laporan tahunan tahun 2017 · i pengadilan agama sorong jl. pahlawan no.03 kota sorong laporan...

i

PENGADILAN AGAMA SORONG Jl. Pahlawan No.03 Kota Sorong

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan

taufiqNya sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Tahunan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sorong pada tahun 2017 yang meliputi bidang teknis yustisial, pengawasan internal pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana,

pengeloaan keuangan serta pengelolaan administrasi. Uraian tersebut mempermudah dan memperjelas dalam pencapaian pelaksanaan tugas, hal tersebut dimaksudkan

untuk memberikan dasar pemikiran guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama agar sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan,

laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan

perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Tentu saja, dalam pembuatan laporan ini kami telah berusaha seobyektif

mungkin, akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangan dan faktor-faktor subyektif yang mempengaruinya. Oleh karena itu kami berharap saran/kritik dan koreksi dari semua pihak yang terkait guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan

peningkatan kinerja kami

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran

Pengadilan Agama Sorong dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan

laporan ini.

Sorong, 30 Desember 2017 Ketua Pengadilan Agama Sorong

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

NIP. 19670202 199503 1 002

ii


TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Pengantar ......................................................................................................... i

Daftar Isi ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .................................................. 10

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................................ 12

B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .................................................... 17

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ....................................................... 37

A. Sumber Daya Manusia ................................................................... 37

- Mutasi ......................................................................................... 38

- Promosi ....................................................................................... 39

- Pensiun .................................................................................... 39

B. Keadaan Perkara ........................................................................... 40

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................. 47

D. Pengelolaan Keuangan ................................................................. 51

E. Dukungan Teknologi Informasi ........................................................ 53

F. Regulasi Tahun 2017 ........................................................................ 54

BAB IV PENGAWASAN ..................................................................................... 58

A. Internal ............................................................................................ 58

B. Evaluasi .......................................................................................... 59

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..................................................... 61

LAMPIRAN PROFIL PEGAWAI ………..………… ..................................................... 63

1


TAHUN 2017

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi yang berdasar atas

hukum baik dalam konsepsi nomocracy, rechtstaat maupun rule of law adalah

prinsip independensi peradilan dan tidak memihak (independent and impartial

judiciary). Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

adalah badan peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak.

Tahun 2004 merupakan tonggak sejarah baru bagi dunia peradilan di

Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-undang No. 48

Tahun 2009. Undang undang tersebut menegaskan bahwa pengadilan tingkat

pertama berada dalam satu atap dengan Mahkamah Agung. Perubahan sistem

peradilan dari “dua atap” menjadi “satu atap” membawa konsekuensi yang luar

biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan, baik

dalam segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana prasarana.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang

sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi

dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

bahkan menjelang akhir tahun 2009 tepatnya tanggal 29 Oktober 2009 Undang-

undang Nomor : 3 Tahun 2006 tersebut telah dirubah kembali dengan Undang-

undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

BAB I

2


TAHUN 2017

Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara tertentu. Jadi Pengadilan Agama Sorong

merupakan peradilan khusus bagi orang Islam dalam perkara-perkara tertentu.

Dalam tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama

Sorong, selain berpedoman pada undang-undang tersebut di atas, juga

berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan:

1. Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).

2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan kehakiman

3. Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 tahun 2009

4. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974.

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, jo.

Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang

Perwakafan Tanah Milik.

7. Rechtsreglement Voor de briten Gewesten (RBG)..

8. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri

Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1

Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam .

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/001/SK/I/ 1991

tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Agama

3


TAHUN 2017

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/004/SK II/ 1992

tanggal 24 Februari 1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo.

Keputusan Ketua Mahka mah Agung R.I. Nomor: KMA/025 /SK/I/1997

tanggal 22 April 1997 Tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bitung, Palu, Unaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong,

Tigaraksa dan Pandan.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/006/SK/ III/1994

Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama jo.

Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 120 Tahun 1995 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di Lingkungan

Departemen Agama.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/ SK/ IV/1994

Tentang Memberlaku kan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Adminis trasi Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 42/KMA/ SK/ III/2002

tanggal 7 Maret 2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung R.I. Nomor : KMA/27A/SK/VI/2000 Perubahan Biaya Perkara

Perdata yang dimohonkan Kasasi.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 144/KMA/SK/ VIII/2007

tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

15. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan

16. Surat Keputusan dan Surat Edaran serta kebijaksanaan Pimpinan

Mahkamah Agung RI, dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura,

serta Pimpinan Pengadilan Agama Sorong yang berkaitan dengan tugas

dan tanggung jawab Pengadilan Agama.

4


TAHUN 2017

2. Bidang Administrasi Sekretariat dan Lain-lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan

Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para Pensiunan Atas

Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan

Daerah;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI

Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai

Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI omor 11 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000

tentang Pengadaan Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12

Tahun 2002 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor

99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

5


TAHUN 2017

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo. Peraturan Pemerintah

RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan

Jabatan dan Pangkat Hakim;

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian

Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyesuaian

Besaran Gaji Pokok Hakim;

18. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan

Struktural;

19. Peraturan Presiden Ri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum

Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan

Panitera;

21. Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan

Jurusita dan Jurusita Pengganti;

22. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan khusus

kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

23. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapa tan dan Belanja Negara sebagai mana

telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;

24. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah .

6


TAHUN 2017

Pengadilan Agama Sorong merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam

wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan berpuncak pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sorong berkedudukan di

Kota Sorong, dengan alamat Jl. Pahlawan No.03 Telp. (0951) 324247 - 321835,

Fax. (0951) 321835. Pengadilan Agama Sorong menempati gedung permanen yang

dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di Kelurahan Remu Utara, Distrik

Sorong Kota, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.

Bahwa Pengadilan Agama Sorong membawahi 1 (satu) Kota dan 5 (lima)

Kabupaten yang terdiri dari :

- Kota Sorong

- Kabupaten Sorong

- Kabupaten Sorong selatan

- Kabupaten Raja Ampat

- Kabupaten Tambraw

- Kabupaten Maybrat

Peta Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong

KABUPATEN SORONG

7


TAHUN 2017

Adapun kondisi obyektif Kota Sorong yang juga menjadi wilayah hukum atau

yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong adalah sebagai berikut :

Letak geografis

Bujur Barat : 1310 15’

Lintang Selatan : 00 54’

a. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kota Sorong luas wilayahnya mencapai 1.105 km2 rincian

jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Sorong, dengan batas -

batas:

Utara = Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Selat Dampir

Timur = Distrik Makbon, Kabupaten Sorong

Selatan = Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan Distrik Salawati, Kabupaten

Raja Ampat

Barat = Selat Dampir

b. Wilayah hukum (yurisdiksi)

Melihat kondisi obyektif kabupaten Sorong yang secara geografis begitu

luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta

banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sorong, maka

ditetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun kebijakan-kebijakan umum

yang di-tetapkan oleh Pengadilan Agama Sorong dalam rangka mencapai

tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan

berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan.

Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam

menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.

3. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif,

aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin

pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan

8


TAHUN 2017

sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi

organisasi.

4. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara

bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas

panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus

dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkem-bangan zaman.

5. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-

instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Sorong

merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan

lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh

karenanya, Pengadilan Agama Sorong harus turut serta melakukan langkah-

langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara

demokrasi yang berdasarkan hukum.

B. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan di bawah Mahkamah Agung,

Peradilan Agama Sorong mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan

Pengadilan Agama Sorong

Misi : Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi masing-masing sebagai

berikut:

1. Menjaga kewibawaan dan kemandirian Pengadilan Agama Sorong

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Prima kepada para pencari

Keadilan

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama

Sorong

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sorong

9


TAHUN 2017

C. Rencana Strategis (Strategic Action Plan)

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Pengadilan

Agama Sorong telah menetapkan beberapa rencana strategis diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme seluruh aparat yang ada di Pengadilan Agama

Sorong.

2. Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, terutama para

pencari keadilan, yaitu akan memperluas ruang tunggu untuk menungu antrian

sidang maupun pendaftaran.

3. Memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat yang

memerlukan dengan cara menunjuk petugas meja informasi yang cakap dan

mumpuni dalam hal memberikan informasi sehingga masyarakat merasa puas

dan merasa terlayani dengan baik.

4. Mempersempit kesempatan bertemu antara para pencari keadilan dengan aparat

Pengadilan Agama Sorong yang berkaitan dengan perkara yang akan

menimbulkan fitnah dan akan merusak citra peradilan pada umumnya di mata

masyarakat, hal ini sesuai dengan Surat edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor

03 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang penerimaan tamu.

5. Pengadilan Agama Sorong akan menindak dan memberikan sangsi kepada

Pegawai yang terbukti bermain perkara.

6. Pengadilan Agama Sorong akan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana

yang saat ini masih kurang.

10


TAHUN 2017

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan

kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat

pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan,

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerah

hukumnya apabila diminta dan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan

Undang-undang.

Pengadilan Agama Sorong dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program

tahunan yang telah disusun. Oleh karenanya setiap awal tahun anggaran diadakan

rapat kerja interen yang diikuti oleh semua pejabat dan seluruh Pegawai dengan tujuan

untuk menyatukan visi dan misi yang ditetapkan. Dengan harapan, fungsi-fungsi

perecanaan (planning), pengorganisasian (organizing), operasional/pelaksanaan

(actuanting) dan pengawasan (controlling) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Sorong dapat terlaksana secara maksimal, sehingga semua program kerja yang

dicanangkan tersebut dapat terlaksana secara maksimal, sehingga program kerja yang

dicanangkan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sorong terdiri dari ketua, Wakil Ketua,

Panitera, Sekretaris atau dengan kata lain diklasifikasikan menjadi dua yaitu Jabatan

Struktural dan Jabatan Fungsional.

BAB II

11


TAHUN 2017

Ketua Drs. Muhlis, S.H, M.H.

Wakil Ketua Khairil, S.Ag

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SORONG

Hakim – Hakim

1. M. Nur Sholahuddin, S.HI

2. Hamdani, S.EI

Panitera

Nasir Maswatu, S.HI

Sekretaris

Ibrahim S. Mahifa, S.H

Panmud Permohonan

Akram, S.H.

Panmud Gugatan

Zubaidah Hi Hamzah,

S.H.

Panmud Hukum

Rugaya Djumadil,

Sm. Hk

Kasubag Umum dan keuangan

Hj. Hanifa

Abd Karim

Kasubag Kepeg dan

OT

Halijah

Sulaiman

Kasubag Perencanaan

TI dan Pelaporan

Doddy A.

Assegaff, S.H

Panitera Pengganti

1. Nuryanto, S.HI. 2. Samaun Rumalean, S.H.

Jurusita/J urusita Pengganti

1. Izham Gani, S.Sos 2. Fitriah 3. Suswandi Yuliati

12


TAHUN 2017

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Ket

1 Kepaniteraan

71 1. SOP Layanan Informasi.

2. SOP layanan posbakum.

3. SOP layanan sidang luar gedung.

4. SOP penerimaan perkara.

5. SOP pembayaran panjar biaya

perkara.

6. SOP pembuatan PMH.

7. SOP penetapan penunjukkan PP.

8. SOP penetapan penunjukkan JSP.

9. SOP penetapan hari sidang.

10. SOP melakukan panggilan.

11. SOP bantuan panggilan ke PA lain.

12. SOP bantuan panggilan dari PA lain.

13. SOP kegiatan persiapan persidangan.

14. SOP pelayanan mediasi.

15. SOP panggilan mediasi.

16. SOP layanan penundaan sidang.

17. SOP layanan pemanggilan saksi.

18. SOP pelayanan mohon bantuan

pemeriksaan saksi ke PA lain.


pemeriksaan saksi dari PA lain.

20. SOP pelayanan pemeriksaan

setempat.

21. SOP pelayanan pemeriksaan

setempat dari PA lain.


pemeriksaan setempat ke PA lain.

23. SOP teguran menambah biaya panjar.

24. SOP teguran panjar yang tidak

13


TAHUN 2017

membayar panjar.

25. SOP pelayanan sita jaminan.

26. SOP pelayanan sita buntut.

27. SOP layanan sita harta bersama tanpa

perkara

28. SOP pelayanan akta cerai pada cerai

gugat

29. SOP permintaan salinan putusan

(penetapan).

30. SOP pengiriman salinan putusan yang

BHT ke KUA.

31. SOP pengiriman salinan putusan

kepada para pihak.

32. SOP penyerahan akta cerai.

33. SOP penyerahan produk pengadilan.

34. SOP pelayanan ikrar talak.

35. SOP pelayanan perkara yang BHT.

36. SOP pengambilan kutipan akta nikah.

37. SOP penyerahan salinan putusan

pertama kepada pihak.

38. SOP pengambilan sisa panjar.

39. SOP pelayanan PBT.

40. SOP pengelolaan sisa panjar.

41. SOP pengelolaan keuangan perkara.

42. SOP pengelolaan ATK perkara.

43. SOP pelayanan permohonan itsbat

nikah volunter.

44. SOP pelayanan permohonan

pendaftaran surat kuasa khusus.


perceraian dari PNS/TNI/POLRI.

46. SOP prosedur pengaduan.

47. SOP prosedur pelaporan.

14


TAHUN 2017

48. SOP pengarsipan.

49. SOP pelayanan permohonan itsbat

rukyah hilal.


konsinyasi.

51. SOP pelayanan akta cerai pada cerai

talak.

52. SOP pelayanan eksyar memenuhi

syarat dengan pemeriksaan

sederhana.

53. SOP pelayanan ekosyar dengan acara

sederhana tidak memenuhi syarat.

54. SOP pelayanan keberatan dalam

perkara upaya hukum perkara

sederhana ekosyar yang memenuhi

batas waktu.

55. SOP pelayanan keberatan dalam

perkara upaya hukum pekara

sederhana ekosyar yang memenuhi

batas waktu.

56. SOP pelayanan banding.

57. SOP pelayanan kasasi.

58. SOP pelayanan kasasi tidak

memenuhi syarat formal dengan

alasan melebihi batas.

59. SOP pelayanan kasasi tidak

memenuhi syarat formal dengan

alasan tidak mengajukan memori

kasasi.


eksekusi dari PA lain.


eksekusi ke PA lain.

15


TAHUN 2017

62. SOP pelayanan permohonan eksekusi

selain putusan PA dengan lelang.


pembayaran sejumlah uang.


riil.

65. SOP pelayanan pembebasan biaya

perkara Tk. Pertama


perkara Tk. Banding.

67. SOP pelayanan PK.

68. SOP pelayanan prodeo perkara Tk.

Pertama


Banding.


Kasasi.


perkara Tk. Pertama.

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Ket

II Kesekretariatan

1

Kepegawai

dan

organisasi

tata laksana

13

1. SOP cuti

2. SOP baperjakat

3. SOP pengusulan kenaikan pangkat

4. SOP pembuatan kenaikan gaji berkala

5. SOP pengusulan izin belajar.

6. SOP pelaporan absensi daftar hadir.

7. SOP pelantikan

8. SOP pengusulan CPNS menjadi PNS

16


TAHUN 2017

9. SOP pengusulan pensiun

10. SOP pengusulan karis, karsu, karpeg,

Bpjs, dan taspen.

11. SOP pengusulan piagam satya

lencana.

12. SOP disiplin pegawai

13. SOP penilaian susunan kinerja

pegawai.

2

Umum dan

Keuangan

24

1. SOP pengelolaan surat masuk

2. SOP pengelolaan surat keluar

3. SOP pengelolaan kebutuhan sehari-

sehari perkantoran (ATK & ART)

4. SOP opname fisik

5. SOP pemeliharaan BMN

6. SOP pengajuan penetapan status

(PSP).

7. SOP pengadaan barang dan jasa s/d

200jt

8. SOP penghapusan barang

9. SOP pembuatan DBR / DIR

10. SOP pelaporan simak BMN

11. SOP humas.

12. SOP kebersihan dan keamanan kantor

13. SOP pengelolaan perpustakaan.

14. SOP pengelolaan gaji induk.

15. SOP pengelolaan tunjangan

remunerasi.

16. SOP TUP.

17. SOP pengelolaan pembayaran LS

bendahara.

18. SOP pengelolaan LS pihak ketiga.

19. SOP pengelolaan PNBP.

17


TAHUN 2017

20. SOP pengelolaan SKPP.

21. SOP penyusunan LPJ bendahara.

22. SOP Saiba.

23. SOP LRA manual.

24. SOP Monev anggaran

3

Perencanaa

n Teknologi

Informasi

dan

Pelaporan

8

1. SOP daftar isian pelaksanaan

anggaran (DIPA)

2. SOP perencanaan anggaran

3. SOP pengelolaan Website

4. SOP pengelolaan jaringan

5. SOP pengelolaan server

6. SOP penyusunan laporan tahunan

7. SOP penyusunan laporan sakip

8. SOP laporan monev Bappenas

B. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Fungsional

- Ketua

NO I. PEJABAT PENILAI NO II . PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama DR. H. Mawardy Amien, S.H., MHI 1 Nama Drs. Muhlis, S.H., M.H

2 NIP 19501213 197701 1 002 2 NIP 19670202.199503.1.002

3 Pangkat/

Gol.Ruang Pembina Utama, IV/e 3

Pangkat/

Gol.Ruang Pembina Tk I, IV/b

4 Jabatan Hakim Utama/ Ketua pengadilan

Tinggi Agama Jayapura 4 Jabatan Hakim Madya Muda / Ketua

5 Unit Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 5 Unit Kerja Pengadilan Agama Sorong

NO II I . KEGIATAN TUGAS JABATAN AK

TARGET

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU BIAYA

1 Membuat Penetapan perkara Prodeo 0 15 Dok 100 12 bln -

2 Menunjuk Hakim membuat catatan gugatan bagi

yang tidak bisa baca tulis 0 7 Dok 100 12 bln -

3 Menunjuk Hakim mediator 0 40 Dok 100 12 bln -

4 Membuat PMH 0 600 Dok 100 12 bln -

5 Membuat PHS 0 250 Dok 100 12 bln -

6 Menyidangkan Perkara 0 100 Keg 100 12 bln -

18


TAHUN 2017

7 Mengoreksi Berita Acara 0 450 Keg 100 12 bln -

8 Menandatangani Berita Acara 0 450 Dok 100 12 bln -

9 Membuat dan mengoreksi Putusan 0 225 Berkas 100 12 bln -

10 Menandatangani Putusan 0 225 Berkas 100 12 bln -

11 Meminutasi berkas perkara 0 225 Berkas 100 12 bln -

12 Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim

0 6 Keg 100 12 bln -

13 Menindaklanjuti laporan hasil atas hasil pengawasan hakim

0 6 Keg 100 12 bln -

14 Membuat surat izin Kuasa insidentil (tugas tambahan)

0 5 Dok 100 12 bln -

15 Menandatangani dan memaraf Buku Register

Perkara 0 18 Dok 100 12 bln -

16 Menandatangani dan memaraf Buku Keuangan Perkara

0 12 Dok 100 12 bln -

17 Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP 0 4 Dok 100 12 bln -

18 Memeriksa dan menandatangani penutupan buku registersetiap akhir bulan

0 1 Dok 100 12 bln -

19 Memeriksa dan menandatangani penutupan buku Keuangan

0 16 Dok 100 12 bln -

20 Memeriksa dan menandatangani Laporan perkara 0 12 Dok 100 12 bln -

21 Menadatangani SK Proses perkara 0 1 Keg 100 12 bln -

22 Melakukan Rapat 0 12 Keg 100 12 bln -

23 Menatapkan Renstra, IKU, RKT (Renja) dan Program Kerja

0 4 Dok 100 12 bln -

24 Membuat Kontrak Penetapan Kerja Pegawai 0 5 Dok 100 12 bln -

25 Menandatangani SK yang berhubungan denagn naskah Kepegaawaian

0 100 Dok 100 12 bln -

26 Menandatangani SK yangn berhubungan dengan

Keuangan 0 3 Dok 100 12 bln -

27 Mendesposisi Surat Masuk 0 600 Dok 100 12 bln -

28 Mengoreksi surat-surat 0 600 Dok 100 12 bln -

29 Menandatangani surat-surat 0 600 Dok 100 12 bln -

30 Membuat laporan tahunan dan laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

0 2 Dok 100 12 bln -

31 Membuat dokumen SAKIP 0 2 Dok 100 12 bln -

32 Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai 0 18 Dok 100 12 bln -

33 Pembinaan terhadap Hakim dan pegawai 0 105 Dok 100 12 bln -

Sorong, 30 Desember 2017

Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Drs. Mawardy Amien, S.H., M.HI. Drs. Muhlis, S.H., M.H.

19501213.197701.1.002 19670202.199503.1.002

19


TAHUN 2017

- Wakil Ketua


1 Nama Drs. Muhlis, S.H., M.H. 1 Nama Khairil, S.Ag

2 NIP 19670202 199503 1 002 2 NIP 19781125 200502 1 002

3 Pangkat/

Gol.Ruang Pembina, IV/b 3

Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk I, III/d

4 Jabatan Ketua / Hakim Madya

Pratama 4 Jabatan

Wakil Ketua / Hakim Pratama

Utama

5 Unit Kerja Pengadilan Agama Sorong 5 Unit Kerja Pengadilan Agama Sorong


TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat SKP Pribadi 0 1 Dok 100 12 bln -

2 Melakukan Mediasi 0 300 Dok 100 12 bln -

3 Menunjuk Hakim Mediator 0 600 Dok 100 12 bln -

4 Membuat PHS 0 500 Dok 100 12 bln -

5 Menyidangkan berkas perkara 0 500 Perkara 100 12 bln -

6 Mengoreksi Berira Acra Sidang 0 500 Perkara 100 12 bln -

7 Menandatangani Berita Acara Sidang 0 500 Perkara 100 12 bln -

8 Membuat konsep putusan/ penetapan 0 600 Berkas 100 12 bln -

9 Minutasi berkas perkara 0 600 Berkas 100 12 bln -

10 Menadatangani putusan / penetapan 0 600 Berkas 100 12 bln -

11 Melaksanakan sidang keliling 0 25 Perkara 100 12 bln -

12 Melaksanakan sidang terpadu 0 100 Perkara 100 12 bln -

13 Membuat program kereja pengawasan 0 4 Dok 100 12 bln -

14

Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti

hasil pengawasan dari Hakim pegawas

bidang dan melaporkannya kepada

pimpinan

0 4 Dok 100 12 bln -

15 Memimpin rapat baperjakat 0 4 Dok 100 12 bln -

16 Membuat penetapan Majelis Hakim 0 100 Dok 100 12 bln -

17

Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi

dengan bagian Kepaniteraan dan

Kesekretariatan

0 5 Dok 100 12 bln -

18 Mengevaluasi pelaksanaan SOP 0 5 Dok 100 12 bln -

19 Pembinaan terhadap Hakim dan pegawai 0 25 Dok 100 12 bln -



Drs. Muhlis, S.H., M.H. Khairil, S.Ag.

19670202.199503.1.002 19781125.200502.1.002

20


TAHUN 2017

- Hakim

1. Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.


1 Nama Drs. Muhlis, S.H., M.H. 1 Nama Moh Nur Sholahuddin, S.H.I.

2 NIP 19670202 199503 1 002 2 NIP 19760519 200604 1 002

3 Pangkat/

Gol.Ruang Pembina, IV/a 3

Pangkat/

Gol.Ruang Penata, III/c

4 Jabatan Ketua / Hakim Madya

Pratama 4 Jabatan Hakim Pratama Madya



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mempelajari berkas perkara 0 400 Dok 100 12 bln -

2 Menyidangkan perkara 0 400 Keg 100 12 bln -

3 Mengoreksi Berita Acara 0 370 Dok 100 12 bln -

4 Melakukan Musyawarah Majelis 0 350 Keg 100 12 bln -

5 Membuat konsep putusan 0 350 Berkas 100 12 bln -

6 Menandatangani Putusan 0 350 Keg 100 12 bln -

7 Memeriksa perkara yang akan diminutasi 0 245 Berkas 100 12 bln -

8 Melakukan Mediasi 0 11 Keg 100 12 bln -

9 Melaksanakan Pengawasan 0 3 Keg 100 12 bln -

10 Membuat Laporan hasil Pengawasan 0 3 Berkas 100 12 bln -

11 Menganonimisasi Putusan 0 120 Berkas 100 12 bln -

12 Sidang diluar Gedung pengadilan Agama 0 90 Keg 100 12 bln -

13 Membuat Instrumen persidangan 0 350 Keg 100 12 bln -



Drs. Muhlis, S.H., M.H. Muh. Nur Sholahuddin, S.HI.

19670202.199503.1.002 19760519.200604.1.002

21


TAHUN 2017

2. Hamdani, S.E.I


1 Nama Drs. Muhlis., S.H., M.H 1 Nama Hamdani, S.E.I., M.H

2 NIP 19670202,199503,1,002 2 NIP 19830307.200912.1.006

3 Pangkat/

Gol.Ruang Pembina Tk I, IV/b 3

Pangkat/

Gol.Ruang Penata Muda Tk I, III/b

4 Jabatan Ketua/Hakim Madya Muda 4 Jabatan Hakim Pratama Muda



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mempelajari berkas perkara 0 350 Dok 100 12 bln -

2 Menyidangkan perkara 0 650 Keg 100 12 bln -

3 mengoreksi Berita Acara 0 175 Keg 100 12 bln -

4 Melakukan Musyawarah Majelis 0 350 Keg 100 12 bln -

5 Membuat konsen putusan 0 175 Naskah 100 12 bln -

6 Menandatangani Putusan 0 350 Dok 100 12 bln -

7 Memeriksa perkara yang akan diminutasi 0 175 Dok 100 12 bln -

8 Pelakukan Pengawasan 0 4 Berkas 100 12 bln -

9 Membuat Laporan hasil Pengawasan 0 4 Keg 100 12 bln -

10 Membuat Instumen persidangan 0 650 Lap 100 12 bln -

11 Melakukan Mediasi 0 30 Keg 100 12 bln -

12 Malkukan sidang keliling 0 1 Keg 100 12 bln -

13 Menganonimisasi Putusan 0 175 Dok 100 12 bln -



Drs. Muhlis, S.H., M.H. Hamdani, S.E.I., M.H.

19670202.199503.1.002 19830307.200912.1.006

22


TAHUN 2017

Eselon IV A

- Panitera


1 Nama Drs. Muhlis, S.H, M.H 1 Nama Nasir Maswatu, S.HI

2 NIP 196702021995031002 2 NIP 19650603.198703.1.003

3 Pangkat/

Gol.Ruang Pembina Tk.I (IV/b) 3

Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk.I, III/d

4 Jabatan Ketua Pengadilan Agama Soorng 4 Jabatan Panitera



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 0 70 Naskah 100 12 bln -

2 Membuat Berita Acara Sidang (BAS) 0 70 Dok 100 12 bln -

3 Melaksanakan Pemberkasan Perkara 0 40 Berkas 100 12 bln -

4 Membuat Program Kerja dibidang Kepaniteraan 0 1 Dok 100 12 bln -

5 Membuat Rencana Anggaran Biaya Proses 0 12 Lap 100 12 bln -

6 Membuat Laporan Keadaan Perkara 0 12 Lap 100 12 bln -

7 Membuat Laporan Keuangan Perkara 0 12 Lap 100 12 bln -

8 Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti 0 400 Dok 100 12 bln -

9 Membuat Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita

Pengganti 0 400 Dok 100 12 bln -

10 Menandatangani surat surat yang berkaitan

dengan perkara 0 400 Dok 100 12 bln -

11 Menandatangani Salinan Putusan 0 400 Dok 100 12 bln -

12 Menandatangani Lapora Perkara 0 12 Lap 100 12 bln -

13 Menandatangani Akte Cerai 0 400 Dok 100 12 Bln -

14 Menetapkan SK Kelompok Kerja Kepaniteraan 0 1 SK 100 12 bln -

15 Membuat Laporan Pengaduan 0 1 Lap 100 12 bln -

16

Melaksanakan Monev Lapora Administrasi

Perkara PA 0 6 Lap 100 12 bln -

17 Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi 0 6 Keg 100 12 bln -

18 Menyusun Laporan Tahunan 0 1 Dok 100 12 bln -

19 Menandatangani Cek Keuangan Perkara 0 12 Keg 100 12 bln -



Drs. Muhlis, S.H., M.H. Nasir Maswatu, S.HI.

19670202.199503.1.002 19650603.198703.1.003

23


TAHUN 2017

- Sekretaris

NO I. PEJABAT PENILAI

NO II . PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama Drs. Muhlis., S.H., M.H 1 Nama Ibrahim S. Mahifa, S.H

2 NIP 19670202,199503,1,002 2 NIP 19680515.199202.1.001

3 Pangkat/

Gol.Ruang Pembina , IV/b 3

Pangkat/

Gol.Ruang Penata , (III/c)

4 Jabatan Ketua / Hakim Madya Utama 4 Jabatan Sekretaris



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat SKP 0 1 Doc 100 12 bulan -

2 Mengkoordinir pembuatan SKP Kasubbag 0 3 Doc 100 12 bulan -

3 Menetapkan Program Kegiatan

Kesekretariatan 0 1 Doc 100 12 bulan -

4 Memimpin dan Mengkoordinir Pelaksanaan

tugas Bidang Kesekretariatan 0 3 Keg 100 12 bulan -

5

Mengkordinir penyusunan Laporan Tahunan

(Laptah), Program Kerja dan Dokumen

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Bersama TIM

0 3 Doc 100 12 bulan -

6 Meneliti, Menandatangani laporan di bidang

Kesekretariatan 0 75 Keg 100 12 bulan -

7 Menetapkan Surat Keputusan (SK) di Bidang

Kesektariatan 0 10 Doc 100 12 bulan -

8 Mendisposisi surat masuk yang berkaitan

dengan Kesekretariatan 0 700 Surat 100 12 bulan -

9 Mengoreksi dan memaraf surat keluar yang

berkaitan dengan Kesekretariatan 0 25 Surat 100 12 bulan -

10 Memerintahkan untuk membuat surat

penting dan atau rahasia 0 1 Surat 100 12 bulan -

11 Menilai Prestasi Kerja Bidang Kesektariatan 0 5 Doc 100 12 bulan -

12 Menelaah RKA-KL dengan pola partisipasi

bersama 0 20 Keg 100 12 bulan -

13 Memimpin Rapat di Bidang Kesektariatan 0 10 Keg 100 12 bulan -



Drs. Muhlis, S.H., M.H. Ibrahim S. Mahifa, S.H.

19670202.199503.1.002 19680515.199202.1.001

24


TAHUN 2017

Eselon IV B

- Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan


1 Nama Ibrahim S. Mahifa, S.H 1 Nama Doddy Armando Aska Assegaff, S.H

2 NIP 19680515.199202.1.001 2 NIP 19840519.201212.1.002

3 Pangkat/ Gol.Ruang

Penata , (III/c) 3 Pangkat/ Gol.Ruang

Penata Muda Tk I (III/b)

4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan Kepala sub Bagian Perencanaan, TI dan

Pelaporan



TARGET

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU BIAYA

1 Membuat SKP Pribadi 0 1 Dok 100 12 bulan -

2 Mendisposisi surat masuk yang berkaitan

dengan Perencanaan dan Anggaran 0 1 Dok 100 12 bulan -

3

Mengoreksi dan memaraf setiap surat

keluar yang berkaitan dengan

Perencanaan dan Anggaran

0 1 Dok 100 12 bulan -

4 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Pengadilan Agama 0 12 Dok 100 12 bulan -

5 Membuat Rencana Penarikan Anggaran

(DIPA) 0 12 Dok 100 12 bulan -

6

Menyusun dan menghimpun Laporan

Tahunan (Laptah), Program Kerja dan

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Bersama

TIM

0

Dok 100 12 bulan -

7 Menyusun Program Kerja Bidang

Perencanaan dan Tekhnologi Informasi 0 12 Dok 100 12 bulan -

8 Membuat usul Revisi DIPA, POK, dan

Usulan APBNP 0 1 Dok 100 12 bulan -

9

Menyiapkan, menyusun dan mengusulkan

pembahasan Rencana Kerja Anggaran

Kementrian / Lembaga ( RKA-KL )

berdasarkan Pagu Indikatif, Sementara,

dan Defenitif

0 35 Dok 100 12 bulan -

10 Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)

dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 0 7 Dok 100 12 bulan -

11 Mengkoordinir pengelolaan Website 0 3 Keg 100 12 bulan -

12 Memonitoring pengembangan teknologi

informasi 0 641 Ked 100 12 bulan -

13 Monitoring pengisian Aplikasi Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan 0 327 Keg 100 12 bulan -

25


TAHUN 2017

(SIRUP)

14 Mendisposisi Surat Masuk Di Bagian

Perencanaan,TI dan Pelaporan 0 4 Surat 100 12 bulan -

15

Menyusun dan Mereview laporan

pelaksanaan program dan anggaran

Bulanan, Triwulan, semesteran dan

tahunan

0 9 Unit 100 12 bulan -

16 Menilai Prestasi Kerja staf sub Bagian

Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 46 Keg 100 12 bulan -

17 Memonitoring laporan Realisasi Anggaran 0 38 Keg 100 12 bulan -

18 Memonitoring Laporan Keuangan 0 12 Keg 100 12 bulan -

19

Memonitoring Laporan E-Monev Anggaran

dan E-Monev Bappenas Bulanan dan

Triwulan

0 12 Keg 100 12 bulan -



Ibrahim S. Mahifa, S.H. Doddy Armando Aska Assegaff, S.H

19680515.199202.1.001 19840519.201212.1.002

- Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana


1 Nama Ibrahim S. Mahifa, S.H. 1 Nama Halijah Sulaiman

2 NIP 19680515.199202.1.001 2 NIP 196640504.198912.2.001

3 Pangkat/ Gol.Ruang

Penata , (III/c) 3 Pangkat/ Gol.Ruang

Penata , (III/c)

4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala



TARGET

KUANT/ OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU BIAYA

1 Membuat SKP Pribadi 0 1 Doc 100 100 bulan -

2 Membuat Program Kegiatan Bidang

Kepegawaian dan Ortala 0 1 Doc Doc 100 bulan

3

Menindaklanjuti dan Mendisposisi surat

masuk yang berkaitan dengan

Kepegawaian dan Ortala

0 45 surat 100 12 bulan -

4


keluar yang berkaitan dengan

Kepegawaian dan Ortala

0 45 surat 100 12 bulan -

26


TAHUN 2017

5 Menyusun laporan tahunan Bidang

Kepegawaian dan Ortala 0 1 Doc 100 12 bulan -

6 Membuat usul kenaikan Pangkat Pegawai

dan Pensiun Pegawai 0 1 Surat 100 12 bulan -

7 Membuat usul taspen, BPJS, karis/karsu,

karpeg dan Karya Satya Lencana 0 7 Doc 100 12 bulan -

8

Membuat usul cuti sakit, cuti besar, cuti

alasan penting bagi tenaga teknis dan

cuti tahunan bagi Ketua

0 5 Doc 100 12 bulan -

9 Memeriksa konsep KGB , cuti bagi Hakim

dan Pegawai 0 15 lembar 100 12 bulan -

10

Menghimpun SKP, job description hakim

dan pegawai serta memperbarui data

struktur organisasi

0 17 Doc 100 12 bulan -

11 Mengoreksi data kehadiran pegawai

manual dan Elektronik 0 17 Doc 100 12 bulan -

12

Memonitoring data Aplikasi Back-up

Sikep (ABS) dan Sistem Informasi

Kepegawaian (SIKEP)

0 17 Keg 100 12 bulan -

13

Mengoreksi surat pernyataan pelantikan,

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

(SPMT), Surat Pernyataan Menduduki

Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan

Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)

0 16 Doc 100 12 bulan -

14 Mengoreksi Daftar Urut Kepangkatan

(DUK) 0 1 Doc 100 12 bulan -

15 Mengikuti rapat Dinas 0 1 Surat 100 12 bulan -

16 Mengoreksi konsep Surat Keputusan

(SK) Bagian Kepegawaian dan Ortala 0 45 Surat 100 12 bulan -

17 Menilai Prestasi Kerja staf Bagian

Kepegawaian dan Ortala 0 1 Doc 100 12 bulan -

18 Mengagendakan rapat Baperjakat 0 1 Doc 100 12 bulan -

19 Membuat usul Pengisian Jabatan 0 1 Doc 100 12 bulan -

20 Memonitoring Buku Kendali dan Buku

Induk Kepegawaian 0 1 Doc 100 12 bulan -

21 Menghimpun Laporan tindak lanjut hasil

pengawasan 0 1 Doc 100 12 bulan -

22 Mengkordinir tugas-tugas keprotokoleran 0 5 Surat 100 12 bulan -



Ibrahim S. Mahifa, S.H. Halijah Sulaiman

19680515.199202.1.001 19640504.198912.2.001

27


TAHUN 2017

- Kasubag Umum dan Keuangan


1 Nama Ibrahim S. Mahifa, S.H 1 Nama Hj. Hanifa Abd.Karim

2 NIP 19680515.199202.1.00

1 2 NIP 19631015.198603.2.002

3 Pangkat/

Gol.Ruang Penata, III/c 3

Pangkat/


4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

5 Unit Kerja Pengadilan Agama

Sorong 5 Unit Kerja Pengadilan Agama Sorong


TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat SKP pribadi 0 1 Dok 100 12 bln -

2 Membuat Program Kegiatan Bidang

Umum dan Keuangan 0 2 Dok 100 12 bln -

3 Mengkoordinir pembuatan SKP staf 0 2 Dok 100 12 bln -

4 Menilai Prestasi Kerja Staf 0 2 Dok 100 12 bln -

5 Mengarahkan surat masuk kepada

Ketua, Sekretaris dan Panitera 0 612 Surat 100 12 bln -

6

Mendisposisi surat masuk yang

berkaitan dengan Umum dan

Keuangan

0 50 Surat 100 12 bln -

7


keluar yang berkaitan dengan Umum

dan Keuangan

0 50 Surat 100 12 bln -

8 Menyusun laporan tahunan Bidang

Umum dan keuangan 0 1 Dok 100 12 bln -

9

Mengoreksi dan memaraf Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan

Keuangan

0 12 Dok 100 12 bln -

10

Memonitoring LRA Manual Aplikasi

Komdanas, E-monev bappenas dan E-

monev anggaran

0 4 Lembar 100 12 bln -

11

Meneliti kelengkapan dokumen

pertanggung jawaban anggaran (SPM,

SPP, LS, UP dan TUP)

0 12 Dok 100 12 bln -

12 Memonitoring Rekonsiliasi Elektronik /

E-Rekon pada Web E-rekon 0 12 Keg 100 12 bln -

13 Memonitoring data yang di Input pada

Aplikasi SAIBA 0 12 Keg 100 12 bln -

14

Membuat usulan Penetapan Status

Pengguna BMN ke Pengadilan Tingkat

Banding

0 1 Dok 100 12 bln -

15

Melaksanakan koordinasi dengan

instansi terkait mengenai Penghapusan

BMN dan Penetapan Status Pengguna

0 2 Keg 100 12 bln -

28


TAHUN 2017

(PSP) BMN

16 Mengkordinir Pemeliharaan Barang

Milik Negara (BMN) 0 2 Keg 100 12 bln -

17

Mengkoordinir Pengelolaan Tata

Persuratan, Pengarsipan, dan

Perpustakaan

0 4 Keg 100 12 bln -

18

Mengkoordinir pembuatan SK dan

Berita Acara Pengguna dan

Penanggung-jawab Rumah Dinas,

Kendaraan Dinas dan Laptop.

0 1 Dok 100 12 bln -

19

Monitoring Daftar Barang Ruangan

(DBR), Daftar Barang Luar (DBL), Kartu

Inventaris Barang (KIB)

0 1 Dok 100 12 bln -

20 Monitoring Opname Fisik Persediaan 0 1 Dok 100 12 bln -

21 Merencanakan belanja Barang

Persediaan 0 4 Dok 100 12 bln -

22

Monitoring pembuatan dan pengiriman

Laporan Keuangan (LK) Periode

Semester dan Tahunan ke tingkat

Korwil

0 12 Dok 100 12 bln -

23

Monitoring Pengiriman Laporan

Realisasi Anggaran Manual setiap

bulan ke tingkat Korwil

0 12 Dok 100 12 bln -

24

Monitoring Pengiriman data dukung File

Scan SPM dan SPP setiap bulan ke

Pengadilan tingkat Banding

0 12 Dok 100 12 bln -

25 Mengoreksi konsep Surat Keputusan

(SK) Bagian Umum dan Keuangan 0 3 Dok 100 12 bln -

27 Memimpin Rapat Bagian Umum dan

Keuangan 0 2 Keg 100 12 bln -



Ibrahim S. Mahifa, S.H. Hanifa Abd Karim

19680515.199202.1.001 19631015 198603 2 002

29


TAHUN 2017

Panitera Muda

- Panitera Muda Permohonan


1 Nama Nasir Maswatu,S.HI 1 Nama Akram, S.H.

2 NIP 19650603.198703.1.003 2 NIP 19790813.200012.1.003

3 Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk.I, III/d 3

Pangkat/


4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Permohonan



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan 0 350 perkara 100 12 bln -

2 Melaksanakan Pengetikan Pembuatan Berita

Acara sidang (BAS) 0 220 laporan 100 12 bln -

3 Mempersiapkan ruang Persidangan dan

kelengkapan persidangan 0 160 perkara 100 12 bln -

4 Menyampaikan kepada Jurusita/JP tentang

Pemanggilan para pihak setelah persidangan 0 150 perkara 100 12 bln -

5 Melaksanakan Pemberkasan Perkara 0 125 perkara 100 12 bln -

6 Mengetik penetapan ikrar/putusan 0 130 perkara 100 12 bln -

7 Mempersiapkan buku-buku jurnal dan induk

keuangan 0 450 perkara 100 12 bln -

8 Menulis Semua transaksi kedalam semua

buku bantu 0 450 perkara 100 12 bln -

9 Melaporkan Laporan keuangan setiap

bulannya 0 450 perkara 100 12 bln -

10 Melaporkan realisasi PNBP setiap bulannya 0 450 perkara 100 12 bln -



Nasir Maswatu, S.HI Akram, S.H.

19650603.198703.1.003 19790813 200001 1 003

30


TAHUN 2017

- Panitera Muda Gugatan


1 Nama Nasir Maswatu,S.HI 1 Nama Hj. Zubaidah Hi.Hamzah, S.H.

2 NIP 19650603.198703.1.003 2 NIP 19650415.199012.2.001

3 Pangkat/


Pangkat/

Gol.Ruang Penata Muda Tk I, III/b

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Gugatan



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mendampingi Majelis Hakim dalam

Persidangan 0 50 PKR 100 12 bln -

2 Mengonsep Berita Acara Sidang 0 50 PKR 100 12 bln -

3 Menerima dan Mengonsep Perkara

Gugatan 0 50 PKR 100 12 bln -

4

Melaksanakan Pengetikan Instrumen

PMH, PHS, dan Instrumen PP serta

Jurusita dan JP

0 60 PKR 100 12 bln -

5 Menaksir Biaya Perkara 0 370 PKR 100 12 bln -

6 Mengontrol Buku Register Perkara 0 12 BLN 100 12 bln

7 Membuat Penetapan Ikrar 0 370 PKR 100 12 bln

8 Menjahit dan Membundel Perkara yang

sudah diminut 0 60 PKR 100 12 bln

9 Membundel Berkas Perkara 0 60 PKR 100 12 bln -

10 Menyusun berkas Perkara Gugatan 0 370 PKR 100 12 bln -

11 Membuat buku Kontrol Perkara 1 360 PKR 100 12 bln -

12 Menerima dan Mencatat serta

Mengagendakan perkara Gugatan 0 60 PKR 100 12 bln -



Nasir Maswatu, S.HI Zubaidah Hi Hamzah, S.H.

19650603.198703.1.003 19650415.199012.2.001

31


TAHUN 2017

- Panitera Muda Hukum


1 Nama Nasir Maswatu,S.HI 1 Nama Rugaya Djumadil, Sm.Hk

2 NIP 19650603.198703.1.003 2 NIP 19600824.199203.2.004

3 Pangkat/


Pangkat/

Gol.Ruang Penata , III/ c

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Hukum



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mengikuti dan mencatat jalan sidang 0 150 Naskah 100 12 bln -

2 Melaksanakan Pengetikan Pembuatan

Berita Acara Sidang 0 120 Dok 100 12 bln -

3 Mengetik Penetapan Ikrar Talak 0 20 Dok 100 12 bln -

4 Melaksanakan pemeberkasan perkara 0 70 Berkas 100 12 bln -

5 Mengumpulkan dan mengelola data

perkara 0 50 Naskah 100 12 bln -

6 Mengonsep dan menyelesaikan laporan

perkara 0 20 Lap 100 12 bln -

7 Mengonsep berkas perkara in aktif 0 70 Berkas 100 12 bln -

9 Menyusun Bundel B 0 15 Berkas 100 12 bln -

10 Menerbitkan Akta Cerai 0 450 Dok 100 12 bln -

11 Menyiapkan Laporan Tahunan; 0 1 Lap 100 12 bln -

12 Menjahit Berkas Perkara 0 100 Dok 100 12 bln -



Nasir Maswatu, S.HI Rugaya Djumadil, Sm. Hk.

19650603.198703.1.003 19600824 199203 2 004

32


TAHUN 2017

Panitera Pengganti


1 Nama Nasir Maswatu,S.HI 1 Nama Samaun Rumalean, S.H

2 NIP 19650603.198703.1.003 2 NIP 19591212,198703,1,001

3 Pangkat/


Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk.I, III/d

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mencatat berkas perkara yang diterima

dari buku kontrol Panitera Pengganti 0 110 Naskah 100 12 bln -

2 Menyiapkan berkas perkara yang akan

disidangkan 0 110 Dok 100 12 bln -

3 Mengontrol relaas panggilan yang akan

disidangkan 0 290 Dok 100 12 bln -

4 Melaksanakan pengetikan Berita Acara

sidang 0 210 Keg 100 12 bln -

5 Melaksanakan Pembuatan Salinan

Putusan 0 60 Perkara 100 12 bln -

6 melaksanakan Minutasi berkas perkara 0 55 Dok 100 12 bln -

7 Membantu Hakim membuat Instrume-

instrumen yang berkaitan dengan perkara 0 10 Keg 100 12 bln -

8 Membundel berkas perkara 0 55 Perkara 100 12 bln -

9 Mengikuti dan mencatat jalannya

persidangan 0 10 Keg 100 12 bln -

10 Melaksanakan pemeriksaan perkara/

penjahitan berkas perkara 0 75 Doc 100 12 bln -

11 Melaporkan kepada petugas register

tentang perkara yang putus. 0 75 Keg 100 12 bln -



Nasir Maswatu, S.HI Samaun Rumalean, S.H.

19650603.198703.1.003 19591212 198703 1 001

33


TAHUN 2017

Jurusita


1 Nama Nasir Maswatu, S.HI 1 Nama Izham Gani, S.Sos

2 NIP 19650603.198703.1.003 2 NIP 19731108.199401.1.001

3 Pangkat/

Gol.Ruang Penata, (III/d) 3

Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d)

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Jurusita



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

I PERSIAPAN PERSIDANGAN

1.

Menyiampaikan Pemberitahuan isi

Putusan atau pemberitahuan lain yang berekaitan dengan perkara

410 Doc 100 12 bulan -

II PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERSIDANGAN

2

Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak berperkara untuk memastikan kehadirannya pihak-pihak yang berperkara

dalam proses sidang.

360 PGL 100 12 bulan -

3 Membuat dan mengadministrasi lembar putusan yang ditetapkan oleh Majelis

210 Doc 100 12 bulan -

III PELAKSANAAN EKSEKUSII

4.

Memanggil dan memberitahukan para pihak untuk memastikan hadirnya pihak-

pihak yang berperkara dapat dikabulkan secara efelktif

2 Kegiatan 100 12 bulan -

5.

Melaksanakn persiapan pelaksanaan proses sita dan eksekusi pengosongan

pelaksanaan lapangan agar dapat emngamankan barang sitaan sesuai dengan ketentuyan yang berlaku.

1 Doc 100 12 bulan -

6.

Membuat Berita Acara penyitaan sesuai dengan proses eksekusi untuk

memastikan kelengkapan dokumen dan tertib Administrasi proses penyitaan.

1 Kegiatan 100 12 bulan -



Nasir Maswatu, S.HI Izham Gani S.Sos.

19650603.198703.1.003 19731108.199401.1.001

34


TAHUN 2017

Jurusita Pengganti

- Fitriah


1 Nama Nasir Maswatu, S.HI 1 Nama Fitriah

2 NIP 196506031987031003 2 NIP 19880518 200912 2 002

3 Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) 3

Pangkat/

Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I, (II/b)

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Jurusita Pengganti



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Melaksanakan pemanggilan para pihak

berperkara 400 Dok 100 12 bulan -

2 Melaksanakan pemberitahuan 350 Dok 100 12 bulan -

3 Melaksanakan Penyitaan 4 Keg 100 12 bulan -

4 Membuat Berita Acara Penyitaan 4 Dok 100 12 bulan -

5 Menyampaikan surat

pengumuman/teguran 100 Dok 100 12 bulan -

6 Menyampaikan pendaftaran sita kepada

instansi terkait 10 Dok 100 12 bulan -

7 Membuat Relaas Panggilan 400 Dok 100 12 bulan -



Nasir Maswatu, S.HI Fitriah.

19650603.198703.1.003 19880518.200912.2.002

35


TAHUN 2017

- Suswandi Yuliati


1 Nama Nasir Maswatu, S.HI 1 Nama Suswandi Yuliati

2 NIP 196506031987031003 2 NIP 198107052014082003

3 Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) 3

Pangkat/

Gol.Ruang Pengatur Muda, (II/a)

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Jurusita Pengganti



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1

Melaksanakan pemanggilan para pihak

berperkara 250 Dok 100 12 bulan -

2 Melaksanakan pemberitahuan 200 Dok 100 12 bulan -

3 Melaksanakan Penyitaan 2 Keg 100 12 bulan -

4 Membuat Berita Acara Penyitaan 2 Dok 100 12 bulan -

5

Menyampaikan surat

pengumuman/teguran 50 Dok 100 12 bulan -

6

Menyampaikan pendaftaran sita kepada

instansi terkait 8 Dok 100 12 bulan -

7 Membuat Relaas Panggilan 300 Dok 100 12 bulan -



Nasir Maswatu, S.HI Suswandi Yuliati.

19650603.198703.1.003 19810705.201408.2.003

36


TAHUN 2017

Staf


1 Nama Nasir Maswatu,S.HI 1 Nama Mardiana marsaoly S.H.

2 NIP 19650603.198703.1.003 2 NIP 19710427.199303.2.002

3 Pangkat/


Pangkat/

Gol.Ruang Penata Tk I. III/d

4 Jabatan Panitera 4 Jabatan Staf Panitera Muda Gugatan



TARGET

KUANT/

OUTPUT

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mencatat dalam buku register dan

memberikan nomor 0 500 perkara 100 12 bln -

2 Mengisi semua jenis kegiatan perkara yang

masuk 0 400 Perkara 100 12 bln -

3 Meneliti Gugatan perkara yang sudah

dicatat 0 400 perkara 100 12 bln -

4 Mencatat berkas-berkas perkara yang

sudah diminutasi 0 400 perkara 100 12 bln -

5 Mencatat dibuku agenda Instrumen 0 400 perkara 100 12 bln -

6

memberikan nomor register pada surt

Gugatan atau Permohonan sesuai dengan

nomor SKUM serta tanggal register

0 400 Perkara 100 12 bln -

7

Mengembalikan satu rangkap salinan surat

Gugatan atau Permohonan yang telah

dilegalisir tersebut kepada Penggugat atau

Pemohon

0 400 perkara 100 12 bln -

8

Mengatur berkas perkara serta

melaengkapi dengan Instrumen yang

diperlukan untuk memproses perkara

tersebut

0 400 perkara 100 12 bln -



Nasir Maswatu, S.HI Mardianah Marsaoly, S.H. 19650603.198703.1.003 19710427 199303 2 002

37


TAHUN 2017

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Kepegawaian sampai akhir Desember 2017 keadaan

Pegawai Pengadilan Agama Sorong berjumlah 18 orang ditambah dengan 6

orang tenaga honorer untuk membantu Administrasi, baik di Kepaniteraan

maupun di Kesekretariatan.

Daftar keadaan Pegawai Pengadilan Agama Sorong sampai akhir tahun 2017

sebagai berikut :

NO Nama JABATAN PANGKAT/GOL.RUANG

1. Drs Muhlis, S.H., M.H. Ketua Pembina TK.I, IV/b

2. Khairil, S.Ag Wakil Ketua Penata Tk.I, III/d

3. Muh. Nur Solahuddin, S.HI. Hakim Penata, III/c

4. Hamdani, S.EI. Hakim Penata, III/c

5. Nasir Maswatu, S.HI. Panitera Penata TK.I, III/d

6. Ibrahim S Mahifa, S.H. Sekretaris Penata, III/c

7. Nuryanto, S.HI. Wakil Panitera Penata, III/c

8. Rugaya Djumadil, Sm.Hk. Panmud Hukum Penata, III/c

9. Akram, S.H. Panmud Permohonan Penata, III/c

10. Hj. Zubaidah HI Hamzah, S.HI. Panmud Gugatan Penata, III/c

11 Hj. Hanifa Abd. Karim Kasubag Umum dan Keuangan Penata, III/c

12. Halijah Sulaiman

Kasubag Kepegaw aian, Organisasi

dan Tata Laksana Penata, III/c

13. Doddy A. Assegaff. S.H.

Kasubag Perencanaan, IT Dan

Pelaporan Penata Muda Tk.I, III/b

14. Samaun Rumalean, S.H. Panitera Pengganti Penata TK.I, III/d

15. H. Izham Gani, S.Sos Jurusita Penata Tk.I, III/d

16. Fitriah Jurusita Pengganti Pengatur Muda Tk.I, II/c

17. Suswandi Yuliati Jurusita Pengganti Pengatur Muda, II/a

18.

Mardiana, S.H. Staff Kepaniteraan Penata Tk. I, III/d

BAB III

38


TAHUN 2017

Selain dari itu Pengadilan Agama Sorong juga dibantu oleh 6 orang Tenaga

Honorer yang membantu pekerjaan di Kepaniteraan maupun di

Kesekretariatan, berikut adalah nama-namanya :

2. Mutasi

Dalam tahun 2017 ini Pengadilan Agama Sorong telah melakukan mutasii

masuk maupun keluar dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Masuk : 1 Orang

No Nama Jabatan lama Jabatan Baru

1. Doddy A. Assegaff, S.H Kasubag Umum Dan

Keuangan

Pengadilan Agama

Paniai

Kasubag Perencanaan,

IT Dan Pelaporan

Pengadilan Agama

Sorong

Mutasi Keluar : 2 Orang


1. Anwar Harianto, S.Ag Hakim Pengadilan

Agama Sorong Kls II

Wakil Ketua Pengadilan

Agama Fak – Fak Kls II

2. Munawaroh, S.HI Kasubag Perencanaan,

IT Dan Pelaporan

Pengadilan Agama

Sorong Kls II

Staff Umum

Pengadilan Agama

Gunung Sugih Kls IB

No Nama Job discription

1. Said Salasa Driver

2. A. Rasul. A.Md Kom Pramubakti

3. Zainal Pramubakti

4. Ibnu Prasetyo Rumalean, S.H Pramubakti

5. Imam Zulkarnain Thamher Security

6. Agus Supriyadi Security

39


TAHUN 2017

3. Promosi

Dalam Tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong ada seorang pegawai yang

dipromosikan dengan rincian sebagai berikut:


1. Khairil, S. Ag Hakim


Kls II

Wakil Ketua


Kls II

4. Pensiun

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong tidak ada pegawai yang pensiun

5. Cuti

Dalam tahun 2017 Cuti Pegawai pengadilan agama sorong Sebagai berikut ;

6. Kenaikan Pangkat Tahun 2017

Di Tahun 2017 Kenaikan Pangkat untuk Pegawai Pengadilan Agama Sorong

Sebagai berikut ;

No Nama TMT

1 Khairil, S.Ag 01 – 04 – 2017

2 Anwar Harianto, S. Ag 01 – 04 – 2017

3 Nuryanto, S. HI 01 – 04 – 2017

4 Akram, S.H 01 – 04 – 2017

No Nama Cuti

1 Khairil, S.Ag Cuti Tahunan

2 Hamdani, S.E.I Cuti Tahunan

3 Hanifa Abd. Karim Cuti Tahunan

4 Nuryanto S.HI Cuti Tahunan

5 Halijah Sulaiman Cuti Tahunan

6 Akram, S.H. Cuti Tahunan

7 Mardiana Marsaoly, S.H Cuti Tahunan

8 Hanifa Abd. Karim Cuti Alasan Penting

9 Fitriah Cuti Melahirkan

40


TAHUN 2017

5 Mardiana Marsaoly, S.H 01 – 04 – 2017

7. Kenaikan Gaji Berkala

Di tahun 2017 Kenaikan gaji Berkala untuk pegawai Pengadilan Agama Sorong sebagai berikut

No Nama TMT

1 Izham Gani, S. Sos 01 – 01 – 2017

2 Anwar Harianto, S. Ag 01 – 02 – 2017

3 Khairil, S. Ag 01 – 02 – 2017

4 Ibrahim S. Mahifa, S.H 01 – 02 – 2017

5 Hamdani, S.E.I. 01 – 12 - 2017

6 Akram, S.H 01 – 12 – 2017

7 Zubaidah Hi. Hamzah, S.H 01 – 12 – 2017

8 Fitriah 01 – 12 – 2017

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong telah menerima dan

menyelesaikan perkara dengan rincian sebagai berikut:

No BULAN

KEADAAN PERKARA 2016

Sisa

2016

Sisa

Awal

Diterima

2017 Jml Putus Sisa

1. Januari 78 78 39 24 93

2. Pebruari 32 33 92

3. Maret 34 33 93

4. April 29 33 89

5. Mei 52 70 71

6. Juni 6 15 62

7. Juli 42 31 73

8. Agustus 25 40 58

9. September 29 38 49

10 Oktober 36 21 64

11 Nopember 69 24 109

12 Desember 10 74 45

Jumlah 403 436

41


TAHUN 2017

Dari perkara yang diterima sepanjang tahun 2017 sebanyak 403 perkara

termasuk sisa perkara tahun 2016 sebanyak 78 perkara, Pengadilan Agama

Sorong telah dapat menyelesaikan 436 perkara. Dan sampai akhir tahun ini

masih menyisakan 46 perkara atau tersisa sekitar 8 %

Berikut adalah data statistik perkara yang diterima dan diputus selama tahun

2015 - 2017.

1) Perkara diterima dari tahun 2015 – 2017

8%

44%

48%

Rekapitulasi Keadaan Perkara Tahun 2017

Sisa 2016

Diterima 2017

Putus

No BULAN 2015 2016 2017

1. Januari 32 36 39


3. Maret 15 26 34

4. April 38 36 29

5. Mei 27 19 52

6. Juni 37 11 6

7. Juli 12 24 42

8. Agustus 37 33 25


10. Oktober 52 36 36

11. Nopember 24 44 69

12. Desember 16 21 10

JUMLAH 329 339 403

42


TAHUN 2017

2) Perkara diselesaikan/diputus dari Tahun 2015 – 2017

No BULAN 2015 2016 2017

1. Januari 23 21 24


3. Maret 30 40 33

4. April 32 24 33

5. Mei 30 38 70

6. Juni 31 29 15

7. Juli 26 14 31

8. Agustus 20 23 40


10. Oktober 33 26 21

11. Nopember 36 33 24

12. Desember 37 25 75

JUMLAH 328 323 436

0

20

40

60

80

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

No

p

De

s

Thn 2015

Thn 2016

Thn 2017

43


TAHUN 2017

Dari perkara yang diterima selama tahun 2017 sejumlah 403 tersebut dapat

dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

No. Jenis Perkara 2017

1 Wali Adhol 1

2 Cerai Talak 92

3 Cerai Gugat 197

4 Harta Bersama 6

5 Penguasaan Anak 1

6 Pengangkatan Anak 2

7 Perwalian 4

8 Istbat Nikah 93

9 Dispensasi Kawin -

10 Kewarisan 1

11 Penetapan Ahli Waris 4

12 Poligami 1

13 Penetapan Ahli Waris

Contentius

1

14 Dll 1

JUMLAH 403

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

No

p

De

s

Thn 2015

Thn 2016

Thn 2017

44


TAHUN 2017

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian dari perkara yang telah

diputus/diselesaikan di Pengadilan Agama Sorong sepanjang tahun 2017,

dapat diuraikan sebagai berikut :

No. Sebab-Sebab Terjadi Perceraian Jumlah

1 Zina -

2 Mabuk -

3 Madat -

4 Judi -

5 Meninnggalkan Salah Satu Pihak 53

6 Dihukum Penjara 2

7 Poligami -

8 KDRT 6

9 Cacat Badan -

10 Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus 215

11 Kawin Paksa -

12 Murtad 3

13 Ekonomi

JUMLAH 281

2. Keadaan Keuangan Perkara

Penyelenggaraan atau penatausahaan keuangan perkara di Pengadilan Agama

Sorong telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semua

penerimaan dan pengeluaraan dilakukan secara tertib dan baik dalam buku-

buku yang berhubungan dengan keuangan perkara. Disamping itu ada juga

sebagian penerimaan uang perkara masuk dalam Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) dan disetorkan melalui PNBP ke kas negara. Buku-buku

keuangan perkara tersebut adalah :

1. Buku Jurnal Keuangan Perkara Gugatan (KI-PA1/G).

2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan (KI-PA1/P).

3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding (KI-PA2).

4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi (KI-PA3).

5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali (KI-PA4).

45


TAHUN 2017

6. Buku Jurnal Biaya Eksekusi (KI-PA5).

7. Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6).

8. Buku Keuangan Eksekusi (KI-PA7).

Adapun penerimaan dan pengeluaraan keuangan perkara pada Pengadilan

Agama Sorong sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Penerimaan :

1. Sisa awal = Rp 67.289.000

2. Penerimaan = Rp 342.369.000

Jumlah = Rp 409.658.000

Pengeluaran :

1. Biaya panggilan = Rp 167.060.000

2. Biaya pemberitahuan = Rp 32.190.000

3. Biaya sita = Rp 2.500.000

4. PNBP = Rp 14.255.000

5. Biaya pemeriksaan setempat = Rp 1.700.000

6. Pengiriman biaya perkara = Rp 800.000

7. Materai = Rp 2.598.000

8. Pengembalian sisa panjar = Rp 122.547.000

9. Biaya ATK Perkara = Rp 20.350.000

10. Lain-lain = Rp 0

Jumlah = Rp 364.000.000

Eksekusi = Rp -

SALDO = Rp 45.658.000

46


TAHUN 2017

3. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Sorong telah menangani 401 perkara

dengan susunan majelis hakim rincian sebagai berikut:

No. Majelis Jumlah perkara yang

ditangani

1. Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI

Hamdani, S.EI.

93

2. Khairil, S.Ag.

Anwar Harianto, S.Ag.

Hamdani, S.EI.

83

3. Anwar Harianto, S.Ag.

Khairil, S.Ag.


88


11

5. Anwar Harianto, S.Ag.

12

6. Moh. Nur Sholahuddin, S.HI

12

7. Khairil, S.Ag.


Hamdani, S.EI.

50


17

9. Khairil, S.Ag.

17

10. Moh. Nur Sholahuddin, S.HI 18

11. Dicabut di depan panitera 2

47


TAHUN 2017

4. Putusan yang diajukan Banding

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Pengadilan Tk. Banding

Pada Tahun 2017 terdapat 2 putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan

sebagian oleh Pengadilan Tk. Banding, adapun rincian perkaranya

sebagai berikut :

- 0178/Pdt.G/2016/PA.Srog

- 0233/Pdt.G/2016/PA.Srog

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Pengadilan Tk. Banding

Pada Tahun 2017 tidak ada.

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang diterima Pengadilan Tk. Banding

Pada Tahun 2017 Terdapat 2 Perkara.

5. Putusan yang diajukan Kasasi

Selama Tahun 2017 perkara yang diajukan Kasasi Pengadilan Agama

Sorong ada 1 Perkara Kasasi yaitu :

- Perkara Nomor 0177/Pdt.G/2016

6. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Selama Tahun 2017 perkara yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Pengadilan Agama Sorong tidak ada (nihil)

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadilan Agama Sorong sampai dengan tahun 2017 memiliki sarana gedung

yang berupa tanah untuk kantor bangunan tempat kerja sebanyak 1 lokasi,

yaitu:

Lokasi Gedung Pengadilan Agama Sorong terletak di Jalan Pahlawan Kota

Sorong (bangunan gedung kantor sekarang) sebanyak 2 Bidang, yaitu tanah

yang diperoleh pada tahun 1985 dan tahun 2010 seluas 2.832 m2 .

48


TAHUN 2017

a. Pengadaan

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong tidak dialokasikan dana

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung.

b. Pemeliharaan

Pada Tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Sorong telah

melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor yang terletak di

jalan Pahlawan dengan anggaran sebesar Rp. 203.000.000,- (dua puluh

juta rupiah) terbagi atas gedung bangunan dan halaman kantor pengadilan

agama sorong.

c. Penghapusan

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong belum mengajukan

penghapusan sarana dan prasarana gedung dan telah mendapat SK

penghapusan dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

RI.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Selama tahun 2016 kantor Pengadilan Agama Sorong telah melaksanakan

pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung dengan perincian

sebagai berikut:

No. Nama Barang Jumlah Ket

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

P.C. Komputer

Laptop

Scanner

Facsimile

UPS Server

Printer

Router

CCTV

AC 2 PK

Lemari Besi / Metal

Brangkas

Papan Visual/ Papan Nama

8 Unit

3 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

13 Unit

1 Unit

1 Unit

2 unit

4 unit

2 Unit

7 Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

49


TAHUN 2017

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Meja Kerja Kayu

Kursi Besi/ Metal

Kursi Kayu

Sice

Meja Rapat

Meja Repsesionis

Partisi

Gordyn/Kray

11 Unit

43 Unit

4 Unit

2 Unit

2 Unit

1 Unit

10 Unit

39 Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Unit

Baik

Baik

Baik

b. Pemeliharaan

Selama tahun 2017 kantor Pengadilan Agama Sorong telah melaksanakan

pemeliharaan dan perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yaitu :

- Pemeliharaan kendaraan Roda 4;

- Pemeliharaan kendaraan Roda 2;

- Pemeliharaan PC;

- Pemeliharaan Laptop/ Notebook;

- Pemeliharaan Printer;

- Pemeliharaan AC Split.

c. Penghapusan

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong tidak mengajukan usull

penghapusan BMN.

d. Persuratan

Berdasarkan jenis kodenya maka dapat dilaporkan jenis dan jumlah surat

masuk dan keluar sebagai berikut :

SURAT MASUK 2016

INDEKS KODE JUMLAH

ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

OT 75

KEHUMASAN HM 65

50


TAHUN 2017

KEPEGAWAIAN KP 75

KESEKRETARIATAN KS 6

KEUANGAN KU 75

PERLENGKAPAN PL 15

HUKUM HK 290

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

PP 11

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PB -

PENGAWASAN KS 6

DAN LAIN LAIN - 5

JUMLAH 612

SURAT KELUAR 2016

INDEKS KODE JUMLAH

ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

OT 102

KEHUMASAN HM 55

KEPEGAWAIAN KP 177

KESEKRETARIATAN KS 3

KEUANGAN KU 110

PERLENGKAPAN PL 17

HUKUM HK 296

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

PP 5

PENGAWASAN KS 1

DAN LAIN-LAIN - 2

JUMLAH 768

51


TAHUN 2017

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong terdapat program dukungan manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada DIPA TA 2017, adapun rincian

capaian kinerja keuangannya sebagai berikut :

Belanja Pegawai

No Mata Anggaran Pagu

Anggaran Realisasi

Realisasi

Anggaran %

Sisa

Anggaran

1 511111 Belanja gaji pokok PNS 960,233,000 893,921,100 93 66,311,900

2 511119 Belanja pembulatan gaji

PNS

19,000 14,271 75 4,729

3 511121 Belanja tunjangan

suami/istri PNS

70,726,000 69,025,180 98 1,700,820

4 511122 Belanja tunjangan anak

PNS

21,981,000 20,690,938 94 1,290,062


struktural PNS

26,130,000 24,660,000 94 1,470,000


fungsional PNS

983,710,000 763,570,000 78 220,140,000

7 511125 Belanja tunjangan PPH

PNS

186,852,000 106,381,710 57 80,470,290

8 511126 Belanja tunjangan beras

PNS

60,024,000 50,863,860 85 9,160,140

9 511129 Belanja uang makan

PNS

187,699,000 138,920,000 74 48,779,000

10 511138 Belanja tunjangan Papua 174,620,000 142,995,000 82 31,625,000

11 511151 Belanja tunjangan umum

PNS

2,405,000 2,405,000 100 -


Kemahalan Hakim

172.800.000 136,800,000 79 36,000,000

JUMLAH 2,847,199,000 2,350,247,059 82.66 496,951,941

52


TAHUN 2017

Belanja Barang


Anggaran Realisasi

Realisasi

Anggaran

%

Sisa

Anggaran

1 521211 Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah Jabatan

3,697,000 3,690,000 100 7,000

2 524111 Koordinasi /konsultasi/

pengawasan/ sosialisasi

111,630,000 111,548,600 100 81,400

3 521211 Pertemuan/jamuan tamu dan

delegasi

27,000,000 26,000,000 100 100,400

4 521111 Beban Keperluan

Perkantoran

179,000,000 178,938,800 100 61,200

5 521811 Beban Belanja Persediaan 60,300,000 60,293,280 100 6,720

6 521813 Belanja Barang Operasional

Lainnya

17,367,000 17,366,113 100 887

7 521114 Beban Pengiriman surat

Dinas Pos Pusat

6,900,000 6,344,790 92 555,210

8 522111 Beban Langganan Listrik 72,600,000 71,412,350 98 1,187,650

9 522112 Beban Langganan Telepon

10 523111 Beban Pemeliharaan

Gedung dan bangunan

202,900,000 202,726,000 100 174,000

11 523121 Beban Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

76,596,000 76,511,733 100 84,267

12 521115 Beban Honor Operasional

Satuan Kerja

42,000,000 41,500,000 99 500,000

JUMLAH 570.579.000 561.910.710 98.48 8.668.290

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No Mata Anggaran Pagu Anggaran Realisasi

Realisasi

Anggaran

%

Sisa

Anggaran

1 532111 Belanja Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

12.500.000 12.500.000 100 -

2 532111 Belanja Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi Pendukung

SIPP

81.000.000 81.000.000 100 -

3 533121 Penambah Daya Listrik Gedung

dan bangunan

5.000.000 5.000.000 100 1

53


TAHUN 2017

JUMLAH 98.500.000 98.500.000 100 -

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan


Anggaran Realisasi

Realisasi

Anggaran %

Sisa

Anggaran

1 524111 Beban Perjalanan Biasa 22.000.000 21.760.000 99 240.000

2 521219 Prodeo 4.160.000 3.640.000 88 520.000

3 522141 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 3.000.000 100 0

JUMLAH 29.160.000 28.400.000 87 3.800.000

E. Dukungan Teknologi Informasi

Perangkat Keras

Perangkat keras yang terdapat dalam pengelolaan teknologi informasi pada

Pengadilan Agama Sorong tahun 2016 adalah sebagai berikut :


1.

2.

3.

4.

5.

PC. Server

PC. Server SIADPA

Local Area Network

Media Informasi Publik (TV. LCD)

Anjungan Informasi

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang terdapat dalam pengelolaan teknologi informasi pada

Pengadilan Agama Sorong tahun 2016 adalah sebagai berikut :


1.

2.

3.

4.

Website PA. Sorong

Aplikasi SIADPA Plus

Aplikasi SIPP

Aplikasi Tauch screen

1

1

1

1

Baik

Baik

Baik

Baik

54


TAHUN 2017

F. Regulasi Tahun 2017

BIDANG KEPEGAWAIAN

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Sorong menerbitkan beberapa regulasi terkait

pelaksanaan tugas kantor yaitu : 1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sorong Nomor

:W.25-A2/07/KU.00./I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat

penguji/Penandatangan surat permintaan Pembayaran, pejabat pembuat komitmen

daan staf penggelola Keuangan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor :W.25-

A2/08/KP.01.1/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan

Pembentukan Tim Pegawas Absen Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor :W.25-A2/09/

KP.01.1/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Absen

Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

4. Surat Keputusan Sekretris Pengadilan Agama Sorong Nomor :W.25-

A2/10/KS.00./I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Pemegang Fasilitas Barang

Milik Negara berupa Kendaraan Dians Roda Empat dan Roda Dua Pengadilan

Agama Sorong Tahun 2017.

5. Surat Keputusan Sekretris Pengadilan Agama Sorong Nomor :W.25-

A2/11/KS.00./I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang izin penghuni rumah dinas



A2/12/KS.00./I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan susunan Hakim

Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017. Dan menetapkan

kemabli Nomor W.25-A2/492/HK.02./XI/2017 Tangggal 8 September 2017 tentang

Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


A2/13/KS.00./I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan susunan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.dan menetapkan kembali Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor :W.25-A2/491/KS.00./IX/2017

tentang susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


A2/14/KP.03.2/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Susunan Senioritas Hakim

dan Panitera Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-A2/

15/Kp.04.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017

10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-A2/

16/KU.01/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara

Pengeluaran Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017

11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-A2/ 17/

Kp.04.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara

Penenerima Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

55


TAHUN 2017


KU.01/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Pencatat Buku

Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


Kp.04.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petuags Pencatat Buku

Induk Keuangan Perkara Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


Hk.05/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petuags Pencatat Buku

Register Perkara Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


HM.00/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja

Informasi Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


HM.02.3/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petuags Pengaduan

Masyarakat Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


Hk.05/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petuags Kasir



Kp.04.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petuags Meja I



Kp.04.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petuags Meja II



Kp.04.6/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petuags Meja III


21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-

A2/27/HM.01.1/I/2017 tanggal 3 Januari2017 tentang Penunjukan Petugas Humas


22. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-A2/28/

HM.02.3/I/2017 tanggal 3 Januari tentang Penunjukan Tim Aplikasi Sistim Informasi

Penelusuran Perkara ( SIPP ) Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017


HM.02.3/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola

Informasi dan Teknologi Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

24. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-A2/29a/

HM.02.3/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Meja

Pengaduan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


A2/30/HM.01.2/I/2017 tanggal 7 Januari tentang Penunjukan Petugas Keprotokolan

Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017

56


TAHUN 2017


A2/30a/HM.01.2/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan Pengurus

IKAHI Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017


A2/31/OT.00/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengurus cabang

Ikatan Panitera/ Sekretaris (IPASPI) Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017

28. Surat Keputusan Ketua Penagdilan Agama Sorong Nomor :W.25-

A2/32/KP.00.3/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tantang Penunjukan Pengelola

Perpustakaan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


A2/32a/KP.04.6/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Penanggung

Jawab Kearsipan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017

30. Surat Keputusan.Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor :W.25-

A2/33/KP.01.2/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penanggung Jawab

Operator Aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


A2/37/KP.01.2/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penanggung Jawab

Operator Aplikasi Persediaan dan Aplikasi Persuratan Pengadilan Agama Sorong

Tahun 2017.


A2/38/KP.00.3/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan tenaga

Sopir Kantor Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.



Pramubakti Kantor Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017









Satpam Kantor Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017



Satpam Kantor Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017


A2/188/OT.00.1/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017


A2/190/HM.01.2/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas

Notulen Rapat Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017

57


TAHUN 2017


A2/191/HK.02/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Team Eksaminasi

Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017

41. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor :W.25-A2/406a

/HK.05/I/2017 Tangggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017


OT.00/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Operator Aplikasi

Komdanas Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


HK.05/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Pembuatan laporan

Perkara Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


HK.05/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Petugas Pencatat Buku

Register Perkara Peremohonan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


HK.05/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Petugas Pencatat Buku

Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


Kp..07.6/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Tim Akreditas

Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

47. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-A2/506

HK.05/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penunjukan Sidang diluar

Gedung Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

48. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor : W.25-A2/625a/

HM.02.3/V/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Petugas Admin e-

LHKPN Elektronik Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.


OT.01/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitia Laporan

Tahunan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

58


TAHUN 2017

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga

dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pengadilan

Agama Sorong, Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menerbitkan Surat

Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang Nomor W25-A2/12/PS.01/X/2016

tanggal 3 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Anwar Harianto, S.Ag, sebagai Koordinator Pengawasan merangkap

Pengwasan Pelayanan Publik;

2. Muh. Nur Sholahuddin, S.HI. sebagai Hakim Pengawas Menejemen Peradilan

dan Website;

3. Khairil, S.Ag. sebagai Hakim Pengawas Administrasi Umum (Kepegawaian,

Umum dan Keuangan);

4. Hamdani, S.E.I sebagai Hakim Pengawas Administrasi Perkara dan

persidangan.

Karena adanya mutasi dan promosi hakim maka diterbitkan lagi Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sorong tentang Hakim Pengawas Bidang

Nomor W25-A2/492/PS.00/IX/2017 tanggal 8 September 2017 sebagai berikut:

1. Khairil, S.Ag, sebagai Koordinator

2. Muh. Nur Sholahuddin, S.HI. sebagai Hakim Pengawas Pelayanan Publik,

Administrasi Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

3. Hamdani, S.E.I sebagai Hakim Pengawas Administrasi Perkara dan

persidangan, Manajemen Perkara.

BAB IV

59


TAHUN 2017

Program pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang dilakukan 4

kali dalam setahun. Dan telah dilaksanakan pada bulan April 2017. Adapun Hasil

Pengawasan telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong guna di

tindak lanjuti.

Pengadilan Agama Sorong dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi

langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku atasan Langsung dan

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan yang

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebayak 1 kali pada tanggal 14

April 2016. Sedangkan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik

Indonesia tahun ini tidak melaksanakan Pengawasan di Pengadilan Agama Sorong.

B. EVALUASI

Evaluasi Kinerja Pengadilan Agama Sorong tahun 2017 senantiasa

dilakukan untuk menjaga dan memastikan terlaksananya setiap program yang

disusun pada awal tahun. Selain itu, evaluasi juga dilaksanakan sebagai tolak ukur

kinerja para pegawai Pengadilan Agama Sorong.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dalam beberapa bentuk dan

peruntukannya diantaranya:

1. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi Pelaksanaan program dilaksanakan untuk memastikan

terlaksananya semua program kerja dan target-target pelaksanaannya yang

disusun pada awal tahun.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan rapat evaluasi program yang

dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan pada akhir periode triwulan.

60


TAHUN 2017

2. Evaluasi Pengawasan

Evaluasi Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan terlaksanannya

tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan baik pengawasan intern maupun

pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang PTA

Jayapura atau Mahkamah Agung RI. Dan Evaluasi sendiri dilaksanakan setiap

akhir pengawasan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan untuk mengevaluasi

kinerja anggaran Pengadilan Agama sorong mulai dari perencanaan,

pelaksanaan maupun pelaporan anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan

bahwa pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Sorong dilaksanakan secara

benar, tepat sasaran dan akuntabel.

Evaluasi Pelaksana Anggaran dilakukan setiap bulannya oleh Kuasa

Pengguna Anggran dan Pejabat yang terkait dalam pengelolaan keuangan.

63



PROFIL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SORONG A. BIDANG KEPANITERAAN

1. KETUA

NAMA : DRS. MUHLIS, S.H., M.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : UJUNG PANDANG, 02 FEBRUARI 1967

NIP : 196702021995031002

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA / IIIa

JABATAN : KETUA

PENDIDIKAN : S.2

2. WAKIL KETUA

NAMA : KHAIRIL, S.AG.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BIMA, 25 NOVEMBER 1978

NIP : 197710152005021002

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA TK.I III/d

JABATAN : WAKIL KETUA

PENDIDIKAN : S.1

3. HAKIM

NAMA : MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SEMARANG, 19 MEI 1976

NIP : 197605192006041002

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA, III/c

JABATAN : HAKIM

PENDIDIKAN : S.1

64



4. HAKIM

NAMA : HAMDANI, S.E.I., M.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : UJUNG PANDANG, 07 MARET 1983

NIP : 198303072009121006

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA MUDA TK.I III/b

JABATAN : HAKIM

PENDIDIKAN : S.2

5. PANITERA

NAMA : NASIR MASWATU, S.HI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : MALUKU TENGGARA, 03 JUNI 1965

NIP : 196506031987031003

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA TK.I, III/d

JABATAN : PANITERA

PENDIDIKAN : S.1

6. PANITERA MUDA GUGATAN

NAMA : ZUBAIDAH HI HAMZAH, S.H

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : TIDORE, 13 APRIL 1965

NIP : 196504131990122001

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA. III/c

JABATAN : PANITERA MUDA GUGATAN

PENDIDIKAN : S.1

65



7. PANITERA MUDA PERMOHONAN

NAMA : AKRAM, S.H.,M.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : DEKING, 13 AGUSTUS 1979

NIP : 197908132000121003


JABATAN : PANITERA MUDA PERMOHONAN

PENDIDIKAN : S.2

8. PANITERA MUDA HUKUM

NAMA : RUGAYA DJUMADIL, S,M,HK.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SELI-TIDORE, 24 AGUSTUS 1960

NIP : 196008241992032004


JABATAN : PANITERA MUDA HUKUM

PENDIDIKAN : S.1

9. PANITERA PENGGANTI

NAMA : SAMAUN RUMALEAN, S.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SERAM, 12 DESEMBER 1959

NIP : 195912121987031001


JABATAN : PANITERA PENGGANTI

PENDIDIKAN : S.1

66



10. JURUSITA

NAMA : IZHAM GANI, S.SOS.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : CIJULANG CIAMIS, 08 NOVEMBER 1973

NIP : 197311081994011001


JABATAN : JURUSITA

PENDIDIKAN : S.1

11. JURUSITA PENGGANTI

NAMA : FITRIAH

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : ABEPURA, 18 MEI 1988

NIP : 198805182009122002

PANGKAT/GOLONGAN : PENGATUR MUDA TK.I II/b

JABATAN : JURUSITA PENGGANTI

PENDIDIKAN : SMA

12. JURUSITA PENGGANTI

NAMA : SUSWANDI YULIATI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : KEPULAUAN YAPEN, 05 JULI 1981

NIP : 198107052014082003

PANGKAT/GOLONGAN : PENGATUR MUDA II/a

JABATAN : JURUSITA PENGGANTI

PENDIDIKAN : SMA

67



B. BIDANG KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIS

NAMA : IBRAHIM S. MAHIFA, S.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : JAYA TIDORE, 15 MEY 1968

NIP : 196805151992021001

PANGKAT/GOLONGAN : III/b

JABATAN : SEKRETARIS

PENDIDIKAN : S.1

2. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

NAMA : HALIJAH SULAIMAN

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : NEIRA, 04 MEY 1964

NIP : 196405041989122001

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA / III/c

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

PENDIDIKAN : SMA

3. KEPALA SUB BAGIAN UMUN DAN KEUANGAN

NAMA : HANIFA ABD. KARIM

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : GURABATI-TIDORE, 15 OKTOBER 1963

NIP : 196310151986032002

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA / III/c

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PENDIDIKAN : SMA

68



4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

NAMA : DODDY ARMANDO ASKA ASSEGAFF, S.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SORONG, 19 MEI 1984

NIP : 198405192012121002

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA MUDA TK.I/ III/b

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

PENDIDIKAN : S.1

5. STAFF

NAMA : MARDIANA MARSAOLY, S.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : GURABATI, 27APRIL 1971

NIP : 197104271993032002

PANGKAT/GOLONGAN : PENATA TK.I / III/d

JABATAN : STAFF KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN : S.1

C. HONORER

1. DRIVER

NAMA : SAID SALASA

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : GURABATI, 14 MEI 1981

NIP : -

PANGKAT/GOLONGAN : -

JABATAN : DRIVER

PENDIDIKAN : SMA

69



2. PRAMUBAKTI

NAMA : A. RASUL

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : DOMPU, 12 NOPEMBER 1982

NIP : -


JABATAN : PRAMUBAKTI

PENDIDIKAN : D.3

3. PRAMUBAKTI

NAMA : ZAINAL

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SORONG, 22 AGUSTUS 1992

NIP : -



PENDIDIKAN : S.1

4. PRAMUBAKTI

NAMA : IMAM ZULKARNAEN TAMHER

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SORONG, 27 JULI 1991

NIP : -



PENDIDIKAN : SMA

5. SECURITY

NAMA : AGUS SUPRIYADI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SORONG, 18 AGUSTUS 1992

NIP : -


JABATAN : SECURITY

PENDIDIKAN : S.1

6. SECURITY

NAMA : IBNU PRASETYO RUMALEAN, S.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SORONG, 10 OKTOBER 1993

NIP : -


JABATAN : SECURITY

PENDIDIKAN : S.1

61


TAHUN 2017

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas dibidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Sorong

dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI. Nomor : KMA/001/SK/5/1991 Tentang pola Bindalmin dan berdasarkan

Keputusan Mahkamah Agung RI No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu

diperbaiki/disempurnakan.

2. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang

administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, Pegawai

maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara

efektif, dan masih perlu ditingkatkan lagi.

3. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIKEP, keuangan memakai

sistem aplikasi Keuangan : SAIBA, SPM, RKAKL dan PP39KL dan bagian umum

yakni sistem aplikasi PERSEDIAAN, SIMANTAP dan SIMAK-BMN telah

dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun

dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

4. Adanya rangkap jabatan akibat dari kekurangan pegawai menurut jenis

pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus

dilaksanakan.

5. Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan baik,

meskipun hanya ditunjang dengan sarana yang kurang memadai, karena filing

kabinet atau sarana khusus untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak

ada.

BAB V

62


TAHUN 2017

6. Pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan,

secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. REKOMENDASI

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama

Jayapura, agar mengupayakan mutasi pejabat struktural maupun fungsional

untuk membuat kualitas kinerja yang lebih baik.

2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama

Jayapura, sehubungan dengan Pengadilan Agama Sorong termasuk yang

menangani perkara cukup tinggi setiap tahunnya, maka mohon diusulkan

kenaikan Kelasnya yaitu Pengadilan Agama Sorong dari Kelas II menjadi Kelas

IB disesuaikan dengan Pengadilan Negeri Sorong yang sudah lama menjadi

Kelas IB.

3. Mengingat pada tahun 2017 ada 1 (satu) Hakim Pengadilan Agama Sorong telah

mutasi, maka kami memohon untuk penambahan Hakim dan juga pegawai pada

pengadilan agama sorong.

C. P E N U T U P

Demikian laporan pertanggungan jawab pelaksanaan tugas Pengadilan Agama

Sorong tahun 2017 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi dan

pencarian data bagi pihak-pihak yang memerlukan dari laporan ini, diharapkan

dapat mengevaluasi diri untuk pelaksanaan tugas yang akan datang agar lebih baik

lagi.

Kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan

ini, baik dari segi materi, olah bahasa maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon

saran dan kritik yang konstruktif untuk mencapai kesempurnaan didalam pembuatan

dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dimasa mendatang.

laporan tahunan tahun 2017 · i pengadilan agama sorong jl. pahlawan no.03 kota sorong laporan...

Documents