makalah kelompok 3

Upload: nur-wahyu-hidayati

Post on 10-Oct-2015

26 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ini dia penolong waktu sumpek ngerjain makalah pancasila

TRANSCRIPT

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan berfikir yang mendasar pada setiap manusia, menimbulkan satu klausa yang membuat manusia menjadi kompetitif dalam segala bidang aspek kehidupan antara individu satu dengan yang lain. Manusia mengenal istilah persamaan dan persaudaraan, perspektif pemikiran yang demikian menimbulkan manusia wajib memiliki kebebasan. Kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mata hukum pemerintahan merupakan salah satu contoh kebebasan yang patut di peroleh setiap individu. Semua kebebasan diatur dalam HAM, seperti yang kita ketahui bahwa HAM merupakan hak-hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga manusia mampu mengetahui batasan-batasan kewajiban dan hak setiap individu.

Begitu penting kedudukan HAM bagi warga bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam HAM dapat terealisasikan dengan benar khususnya dalam bidang hukum.

Untuk menjaga, memelihara, dan pengaplikasian HAM dalam kehidupan sehari-hari pada setiap individu, maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema PERSPEKTIF HAM DITINJAU DARI SUDUT HUKUM dengan berbagai subbab yang dapat memberi gambaran jelas kepada kita tentang HAM.1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis menuliskan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dibahas lebih lanjut, sebagai berikut:1.2.1 Apa itu HAM?

1.2.2 Sebutkan dan jelaskan macam-macam pelanggaran HAM?

1.2.3 Bagaimana prespektif HAM dalam segi hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Dalam makalah ini penulis memaparkan tujuan dan manfaat yang dicapai pembaca, sebagai berikut:1.3.1 Mengetahui dan memahami konsep HAM1.3.2 Mengetahui macam-macam pelanggaran HAM

1.3.3 Memaparkan prespektif HAM dalam segi hukum

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Konsep Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Dan juga telah diungkapkan Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian HAM dalam human right could be generally defines as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being yang artinya HAM adalah hak-hak yang secara secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidaka dapat hidup sebagai manusia (Adam Kuper dan Jesica Kuper, 2000).

Dari pengertian diatas, maka hak asasi mengandung dua makna, yaitu: Pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak manusia dilahirkan kedunia. Kedua, HAM merupakan instrument untuk menjaga harkat martabat manusia sesuai dengan kodart kemanusiaannya yang luhur.

HAM bukan hanya merupakan hak-hak dasar yang dimilki oleh setiap manusia sejak lahir. Tapi, juga merupakan standar normatif bagi perlindungan hak-hak dasar manusia dalam kehidupannya. Esensi HAM juga dapat dibaca dalam mukadimah universal declaration of human right. pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia .

Berikut pendapat para sarjana mengenai pengertian HAM antara lain: HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep HAM secara humanistik diartikan sebagai berikut:

Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.

Dengan pemahaman seperti itu, konsep hak asasi manusia disifatkan sebagai suatu common standard of achivement for all people and all nations, yaitu sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia (Saafroedin Bahar, 2007).Sejarah Perkembangan HAM di Dunia dan di IndonesiaSetelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, dimana ketika itu hak-hak asasi manusia ditindas, timbul suatu keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia dalam naskah internasional. Usaha ini dikenal universal declaration of human right oleh persyarikatan bangsa-bangsa. Deklarasi ini lahir merupakan reaksi atas kejahatan keji oleh kauman sosialis di jerman pada 1933-1945.Terwujudnya universal declaration of human right yang dinyatakan pada 10 desember 1948 harus melewati proses panjang. Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai berikut:Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekan dan keadilan dunia (Dalizar Putra, 1995). Sebelum ada deklarasi itu,telah lahir beberapa naskah tentang HAM. Diantaranya:1. Magna carta ( piagam agung ), dokumen yang mencatat hak-hak yang diberikan raja inggris kepada negara bawahannya dan sekaligus membatasi raja John di inggris.2. Bill of right (undang-undang hak 1689), undang-undang yang diterima parlemen inggris yang merupakan perlawananterhadap raja James II yang dikenal dengan istilah the glorius revolution of 1968 3. Declration des droits de Ihomme etdu citoyen ( pernyataan hak-hak manusia warga negara 1789), naskah yang mencetuskan permulaan revolusi perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama,4. Bill of right (undang-undang hak), naskah yang disusun rakyat amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi undang-undang dasar pada 1891.Jika dilihat dari perspektifnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia dikategorikan menjadi empat generasi sebagai berikut:1. Generasi pertama, pada generasi ini bahwa subtansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik. Ini disebabkan oleh dampak perang dunia ke dua. Dimana negara baru ingin membuat tertib hukum baru.2. Generasi kedua, setelah perang dunia ke dua. Negara baru tidak hanya menuntut hak-hak yuridis.melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada genrasi ini lahir dua perjanjian yang terkenal yaitu, covenant on economic, social ,and cultural right dan international covenant on civil and political right. Keduanya telah disepakati dalam sidang umum PBB pada 1966.3. Generasi ketiga, pada kondisi sebelumnya mentitik beratkan pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pada kehidupan bermasyarakat. Karena ketidakseimbangan tersebut melahirkan gernerasi ketiga yang menyatukan antara politik,ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dalam satu wadah. Istilah pembangunan (the right of development). 4. Generasi keempat, dipelopori oleh negara dikawasan asia pada tahun1983yg melahirkan deklarasi hak asasi manusia. Yang disebut declaration of the basic duties of Asian people and government. Deklarasi keempat ini mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya.Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi perbudakan (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Berbeda dengan di Inggris dan Perancis yang mengawali sejarah perkembangan dan perjuangan hak asasi manusianya dengan menampilkan sosok pertentangan kepentingan antara kaum bangsawan dan rajanya yang lebih banyak mewakili kepentingan lapisan atas atau golongan tertentu saja. Perjuangan hak-hak asasi manusia Indonesia mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan yang lebih besar, dapat dikatakan terjadi sejak masuk dan bercokolnya bangsa asing di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Sehingga timbul berbagai perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. Dengan demikian terwujudlah perangkat hukum yang di dalamnya memuat hak-hak dasar/asasi manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar/asasi pula. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan, pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia tidak mendahulukan hak-hak asasi individu, melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaitu hak bangsa.

Berikut dipaparkan sejarah perkembangan HAM di Indonesia dalam tiga masa periode, yaitu:1. Masa Orde LamaDalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS (1949), yang di dalamnya memuat ketentuan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan 33. Sedangkan setelah konstitusi RIS berubah menjadi UUDS (1950), ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan 34. Kedua konstitusi yang disebut terakhir dirancang oleh Soepomo yang muatan hak asasinya banyak mencontoh Piagam Hak Asasi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaituThe Universal Declaration of human Rightstahun 1948 yang berisikan 30 Pasal.

Dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku lagi dan UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia Indonesia yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Pemahaman atas hak-hak asasi manusia antara tahun 1959 hingga tahun 1965 menjadi amat terbatas karena pelaksanaan UUD 1945 dikaitkan dengan paham NASAKOM yang membuang paham yang berbau Barat. Dalam masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang suasananya diliputi penuh pertentangan antara golongan politik dan puncaknya terjadi pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965. Hal ini mendorong lahirnya Orde Baru tahun 1966 sebagai koreksi terhadap Orde Lama.2. Masa Orde Baru

Dalam awal masa Orde baru pernah diusahakan untuk menelaah kembali masalah HAM, yang melahirkan sebuah rancangan Ketetapan MPRS, yaitu berupa rancangan Pimpinan MPRS RI No.A3/I/Ad Hoc B/MPRS/1966, yang terdiri dari Mukadimah dan 31 Pasal tentang HAM. Namun rancangan ini tidak berhasil disepakati menjadi suatu ketetapan.3. Masa ReformasiAkhirnya ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yangberlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 september 1999.Undang-Undang ini kemudian diikutilahirnya Perpu No. 1 Tahun 1999 yang kemudiandisempurnakan dan ditetapkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Macam-macam HAMPembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia:1. Hak asasi pribadi / personal Right Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing2. Hak asasi politik / Political Right Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi3. Hak asasi hukum / Legal Equality Right Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum4. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll Hak kebebasan untuk memiliki susuatu Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak5. Hak asasi Peradilan / Procedural Rights Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan Hak mendapatkan pengajaran Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat (Husny Arifuddin, 2012).2.2 Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yaitu perbuatan orang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi / menghalangi / membatasi / mencabut HAM orang / kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapat / dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar (Raden Subekti, 1994).Contoh kasus pelanggaran HAMMasa Orde Baru, kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat sangat dibatasi. Begitu juga kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai bentuknya sering terjadi, seperti penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan atas orang-orang yang dianggap dapat mengancam dan menggoyahkan eksistensi kekuasaannya. Rezim Orde Baru yang represif dan otoriter sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran pelanggaran HAM, sehingga menimbulkan gejolak gejolak sosial dan politik yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhannya pada bulan Mei 1998 lalu.Kasus kasus pelanggaran HAM pada periode 1998 2011, diantaranya :

a. Kasus Semanggi I dan II, Trisakti ( Tahun 1998 ).

Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh jakarta serta menyebabkan 217 korban luka - luka.b. Kasus Poso ( Tahun 1998 ).Masalah utama yang menyebabkan terjadinya konflik Poso, karena masalah sosial dan kultural, termasuk kurang tegasnya polisi dalam menegakkan hukum. Komnas HAM telah menerima beberapa pengaduan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus Poso yang berlangsung hampir dua tahun sejak Desember 1998 dan terbagi atas tiga fase, masing-masing kerusuhan jilid I (25 29 Desember 1998) jilid II ( 17-21 April 2000) dan jilid III (16 Mei 15 Juni 2000) serta telah menelan korban tewas hampir 300 jiwa, ratusan orang tak diketahui nasibnya, dan hampir 70.000 jiwa mengungsi.c. Kasus Ahmadiyah ( Tahun 2007 2008 ).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai insiden penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, adalah pelanggaran HAM serius. Terbunuhnya tiga jemaah Ahmadiyah dalam insiden penyerangan yang terjadi di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hak-hak jemaah Ahmadiyah telah dirampas, baik terlanggarnya hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari rasa takut, dan mendapat rasa aman berdiam di satu daerah.d. Kasus Prita Mulyasari ( Tahun 2010 2011 ) (Darah Apsari Nastiti, 2012).

Putusan Mahkamah Agung pada 30 Juni 2011 yang menghukum Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional hanya karena yang bersangkutan mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu reputasi Indonesia dalam bidang penegakan Hak Asasi Manusia.Contoh-Contoh Pelanggaran HAM Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.

Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.

Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

2.3 Prespektif HAM dalam Sudut Pandang Hukum

Dalam segi hukum perlindungan HAM mengalami kemajuan dimulai dari pembukaan UUD 1945 alinea I yang menyebutkan Bahwa sesunggyhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, alinea I ini berkenaan dengan martabat manusia dan keadilan yang harus ditegakkan. Kemudian di dalam batang tubuh UUD telah ada pasal 28 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian Kepres No. 50 tahun 1993 tentang KOMNAS, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Agar HAM dapat ditegakan dalam berbagai kehidupan harus ada instrumen yang mengaturnya. Instrumen tersebut berisi aturan-aturan bagaimana HAM itu ditegakkan dan mengikat seluruh warga negara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM Indonesia telah memiliki setidak-tidaknya empat instrumen HAM, yakni:

a. UUD 1945b. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998c. Piagam HAM Indonesia Tahun 1998

d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPenegakan HAM dengan Hukum di IndonesiaNegara RI adalah negara hukum, maka dalam upaya menegakan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

a. UUD 1945UUD 1945 Pasal 31, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pengajaran. Maka untuk mencapainya Pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan bea siswa pada anak berprestasi tetapi dari segi ekonomi kurang mampu, dan lain-lain.

b. Ketetapan MPR

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah KOMNAS HAM melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.

c. Undang-Undang

UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9, menegaskan tentang hak untuk hidup. Maka manakala terjadi pelanggaran terhadap hak ini, maka pemerintah menggelar peradilan HAM.Hak asasi yang hendak dijamin oleh KUHAP adalah terutama hak atas kebebasan atau kemerdekaan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak atas rahasia pribadiJenis-Jenis HAM yang dilindungi Perundang-UndanganDi dalam perundang-undangan negara Indonesia semua jenis hak-hak asasi yang harus dilindungi termuat dalam berbagai dokumen dan dokumen tersebut hanya dibedakan oleh jenis perundang-undangannya. Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang No.39 tahun l999 tentang HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak sipil dan politik itu jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan negara RI seperti:

1.Pembukaan UUD 1945 pada semua alineanya mengandung jaminan hak asasi manusia seperti alinea pertama berkenaan dengan martabat manusia dan keadilan; alinea kedua hak asasi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya; alinea ketiga hak asasi bidang sosial budaya dan politik; dan alinea ke empat hak asasi bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam (H.A.W. Widjaja, 2000).

2.Batang tubuh atau isi UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan (amandemen) mengatur hak asasi manusia dalam 7 pasal antara lain adalah pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34. Namun setelah UUD 1945 dilakukan perubahan (amandemen) maka ada bagian khusus tentang hak asasi manusia yaitu pada BAB XA dengan rincian sebagai berikut:Pasal 27

1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 ASetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Pasal 28 B1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

3) Setiap orang berhak atas kebebasab berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 G1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggl, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28 I1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

4) Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan umum dalam suatu masyrakat demokratis.Pasal 29

1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah dan kepercayaannya itu.Pasal 30 ayat 1

1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.Pasal 31 ayat 1

1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan(Apollo, 2004).Dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara.

a. Ketetapan MPR No. XVII\MPR\1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR tersebut terdiri dari 10 bab dan meliputi 44 pasal.

b. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan tindak lanjut dari Tap. MPR No XVII/MPR/1998

c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang melindungi Hak Asasi Manusia. Misalnya KUHP, KUHAP dan sebagainya.Mempertahankan Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip HAM dalam Menegakkan Hukum di Indonesia

Berdasarkan pemahaman tentang akar HAM, dalam sejarah perjuangan bangsa itu, persoalan penegakan HAM haruslah dilihat dari cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa penyalahgunaan Kekuasaan Negara (abuse of power) merupakan ancaman paling efektif terhadap hak-hak asasi yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dibuktikan selama 40 tahun terakhir. Terutama kecenderungan penguasa untuk membangun kekuasaan yang absolute. Cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia tersebut dapat bahkan harus dijadikan alat ukur untuk menakar rejim-rejim yang pernah berkuasa setelah Indonesia merdeka. Adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia oleh penguasa dalam empat puluh tahun terakhir, baik dalam masa Orde Lama maupun Orde Baru, sudah menyimpang dari cita-cita bangsa untuk mengangkat martabat manusia Indonesia.Secara sosial, HAM dikualifikasikan sebagai paham individualistik yang bertentangan dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia yang kolektivistik. Secara politik HAM distigmatisasi sebagai paham liberalistik yang bertentangan dengan Pancasila dan secara budaya diajukan argument partikularistik bahwa bangsa Indonesia memiliki hak-hak asasi sendiri yang didasarkan pada budaya bangsa. Pemikiran partikularistik tersebut dipakai untuk menolak watak universal dari HAM yang secara efektif memungkinkan dilahirkannya kebijakan politik, termasuk di bidang hukum, yang mengabaikan hak-hak asasi manusia. Kecenderungan semacam itu mewarnai zaman Orde Lama memungkinkan terjadi filosofi kenegaraan, staatssidee integralistik dari Soepomo, yang menjiwai UUD 1945 waktu itu, yang pada dasarnya menolak hak-hak asasi manusia, kendati di dalamnya ada beberapa pasal mengenai hak-hak warganegara. Seperti kita ketahui, hasil dari kecenderungan itu adalah absolutisme kekuasaan negara yang dipegang kepala negara (presiden).Dalam segi hukum, sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat mulai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, kemudian amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No, 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah dilakukannya amandemen dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM.

Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM patut dicatat sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung dengan upaya penegakan hukum. Upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM ini memiliki dua pijakan penting, yaitu pijakan normatif berupa konstitusi dengan UU organiknya serta Komnas HAM dan peradilan HAM yang memungkinkan berbagai pelanggaran HAM dapat diproses sampai di pengadilan. Dengan demikian, maka perlindungan HAM dapat diletakkan dalam kerangka supremasi hukum dengan cara:

1. Menyempurnakan Produk-produk hukum, perundang-undangan tentang HAM. Produk hukum tersebut perlu disesuaikan dengan semangat konstitusi yang secara eksplisit sudah memberi dasar bagi perlindunan dan jaminan atau HAM. Termasuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional tentang HAM, baik dari segi materi tentang HAM-nya itu sendiri maupun tentang kelembagaan Komnas HAM dan peradilan HAM.

2. Melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk hukum, KUHP dan KUHAP, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM. Banyak sekali pasal-pasal dalam berbagai UU yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan HAM. Termasuk UU yang dihasilkan dalam lima tahun terakhir ini. Hal ini sebagai konsekuensi dari watak rejim sebelumnya yang memang anti-HAM, sehingga dengan sendirinya produk UU-nya pun sama sekali tidak mempertimbangan masalah HAM. Dalam konteks ini, maka agenda ini sejalan dan dapat disatukan dengan agenda reformasi hukum nasional dan ratifikasi konvensi/kovenan, internasional tentang HAM yang paling mendasar seperti kovenan sipil-politik dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya berikut protokol operasionalnya. Dari segi ukuran maupun substansi serta permasalahannya hal ini merupakan agenda raksasa. Untuk itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan masyarakat yang memiliki perhatian yang sama seperti kalangan LSM bidang hukum. Dan untuk itu pula perlu dibuat skala prioritas supaya perencanaannya realistis dan pelaksanaannya dilakukan bertahap.

3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang terkait dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Dalam kesempatan ini, saya tidak ingin ikut membicarakan persoalan memburuknya kondisi system peradilan kita, akan tetapi yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan kelembagaan ini adalah meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, polisi, panitera dan unsur-unsur pendukungnya dalam memahami dan menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan HAM. Termasuk di dalamnya mengenai administrasi dan pelaksanaan penanganan perkara-perkara hukum mengenai pelanggaran HAM. Ini harus disadari betul mengingat masalah HAM baru masuk secara resmi dalam beberapa tahun terakhir ini saja dalam sistem peradilan kita. Bahkan, perlu diakui secara jujur masih banyak, kalau tidak mau dikatakan pada umumnya, aparat penegak hukum kita yang tidak memahami persoalan HAM. Lebih-lebih untuk menangani perkara hukum di peradilan yang pembuktiannya amat pelik dan harus memenuhi standar Komisi HAM PBB. Oleh sebab itu institutional capacity building di instansi-instansi Negara yang terkait dengan masalah HAM ini menjadi amat penting dan mendesak.

4. Sosialisasi dan pemahaman tentang HAM itu sendiri, khususnya di kalangan pemerintahan, utamanya di kalangan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah HAM. Sosialisasi pemahaman HAM ini, lagi-lagi merupakan pekejaan raksasa, dan sangat terkait dengan penegakan profesionalisme aparat di dalam melaksanakan bidang kerjanya. Gamangnya aparat pemerintah dalam mengurusi dan ber-urusan dengan masyarakat yang partisipasi politik dan daya kritisnya makin meningkat ini disebabkan, antara lain bukan semata-mata karena kurang memahami masalah HAM, akan tetapi juga karena mereka umumnya kurang dapat melaksanakan rambu-rambu profesionalismenya. Ini berlaku bagi aparat sipil maupun aparat keamanan.

5. Kerjasama dengan kalangan di luar pemerintahan, terutama kalangan Ornop/LSM, akademisi/perguruan tinggi dan kalangan masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum dan HAM seharusnya menjadi agenda yang terprogram dengan baik. Bukan saatnya bagi instansi pemerintah tertutup dengan kalangan masyarakat sebagaimana terjadi di masa lalu. Dalam kerangka mengembangkan iklim yang lebih demokratis, kini saatnya kalangan pemerintah, bersikap lebih terbuka kepada masyarakat, lebih-lebih untuk keinginan bersama memajukan HAM dalam konteks penegakan hukum. Perlu disadari bahwa kalangan di luar pemerintah, seperti lembaga LBH /YLBHI, sudah lama berkecimpung di bidang penegakan HAM, sejak ketika HAM masih dipandang sebagai masalah sensitif atau bahkan subversif secara politik. Pengalaman panjang mereka dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam penegakan HAM.

6. Lebih merealisasikan pancasila dalam HAM

Menurut Drs. CST. Kansil SH, jika kita meninjau kembali isi masing-masing sila dari pancasila itu, maka akan nampaklah bahwa masing-masing silanya mengandung dan memuat hak-hak asasi manusia sebagai berikut:1. Hak-hak asasi manusia menurut sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa telah mengandung pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan Prof. Oemar Senoardji SH. (dalam Simposium kebangkitan Semangt 66 Menjelajah Tracee Baru) bahwa: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah causa prima atau sebab yang utama dan pertama, sebagai asal dari sebagai kehidupan yang menajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang dan kehidupan yang tentram. Dan ini semua sama dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilaksanakan manakala penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat pengakuan berupa jaminan terhadap kemerdekaan beragama sebagai salah satu hak asasi yang penting.

2. Hak asasi manusia menurut sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusian yang adil dan beradab adalah sikap menghendaki terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of human. Kemanusia berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk social, sebagai individu mempunyai hak-hak asasi dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupu dari individu lainnya. Sebagai makhluk sosial, penggunaan hak-hak asasi itu tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain.

Hak-hak asasi yang telah mendapat pengakuan seperti: hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dianiya, pengakuan sebagi manusia pribadi, hak untuk tidak ditangkap, ditahan,dibuang secara sewenang-wenang, dan untuk mendapat peradilan yang bebas, hak dianggap tidak bersalah sampai sampai dibuktikn kesalahannya menurut undang-undang dan sebagainya, semua ini adalah perwujudan dari sila kemanusian tersebut.

3. Hak asasi manusia menurut sila Persastuan Indonesia

Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan Bangsa di atas kepentingan suku, golongan partai dan lain-lain.

Kesadaran Kebangsaan Indonesia itu lahir dari keinginan untuk bersatu dari satu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat bebas menikmati hak-hak asasinya tanpa perbatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Kesadaran Kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan memertahankanhak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada suatu jaminan bahwa asasi itu mendapat perlindungan.

4. Hak asasi manusia menurut sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kedaulatan rakkyat berarti kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokrasi melalui perwakilan, yang bagi bangsa Indonesia melalui Majlis Permusyawaratan Rakyat. Rakyatlah melalui MPR yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dan menetpkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kedaulatan rakyat dalam bentuk hak asasi manusia, seperti hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berpendapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan pres dan lain-lain. Sudah tentu dengan jiwa Pancasila itu sendiri kedaulatan rakyat itu bersifat musyawaran dan mufakat serta tenggang rasa berdaarkankerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Hak asasi manusia menuurut sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadialan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan bagi selurh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan danya kedilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial).

Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat, dalam arti tidak ada kepincangan di mana ada segolongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan okonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas, melainkan saling harga-menghargai dan bantu-membantu untuk kepenungan masyarakat dan Negara (Ramdlon Naning, 1983).

BAB 3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.2. Ada empat kategori generasi sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia menurut perspektifnya.3. Hak Asasi Manusia tidak mendahulukan hak-hak asasi individu, melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaitu hak bangsa.4. Tiga masa periode dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia , yaitu : Masa Orde Lama , Masa Orde Baru dan Masa Reformasi.5. Bahwa Indonesia telah mengakui hak-hak asasi manusia jauh sebelum dideklarasikan HAM secara Universal pada tahu 1948, hal ini dapat dibuktikan pada alenia pertama Pembukaan UUD 1945.6. Perincian Hak-Hak Asasi Manusia terdapat pada Amandemen Batang Tubuh UUD 1945, yakni pada pasal 28 A-J.DAFTAR PUSTAKA

Adam Kuper dan Jesica Kuper. 2000. Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Rajawali press.

Arifuddin. Husny. 2012. Pengertian dan Definisi Hak Asasi Manusia (HAM). http://husnyarifuddin .blogspot.com /2012/04/penertian-dan-definisi-hak-asasi.html (diakses pada tanggal 7 November 2012). Apollo. 2004. Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Surabaya: Penerbit Apollo.

Bahar, Saafroedin. 1997. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Levin, leah. 1987. Hak-Hak Asasi Manusia : Tanya-Jawab. Jakarta. PT Pradnya paramita.Naning, ramdlon. 1983. Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Nastiti, Darah Aspsari. 2012. Pelaksanaan Penegakan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. http://darahapsarinastiti.blogspot.pelaksa-naan-penegakan-ham-di-indonesia.html (diakses 7 November 2012).

Putra, Dalizar. 1995. Hak Asasi Manusia Menuru Al-Quran. Jakarta: PT. Al-Husna Zikra.

Subekti, Raden. 1994. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.Sutiyono, Bambang. 2012. Perkembangan HAM di Indonesia http://abangyos.wordpress.com/perkembangan-ham-indonesia/ (diakses pada tangggal 20 November 2012).26