makalah zee

22
1 5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan Negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta km 2 . Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km 2 merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km 2 perairan pedalaman dan 0,3 juta km 2 berupa laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km 2 kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) (M., John, dkk., 2007). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hokum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasai oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta

Upload: anonymous-lbo2eli

Post on 08-Jul-2016

366 views

Category:

Documents


74 download

DESCRIPTION

Tentang Kemaritiman

TRANSCRIPT

Page 1: Makalah ZEE

15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu

bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana

pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah

sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena

melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah

negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini

terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan Negara Republik

Indonesia mencapai 7,7 juta km2. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km2 merupakan

luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan 0,3 juta km2 berupa

laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km2 kawasan Zona Ekonomi Eksklusif

(Exclusive Economic Zone) (M., John, dkk., 2007). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil

diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.

Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hokum laut

internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasai

oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif

ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi

dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut

Internasional 1982 (Irman dan Nugraha, 2014).

Ketentuan hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun

1982 (Law of the Sea Convention/LOSC) membagi wilayah negara dalam dua

bagian yaitu laut/perairan wilayah suatu Negara dan laut yang bukan wilayah

suatu negara. Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan

pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dimana negara pantai/kepulauan

mempunyai kedaulatan. Sedangkan laut yang bukan merupakan wilayah suatu

negara adalah Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen,

laut bebas dan dasar laut dalam (deep seabed/area). Di masing-masing zona maritim

tersebut negara pantai (kepulauan) mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan

yang berbeda-beda, demikian pula kapal ataupun wahana laut lainnya mempunyai

hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula ketika bernavigasi di zona maritim ini.

Page 2: Makalah ZEE

15

Sebagai zona maritim baru pengaturan dalam ZEE dapat dikatakan cukup banyak yaitu

dalam Bab V LOSC pasal 55 sampai 75. Banyak ahli berpendapat bahwa pengaturan

ZEE yang ada di Konvensi merupakan bagian dari international customary law

dan prakteknegara-negara. Pengaturan utama dalam zona maritim ini antara lain hak

negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam, perlindungan lingkungan

laut, riset ilmiah kelautan dan lain-lain. Dalam praktek negara-negara di ZEE masih

banyak permasalahan yang muncul antara lain hubungan batas ZEE dengan landas

kontinen, hubungan aktivitas di ZEE dengan landas kontinen, termasuk juga

apakah rezim ZEE dan landas kontinen yang 200 mil laut adalah sama (Buntoro,

2013). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis makalah

tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari makalah ini sebagai

berikut :

1. Apa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?

2. Apa yang termasuk cakupan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?

3. Bagaimana Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE?

4. Apa hak dan kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam

penulisan makalah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian Zona Ekonomi Eksklusif

2. Untuk mengetahui cakupan Zona Ekonomi Eksklusif

3. Untuk mengetahui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di

ZEE

4. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Page 3: Makalah ZEE

15

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE atau yang biasa dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah zona

yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan. Di

Zona Ekonomi Eksklusif negara yang memiliki zona ini berhak untuk mengambil

kekayaan laut, mengeksplorasi apa yang ada didalam laut dan bebas memanfaatkan laut

dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam batas Zona Ekonomi

Eksklusif kita penduduk Indonesia diijinkan untuk membuat penelitian atau riset,

membuat sebuah percobaan atau bangunan serta melindungi kehidupan bawah air laut.

Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam bawah laut menjadi mata pencaharian dan

kita harus tetap menjaganya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Bab II Pasal 2

menyebutkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan

berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan

undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah

di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur

dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

2.2 Cakupan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI Indonesia yang memiliki

lautan begitu luas terutama dengan wawasan nusantara telah bertindak dengan

sangat berhati-hati. Kita memaklumi bahwa dengan prinsip ZEE maka berarti

negara-negara dimaksud mempunyai dasar melaksanakan hak-hak berdaulat untuk

melakukan eksplorasi dan eksploitasi dibagian atau zona tertentu lautan tersebut.

Dengan luasnya perairan pedalaman (yang tadinya merupakan laut bebas yang

memecah kesatuan wilayah negara), yang kita miliki dengan dasar hukum wawasan

nusantara itu, tampaknya sudah luas pola lokasi lautan yang akan kita garap.

Masalah Zona Ekonomi Eksklusif sangat penting artinya karena dengan

diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 telah memberikan kekuatan

hukum tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia.

Page 4: Makalah ZEE

15

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan

dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang

yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya

dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal

laut wilayah Indonesia. (Pasal 2) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Negara-negara yang pantainya

saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Selama

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat

keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi

eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama

jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar

Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara

tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah dicapai persetujuan tentang

pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia tersebut.

Khusus tentang batas maritim terkait dengan ZEE dan landas kontinen banyak

negara mengisyaratkan bahwa penyelesaian batas ZEE dan landas kontinen adalah

sama. Akan tetapi untuk negara yang telah menyelesaikan batas landas kontinen

sebelum ada LOSC dan masih didasarkan pada Konvensi Jenewa 1958, maka

ketika akan menyelesaikan batas ZEE ada kemungkinan antara garis batas ZEE

dan landas kontinen berbeda (tidak berimpit). Kondisi ini tentu saja dapat

dimaklumi disebabkan rezim landas kontinen yang digunakan dalam Konvensi

Jenewa 1958 berbeda dengan rezim landas kontinen yang diatur dalam LOSC.

Oleh karena itu dalam kasus Indonesia akan ditemukan beberapa garis batas

ZEE dan landas kontinen yang tidak berimpit, sebagai contohnya batas maritim

antara Indonesia dengan Australia. Pada perjanjian batas maritim tersebut terdapat

2 (dua) garis batas maritim yang tidak berimpit yaitu garis batas landas kontinen

dengan Australia yang telah ditetapkan pada tahun 1971 dengan batas maritim

tertentu antara Indonesia dengan Australia yang disepakati pada tahun 1997. Pada batas

maritim tersebut terdapat wilayah dimana landas kontinennya berada dalam

jurisdiksi Australia, akan tetapi ZEE berada dalam yurisdiksi Indonesia (Buntoro,

2013).

Page 5: Makalah ZEE

15

Menurut Triamodjo dalam Workshop Pengelolaan Perbatasan Dan Tata Ruang

Laut, Prinsip Penetapan Batas Laut yaitu :

a. KHL 1982 yaitu equitable principle e.g. Arts. 74(1) & 83(1) KHL 1982: The

delimitation of the continental shelf (exclusive economic zone) between States with

opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of

international law, as referred to in Art 38 of the Statute of the ICJ, in order to

achieve an equitable solution.

b. Metode (kombinasi) utk mencapai equitable solution:

Garis tengah setiap titik yang berjarak sama dari titik-titik terdekat pada baseline

(Art 15).

Garis tengah yg tunduk pada faktor koreksi yang adil.

Garis tegak lurus terhadap arah umum garis pantai.

Membentuk zona pengembangan bersama.

Page 6: Makalah ZEE

15

(Triatmodjo, 2014).

2.3 Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE

ZEE Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki ZEE

yang paling luas yakni seluas 1.577.300 mil persegi. Tidak saja dibandingkan

dengan negaranegara asia lainnya luas ZEE Indonesia pun masih tetap menduduki

peringkat pertama. ZEE Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata

menyimpan berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya

adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimism bagi bangsa

Indonesia untuk mengembangkan industry perikanannya secara spektakuler di masa

mendatang. Lebih jauh tentang estimasi besarnya jumlah penangkapan ikan tuna oleh

pemerintah Indonesia tiap tahun dikatakan bahwa potensi tangkapan tuna jenis skipjack

tiap tahunnya oleh Indonesia diestimasikan sebanyak 300.000 metric ton (MT), dari

jumlah sekian itu baru bias tertangkap sebanyak 51.000 MT. tangkapan yang belum

bias direalisir sebanyak 249.000 MT, yang mencakup 59.500 MT pergerakannya

melalui ZEE yang berbatasan dengan lautan pasifik. Berdasarkan KHL 1982, wilayah

Page 7: Makalah ZEE

15

perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan

kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas sekitar 0,3 juta km² Indonesia juga

memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai

kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 km² dan hak partisipasi dalam

pengelolaan kekayaan alam alam di laut lepas diluar batas 200 mil ZEE, serta

pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional diluar

landas kontinen. Pasal 192-237 UNCLOS membebankan kewajiban bagi setiap

negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka Kekayaan

mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber

hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama

dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai

alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan,

cara ini diharapkan nelayan kita bertambah keterampilannya. Pada tahun 2005

muncul gagasan dari dewan maritim Indonesia untuk membentuk badan penataan

batas wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mepertegas

kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas:

a. Menuntaskan dan memelihara batas laut wilayah NKRI

b. Melakukan penelitian dan pengembangan basis data sumber daya alam kelautan

di ZEE Indonesia

c. Melakukan pengendalian dan pewasan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE

Indonesia

d. Melakukan pengaman wilayah laut di wilayah ZEE Indonesia

e. Mengkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-pulau perbatasan dengan

instansi terkait di pusat dan daerah

(Rivai, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan

Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Bab I Ayat 1

disebutkan bahwa Pengelolaan adalah segala upaya dan kegiatan Pemerintah untuk

mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia sedangkan Konservasi sumber daya alam adalah segala

upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif

Page 8: Makalah ZEE

15

Indonesia dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Dalam

rangka meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di

bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerja sama dengan orang atau

badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Pertanian menetapkan

jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya

alam hayati di sebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Untuk pelestarian sumber daya alam hayati, dilarang melakukan penangkapan ikan

di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, racun,

listrik, dan bahan atau alat lainnya yang berbahaya. Orang atau badan hukum yang

melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus terlebih

dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Orang atau badan hukum

asing yang akan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,

wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh izin menangkap ikan

kepada Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dalam surat permohonan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan data sebagai berikut:

1. Jumlah kapal yang akan digunakan;

2. Nama, alamat dan kebangsaan pemilik kapal;

3. Nama kapal;

4. Nama panggilan kapal;

5. Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapal;

6. Panjang kapal;

7. Berat kotor kapal;

8. Kekuatan mesin kapal;

9. Daya muat palkah ikan;

10. Nama, alamat, dan kebangsaan nakoda kapal;

11. Jumlah awak kapal;

12. Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing-masing

kapal;

13. Daerah penangkapan ikan yang diinginkan.

Izin penangkapan ikan bagi orang atau badan hukum asing di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia diberikan dalam bentuk Surat Izin Penangkapan Ikan yang

dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Ayat (2) Dalam

Page 9: Makalah ZEE

15

Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan hal-hal

sebagai berikut :

2. Nama dan kebangsaan pemilik kapal;

3. Nama kapal;

4. Nama panggilan kapal;

5. Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapal;

6. Panjang kapal;

7. Berat kotor kapal;

8. Kekuatan mesin kapal;

9. Daya muat palkah kapal;

10. Nama, alamat, dan kebangsaan nakoda kapal;

11. Jumlah awak kapal;

12. Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing-masing

kapal;

13. Daerah penangkapan ikan yang ditetapkan;

14. Tanda pengenal yang wajib dipasang di kapal;

15. Tempat melapor;

16. Ketentuan mengenai penangkapan ikan yang wajib ditaati

Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

berlaku untuk 1 (satu) tahun(2) Apabila masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis, dan untuk tahun berikutnya orang atau

badan hukum asing yang bersangkutan akan melanjutkan penangkapan ikan di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia, sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa

berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan yang telah diperolehnya habis, wajib mengajukan

permohonan izin baru menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Orang atau badan

hukum asing yang mendapat izin menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

dikenakan pungutan perikanan, yang besarnya dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan

oleh Menteri Pertanian dengan persetujuan Menteri Keuangan Pungutan perikanan terdiri

dari:

a. Pungutan pendaftaran, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang akan

dimohonkan izin penangkapan ikan;

b. Pungutan perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang harus dibayar pada saat

pengajuan permohonan perubahan;

Page 10: Makalah ZEE

15

c. Pungutan penangkapan ikan, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang

dipergunakan

Barang siapa melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini

dipidana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1983. Kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan alat atau bahan yang terlarang

sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 dikenakan denda setinggitingginya Rp 75000000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah) dan pencabutan Surat Izin Penangkapan lkan dan Pasal 20

Apabila kapal perikanan yang dipergunakan oleh pemohon yang telah mendapatkan

Surat Izin Penangkapan Ikan menurut Peraturan Pemerintah ini melakukan pelanggaran

ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan dikenakan

denda setinggi-tingginya Rp 25000000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan pencabutan

Surat Izin Penangkapan Ikan.

2.4 Hak dan Kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE merupakan zona yang berada antara laut teritorial dan laut bebas. Oleh

sebab itu banyak negara yang mengatakan bahwa pengaturan ZEE harus berbeda

dengan pengaturan di laut bebas maupun di laut teritorial. Konsep kewenangan yang

dikenal dalam ZEE ini adalah hak berdaulat (sovereign rights). Pengertian sovereign

rights oleh banyak ahli diartikan dengan bermacam-macam, antara lain ada yang

berpendapat bahwa sovereign right merupakan hak khusus yang berada diantara

hak kedaulatan (sovereignty) dengan kebebasan suatu negara (freedom of high

seas) di laut bebas. Selain itu ada ahli yang mengatakan bahwa jika berbicara

tentang navigasi maka status hukum dari ZEE adalah sama dengan laut bebas.

Tentu saja status hukum ZEE harus dikembalikan pada ketentuan LOSC yang

mengatur beberapa zona maritim antara lain: perairan pedalaman, perairan

kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, dan wilayah

laut dalam.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukan bahwa ZEE merupakan zona

tersendiri dan berbeda dengan laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen dan

laut bebas itu sendiri. Sehingga penerapan hak dan kewajiban suatu negara pun

semestinya berbeda. Kepentingan suatu negara biasanya selalu dilindungi dengan

kebijakan politik, hukum dan perlindungan fisik berupa penegakan hukum serta

pengerahan/pergerakan kekuatan militer. Sebagai contohnya: kepentingan

Page 11: Makalah ZEE

15

perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan

keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan

pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut.

Pengerahan kekuatan militer biasanya sangat jarang memasuki wilayah kedaulatan

negara lain, akan tetapi berada di luar laut teritorial suatu negara. Hal ini sebenarnya

merupakan penghormatan terhadap kedaulatan negara pantai, walaupun banyak negara

beranggapan bahwa keberadaan armada/kapal perang asing yang dekat dengan

wilayahnya merupakan ancaman terhadap keamanan negara tersebut. Dalam

beberapa tahun ini, kegiatan militer yang dilakukan oleh negara-negara menimbulkan

krisis dan konflik. Hal ini disebabkan kegiatan militer yang dilakukan oleh negara

dimaksud dilakukan di ZEE negara lain.

Dalam Bab V Pasal 56, 60 dan 61 LOSC disebutkan bahwa negara pantai

mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap

sumber daya alam di ZEE. Hak tersebut antara lain meliputi pula hak untuk

melakukan penelitian atas sumber daya alam; hak untuk melakukan eksploitasi

sumber daya alam; hak untuk melakukan konservasi sumber daya alam; dan hak untuk

mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan. Selain itu dalam pasal 77

dan 80 LOSC yang mengatur tentang landas kontinen yang berada di bawah ZEE

negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi

sumber daya alam antara lain: hak melakukan penelitian sumber daya alam di landas

kontinen; hak melakukan eksploitasi sumber alam dari landas kontinen; hak untuk

mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan. Kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam lainnya termasuk pemanfaatan energi dari angin, arus,

dan ombak.

Riset ilmiah kelautan dapat dilakukan di ZEE. Kegiatan tersebut dapat berupa

pengumpulan data/informasi ilmiah, monitoring risiko dan efek polusi, dan riset ilmiah

kelautan. Kegiatan riset ilmiah kelautan dapat berupa survei ataupun riset

hidrografi, oseanografi, biologi laut, riset perikanan, driling, survei ilmiah

geologi/geofisik, dan kegiatan riset ilmiah untuk tujuan lainnya. Apabila kegiatan

tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, banyak negara tidak menganggap kegiatan itu

sebagai riset ilmiah kelautan sebagaimana diatur dalam Konvensi. Selain itu apabila

riset ilmiah digunakan untuk tujuan militer tidak juga termasuk kegiatan riset ilmiah

sebagaimana diatur dalam Konvensi. Sedangkan hak negara lain di ZEE antara lain

untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, pelayaran dan penerbangan. Khusus

Page 12: Makalah ZEE

15

untuk meletakkan kabel dan pipa bawah air harus tetap melalui izin atau sesuai

peraturan perundang-undangan negara lain (Buntoro, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

pada Pasal 3 ayat (2) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia

mempunyai dan melaksanakan:

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan

konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di

bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegatan lainnya untuk eksplorasi

dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus

dan angin;

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan

bangunan-bangunan lainnya;

2) penelitian ilmiah mengenai kelautan;

3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut

yang berlaku (hot Pursuit). Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah

di bawahnya, hak berdaulat, hak-hal lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut

peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-

persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan

ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan

internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku (Pasal 4 ayat 1-3).

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barangsiapa melakukan

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk

eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik

Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik

Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan

internasional tersebut. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan

eksploitasi suatu sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan

Page 13: Makalah ZEE

15

dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan tidak

mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya

alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang

atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah

tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut

melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya (Pasal 5 ayat 1-3).

Page 14: Makalah ZEE

15

BAB III

PENUTUP

3.1 KesimpulanBerdasarkan hasil pembahasan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:1. ZEE atau yang biasa dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah zona

yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan.

2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

3. Pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut serta mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber hayati lainnya dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut.

4. Hak negara di ZEE diantaranya melakukan penelitian atas sumber daya alam, melakukan eksploitasi sumber daya alam, melakukan konservasi sumber daya alam, mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan.

5. Kewajiban suatu negara di ZEE diantaranya melindungi dengan kebijakan politik, hukum dan perlindungan fisik berupa penegakan hukum serta pengerahan/pergerakan kekuatan militer. Sebagai contohnya: kepentingan perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut.

Page 15: Makalah ZEE

15

DAFTAR PUSTAKA

Buntoro, Kresno., 2013. Kegiatan Militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit Di Indonesia. Jurnal Opinio Juris. Vol. 12, hal 49-67.

Irman dan Nugraha, Aditya Taufan., 2014. Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. Jurnal Selat, Vol. 2 (1), hal 156-167.

M.John, dkk., 2007. Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia. Jurnal Mahkamah Vol. 19 (1) hlm. 70.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Rivai, H. Sihaloho., 2013. Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 25 April 2016 pada pukul 20.15 Wita.

Triatmodjo, Marsudi., 2014. Dasar Penetapan Perbatasan Laut. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Workshop Pengelolaan Perbatasan Dan Tata Ruang Laut, 12 september 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.