LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIKPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATAHUN 2018

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

KEMENTERIAN KOMINFO

02

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo, yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan dari Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Kementerian Kominfo, PPID menetapkan 9 (Sembilan) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikuasai dan Diberikan; (2) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikuasai dan Diberikan (by email); (3) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikuasai Unit Kerja; (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (5) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan; (6) SOP Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (7) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; (8) SOP Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik pada Portal; (9) SOP Petugas Desk Layanan Informasi Publik.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

� � � � � � �� � � � �� � � � �

03

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan PrasaranaPelayanan Informasi Publik

Foto Desk Layanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Kementerian Kominfo juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail pelayanan@mail.kominfo.go.id dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website https://eppid.kominfo.go.id/ . Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back of�ice oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Kominfo dapat juga melalui layanan telepon.

04

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 3 buah2. 3 Unit PC Unit 3. 1 Unit Printer 4. 1 Unit Mesin Fotocopy5. 1 Unit Telepon dan Faximile6. 2 Unit Air Conditioner7. 1 Unit TV Plasma8. 10 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet9. Daftar Informasi Publik10. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain:

a.b.

c.d.e.

Formulir permintaan informasi publik;Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;Formulir pemberitahuan tertulis;Formulir pengajuan keberatan.

05

Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi Publik

JALUR DAN WAKTUPELAYANAN INFORMASI PUBLIK

06

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail pelayanan@mail.kominfo.go.id dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website: https://eppid.kominfo.go.id/

Jam Kerja : 09.00 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB ISHOMA : Jumat11.00 - 13.00 WIB

Senin s.d Kamis

Jam Layanan Informasi

JALUR DAN WAKTU LAYANAN

Website

Email

pelayanan@mail.kominfo.go.id

eppid.kominfo.go.idAlamat PPID Kementerian Kominfo

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta PusatGedung Belakang - Lantai 1

Telp/Fax

(021) 3452841

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

07

Selama tahun 2018, PPID Kementerian Kominfo telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Kementerian Kominfo https://ppid.kominfo.go.id/, dan E-PPID https://eppid.kominfo.go.id/ sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selain melalui website, PPID Kementerian Kominfo juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti TV Plasma dan Media Sosial.

E-PPID Website PPID

Media Sosial PPID

Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kementerian Kominfo didukung oleh 2 (dua) Tim Kerja Harian yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo yaitu Tim Penyusun Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 67 Tahun 2018 dan Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 68 Tahun 2018 untuk mengoptimalisasi layanan informasi publik pada Kementerian Kominfo.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Kementerian Kominfo, PPID beserta koordinator PPID unit eselon I mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing koordinator PPID di unit eselon I untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Kementerian Kominfo juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID (FKPPID) bersama dengan PPID Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan beberapa kali kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

08

NO. KEGIATAN FREKUENSI PELAKSANAAN ANGGARAN (Rp)

1. Pengelolaan Konten Website PPID 12 Bulan Jan s/d Des 2018 39.600.000

2. Penguatan dan Peningkatan Layanan PPID 12 Bulan Jan s/d Des 2018 170.000.000

3. Penyusunan DIP dan DIK 12 Bulan Jan s/d Des 2018 55.200.000

4. Pembinaan Simpul Layanan Informasi di UPT Kemkominfo (Balmon Kelas II Pontianak, Balmon Kelas II Palangkaraya, Loka Monitor Ternate dan Loka Monitor Gorontalo)

4 UPT 19 – 21 Sept 2018 25 – 27 Sept 2018 25 – 27 Okt 2018 5 – 7 Des 2018

61.586.000

5. Workshop Pembinaan Simpul Layanan PPID 1 Kali 18 – 20 Okt 2018 140.004.000

6. Forum Koordinasi PPID 9 Kali Jan s/d Sept 2018 215.000.000

7. Evaluasi Kegiatan Pelayanan PPID dan LAPOR

2 Kali 25 Juli 2018 15 Agt 2018

114.980.000

Total 796.370.000

Selama Tahun 2018, PPID Kementerian Kominfo menerima : 165 pemohon informasi

478 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik

307 permohonan melalui aplikasi layanan e-PPID (https://eppid.kominfo.go.id/)

175.468

09

melalui Website PPID (https://ppid.kominfo.go.id/) pengguna yang mengakses informasi

RINCIANPELAYANAN PERMOHONAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

melalui Website PPID (https://ppid.kominfo.go.id/) pengguna yang mengakses informasi

PenyelesaianSengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Kementerian Kominfo memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2018

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kementerian Kominfo selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Telah dilakukan simpli�ikasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo.

Pengklasi�ikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Kementerian Kominfo yang ditetapkan ke dalam SK Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Kominfo.

Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam SK PPID Kementerian Kominfo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kominfo.

Pengembangan e-government pada Layanan PPID berbasis online E-PPID yang terintegrasi pada layanan Kementerian Kominfo (https://layanan.kominfo.go.id). Melalui layanan E-PPID, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan permohonan keberatan informasi secara online.

PPID Kementerian Kominfo menerima 165 pemohon informasi dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 478 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik. melalui Website PPID (https://ppid.kominfo.go.id/) sebanyak 175.468 pengguna yang mengakses informasi dan melalui aplikasi layanan e-PPID (https://eppid.kominfo.go.id/) sebanyak 307 permohonan.

PPID Kementerian Kominfo mendapatkan apresiasi penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Badan Publik Kementerian Kualifikasi Informatif Tahun 2018 dengan nilai 94,88 dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.

10

Kendala

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakatselaku

Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiKementerian Komunikasi dan Informatika

Ferdinandus Setu

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut:

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;

Koordinator Unit Kerja Eselon 1 yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;

Pengelolaan database PPID dan Unit Kerja Eselon I yang masih manual;

Kendala teknis pada Layanan E-PPID, menyebabkan alur permintaan informasi, veri�ikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi E-PPID.

11

1.

2.

3.

4.

Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo;

PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Unit Kerja Eselon I dan Koordinator PPID pada Simpul Layanan PPID di UPT Daerah, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;

Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.

1.

2.

3.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA

Telp/Fax

Email

Website

pelayanan@mail.kominfo.go.id

eppid.kominfo.go.id (021) 3452841

Alamat

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat