atau• kesempatan menghadiri acr resmi &/atau acr

kenegaraan.• PPPK yg dijatuhi sanksi administratif tingkat berat

berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tdk dgn hormat dicabut haknya utk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

73

Disiplin PPPK• Utk menjamin terpeliharanya tata tertib dlm

kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.

• Instansi Pemerintah wajib melaksa-nakan penegakkan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

• PPPK yg melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

74

Pemutusan Hubungan Kerja PPPKPemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dgn hormat:• jangka waktu perjanjian kerja berakhir;• meninggal dunia;• atas permintaan sendiri;• perampingan organisasi/kebijakan pemerintah yg mengakibatkan pengurangan

PPPK; atau• tdk cakap jasmani &/atau rohani shg tdk dpt menjalankan tugas & kewajiban

sesuai perjanjian kerja yg disepakati.Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dgn hormat tdk atas permintaansendiri:• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dgn pidana penjarapaling singkat 2 thn & tindak pidana tsb. dilakukan dgn tdk berencana;

• melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau• tdk memenuhi target kinerja yg telah disepakati.

75

• melakukan penyelewengan terhadap Pancasila & UUDNRI 1945;

• dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/ tindak pidana kejahatan yg ada hubungannya dgn jabatan &/atau pidana umum;

• menjadi anggota &/atau pengurus partai politik; atau• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yg

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yg diancam dgn pidana penjara paling singkat 2 (dua) thn/lebih & tindak pidana tsb. dilakukan dgn berencana.

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tdk dgn Hormat

76

Perlindungan PPPK• Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

–jaminan hari tua;–jaminan kesehatan;–jaminan kecelakaan kerja;–jaminan kematian; dan–bantuan hukum.

• Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, & jaminan kematian sbgmana dimaksud dlm huruf a, huruf b, huruf c, & huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

• Bantuan hukum sbgmana dimaksud pd ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dlm perkara yg dihadapi di pengadilanterkait pelaksanaan tugasnya.

77

ASAS PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN

h. efektif dan efisien

i. keterbukaan

j. nondiskriminatif

k. persatuan dan kesatuan

l. keadilan dan kesetaraan, dan

m. kesejahteraan.

a. kepastian hukum

b. profesionalitas

c. proporsionalitas

d. keterpaduan

e. delegasi

f. netralitas

g. akuntabilitas

PRINSIP A S N SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN

a. nilai dasar b. kode etik dan kode perilaku c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab

pada pelayanan publik d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan

bidang tugas e. kualifikasi akademikf. jaminan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas, dan g. profesionalitas jabatan.

KODE ETIK & KODE PERILAKU ASN

. ASN sebagai Profesi berlandaskan padakode etik dan kode perilaku.

. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

bertujuan utk menjaga martabat

dan kehormatan ASNUU No. 5/2014 ASN

Kode Etik dan Kode Perilaku ASNberisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

1. Melaksanakan tugasnya dgn jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

2. Melaksanakan tugasnya dgn cermat dan disiplin.

3. Melayani dgn sikap hormat, sopan & tanpa tekanan.

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dgn perintah atasan atau pejabat yg berwewenang sejauh tdk bertentangan dgn ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

6. Menjaga kerahasiaan yg menyangkut kebijakan Negara.

7. Menggunakan Kekayaan dan barang milik negarasecara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalammelakukan tugasnya.

9. Memberikan informasi secara benar dan tidakmenyesatkan kepada pihak lain yg memerlukaninformasi terkait kepentingan kedinasan.

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya utk mendapat ataumencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atauuntuk orang lain.

11. Memegang teguh nilai dasar ASN & selalu menjagareputasi dan integritas ASN, dan

12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

FUNGSI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN sangat Penting dlm birokrasi utk menyelenggarakan Pemerintahan.Fungsi tersebut, antara lain :1. Sebagai Pedoman, Panduan birokrasi publik/

aparatur sipil negara dlm menjalankan tugasdan kewenangan agar tindakannya dinilaibaik.

2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dantindakan birokrasi publik/ aparatur sipilnegara dalam menjalankan tugas dankewenangannya.

Etika diarahkan pada kebijakan yg benar-benarmengutamakan kepentingan masyarakat luas.

1. Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI utk menyalurkan aspirasinya.

2. Tujuan : a. Menjaga kode etik profesi & standar pelayanan profesi ASN: danb. Mewujudkan jiwa korps ASN sbg pemersatu bangsa.

3. Fungsi :a. Pembinaan & pengembangan profesi ASNb. Memberikan perlindungan hukum & advokasi terhadap dugaan

pelanggaran sistem merit & masalah hukum dlm melaks. tugasc. Memberikan rekomendasi kpd majelis kode etik instansi terhadap

pelanggaran kode etik profesi & kode perilaku profesid. Menyelenggarakan usaha-2 utk peningkatan kesejahteraan anggota

korps profesi ASN RI sesuai dgn peraturan perudang-undanganPasal 109 RUU ASN

ORGANISASI ASN

1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dlm manajemen ASN.

2. Sifat: Nasional & terintegrasi antar instansi.

3. Pembangunan & pemutakhiran Data scr berkala.

4. Berbasis Teknologi Informasi yg mudah diaplikasikan, mudah diakses & memiliki sistem keamanan terpercaya.

5. Pengelola: BKN & dpt digunakan/diakses oleh instansi terkait baik utk keperluan update data maupun utk pengambilan keputusan.

SISTEM INFORMASI ASN

KONSEP SISTEM MERIT DLM PENGELOLAAN ASN

Konsep Sistem Merit menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalampengelolaan ASN

SISTEM MERIT ?

• Merupakan kebijakan dan manajemen ASN ygberdasarkan pd kualifikasi, kompetensi, dankinerja secara adil dan wajar dengan tanpamembedakan latar belakang politik, ras, warnakulit, agama, asal usul, jenis kelamin, statuspernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

• Sistem merit pd dasarnya adalah konsepsi dlmmanajemen SDM yg menggambarkanditerapkannya obyektifitas pd keseluruhan semuaproses dlm pengelolaan ASN yakni pdpertimbangan kemampuan dan prestasi individuutk melaksanakan pekerjaannya (kompetensi dankinerja).

S I S T E M M E R I T Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasrkan pada : 1) Kompetensi2) Kinerja secara adil dan wajar.3) KualifikasiTanpa membedakan :. Latar belakang Politik, Ras, Warna kulit, Agama, Asal

Usul, Jenis kelamin, Status pernikahan, umur ataukondisi kecacatan.

88

Obyek dilaksanakan pada semua tahapan dlmpengelolaan SDM, seperti :

1. Rekruitmen

2. Pengangkatan

3. Penempatan

4. Promosi.

Sistem ini biasanya disandingkan dengan SPOILSISTEM, yang Penerapan Manajemen SDM lebih mengutamakan Pertimbangan SUBYEKTIF, sepertialasan Politik, Personal, Kedekatan dan Lainnya,

OBYEK DLM SISTEM MERIT

. Bagi Organisasi, sistem ini mendukungkeberadaan prinsip Akuntabilitas ygsaat ini menjadi tuntutan sektor Publik.

. Bagi Pegawai, sistem ini MenjaminKeadilan dan menyediakan ruangKeterbukaan dalam perjalanan Karierseorang pegawai.

. UU ASN secara jelas mengakomodasisistem merit dalam pelaksanaanmanajemen ASN (Psl 51 UU ASN).

FUNGSI MERIT

PENERAPAN SISTEM MERIT DLM PENGELOLAAN ASN

SISTEM MERIT

PADA SEMUA KOMPONEN ATAU

FUNGSI MANAJEMEN ASN

MANAJEMEN PPPK

Psl 93 UU ASN

MANAJEMEN PNS

Psl 55 UU ASN

HARUS MENERAPKAN SISTEM MERIT

MONITORING, PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MERIT

JAMINAN MERIT SISTEM

MONITORING DAN

PENILAIAN DIWUJUDKAN

PANGKAT & JABATAN ASN

PENGEM-BANGAN

KARIER ASN

MUTASI PEGAWAI

PENILAIAN KINERJA

PROMOSI PEGAWAI

BERDASAR KOMPETENSI, KUALIFIKASI DAN

PERSYARATAN JABATAN

BERDASAR KUALIFIKASI, KOMPETENSI, PENILAIAN

KINERJA

KUALIFIKASI, KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN INSTANSI

BERDASAR KINERJA SESUNGGUHNYA PEGAWAI

BERDASAR KINERJA PEGAWAI DAN BUKAN

PERTIMBANGAN SUBYEKTIF

DISKUSI UNTUK MEMBAHAS MATERI LATIHAN :

a) Jelaskan esensi penting Manajemen ASN sesuai UU ASN & apa implikasinya terhadap peserta sbg pegawai ASN?;

b)Jelaskan Kedudukan & Peran ASN & apa yg perlu dilakukan peserta Diklat sbg Pegawai ASN?

c) Menjelaskan Hak & Kewajiban ASN & Bgmana peserta sbg Peg. ASN bersikap agar terjadi Keseimbangan?;

d)Jelaskan Kode Etik & Kode Perilaku ASN & Bagaimana peserta dpt Melaksanakannya dgn baik sbg Pedoman/ Acuan/ Norma?

KELEMBAGAAN SISTEM MERIT DLM PENGELOLAAN ASN

1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),kewenangannya : untuk melakukan Monev pelaksanaankebijakan dan Manajemen ASN untuk menjaminperwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansipemerintah.

2. Kementrian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur negara ( Kemen PAN dan RB ) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalampenindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembinakepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalampengelolaan ASN

94

PENGATURAN PENGELOLAAN ASN ( UU ASN )

1) Pasal 55, tentang Manajemen PNS, meliputi :Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Pangkat dan Jabatan, Pengembangan Karier, Pola Karier, Promosi, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian Tunjangan, Penghargaan , Disiplin, Pemberhentian , jaminan pensiundan hari tua dan Perlindungan.

1) Pasal 93, mengatur tentang Manajemen PPPK,meliputi : Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaiankinerja, , pengajian dan tunjangan, pengembangankompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, PemutusanHubungan kerja , Perlindungan

95

MEKANISME PENGELOLAAN ASN

96

MANAJEMEN PNS

MANAJEMEN PPPK

MEKANISME PENGELOLAAN

ASN

1. Penyusunan & penetapan kebutuhan2. Pengadaan3. Pangkat dan Jabatan4. Pengembangan Karier5. Pola karier; Promosi; Mutasi6. Penilaian kinerja7. Penggajian dan tunjangan8. Penghargaan9. Disiplin10. Pemberhentian11. Jaminan pensiun dan hari tua12. Perlindungan

1. Penetapan kebutuhan2. Pengadaan3. Penilaian kinerja4. Penggajian dan tunjangan5. Pengembangan kompetensi6. Pemberian penghargaan7. Disiplin8. Pemutusan hubungan Perjanjian kerja

REKRUITMEN1PENGEMBANGAN

PEGAWAI2

PROMOSI3

KESEJAHTERAAN4MANAJEMEN

KINERJA5

DISIPLIN & ETIKA6

PENSIUN7

MANAJEMEN PNSBASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) utkJANGKA WAKTU 5 THN

SBG HAK PEGAWAI ASN, BENTUK-2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA

BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)

BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA

POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA

RINCIAN KODE ETIK PROFESI & SANKSI

SEMANGAT FULLY FUNDED

98

PERMASALAHAN BIROKRASI

1.Pelayanan yg Buruk;2.Korupsi;3.Organisasi yg Gemuk;4.Profesionalisme Rendah;5. Inefisiensi & Inefektivitas;6.Kurang Berkoordinasi/Ego

Sektoral;7.Kebijakan yg Tumpang

Tindih ;8.Politisasi & Intervensi

Politik;9.Cultureset -- Feodalistik

KOMITMEN MUTU

LATIHAN : APA YG MENJADI TUJUAN POKOK DARI

MANAJEMEN ASN?

APA PENGERTIAN MANAJEMEN ASN?

SEBUTKAN NILAI- 2 DASAR BAGI KEBERHASILAN PELAKSANAAN MANAJEMEN ASN.

PELAJARAN- 2 APA SAJA YG DPT DIPEROLEH DARI MANAJEMEN ASN?

JELASKAN CONTOH- 2 PELAKS MANAJEMEN ASN YG BAIK.

KOMITMEN MUTU

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

PENGISIAN JPT

JPT UTAMA

DAN MADYA

PADA KEMENTERIAN, KESEKRETARIATAN LN, LEMBAGA NON STRUKTURAL, INSTANSI DAERAH

JPT PRATAMA

SYARAT :• KOMPETENSI• KUALIFIKASI• KEPANGKATAN• DIKLAT• REKAM JEJAK

JABATAN• INTEGRITAS• PERSYRATAN

LAIN SESUAI PER-UU-AN

DILAKS TERBUKA

DI TK NASIONAL

SYARAT :• KOMPETENSI• KUALIFIKASI• KEPANGKATAN• DIKLAT• REKAM JEJAK

JABATAN• INTEGRITAS• PERSYRATAN LAIN

SESUAI PER-UU-AN

DI TK NAS ATAU ANTAR KAB/KOTA

DLM 1 PROV

DILAKS TERBUKA

PIMP K/L /PPK

MEMBENTUK

PANSEL

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

Laporan PRESIDENKEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

MEMASTIKANSISTEM MERIT

1

5

6

7

3

2

PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT

KASN

8

MENYAMPAIKAN 3 CALON

4

KOORDINASI

KETENTUAN LAIN PENGISIAN J P T

PENGISIAN JPT

JPT UTAMA DAN MADYA TERTENTU

JABATAN PIMPINAN TINGGI

JPT DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TERTENTU

DAPAT BERASAL DR NON PNS DGN PERSETUJUAN

PRESIDEN

DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI

SETELAH UNDURKAN DIRI

DAPAT DIISSI OLEH PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI

SESUAI PER-UU-AN

DILAKS SCR TERBUKA

KOMPETITIF

KOMPETITIF

DILAKS SCR TERBUKA

• JPT utama & madya tertentu dpt berasal dari non-PNS dgn persetujuan Presiden yg pengisiannya dilakukan scr terbuka & kompetitif serta ditetapkan dlm KEPRES.

• JPT dpt diisi oleh prajurit TNI & anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan & sesuai dgn kompetensi yg ditetapkan melalui proses scr terbuka & kompetitif.

• JPT di lingk. Instansi Pemerintah tertentu dpt diisi oleh prajurit TNI & anggota Polri sesuai dgn kompetensi ber-dasarkan Ketentuan Per-PU.

Pengisian JPT dari Non-PNS

PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI• PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DILARANG MENGGANTI PEJABAT

PIMPINAN TINGGI SELAMA 2 TAHUN SEJAK PELANTIKAN, KECUALI PEJABAT YBS MELANGGAR KETENTUAN PER-UU-AN DAN TDK LAGI MEMENUHI SYARAT.

• PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SEBELUM 2 TAHUN DPT DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRESIDEN.

• JABATAN PIMPINAN TINGGI HANYA DPT DIDUDUKI PALING LAMA 5 TAHUN. JABATAN PIMPINAN TINGGI DPT DIPERPANJANG BERDASARKAN : PENCAPAIAN KINERJA, KESESUAIAN KOMPETENSI, DAN BERDASARKAN KEBUTUHAN INSTANSI SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAN BERKOORDINASI DENGAN KASN

• Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.• Pejabat yg habis masa jabatannya hrs mengikuti seleksi/uji

kompetensi kembali utk menduduki jabatan yg sama pd periode berikutnya.

• Pejabat ybs hrs memenuhi target kinerja yg diperjanjikan dgnatasan.

• Pejabat yg tdk memenuhi kinerja yg diperjanjikan dlm waktu 1 (satu) thn pd suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bln utk memperbaiki kinerjanya.

• Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tdk menunjukanperbaikan kinerja, maka Pejabat ybs hrs mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tsb Pejabat ybs dptdipindahkan pd jabatan lain sesuai dgn kompetensi yg dimiliki/ ditempatkan pd jabatan yg lebih rendah.

POLA KARIR JPT

Pd saat Undang-2 ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: • jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dgn JPT utama;• jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dgn JPT madya; • jabatan eselon II setara dgn JPT pratama;• jabatan eselon III setara dgn jabatan administrator;• jabatan eselon IV setara dgn jabatan pengawas; dan• jabatan eselon V & fungsional umum setara dgn jabatan

pelaksana,sampai dgn berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dlm Undang-2 ini.

PENYETARAAN

• Peraturan pelaksanaan Undang-2 ini hrs sdh ditetapkan paling lambat 2 (dua) thn sejak Undang-Undang ASN diundangkan.

• ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik & penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn Undang-Undang ini.

• Pegawai Negeri Sipil Pusat & Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sbg Pegawai ASN.

KETENTUAN TRANSISI

Kebijakan & Manajemen ASN yg diatur dalam Undang-2 ini dilaksanakan dgn memperhatikan:

a.kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/ataub.Warganegara berkebutuhan khusus.

Penjelasan Pasal: Yg dimaksud dgn daerah-daerah tertentu misalnya daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah konflik, daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.

KETENTUAN AFIRMATIF

T E R I M A K A S I H