makalah epidemiologi

5/23/2018 MAKALAH EPIDEMIOLOGI

1/28

MAKALAH EPIDEMIOLOGI

KEBIJAKAN KESEHATAN

Di Susun Oleh:

1) Aenolia Farizki Novi (P07134012 001)

2) Dhika Juliana Sukmana (P07134012 009)

3) Dian Ekawati (P07134012 010)

4) Mang Bagus Purwantadi (P07134012 024)

5) Muhammad Rizqi Adityansyah (P07134012 025)6) Nurkomalasari (P07134012 033)

7) Nurul Hikmatil Hasanah (P07134012 035)

8) Rival Anugrah Ramdhani (P07134012 039)

9) Siti Rifah Sabariah (P07134012 043)

10) Suriyani (P07134012 045)

11) Wahyu Kurnia (P07134012 046)

12) Winda Permata Sari (P07134012 048)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM

JURUSAN ANALIS KESEHATAN MATARAM

Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Cakranegara Telepon (0370) 631160

2014


2/28

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

hanya dengan segala rahmat dan karunia-Nya sajalah penulis dapat membuat

makalah tentang KEBIJAKAN KESEHATAN ini. Adapun tujuan dari penyusunan

makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang Kebijakan Kesehatan

dalam epidemiologi.

Kami juga sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah berpartisipasi dalam pembuatan makalah ini. Penulis menyadari bahwa

makalah ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun bahasanya. Hal

tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca,

khususnya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram dan semua pihak pada

umumnya.

Mataram, Mei 2014

Tim Penyusun


3/28

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................. i

Daftar Isi ........................................................................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 3

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Tujuan ................................................................................................ 4

BAB II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kesehatan ......................................................................... 6

B. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Kesehatan ........................ 8

C. Implementasi atau Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan ...................... 15

D. Evaluasi Kebijakan Kesehatan .......................................................... 21

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 27


4/28

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian diberbagai

negara. Sejumlah pendapat menyatakan bahwa sektor kesehatan sama seperti

spons yang menyerap banyak sumber daya nasional untuk membiayai banyak

tenaga kesehatan. Pendapat yang lain mengemukakan bahwa sektor

kesehatan seperti pembangkit perekonomian, melalui inovasi dan investasi

dibidang technologi biomedis atau produksi dan penjualan obat

obatan, atau

dengan menjamin adanya populasi yang sehat yang produktif secara ekonomi.

Sebagian warga masyarakat mengunjungi fasilitas kesehatan sebagai pasien

atau pelanggan, dengan memanfaatkan rumah sakit, klinik atau apotik; atau

sebagai profesi kesehatan: perawat, dokter, tenaga pendukung kesehatan,

apoteker, atau manajer. Karena pengambilan keputusan kesehatan berkaitan

dengan hal kematiandan keselamatan, kesehatan diletakkan dalam

kedudukan yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang

lainnya.

Kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada

kaitannya dengan layanan kesehatan : kemiskinan mempengaruhi kesehatan

masyarakat, sama halnya dengan polusi, air kotor atau sanitasi yang buruk.

Kebijakan ekonomi, seperti pajak merokok, atau alkohol dapat pula

mempengaruhi perilaku masyarakat. Penyebab mutakhir meningkatnya

obesitas ditengah masyarakat mencakup kesediaan makanan cepat saji yang


5/28

4

murah namun tinggi kalori, penjualan soft drinks disekolah, juga menurunnya

kebiasaan berolahraga.

Memahami hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesehatan itu

sendiri menjadi sedemikian pentingnya sehingga memungkinkan untuk

menyelesaikan masalah kesehatan utama yang terjadi saat ini, meningkatnya

obesitas, wabah HIV/AIDS, meningkatnya resistensi obat sekaligus

memahani bagaimana perekonomian dan kebijakan lain berdampak pada

kesehatan. Kebijakan kesehatan memberi arahan dalam pemilihan teknologi

kesehatan yang akan dikembangkan dandigunakan, mengelola dan

membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat yang dapat dibeli bebas. Untuk

memahami hal tersebut, perlu mengartikan apa yang dimaksud dengan

kebijakan kesehatan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Kesehatan?

2. Bagaimana perencanaan dan penyusunan dalam kebijakan kesehatan?

3. Bagaimana pelaksanaan dalam kebijakan kesehatan?

4. Bagaimana mengevaluasi hasil dari suatu kebijakan kesehatan?

C. Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami mengenai kebijakan kesehatan.

2. Mahasiswa dapat mengetahui tentang perencanaan dan penyususnan dalam

kebijakan kesehatan.

3. Mahasiswa dapat mengetahui pelaksanaan dalam kebijakan kesehatan.


6/28

5

4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami bagaimana mengevaluasi hasil

dari suatu kebijakan kesehatan.


7/28

6

BAB II

PEMBAHASAN

1. KEBIJAKAN KESEHATAN

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti

kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government

chooses to do or not to do). Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok

bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objective) atau

kehendak (purpose) (Abidin, 2002).

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung

makna bahwa :

a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah.

b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak

dilakukan oleh badan pemerintah (Abidin, 2002).

Menurut Dunn proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu

sebagai berikut :

a. Penyusunan agenda (agendaseting), yakni suatu proses agar suatu

masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

b. Formulasi kebijakan (policyformulation), yakni suatu proses

perumusan pilihan - pilihan atau alternatif pemecahan masalah oleh

pemerintah.

c. Penentuan kebijakan (policyadoption), yakni suatu proses dimana

pemerintah menetapkan alternatif kebijakan apakah sesuai dengan

kriteria yang harus dipenuhi, menentukan siapa pelaksana kebijakan


8/28

7

tersebut, dan bagaimana proses atau strategi pelaksanaan kebijakan

tersebut.

d. Implementasi kebijakan (policyimplementation), yaitu suatu proses

untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil, pada tahap ini

perlu adanya dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi

pelaksana kebijakan.

e. Evaluasi kebijakan (policyevaluation), yakni suatu proses untuk

memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan (Subarsono,2005).

Kebijakan publik bersifat multidisipliner termasuk dalam bidang

kesehatan sehingga kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan

publik. Dari penjelasan tersebut maka diuraikanlah tentang pengertian

kebijakan kesehatan yaitu konsep dan garis besar rencana suatu

pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pelaksanaan pembangunan

kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal pada

seluruh rakyatnya (AKK USU, 2010).

Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yangmenjadi acuan bagi

semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan

memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah (Depkes RI,

2009).


9/28

8

2. PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan suatu

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seperti yang dijelaskan di atas.

Aspek-aspek tersebut sangat dibutuhkan dalam membangun terwujudnya

suatu perencanaan kesehatan melalui suatu kebijakan kesehatan.

Dalam suatu Kebijakan Kesehatan terdapat proses perencanaan

kebijakan. Proses mengacu kepada cara bagaimana kebijakan dimulai,

dikembangkan atau disusun, dinegosiasi, dikomunikasikan, dilaksanakan

dan dievaluasi. Pendekatan yang paling sering digunakan untuk

memahami proses kebijakan adalah dengan menggunakan apa yang

disebut tahapan heuristiks (Sabatier dan JenkinsSmith 1993). Yang

dimaksud disini adalah membagi proses kebijakan menjadi

serangkaian tahapan sebagai alat teoritis, suatu model dan tidak

selalu menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi didunia nyata.

Namun, serangkaian tahapan ini membantu untuk memahami

penyusunan kebijakan dalam tahapantahapan yang berbeda:

a. Identifikasi masalah dan isu

Menemukan bagaimana isu isu yang ada dapat masuk kedalam

agenda kebijakan, mengapa isu isu yang lain justru tidak pernah

dibicarakan.

b. Perumusan kebijakan

Menemukan siapasaja yang terlibat dalam perumusan kebijakan,

bagaimana kebijakan dihasilkan, disetujui, dan dikomunikasikan.

c. Pelaksanaan Kebijakan


10/28

9

Tahap ini yang paling sering diacuhkan dan sering dianggap sebagai

bagian yang terpisah dari kedua tahap yang pertama. Namun, tahap ini

yang diperdebatkan sebagai tahap yang paling penting dalam

penyusunan kebijakan sebab bila kebijakan tidak dilaksanakan, atau

dirubah selama dalam pelaksanaan, sesuatu yang salah mungkin terjadi

dan hasil kebijakan tidak seperti yang diharapkan.

d. Evaluasi kebijakan

Temukan apa yang terjadi pada saat kebijakan dilaksanakan.

Bagaimana pengawasannya, apakah tujuannya tercapai dan

apakah terjadi akibat yang tidak diharapkan. Tahapan ini merupakan

saat dimana kebijakan dapat diubah atau dibatalkan serta kebijakan

yang baru ditetapkan.

Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri-ciri yang harus

diperhatikan. Menurut Azwar (1996) ciri-ciri tersebut secara sederhana dapat

diuraikan sebagai berikut :

Bagian dari sistem administrasi

Suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil

menempatkan pekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem

administrasi secara keseluruhan. Sesungguhnya, perencanaan pada

dasarnya merupakan salah satu dari fungsi administrasi yang amat

penting. Pekerjaan administrasi yang tidak didukung oleh perencanaan,

bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik.

Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan


11/28

10

Suatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara

terus-menerus dan berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan

hanya sekali bukanlah perencanaan yang dianjurkan. Ada hubungan

yang berkelanjutan antara perencanaan dengan berbagai fungsi

administrasi lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan penting untuk

pelaksanaan, yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkan lagi

dengan perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu

spiral yang tidak mengenal titik akhir.

Berorientasi pada masa depan

Suatu perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada

masa depan. Artinya, hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut,

apabila dapat dilaksanakan, akan mendatangkan berbagai kebaikan

tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang.

Mampu menyelesaikan masalah

Suatu perencanaan yang baik adalah yamg mampu

menyelesaikan berbagai masalah dan ataupun tantangan yang

dihadapi. Penyelesaian masalah dan ataupun tantangan yang

dimaksudkan disini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan.

Dalam arti penyelesaian masalah dan ataupun tantangan tersebut

dilakukan secara bertahap, yang harus tercermin pada pentahapan

perencanaan yang akan dilakukan.

Mempunyai tujuan

Suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan

yang dicantumkan secara jelas. Tujuan yang dimaksudkandi sini


12/28

11

biasanya dibedakan atas dua macam, yakni tujuan umum yang

berisikan uraian secara garis besar, serta tujuan khusus yang berisikan

uraian lebih spesifik.

Bersifat mampu kelola

Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola,

dalam arti bersifat wajar, logis, obyektif, jelas, runtun, fleksibel serta

telah disesuaikan dengan sumber daya. Perencanaan yang disusun

tidak logis serta tidak runtun, apalagi yang tidak sesuai dengan sumber

daya bukanlah perencanaan yang baik.

Pendekatan Perencanaan Kebijakan Kesehatan dengan Segitiga

Kebijakan.

Segitiga kebijakan kesehatan merupakan suatu pendekatan

yang sudah sangat disederhanakan untuk suatu tatanan hubungan yang

kompleks, dan segitiga ini menunjukkan kesan bahwa keempat faktor

dapat dipertimbangkan secara terpisah. Tidak demikian seharusnya.

Pada kenyataannya, para pelaku dapat dipengaruhi (sebagai seorang

individu atau seorang anggota suatu kelompok atau organisasi) dalam

konteks dimana mereka tinggal dan bekerja; konteks dipengaruhi oleh

banyak faktor, seperti: ketidakstabilan atau ideologi, dalam hal

sejarah dan budaya; serta proses penyusunan kebijakan

bagaimana isu dapat menjadi suatu agenda kebijakan, dan

bagaimana isu tersebut dapat berharga dipengaruhi oleh pelaksana,

kedudukan mereka dalam strutur kekuatan, norma dan harapan mereka


13/28

12

sendiri. Dan isi dari kebijakan menunjukan sebagian atau seluruh bagian

ini. Jadi, segitiga tersebut tidak hanya membantu dalam berpikir

sistematis tentang pelakupelaku yang berbeda yang mungkin

mempengaruhi kebijakan, tetapi juga berfungsi seperti peta yang

menunjukkan jalanjalan utama sekaligus bukit, sungai, hutan, jalan

setapak danpemukiman.

Konteks

Actor

Individu

Grup

Organisasi

Isi/ Content Proses

Gambar 1.1 Segitiga Analisis Kebijakan; Sumber: Walt and Gilson (1994)

Seperti yang pembaca lihat dalam Gambar 1.1., pelaku berada

ditengah kerangka kebijakan kesehatan. Pelaku dapat digunakan

untuk menunjuk individu (seorang negarawan Nelson Mandela,

mantan Presiden Afrika Selatan, misal), organisasi seperti World bank

atau perusahaan multinasional seperti Shell, atau bahkan suatu Negara

atau pemerintahan. Namun, penting untuk dipahami bahwa itu semua

adalah penyederhanaan. Individu tidak dapat dipisahkan dari organisasi

dimana mereka bekerja dan setiap organisasi atau kelompok dibangun

dari sejumlah orang yang berbeda, yang tidak semuanya menyuarakan

hal yang sama, yang masingmasing memiliki norma dan kepercayan


14/28

13

yang berbeda.

Dalam babbab selanjutnya, pembaca akan melihat banyak

pelaku yang berbeda beserta cara untuk membedakan mereka supaya

dapat mengkaji siapa yang memiliki pengaruh dalam proses kebijakan.

Sebagai contoh: ada banyak cara untuk menggambarkan

kelompokkelompok diluar daerah. Dalam hubungan internasional, ada

kebiasaan untuk membicarakan pelakupelaku non pemerintah. Ilmuwan

politik menganggapnya sebagai kelompok yang berkepentingan dan

kelompok yang menekan. Dalam perkembangan literatur,

kelompokkelompok ini sering disebut organisasi sosial masyarakat

(organisasi yang berdiri diantara pemerintah dan individu/keluarga). Yang

membedakan dari pelaku pemerintah adalah mereka tidak mencari

kekuatan politik yang formal untuk diri mereka sendiri, meskipun mereka

benarbenar ingin mempengaruhi mereka yang memiliki kekuasan politik

secara formal.

Terkadang sejumlah kelompok yang berbeda berkumpul untuk

menunjukkan sikap mereka terhadap isu tertentu disebut sebagai

gerakan sosial atau gerakan masyarakat. Sebagai contoh, gerakan

yang dilakukan oleh kelompokkelompok yang berbeda di tahun

1980an membuat perubahan politik dalam rezim sosialis di Eropa Timur.

Banyak gerakan social yang berjuang untuk kemerdekaan, otonomi atau

melawan rezim politik tertentu (gerakan Zapatista di Provinsi Chiapas,

Mexico, adalah bagian dari suatu gerakan diseluruh Amerika Latin untuk

mempertahankan hak penduduk asli).


15/28

14

Para pelaku ini berusaha untuk mempengaruhi proses politik

ditingkat lokal, nasional, atau internasional. Seringkali mereka

merupakan bagian jaringan yang sering disebut sebagai partner, untuk

mengkonsultasikan dan memutuskan kebijakan diseluruh tingkatan

ini. Di tingkat lokal, sebagai contoh, pekerja kesehatan masyarakat

dapat bekerja dengan pegawai lingkungan, guru sekolah setempat, dan

bahkan perusahaan setempat. Dalam sisi spektrum yang lain, para pelaku

ini dapat pula dihubungkan dengan pelaku lain antar daerah, sebagai

contoh, mereka bisa menjadi anggota jaringan kerja antar pemerintahan

(yakni: pejabat pemerintahan dalam satu departemen dari pemerintahan

suatu negara, mengambil pelajaran dari pilihanpilihan yang diambil oleh

pejabat pemerintahan dari satu Negara yang lain); atau mereka bisa saja

menjadi bagian dari komunitas kebijakan jaringan professional yang

saling bertemu dalam forum ilmiah atau bekerja sama dalam proyek

penelitian. Yang lain mungkin membentuk jaringan isu bertindak

bersama dalam satu isu tertentu. Di Bab 6 pembaca akan belajar banyak

mengenai perbedaan diantara kelompokkelompok ini beserta peran

mereka dalam proses kebijakan.

Untuk memahami seberapa besar pengaruh para pelaku tersebut

dalam proses kebijakan berarti pula memahami konsep kekuasaan, dan

bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Para pelaku mungkin

berusaha untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi sampai dimana pengaruh

tersebut tergantung pada bagaimana mereka memandang kekuasaan

tersebut. Kekuasaan dapat dikategorikan berdasarkan kekayaan


16/28

15

pribadi, kepribadian, tingkat atau akses kepada ilmu pengetahuan,

atau kewenangan, tetapi hal tersebut sangat berhubungan dengan

organisasi dan struktur (termasuk jaringan kerja) dimana para pelaku

individu ini bekerja dan tinggal. Ahli sosiologi dan ilmu politik membahas

hubungan diantara lembaga dan struktur dengan mengedepankan

pengertian bahwa kekuasaan para pelaku (pejabat) terikat dalam stuktur

organisasi mereka sendiri

3. IMPLEMENTASI ATAU PELAKSAAN KEBIJAKAN

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan supaya

mencapai hasil. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh

policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil

dalam implementasinya (Subarsono,2005).

Secara garis besar fungsi implementasi adalah untuk membentuk

suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-

sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome (hasil akhir)

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Wahab, 2008).

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan

menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil

kegiatan pemerintah dimana tugas implementasi adalah membangun

jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui

aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang

berkepentingan (policy stake holders) (Subarsono, 2005).

Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan


17/28

16

dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan disatu sisi

merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses

kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau

dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain

didalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif

kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro

(Parsons, 2008).

Langkah implementasi kebijakan dapat disamakan dengan fungsi

actuating dalam rangkaian fungsi manajemen. Aksi disini merupakan fungsi

tengah yang terkait erat dengan berbagai fungsi awal, seperti perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pembenahan personil (stuffing)

dan pengawasan (controlling). Sebagai langkah awal pada pelaksananan

adalah identifikasi masalah dan tujuan serta formulasi kebijakan. Untuk

langkah akhir dari rangkaian kebijakan beradapada monitoring dan evaluasi

(Abidin, 2002).

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel dan

masingmasing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dalam pandangan Edward III (1980), implementasi kebijakan mempunyai

4 variabel yaitu :

Komunikasi

Implementasi kebijakan mensyaratkat implementor mengetahui apa

yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehinggaakan mengurangi distorsi

implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau


18/28

17

bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Subarsono,

2005). Semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka

akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan

kebijakan (Indiahono, 2009).

Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut

dapat berwujud sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial

(Subarsono, 2005). Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas dan

kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal dalam melaksanakan

kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Tanpa

sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja

(Indiahono, 2009).

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karateristik yang dimiliki oleh implementor

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik makadia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (Subarsono,2005).

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program


19/28

18

yang telah digariskan dalam program. Komitmen dan kejujurannya

membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program

secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik

implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap

ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa

percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan

kebijakan (Indiahono, 2009).

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah

satu daria spek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya

prosedur operasi yang standar (SOP atau standard operating procedures).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan

dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan

kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Subarsono,

2005).

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward

memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dari

kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu

variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya bila implementor

tidak jujur akan mudah sekali melakukan markup dan korupsi atas dana

kebijakan sehingga program tidak optimal dalam mencapai tujuannya.

Begitu pula bila watak dari implementor kurang demokratis akan sangat


20/28

19

mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model

implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat

menggambarkan implementasi program diberbagai tempat dan waktu.

Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna

karena pelaksanaan kebijakan pada umumnya memang lebih sukar dari

sekedar merumuskannya. Proses perumusan memerlukan pemahaman

tentang berbagai aspek dan disiplin ilmu terkait serta pertimbangan

mengenai berbagai pihak namun apa yang dilaksanakan. Kesenjangan

tersebut bisa disebabkan karena tidak dilaksanakan dengan sebagaimana

mestinya (non implementation) dan karena tidak berhasil atau gagal dalam

pelaksanaannya (unsuccessful implementation) (Abidin)

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor eksternal

yang biasanya mempersulit pelaksanaan suatu kebijakan, antara lain :

KondisiFisik

Terjadinya perubahan musim atau bencana alam. Dalam banyak hal

kegagalan pelaksanaan kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam

ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan dan akhirnya diabaikan,

sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya bisa diantisipasi untuk

mencegah dan mengurangi resiko yang terjadi.

Faktor Politik

Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pertukaran

pemerintahan dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam

pelaksanaan bahkan dapat menimbulkan perubahan pada seluruh

kebijakan yang telah dibuat. Perubahan pemerintahan dari kepala


21/28

20

pemerintahan kepada kepala pemerintahan lain dapat menimbulkan

perbedaan orientasi sentralisasi ke desentralisasi sistem pemerintahan,

perubahan dari orientasi yang memprioritaskan strategi industrialisasi ke

orientasi agri-bisnis, perubahan dari orientasi yang memprioritaskan

pasar terbuka ke strategi dependensi dan sebagainya. Pelaksanaan

kebijakan tetap dianggap lebih sukar. Dalam kenyataannya sering terjadi

implementationgap yaitu kesenjangan atau perbedaan antara apa yang

dirumuskan dengan

Attitude

Attitude dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu

berlangsungnya proses kebijakan dengan sewajarnya dan memaksa

melakukan perubahan. Akibatnya, terjadi perubahan kebijakan sebelum

kebijakanitu dilaksanakan. Perubahan atas sesuatu peraturan perundang-

undangan boleh saja terjadi, namun kesadaran untuk melihat berbagai

kelemahan pada waktu baru mulai diberlakukan tidak boleh dipandangs

ebagaia ttitude positi fdalam budaya bernegara.

Terjadi penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor inputs.

Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan

tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah

satuf aktor dalam kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup.

Kelemahan salah satulangkah dalam rangkaian beberapa langkah

pelaksanaan.

Jika pelaksanaan memerlukan beberapa langkah yang berikut: A> B> C>

D, kesalahan dapat terjadi diantara A dengan B atau diantara B dengan C


22/28

21

dan atau antara C dengan D.

Kelemahan pada kebijakan itu sendiri.

Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi

kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak

tepat (Abidin, 2002).

Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang rasional dan diinginkan,

asumsi yang realistis dan informasi yang relevan dan lengkap. Tetapi tanpa

pelaksanaan yang baik, sebuah rumusan kebijakan yang baik sekalipun

hanya akan merupakan sekedar suatu dokumen yang tidak mempunyai

banyak arti dalam kehidupan bermasyarakat (Abidin, 2002).

4. EVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN

Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data secara

sistematis yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan, GAO

(1992:4). Evaluasi akan menghasilkan umpan balik dalam kerangka efektifitas

pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Departement of Health & Human

Service, evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi.

Sebagaimana dengan proses pada umumnya, evaluasi harus dapat

mendefinisikan komponen-komponen fase dan teknik yang akan dilakukan.

Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan,

masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil

kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan


23/28

22

dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian kata-kata yang

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti yang lebih

spesifik. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau

manfaat hasil kebijakan.

Pengertian lain dikemukakan oleh Peter H. Rossi (1993:5)

menyebutkan bahwa evaluasi merupakan aplikasi penilaian yang sistematis

terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program

dari suatu organisasi. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan

meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi organisasi yang pada

akhirnya akan meningkatkan kinerjanya.

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai,

atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas

permasalahan yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan

melalui monitoring terhadap sistem yang ada.Namun demikian, evaluasi

kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi

yang dihasilkan oleh sistem informasi pada organisasi saja.

Segitiga kebijakan kesehatan dapat digunakan untuk mengkaji

atau memahami kebijakan tertentu atau pembaca dapat

menerapkannya untuk merencanakan suatu kebijakan khusus. Yang

pertama tadi mengacu kepada pengkajian kebijakan, sedangkan yang

kedua mengenai pengkajian untuk kebijakan. Pengkajian kebijakan pada

umumnya bersifat retrospektif pengkajian ini melihat kembali

penentuan kebijakan (bagaimana kebijakan dapat dimasukkan kedalam


24/28

23

agenda, bagaimana awal dan perumusannya, apa isi kebijakan tersebut

(konten). Pengkajian ini juga meliputi evaluasi dan monitoring kebijakan

apakah dapat mencapai tujuan? Apakah dapat dianggap berhasil?

Pengkajian untuk kebijakan biasanya bersifat prospektif pengkajian

yang melihat ke depan dan mencoba untuk mengantisipasi apa yang akan

terjadi jika suatu kebijakan tertentu dilaksanakan. Pengkajian ini

memberikan pemikiran strategis untuk masa mendatang dan dapat

mengarah ke advokasi dan lobi kebijakan. Sebagai contoh: sebelum

pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan tentang penggunaan sabuk

pengaman mobil yang wajib untuk mengurangi angka kematian karena

kecelakaan, pemerintah Inggris mengadakan kampanye pendidikan

nasional untuk mempengaruhi masyarakat pada bukti yang

menunjukkan bahwa sabuk pengamanmengurangi kematian dan

pemerintah juga mengkonsultasi pihak kepolisian dan perusahaan

mobil sebelum kebijakan tentang pemakaian wajib sabuk pengaman

dan pihak kepolisian menjamin pelaksanaannya.

Sebuah contoh tentang bagaimana pengkajian kebijakan dapat

membantu dalam tindakan untuk kebijakan dapat dilihat dalam penelitian

yang dilakukan oleh McKee et al. (1996) dimana mereka

membandingkan kebijakan yang dilaksanakan di sejumlah negara

berpenghasilan tinggi dalam pencegahan kematian bayi mendadak

kadang disebut dengan cot deaths. Penelitian telah menemukan

bahwa kematian semacam ini dapat dihindari dengan menidurkan bayi

terlentang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bukti telah


25/28

24

ditemukan awal tahun 1980-an tetapi baru dilaksanakan beberapa

tahun kemudian dan sejumlah negara tidak segera menetapkan cara ini

agar mendorong orang tua untuk menidurkan bayi mereka

terlentang.Penelitian tersebut menyebutkan bahwa bukti statistik dianggap

tidak penting, sama halnya dengan pemerintah dibanyak negara yang tidak

tanggap akan adanya angka kematian bayi mendadak yang selalu

meningkat meski banyak bukti disekitar mereka. Sebaliknya, mereka

lebih menekankan pada program -program yang disiarkan media, serta

kegiatan dan feedbackoleh LSM yang dianggap lebih penting.Pelajaran

yang dapat diambil tentang kebijakan tergantung pada sistem politik:

dalam pemerintahan federal, nampaknya ada penyebaran kewenangan,

kegiatan pusat sulit dilaksanakan. Hal ini dapat diatasi dengan

kampanye regional yang terorganisasi baik, serta mengajak LSM dan

media untuk ikut memperhatikan isu tersebut. Di sebuah negara, layanan

statistik yang terdesentralisasi mengakibatkan kelambatan dalam

memperoleh data kematian. Akibatnya pengenalan masalah memerlukan

waktu lebih lama. Penulis menyimpulkan bahwa masih banyak negara

yang harus mengkaji kembali tatanan mereka dalam menghadapi bukti

tantangan kesehatan masyarakat.


26/28

25

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kesehatan

merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan

kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan, dimana diperlukaan perencanaan kebijakan

kesehatan yang memiliki

Bagian dari sistem administrasi

Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan

Berorientasi pada masa depan

Mampu menyelesaikan masalah

Mempunyai tujuan

Bersifat mampu kelola (dapat dikelola dan dilaksanakan)

Sebelum dan setelah dilakukan pelaksanaan, perlu adanya evaluasi

hasil dari kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan maupun hasil setelah

pelaksanaan kebijakan kesehatan. Evaluasi hasil dari pembuatan kesehatan

ditujukan untuk menilai kecocokan keputusan yang telah dibuat dengan situasi

atau kondisi untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan evaluasi yang

dilakukan setelah pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas

dan keberhasilan dari kebijakan kesehatan yang telah dilaksanakan. Jika

ditemukan adanya suatu kekurangan dalam pelaksanaannya maka dapat


27/28

26

segera diambil tindakan untuk menyempurnakan kebijakan kesehatan yang

telah dibuat dan dilaksanakan.


28/28

27

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2012. Evaluasi Kebijakan Kesehatan.www.catatansiwiro.blogspot.com.

Diakses pada tanggal 5 Mei 2014 pukul 20:00 WITA

Anonim, 2014. Kebijakan Kesehatan.

http://digilib.usu.ac.id/download/kebijakankesehatan . Diakses pada tanggal

5 Mei 2014 pukul 20:00 WITA

Buse, Kent, Nicholas Mays and Gill. 1994. Making Health Policy Understanding

Health Policy. Diakses pada tanggal 5 Mei 2014 pukul 20:00 WITA
http://www.catatansiwiro.blogspot.com/http://www.catatansiwiro.blogspot.com/http://www.catatansiwiro.blogspot.com/http://digilib.usu.ac.id/download/kebijakankesehatanhttp://digilib.usu.ac.id/download/kebijakankesehatanhttp://digilib.usu.ac.id/download/kebijakankesehatanhttp://www.catatansiwiro.blogspot.com/

makalah epidemiologi

Documents