Akuntabilitas Investasi Pemerintah DaerahKasus Ternak Sapi Bergulir

Mata Kuliah Akuntabilitas Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan Masalah

Akuntabilitas meliputi Penganggaran, pengelolaan dan pencatatan akuntansi ternak sapi bergulir tersebut. Peraturan perundangan, peraturan menteri dan sistem akuntansi publik belum ada yang mengatur secara spesifik atas penganggaran, pengelolaan dan pencatatan ternak sapi bergulir ini.

LANDASAN TEORI

Dalam melaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah daerah wajib menyelenggarakannya secara tertib pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan didefinisikan sebagai semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukkan dana cadangan.

LANDASAN TEORI

Definisi Investasi adalah pengeluaran berupa modal dari suatu individu atau oranisasi yang diserahkan kepada pihak lain dengan harapan keuntungan baik pada saat ini atau masa yang akan datang

PEMBAHASAN

Penganggaran kegiatan pengadaan ternak bibit sapi senilai Rp682.200.000,00 tidak sesuai SAP

Penyajian Investasi Nonpermanen Lainnya-Ternak Bergulir pada Dinas Peternakan tidak sesuai SAP

Aset Tetap Lainnya Berupa Ternak Sapi Pada Dinas Peternakan KS Tidak Didukung Dokumen yang Memadai

PEMBAHASAN

Karakteristik Dana bergulir

Penganggaran: belanja barang? Pembiayaan

Penyajian belum menggunakan NRV

Pengelolaan

KESIMPULAN

Penganggaran pelaksanaan dan penyajian belum akuntabel

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ternak sapi Dinas Peternakan KS yang didistribusikan kepada petani penggaduh di Kabupaten/Kota dan BP3T merupakan sapi milik Pemerintah KS sehingga dapat dicatat sebagai Aset Daerah. Namun, sampai dengan akhir tahun 2010, belum ada kebijakan Pemerintah KS tentang pencatatan ternak pemerintah tersebut.

REKOMENDASI

Menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Ternak dan ketentuan teknis penggaduhan ternak sapi sebagai dasar pelaksanaan teknis pengembangan ternak, penatausahaan, dan penyajiannya dalam Neraca Pemerintah KS;

2) Memerintahkan unit terkait untuk:

(1) menatausahakan penggaduhan ternak sapi sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain jumlah ternak dan nilainya, serta penerimaan setoran pengembalian ternak;

(2) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menginventarisasi SPK penggaduhan yang belum diperoleh;

(3) berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyajikan nilai penggaduhan ternak sapi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

REKOMENDASI

Pembiayaan atau hibah pilihan ada di pemda