MENU

GAJI

TUNJANGAN

POTONGAN

HONOR/ VAKASI

GAJI INDUKMENU

GAJI

TUNJANGAN

POTONGAN

HONOR/ VAKASI

GAJI TERUSAN

UANG TUNGGU

GAJI KE-13

PERSKOT

PENSIUN

UDW

TUNJANGAN SUAMI/ ISTRIMENU

GAJI

TUNJANGAN

POTONGAN

HONOR/ VAKASI

TUNJANGAN ANAK

TUJANGAN STRUKTURAL

TUNJANGAN FUNGSIONAL

TUNJANGAN UMUM

TUNJANGAN BERAS

TUNJANGAN KHUSUS PPH

PEMBULATAN

POTONGAN IWPMENU

GAJI

TUNJANGAN

POTONGAN

HONOR/ VAKASI

POTONGAN TAPERUM

UANG LEMBURMENU

GAJI

TUNJANGAN

POTONGAN

HONOR/ VAKASI

UANG MAKAN

VAKASI

GAJI INDUK

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan KeAtas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan

KesebelasAtas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji

Pokok Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

GAJI TERUSAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian

Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda

Pegawai Negeri Sipil

2. Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Direktur Jenderal Anggaran

Nomor 07/SE/1981 dan Nomor SE-1.9/DJA/1.0.5/81 (SE/102/81)

tentang Pelaksanaan Pemberian Pensiun Janda/Duda/ Anak

Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-

2.9/DJA/VII.4/7/81 (SE/133/81) tanggal 25 Agustus 1981

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-90/A/1989

tanggal 26 Juli 1989 perihal Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Pennghasilan bagi

Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

UANG DUKA WAFAT

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 pasal 11

PERSEKOT GAJI

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-

125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji

bagi Pegawai Negeri

SKPP

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Petunjuk Teknis

Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil

Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pasal 15

TUNJANGAN SUAMI/ISTRI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil

TUNJANGAN ANAK

1. Pasal 9 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 1967 (PGPS

Tahun 1968)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan

Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji PNS mengenai perubahan pasal 16 PP No 7 Tahun

1977

3. Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1964 tentang

Pedoman Pelaksanaan APBN

4. Pasal 31 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan APBN

TUNJANGAN STRUKTURAL

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tanggal 17 April 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural

2. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan

Jabatan Stuktural

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan

Struktural

TUNJANGAN FUNGSIONAL

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jabatan

Fungsional PNS selanjutnya diatur tersendiri untuk masing-masing

tunjangan jabatan fungsional

2. Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan

Fungsional

TUNJANGAN UMUM

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan

Umum bagi PNS

2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata

Cara Pembayaran Tunjangan Umum PNS, Anggota Kepolisian RI,

dan Anggota Tentarana Nasional Indonesia

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Permintaan dan Penghentian Tunjangan Umum

TUNJANGAN BERAS

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2009 tentang

perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2008

tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang

TUNJANGAN KHUSUS PPH

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta perubahannya

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan

PEMBULATAN

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193

tanggal 7 Januari 1993 perihal Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

POTONGAN IWP

1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Rincian

Penggunaan Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil

TAPERUM

1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan

Perumahan Pegawai Negeri Sipil

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-9/A/56/0193

tanggal 16 Januari perihal Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

Sipil

UANG LEMBUR

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2007 tentang

Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri

Sipil

UANG MAKAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang

Pemberian Uang Makan bagai Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

12/PB/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Prosedur dan Tata Cara

Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri

Sipil

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang

Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai

Negeri Sipil

VAKASI

1. Sesuai Standar Biaya Umum (Permenkeu)

UANG TUNGGU

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951

2. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (tm 01-10-

1979)

GAJI KE-13

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian

gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran

2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima

Pensiun/Tunjangan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2013 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian gaji/Pensiun/Tunjangan

Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai

Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan