LKIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2018

DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

TAHUN 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

KEDUDUKAN

Salah satu predikat yang melekat pada kota Yogyakarta adalah Kota Budaya.

Keanekaragaman seni dan budaya, kekayaan peninggalan sejarah kerajaan Mataram Islam

dan keanekaragaman warisan budaya baik yang bersifat tangible maupun intengible

menjadikan kota Yogyakarta sebagai pusat budaya yang memerlukan penanganan khusus

untuk menjaga keberlangsungan pelestarian dan pengembangannya.

Terbentuknya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota

Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan.

Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan

aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan daerah. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) yang memuat rencana kinerja dalam kurun waktu

pelaksanaan 5 ( lima ) tahun berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta nomor 11 tahun 2017.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota

Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota

Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

kebudayaan. Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan Kota

Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan;

2. Penyelenggaraaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;

3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan;

4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan,

evaluasi, pelaporan; dan

5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan.

2

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan pada

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub. Bagian Keuangan;

c. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, terdiri dari :

a. Seksi Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi;

b. Seksi Tata Nilai Budaya;

c. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman.

4. Bidang Sejarah dan Bahasa, terdiri dari:

a. Seksi Sejarah;

b. Seksi Bahasa dan Sastra.

5. Bidang Adat, Seni dan Tradisi, terdiri dari:

a. Seksi Seni dan Film;

b. Seksi Adat dan Tradisi.

6. Unit Pelaksana Teknis ( UPT )

7. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPEGAWAIAN

Struktur kepegawaian Dinas dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pada tahun 2018

memiliki sumber daya aparatur sebanyak 43 pegawai yang terdiri atas 21 orang PNS , 1

orang tenaga bantu (Naban) serta 21 orang tenaga teknis yang terdiri dari 11 orang Tenaga

Teknis APBD dan 10 orang Tenaga Teknis Dana Keistimewaan.

Tabel 1.1. Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

N

o

BAGIAN / BIDANG LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

S2 S1 D3 SMA SLTP SD

1 Kepala Dinas 1 - - - - -

2 Sekretariat 1 4 - 2 - 1

3 Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai

Budaya - 4 - - - -

4 Bidang Sejarah dan Bahasa - 3 - - - -

5 Bidang Adat Seni dan Tradisi 2 1 - 2 - -

6 Naban - - - 1 - -

7 Tenaga Teknis - 17 3 1 - -

Jumlah 4 29 3 6 - 1

3

Tabel 1.2. Data Pegawai Dinas Kebudayaan Menurut Struktur Organisasi dan Jabatannya

No

BAGIAN / BIDANG

ESELONISASI

Esselon

II

Esselon

III

Esselon

IV Staf Naban

Tenaga

Teknis

1 Kepala Dinas 1 - - - - -

2 Sekretariat 1 3 4 1 6

3 Bidang Pelestarian

Warisan dan Nilai

Budaya

1

3

-

-

6

4 Bidang Sejarah dan

Bahasa - 1 2 - - 4

5 Bidang Adat Seni dan

Tradisi - 1 2 2 - 5

Jumlah 1 4 10 6 1 21

Kondisi kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan SDM yang ada,

belum mencukupi kebutuhan dan perlu penyesuaian dan peningkatan kompetensinya.

Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta saat ini berkedudukan di Jalan Kemasan 39

Kotagede Yogyakarta. Kotagede sendiri merupakan salah satu kawasan sentra kerajinan

perak dan peninggalan bangunan bersejarah. Luas kantor Dinas Kebudayaan Kota

Yogyakarta terdiri atas bangunan induk + 323 m2, dan pendopo seluas 142 m2 sedangkan

luas tanah + 2157 m2. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang

yang terdiri atas 21 ASN, 1 naban, 11 tenaga teknis APBD dan 10 tenaga teknis dari Dana

Keistimewaan maka belum ideal untuk suatu ruang kantor. Hal ini menyebabkan ruang

kantor membuat pegawai merasa kurang nyaman dalam bekerja. Kendaraan dinas yang di

miliki berupa mobil sebanyak 4 unit, sepeda motor sebanyak 11 unit. Pesawat

telepon/faximile terdapat 1 buah, dengan sambungan telephone antar ruang sebanyak 7

buah. Di samping hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dilengkapi dengan jaringan

internet dan fasilitas Wifi, namun demikian sarana dan prasarana kantor tersebut masih

perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

4

Anggaran

Tabel 1.3 . Anggaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2018 sebagai berikut :

No RINCIAN BELANJA APBD MURNI APBD PERUBAHAN

2 Belanja Tidak Langsung Rp 1.587.765.465,- Rp 1.470.114.194,-

3 Belanja Langsung Rp 2.857.698.869,- Rp 4.004.955.231,-

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan Kota Yogyakarta ,

dirumuskan tujuan strategis perangkat daerah sebagai berikut : “Meningkatkan

Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pelestarian Budaya” adapun

untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan kebudayaan Kota Yogyakarta

dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut : “Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat”. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perangkat Daerah dimaksud sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran/

Tujuan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke .....

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

6

(2022)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan

pemahaman dan

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya

pelestarian

budaya

Persentase

rintisan

kelurahan

budaya yang

aktif

44 %

50 %

56 %

61 %

67 %

72 %

Peran serta

masyarakat

dalam

pengemba

ngan dan

pelestarian

budaya

meningkat

Persentase

rintisan

kelurahan

budaya yang

aktif

44 %

50 %

56 %

61 %

67 %

72 %

5

Permasalahan Pelayanan Organisasi

Permasalahan pelayanan organisasi pada tahun 2018 yang berpengaruh pada

pencapaian target yang telah ditetapkan organisasi pada tahun anggaran 2018 adalah

sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5. Permasalahan Pelayanan Organisasi

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan

Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak

Pada Nilai Keistimewaan

No

Misi dan

Program KDH

dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi 4:

Meningkatkan

kualitas

pendidikan,

kesehatan, sosial

dan budaya

Pelestarian

Warisan dan

nilai budaya

1. Sarana dan

Prasarana

kedinasan yang

kurang sesuai

dengan load

factor aktivitas

2. Perkembangan

tata kota yang

kurang

mengindahkan

estetika dan

karakter

kawasan cagar

budaya

3. Kurangnya minat

generasi muda

dalam

pelestarian seni

budaya

1. Komitmen

Kepala Daerah

untuk

meingkatkan

kualitas budaya

2. Adanya perangkat

regulasi yang

cukup memadai

3. Adanya program –

program terkait

pelestarian dan

pengembangan

kebudayaan

4. Masuknya

Yogyakarta dalam

Jaringan Kota

Pusaka Indonesia

5. Adanya lembaga/

organisasi dan

komunitas seni

budaya

6. Ketersediaan

Pendanaan baik

melalui APBD

maupun Dana

Keistimewaan

Pelestarian dan

pengembangan

sejarah dan

bahasa

Pelestarian dan

pengembangan

seni dan tradisi

6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja tahun 2018 Dinas Kebudayaan Kota

Yogyakarta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta

yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Yogyakarta dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, dalam fungsinya sebagai

perencanaan kinerja memiliki peran yang strategis dalam menentukan tujuan dan sasaran

kegiatan yang hendak dicapai sesuai dengan visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan

yang realistis dalam kurun waktu 5 tahun ( 2017-2022 ).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil serta dalam rangka mewujudkan target kinerja pada

tahun 2018, perencanaan kinerja dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang

kemudian disepakati dalam dokumen penetapan kinerja antara Kepala Dinas Kebudayaan

Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta yang diartikan sebagai bentuk janji dan

komitmen kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan

target-target pembangunan kebudayaan yang telah diperjanjikan.

Perencanaan Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sesuai dengan sasaran

yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan yaitu “Peran serta masyarakat dalam

pengembangan dan pelestarian budaya meningkat” dan dilaksanakan melalui tiga

program, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2018

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/Sasaran

Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Meningkatkan

pemahaman

dan kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

pelestarian

budaya

Peran serta

masyarakat

dalam

pengemban

gan dan

pelestarian

budaya

meningkat

Persentase

rintisan

kelurahan

budaya yang

aktif

44 % Program Pelestarian

Warisan dan Nilai

Budaya

1.422.207.986

Program Pelestarian

dan Pengembangan

Sejarah dan Bahasa

348.596.900

Program Pelestarian

dan Pengembangan

Seni dan Tradisi

974.141.570

7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara keseluruhan target dan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Indikator

Kinerja Target Realisasi Program/Kegiatan

Peran serta

masyarakat

dalam

pengembangan

dan pelestarian

budaya

meningkat

Persentase

rintisan

kelurahan

budaya yang

aktif

44% 55,5%

Program Pelestarian Warisan dan

Nilai Budaya

Program Pelestarian dan

Pengembangan Sejarah dan

Bahasa

Program Pelestarian dan

Pengembangan Seni dan Tradisi

Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

dengan target persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif pada tahun 2018 sebesar

44%. Dari penilaian yang dilakukan terhadap keaktivan Rintisan Kelurahan Budaya

terdapat sebanyak 10 Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif dari sejumlah 18 Rintisan

Kelurahan Budaya. Sesuai dengan formula indikator sasaran, maka diperoleh hasil sebagai

berikut :

Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif 10

-------------------------------------------------------- x 100 % = ----------- x 100 % = 55,5 %

Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya 18

Penilaian aktifitas rintisan kelurahan budaya pada tahun 2018 mencakup aktivitas

masyarakat dalam penyelenggaraaan kegiatan seni budaya dengan interval penilaian

keaktivan rintisan kelurahan budaya dari angka 1 – 35. Nilai kriteria rintisan kelurahan

disebut aktif apabila memiliki skor 29 – 35, kriteria cukup aktif dengan skor 22 – 28 dan

kurang aktif dengan skor ≤ 21. Pada tahun 2018 penilaian meliputi tujuh ( 7 ) indikator,

dimana masing-masing indikator memiliki nilai tertinggi 5, sehingga nilai

tertinggi/maksimal yang diperoleh rintisan kelurahan budaya adalah 35, adapun interval

penilaian adalah sebagai berikut :

Interval Penilaian per indikator

sangat baik 5

baik 4

cukup 3

kurang 2

sangat kurang 1

8

Kategori Penilaian

Aktif : 29 – 35

Cukup Aktif : 22 – 28

Kurang Aktif : ≤ 21

Aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya yang menjadi indikator keaktivan pada

tahun 2018 meliputi Dialog Budaya (Seminar/ Workshop Budaya), Keaktivan dalam

Forum, Aktualisasi Seni Budaya, Gelar Potensi Seni Budaya, Pentas Seni, keikutsertaan

dalam pameran yang menampilkan kekayaan kuliner dan produk-produk UMKM dari

setiap Rıntisan Kelurahan Budaya, Pawai, dan Penyelenggaraan Upacara Adat seperti

terlihat dalam tabel penilaian terhadap 18 Rintisan Kelurahan Budaya sebagai berikut :

Tabel 3.2 Aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta tahun 2018

No Kelurahan

Aktivitas

Upacara

Adat

Jumlah Dialog

Budaya

Keaktivan

Forum

Aktualisasi

Seni

Budaya

Gelar Potensi

Pentas Pameran Pawai

1 Kotabaru 3 3 5 4 4 4 4 27

2 Semaki 4 4 3 4 3 2 3 23

3 Bausasran 5 4 4 4 4 4 5 30

4 Purbayan 4 5 5 4 3 5 4 30

5 Wirobrajan 4 4 4 4 3 4 3 26

6 Gedongkiwo 4 4 4 4 4 4 5 29

7 Cokrodiningratan 4 4 5 5 4 4 5 31

8 Prawirodirjan 2 2 5 5 1 2 2 19

9 Ngampilan 3 4 4 5 5 5 5 31

10 Keparakan 4 4 3 3 2 4 5 25

11 Purwokinanti 4 3 4 4 4 3 3 25

12 Pandeyan 5 4 5 5 3 4 4 30

13 Prenggan 5 4 4 4 4 4 5 30

14 Pringgokusuman 4 4 5 4 4 4 4 29

15 Warungboto 5 4 4 4 4 4 5 30

16 Tegalpanggung 4 4 5 5 3 3 5 29

17 Gunungketur 4 3 4 4 4 3 3 25

18 Baciro 4 4 4 4 2 2 4 24

9

Dari tabel skoring diperoleh hasil 10 Rintisan Kelurahan Budaya dengan kategori aktif yaitu :

No. Kelurahan Jumlah Nilai

1. Cokrodiningratan 31

2. Ngampilan 31

3. Bausasran 30

4. Purbayan 30

5. Prenggan 30

6. Warungboto 30

7. Pandeyan 30

8. Tegalpanggung 29

9. Pringgokusuman 29

10. Gedongkiwo 29

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja terhadap capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja Dinas

dan Kebudayaan didukung melalui 3 program.

1. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya

Keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta merupakan suatu kawasan yang memiliki

muatan budaya dalam pembentukan dan pengembangannya menunjukkan jejak manusia

membentuk lingkungan hidup mereka dan dengan jelas mengindikasikan kawasan menjadi

pusat berkembangnya budaya tinggi dan maju. Kawasan perkotaan memiliki kehidupan

yang lebih dinamis, sehingga perubahan pola hubungan antara komponen-komponen

budaya dalam suatu kawasan atau bahkan dalam suatu bangunan terjadi dengan lebih

cepat, terutama dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial memicu pergeseran ini.

Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam

wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif kemudian di sebut

Kawasan Cagar Budaya (KCB). KCB Kota Yogyakarta berjumlah 5 kawasan yaitu KCB

Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, KCB Kotabaru, KCB Malioboro.

Pengembangan kawasan cagar budaya tentu tidak akan lepas dari pengembangan kota

secara keseluruhan. Seringnya terjadi benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait,

berakibat dalam pelaksanaannya. Sebagai langkah untuk melestarikan citra kawasan dan

untuk mengeliminasi berbagai pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda, maka

diusahakan agar pengembangan kawasan cagar budaya pada akhirnya dapat berguna atau

bermanfaat bagi semua pihak, dengan kata lain pengembangan ini dapat menampung

berbagai aspirasi yang ada dan tetap mencirikan kawasan cagar budaya serta menjaga citra

visual asli kawasan.

10

Pokok pembangunan pelestarian warisan dan nilai budaya di Kota Yogyakarta

dilakukan dengan mendayagunakan Potensi Budaya yang ada di Kota Yogyakarta, yakni

melalui memperkuat karakter Kawasan Cagar Budaya dengan pemberian rekomendasi

Fasade Bangunan untuk pemohon IMB, serta penyelamatan aset-aset budaya yang ada di

masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya yang didukung dalam

program ini terutama adalah mendorong masyarakat untuk melestarikan dan

mempertahankan ciri khas/ karakter kawasan budaya di kota Yogyakarta. Bagi masyarakat

kota Yogyakarta yang akan membangun bangunan baru atau merenovasi bangunan yang

sudah ada harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Rekomendasi dimaksud sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta. Hal ini

ditujukan untuk melestarikan dan mengendalikan bangunan yang akan dibangun oleh

masyarakat agar sesuai dengan karakter bangunan pada kawasan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan, masa berlaku rekomendasi adalah selama dua (2) tahun,

sehingga penghitungan ketaatan masyarakat Kota Yogyakarta dalam melaksanakan

rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dihitung

pada tahun n-2 dari bangunan yang telah terbangun. Dengan demikian penghitungan

pencapaian indikator yang ditetapkan adalah ( Jumlah Bangunan Taat Rekomendasi :

Jumlah Rekomendasi n-2 yang terbangun x 100% ). Adapun penghitungan capaian target

untuk tahun 2018 adalah :

Jumlah Bangunan Taat Rekomendasi 142

---------------------------------------------------- x 100 % = ----------- x 100 % = 78 %

Jumlah Rekomendasi n-2 yang terbangun 182

Dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pelestarian

kawasan cagar budaya sesuai dengan yang telah direkomendasikan sangat memuaskan.

2. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa

Kota Yogyakarta merupakan kota bersejarah. Dalam perkembangannya, Kota

Yogyakarta berkembang menjadi kota budaya dan kota pendidikan, sehingga menjadi

tujuan bagi para pelajar/ mahasiswa dari seluruh nusantara untuk menuntut ilmu.

Yogyakarta memiliki situs sejarah Kasultanan dan Pakualaman, naskah-naskah kuno,

kekayaan bahasa dan sastra, tata kota dan lingkungan kampung, arsitektur rumah

kediaman, monumen dari benda sejarah yang lain. Bangunan warisan budaya yang ada di

Kota Yogyakarta merupakan aset atau harta yang sangat berharga.

Dinamika kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta berubah seiring dengan

meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin

terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya.

11

Dalam menghadapi dinamika kehidupan dan pengaruh budaya luar yang semakin intensif,

sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai yang

dipandang baik untuk menjalankan kehidupan, namun ada juga masyarakat yang tidak

mampu maupun mengolah esensi nilai yang ada di dalamnya.

Dari kondisi seperti ini maka diperlukan upaya internalisasi berbagai nilai luhur

yang terkait dengan Pelestarian Kesejarahaan dilakukan melalui upaya Seminar Sejarah

yang melibatkan 18 RKB, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum yang tinggal di Kota

Yogyakarta dan sekitarnya serta adanya Penelitian Kajian Sejarah. Sedangkan dalam

bidang Kesesastraan dan Kebahasaan melalui Festival Langen Carita (14 Kecamatan),

Workshop Sesorah Bahasa Jawa (18 RKB), Lomba Panembrama (14 Kecamatan),

Pelestarian Macapat di 14 Kecamatan, Pembacaan Cerkak (18 RKB), serta fasilitasi

terhadap pengembangan Kelurahan Rintisan Budaya.

3. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi

Menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya tentu merupakan

tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Isu strategis terkait dengan urusan kebudayaan

yang selama ini dihadapi adalah “belum optimalnya pengembangan budaya lokal,

termasuk pengelolaan budaya dan pengembangan keragaman seni dan budaya serta

pemberdayaan lembaga budaya”. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan sebagai

upaya untuk mengembangkan dan mengelola budaya lokal dengan memberdayakan

lembaga budaya.

Peran Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta sangat vital melalui pokok kampanye

penyadaran akan potensi budaya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyadarkan

masyarakat Kota Yogyakarta akan pentingnya menjaga budaya masyarakat Kota

Yogyakarta. Selain itu kegiatan inventarisasi potensi seni budaya, revitalisasi potensi seni

budaya serta membangun landasan sistemik kebudayaan di Kota Yogyakarta juga menjadi

pokok dalam menjaga aset budaya. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk

memantapkan Kota Yogyakarta menjadi Kota Budaya.

Pokok pembangunan seni di Kota Yogyakarta dilakukan dengan mendayagunakan

Potensi Budaya yang ada di Kota Yogyakarta, yakni melalui pembinaan Rintisan

Kelurahan Budaya untuk nantinya dikembangkan menjadi Kelurahan Budaya, dalam

rangka penyelamatan aset-aset budaya yang ada di masyarakat.

Kebijakan pengembangan seni , adat dan tradisi merupakan upaya melanggengkan

seni sebagai karakter, identitas, dan potensi pengembangan Kota Yogyakarta. Kegiatan

penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta cukup banyak dan beragam, namun

kegiatan ini belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas dan

12

memadai. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebagian besar adalah milik

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Arena yang biasa digunakan untuk

menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya seperti Lapangan Karang, Lapangan RW 09

Pandeyan, Kecamatan Gedongtengen, Lapangan Sewadanan Pakualaman, Lapangan

Mancasan, Jl. Trimargo Wetan, Halaman eks Pabrik Es Ngampilan, Pendopo Tamansiswa,

AKPER Notokusumo, nDalem Yudadiningratan, dan Taman Pintar. Sesuai dengan

perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran

kreativitas kesenian masyarakat sudah semestinya diiringi dengan perkembangan kualitas

sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan seni dan budaya.

Faktanya memang berbagai jenis kesenian belum dikembangkan secara optimal.

Seni rupa merupakan potensi kesenian di Kota Yogyakarta yang belum digali secara

optimal. Berbagai macam jenis karya dapat dijumpai mulai dari karya rupa tradisional

(wayang, keris, ukir-ukiran kayu, batik) hingga yang modern dan kontemporer (lukisan,

patung, seni grafis, arsitektur, media baru, foto, dan film). Adapun pengembangan

perfilman di kota Yogyakarta terkendala dengan kurangnya dukungan dan fasilitas yang

representatif untuk mengakomodasi proses kreatif, belum dipahaminya film sebagai

potensi ekonomis maupun pencitraan kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya.

Disamping itu belum adanya koordinasi dan jejaring pengembangan seni dan film antara

pemerintah, swasta dan masyarakat, serta kurangnya penghargaan atas karya intelektual

bidang seni dan film.

Ruang pagelaran seni dapat berupa rumah pribadi, galeri seni, balai kebudayaan

milik pemerintah, hingga di ruang publik. Pagelaran pentas seni tersaji nyaris sepanjang

waktu sebagai media hiburan bagi masyarakat. Berkembangnya berbagai kegiatan seni

tersebut diharapkan mampu mendorong berkembangnya sektor lain baik yang berkaitan

langsung maupun yang tidak langsung.

Pembangunan kota seni dilakukan dengan mendayagunakan potensi seni, adat dan

tradisi berbasis Kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan berupa:

1. Menggalakan berbagai kegiatan seni di masyarakat untuk menampung segala macam

kreativitas masyarakat Kota Yogyakarta dengan penyelenggaraan aktualisasi seni

budaya, pentas seni, pameran seni, festival seni dan kegiatan seni lainnya.

2. Penguatan kelembagaan rintisan kelurahan budaya yang ada di kota Yogyakarta

sebagai upaya untuk penguatan seni, adat maupun tradisi berbasis komunitas.

Penguatan dimaksud dilakukan melalui Gelar Seni Budaya yang melibatkan 18

Rintisan Kelurahan Budaya, Workshop Pembuatan Film, dan Pembuatan Film

Dokumenter.

13

3. Kegiatan adat dan tradisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu upacara tradisi yang terkait

dengan daur hidup manusia, dan upacara adat masyarakat yang bersifat massal atau

dikuti oleh banyak orang pada satu waktu yang memiliki maksud dan keperluan

tertentu. Keanekaragaman maksud atau keperluan sebuah upacara adat, misalnya

untuk, permohonan, penyucian, inisiasi, kesyukuran, atau sekadar pengekspresian

kegembiraan. Dalam upacara adat biasanya akan ditampakkan simbol-simbol

kesakralan, kekhidmatan, keagungan, keindahan, dan bahkan keceriaan.

Berdasarkan data, jumlah kegiatan upacara adat di kota Yogyakarta yang masih

sering dilakukan masyarakat meliputi Ketupat sebagai Budaya Masyarakat

Gedongkiwo, Upacara Adat Merti Tumpeng Robyong di Kelurahan Brontokusuman,

Gelar Upacara Adat Tedak Siten di Kelurahan Patehan, Apeman di Kelurahan

Suryatmajan, dan Jamasan Pusaka di Kraton Yogyakarta. Selain diadakan upacara

tradisi, juga diadakan Festival Dolanan Anak, Revitalisasi Filosofi Keris, Kampanye

Sadar Budaya, dan Sımbolis Keris dalam Budaya Jawa.

B. Realisasi Anggaran

Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan serta

pencapaian sasaran strategis organisasi ditempuh dengan instrumen kebijakan program

yang dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Program dan kegiatan yang

ada masing-masing diterjemahkan dari sasaran yang dirinci lebih lanjut pada kegiatan

dalam bentuk Rencana Kerja Dinas dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sekaligus

anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan .

Realisiasi anggaran Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta pada tahun 2018

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Yogyakarta

sebagai berikut :

Tabel. 3.3

No. RINCIAN BELANJA APBD REALISASI %

1. Belanja Tidak Langsung Rp 1.470.114.194,- Rp. 1.382.637.114,- 94%

2. Belanja Langsung Rp 4.004.955.231,- Rp. 3.673.559.371,30,- 92%

Tabel 3.4 Realisai Anggaran per Program

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 855.233.419,- Rp 719.038.772,46 84%

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Rp 264.492.968,- Rp 247.156.980,- 93%

Program Peningkatan pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

SKPD

Rp 140.282.388,- Rp 60.210.780,- 43%

Program Pelestarian Warisan

dan Nilai Budaya

Rp 1.422.207.986,- Rp 1.379.362.950,64,- 97%

Program Pelestarian dan

Pengembangan Sejarah dan Bahasa

Rp 348.596.900,- Rp 343.757.220,- 99%

14

Program Pelestarian dan

Pengembangan Seni dan Tradisi

Rp 974.141.570,- Rp 924.032.668,20,- 95%

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya penyerapan anggaran di

antaranya adalah :

1. Beberapa sub kegiatan tidak bisa terlaksana dengan baik karena adanya

kendala teknis (sangat terbatasnya jumlah personil yang ada sehingga

menghambat kinerja);

2. Tugas Pembantuan dari Pemda DIY berupa Dana Keistimewaan urusan

kebudayaan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan kota

Yogyakarta;

15

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pada tahun 2018 telah ditetapkan target kinerja

antara Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta.

Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yakni Persentase Rintisan Kelurahan

Budaya yang aktif sebesar 55,5%, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian target disamping peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian

dan pengembangan seni budaya juga didukung dengan pendanaan kegiatan dari APBD

dan Dana Keistimewaan bidang kebudayaan.

Realisasi Anggaran Belanja langsung untuk mewujudkan target capaian kinerja

sebesar 92% atau Rp 3.673.559.371,30,- dari jumlah anggaran sebesar Rp 4.004.955.231

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 94% atau Rp 1.382.637.114,- dari anggaran

belanja tidak langsung sebesar Rp 1.470.114.194,- Capaian realisasi belanja langsung 92%

sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya pegawai struktural yang ada, permasalahan teknis

pelaksanaan kegiatan kurangnya staf dan adanya Tugas Pembantuan dari Pemda DIY

untuk menjalankan Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan yang harus dilaksanakan oleh

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan

Kota Yogyakarta

Ir. Eko Suryo Maharsono, MM

NIP. 195910011990031001