makalah hukum lingkungan

32
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya, makalah yang berjudul “Persebaran Sampah Terhadap Sumber Daya Lingkungan” ini dapat terselesaikan pada waktunya. Makalah ini pun juga terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Kami menyadari bahwa banyak hambatan dalam penyusunan makalah ini, baik itu masalah waktu, sarana, dan lain sebagainya. Selesainya makalah ini semata-mata bukan hanya kemampuan kami sendiri, tetapi banyak pihak yang mendukung dan membuat kami dalam menyusun makalah ini. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima lasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyususanan makalah ini Terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. makalah ini masih belum sempurna , maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan. Meningkatkan kesadaran untuk mencintai lingkungan dan benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam penyusunan tugas ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi pembaca , penulis mohon maaf. Semoga makalah ini bermanfaat. Bandung, 28 Oktober 2015 Reyhan R. Antariksa 1

Upload: reyhan-rinu-antariksa

Post on 13-Jul-2016

73 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumberdaya alam (natural resource depeletion). Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup. Pembedaan masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dan di ganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH juga hanya mengenal dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu: pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan

TRANSCRIPT

Page 1: Makalah Hukum Lingkungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas

karunianya, makalah yang berjudul “Persebaran Sampah Terhadap Sumber Daya

Lingkungan” ini dapat terselesaikan pada waktunya. Makalah ini pun juga

terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa banyak hambatan dalam penyusunan makalah ini,

baik itu masalah waktu, sarana, dan lain sebagainya. Selesainya makalah ini

semata-mata bukan hanya kemampuan kami sendiri, tetapi banyak pihak yang

mendukung dan membuat kami dalam menyusun makalah ini. Dalam kesempatan

ini pula, kami mengucapkan terima lasih kepada pihak-pihak yang telah membantu

kami dalam penyususanan makalah ini

Terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu menyelesaikan

makalah ini. makalah ini masih belum sempurna , maka dari itu segala kritikan dan

saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan. Meningkatkan

kesadaran untuk mencintai lingkungan dan benar-benar menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari. Apabila dalam penyusunan tugas ini terdapat hal-hal yang

kurang berkenan bagi pembaca , penulis mohon maaf. Semoga makalah ini

bermanfaat.

Bandung, 28 Oktober 2015

Reyhan R. Antariksa

1

Page 2: Makalah Hukum Lingkungan

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangDalam literature masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke

dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan

lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya

sumberdaya alam (natural resource depeletion). Akan tetapi,  jika dilihat dari

perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan

hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan

(environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup. Pembedaan

masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam Undang-

Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang No.

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dan di

ganti lagi dengan  Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH juga hanya  mengenal dua

bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu: pencemaran lingkungan dan

perusakan lingkungan.1

Persoalan lingkungan hidup bukan hanya berkaitan dengan persoalan-

persoalan tentang lingkungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya

melainkan juga berkaitan dengan lingkungan non-hayati, saperti air, udara,

batu-batuan dan sebagainya, namun sangat erat kaitan dengan kehidupan

manusia dan kehidupan lainnya, bahkan menjadi wadah dari kehidupan atau

hayati tersebut. Akibatnya, kalau lingkungan non-hayati itu mengalami

gangguan maka otomatis kehidupan manusia dan kehidupan lainnya akan

menjadi terganggu.

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha

Kuasa kepada seluruh umat dimuka bumi ini dan merupakan ruang bagi

kehidupan dalam segala aspek mencakup seluruh makhluk hidup. Dalam

mengunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum 1 . Muhammad Erwin, Lingkungan dalam system kebijakan pembangunan lingkungan hidup, Jakarta, 2014, graha indonesia, hlm 6.

2

Page 3: Makalah Hukum Lingkungan

seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk

mencapai kebahagian hidup berdasarkan Pancasila. Oleh Sebab itu, perlu

dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan

menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan

generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan

lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang

terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu

dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi

kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara

meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.2

Kita dihadapkan pada kasus-kasus perusakan dan pencemaran

lingkungan. Hampir setiap hari media massa memberitakan kerusakan

lingkungan yang terjadi didaerah. Kasus-kasus lainnya yang tidak sempat

diberitakan, tentu masih banyak lagi. Sedang isu pokok Penegakan Hukum

Lingkungan sampai dengan sekarang ini masih pada masalah pencemaran

oleh pihak industri atau perusahaan dan rumah tangga sekalipun, masalah

pencemaran air, dan pencemaran udara yang diakibatkan dari permasalah

sampah yang tak kunjung selesai.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang

sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia

adalah pembuangan sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk

khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah

disediakan tanpa di apa-apakan lagi. Hal tersebut tentunya sangat

berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dimana lingkungan menjadi kotor

dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari.

Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan bila tidak dikelola dengan

baik, tetapi ada sisi manfaatnya. Hal ini karena selain dapat mendatangkan

bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang

2 . ibid, hlm 7.

3

Page 4: Makalah Hukum Lingkungan

bermanfaat. Kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari penggunaan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam menanganinya dan juga kesadaran dari

masyarakat untuk mengelolanya.

Manusia memang dianugerahi Panca Indera yang membantunya

mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia

modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh

panca indera kita, yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia

sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia

dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna,

berasa dan berbau, namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan.

Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka

panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, gangguan reproduksi dan lain-lain.

Sifat racun sintetis yang tidak berbau dan berwarna, dan dampak

kesehatannya yang berjangka panjang, membuatnya lepas dari perhatian

kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh

panca indera kita. Hal ini terlebih dalam kasus sampah, di mana gangguan

bau yang menusuk dan pemandangan (keindahan/kebersihan) sangat

menarik perhatian panca indera kita. Begitu dominannya gangguan bau dan

pemandangan dari sampah inilah yang telah mengalihkan kita dari bahaya

racun dari sampah, yang lebih mengancam kelangsungan hidup kita dan

anak cucu kita.

Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan oleh sampah,

tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses

pencemaran itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran

lingkungan itu sendiri.Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini

kami menyusun makalah yang mengambil tema “Pencemaran Lingkungan

oleh sampah” agar kita dapat mengetahui darimana pencemaran lingkungan

itu datang dan bagaimana cara penanggulangannya.

4

Page 5: Makalah Hukum Lingkungan

B. Identifikasi MasalahBerdasarkan Latar Belakang di atas , terdapat pokok-pokok

permasalahan, yaitu:

1. Pengertian pencemaran sampah yang termasuk pencemaran

terhadap lingkungan ?

2. Bagaimana asas, tujuan, dan ruang lingkup lingkungan hidup

terhadap pencemaran lingkungan hidup?

3. Bagaimana Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam lingkungan hidup?

5

Page 6: Makalah Hukum Lingkungan

BAB IILANDASAN TEORI

Sampah adalah sisa-sisa benda atau barang yang telah digunakan manusia.

Sampah itu bisa dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama anorganik dan organik.

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda yang tidak dapat

diuraikan. Contohnya adalah plastik, kaleng, dan lain-lain. Sedangkan sampah

organik adalah sampah yang terbentuk dari zat-zat organik dan dapat diuraikan.

Contoh sampah ini adalah daun rontok, kertas, dll.

Sadari bahwa setiap orang mengeluarkan sampah dan akhirnya sampah

akan menggunung banyaknya. Kita suka melihat tumpukn-tumpukan sampah di

pinggir jalan yang berbau busuk. Bau busuk tersebut dihasilkan dari pembusukan

sampah organik. Untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak,

orang-orang mulai memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik

dan anorganik sampai mendaur ulang sampah. Kita tidak tahu apa gunanya

memisahkan sampah yang organik dengan yang anorganik, Tujuannnya adalah

memudahkan untuk pengolahan sampah lebih lanjut. Sampah anorganik tidak dapat

membusuk dan hilang dari bumi dengan cepat tidak seperti sampah organik. Maka

pengolahan berikutnya adalah dengan mendaur ulangnya menjadi barantg-barang

lain. Pengolahan sampah organik lain lagi. Karena dapat membusuk, sampah

organik dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Untuk mendaur ulang sampah

anorganik, kita bisa membuat sendiri di rumah atau untuk yang lebih profesional lagi

dapat digunakan peralatan canggih di pabrik-pabrik besar. Sampah yang bisa didaur

ulang sendiri adalah misalnya botol plastik. Botol plastik dapat diubah bentuknya

menjadi kerajinan tangan dan dapat dijual. Pastinya ini akan menambah

penghasilan. Untuk pengelolaan yang lebih profesional, biasanya adalah sampah-

sampah logam yang berbentuk kaleng atau besi. Kaleng atau besi ini dilebur untuk

kemudian dibentuk menjadi berang lain. Ini sangat menghemat penggunaan logam

karena tidak perlu menambang logam yang baru.

6

Page 7: Makalah Hukum Lingkungan

A. Sampah yang Terjadi di MasyarakatKata sampah bukanlah hal yang baru bagi kita, Jika kita mendengar kata ini

pasti terlintas dibenak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah,

sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya

yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain

sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah

berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya.

Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi

masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat pendududuknya pasti

menghasilkan sampah yang begitu banyak. Bagi sebagian dari masyarakat

sampah bukanlah masalah, hal inilah yang sangat mengkhwatirkan. Padahal

sampah itu merupakan masalah yang paling besar terhadap lingkungan sekitar

kita, coba anda lihat sekitar lingkungan anda sudah bersihkah dari sampah?

coba bayangkan jika sampah terus menerus dibuang berserakan ditengah jalan

dan dibuang ditempat sungai atau selokoan air rumah anda. Pasti anda sudah

langsung mengetahuinya karena betapa kotor dan kumuhnya daerah yang

dipenuhi sampah selain itu juga sangat berdampak buruk bagi kita yang berada

di sekitar sampah tersebut. Sampah dapat membawa dampak yang sangat

buruk bagi kesehatan masyarakat apabila tidak dapat ditanggulangi. Jika

sampah tersebut dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa adanya

pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah

kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagian dari kita pun tidak

menyadari bahwa setiap hari terjadi penumpukan sampah baik sampah yang

organik (sampah yang dapat diuraikan) maupun anorganik (sampah yang tidak

dapat diuraikan).3

Sebenarnya sampah tidak lah salah tetapi yang salah adalah perbuatan

dari manusianya itu sendiri dalam membuang sampah. Sampah pastinya

diakibatkan oleh manusia itu sendiri, perlu diketahui bahwa banyak penyebab

yang diakibatkan dari manusia dalam membuang sampah ataupun limbah

secara sembarangan, yakni di dalam pikiran sebagian masyarakat pada

3 . ibid, hlm 33.

7

Page 8: Makalah Hukum Lingkungan

umumnya menganggap bahwa membuang sampah sembarangan ini bukanlah

hal yang salah dan wajar untuk dilakukan. Norma dari lingkungan sekitar seperti

keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan tempat pekerjaan. Pengaruh

lingkungan merupakan suatu faktor besar didalam munculnya suatu perilaku.

Contohnya, pengaruh lingkungan seperti membuang sampah sembarangan,

akan menjadi faktor besar dalam munculnya perilaku membuang sampah

sembarangan.

Seseorang akan melakukan suatu tindakan yang dirasa mudah untuk

dilakukan. Jadi, orang tidak akan membuang sampah sembarangan jika

tersedianya banyak tempat sampah. Tempat yang kotor dan memang sudah

banyak sampahnya. Tempat yang asal mulanya terdapat banyak sampah, bisa

membuat orang yakin bahwa membuang sampah sembarangan diperbolehkan

ditempat tersebut. Jadi, warga sekitar tanpa ragu untuk membuang sampahnya

di tempat tersebut. Selain itu terdapat berbagai hal yang dapat menjadikan

sampah sulit untuk dikelola dengan baik, yakni:

1. Pesatnya perkembangan teknologi, lebih cepat dari kemampuan

masyarakat untuk mengelola dan memahami masalah persampahan.

2. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat yang tidak disertai dengan

keselarasan pengetahuan tentang persampahan.

3. Meningkatnya biaya operasi, pengelolaan dan konstruksi di segala

bidang termasuk bidang persampahan.

4. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar,

menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah, sehingga juga

memperbanyak populasi vector pembawa penyakit seperti lalat dan

tikus.

5. Kegagalan dalam daur ulang maupun pemanfaatan kembali barang

bekas juga ketidakmampuan masyarakat dalam memelihara barangnya

sehingga cepat rusak, Ataupun produk manufaktur yang sangat rendah

mutunya, sehingga cepat menjadi sampah.

6. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai Tempat Tembuangan

Akhir (TPA) sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok

8

Page 9: Makalah Hukum Lingkungan

bagi pembuangan sampah juga terjadi kompetisi yang semakin rumit

akan penggunaan tanah.

7. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya

dipakai sebagai tempat pembuangan sampah.

8. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.

9. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena

cuaca yang semakin panas.

10. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada

tempatnya dan memelihara kebersihan

.

B. Dampak yang di Sebabkan oleh SampahSampah-sampah yang berserakan, terutama pada tumpukan sampah yang

berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan organisme-organisme yang

membahayakan, mencemari udara, tanah dan air. Sehingga dampak tersebut

dapat menyebabkan cukup banyak masalah bagi manusia dan lingkungan,

antara lain:

1. Diare, kolera, dan tifus menyebar dengan cepat karena virus yang

berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat

mencemari air tanah yang biasa di minum masyarakat. Penyakit DBD

(Demam Berdarah) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah

dengan pengelolaan sampahnya yang tidak memadai.

2. Sampah yang dibuang begitu saja berkontribusi dalam mempercepat

pemanasan global, karena sampah dapat menghasilkan gas metan

(CH4) yang dapat merusak atmosfer bumi. Rata-rata tiap satu ton

sampah padat menghasilkan 50 kg gas metan.

3. Sampah dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang

sembarangan, salah satunya yang dibuang ke sungai atau aliran air

lainnya. Lama kelamaan akan menumpuk dan menyumbat aliran air,

sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akan meluap

menyebabkan banjir. Selain pernyataan diatas, sampah juga dapat

merusak pemandangan.

9

Page 10: Makalah Hukum Lingkungan

C. Kasus Permasalahan SampahPemerintah daerah kota Bandung masih terus berinovasi mencari solusi

menangani permasalahan sampah. Permasalahan ini menjadi krusial karena ada

kemungkinan Bandung menjadi “kota sampah” terulang kembali. Ada beberapa

permasalahan yang belum terselesaikan yang dapat menyebabkan terulang

kembalinya Bandung lautan sampah. Permasalahan yang dapat menyebabkan

Bandung kota sampah jilid kedua antara lain:

1. Kesadaran masyarakat Bandung yang masih rendah sehingga, dengan

tingkat kesadaran tersebut memberikan dampak yang indikatornya

adalah produksi sampah kota Bandung terus meningkat dari 7500

M3/hari menjadi 8418 M3/hari.

2. Kemampuan pelayanan pada kebersihan kota Bandung yang terbatas.

Kemampuan pelayanan penangganan sampah sampai saat ini oleh PD

kebersihan masih belum optimal, hal tersebut terbukti lembaga ini hanya

dapat melayani pengelolaan sampah hanya sekitar 65%.

3. Sampah organik merupakan komposisi terbesar dari sampah kota

Bandung. Permasalahan yang terjadi sampah yang dibuang masyarakat

tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik.Hal tersebut

menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efesien.

4. Lahan TPA yang terbatas. Luas daerah kota Bandung 16730 ha, hal

tersebut menyebabkan tempat penampung sampah akhir yang berada di

kota Bandung sangat terbatas. Hal tersebut mengakibatkan lokasi

penampung harus ekspansi melalui kerja sama dengan pemerintahan

daerah tetangganya. Permasalahan koordinasi merupakan permasalahan

utama, apalagi kalau ada konflik dimasyarakat.

5. Penegakan hukum (law inforcement) tidak konsisten. Pemerintah kota

Bandung dan DPRD kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan yaitu

Undang-undang No 11 tahun 2005: perubahan UU No 03 tahun 2005

Tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pada

undang-undang tersebut diatur mengenai pengelolaan sampah dan

10

Page 11: Makalah Hukum Lingkungan

sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Akan tetapi undang-

undang tersebut tidak dilaksanakan tidak konsisten.

Konsumsi produk kebutuhan sehari-hari mau tidak mau menghasilkan

sisa-sisa produk, yaitu sampah. Bukan hanya sampah alam dan sampah

rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik

juga tidak tertangani dengan baik. Kapasitas sampah rumah tangga yang

dihasilkan semakin meningkat, baik jumlah maupun ragamnya. Meski begitu,

pengelolaan sampah selama ini masih belum memadai dan cara

pengolahannya pun belum profesional. Mau tidak mau, hal ini menimbulkan

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jika tidak

dibarengi dengan fasilitas pengolahan sampah atau tempat pembuangan

sampah yang memadai, maka akan menyebabkan penumpukan sampah di

dalam kota, baik itu di pasar-pasar, pinggir jalan, dan sungai. Tentu saja hal itu

akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi dari pada ahanya sekedar

penumpukan sampah. Masalah yang akan dihadapi adalah wabah penyakit

yang akan melanda karena sampah yang menumpuk akan mengakibatkan

semakin pesat berkembangnya bakteri-bakteri penyebab penyakit. Dan lebih

parah lagi yang akan terjadi jika sampah yang dibuang ke sungai itu

menumpuk, akan mengakibatkan banjir akibat dari terhambatnya aliran sungai.

11

Page 12: Makalah Hukum Lingkungan

BAB IIIPEMBAHASAN

A. Pencemaran Sampah yang Termasuk Pencemaran LingkunganPencemaran adalah masuknya mahluk hidup, zat, energi atau komponen

lain ke dalam air atau udara, baik yang disengaja maupun yang tida disengaja.

Pencemaran juga dapat dikatakan berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara

oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang

atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Pencemaran

terhadap lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan laju yang sangat cepat, dan

beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan

kimia termasuk logam berat. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan

pencemaran di sebut polutan, yang salah satu contohnya adalah sampah. Sampah

merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.

Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-

proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk

yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi

karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah

dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat

kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas

beracun). Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh

aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia,

pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat

dihindari, namun yang dapat kita lakukan adalah mengurangi pencemaran,

mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian

masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

12

Page 13: Makalah Hukum Lingkungan

B. Asas, tujuan, dan ruang lingkup lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan hidup.1. Asas lingkungan hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 2)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan

berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;

1) Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara”

adalah:

a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam

akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik

generasi masa kini maupun generasi masa depan.

b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat.

c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan

sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran

dan/atau kerusakann lingkungan hidup.

b. kelestarian dan keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah

bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap

generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi

dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan

memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. keserasian dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah

bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai

aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan

serta pelestarian ekosistem.

d. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan

13

Page 14: Makalah Hukum Lingkungan

memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen

terkait.

e. Manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha

dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan

dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras

dengan lingkungannya.

f. kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa

ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan

karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah,

lintas generasi, maupun lintas gender.

h. Ekoregion

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik

sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat

setempat, dan kearifan local

i. keanekaragaman hayati

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan,

keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri

atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang

14

Page 15: Makalah Hukum Lingkungan

bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan

membentuk ekosistem.

j. pencemar membayar

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa

setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap

anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

l. kearifan local

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan

masyarakat.

m. Tata kelola pemerintahan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik”

adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai

oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan

keadilan.

n. otonomi daerah

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

15

Page 16: Makalah Hukum Lingkungan

2. Tujuan lingkungan hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 3)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan

hidup;

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi

masa depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

3. Ruang Lingkup  lingkungan hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

pasal 4) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

C. Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam lingkungan hidup. 1. Hak (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 65)

a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagai bagian dari hak asasi manusia.

16

Page 17: Makalah Hukum Lingkungan

b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,

akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam

memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Setiap orang berhak mengajukan usulan/atau keberatan terhadap

rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Kewajiban (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 67-68)

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan

hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup. Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan

tepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

3. Larangan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 69) Setiap orang

dilarang:

a.  melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-

undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

17

Page 18: Makalah Hukum Lingkungan

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin

lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun

amdal; dan/atau

j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,

merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

4. Peran Masyarakat (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 70)

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

a. Peran masyarakat dapat berupa:

1) pengawasan sosial;

2) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;

dan/atau

3) penyampaian informasi dan/atau laporan.

b. Peran masyarakat dilakukan untuk:

1) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

2) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan

kemitraan;

3) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan

masyarakat;

4) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

melakukan pengawasan sosial; dan

18

Page 19: Makalah Hukum Lingkungan

5) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Sanksi Administratif Sanksi administratif terdiri atas: (pasal 76 ayat (2))

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

6. Penyelesaian Sengketa Lingkungan ( pasal 84)

a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui

pengadilan atau di luar pengadilan.

b. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara

suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

c. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan

tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk

mencapai kesepakatan mengenai:

1. bentuk dan besarnya ganti rugi;

2. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

3. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran

dan/atau perusakan; dan/atau

4. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap

lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa

mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan

hidup

19

Page 20: Makalah Hukum Lingkungan

BAB IVSIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sampah merupakan barang sisa yang sudah habis masa gunanya.

Secara umum dapat dibedakan menjadi 2 yakni sampah organik dan

sampah nonorganik. Dan yang paling bermasalah bagi kehidupan

manusia adalah sampah nonorganik karena sampah ini sangat sukar

terurai menjadi tanah, sehingga dapat menyebabkan penumpukan

sampah. Sebagian orang pun juga tidak perduli tentang tata cara

pembuangan sampah, ada yang membuangnya ke sungai, selokan, ke

kebun, dan ada juga yang membuangnya begitu saja di pinggir jalan.

Selain secara estetika hal ini sangatlah buruk, pembuangan sampah

seperti itu juga dapat mengakibatkan pencemaran dan juga banjir.

Oleh karena peraturan harus ditegaskan agar tidak ada orang yang

membuang sampah sembarangan lagi. Dan yang paling penting adalah

kita membuang sampah pada tempatnya itu haruslah berdasarkan

kesadaran dan kedisiplinan dari diri kita masing-masing, karena dengan

begitu tanpa disadari kita akan membuang sampah dengan benar pada

tempatnya meskipun di daerah tempat kita tinggal tidak ada sangsi tegas

mengenai itu.

Pelaksanaannya banyak terdapat benturan, di satu sisi, pemerintah

memiliki keterbatasan pembiayaan dalam sistem penanganan sampah.

Namun di sisi lain, masyarakat akan membayar biaya sosial yang tinggi

akibat rendahnya kinerja sistem penanganan sampah. Sebagai contoh,

akibat tidak tertanganinya sampah selama beberapa hari di Kota

Bandung, tentu dapat dihitung berapa besar biaya pengelolaan

lingkungan yang harus dikeluarkan akibat pencemaran udara dan air

lindi, berapa besar biaya pengobatan masyarakat karena penyakit

bawaan sampah, hingga menurunnya tingkat produktifitas masyarakat

akibat gangguan bau sampah.

20

Page 21: Makalah Hukum Lingkungan

Masyarakat seolah-olah tidak peduli akan undang-undang ini

meskipun ada larangan “dilarang membuang sampah sembarangan”,

masyarakat tidak memperdulikan larangan tersebut dan hanya dipandang

sebelah mata. Seakan tidak takut akan bahaya yang akan ditimbulkan

dari pembuangan sampah secara sembarangan dan mereka hanya bisa

menuntut pemerintah jika masalah sudah terjadi seperti banjir,

Pencemaran air, Gangguan bau menyengat yang ditimbulkan dari

sampah,dll.

B. Saran

Maka dari itu permasalahan sampah yang terjadi sudah seharunya

kita bersama-sama menjaga lingkungan ini karena jiga lingkungan ini

bersih, indah kita juga yang merasakannya. Pemerintah pun masalah

pengawasan diperketat lagi dan penyediaan TPA (tempat pembuangan

akhir) diperbanyak lagi supaya tidak terjadi penumpukan, pengolahan

sampah pun harus dilakukan supaya sampah sampah yang dapat

didaurulang dapat digunakan kembali.

Alternatif yang dapat dilakukan sebagai berikut Solusi yang umum

digunakan untuk mengatasi masalah sampah adalah solusi Landfill, yaitu

menampung sampah dalam satu tempat. Sampah tersebut diambil oleh

pemulung dan sisanya dibakar atau ditimbun untuk waktu yang lama.

Solusi Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai, karena landfill

tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Alternatif

solusi yang ditawarkan adalah:

1. Meminimalkan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini

dilakukan dengan memanfaatkan barang-barang yang masih bisa

digunakan dan tidak langsung dibuang atau dijadikan sampah.

2. Sampah yang dibuang harus dipilah. Sampah diplah berdasarkan

jenisnya, misalnya saja dibagi dua yaitu sampah organik dan

sampah anorganik.

21

Page 22: Makalah Hukum Lingkungan

3. Tiap warga diharapkan mengelola sampahnya sendiri. Misalnya

dengan menimbun sampah di sekitar lingkungannya sendiri.

Namun hal ini akan sulit dilakukan untuk wilayah yang padat

karena lahan yang kosong sulit ditemukan. Solusinya bisa dengan

kerjasama antar wilayah untuk menangani sampah.

22

Page 23: Makalah Hukum Lingkungan

Daftar Pustaka

Erwin,Muhammad.2014.Lingkungan dalam system kebijaksanaan

pembangunan lingkungan hidup. Jakarta.grahaindonesia

Republik Indonesia, 2009 Undang-undang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, Jakarta: Sekretariat Negara.

http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/masalah-pengelolaan-

sampah.html

http://terbaikmakalah.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pengelolaan-

sampah-dan-limbah.html

http://rahadyana.blogspot.co.id/2013/06/makalah-menciptakan-

lingkungan-bersih.html

23