Nomor : Bandung, 13 Agustus 2012Lampiran :

Kepada Yth.

1. Bapak Ketua Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Barat2. Bapak Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purwakarta3. Bapak Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Subang4. Bapak Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Indramayu5. Bapak Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Majalengka6. Bapak Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon

di

T E M P A T

Perihal : Percepatan Penyelesaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo-Palimanan

Melanjutkan surat kami kepada Bapak Ketua P2T Provinsi Jawa Barat dan Ketua P2T Kabupaten yang dilalui Jalan Tol Cikopo-Palimanan nomor : …. tanggal 31 Juli 2012 perihal : Percepatan Penyelesaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo-Palimanan, maka bersama ini kami laporkan bahwa kami telah diundang Bapak Direktur Jenderal Bina Marga untuk mengadakan ekspose dihadapan sindikasi Bank yang berkomitmen untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang dipimpin Bank BCA pada tanggal 9 Agustus 2012 bertempat di Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan hasil antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia menghendaki agar pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan dapat diselesaikan pada tahun 2014. Sesuai dokumen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Pemerintah Indonesia dengan Investor PT. Lintas Marga Sedaya maka pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan dalam waktu 30 bulan, sementara saat ini telah menginjak bulan Agustus 2012 sehingga kalaupun pekerjaan dilaksanakan bulan September 2012 praktis hanya tersisa 28 bulan atau dengan kata lain pekerjaan konstruksi sudah terlambat 2 bulan jika memang diperlukan waktu 30 bulan untuk pekerjaan.

2. PT. Lintas Marga Sedaya pada prinsipnya siap untuk segera melaksanakan pekerjaan apabila kredit dari sindikasi Bank dapat segera dicairkan.

3. Sindikasi Bank prinsipnya ingin segera mencairkan kredit kepada PT. Lintas Marga Sedaya, namun perlu ada jaminan bahwa PT. Lintas Marga Sedaya dapat mengembalikan pinjaman pada saatnya. Adapun persyaratan pinjaman adalah apabila PT. Lintas Marga Sedaya telah menerima Serah Terima Tanah Bebas (STTB) dari BPJT yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang betul-betul SPMK dan bukan SPMK sementara.

4. Tim Pengadaan Tanah dalam ekspose menyampaikan bahwa Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu siap untuk diserah terimakan, sedangkan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon tinggal finalisasi beberapa bidang tanah yang

akan dikonsinyasi milik masyarakat, beberapa bidang tanah wakaf dan tanah kas desa yang bisa diselesaikan dalam waktu yang relative tidak terlalu lama.

5. Direktur PT. Lintas Marga Sedaya tidak bersedia berspekulasi mengingat pengalaman yang ada menunjukkan bahwa proses konsinyasi dapat memakan waktu sampai 3 bulan.

6. Salah satu peserta dari sindikasi Bank menyatakan meskipun tidak dapat dimengerti namun kenyataan menunjukkan bahwa pembebasan tanah-tanah instansi bisa lebih lama dari tanah pribadi, dan menghawatirkan kredit yang ada mengingat harga-harga bahan bangunan yang terus naik seperti semen. Untuk itu juga mengingatkan Direktur Utama PT. Lintas Marga Sedaya bahwa bulan Oktober 2012 adalah bulan yang disepakati untuk mengadakan evaluasi kredit.

7. Direktur Jenderal Bina Marga sebetulnya ingin memberikan jaminan bahwa pengadaan tanah pasti dapat diselesaikan, namun karena jaminan tersebut menyangkut bunga bank dan lain-lain yang memerlukan persetujuan/kesediaan Menteri Keuangan maka jaminan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memperhatikan kondisi pengadaan tanah terakhir kemudian menyampaikan akan meninjau kembali pengertian tanah bebas dan akan memisahkan tanah bebas di main road termasuk akses-akses yang berkaitan dengan LHR dan tanah bebas di lokasi persilangan-persilangan (underpass/overpass jalan nasional, kabupaten dan jalan desa) dan meminta Direktur Utama PT. Lintas Marga Sedaya untuk mengevaluasi waktu pelaksanan konstruksi agar Jalan Tol Cikopo-Palimanan dapat tetap dioperasikan tahun 2014.

9. Sindikasi Bank setuju definisi tanah bebas disesuaikan dengan keterjaminan LHR sesuai rencana tidak terganggu dalam pengertian Serah Terima Tanah Bebas (STTB) meliputi main road dan akses keluar masuk Jalan Tol dan SPMK benar-benar SPMK yang tidak merupakan SPMK sementara atau yang lainnya.

10. Direktur Utama PT. Lintas Marga Sedaya pada prinsipnya setuju pelaksanaan pekerjaan dipercepat namun kondisi dikhawatirkan akan memerlukan biaya tambahan.

Memperhatikan nuansa yang timbul dalam ekspose dengan sindikasi Bank, maka untuk menghindari kerugian negara semakin besar akibat pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang berlarut-larut, maka kami berpendapat tidak ada jalan lain kecuali mempercepat pengadaan tanah sehingga dapat segera dilaksanakan Serah Terima Tanah Bebas (STTB) sehingga dapat segera diterbitan SPMK kepada Investor. Menurut keyakinan kami hal ini sangat dapat dilaksanakan sebelum tanggal 15 September 2012 apabila seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah dapat bersinergi mengingat seluruh kondisi yang berkaitan dengan waktu penyelesaian saat ini hanya melibatkan aparatur pemerintahan dan sama sekali tidak begantung pada pemilik tanah pribadi (masyarakat).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami sampaikan kondisi terakhir per tanggal 10 September 2012 beserta telaahan kami untuk masing-masing kabupaten :

A. Kabupaten Purwakarta :

Saat ini tertinggal penyelesaian dana kerohiman untuk 14 orang kaki lima dan telah disediakan di Bank BRI Cabang Purwakarta sesuai petunjuk Bapak Bupati Purwakarta, maka Bapak Bupati akan menyelesaikan langsung permasalahan ini. Akan diselesaikan setelah lebaran. Selanjutnya sedang disiapkan :

1. Serah Terima Fisik Tanah Bebas dari P2T Kabupaten Purwakarta kepada Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo-Palimanan saat ini sedang dipersiapkan dan dapat dipastikan bisa diselesaikan sebelum tanggal 31 Agustus 2012 Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pengurusan Hak Atas Tanah Pasal 63 (2)

2. Bupati Kabupaten Purwakarta meskipun tidak ada pemilik tanah yang uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan akan menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pasal 67 (2)

B. Kabupaten Subang :

1. Terdapat 2 bidang tanah di lokasi rest area belum setuju harga yang ditawarkan sesuai appraisal tetapi tidak akan mengganggu pelaksanaan pekerjaan.

2. Tanah wakaf di Wanakerta menunggu persetujuan Menteri Agama namun karena letaknya pada pelebaran jalan persilangan dengan jalan tol tidak akan mempengaruhi pekerjaan pembangunan jalan Tol Cikopo-Palimanan bahkan jika diperlukan tidak perlu dibebaskan saat ini.

3. Tanah asset Jasa Tirta yang merupakan asset Kementerian Pekerjaan Umum saat ini dalam proses pemindah tanganan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sehingga pelaksanaan fisik di lapangan bisa dilaksanakan sejalan dengan proses administrasi pemindah tanganan.

4. Tanah asset Pemerintah Daerah sedang menunggu persetujuan Bupati untuk segera dilakukan pembayaran.

5. Tanah asset desa untuk sekolah di Desa Cisaga tanah pengganti telah mendapat persetujuan Gubernur namun pemilik tanah belum setuju harga sesuai harga hasil appraisal dan saat ini dalam kajian Bagian Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat. Lokasi tidak mengganggu koridor main road ataupun akses.

Mengingat tanah-tanah yang belum selesai tidak berada dalam main road dan akses maka saat ini sedang disiapkan :

a. Serah Terima Fisik Tanah Bebas dengan catatan dari P2T Kabupaten Subang kepada Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo-Palimanan saat ini sedang dipersiapkan dan dapat dipastikan bisa diselesaikan sebelum tanggal 31 Agustus 2012 Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pengurusan Hak Atas Tanah Pasal 63 (2)

b. Bupati Kabupaten Subang akan menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pasal 67 (2)

C. Kabupaten Indramayu

Saat ini pengadaan tanah telah tuntas sehingga sedang disiapkan :

1. Serah Terima Fisik Tanah Bebas dari P2T Kabupaten Indramayu kepada Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo-Palimanan saat ini sedang dipersiapkan dan dapat dipastikan bisa diselesaikan sebelum tanggal 31 Agustus 2012 Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pengurusan Hak Atas Tanah Pasal 63 (2)

2. Bupati Kabupaten Indramayu meskipun tidak ada pemilik tanah yang uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan akan menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pasal 67 (2)

D. Kabupaten Majalengka

1. Terdapat 3 bidang tanah milik masyarakat lokasi dalam koridor belum setuju terhadap harga yang telah ditetapkan, yaitu : 1 bidang tanah di Desa Bongas Wetan dan 2 bidang di Desa Panjalin Kidul Saat ini P2T Kabupaten Majalengka sedang melaksanakan proses konsinyasi dan segera akan memerintahkan Tim Pengadaan Tanah untuk melaksanakan penitipan.

2. Sebidang tanah wakaf di Panjalin Kidul lokasi di tengah-tengah koridor masih diproses di tingkat Kabupaten (Panitia Penilai Perimbangan Tanah Wakaf).

3. Terdapat 3 buah sumur pompa inventarisasi BBWS sesuai rapat yang dilaksanakan di Direktorat Bina Teknik sumur akan diganti di tempat yang ditentukan BBWS sambil pelaksanaan penggantian disepakati bahwa keberadaan pompa tidak mengganggu pelaksanaan fisik.

4. Tanah PT. Kereta Api Indonesia dalam proses peananda tanganan sewa menyewa direncanakan pembayaran dilaksanakan setelah lebaran.

5. Tanah Aset Desa Panjalin Lor dan Desa Panjalin Kidul proses administrasi masih di tingkat kabupaten.

Telaahan kami :

a. Proses penitipan 3 bidang tanah yang menolak harga ganti rugi yang telah ditetapkan P2T di pengadilan apabila semua fihak (aparatur pemerintahan) sepakat mempercepat prosesnya maka paling lambat tanggal 5 September 2012 proses penitipan selesai.

b. Penyelesaian tanah wakaf dan tanah kas desa mengingat saat ini masih di tingkat kabupaten kami tidak dapat meyakini dapat diselesaikan sampai bulan Nopember 2012, untuk itu apabila disepakati tanggal 15 September 2012 pelaksanaan fisik pekerjaan Jalan Tol Cikopo-Palimanan harus dimulai kami mengusulkan sebagai berikut :b.1 Penyelesaian Tanah Kas Desa (TKD)

Proses administrasi penyelesaian tanah TKD tetap diteruskan sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Direktorat Jenderal Bina Marga

memfasilitasi pertemuan antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memformulasikan agar tanah TKD dapat dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan sementara proses admiministrasi penggantian dilakukan, sekaligus memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga Pasti mengganti tanah TKD setelah prosedurnya selesai.

Terhadap kerugian pemerintahan desa akibat kehilangan pendapatan yang disebabkan pemerintahan desa tidak bisa mengelola tanah sawah yang digunakan untuk jalan tol sementara penggantinya belum ada maka P2T Kabupaten menghitung kerugian senilai untuk 2 atau 3 kali panen padi.

b.2 Penyelesaian Tanah Wakaf Proses administrasi penyelesaian tanah Wakaf tetap diteruskan sesuai

ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Direktorat Jenderal Bina Marga

memfasilitasi pertemuan antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat/Provinsi Jawa Barat untuk memformulasikan agar tanah Wakaf dapat dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan sementara proses admiministrasi penggantian dilakukan, sekaligus memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga Pasti mengganti tanah Wakaf setelah prosedurnya selesai.

Terhadap kerugian penerima manfaat wakaf dan nazhir akibat kehilangan pendapatan disebabkan nazhir tidak bisa mengelola tanah sawah yang digunakan untuk jalan tol sementara penggantinya belum ada maka P2T Kabupaten menghitung kerugian senilai untuk 2 atau 3 kali panen padi atau selama proses administrasi mengakibatkan nazhir belum mendapat pengganti tanah wakaf.

Mengingat tanah-tanah yang belum selesai diperkirakan hanya merupakan tanah Wakaf dan TKD maka saat ini sedang disiapkan :

1) Serah Terima Fisik Tanah Bebas dengan catatan dari P2T Kabupaten Majalengka kepada Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo-Palimanan saat ini sedang dipersiapkan dan diperkirakan bisa diselesaikan sebelum tanggal 10 September 2012 Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pengurusan Hak Atas Tanah Pasal 63 (2)

2) Bupati Kabupaten Majalengka akan menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pasal 67 (2)

E. Kabupaten Cirebon

1. Terdapat 19 bidang tanah yang dimiliki 17 orang menolak harga ganti rugi yang ditetapkan oleh P2T dari segi waktu seharusnya sudah dikonsinyasikan (dititipkan di pengadilan Cirebon) mengingat penawaran yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012, namun saat ini belum ada penyelesaian terutama akibat beda penafsiran terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Paragraf 6 Musyawarah Pasal 37 (4) dimana P2T Kabupaten berpendapat perintah penitipan UGR setelah terbitnya Keputusan Banding dari Gubernur, Sementara P2T Provinsi Jawa Barat

berpendapat segera dititipkan apabila setelah 120 hari musyawarah tidak dicapai kesepakatan serta harga telah ditetapkan oleh P2T namun tetap ditolak oleh pemilik tanah. Sedangkan banding harus diajukan langsung kepada Gubernur, apabila banding diajukan kepada Bupati harus ditanggapi terlebih dahulu.Rincian bidang yang menolak adalah sebagai berikut : 2 bidang dimiliki 2 orang di Desa Babakan 2 bidang dimiliki 2 orang di Desa Ciwaringin 3 bidang dimiliki 3 orang di Desa Galagamba 12 bidang dimiliki 10 orang Desa Pegagan

2. Di Desa Kempek dari 103 Bidang yang dimiliki 86 orang saat ini telah dibayarkan 70 puluh bidang, tersisa sekitar 30 bidang, dari 30 bidang yang tersisa 6 orang sudah setuju harga untuk dibayar saat ini dalam proses pengusulan pembayaran, sedangkan yang belum setuju terdapat berbagai alasan antara lain permohonan ukur ulang. Diperkirakan sampai tanggal 31 Agustus 2012 masih tersisa sekitar 4 bidang yang masih menolak untuk itu sebelum tanggal 31 Agustus 2012 TPT akan mengusulkan untuk mengajukan penawaran terakhir agar bagi yang tetap menolak harga dapat dikonsinyasikan mengingat waktunya telah terpenuhi untuk itu.

3. Tanah PT. Istaka Karya sedang dalam proses kelengkapan administrasi untuk dapat segera dibayarkan.

4. Tanah-tanah asset desa saat ini masih dalam taraf penyelesaian usulan di tingkat kabupaten.

5. Tanah-tanah wakaf saat ini masih dalam taraf penyelesaian usulan di tingkat kabupaten.

Telaahan kami :

a. P2T Provinsi Jawa Barat dan P2T Kabupaten segera menyepakati pelaksanaan ketentuan sesuai Peraturan Kepala BPN RI no 3 Tahun 2007 sehingga dapat segera dapat diproses penitipan 19 bidang tanah yang menolak harga ganti rugi yang telah ditetapkan P2T di pengadilan apabila semua fihak (aparatur pemerintahan) sepakat mempercepat prosesnya maka paling lambat tanggal 5 September 2012 proses penitipan selesai.

b. Penyelesaian tanah wakaf dan tanah kas desa mengingat saat ini masih di tingkat kabupaten kami tidak dapat meyakini dapat diselesaikan sampai bulan Nopember 2012, untuk itu apabila disepakati tanggal 15 September 2012 pelaksanaan fisik pekerjaan Jalan Tol Cikopo-Palimanan harus dimulai kami mengusulkan sebagai berikut :b.1 Penyelesaian Tanah Kas Desa (TKD)

Proses administrasi penyelesaian tanah TKD tetap diteruskan sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Direktorat Jenderal Bina Marga

memfasilitasi pertemuan antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memformulasikan agar tanah TKD dapat dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan sementara proses admiministrasi penggantian dilakukan, sekaligus memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga Pasti mengganti tanah TKD setelah prosedurnya selesai.

Terhadap kerugian pemerintahan desa akibat kehilangan pendapatan yang disebabkan pemerintahan desa tidak bisa mengelola tanah sawah yang digunakan untuk jalan tol sementara penggantinya belum ada maka P2T Kabupaten menghitung kerugian senilai untuk 2 atau 3 kali panen padi.

b.2 Penyelesaian Tanah Wakaf Proses administrasi penyelesaian tanah Wakaf tetap diteruskan sesuai

ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Direktorat Jenderal Bina Marga

memfasilitasi pertemuan antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat/Provinsi Jawa Barat untuk memformulasikan agar tanah Wakaf dapat dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan sementara proses admiministrasi penggantian dilakukan, sekaligus memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga Pasti mengganti tanah Wakaf setelah prosedurnya selesai.

Terhadap kerugian penerima manfaat wakaf dan nazhir akibat kehilangan pendapatan disebabkan nazhir tidak bisa mengelola tanah sawah yang digunakan untuk jalan tol sementara penggantinya belum ada maka P2T Kabupaten menghitung kerugian senilai untuk 2 atau 3 kali panen padi atau selama proses administrasi mengakibatkan nazhir belum mendapat pengganti tanah wakaf.

Mengingat tanah-tanah yang belum selesai diperkirakan hanya merupakan tanah Wakaf dan TKD maka saat ini sedang disiapkan :

1 Serah Terima Fisik Tanah Bebas dengan catatan dari P2T Kabupaten Cirebon kepada Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo-Palimanan saat ini sedang dipersiapkan dan diperkirakan bisa diselesaikan sebelum tanggal 10 September 2012 Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pengurusan Hak Atas Tanah Pasal 63 (2)

2 Bupati Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bab VI Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pasal 67 (2)

Memperhatikan telaah kami di atas, maka bersama ini kami laporkan bahwa Tim Pengadaan Tanah (TPT) Cikampek (Cikopo) – Palimanan akan mengkonsentrasikan diri untuk penyelesaian tanah-tanah milik pribadi (masyarakat) agar benar-benar dapat diselesaikan sebelum tanggal 10 September 2012 sehingga tanggal 15 September 2012 Tanah Bebas dapat diserah terimakan dan fisik dapat segera dimulai. Sedangkan untuk tanah-tanah Wakaf dan Tanah Kas Desa kami berpendapat untuk di dalam koridor telah dapat diselesaikan, dan pengadaan tanah penggantinya akan kami konsentrasikan apabila pekejaan fisik sudah dapat dimulai.

Demikian kami laporkan besar harapan kami kiranya Bapak dapat berkenan mempercepat proses administrasi pengadaan tanah terutama untuk tanah-tanah yang proses administrasinya tidak berkaitan langsung dengan masyarakat seperti tanah wakaf dan tanah kas desa sehingga program nasional Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimaman sebagai perwujudan pemenuhan kepentingan umum dapat segera dimulai. Atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Tim Pengadaan TanahJalan Tol Cikampek (Cikopo) – Palimanan

Ketua,

Ir. ETEN ROSELINIP. 19590801 198703 1 007

Tembusan : Kepada Yth.1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum;2. Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum;3. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga;4. Bapak Gubernur Jawa Barat;5. Bapak Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga;6. Bapak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;7. Bapak KAPOLDA Jawa Barat;8. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;9. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;10. Bapak Bupati Purwakarta;11. Bapak Bupati Subang;12. Ibu Bupati Indramayu;13. Bapak Bupati Majalengka;14. Bapak Bupati Cirebon;15. Bapak Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;16. Bapak KAPOLRES Purwakarta;17. Bapak KAPOLRES Subang;18. Bapak KAPOLRES Indramayu;19. Ibu KAPOLRES Majalengka;20. Bapak KAPOLRES Cirebon;21. Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon.

FILE : DATA (D)/Surat-surat penting : man jada wa jada IA