laporan tahunan layanan informasi lan...

LAPORAN

TAHUNAN

LAYANAN

INFORMASI

LAN 2019

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin dan mengakui hak

asasi manusia untuk mengakses informasi publik. Pengakuan hak asasi

manusia atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menjadi

keharusan dalam penyelenggaraan negara untuk dilakukan dengan

mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Perkembangan informasi yang berkembang pesat dewasa ini, menuntut

peningkatan keterampilan dan keahlian penyelenggara pengelolaan dan

pelayanan informasi publik. Di era digital sekarang ini, kebutuhan informasi

berjalan sangat cepat dan dinamis, sehingga dibutuhkan kesiapan

penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi publik, untuk

memenuhi derasnya permintaan informasi dari masyarakat terkait kinerja

pemerintahan.

Laporan ini merupakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan

akuntabilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga

Administrasi Negara (PPID LAN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama kurun waktu Tahun 2019. Laporan ini tidak hanya sekadar

menggugurkan kewajiban yang diperintahkan dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip

keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas PPID LAN kepada

masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

informasi kepada masyarakat mengenai kinerja PPID LAN dalam rangka

melaksanakan dan memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik.

Kata Pengantar

Jakarta, Desember 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Lembaga Administrasi Negara

Tri Atmojo Sejati

Laporan PPID LAN Tahun 2019 i

Laporan PPID LAN Tahun 2019 ii

Daftar Isi

i

DAFTAR

ISIii

KATA

PENGANTAR

1Gambaran Umum Kebijakan

Layanan Informasi Publik

3Gambaran Umum Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik

6Sarana dan Prasarana


6 Jam Pelayanan

Informasi Publik

7Sumber Daya Manusia

PPID LAN

8Anggaran Layanan

Informasi Publik

8Pelayanan

Informasi Publik

9Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik

10Kegiatan Lain

PPID LAN

11Capaian

Tahun 2019

11Kendala dalam Pengelolaan


12Rekomendasi dan Rencana

Tindak Lanjut

Peningkatan Kualitas


Gambaran Umum Kebijakan Layanan

Informasi Publik

Derasnya arus informasi yang diterima

oleh publik saat ini, membuat pemerintah

memandang perlu untuk membuka akses

informasi kepada masyarakat, agar publik

dapat memperoleh informasi secara resmi

dan lengkap mengenai pelaksanaan

pemerintahan melalui berbagai saluran

informasi. Hal tersebut sejalan dengan

ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun1945 (UUD

1945) yang mengatur bahwa setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar

masyarakat untuk memperoleh informasi

mengenai pelaksanaan pemerintahan juga

telah diatur lebih lanjut melalui Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh

seluruh Badan Publik, termasuk Lembaga

Administrasi Negara (LAN). Selanjutnya,

menjadi tugas seluruh pegawai LAN untuk

menyampaikan data/informasi tersebut

dengan benar kepada publik. Hal ini

merupakan komitmen dari LAN untuk

mengimplementasikan keterbukaan informasi

publik di lingkungan LAN. Salah satu bentuk

komitmen LAN yaitu dengan menetapkan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) LAN, 4 (empat) Perangkat PPID LAN

dan 7 (tujuh) PPID Pelaksana berdasarkan

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik, sebagaimana disajikan pada

gambar 1.

Laporan PPID LAN Tahun 2019 1

PPID LAN dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan dibantu oleh 4

(empat) Perangkat PPID LAN, yang terdiri dari Perangkat PPID Bidang Pengelolaan Informasi

Publik, Perangkat PPID Bidang Pelayanan Informasi Publik, Perangkat PPID Bidang Arsip dan

Dokumentasi, Perangkat PPID Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan 7

(tujuh) PPID Pelaksana dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:


Perangkat PPID LAN Bidang

Pengelolaan Informasi Publik:

• menyediakan dan mengolah

Informasi Publik;

• menyusun Daftar Informasi Publik;

• menyiapkan pelaksanaan

Pengujian Konsekuensi;

• menyusun rancangan

Pengklasifikasian Informasi Publik;

• memonitor dan menyusun daftar

Informasi yang Dikecualikan yang

telah habis jangka waktu

pengecualiannya sebagai Informasi

Publik;

• mengusulkan penghitaman atau

pengaburan materi Informasi yang

Dikecualikan beserta alasannya;

• memutakhirkan Informasi pada

laman resmi PPID LAN;

• menyusun laporan 4 (empat)

bulanan layanan Informasi Publik;

dan

• menyusun laporan tahunan layanan

Informasi Publik.

Perangkat PPID LAN Bidang Pelayanan Informasi Publik:

• memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat,

tepat dan sederhana, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• menyusun prosedur operasi standar penyebarluasan

Informasi Publik; dan

• mengoordinasikan Petugas Informasi.

Perangkat PPID LAN Bidang Arsip dan Dokumentasi:

memiliki tugas menyimpan, mendokumentasikan dan

mengamankan Informasi.

Perangkat PPID LAN Bidang Hukum dan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik

• menyusun pertimbangan tertulis atas setiap

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak

setiap orang atas Informasi Publik;

• memberikan alasan tertulis atas pengecualian

Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi

Publik ditolak; dan

• menyusun pertimbangan hukum atas penyelesaian

Sengketa Informasi Publik.

Gambaran Umum Pelaksanaan


Dengan pertimbangan menyebarnya jumlah PPID Pelaksana di

Lingkungan LAN yang perlu terhubung dengan PPID LAN, maka di

era digital ini, infrastruktur layanan informasi publik PPID LAN juga

mengalami penyesuaian. Demikian juga dengan semakin

meningkatnya akses penduduk Indonesia terhadap internet, yaitu

dari 29% pada tahun 2013 menjadi 56% pada tahun 2017

(Google Consumer Barometer, 2017), memberikan pengaruh

terhadap media permohonan informasi publik yang dipakai. Dari

547 pemohon informasi publik yang diterima PPID LAN, sebanyak

76,42% permohonan informasi publik diajukan melalui saluran

digital yang terhubung internet (webchat, email, media sosial),

sedangkan 23,58% permohonan disampaikan melalui petugas

pada ruang layanan informasi publik atau melalui telepon.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bahwa kecepatan dan

kemudahan untuk mendapatkan informasi memiliki arti penting bagi

publik. Berkenaan dengan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut

dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala LAN Nomor 22

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik pada tahun 2019, PPID LAN memprioritaskan

upaya penguatan internal PPID namun dengan tetap melakukan

upaya peningkatan layanan kepada publik. Penguatan internal

tersebut dilaksanakan pada sektor sumber daya manusia (SDM)

serta proses kerja, sebagaimana rekomendasi pada laporan

tahunan PPID LAN Tahun 2018.


Penguatan pada sektor SDM

bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman dan kapabilitas

Perangkat PPID LAN mengenai

keterbukaan informasi publik,

sehingga dapat mewujudkan

sinergi dalam pengelolaan

layanan informasi publik LAN

sesuai standar layanan informasi

publik sebagaimana diatur dalam

Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik (Perki

Nomor 1 Tahun 2010).

Penguatan SDM dilakukan melalui

berbagai kegiatan, antara lain yaitu

bimbingan teknis dan diskusi terbatas

dengan peserta pengelola informasi.

Materi yang dibahas pada kegiatan

tersebut yaitu mengenai aturan

keterbukaan informasi publik,

implementasi keterbukaan informasi

publik di LAN, prosedur kerja PPID LAN,

dan diskusi permasalahan dalam

pengelolaan informasi di LAN.

Selanjutnya, penguatan pada sektor proses kerja dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut ini:

1. Pembaharuan Website PPID guna mempercepat proses layanan permohonan

informasi publik. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh publik.

2. Percepatan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang

Dikecualikan (DIK) tahun 2019, sehingga DIP dan DIK tersebut dapat ditetapkan

oleh PPID LAN pada tahun 2019 sampai diterbitkan peraturan yang baru.

3. Pada tahun 2019, PPID LAN berinisiatif untuk melaksanakan pemanfaatan

media sosial untuk memberikan edukasi kepada publik mengenai keterbukaan

informasi publik di LAN. Untuk mengakomodasi kegiatan edukasi tersebut, maka

PPID LAN menggunakan berbagai saluran media sosial LAN, seperti Twitter,

Instagram, Facebook, dan Youtube.


Pengelolaan layanan informasi publik di LAN

meliputi penyediaan dan pengumuman

informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala, pengumuman

informasi yang wajib diumumkan secara serta

merta, penyediaan informasi yang wajib

tersedia setiap saat, serta identifikasi dan

pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17

Peraturan Kepala LAN Nomor 22 tahun 2019

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik, LAN wajib untuk

mengumumkan:

1. informasi yang wajib disediakan

dan diumumkan secara berkala,

yang dapat diakses melalui laman

http://ppid.lan.go.id/?p=2603;

2. informasi yang wajib tersedia

setiap saat, yang dapat diakses

melalui laman

http://ppid.lan.go.id/?p=2731;

3. informasi yang diumumkan secara

serta merta, yang dapat diakses

melalui laman

http://ppid.lan.go.id/?p=2740.

Penguatan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Lembaga

Administrasi Negara membuahkan hasil yang membanggakan.

Lembaga Administrasi Negara menerima Anugerah Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 dengan kualifikasi “Menuju

Informatif”. Hasil ini melebihi target dari yang diinginkan Lembaga

Administrasi Negara yaitu semula hanya kualifikasi “Cukup Informatif”.


http://ppid.lan.go.id/?p=2603



Sarana dan

Prasarana

Pelayanan

Informasi

Publik

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani

permohonan informasi dari masyarakat, PPID LAN telah menyediakan

beberapa fasilitas yang diharapkan mampu memudahkan dan

mempercepat pelayanan. Adapun sarana dan prasarana yang

disediakan oleh PPID LAN terdiri dari:

1 ruang PPID

1 ruang digital lounge

3 meja front desk

2 set kursi tunggu

2 set PC untuk petugas PPID

1 video wall yang terdiri dari 6 monitor

1 printer

1 line telepon

Formulir untuk layanan informasi publik

wifi sebagai sarana pendukung akses informasi publik.

Jam

Pelayanan

Informasi

Publik

PPID LAN membuka waktu pelayanan setiap Senin-Jumat, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai Kamis jam pelayanan mulai pukul 09.00

sampai dengan pukul 15.00, hari Jumat jam pelayanan mulai

pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.30.

b. Jam Istirahat pelayanan informasi untuk hari Senin-Kamis pukul

12.00 sampai dengan 13.00, hari Jumat dilaksanakan pukul

11.30 sampai dengan 13.00.

c. Adapun permohonan di luar waktu pelayanan tetap dapat

dilakukan melalui Email [email protected] dan/atau media sosial

facebook (Humas LAN RI), twitter (@LAN_RI) dan Instagram

(humas_lan) resmi LAN.


SDM memiliki peran penting dalam penyelenggaraan

pelayanan informasi publik di LAN. Dalam pelaksanaan

tugasnya, PPID LAN dibantu oleh Perangkat PPID LAN dan

PPID Pelaksana.

Sumber Daya

Manusia

PPID LAN


Penyelenggara PPID Unit Pengelola Penanggung JawabPengarah Kepala LAN Kepala LAN

Atasan PPID Sekretariat Utama Sekretaris Utama

PPID Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat

Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi

Lintas unit kerja Para pejabat tinggi madya dan

pejabat tinggi pratama di lingkungan

LAN


Pengelolaan Informasi

Publik,

Bidang Data dan Informasi Pusat

Data dan Sistem Informasi

Kepala Bidang Data dan Informasi

Pusat Data dan Sistem Informasi


Pelayanan Informasi Publik,

Bagian Hubungan Masyarakat dan

Protokol Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Bagian Hubungan

Masyarakat dan Protokol


Arsip dan Dokumentasi,

Bagian Arsip dan Dokumentasi Biro

Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Arsip dan

Dokumentasi


Hukum dan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik,

Bagian Hukum dan Organisasi Biro

Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

PPID Pelaksana 1. Puslatbang PKASN Jatinangor Kepala Bagian Administrasi Pusat

Pelatihan dan Pengembangan dan

Pemetaan Kompetensi ASN

2. Puslatbang KDOD Samarinda Kepala Bagian Administrasi Pusat


Kajian Desentralisasi dan Otonomi

Daerah

3. Puslatbang KMP Makassar Kepala Bagian Administrasi Pusat


Kajian Manajemen Pemerintahan.

4. Puslatbang KHAN Aceh Kepala Bagian Administrasi Pusat


Kajian Hukum Administrasi Negara

5. Politeknik STIA Jakarta Kepala Bagian Administrasi dan

Umum Politeknik STIA LAN Jakarta

6. Politeknik STIA Makassar Kepala Bagian Administrasi dan

Umum Politeknik STIA LAN Makassar

7. Politeknik STIA Bandung Kepala Bagian Administrasi dan

Umum Politeknik STIA LAN Bandung

Anggaran

Layanan

Informasi

Publik

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID LAN

melekat pada DIPA Biro Hukum dan Humas Tahun Anggaran 2019.

Dan untuk PPID Pelaksana pembiayaan pelaksanaan tugas PPID

LAN dibebankan pada DIPA masing-masing unit kerja PPID

Pelaksana.

Dengan semakin meningkatnya akses

masyarakat terhadap internet,

memberikan pengaruh terhadap media

yang digunakan pemohon informasi yang

diterima PPID LAN. Dari Dari 547

pemohon informasi publik yang diterima

PPID LAN, sebanyak 76,42% permohonan

informasi publik diajukan melalui saluran

digital yang terhubung internet (webchat,

email, media sosial), sedangkan 23,58%

permohonan disampaikan melalui petugas

pada ruang layanan informasi publik atau

melalui telepon.


Dilihat dari jangka waktu penyelesaiannya,

maka dari 547 pemohon informasi publik dapat

dirinci sebagai berikut:

• 96,34% permohonan informasi publik

ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai

dengan 7 (tujuh) hari kerja.


ditanggapi dalam waktu 8 (delapan)

sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja.


ditanggapi dalam waktu lebih dari 14

(empat belas) hari kerja.

96.34%

1.47%2.20%

Persentase Penanganan atas Permohonan Informasi

1 - 7 hari 8 - 14 hari >14 hari


Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik

Pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019, tidak terdapat

keberatan dan sengketa informasi publik yang ditujukan kepada PPID LAN

maupun Atasan PPID LAN.

Sesuai materi permohonan informasi atau kategori permasalahan yang diterima

PPID LAN, sebanyak 266 permohonan informasi atau 48,63% mengenai Sekolah

Tinggi Ilmu Administrasi (STIA); sebanyak 141 atau 25,77% informasi mengenai

Diklat; sebanyak 57 atau 10,42% informasi mengenai jabatan fungsional yang

dibina LAN yaitu Analis Kebijakan dan Widyaiswara; sisanya informasi mengenai

Magang, Kajian/Penelitian/Junal, Permintaan Data, Kerjasama, dan informasi

lainnya.


Kegiatan Lain PPID LAN

Selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019,

PPID Lembaga Administrasi Negara telah melaksanakan

beberapa kegiatan berupa fasilitasi kunjungan masyarakat

serta menghadiri berbagai seminar dan workshop yang

berkaitan dengan pelayanan informasi publik. Sepanjang tahun

2018 PPID LAN telah memfasilitasi 22 kunjungan dan 32

kegiatan lainnya berupa Seminar Nasional, Talkshow dan FGD.

Rekapitulasi Kunjungan di Lingkungan LAN Tahun 2019

No. Tanggal Kegiatan Judul Kegiatan

1 14 Februari 2019 Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang

2 26 Februari 2019 Kunjungan Sekolah Alam Indonesia, Depok

3 27 Februari 2019 Kunjungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

4 12 Maret 2019Kunjungan The Japan Council of Local Authorities for International

Relation (J-Claire), Singapura

5 16 Juli 2019Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Ilmu Administrasi

Negara, FISIP, Universitas Tidar, Magelang

6 24 Juli 2019 Kunjungan Kerja Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

7 25 Juli 2019 Kunjungan Industri SMK Kejuruan Islam Paniis, Tasikmalaya

8 21 Agustus 2019 Kunjungan Industri SMK Cendikia, Tasikmalaya

9 4 September 2019Kunjungan Field Study Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas

Siliwangi

10 25 September 2019 Kunjungan Industri SMK Negeri 1 Karanganyar, Kebumen

11 26 September 2019 Kunjungan Field Study SMK Batik Sakti 2, Kebumen

12 30 September 2019Kunjungan Studi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

13 10 Oktober 2019 Kunjungan Industri SMK Amaliah 2 Ciawi, Bogor

14 25 Oktober 2019Kunjungan Ombudsman Denmark dan Perwakilan Kedutaan Besar

Denmark

15 6 November 2019 Kunjungan Industri SMK KH. A. Wahab, Tasikmalaya

16 7 November 2019 Kunjungan Industri SMK Al-Gina, Tangerang

17 12 November 2019 Kunjungan Belajar Institut STIAMI, Cikarang

18 19 November 2019Kunjungan Belajar Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi

Negara, FISIP, Universitas Islam 45 Bekasi

19 9 Desember 2019 Kunjungan Industri SMK Informatika Bina Generasi 3, Bogor

20 11 Desember 2019 Kunjungan Industri SMK Muhammadiyah 1, Pemalang

21 16 Desember 2019 Kunjungan Industri SMK Negeri 1 Lemahabang, Cirebon

22 16 Desember 2019 Studi Banding oleh Tim Humas Arsip Nasional RI


Kendala dalam Pengelolaan


Capaian Tahun 2019

Selama tahun 2019, terdapat beberapa capaian yang telah berhasil dilakukan oleh PPID

LAN, yaitu:

1. Menetapkan Pedoman dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan LAN melalui

Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2019 dan menetapkan Penyelenggara PPID di

LAN melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 658/K.1/HMI.06/2019 tentang

Penyelenggara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Dengan adanya struktur

organisasi yang baru ini diharapkan masing perangkat PPID fokus pada tugasnya

sehingga pelayanan informasi publik di lingkungan LAN akan semakin meningkat.

2. Menetapkan Keputusan PPID LAN Nomor 1/PPID.1/2019 tentang Daftar Informasi

Publik dan Keputusan PPID LAN Nomor 02/PPID.1/2019 tentang Klasifikasi Informasi

yang Dikecualikan.

3. Dari 547 permohonan informasi publik yang masuk ke PPID LAN, sekitar 96,34% dari

total permohonan dengan rata-rata waktu penyelesaian kurang dari 7 hari kerja.

4. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan menugaskan petugas layanan

informasi untuk memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara

berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

5. Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 dengan kualifikasi

“Menuju Informatif”. Hasil ini melebihi target dari yang diinginkan Lembaga Administrasi

Negara yaitu semula hanya kualifikasi “Cukup Informatif”.

Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi LAN sepanjang tahun 2019

menemui beberapa kendala di antaranya sebagai berikut:

• Belum adanya basis data/database yang terstruktur dan

terintegrasi pada unit-unit pemilik informasi dengan PPID.

• Belum meratanya pemahaman pegawai di unit-unit pemilik

informasi mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga

kadang perlu pembahasan lebih lanjut terkait permohonan

informasi tertentu dari pemohon.


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PPID LAN, maka rekomendasi dan

rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada periode mendatang adalah sebagai

berikut:

1. Penyempurnaan website PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan

kebutuhan organisasi, masyarakat dan perkembangan teknologi.

2. Menyusun dan menyediakan daftar informasi publik secara berkala sesuai

dengan amanat undang-undang.

3. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada unit-unit pemilik

informasi sehingga tumbuhnya pemahaman bersama.

4. Penyusunan materi dasar keterbukaan informasi publik dan implementasinya

di LAN dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan

panduan bagi seluruh pegawai LAN.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik LAN Tahun

2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas pengelolaan informasi publik di LAN, sekaligus

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan

informasi publik LAN di tahun berikutnya..

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

Tri Atmojo Sejati


contact:

laporan tahunan layanan informasi lan...

Documents