1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Birokrasi dalam suatu negara sangatlah penting karena merupakan

penggerak pemerintahan serta menjadi alat untuk menjaga konsistensi,

keteraturan, keseragaman, dan persatuan. Namun di Indonesia kondisi birokrasi

sangat memprihatinkan. Karena jalannya birokrasi di negara ini masih sangat

berbelit-belit, disamping itu, para pelaksananya pun lebih mementingkan

kepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Sehingga banyak terjadi praktek

korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya sehingga fungsi utama untuk

pelayanan terhadap masyarakatpun tidak berjalan maksimal.

Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk membuat makalah ini.

Karena dirasakan birokrasi di Indonesia sangat membutuhkan reformasi.

Sehingga diharapkan dengan pembahasan inilah, membuat kita lebih kritis dan

mengerti tentang birokrasi di Indonesia.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun rumusan dan pembatasan masalah dari laporan ini dapat dijelaskan

sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud reformasi birokrasi?

2. Bagaimana kondisi birokrasi di Indonesia?

3. Bagaimana hubungan antara reformasi birokrasi dengan pancasila?

4. Bagaimana langkah yang tepat dalam mengatasi masalah birokrasi ini?

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

2

Maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini disajikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui arti reformasi birokrasi.

2. Untuk mengetahui kondisi birokrasi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara reformasi birokrasi dengan

Pancasila

4. Untuk mengetahui langkah yang tepat dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi.

D. Manfaat Penyusunan

Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berdampak

bagi semua orang, terutama bagi para pembaca.

Adapun manfaat dari penyusunan laporan dan pembahasan ini adalah

sebagai berikut.

1. Dapat berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan birokrasi di Indonesia

2. Dapat mengerti arti penting Pancasila

3. Dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

4. Dapat membantu dalam pengawasan birokrasi di Indonesia.

E. Metode Penulisan

Metode yang kami gunakan adalah studi pustaka baik dari buku mata ajar

MPKT, buku pedoman Pancasila maupun sumber-sumber lainnya.

3

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kaidah Berpikir Kritis dan Logis

Dalam kaidah berpikir kritis dan logis, kita seharusnya mengetahui apa itu

term, defenisi, preposisi dan penyimpulan karena dapat digunakan sebagai cara kita

untuk melatih kita berpikir kritis dan logis dalam mengidentifikasi masalah.

Term merupakan. Term diklarifikasikan menjadi 4 kategori yaitu berdasarkan

jumlah kata, berdasarkan luas, berdasarkan sifat, dan berdasarkan penggunaaan arti.

Definisi merupakan penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep

secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap sehingga istilah atau konsep yang

hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-

istilah yang lain. Proposisi adalah ungkapan lahiriah dari sebuah putusan yang dapat

berupa suatu persetujuan (afirmatif) atau pengingkaran (negasi).

Penyimpulan adalah suatu proses berpikir menuju suatu pemikiran baru dari

pengetahuan yang telah dimilikinya dan berdasarkan pengetahuan tersebut. Ada

beberapa jenis-jenis penyimpulan, jika ditinjau dari proses penalarannya, dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpulan induktif dan penyimpulan deduktif. Jika

ditinjau dari cara menurunkan kesimpulan tersebut, dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Deduksi adalah proses

berpikir dengan cara bertolak dari pengetahuan yang lebih umum, lalu membuahkan

kesimpulan yang lebih khusus.

Ada beberapa prosedur yang digunakan dalam penalaran langsung,

diantaranya adalah dengan melakukan konversi. Konversi adalah mengungkapkan

kembali arti yang terkandung dalam sebuah proposisi dengan menukarkan posisi term

4

predikatnya. Konversi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu konversi sederhana dan

konversi terbatas.

Penalaran tidak langsung diwujudkan dalam suatu bentuk logika yang disebut

silogisme. Dalam silogisme, terdapat dua macam silogisme, yaitu silogisme hipotesis

dan silogisme kategoris.

B. Etika Profesi

Etika profesi sebagai ilmu praktis dan ilmu terapan terdiri dari 3 macam

pendekatan. Yaitu pragmatis, utilaristis dan deontologis.

1) Pragmatis: Aspek dimana kita melihat efek dari tindakan positif yang

memberikan dampak kepada klient, pasien, pelanggan, dll

2) Utilaristis: Sikap untuk menghargai dan menyukai pekerjaannya

3) Deontologis: Pekerjaan yang dilakukan dianggap baik jika disertai maksud

yang tulus dan baik dari pekerjaan itu sendiri.

Etika/ilmu terapan merupakan terapan ilmu dari berbagai kumpulan norma

yang ada. Etika terapan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan. Contoh aspek

ekonomi, sosial, budaya, dsb. Etika terapan memiliki kesamaan dengan ilmu terapan

karena sama - sama memilki kegunaan aplikatif baik secara teoritis maupun pada

praktiknya. Terapan itu mengkaji berbagai permasalahan yang ada di sekitar.

Ilmu merupakan kumpulan penghetahuan yang padat dan proses mengetahui

melalui penyelidiikan yang sistematis dan terkendali (metode ilmiah).Tetapi ilmu

bukan sekedar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan

pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji

dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tersebut. Menurut

tujuannya, ilmu terbagi menjadi dua :

1. Ilmu teoritis adalah ilmu yang berupaya menjelaskan penghertian yang

benar demi pengertian itu sendiri

5

2. Ilmu praktis adalah ilmu yang langsung diarahklan pada pemanfaatan ilmu

itu sendiri

C. Refleksi Kritis Terhadap Ideologi

Ideologi, secara etimologis berasal dari kata idea (ide, gagasan) dan ology

(logos, ilmu). Ideologi merupakan suatu gagasan atau pikiran yang berisi harapan dan

cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa dan merupakan acuan untuk melakukan

perubahan politik. dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa ideologi bersifat

futuristik. Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik

dari keadaaan masa lampau yang kurang ideal serta memberikan langkah-langkah

strategis untuk mencapai tujuan ideal tersebut, maka ideologi sangat menarik hati

rakyat, baik secara rasional maupun emosional.

Ada beberapa macam ideolodi di dunia ini, diantaranya liberalisme,

komunisme, fasisme. Tetapi bangsa Indonesia mempunyai ideologi sendiri yakni

Pancasila. Dimana Pancasila tersebut diambil dan digali dari nilai-nilai luhur bangsa

Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dikumandangkan

pertama kali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yakni pada saat berlangsungnya

sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pancasila, secara etimologis berasal dari dua kata yaitu Panca yang berarti lima dan

Sila berarti dasar. Pancasila dari akar kata berarti lima dasar, tepatnya adalah dasar

bagi negara Indonesia yang merdeka.

Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik dari

keadaaan masa lampau yang kurang ideal serta memberikan langkah-langkah

strategis untuk mencapai tujuan ideal tersebut, maka ideologi sangat menarik hati

rakyat, baik secara rasional maupun emosional.Tetapi saat ini di beberapa negara,

pemerintahnya salah memahami fungsi dari ideologi. mereka menggunakan ideologi

sebagai alat untuk memperkuat otoritas pemerintahan. maka hendaknya pemerintah

mengubah sudut pandangnya terhadap ideologi dan menghormati setiap nilai yang

terkandung dalam ideologi.

6

D. Hakekat Pancasila Sebagai Sistem Nilai

Hakekat pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila

Pancasila, adapun sebagi pedoman bernegara, bermasyarakat. Pancasila merupakan

norma sedangkan aktualisasi dari pancasila itu sendiri merupakan realisasi

konkretnya. Perumusan Pancasila ini melalui proses yang cukup panjang karena

Pancasila tersebut harus mencakup seluruh jiwa masyarakat Indonesia. Pancasila lahir

pada tanggal 1 juni yang merupakan persetujuan hasil sidang pada perumusan

Soekarno dan disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 agustus oleh PPKI.

Pancasila sebagai dasar negara yang berisi :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan dan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu susunan organik bertingkat dan

terstruktur membentuk piramida. Karena susunannya yang membentuk piramida

maka Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Sila pertama merupakan fondasi dari sila-

sila berikutnya. Artinya Pancasila tersusun dalam urutan luas(kuantitas) dan isi

sifatnya(kausalitas).

Dalam sila-sila Pancasila terkandung nilai-nilai perjuangan bangsa

Indonesia(kausalitas):

1) Asas kebangsaan

2) Peri kemanusiaan

7

3) Demokrasi atau mufakat

4) Keadilan sosial

Selain hierarkis piramidal, Pancasila juga bersifat:

1) Majemuk tunggal(terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan)

2) Organis (masing-masing sila memiliki kedudukan yang mutlak dan

menentukan keberadaan sila yang lain)

3) Saling mengkualifikasi(antara satu nilai dengan yang lain saling

menyempurnakan)

Jadi, pada intinya susunan Pancasila yang memiliki banyak sifat tersebut

mengandung esensi:

1) Kedudukan nilai-nilai Pancasila tidak dapat dibolak-balik

2) Sila I menjiwai dan mendasari sila II, sila II dijiwai sila I dan mendasari

sila III, dst.

3) Pemahaman dan penerapan Pancasila tidak dapt dipisahkan satu sama lain.

Pancasila sebagai sebuah dasar negara mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai

fungsi statis dan fungsi dinamis. Fungsi statis dari Pancasila adalah sebagai alat

pemersatu dari ideologi-ideologi yang anti terhada kolonialisme, kapitalisme, dan

imperialisme. Pancasila juga sebagai pemersatu dari keanekaragaman kebudayaan

bangsa Indonesia dan juga pemersatu seluruh unsur kehidupan rakyat Indonesia.

Fungsi dinamis dari Pancasila adalah sebagai pedoman berjalannya negara. Pancasila

memberi arah untuk mewujudkan surga bagi bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang

sejahtera, makmur, dan sentosa yang hidup damai diatas bumi pertiwi. Hal-hal diatas

hanya dapat terjadi jika nilai-nilai Pancasila dijalankan secara baik dan benar.

Memaknai Pancasila sebagai sebuah dasar negara haruslah dilakukan secara

bersama-sama antara negara dan rakyatnya. Pancasila harus selalu ada dalam setiap

kebijakan, berjalannya negara, dan kehidupan keseharian rakyat sehingga pancasila

menjadi ruh yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8

E. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia, paradigma berarti kerangka berpikir,

artinya sebuah kerangka atau asumsi dasar yang menjadi landasan suatu kegiatan

pemikiran sehingga menentukan metode. Pola dan berbagai aspek yang berkaitan

dengan objek kegiatan.

Pancasila menjadi paradigma bangsa Indonesia, artinya Pancasila menjadi

pilihan bangsa Indonesia yang memberikan arah atau pola kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam berbagai bidang kehidupan, sejak dari bidang yang sangat mendasar,

yaitu berideologi sampai pada bidang yang sangat teknis, yaitu pembangunan.

Pancasila oleh bangsa lndonesia melalui founding fathers dalam sidang-sidang

BPUPKI dan kemudian oleh PPKI, karena diyakini mencerminkan karakter asli

bangsa lndonesia melalui nilai luhur yang berlaku pada masyarakat Indonesia.

F. Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Reformasi

Sejarah terbentuknya UUD 1945 bermulai saat jepang menjanjikan

kemerdekaan bagi indonesia, setelah itu mulailah disusun UUD oleh BPUPKI dan

panitia yang telah disusun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan

negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan adanya reformasi ini, kita jangan sampai berlebihan dalam melakukan

kebebasan. Dan ke depannya harus ada pelaksanaan UUD 1945 yang lebih murni dan

konsekuen. Terutama di bidang lembaga pemerintahan yang harus semakin

demokratis.

9

BAB III

PEMBAHASAN

A. Reformasi Birokrasi

Secara etimologis, Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa

inggris bureau dan cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai

komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat

bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang

sifatnya administratif maupun militer. Birokrasi adalah syarat dalam kehidupan

bersama. Birokrasi menjadi alat untuk menjaga konsistensi, keteraturan,

keseragaman, kekompakan. Birokrasi melayani setiap orang sesuai dengan aturan

main. Birokrasi bisa mengakomodasi hak dan kebebasan begitu banyak orang dan

kepentingan, tanpa menjadi anarkis. Birokrasi bukan hanya dibutuhkan di negara

otoriter, tetapi juga di negara demokratis. Reformasi sendiri berarti perubahan secara

menyeluruh. Jadi reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan secara

menyeluruh dari suatu organisasi atau pemerintahan sehingga kinerja menjadi efektif,

efisien dan optimal sehingga tercipta tujuan dari organisasi tersebut.

Di pemerintahan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk

melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut :

1. Kelembagaan (organisasi)

2. Ketatalaksanaan (business process)

3. sumber daya manusia aparatur

10

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi

adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna

dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan

nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi

pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan

masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat

mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :15/M.PAN/7/2008 tentang

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Visi Reformasi Birokrasi secara nasional

adalah “TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TAHUN 2025”. Visi tersebut tentunya merupakan acuan yang dipedomani seluruh

kementerian/lembaga/ pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan secara utuh.

B. Reformasi di Indonesia

Dari hasil penelitian sebuah lembaga tertentu, dinyatakan bahwa birokrasi di

Indonesia sangatlah buruk bahkan menempati posisi kedua terburuk setelah India. Hal

ini menjadi sebuah pukulan bagi bangsa Indonesia.

Dalam sejarah perkembangannya, birokrasi di Indonesia mengadopsi nilai-

nilai luhur budayanya sendiri berupa azas gotong royong dan kekeluargaan sebagai

alat untuk mencapai tujuan dan berubah menjadi pamong praja (pegawai negara).

Tapi apa yang ada ternyata telah mengalami distorsi sehingga mengalami perubahan

dengan berbagai variasi karakter yang ada sekarang ini. Kelemahan dari birokrasi

adalah perilaku paternalistik yang berlebihan. Pelayanan yang semakin menyimpang

tidak lagi berbasis kepada peningkatan kesejahteraan umum dan publik sebagaimana

fungsi semula tetapi lebih berat kepada pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan

segelintir orang yang disebut hubungan patron-klien. Kelemahan birokrasi juga

11

bersumber dari luar dan salah satunya adalah faktor politik dimana pada

pemerintahan masa lalu dan sekarang ditempatkan sebagai arena pertarungan antar

berbagai kekuatan politik. Realita yang terjadi pada birokrasi Indonesia. Pengaruhnya

jelas, birokrasi terkotak-kotak kedalam berbagai perpecahan berdasarkan kekuatan

kutub-kutub politik yang ada ketika itu yang mengakibatkan pelayanannya kepada

publik melahirkan standar ganda antara loyal pada pemerintah atau tunduk pada

partai politik yang menunjuknya, dan pada era reformasi yang menjadi noda hitam

pemberdayaan birokrasi adalah politisi yang mempolitisasi birokrasi.

Permasalahan birokrasi Indonesia saat ini tidak lepas dari rendahnya kualitas

SDM aparat birokrasi, semangat kerja dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab

yang rendah, kurangnya pemahaman atas fokus tujuan dari tugasnya, lemahnya

fungsi koordinasi, masih tingginya budaya korupsi, dan pemahaman yang rendah atas

tugasnya sebagai pelayan publik.

C. Reformasi Birokrasi Hubungannya dengan Pancasila

Buruknya sistem demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kurangnya

implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Selain itu

kurangnya penghayatan Pancasila di masyarakat. Pancasila dianggap sebagai simbol

bukan sebagai peddoman. Sebenarnya Pancasila tersebut merupakan sebuah dasar

negara sekaligus sebagai ideologi negara. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman

hidup. Karena Pancasila diambil dari akar-akar budaya bangsa Indonesia tentulah

sangatcocok dengan iklim kehidupan bangsa kita sendiri.

Reformasi kaitanya dengan kaidah berpikir kritis dan logis dimana dengan

kita semakin kritis menghadapi permasalahan terutama masalah birokrasi, sehingga

dapat tercapainya penyelesaian yang tepat.Selain itu reformasi birokrasi kaitannya

dengan etika profesi adalah, ketika pelaksanaan birokrasi ini, hendaknya para

pegawai yang bersangkutan tetap melaksanakan etika profesinya yakni senantiasa

melayani masyarakat, bukan seperti yang terjadi sekarang yakni pegawai dan pejabat

12

lebih mementingkan diri sendiri dan golongan sehingga pelayanaan terhadap

masyarakat pun terbengkalai dan tidak maksimal.

Dalam kaitanya dengan sistem birokrasi kiata. Pancasila yuang mengan dung

sistem nilai tenulah memberikan pedoman yang baik selain itu pancasila sebagai

paradigma pembangunan nasional. Oleh karena itu, pancasila seharusnya hadir di

semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sehingga dapat disumpulkan bahwa implementasi Pancasila juga sangat

berpengaruh kepada keberhasilan reformasi birokrasi. Dengan implementasi dan

penghayatan yang benar tentang Pancasila tersebut maka, terciptalah birokrasi yang

baik, efektif, efisien, dan melayani masyarakat.

D. Upaya Reformasi Birokrasi

Selain daripada penerapan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara tersebut,dalam reformasi birokrasi ini diperlukan langkah konkret sehingga

reformasi ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Diantara langkah-langkah

tersebut adalah

1. Meluruskan orientasi

Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada

kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena

reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.

2. Memperkuat komitmen

Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting,

karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka

reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat

tekad perubahan di kalangan birokrat perlu ada stimulus, seperti peningkatan

13

kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi

mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.

3. Membangun kultur baru

Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan

prosedur kerja berbelit -belit dan penyalahgunaan status perlu diubah.

Sebagai gantinya, dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan

konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.

4. Rasionalisasi

Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien.

Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar

birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan

serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di

masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi.

5. Memperkuat payung hukum

Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas.

Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan

perubahan- perubahan .

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal

tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh

karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai

diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian,

pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.

7. Komitmen dan keteladanan elit politik

14

Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem

besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama.

Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu

kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang

kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam

membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan

contoh kepada bawahan dan masyarakat.

8. Pengawasan masyarakat

Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena

peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat bisa mengawasi kinerja dari

birokrasi ini sehingga dapat tercipta birokrasi yang baik untuk pelayanan

masyarakat.

15

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah:

a) Birokrasi di Indonesia sangatlah buruk dan membutuhkan reformasi yang

capat dan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat luas.

b) Kurangnya penghayatan terhadap Pancasila dan kurangnya implementasi

dalam kehidupan sehari-hari membuat buruk birokrasi di Indonesia. Sehingga

Pancasila inilah sangat berpengaruh dalam reformasi tersebut

c) Perlunya implementasi Pancasila dalam mereformasi birokrasi selain itu

diperlukan langkah-langkah konkret demi mendukung terlaksanakanya

reformasi tersebut

B. Saran

1. Diperlukan suatu kajian mengenai birokrasi di Indonesia lebih mendalam

sebagai bahan perbandingan.

2. Diperlukan suatu kajian menenai arti penting Pancasila sehingga dapat

digunakan bahan penyelesaian masalah birokrasi.

16

DAFTAR PUSTAKA

Meliono, Irmayanti, et al. Logika, Filsafat, dan Pancasila. Jakarta: Badan Penerbit

FK UI, 2010.

Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2004.

Mustopadidjaja AR. “Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance,dan

Pembangunan Masyarakat Madani.” http://aparaturnegara.bappenas.go.id/

m akalahsql/download.php?doc=ref_birokrasi&file=R ( 16 Oktober 2010

pukul 18.43)

Sublihar, et al.(ed.). “Reformasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia.” http://usupress.

usu.ac.id/ files/Reformasi%20Birokrasi%20dan%20Korupsi%20di%20Indo ( 16

Oktober 2010 Pukul 18.55).

Hardjapakemas, Erry Riana.” Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Penegakan dan

Pemberantasan KKN.” http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Reformasi

%20birokrasi%20-%20erry%20rian ( 16 Oktober 2010 pukul 20.07)