makalah zee
DESCRIPTION
Tentang KemaritimanTRANSCRIPT
15
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu
bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana
pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah
sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena
melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah
negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini
terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan Negara Republik
Indonesia mencapai 7,7 juta km2. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km2 merupakan
luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan 0,3 juta km2 berupa
laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km2 kawasan Zona Ekonomi Eksklusif
(Exclusive Economic Zone) (M., John, dkk., 2007). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil
diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.
Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hokum laut
internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasai
oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif
ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi
dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut
Internasional 1982 (Irman dan Nugraha, 2014).
Ketentuan hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun
1982 (Law of the Sea Convention/LOSC) membagi wilayah negara dalam dua
bagian yaitu laut/perairan wilayah suatu Negara dan laut yang bukan wilayah
suatu negara. Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan
pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dimana negara pantai/kepulauan
mempunyai kedaulatan. Sedangkan laut yang bukan merupakan wilayah suatu
negara adalah Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen,
laut bebas dan dasar laut dalam (deep seabed/area). Di masing-masing zona maritim
tersebut negara pantai (kepulauan) mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan
yang berbeda-beda, demikian pula kapal ataupun wahana laut lainnya mempunyai
hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula ketika bernavigasi di zona maritim ini.
15
Sebagai zona maritim baru pengaturan dalam ZEE dapat dikatakan cukup banyak yaitu
dalam Bab V LOSC pasal 55 sampai 75. Banyak ahli berpendapat bahwa pengaturan
ZEE yang ada di Konvensi merupakan bagian dari international customary law
dan prakteknegara-negara. Pengaturan utama dalam zona maritim ini antara lain hak
negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam, perlindungan lingkungan
laut, riset ilmiah kelautan dan lain-lain. Dalam praktek negara-negara di ZEE masih
banyak permasalahan yang muncul antara lain hubungan batas ZEE dengan landas
kontinen, hubungan aktivitas di ZEE dengan landas kontinen, termasuk juga
apakah rezim ZEE dan landas kontinen yang 200 mil laut adalah sama (Buntoro,
2013). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis makalah
tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari makalah ini sebagai
berikut :
1. Apa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?
2. Apa yang termasuk cakupan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?
3. Bagaimana Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE?
4. Apa hak dan kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?
1.3. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam
penulisan makalah ini yaitu :
1. Untuk mengetahui pengertian Zona Ekonomi Eksklusif
2. Untuk mengetahui cakupan Zona Ekonomi Eksklusif
3. Untuk mengetahui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di
ZEE
4. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
15
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ZEE atau yang biasa dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah zona
yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan. Di
Zona Ekonomi Eksklusif negara yang memiliki zona ini berhak untuk mengambil
kekayaan laut, mengeksplorasi apa yang ada didalam laut dan bebas memanfaatkan laut
dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam batas Zona Ekonomi
Eksklusif kita penduduk Indonesia diijinkan untuk membuat penelitian atau riset,
membuat sebuah percobaan atau bangunan serta melindungi kehidupan bawah air laut.
Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam bawah laut menjadi mata pencaharian dan
kita harus tetap menjaganya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Bab II Pasal 2
menyebutkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan
berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan
undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah
di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur
dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
2.2 Cakupan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI Indonesia yang memiliki
lautan begitu luas terutama dengan wawasan nusantara telah bertindak dengan
sangat berhati-hati. Kita memaklumi bahwa dengan prinsip ZEE maka berarti
negara-negara dimaksud mempunyai dasar melaksanakan hak-hak berdaulat untuk
melakukan eksplorasi dan eksploitasi dibagian atau zona tertentu lautan tersebut.
Dengan luasnya perairan pedalaman (yang tadinya merupakan laut bebas yang
memecah kesatuan wilayah negara), yang kita miliki dengan dasar hukum wawasan
nusantara itu, tampaknya sudah luas pola lokasi lautan yang akan kita garap.
Masalah Zona Ekonomi Eksklusif sangat penting artinya karena dengan
diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 telah memberikan kekuatan
hukum tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.
15
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang
yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya
dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal
laut wilayah Indonesia. (Pasal 2) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Negara-negara yang pantainya
saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Selama
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat
keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi
eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama
jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar
Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara
tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah dicapai persetujuan tentang
pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia tersebut.
Khusus tentang batas maritim terkait dengan ZEE dan landas kontinen banyak
negara mengisyaratkan bahwa penyelesaian batas ZEE dan landas kontinen adalah
sama. Akan tetapi untuk negara yang telah menyelesaikan batas landas kontinen
sebelum ada LOSC dan masih didasarkan pada Konvensi Jenewa 1958, maka
ketika akan menyelesaikan batas ZEE ada kemungkinan antara garis batas ZEE
dan landas kontinen berbeda (tidak berimpit). Kondisi ini tentu saja dapat
dimaklumi disebabkan rezim landas kontinen yang digunakan dalam Konvensi
Jenewa 1958 berbeda dengan rezim landas kontinen yang diatur dalam LOSC.
Oleh karena itu dalam kasus Indonesia akan ditemukan beberapa garis batas
ZEE dan landas kontinen yang tidak berimpit, sebagai contohnya batas maritim
antara Indonesia dengan Australia. Pada perjanjian batas maritim tersebut terdapat
2 (dua) garis batas maritim yang tidak berimpit yaitu garis batas landas kontinen
dengan Australia yang telah ditetapkan pada tahun 1971 dengan batas maritim
tertentu antara Indonesia dengan Australia yang disepakati pada tahun 1997. Pada batas
maritim tersebut terdapat wilayah dimana landas kontinennya berada dalam
jurisdiksi Australia, akan tetapi ZEE berada dalam yurisdiksi Indonesia (Buntoro,
2013).
15
Menurut Triamodjo dalam Workshop Pengelolaan Perbatasan Dan Tata Ruang
Laut, Prinsip Penetapan Batas Laut yaitu :
a. KHL 1982 yaitu equitable principle e.g. Arts. 74(1) & 83(1) KHL 1982: The
delimitation of the continental shelf (exclusive economic zone) between States with
opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of
international law, as referred to in Art 38 of the Statute of the ICJ, in order to
achieve an equitable solution.
b. Metode (kombinasi) utk mencapai equitable solution:
Garis tengah setiap titik yang berjarak sama dari titik-titik terdekat pada baseline
(Art 15).
Garis tengah yg tunduk pada faktor koreksi yang adil.
Garis tegak lurus terhadap arah umum garis pantai.
Membentuk zona pengembangan bersama.
15
(Triatmodjo, 2014).
2.3 Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE
ZEE Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki ZEE
yang paling luas yakni seluas 1.577.300 mil persegi. Tidak saja dibandingkan
dengan negaranegara asia lainnya luas ZEE Indonesia pun masih tetap menduduki
peringkat pertama. ZEE Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata
menyimpan berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya
adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimism bagi bangsa
Indonesia untuk mengembangkan industry perikanannya secara spektakuler di masa
mendatang. Lebih jauh tentang estimasi besarnya jumlah penangkapan ikan tuna oleh
pemerintah Indonesia tiap tahun dikatakan bahwa potensi tangkapan tuna jenis skipjack
tiap tahunnya oleh Indonesia diestimasikan sebanyak 300.000 metric ton (MT), dari
jumlah sekian itu baru bias tertangkap sebanyak 51.000 MT. tangkapan yang belum
bias direalisir sebanyak 249.000 MT, yang mencakup 59.500 MT pergerakannya
melalui ZEE yang berbatasan dengan lautan pasifik. Berdasarkan KHL 1982, wilayah
15
perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan
kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas sekitar 0,3 juta km² Indonesia juga
memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai
kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 km² dan hak partisipasi dalam
pengelolaan kekayaan alam alam di laut lepas diluar batas 200 mil ZEE, serta
pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional diluar
landas kontinen. Pasal 192-237 UNCLOS membebankan kewajiban bagi setiap
negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka Kekayaan
mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber
hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama
dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai
alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan,
cara ini diharapkan nelayan kita bertambah keterampilannya. Pada tahun 2005
muncul gagasan dari dewan maritim Indonesia untuk membentuk badan penataan
batas wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mepertegas
kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas:
a. Menuntaskan dan memelihara batas laut wilayah NKRI
b. Melakukan penelitian dan pengembangan basis data sumber daya alam kelautan
di ZEE Indonesia
c. Melakukan pengendalian dan pewasan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE
Indonesia
d. Melakukan pengaman wilayah laut di wilayah ZEE Indonesia
e. Mengkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-pulau perbatasan dengan
instansi terkait di pusat dan daerah
(Rivai, 2013).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Bab I Ayat 1
disebutkan bahwa Pengelolaan adalah segala upaya dan kegiatan Pemerintah untuk
mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia sedangkan Konservasi sumber daya alam adalah segala
upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif
15
Indonesia dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Dalam
rangka meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di
bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerja sama dengan orang atau
badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Pertanian menetapkan
jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya
alam hayati di sebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Untuk pelestarian sumber daya alam hayati, dilarang melakukan penangkapan ikan
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, racun,
listrik, dan bahan atau alat lainnya yang berbahaya. Orang atau badan hukum yang
melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus terlebih
dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Orang atau badan hukum
asing yang akan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh izin menangkap ikan
kepada Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dalam surat permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan data sebagai berikut:
1. Jumlah kapal yang akan digunakan;
2. Nama, alamat dan kebangsaan pemilik kapal;
3. Nama kapal;
4. Nama panggilan kapal;
5. Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapal;
6. Panjang kapal;
7. Berat kotor kapal;
8. Kekuatan mesin kapal;
9. Daya muat palkah ikan;
10. Nama, alamat, dan kebangsaan nakoda kapal;
11. Jumlah awak kapal;
12. Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing-masing
kapal;
13. Daerah penangkapan ikan yang diinginkan.
Izin penangkapan ikan bagi orang atau badan hukum asing di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia diberikan dalam bentuk Surat Izin Penangkapan Ikan yang
dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Ayat (2) Dalam
15
Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan hal-hal
sebagai berikut :
2. Nama dan kebangsaan pemilik kapal;
3. Nama kapal;
4. Nama panggilan kapal;
5. Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapal;
6. Panjang kapal;
7. Berat kotor kapal;
8. Kekuatan mesin kapal;
9. Daya muat palkah kapal;
10. Nama, alamat, dan kebangsaan nakoda kapal;
11. Jumlah awak kapal;
12. Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing-masing
kapal;
13. Daerah penangkapan ikan yang ditetapkan;
14. Tanda pengenal yang wajib dipasang di kapal;
15. Tempat melapor;
16. Ketentuan mengenai penangkapan ikan yang wajib ditaati
Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
berlaku untuk 1 (satu) tahun(2) Apabila masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis, dan untuk tahun berikutnya orang atau
badan hukum asing yang bersangkutan akan melanjutkan penangkapan ikan di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa
berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan yang telah diperolehnya habis, wajib mengajukan
permohonan izin baru menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Orang atau badan
hukum asing yang mendapat izin menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
dikenakan pungutan perikanan, yang besarnya dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan
oleh Menteri Pertanian dengan persetujuan Menteri Keuangan Pungutan perikanan terdiri
dari:
a. Pungutan pendaftaran, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang akan
dimohonkan izin penangkapan ikan;
b. Pungutan perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang harus dibayar pada saat
pengajuan permohonan perubahan;
15
c. Pungutan penangkapan ikan, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang
dipergunakan
Barang siapa melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini
dipidana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1983. Kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan alat atau bahan yang terlarang
sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dikenakan denda setinggitingginya Rp 75000000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) dan pencabutan Surat Izin Penangkapan lkan dan Pasal 20
Apabila kapal perikanan yang dipergunakan oleh pemohon yang telah mendapatkan
Surat Izin Penangkapan Ikan menurut Peraturan Pemerintah ini melakukan pelanggaran
ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan dikenakan
denda setinggi-tingginya Rp 25000000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan pencabutan
Surat Izin Penangkapan Ikan.
2.4 Hak dan Kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ZEE merupakan zona yang berada antara laut teritorial dan laut bebas. Oleh
sebab itu banyak negara yang mengatakan bahwa pengaturan ZEE harus berbeda
dengan pengaturan di laut bebas maupun di laut teritorial. Konsep kewenangan yang
dikenal dalam ZEE ini adalah hak berdaulat (sovereign rights). Pengertian sovereign
rights oleh banyak ahli diartikan dengan bermacam-macam, antara lain ada yang
berpendapat bahwa sovereign right merupakan hak khusus yang berada diantara
hak kedaulatan (sovereignty) dengan kebebasan suatu negara (freedom of high
seas) di laut bebas. Selain itu ada ahli yang mengatakan bahwa jika berbicara
tentang navigasi maka status hukum dari ZEE adalah sama dengan laut bebas.
Tentu saja status hukum ZEE harus dikembalikan pada ketentuan LOSC yang
mengatur beberapa zona maritim antara lain: perairan pedalaman, perairan
kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, dan wilayah
laut dalam.
Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukan bahwa ZEE merupakan zona
tersendiri dan berbeda dengan laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen dan
laut bebas itu sendiri. Sehingga penerapan hak dan kewajiban suatu negara pun
semestinya berbeda. Kepentingan suatu negara biasanya selalu dilindungi dengan
kebijakan politik, hukum dan perlindungan fisik berupa penegakan hukum serta
pengerahan/pergerakan kekuatan militer. Sebagai contohnya: kepentingan
15
perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan
keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan
pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut.
Pengerahan kekuatan militer biasanya sangat jarang memasuki wilayah kedaulatan
negara lain, akan tetapi berada di luar laut teritorial suatu negara. Hal ini sebenarnya
merupakan penghormatan terhadap kedaulatan negara pantai, walaupun banyak negara
beranggapan bahwa keberadaan armada/kapal perang asing yang dekat dengan
wilayahnya merupakan ancaman terhadap keamanan negara tersebut. Dalam
beberapa tahun ini, kegiatan militer yang dilakukan oleh negara-negara menimbulkan
krisis dan konflik. Hal ini disebabkan kegiatan militer yang dilakukan oleh negara
dimaksud dilakukan di ZEE negara lain.
Dalam Bab V Pasal 56, 60 dan 61 LOSC disebutkan bahwa negara pantai
mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap
sumber daya alam di ZEE. Hak tersebut antara lain meliputi pula hak untuk
melakukan penelitian atas sumber daya alam; hak untuk melakukan eksploitasi
sumber daya alam; hak untuk melakukan konservasi sumber daya alam; dan hak untuk
mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan. Selain itu dalam pasal 77
dan 80 LOSC yang mengatur tentang landas kontinen yang berada di bawah ZEE
negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya alam antara lain: hak melakukan penelitian sumber daya alam di landas
kontinen; hak melakukan eksploitasi sumber alam dari landas kontinen; hak untuk
mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan. Kegiatan
pemanfaatan sumber daya alam lainnya termasuk pemanfaatan energi dari angin, arus,
dan ombak.
Riset ilmiah kelautan dapat dilakukan di ZEE. Kegiatan tersebut dapat berupa
pengumpulan data/informasi ilmiah, monitoring risiko dan efek polusi, dan riset ilmiah
kelautan. Kegiatan riset ilmiah kelautan dapat berupa survei ataupun riset
hidrografi, oseanografi, biologi laut, riset perikanan, driling, survei ilmiah
geologi/geofisik, dan kegiatan riset ilmiah untuk tujuan lainnya. Apabila kegiatan
tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, banyak negara tidak menganggap kegiatan itu
sebagai riset ilmiah kelautan sebagaimana diatur dalam Konvensi. Selain itu apabila
riset ilmiah digunakan untuk tujuan militer tidak juga termasuk kegiatan riset ilmiah
sebagaimana diatur dalam Konvensi. Sedangkan hak negara lain di ZEE antara lain
untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, pelayaran dan penerbangan. Khusus
15
untuk meletakkan kabel dan pipa bawah air harus tetap melalui izin atau sesuai
peraturan perundang-undangan negara lain (Buntoro, 2013).
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
pada Pasal 3 ayat (2) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia
mempunyai dan melaksanakan:
a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan
konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di
bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegatan lainnya untuk eksplorasi
dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus
dan angin;
b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan
bangunan-bangunan lainnya;
2) penelitian ilmiah mengenai kelautan;
3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut
yang berlaku (hot Pursuit). Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah
di bawahnya, hak berdaulat, hak-hal lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut
peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-
persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan
ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan
internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku (Pasal 4 ayat 1-3).
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barangsiapa melakukan
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk
eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik
Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik
Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan
internasional tersebut. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan
eksploitasi suatu sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan
15
dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan tidak
mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya
alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang
atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah
tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut
melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya (Pasal 5 ayat 1-3).
15
BAB III
PENUTUP
3.1 KesimpulanBerdasarkan hasil pembahasan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:1. ZEE atau yang biasa dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah zona
yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan.
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
3. Pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut serta mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber hayati lainnya dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut.
4. Hak negara di ZEE diantaranya melakukan penelitian atas sumber daya alam, melakukan eksploitasi sumber daya alam, melakukan konservasi sumber daya alam, mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan.
5. Kewajiban suatu negara di ZEE diantaranya melindungi dengan kebijakan politik, hukum dan perlindungan fisik berupa penegakan hukum serta pengerahan/pergerakan kekuatan militer. Sebagai contohnya: kepentingan perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut.
15
DAFTAR PUSTAKA
Buntoro, Kresno., 2013. Kegiatan Militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit Di Indonesia. Jurnal Opinio Juris. Vol. 12, hal 49-67.
Irman dan Nugraha, Aditya Taufan., 2014. Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. Jurnal Selat, Vol. 2 (1), hal 156-167.
M.John, dkk., 2007. Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia. Jurnal Mahkamah Vol. 19 (1) hlm. 70.
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Rivai, H. Sihaloho., 2013. Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 25 April 2016 pada pukul 20.15 Wita.
Triatmodjo, Marsudi., 2014. Dasar Penetapan Perbatasan Laut. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Workshop Pengelolaan Perbatasan Dan Tata Ruang Laut, 12 september 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.