MAKALAH AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

QARD

DISUSUN OLEH:

1. M. REZKY MEYDIANTO B411120852. REZKY ELVIN FIRNANDA B411120953. WANDI B41112121

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah ”QARDH” dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah Tidak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabatnya. Kami mengharapkan semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan merupakan bahan tambahan untuk belajar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bpk.Muhammad Fahmi, SE,MM selaku dosen mata kuliah ini dan teman – teman yang selalu mendukung dalam proses penyusunan - penyusunan makalah ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkaitan dalam penyusunan makalah ini. kami juga mengharapkan kritik dan sarannya demi kesempurnaan makalah.

06 Maret 2014

Penyusun

2

DAFTAR ISI

BAB 1

Latar belakang .................................................................................. 4

BAB 2

A. Pengertian......................................................................................5 B. Landasan Hukum............................................................................5C. Rukun dan Syarat ...........................................................................6D. Manfaat ..........................................................................................7E. Produk Talangan haji......................................................................7F. Hukum Dana Talangan Haji ..........................................................8G. Skema............................................................................................10H. Contoh Kasus................................................................................11I. Perlakuan Akuntansi Sederhana....................................................11

BAB 3

A.Kesimpulan ....................................................................................13B. Saran..............................................................................................13C. Lampiran....................................................................................... 14

Daftar Pustaka.........................................................................................17

3

BAB 1

LATAR BELAKANG

Konsep muamalah yang kafah dewasa ini telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar islam, khususnya negara-negara maju dan berkembang. Sedikit demi sedikit telah tersisihkan, bergeser, bahkan menghilang dari kancah masyarakat islam itu sendiri. Tak heran jika banyak pihak yang melakukan konfrontasi ke inernal islam itu sendiri. Kondisi ini merupakan suatu keuntugan tersendiri bagi mereka.Banyak praktek-praktek perbankan negara kapitalis yang mengatasnamakan syariah (mumalah) islam. Khususnya utang-piutang (qardh). Riba dalam perbankan pun tak terhindarkan. Padahal dalam islam tidak membenarkan adanya riba dalam utang-piutang.Bertolak dari problematika itulah, pemakalah mencoba untuk menguraikan secara terperinci tentang konsep utang-piutang yang benar dalam islam. Bertujuan agar umat islam (umumnya) dan pemakalah (khususnya) terjauhkan dari konsep (riba) tersebut.

4

BAB 2

A. PENGERTIAN QARD

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah(LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS.

Al-Qardh merupakan perwujudan LKS yang disamping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Ketentuan umum :

1. Pinjaman diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.2. Wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS

sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad.5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada

saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat : Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

B.   Landasan Hukum1. Al-Qur’an

-          Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(Al-Baqarah : 245)-          Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Al-Maidah : 2) Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

5

2. Al-Hadits-          Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ’shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).-          Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata,”Bukan seorang muslim (mereka)ang meminjamkan muslim(lainya)dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai)sedekah”(HR Ibnu Majah,Ibnu Hibban dan Baihaqi).

3. Ijma’Para ulama  menyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. Qardh bersifat mandub

(dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutangi) dan mubah bagimuqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

C. Rukun dan Syarat

1. Rukun :- Muqridh (pemilik barang)- Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam)- Ijab qobul- Qardh (barang yang dipinjamkan)2. Syarat sah qardh :- Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.- Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.3. Sumber danaSifat qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:a. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.b. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilakan dari modal bank.

6

D. Manfaat dari Al - QardhBeberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengaplikasian al-qardh dalam lembaga

keuangan syariah atau perbankan syariah antara lain:

1.      Pertama pencitraan masyarakat dan nasabah terhadap performa Bank Syariah sebagai sebuah bank yang bisa memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk kaum dhuafa.

2.      Kedua, bank akan dari awal bisa membina calon-calon nasabah potensial yang bisa dibantu melalui produk pembiayaan komersil yang dimiliki, karena telah teruji di saat nasabah tersebut menikmati produk Qardhul Hasan. Umumnya nasabah yang loyal akan memperlihatkan kolektibiliti yang baik sehingga Bank bisa membantu dari jumlah awal yang kecil (Qardhul Hasan) sampai ke jumlah yang besar (pembiayaan komersil).

3.      Ketiga, jika pengelolaan dana Qardh tersebut dilakukan dengan baik, hal ini akan mendorong keinginan dari muzakki lainnya untuk mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh Bank Syariah.

4.      Keempat, kepercayaan dari stakeholder akan lebih meningkat karena Bank Syariah bisa melakukan bisnis akhirat secara baik dan bisa memberikan manfaat bagi daerah. Kelima, secara tidak langsung, promosi terhadap produk-produk bank akan terbantu melalui nasabah qardhul hasan.

5.      Kelima, secara makro qardh akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian Qard membuatvelocity of money (percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan nasional (National Income) meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya.

E. Produk Talangan Haji

Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu Anda mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji Anda belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

Disini Bank sama-sama memberikan kemudahan pada nasabah yang kekurangan dana dalam untuk melaksanakan haji.pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

7

F. Hukum Dana Talangan Haji

Lembaga–lembaga Keuangan Syariah di dalam menerapkan Dana Talangan Haji merujuk kepada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).  Jadi akad qardh wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini, antara lain dalil yang membolehkan ijarah (seperti Qs. Al-Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti Qs. Al-Baqarah [2]:282). Ketentuan umum yang termaktub dalam Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

          Penjelasan  Fatwa DSN  

          Secara teori ketentuan umum yang disebutkan oleh DSN MUI di atas tentang upah dan pinjam meminjam  dalam kasus Dana Talangan Haji sudah benar. Namun apakah ketentuan itu sesuai dengan yang diterapkan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini oleh Bank-bank Syariah?

          Di dalam ketentuan umum fatwa DSN No. 3,  dijelaskan bahwa : “Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.“

          Sekarang marilah kita lihat dalam praktiknya, apakah seorang nasabah dibolehkan meminjam kepada Bank sejumlah uang untuk menutupi biaya haji yang masih kurang, tanpa meminta jasa kepada Bank Syariah untuk mengurusi  masalah haji-nya?  Artinya, Bank Syariah hanya meminjamkan uang saja, tanpa memungut tambahan sedikitpun?

          Sebaliknya, apakah ada seorang nasabah yang sudah mempunyai uang dana haji yang cukup, kemudian meminta pihak Bank untuk mengurusi hajinya dengan membayar upah kepengurusan? Mungkin model kedua ini ada, dan bisa terjadi, walaupun sangat jarang.

       

   Yang jelas, di dalam praktiknya, rata-rata Bank Syariah menawarkan Dana Talangan Haji kepada nasabah yang belum punya dana yang cukup untuk biaya haji, dengan ketentuan bahwa pihak Bank yang akan menguruskan pendaftaraan haji dan meminta upah kepada nasabah. Ini artinya bahwa Bank telah melanggar ketentuan umum No. 3 dari Fatwa DSN di atas. Dan secara hukum Syariah ini tidak dibolehkan.

8

          Adapun dasar dari larangan di atas (mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa pengurusan haji) adalah sebagai berikut :

          Pertama : Hadist Abdullah bin Amru radhiyallahu ‘anhu :

شرطان وال وبيع سلف يحل ال م وسل عليه ه الل صلى ه الل رسول قال قال عمرو بن ه الل عبد عنعندك ليس ما بيع وال تضمن لم ما ربح وال بيع في

“Dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu (HR Abu Dawud, dan Tirmidzi, berkata Tirmidzi : Hadist Ini Hasan Shahih)

          Dalam hadist di atas diterangkan bahwa : “tidak halal pinjaman yang disyaratkan dengan jual beli“, begitu juga tidak halal pinjaman yang disyaratkan dengan pembayaran jasa (al-ijarah), sebagaimana yang terdapat pada Dana Talangan Haji.

Kedua : Kaidah Fiqh yang disarikan dari hadist :

ربا فهو منفعة فيه جر قرض كل

“ Setiap pinjaman yang membawa manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba “

          Dalam Dana Talangan Haji, pihak Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah) memberi pinjaman kepada nasabah, dan mensyaratkan untuk mengurusi berkas-berkasnya sampai mendapatkan kursi haji. Itu semuanya dengan imbalan sejumlah uang. Dari sini, pihak Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, walaupun melalui jasa kepengurusan, sehingga dikatagorikan uang jasa tersebut adalah riba.

          Ketiga : Pinjaman adalah kegiatan sosial, yang bertujuan membantu sesama, dan mencari pahala dari Allah, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan materi darinya.

9

G. Skema

Keterangan:1. Nasabah mengajukan permohonan Ijarah pengurusan dan Pembiayaan haji kepada

bank syariah dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan seat porsi haji. Atas pengurusan ini, bank mengenakan ujroh kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Bank Syariah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Setelah permohonan pembiayaan disetujui dan nasabah setuju membayar ujrah yang ditentukan, dilakukan penandatanganan Akad Pengurusan dan Pembiayaan Haji termasuk di dalamnya Pembiayaan Qardh antara bank dan nasabah.

2. Setelah penandatanganan akad, bank melakukan pengurusan memperoleh seat porsi haji melalui SISKOHAT termasuk realisasi dan Qardh untuk membayar kekurangan setoran awal BPIH sesuai ketentuan yang berlaku di Departemen Agama. Selanjutnya bukti pelunasan diserahkan kepada nasabah.

3. Nasabah membayar ujrah secara sekaligus diawal pembiayaan maupun diangsur sesuai jangka waktu pembiayaan dan membayar Qardh secara angsuran maupun sekaligus pada akhir masa pembiayaan kepada bank.

10

Bank Syariah Nasabah

SISKOHAT

1

3

2

H. Contoh Kasus

Untuk Biaya Haji sebesar Rp. 25.000.000. Pihak BNI Syariah menyediakan Rp 23.750.000 dengan uang muka Rp 1.250.000. Biaya ujroh selama 5 tahun sebesar Rp. 10.000.000, ujroh tersebut kita bayar pada saat akad dan setiap ulang tahun tanggal akad. Katakanlah kita ambil jangka waktu pembiayannya 5 tahun. Berapa angsuran perbulan yang kita bayarkan kepada pihak BNI Syariah ?

Jawab:Setoran Awal BPIH = Dana Talangan + Uang Muka

= Rp 23.750.000 + Rp 1.250.000= Rp 25.000.000

Angsuran perbulan= DanaTalangan+Biayaujroh selama5 tahunJangkaWaktu Angsuran

Angsuran perbulan= Rp 23.750.000+Rp 10.000 .00060 Bulan

Angsuran perbulan= Rp33.750 .00060 Bulan

A ngsuran perbulan=Rp 562.500

I. Perlakuan Akuntansi Sederhana

PSAK No. 59 (2002) mengatur pengakuan dan pengukuran pinjaman qardh sebagai berikut.

1.    Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

2.    Nasabah bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.

saat memberikan pinjaman qardh Piutang Qardh xxx

     Kas xxx

11

saat menerima pelunasan ditambah kelebihan pembayaran Kas xxx

     Piutang Qardh xxx

     Pendapatan Qardh Xxx

Nasabah sebagai peminjam/qardh maka Nasabah akan mencatat sebagai berikut.saat menerima pinjaman qardh        

 Kas xxx

     Utang Qardh Xxx

saat pelunasan utang qardh ditambah kelebihan pembayaran Utang Qardh xxx

 Beban Qardh xxx

     Kas Xxx

12

BAB 3

A. Kesimpulan Qard merupakan peminjaman dana yang berasal dari Bank Syariah untuk membantu

nasabah yang memerlukan dana khususnya untuk dana talangan haji. Dimana Qard berbeda dengan peminjaman dengan Bank yang biasa karena Qard tidak bersifat Riba dan tidak dipergunakan dalam kegiatan komersil yang mengharapkan keuntungan dari peminjaman dana tersebut.

Salah satu produk qard yaitu talangan haji yang bisa diperoleh langsung dari Bank Syariah yang menyediakan pinjaman untuk talangan haji.

Program Dana Talangan Haji yang digulirkan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat, diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara financial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk “mampu“ walaupun harus meminjam uang ke Bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jama’ah haji.

B. Saran Menurut kelompok kami, sosialisasi terhadap sistem qard di Bank Syariah diperjelas lagi tata cara dan prosedur dalam proses peminjaman talangan haji, agar bagi para Nasabah lebih mudah mendapat pinjaman qard untuk talangan haji.

13

C. Lampiran

AKAD QARDH

(PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI)

AKAD Al-Qardh ini dibuat dan ditandatangani pada hari __________ tanggal ______________ bulan ___________ tahun _________________ ( ____ ____ - ______ ), yang diadakan oleh dan antara pihak-pihak :

1. _________________________, lahir di ___________________, pada tanggal _____________ (____________ _______________________), bertempat tinggal di __________________________________, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ____________________, dalam hal ini selaku Pemimpin Cabang _______________ PT. BANK BRISYARIAH, bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BANK BRISYARIAH tanggal _____________ (___________________________) Nomor ____________________ dan Akta Kuasa Direksi PT. BANK BRISYARIAH tanggal 23 -05-2011 (dua puluh tiga Mei dua ribu sebelas) Nomor 75 yang dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, melalui Kantor Cabang dijalan ________________________________ ________________________ dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BRISYARIAH, berkedudukan di Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor : 43 Tambahan Nomor : 242, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-12-2009 (satu Desember dua ribu sembilan) Nomor: 96 Tambahan Nomor: 27908, terakhir telah dilakukan perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam Akta tertanggal 19-07-2010 (sembilan belas Juli dua ribu sepuluh) Nomor : 15, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar terakhir mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-08-2010 (lima Agustus dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-AH.01.10- 20012. Untuk selanjutnya disebut “BANK”

2. _____________________ pekerjaan ______________________, beralamat di __________________________ RT. _____ RW. _____ Kelurahan _____________________, Kecamatan __________________, Kabupaten / Kotamadya ______________________, Propinsi _____________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ______________________________ selaku penerima pinjaman selanjutnya disebut "NASABAH”

BANK dan NASABAH, selanjutnya bersama-sama disebut “Para Pihak”, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. NASABAH bermaksud meminjam sejumlah uang kepada BANK yang akan digunakan sebagai Dana Talangan bagi NASABAH dan orang yang ditunjuk oleh NASABAH untuk memperoleh Nomor Porsi Keberangkatan Haji NASABAH dan orang yang ditunjuk oleh NASABAH dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. BANK bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada NASABAH untuk digunakan sebagai Dana Talangan bagi NASABAH dan orang yang ditunjuk oleh NASABAH guna memperoleh Nomor Porsi Keberangkatan Haji NASABAH dan orang yang ditunjuk oleh NASABAH dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh karenanya BANK akan memiliki piutang atas NASABAH.

3. Pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas akan dilangsungkan dengan menggunakan prinsip Qardh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Qardh dan Ijarah Dana Talangan Haji PT BANK BRISYARIAH (selanjutnya disebut Syartum).

14

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad Qardh (selanjutnya disebut “Akad”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. BANK memberikan Dana Talangan Haji dan oleh karena itu berpiutang dan berhak menagih kepada NASABAH sejumlah utang atau bagian dari utang yang belum dibayar oleh NASABAH kepada BANK; dan NASABAH menerima Dana Talangan Haji dari dan oleh karena itu mengaku sah telah berutang dan berjanji akan membayar kembali kepada BANK sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Akad ini.

2. Dana Talangan Haji sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Akad ini berjumlah sebesar Rp...........................………… (…….............………………………… Rupiah) yang akan digunakan untuk memperoleh Nomor Porsi Keberangkatan Haji NASABAH dan orang (-orang ) yang ditunjuk NASABAH (bila ada) yaitu :

a. Nama : b. Nama : Alamat : Alamat :

No. KTP : No. KTP :

c. Nama : d. Nama : Alamat : Alamat :

No. KTP : No. KTP :

e. Nama : f. Nama : Alamat : Alamat :

No. KTP : No. KTP :

(selanjutnya disebut “orang yang ditunjuk NASABAH”) dan Akad ini berlaku pula sebagai tanda terima Dana Talangan Haji dari BANK kepada NASABAH.

3. Besarnya Dana Talangan Haji sebagaimana dimaksud butir 2 Akad ini belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini seperti biaya administrasi, biaya materai dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban NASABAH sebagai pihak yang berutang dan untuk itu BANK sebagai pihak yang berpiutang dibebaskan untuk menanggung biaya-biaya tersebut.

4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar pengembalian Dana Talangan Haji yang menjadi utang NASABAH kepada BANK sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Akad ini secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya ….. (…..……….) bulan setelah tanggal ditandatanganinya Akad ini atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Keberangkatan Haji NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH.

5. Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak dan akan berakhir pada tanggal …………………......…

6. Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Akad ini, maka BANK akan membebankan dan NASABAH setuju akan membayar denda atas keterlambatan tersebut sebesar Rp.................. (.......................................... Rupiah) dan dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan sebagai dana sosial.

7. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali Dana Talangan Haji secara tepat waktu dan secara sebagaimana mestinya oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH menjaminkan barang kepada BANK sebagai Agunan berupa :

a. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH ;

b. Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan

c. Surat Kuasa NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH kepada BANK untuk Pengurusan Porsi Haji NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH dari Kementerian Agama Repuplik Indonesia.

8. Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, maka NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa NASABAH dan yang ditunjuk NASABAH telah membaca dengan cermat seluruh isi Akad ini berikut Syartum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dengan Akad ini beserta semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga oleh karena itu NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH dan orang yang ditunjuk NASABAH menandatangani Akad ini.

15

9. Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak termasuk orang yang ditunjuk NASABAH.

10. Akad ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak maupun orang yang ditunjuk NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.

11. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya.

12. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Akad tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak.

13. Tiap Akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Demikian, Akad ini dibuat dan ditandatangani di ................................. oleh Para Pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

BANK NASABAH

Meterai

(................................) (................................)

16

Daftar Pustakakhasanahduniaislam.blogspot.comhttps://github.com/ Qard ANDRI SOEMITRA, M.A.,BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, (JAKARTA: KENCANA 2009)

17