lembaran daerah kabupaten bogor · prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah...

74
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOM0R : 2 TAHUN : 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung bertambah serta volume, jenis dan karakteristik yang semakin beragam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; b. bahwa…. SALINAN

Upload: votruc

Post on 11-Aug-2019

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOM0R : 2 TAHUN : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGORNOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan KabupatenBogor yang sehat dan bersih dari sampahyang cenderung bertambah serta volume, jenisdan karakteristik yang semakin beragamsehingga dapat menimbulkan dampak negatifterhadap kesehatan dan mencemarilingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaansampah secara komprehensif dan terpadu darihulu ke hilir;

b. bahwa….

SALINAN

Page 2: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 2 -

b. bahwa dalam pengelolaan sampah secarakomprehensif dan terpadu sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu adanyapengaturan mengenai pengelolaan sampahsecara proporsional, efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten Subang Dengan MengubahUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang….

Page 3: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4374);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4275);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008tentang Pengelolaan Sampah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor69, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140);

9. Undang-Undang….

Page 4: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 4 -

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4570);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

14. Peraturan….

Page 5: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 5 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4740);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja SamaDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 94, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4749);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5347);

18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005tentang Kerja Sama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur,sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintahdengan Badan Usaha dalam PenyediaanInfrastruktur;

19. Peraturan….

Page 6: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 6 -

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis TataCara Kerja Sama Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2010 tentang Pedoman PengelolaanSampah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 274);

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 16 Tahun 2011 tentang PedomanMateri Muatan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 933);

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor03/PRT/M/2013 tentang PenyelenggaraanPrasarana dan Sarana Persampahan dalamPenanganan Sampah Rumah Tangga danSampah Sejenis Sampah Rumah Tangga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 470);

24. Peraturan….

Page 7: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 7 -

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampahdi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi JawaBarat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor78);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9Tahun 1986 tentang Penunjukan danPengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Penyidikan TerhadapPelanggaran Peraturan Daerah yang MemuatKetentuan Pidana (Lembaran DaerahKabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 SeriC);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Bogor Nomor 23);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanyang Menjadi Kewenangan PemerintahanDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten BogorTahun 2008 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9tahun 2008 tentang Susunan dan KedudukanOrganisasi Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);

29.Peraturan .…

Page 8: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 8 -

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11Tahun 2008 tentang Pembentukan DinasDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten BogorTahun 2008 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun2008 Nomor 19);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten BogorTahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I....

Page 9: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 9 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksuddengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah PemerintahKabupaten Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yangselanjutnya disingkat SKPD, adalah satuankerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugaspemerintahan dalam bidang persampahan.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-harimanusia dan/atau proses alam yang berbentukpadat, terdiri dari sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga.

6. Sampah rumah tangga adalah sampah yangberasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumahtangga yang tidak termasuk tinja dan sampahspesifik.

7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalahsampah yang bukan berasal dari rumahtangga, tetapi berasal dari kawasanpermukiman, kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sampah....

Page 10: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 10 -

8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karenasifat, konsentrasi, dan/atau volumenyamemerlukan pengelolaan khusus.

9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

10. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul(terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.

11. Penghasil Sampah adalah setiap orangdan/atau akibat proses alam yangmenghasilkan timbulan sampah.

12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yangsistematis, menyeluruh, danberkesinambungan yang meliputi pengurangandan penanganan sampah.

13. Tempat Penampungan Sementara, yangselanjutnya disingkat TPS, adalah tempatsebelum sampah diangkut ke tempatpendauran ulang, pengolahan, dan/atautempat pengolahan sampah terpadu.

14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R(reduce, reuse, recycle), yang selanjutnyadisebut TPS 3R, adalah tempatdilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauranulang skala kawasan.

15. Stasiun Peralihan Antara, yang selanjutnyadisingkat SPA, adalah tempat peralihan antarauntuk pengangkutan sampah skala besar kelokasi tempat pemrosesan akhir.

16. Tempat....

Page 11: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 11 -

16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yangselanjutnya disingkat TPST, adalah tempatdilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilahan, penggunaan ulang, pendauranulang, pengolahan, dan pemrosesan akhirsampah secara terpadu.

17. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan AkhirSampah, yang selanjutnya disingkat TPPAS,adalah tempat untuk mengolah dan memrosesserta mengembalikan sampah ke medialingkungan secara aman bagi manusia danlingkungan.

18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepadaorang yang terkena dampak negatif yangditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampahdi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

19. Organisasi persampahan adalah kelompokorang yang terbentuk atas kehendak dankeinginan sendiri di tengah masyarakat yangtujuan dan kegiatannya meliputi bidangpengelolaan sampah.

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yangselanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabatPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberiwewenang khusus oleh undang-undang untukmelakukan penyidikan terhadap pelanggaranperaturan daerah.

21. Pelaku….

Page 12: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 12 -

21. Pelaku usaha adalah sekumpulan orangdan/atau modal yang merupakan kesatuanyang melakukan usaha meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, persekutuan danbentuk badan lainnya melakukan usaha secaratetap.

22. Badan usaha di bidang kebersihan adalahpelaku usaha yang diberikan izin untukmelakukan kegiatan pengelolaan sampah.

23. Petugas kebersihan adalah orang yang diberitugas menjalankan pelayanan kebersihan olehPemerintah Daerah dan/atau badan usaha dibidang kebersihan.

24. Orang adalah orang perseorangan, kelompokorang dan/atau badan hukum.

25. Masyarakat adalah perorangan atau kelompokorang atau badan usaha ataulembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan sampah di Daerahdiselenggarakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab…

Page 13: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 13 -

a. tanggung jawab;

b. berkelanjutan;

c. manfaat;

d. keadilan;

e. kesadaran;

f. kebersamaan;

g. keselamatan;

h. keamanan;

i. nilai ekonomi;

j. pengelolaan mulai dari sumber;

k. penghasil sampah membayar;

l. produk ramah lingkungan;

m. internalitas biaya pengelolaan sampah;

n. kehati-hatian awal;

o. transparansi;

p. akuntabilitas;

q. efisiensi; dan

r. efektivitas.

(2) Pengelolaan sampah di Daerah dimaksudkandalam rangka melaksanakan kegiatanpengurangan dan penanganan sampah yangsistematis dan berkesinambungan, meliputikegiatan pembatasan, penggunaan kembali,pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan dan pemrosesanakhir.

(3) Pengelolaan….

Page 14: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 14 -

(3) Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjagakelestarian fungsi lingkungan hidup dankesehatan masyarakat, serta menjadikansampah sebagai sumberdaya.

(4) Sasaran pengaturan pengelolaan sampahadalah:a. peningkatan kesadaran dan kepedulian

masyarakat dalam pengelolaan sampah;b. peningkatan pengelolaan sampah yang

berwawasan lingkungan;c. peningkatan peran serta masyarakat dan

swasta dalam pengelolaan sampah; dand. pengurangan dampak sosial dan dampak

lingkungan dari pengelolaan sampah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini,meliputi :

a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;

c. lembaga pengelola sampah;

d. petugas kebersihan;

e. hak dan kewajiban;

f. perizinan dan rekomendasi;

g. insentif dan disinsentif;

h. kerjasama....

Page 15: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 15 -

h. kerjasama dan kemitraan;

i. retribusi;

j. pembiayaan dan kompensasi;

k. peran masyarakat;

l. mekanisme penyelesaian sengketa;

m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;dan

n. larangan dan sanksi.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAANSAMPAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun danmenetapkan kebijakan dan strategi daerahdalam pengelolaan sampah.

(2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaansampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat:

a. arah kebijakan pengurangan danpenanganan sampah; dan

b. program pengurangan dan penanganansampah.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b harus memuat:

a. target pengurangan timbulan sampah danprioritas jenis sampah secara bertahap; dan

b. target….

Page 16: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 16 -

b. target penanganan sampah untuk setiapkurun waktu tertentu.

Pasal 5

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaansampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Dalam menyusun kebijakan dan strategidaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus berpedoman pada kebijakan dan strateginasional serta kebijakan dan strategi provinsidalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah selain menetapkankebijakan dan strategi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1), juga menyusundokumen rencana induk dan studi kelayakanpengelolaan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling sedikit memuat:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah;

c. pemanfaatan kembali sampah;

d. pemilahan sampah;

e. pengumpulan sampah;

f. pengangkutan sampah;

g. pengolahan sampah;

h. pemrosesan akhir sampah; dan

i. pendanaan.(3). Rencana….

Page 17: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 17 -

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu palingsedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAANSAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiriatas:

a. sampah rumah tangga; dan

b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. pengurangan sampah; dan

b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 8

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan….

Page 18: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 18 -

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menggunakan bahan yang dapat digunaulang, bahan yang dapat didaur ulang,dan/atau bahan yang mudah diurai olehproses alam; dan/atau

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembalisampah dari produk dan/atau kemasanyang sudah digunakan.

(3) Tata cara mengumpulkan dan menyerahkankembali sampah sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembatasan timbulan sampah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,dilakukan oleh Penghasil Sampah dengan cara:

a. menyusun rencana dan/atau programpembatasan timbulan sampah sebagai bagiandari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau

b. menghasilkan produk dengan menggunakankemasan yang mudah diurai oleh proses alamdan yang menimbulkan sampah sesedikitmungkin.

Pasal 10

(1) Pendauran ulang sampah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,dilakukan oleh Penghasil Sampah dengan cara:

a. menyusun….

Page 19: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 19 -

a. menyusun program pendauran ulangsampah sebagai bagian dari usaha dan/ataukegiatannya;

b. menggunakan bahan baku produksi yangdapat didaur ulang; dan/atau

c. menarik kembali sampah dari produk dankemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penghasil Sampah dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2), wajib memiliki izin usaha dan/ataukegiatan sebelum melakukan pendauran ulang.

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untukmenghasilkan kemasan pangan, pelaksanaanpendauran ulang wajib mengikuti ketentuanperaturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukanoleh Penghasil Sampah, dengan cara:

a. menyusun rencana dan/atau programpemanfaatan kembali sampah sebagai bagiandari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengankebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

b. menggunakan …

Page 20: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 20 -

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapatdiguna ulang; dan/atau

c. menarik kembali sampah dari produk dankemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 12

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasanyang dapat diurai oleh proses alam, yangmenimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yangdapat didaur ulang dan/atau diguna ulangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10,dan Pasal 11, dilakukan secara bertahap setiapsepuluh tahun sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 13

Penanganan sampah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir sampah.

Paragaraf 1….

Page 21: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 21 -

Paragaraf 1

Pemilahan

Pasal 14

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, danfasilitas lainnya; dan

c. Pemerintah Daerah.

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokansampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenissampah yang terdiri atas:

a. sampah yang mengandung bahanberbahaya dan beracun serta limbah bahanberbahaya dan beracun;

b. sampah yang mudah terurai;

c. sampah yang dapat digunakan kembali;

d. sampah yang dapat didaur ulang; dan

e. sampah lainnya.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasan khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitaslainnya dalam melakukan pemilahan sampahwajib menyediakan sarana pemilahan sampahskala kawasan.

(4). Pemerintah….

Page 22: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 22 -

(4) Pemerintah Daerah menyediakan saranapemilahan sampah skala Daerah.

(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan ayat (4) harusmenggunakan sarana yang memenuhipersyaratan:

a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokansampah sebagaimana dimaksud pada ayat(2);

b. diberi label atau tanda; dan

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 15

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh:

a. pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, danfasilitas lainnya; dan

b. Pemerintah Daerah.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasan khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitaslainnya dalam melakukan pengumpulansampah wajib menyediakan :

a. TPS;

b. TPS 3R; dan/atau

c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(3) Pemerintah….

Page 23: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 23 -

(3) Pemerintah Daerah menyediakan TPSdan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhipersyaratan:

a. tersedia sarana untuk mengelompokansampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenissampah;

b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

c. lokasinya mudah diakses;

d. tidak mencemari lingkungan; dan

e. memiliki jadual pengumpulan danpengangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanteknis pengumpulan dan penyediaan TPSdan/atau TPS 3R sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkutan

Pasal 16

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf c dilakukan olehPemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukanpengangkutan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1):

a. menyediakan….

Page 24: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 24 -

a. menyediakan alat angkut sampah termasukuntuk sampah terpilah yang tidakmencemari lingkungan; dan

b. melakukan pengangkutan sampah dari TPSdan/atau TPS 3R ke TPA atau TPPAS.

(3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiunperalihan antara dalam pengangkutan sampah.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkutsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf asesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal Daerah melakukan pengolahan sampahbersama dengan kabupaten/kota lain danmemerlukan pengangkutan sampah lintaskabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapatmengusulkan kepada Pemerintah Provinsi JawaBarat untuk menyediakan stasiun peralihan antaradan alat angkut.

Paragraf 4

Pengolahan

Pasal 18

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan:

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang materi; dan/atau

d. daur ulang energi.

(2). Pengelolaan ….

Page 25: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 25 -

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, danfasilitas lainnya; dan

c. Pemerintah Daerah.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasan khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitaslainnya wajib menyediakan fasilitaspengolahan sampah skala kawasan yangberupa TPS 3R.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitaspengolahan sampah pada wilayah permukimanyang berupa:

a. TPS;

b. TPS 3R;

c. stasiun peralihan antara;

d. TPA; dan/atau

e. TPPAS.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 19

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukandengan menggunakan:

a. metode….

Page 26: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 26 -

a. metode lahan urug terkendali;

b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan danmengoperasikan TPA dalam melakukanpemrosesan akhir sampah.

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai denganrencana tata ruang wilayah Provinsi JawaBarat dan/atau Daerah;

b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

c. menyusun rancangan teknis.

(3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:

a. geologi;

b. hidrogeologi;

c. kemiringan zona;

d. jarak dari lapangan terbang;

e. jarak dari permukiman;

f. tidak berada di kawasan lindung/cagaralam; dan/atau

g. bukan….

Page 27: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 27 -

g. bukan merupakan daerah banjir periodeulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdilengkapi:

a. fasilitas dasar;

b. fasilitas perlindungan lingkungan;

c. fasilitas operasi; dan

d. fasilitas penunjang.

Pasal 21

(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhipersyaratan teknis pengoperasian TPA sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuaidengan persyaratan teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus dilakukanpenutupan dan/atau rehabilitasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupandan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan danpemrosesan akhir sampah dilakukan melaluitahapan:

a. perencanaan….

Page 28: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 28 -

a. perencanaan;

b. pembangunan; dan

c. pengoperasian dan pemeliharaan.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a. konstruksi;

b. supervisi; dan

c. uji coba.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyediaan fasilitas pengolahan danpemrosesan akhir sampah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.\

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam melakukanpengurangan dan penanganan sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal13 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukanlembaga pengelola sampah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 di tingkat rukuntetangga (RT), rukun warga (RW),desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasankomersial, kawasan industri, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuaidengan kebutuhan.

(2) Pemerintah....

Page 29: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 29 -

(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BadanLayanan Umum Daerah Persampahansetingkat unit kerja pada SKPD untukmengelola sampah.

Pasal 25

(1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukuntetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampahrumah tangga di masing-masing rumahtangga dan alat angkut dari tempat sampahrumah tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahansampah di masing-masing rumah tangga.

(2) Lembaga pengelola sampah tingkat rukunwarga (RW) sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaansampah tingkat Rukun Tetangga (RT); dan

b. mengusulkan kebutuhan tempatpenampungan sementara kepadalurah/kepala desa.

(3) Lembaga pengelola sampah tingkatkelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaansampah tingkat Rukun Warga (RW);

b. mengawasi....

Page 30: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 30 -

b. mengawasi terselenggaranya tertibpengelolaan sampah mulai dari tingkatRukun Tetangga (RT) sampai Rukun Warga(RW); dan

c. mengusulkan kebutuhan tempatpenampungan sementara dan tempatpengolahan sampah terpadu kepada camat.

(4) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaansampah tingkat kelurahan/desa;

b. mengawasi terselenggaranya tertibpengelolaan sampah mulai dari tingkatRukun Warga (RW) sampai kelurahan danlingkungan kawasan; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempatpenampungan sementara dan tempatpengolahan sampah terpadu kepada SKPDatau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

Lembaga pengelola sampah pada kawasankomersial, kawasan industri, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyaitugas:

a. menjamin terwujudnya tertib pemilahansampah;

b. menyediakan....

Page 31: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 31 -

b. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;dan

c. mengangkut sampah dari sumber sampah keTPS/TPS 3R.

Pasal 27

(1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugasmelaksanakan kebijakan, strategi, dan rencanaSKPD yang membidangi persampahan.

(2) BLUD Persampahan dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan atas:

a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tersedianya barang dan/atau jasa layananuntuk meningkatkan kualitas dan kuantitaspelayanan pengelolaan persampahan;

c. tertib administrasi pengelolaanpersampahan dan pertanggungjawabankepada SKPD yang membidangipersampahan.

Pasal 28

BLUD Persampahan dapat memungut danmengelola biaya atas barang dan/atau jasalayanan pengelolaan sampah sesuai tarif yangditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29....

Page 32: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 32 -

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan danpengelolaan BLUD Persampahan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VII

PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 30

Petugas Kebersihan paling sedikit harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikandengan surat keterangan dokter; dan

b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahundan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahunyang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk(KTP).

Pasal 31

(1) Setiap petugas kebersihan berhakmendapatkan jaminan perlindungan daripenanggung jawab dan/atau pengelolalembaga pengelola sampah atau badan usahadi bidang kebersihan.

(2) Perlindungan petugas kebersihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan:

a. kesehatan; dan

b. keselamatan kerja.

Pasal 32 …

Page 33: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 33 -

Pasal 32

(1) Perlindungan kesehatan bagi petugaskebersihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 ayat (2) huruf a, berupa asuransikesehatan yang pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan keselamatan kerja bagi petugaskebersihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 ayat (2) huruf b, berupa alatpelindung diri untuk melindungi seluruh atausebagian tubuhnya dari kemungkinan adanyapemaparan potensi bahaya, kecelakaan danpenyakit saat melaksanakan tugas.

(3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2), berupa:

a. alat pelindung kepala;

b. alat pelindung mata;

c. alat pelindung pernafasan;

d. alat pelindung tangan;

e. baju pelindung; dan

f. alat pelindung kaki.

Pasal 33….

Page 34: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 34 -

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai PetugasKebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal30, Pasal 31, dan Pasal 32, diatur denganPeraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 34

(1) Dalam pengelolaan sampah, masyarakatberhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaansampah secara baik dan berwawasanlingkungan;

b. memanfaatkan dan mengolah sampahuntuk kegiatan ekonomi;

c. berpartisipasi aktif dalam prosespengambilan keputusan, penyelenggaraan,dan pengawasan dibidang pengelolaansampah;

d. memperoleh informasi yang benar danakurat mengenai penyelenggaraanpengelolaan sampah;

e. mendapatkan perlindungan akibat dampaknegatif dari kegiatan TPS, TPS 3R, SPA, TPAsampah dan/atau TPPAS;

f. mendapatkan …

Page 35: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 35 -

f. mendapatkan kompensasi karena dampaknegatif dari kegiatan TPA sampah dan/atauTPPAS;

g. memperoleh pembinaan agar dapatmelaksanakan pengelolaan sampah secarabaik dan berwawasan lingkungan, berupapendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan

h. melaksanakan pengawasan terhadappengelolaan sampah, termasuk melaluiproses pengaduan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenggunaan hak sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Masyarakat

Pasal 35

(1) Masyarakat wajib mengurangi produksi danmenangani sampah dengan cara yangberwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan produksi sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengurangan sampah sejak darisumbernya; dan/atau

b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdayadan sumber energi.

(3) Penanganan….

Page 36: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 36 -

(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui:

a. menjaga dan memelihara kebersihanlingkungan;

b. membuang sampah pada tempatnya;

c. pewadahan sampah yang dapatmemudahkan proses pengumpulan,pemindahan dan pengangkutan sampah;

d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;dan

e. pemeliharaan prasarana dan saranapersampahan.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 36

(1) Pelaku Usaha wajib mengurangi produksi danmenangani sampah dengan cara yangberwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan produksi sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;

b. penerapan teknologi daur ulang yangaman bagi kesehatan dan lingkungan; dan

c. membantu upaya pengurangan danpemanfaatan yang dilakukan olehPemerintah Daerah dan masyarakat.

(3) Penanganan …

Page 37: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 37 -

(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui:

a. memproduksi produk dan kemasan ramahlingkungan;

b. pengolahan lingkungan dalam satukesatuan proses produksi;

c. pemilahan sampah;

d. pembayaran biaya kompensasi pengolahankemasan yang tidak dapat didaur-ulangdengan teknologi yang berkembang saatini, melalui tanggung jawab sosial danlingkungan (corporate socialresponsibility);

e. penerapan mekanisme pengolahansampah yang timbul akibat kegiatanproduksi yang dilakukannya;

f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkanproduk dan energi;

g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulangsebagai bahan baku produksi; dan

h. menampung kemasan produk yang telahdimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 3

Pengelola Kawasan

Pasal 37

Pengelola….

Page 38: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 38 -

Pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasan khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnyawajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah,meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan,dan bertanggung jawab terhadap sampah yangditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Paragraf 4

Pengelola Sampah Regional

Pasal 38

Pengelola sampah regional wajib mengurangi danmenangani sampah dengan cara yang berwawasanlingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 39

(1) Pelaku usaha yang akan melakukan usahapengelolaan sampah wajib mengajukan izinkepada Bupati.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaansampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),badan usaha harus mengajukan permohonansecara tertulis kepada Bupati denganmelampirkan persyaratan administrasi danteknis.

Pasal 40 …

Page 39: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 39 -

Pasal 40

(1) Masa berlaku izin usaha pengelolaan sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, palinglama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusdiajukan paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.

(3) Izin usaha pengelolaan sampah tidak dapatdipindahtangankan kecuali atas persetujuanBupati.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usahapengelolaan sampah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur denganPeraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 42

(1) Setiap penyediaan fasilitas pemilahan dan/ataupengolahan sampah, TPS dan TPS 3R yangakan dilakukan oleh warga masyarakat harusmengajukan rekomendasi kepada SKPD.

(2) Pemberian….

Page 40: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 40 -

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memenuhipersyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasipenyediaan fasilitas pemilahan sampahdan/atau pengolahan sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

(1) Setiap orang yang melakukan pengurangansampah melalui penggunaan bahan yangseminimal mungkin menimbulkan sampah ataupenggunaan bahan yang dapat diguna ulangatau didaur ulang atau melakukan kegiatanpengomposan sampah, diberikan insentif.

(2) Setiap orang yang tidak melakukanpengurangan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diberikan disinsentif.

(3) Pemberian insentif dan disinsentifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.

BAB XI …

Page 41: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 41 -

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukankerjasama antar pemerintah daerah dalampengelolaan sampah.

(2) Kerjasama antar pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dalam:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah;

c. pemanfaatan kembali sampah;

d. pemilahan sampah;

e. pengumpulan sampah;

f. pengangkutan sampah;

g. pengolahan sampah; dan

h. pemrosesan akhir sampah.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Kedua….

Page 42: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 42 -

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra denganpelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

(2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a. kerjasama operasi dan/atau jasapengelolaan sampah;

b. pengadaan sarana;

c. penyertaan modal;

d. penyediaan sumberdaya manusia;dan/atau

e. peran serta masyarakat.

(3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kualitaspengelolaan sampah dan pelayananmasyarakat di bidang kebersihan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraandalam pengelolaan sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46….

Page 43: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 43 -

Pasal 46

(1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelakuusaha dalam pengelolaan sampah untukkegiatan ekonomi baik dilakukan secaraperorangan maupun kelompok.

(2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1)sepenuhnya menjadi tanggung jawab parapihak yang melakukan kemitraan.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasipenyelenggaraan kemitraan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugasdan wewenangnya.

BAB XII

RETRIBUSI

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusiatas pelayanan persampahan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan daerahtersendiri.

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 48

Penyelenggaraan....

Page 44: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 44 -

Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerahdibiayai dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secarabersama dapat memberikan kompensasisebagai akibat dampak negatif yangditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhirsampah.

(2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diakibatkan oleh:

a. pencemaran air;

b. pencemaran udara;

c. pencemaran tanah;

d. longsor;

e. kebakaran;

f. ledakan gas metan; dan

g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;

b. biaya kesehatan dan pengobatan;

c. pemulihan lingkungan;

d. relokasi….

Page 45: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 45 -

d. relokasi penduduk; dan/atau

e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 50

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1) dianggarkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi padaPemerintah Daerah tidak tersedia atau tidakcukup, kompensasi diusulkan kepadaPemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

BAB XIVPERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengolahan

sampah dengan cara:

a. meningkatkan kemampuan, kemandirian,keberdayaan dan kemitraan dalampengelolaan sampah;

b. menumbuhkembangkan kepeloporanmasyarakat dalam pengolahan sampah;

c. meningkatkan….

Page 46: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 46 -

c. meningkatkan ketanggapdaruratan atautindakan yang sifatnya gawat daruratdalam pengolahan sampah, seperti terjadikebakaran di TPS, TPS 3R, TPST, SPA, TPAatau TPPAS yang membahayakan; dan

d. menyampaikan informasi, laporan, sarandan/atau kritik yang berkaitan denganpengelolaan sampah.

(2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalamkegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:

a. penyediaan dan/atau pengembanganteknologi pengolahan sampah;

b. bantuan prasarana dan sarana;

c. bantuan inovasi teknologi pengolahansampah;dan

d. pembinaan pengolahan sampah kepadamasyarakat.

Bagian Kedua

Pengaduan Masyarakat

Pasal 52Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/ataumenderita kerugian akibat pembuangan sampahdapat menyampaikan pengaduan kepada Bupatimelalui Lurah/kepala desa, camat dan/atau KepalaSKPD.

Pasal 53….

Page 47: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 47 -

Pasal 53(1) Dalam menyampaikan pengaduan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,disertai data paling sedikit memuat identitaspelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasiterjadinya pembuangan sampah liar dan waktudiketahuinya pembuangan sampah liar.

(2) Data pelapor sebagaimana dimaksud padaayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerimapengaduan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyampaian pengaduan masyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB XVMEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan

sampah regional terdiri atas:a. sengketa antar pemerintah daerah;b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan

pengelola sampah;c. sengketa antara Pemerintah Daerah dan

masyarakat; dand. sengketa antara pengelola sampah dan

masyarakat.

(2) Penyelesaian….

Page 48: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 48 -

(2) Penyelesaian atas sengketa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluialternatif penyelesaian sengketa atau melaluipengadilan, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 56

(1) Alternatif penyelesaian sengketa dilakukanmelalui mediasi, negosiasi, arbitrase, ataupilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila dalam alternatif penyelesaian sengketasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai kesepakatan, para pihak yangbersengketa dapat mengajukan penyelesaiansengketa melalui pengadilan.

Pasal 57

(1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilandilakukan melalui gugatan perbuatan melawanhukum.

(2) Gugatan perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1)mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungansebab akibat antara perbuatan dan kerugianyang ditimbulkan.

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawanhukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat berwujud ganti kerugian dan/atautindakan tertentu, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 58….

Page 49: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 49 -

Pasal 58

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatanmelawan hukum dalam pengelolaan sampah,berhak mengajukan gugatan melalui perwakilankelompok.

Pasal 59

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukangugatan untuk kepentingan pengelolaansampah yang aman bagi kesehatanmasyarakat dan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terbatas padatuntutan untuk melakukan tindakan tertentu,kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi persampahan yang berhakmengajukan gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

b. mempunyai anggaran dasar di bidangpengelolaan sampah; dan

c. telah melakukan kegiatan nyata palingsedikit 1 (satu) tahun sesuai dengananggaran dasarnya.

BAB XVIPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60….

Page 50: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 50 -

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadaplembaga yang melaksanakan penyelenggaraanpengelolaan sampah kawasan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

a. peningkatan kapasitas kelembagaan;

b. peningkatan sumberdaya manusia;

c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan

d. peningkatan teknologi pengolahan danpemrosesan akhir.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. penerapan standar pelayanan minimal;b. penerapan standar operasional prosedur;c. penerapan norma, standar, pedoman dan

kriteria; dand. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan.(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaiankinerja pengelolaan sampah secara periodikdibandingkan dengan target atau sasaran yangharus dipenuhi, meliputi:a. standar pelayanan minimal;b. standar operasional prosedur;c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dand. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Bagian….

Page 51: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 51 -

Bagian Kedua

MasyarakatPasal 61

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakanpembinaan kepada masyarakat mengenaipengelolaan sampah secara baik danberwawasan lingkungan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam bentuk sosialisasidan/atau advokasi.

Bagian Ketiga

Badan UsahaPasal 62

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasandan pengendalian terhadap badan usaha yangbekerjasama atau memperoleh izin pengelolaansampah kawasan, meliputi:a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan

dalam kerjasama atau perizinan;b. kinerja pengelolaan sampah kawasan; danc. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan (corporate social responsibility).

BAB XVII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 63....

Page 52: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 52 -

Pasal 63

Setiap orang dilarang:

a. mengelola sampah yang menyebabkanpencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

b. membuang sampah ke media lingkungan atautidak pada tempat yang telah ditentukandan/atau disediakan;

c. melakukan penanganan sampah denganpembuangan terbuka di TPAS;

d. mencampur limbah bahan berbahaya danberacun industri dan rumah sakit dengansampah;

e. mengimpor sampah; dan/atau

f. membakar sampah di ruang terbuka yang tidaksesuai dengan persyaratan teknis pengelolaansampah.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 64

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal36, Pasal 37, dan Pasal 38 dikenakan sanksiadministratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. Penghentian….

Page 53: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 53 -

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. paksaan pemerintahan; dan/atau

h. uang paksa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapansanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Bupati.

(4) Dalam hal terjadi penghentian sementarakegiatan atau penghentian sementarapelayanan umum atau penutupan lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,huruf c dan huruf d, Bupati menetapkankondisi darurat sampah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisidarurat sampah sebagaimana dimaksud padaayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 65(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikankewenangan untuk melaksanakan penyidikanterhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

Page 54: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 54 -

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan,Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan dariseseorang berkenaan dengan adanya tindakpidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saatditempat kejadian dan melakukanpemeriksaan;

c. meminta keterangan dari perusahaanperorangan dan badan hukum sehubungandengan tindak pidana;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatbahan bukti pembukuan, pencatatan dandokumen serta melakukan penyitaanterhadap barang bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalamhubungannya dengan pemeriksaan perkara;

f. menyuruh berhenti, melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat padasaat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang dan/ataudokumen yang dibawa sebagaimanadimaksud dalam huruf d;

g. memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

h. menghentikan....

Page 55: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 55 -

h. menghentikan penyidikan setelah mendapatpetunjuk dari Penyidik Kepolisian RepublikIndonesia, bahwa tidak terdapat cukupbukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana dan selanjutnyamemberitahukan hal tersebut kepadapenuntut umum, tersangka, ataukeluarganya; dan/atau

i. melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikan kepadapenuntut umum melalui Penyidik KepolisianRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Undang-Undang HukumAcara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,diancam pidana kurungan paling lama6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dalam….

Page 56: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 56 -

(3) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuandalam Peraturan Daerah ini oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran ataukejahatan, maka dipidana sesuai denganketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

(1) Selama belum ditetapkan peraturanpelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerahini, peraturan pelaksanaan yang telah adatetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampahdilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejakperaturan daerah ini mulai berlaku.

(3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerahdilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejakperaturan daerah ini mulai berlaku.

(4) Penyediaan TPST dan TPA oleh PemerintahDaerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahunsejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

(5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan olehPeraturan Daerah ini diselesaikan paling lama3 (tiga) tahun terhitung sejak peraturandaerah ini mulai berlaku.

BAB XXI….

Page 57: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 57 -

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya danmemerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinongpada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI BOGOR,

Ttd

RACHMAT YASIN

Page 58: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 58 -

Diundangkan di Cibinongpada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

Ttd

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGORPROVINSI JAWA BARAT : 12/2014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIANPERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI

Page 59: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 59 -

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGORNOMOR 2 TAHUN 2014 …

TENTANGPENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar dengantingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnyavolume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakatmemberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yangsemakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahayadan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besarmasyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yangtidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perludimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masihbertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampahdikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPAS. Padahal, timbunansampah dengan volume yang besar di lokasi TPAS berpotensimelepas gas methan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gasrumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasanglobal. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam,diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganandengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu padapendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti denganparadigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandangsampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dandapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupukataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan….

Page 60: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 60 -

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yangkomprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produkyang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada faseproduk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yangkemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukandengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaankembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganansampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untukmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. AmanatUndang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwaPemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaansampah. Hal itu membawa konsekuensi bahwa Pemerintahmerupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasionalpengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain ituorganisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerakdi bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatanpengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah diKabupaten Bogor secara terpadu dan komprehensif, pemenuhanhak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugasdan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayananpublik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.Berdasarkan pemikiran tersebut, pembentukan Peraturan Daerahdiperlukan dalam rangka:a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasanlingkungan;

b. ketegasan….

Page 61: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 61 -

b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/ataumengimpor sampah ke dalam wilayah Kabupaten Bogor;

c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan

d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seluruh stakeholder dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.Pasal 2

Ayat (1)Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah Pemerintah Daerahmempunyai tanggung jawab untuk mengaturpengelolaan sampah dalam mewujudkan hakmasyarakat terhadap lingkungan hidup yangbaik dan sehat sebagaimana diamanatkandalam Pasal 28H ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Huruf bYang dimaksud dengan “asas berkelanjutan”adalah pengelolaan sampah dilakukandengan menggunakan metode dan teknikyang ramah lingkungan, sehingga tidakmenimbulkan dampak negatif terhadapkesehatan masyarakat dan lingkungan, baikpada generasi masa kini maupun padagenerasi yang akan datang.

Huruf C….

Page 62: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 62 -

Huruf cYang dimaksud dengan “asas manfaat”adalah pengelolaan sampah perlumenggunakan pendekatan yangmenganggap sampah sebagai sumberdayayang dapat dimanfaatkan untuk memenuhikebutuhan masyarakat.

Huruf dYang dimaksud dengan “asas keadilan”adalah dalam pengelolaan sampah,Pemerintah Daerah memberikan kesempatanyang sama kepada masyarakat dan duniausaha untuk berperan secara aktif dalampengelolaan sampah.

Huruf eYang dimaksud dengan “asas kesadaran”adalah dalam pengelolaan sampah,Pemerintah Daerah mendorong setiap orangagar memiliki sikap, kepedulian, dankesadaran untuk mengurangi dan menanganisampah yang dihasilkannya.

Huruf fYang dimaksud dengan “asas kebersamaan”adalah pengelolaan sampah diselenggarakandengan melibatkan seluruh pemangkukepentingan.

Huruf gYang dimaksud dengan “asas keselamatan”adalah pengelolaan sampah harus menjaminkeselamatan manusia.

Huruf h….

Page 63: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 63 -

Huruf hYang dimaksud dengan “asas keamanan”adalah pengelolaan sampah harus menjamindan melindungi masyarakat dari berbagaidampak negatif.

Huruf iYang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi”adalah sampah merupakan sumberdaya yangmempunyai nilai ekonomi yang dapatdimanfaatkan, sehingga memberikan nilaitambah.

Huruf jYang dimaksud dengan “asas pengelolaanmulai dari sumber” adalah pengelolaansampah tidak dilakukan hanya untukmemusnahkan sampah yang sudahdihasilkan oleh penghasil sampah, tetapimelakukan upaya-upaya pada saat sampahbelum timbul dan/atau belum dibuang. Halini dilakukan mulai dari menghindaritimbulnya sampah, mengurangi,memanfaatkan kembali dan mendaurulangsampah.

Huruf k“Asas penghasil sampah membayar (polluterspay principle)” diterapkan untuk mendorongmasyarakat penghasil sampah mengurangijumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatansehari-hari, agar mereka tidak harusmengeluarkan biaya pengelolaan sampahyang lebih mahal.

Huruf i….

Page 64: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 64 -

Huruf l“Asas produk ramah lingkungan” bertujuanuntuk mengurangi sebanyak mungkinpenggunaan bahan-bahan yang tidak dapatdiuraikan secara alami, khususnya bahan-bahan untuk kemasan yang dapat dipastikanakan menjadi sampah.

Huruf m“Asas internalitas biaya pengelolaan sampah”diterapkan karena kegiatan pengelolaansampah membutuhkan biaya yang sangatbesar, sehingga beban tersebut tidak bisahanya mengandalkan dari hasil retribusikebersihan yang dibayar oleh penghasilsampah. Oleh karena itu pelaku usaha yangturut menyumbang produk sampah harusberperan dalam pembiayaan pengelolaansampah yang langsung diperhitungkan dalambiaya produksi.

Huruf n“Asas kehati-hatian awal” diterapkan karenapengelolaan TPA, TPST, TPPAS, TPPASRegional harus dilakukan secara hati-hatimengingat proses alam yang tidak bisadiperkirakan sebelumnya dapat timbul.Kehati-hatian ini harus dilakukan sebelumdampak negatif dari pengelolaan sampahterjadi, sehingga pengelolaan sampah harusmengambil risiko yang paling kecil.

Huruf o….

Page 65: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 65 -

Huruf o“Asas transparansi” diterapkan karena untukmenciptakan kebijakan pengelolaan sampahyang berorientasi pada kepentingan publik,maka partisipasi masyarakat dalam prosespembuatan kebijakan harus dijamin,sehingga kebijakan pengelolaan sampahdidasarkan pada persetujuan masyarakatterutama kelompok yang berpotensimenerima kerugian akibat pengelolaansampah.

Huruf p“Asas akuntabilitas” diterapkan karenapengelolaan sampah dilaksanakan dengantujuan memberikan perlindungan kepadakepentingan publik, sehingga pelaksanaanpenyelenggaraan pengelolaan sampah harusdilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf q“Asas efisiensi” dalam pengelolaan sampahditerapkan untuk menekan biaya gunamemperoleh suatu hasil tertentu ataumenggunakan biaya yang sama tetapi dapatmencapai hasil yang maksimal.

Huruf r“Asas efektivitas” dalam pengelolaan sampahditerapkan untuk mendorong pemanfaatansumberdaya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan pembatasan adalah mengurangiproduk dan konsumsi barang yang tidak dapat dan/atausulit didaur ulang, dan mengurangi penggunaan produkbarang yang tidak dapat digunakan secara berulang.

Yang….

Page 66: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 66 -

Yang dimaksud dengan penggunaan kembali sampahadalah menggunakan kembali sampah dengan fungsiyang sama atau berbeda, tanpa melalui proses atautransformasi baru untuk kepentingan komersial dan nonkomersial.Yang dimaksud dengan pendauran ulang sampah adalahmemproses sampah menjadi bahan baku berbasis bahanyang serupa dengan sampah.Yang dimaksud dengan pemilahan sampah adalahmengelompokan dan memisahkan sampah sesuaidengan karakteristik, jenis dan/atau sifat sampah sejakdari sumbernya.Yang dimaksud dengan pengumpulan sampah adalahmengambil dan memindahkan sampah dari sumbersampah ke TPS atau TPST.Yang dimaksud dengan pengangkutan sampah adalahmembawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS ataudari TPST menuju TPA.Yang dimaksud dengan pengolahan sampah adalahmengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah,meliputi pengomposan, pemadatan, penghancuran danpengolahan sampah menjadi energi terbarukan.Yang dimaksud dengan pemrosesan akhir sampahadalah mengembalikan sampah dan/atau residu hasilpengolahan sebelumnya ke media lingkungan secaraaman dengan menggunakan metode lahan urug saniter(sanitary landfill).

Ayat (3)Yang dimaksud dengan menjadikan sampah sebagaisumberdaya adalah sampah mempunyai nilai ekonomidan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, pupukkompos ataupun untuk bahan baku industri.

Ayat (4)…

Page 67: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 67 -

Ayat (4)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Yang dimaksud dengan dampak sosial adalahpotensi konflik berupa resistensi masyarakatterhadap rencana atau pelaksanaan pengelolaansampah.Yang dimaksud dengan dampak lingkunganmeliputi pencemaran tanah, air dan udara, yangberpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bProgram pengurangan dan penanganansampah merupakan kegiatan pengurangansampah dari sumber dimulai dengankegiatan pemisahan sampah. Meskipunkegiatan ini tidak secara langsungmengurangi timbunan sampah, namun dapatmembantu proses pengurangan sampahpada hierarki pengelolaan berikutnya.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 5Ayat (1)

Page 68: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 68 -

Di dalam menyusun kebijakan dan strategi dalampengelolaan sampah paling kurang memuatkebutuhan untuk penyelenggaraan pengelolaansampah antara lain berupa penyediaan tempatpenampungan sampah, alat angkut sampah, tempatpenampungan sementara, tempat pengolahansampah terpadu, Stasiun Peralihan Antara (SPA),dan/atau TPAS.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Huruf a

Kegiatan pengurangan sampah dari sumberdimulai dengan kegiatan pemisahan sampah.Meskipun kegiatan ini tidak secara langsungmengurangi timbunan sampah, namun dapatmembantu proses pengurangan sampahpada hierarki pengelolaan berikutnya.

Huruf bCukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12….

Page 69: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 69 -

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos,pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulanglainnya yang dapat dimanfaatkan olehpengelolanya.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23…

Page 70: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 70 -

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bYang dimaksud dalam ketentuan ini yaitumemanfaatkan sampah sebagai bahanbaku.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf e….

Page 71: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 71 -

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 35Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Cukup Jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Ayat (1)

Rekomendasi dari SKPD dimaksudkan agarpemilahan sampah dilakukan dengan metode yangmemenuhi persyaratan keamanan, kesehatan,lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 43….

Page 72: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 72 -

Pasal 43Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah upayauntuk memotivasi masyarakat secara positif agarmasyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidangpengelolaan sampah guna lebih meningkatkanpemeliharaan lingkungan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan disinsentif adalah upayapemberian penghukuman bagi masyarakat yangmelanggar ketentuan di bidang pengelolaansampah untuk mencegah dan menanggulangikerusakan dan pencemaran lingkungan.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 44Ayat (1)

Penanganan persampahan merupakan urusanconcurrent yang harus dilaksanakan secararegional, dimana masing-masing tingkatanpemerintahan harus melaksanakan penanganansecara proporsional, sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kerjasamaantar daerah dalam melaksanakan pengelolaansampah, sehingga dapat menyelesaikanpermasalahan dari hulu sampai hilir.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47…

Page 73: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 73 -

Pasal 47Ayat (1)

Retribusi pengelolaan sampah merupakan retribusiyang wajib dibayar sebagai kontraprestasi ataspelayanan yang diberikan oleh PemerintahKabupaten Bogor dalam penyediaan sarana danprasarana operasional dan pemeliharaan,pengendalian dampak lingkungan, pengumpulandan pemindahan kemudian pengangkutan dari TPSke TPAS, pengolahan dan pemrosesan akhirsampah di TPAS atau TPPAS.

Ayat (2)Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahanmengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten BogorNomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum.

Pasal 48Cukup jelas

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50Cukup jelas

Pasal 51Cukup jelas

Pasal 52Cukup jelas

Pasal 53Cukup jelas

Pasal 54Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Cukup jelas

Pasal 57….

Page 74: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR · Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (B erita Negara Republik Indonesia

- 74 -

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61Cukup jelas

Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Cukup jelas

Pasal 64Cukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR78