laporan praktek kerja lapangan sistem dan … fransiska.pdf0 laporan praktek kerja lapangan . sistem...

0

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOTA MEDAN

Nama : Meri Fransiska Sipayung

Npm : 10510095

Program Studi : Akuntansi

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS EKONOMI

MEDAN

2014

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga saya sebagai penulis dapat

menyelesaikan makalah laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul :

“Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan” ini tepat pada

waktunya. Adapun makalah ini saya susun secara pribadi yang dibantu oleh dosen

pembimbing saya.

Dalam menyusun makalah ini penulis banyak mendapat kesulitan, namun

akhirnya dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan serta rekan-rekan

mahasiswa. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak

terimakasih atas bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Jadongan Sijabat, SE.,MSi, selaku dosen pembimbing saya

dalam menyelesaikan laporan PKL ini.

2. Ibu Audrey Siahaan, selaku sekretaris jurusan ekonomi yang telah

berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan banyak perhatian

dan bimbingan selama proses PKL.

3. Kepada kedua orangtua saya Moris Sipayung (ayah) dan Suarmi (ibu

) yang telah banyak memberikan semangat, dukungan doa dan materi

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja

Lapangan ini dengan baik.

4. Kepada Ibu Khairunisa,SE,MM dan Bapak Arfan Anshari

Rangkuti,SE dan para pegawai Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

yang telah menolong penulis dalam mengumpulkan data dan

menyelesaikan makalah initeman satu instansi tempat PKL

ii

5. Kepada teman satu pkl saya yaitu Sarah Dewi Panjaitan dan Sinarihati

Fau yang telah memberikan saran kepada penulis dalam penulisan

laporan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas doa dan

bantuannya, Tuhan menyertai kita semua.

Medan, Februari 2014

Penulis

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN.....................................................................1

1.1 Latar Belakang PKL ............................................................................ 1

1.2 Ruang Lingkup PKL ........................................................................... 2

1.3 Tujuan dan Manfaat PKL .................................................................... 2

BAB II. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan ............................................................. 5

2.1.1 Sejarah Umum Perusahaan ................................................... 5

2.1.2 Visi dan Misi Kantor Walikota Medan ................................. 8

2.1.3 Gambar Kota Medan ............................................................ 10

2.1.4 Makna Logo ......................................................................... 11

2.1.5 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas ............................. 11

2.2 Pelaksanaan Kegiatan PKL ............................................................... 25

2.2.1 Jenis dan Bentuk Kegiatan PKL .......................................... 25

2.2.2 Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD.. ................................................................. 26

2.2.3 Kendala dan Upaya Untuk Memecahkan Masalah .............. 45

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan ......................................................................................... 47

3.2 Saran ................................................................................................... 47

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 48

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Realisasi ............................................................................. 31

Tabel 2.2 Neraca SKPD sebelum konversi ...................................................... 34

Tabel 2.3 Neraca SKPD setelah konversi ........................................................ 43

Tabel 2.4 Catatan Atas Laporan Keuangan...................................................... 44

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKL

Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk

mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan didaerah harus

mempertanggungjawaban kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang

dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu

mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi

tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarkan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akunatansi

dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu

antara lain Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan

pemerintah No.24 Tentang standar akuntansi pemerintahan, peraturan pemerintah

No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan pemerintah

No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah

menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada

peraturan daerah tentang pokok-pokok pegelolaan keuangan daerah. Dari sistem

akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang

2

menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Entitas pelaporan dan

entitas akuntansi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undngan wajib

menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pada akhir

periode. Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah maka penulis tertarik

untuk membuat laporan praktek dengan judul “SISTEM DAN PROSEDUR

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ”.

1.2 Ruang Lingkup PKL

Dalam hal ini penulis melakukan praktek kerja lapangan di BPKD ,

khususnya bagian pajak. Dalam praktik kerja lapangan ini penulis mendapatkan

data mulai tanggal 27 Januari s/d 14 Februari 2014 yaitu selama 4 minggu.

Adapun yang menjadi ruang lingkup praktik kerja lapangan ini adalah :

1.3 Tujuan dan Manfaat PKL

A. Tujuan penulisan laporan PKL

Adapun tujuan dari penulisan laporan PKL ini adalah untuk mengetahui

bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

3

B. Manfaat penulisan laporan PKL

1. Bagi Penulis

a. Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna

bagi penulis apabila telah menyelesaikan perkuliahannya,

sehingga dapat menyesuaiakan diri dengan dunia kerja.

b. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah di

peroleh pada masa kuliah dan sekalian dapat menambah

wawasan dan pengalaman.

c. Dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang

diperoleh selama perkuliahan dengan praktek dilapangan.

d. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menghadapi situasi dan

kondisi yang berbeda antara teori dan praktek.

2. Bagi Akademik

a. Dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan

khususnya akademik dengan instansi

b. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah

dunia kerja.

c. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang nantinya

bisa di terapkan dalam dunia kampus, yang akan membawa

dampak yang positif bagi Universitas HKBP Nommensen agar

menjadi sumberdaya yang ulet dan kreatif.

4

3. Bagi Instansi

a. Dapat meningkatkan kerja sama antara akademik dengan

instansi.

b. Instansi atau perusahaan dapat membentuk semangat kerja yang

tangguh serta ulet pada diri mahasiswa secara dini yaitu sebelum

memasuki dunia kerja sehingga dapat membantu menciptakan

sumber daya manusia yang berpotensi.

5

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

2.1.1. Sejarah Umum Perusahaan

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan

keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi

Kota Medan ini semuanya bermuara ke Selat Melaka. Sungai-sungai itu adalah

Sei Deli, Sei Babura dan yang lain.

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru

Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang

selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman

kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap

sehingga akhirnya kurang populer.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai Sungai Ular sampai kesungai

Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu

wilayah kekuasaanya tidak mencakup diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah

pasir, tanah campuran. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissnk tahun 1990

yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun1910 bahwa di samping jenis tanah

seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah yang spesifik.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli di golongkan dua macam yakni :

Maksimal Utama dan Maksimal Tambahan. Maksimal Utama terjadi pada bulan

6

Oktober s/d Desember sedangkan Maksimal Tambahan antara bulan

Januari/September dengan intentitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahu 1980 Medan masih merupakan hutan rimba dan

di kelilingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan

semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang- orang Belanda mulai membuka

kebun Tembakau di Deli.

Hari jadi Kota Medan diperingati setiap tahun sejak 1970 dan pada

mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 April 1909. Tetapi tanggal ini mendapat

bantahan yang cukup keras dari kalangan pers. Karena itu, Walikota membentuk

panitia sejarah hari jadi kota Medan untuk melakukan penelitian dan

penyelidikan.

Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan

No.342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu di jabat oleh Drs. Sjoerkarni

dibentuklah Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai ketua adalah

Prof. Mahadi,SH, Seketaris Syahruddin Siwan,MA.

Untuk lebih mengindentifikasikan kegiatan kepanitian ini di keluarkan lagi

surat Keputusan Walikotanya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 618 tanggak

28 oktober 1971 tentang pemebentukan panitia penyusunan sejarah.

DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga

mereka membentuk Pansus yang diketahui M.A Harahap dengan anggotanya

antara lain Drs. M. Hasan Ginting, Bandar kamil, dan Mas Sutarjo.

Dengan berbagai persidangan dan perjalan panjang menetapkan bahwa

perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 Juli 1590 di usulkan

7

kepada Walikota Medan untuk di jadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk

perkampungan yang kemudian di bawa kesidang DPRD Tk. II Medan untuk di

sahkan .

Sesuai dengan hal itu oleh Walikotanmadya Kepala Daerah Tingkat II

Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. 74 tanggal 14 Februari 1973 agar

Panitia Penyusun Sejarah kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk

mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

Untuk lebih mengintensifakan kegiatan kepanitian ini dikeluarkan lagi

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 618

tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan sejarah Kota

Medan dengan Ketuanya Prof.Mahadi SH, Seketaris Syahrudin MA dan

anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Drs. Payung Bangun.

DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga

mereka membentuk Pansus yang diketahui M.A Harahap dengan anggotanya Drs.

M. Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin.

Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa

perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 Juli 1590 diusulkan

kepada Walikota Medan untuk di jadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk

perkampungan yang kemudian dibawa ke siding DPRD Tk. II Medan untuk di

sahkan.

Sesuai dengan hal itu oleh Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II

Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. 74 tanggal 14 Februari 1973 agar

panitia Penyusunan Sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk

8

mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang di lakukan

oleh Pansus Hari jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A Harahap bulan Maret

1975 bahwa tanggal 1 juli 1590 merupakan hari jadi Kota Medan dan sebagai

landaannya adalah didirikan Si Sepuluh Dua Kuta di Areal Medan.

Secara DPRD Tk. II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari

Jadi Kota Medan dan mencabut tanggal 1 Juli sebagai Hari Jadi Kota Medan dan

mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang di peringati tanggal 1 april setiap

tahunnya.

2.1.2 Visi dan Misi Kantor Walikota Medan

1) Visi:

secara umum arah dan agenda pembangunan kota mengacu kepada visi:

• Jangka panjang ( Visi 2025) : Perda Nomor 8 Tahun 2009 :

Kota Medan yang maju, sejahtera, religious dan berwawasan

lingkungan ( indikasi income perkapita Rp. 72/ juta)

• Jangka menengah (visi 2015) : Kota Medan menjadi Kota

Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.

• Jangka pendek (tahun 2011) : Mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah yang semakin dinamis, dan berkualitas guna

menciptakan kesempatan kerja yang luas, mengurangi

kemiskinan, meningkatkan mutu pelayanan public dan

kesejateraan masyarakat (indikasi : income perkapita menjadi

Rp. 41,3 juta dari Rp 36 juta tahun 2010)

9

2) Misi

Untuk menghujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang

merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman

dalam melaksanakn tugas pemerintah.

Adapun misi yang akan diwujudkan Pemerintah Kota Medan tahun

2014 yaitu melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan kota

medan terutama pada 6 aspek dasar, yaitu :

1. Pelayanan pendidikan baik akses, kualitas maupun manajemen

pendidikan yang semakin baik, sehingga dapat menciptakan

lulusan yang unggul.

2. Perbaikan infrastruktur utamanya perbaikan jalan kota, jalan

lingkungan, taman kota, dan drainase serta penataan pasar

tradisional secara silmultan.

3. Pelayanaan kesehatan, baik kases, mutu maupun manajemen

kesehatan yang semakin baik.

4. Peningkatan pelayanan administrasi public terutama pelayanan

KTP/KK/Akte kelahiran dan perizinan usaha.

5. Peningkatan Disiplin pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan

kapasitas dan prestasi kerja nya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing.

6. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Catatan :

misi ini tidak ringan dan pencapaiannya akan di pengaruhi

10

faktor eksternal dan internal. Untuk itu, kita harus bekerja lebih

efektif.

Dengan terwujud misi kota medan maka telah mendukung

kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan dengan

motto Kota Medan “ Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan

hari esok lebih cerah dari hari ini ”.

2.1.3 Logo Kota Medan

Gambar : Logo Kota Medan

Pengertian logo Kota Medan :

1. Suatu perisai terbagi atas 5 bagian yang melukiskan 5 bahan

pokok yang terpenting di export dari kota medan yaitu : the,

pohon getah, sawit, dan tembakau.

2. Satu lingkaran yang terdiri dari setangkai padi dan sedahan

kapas masing-masing terdiri dari 17 biji padi dab 8 bunga kapas.

3. Satu bamboo runcing yang terletak di belakang perisai.

4. Satu bintang bamboo runcing dan

11

5. Empat tiang yang menjunjung perisai dan lingkaran tersebut dan

menghubungkan pita sutera.

2.1.4 Makna logo :

1. 17 biji berarti 17 hari proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia.

2. 8 bunga kapas berarti bulan ke-8 dari tahun Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. 4 tiang dan 5 bagian dari perisai berarti tahun 45 Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia.

4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah

lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia dan

lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bamboo

runcing berarti kemakmuran serta keadilan social yang merata

ada dihadapan kita.

2.1.5 Sruktur organisasi dan Deskripsi Tugas

Oraginisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terdiri dari :

a. Kepala BPKD

BPKD dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Seketaris

Daerah. BPKD mempuyai tugas melaksnakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan

keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaraan, akuntansi dan

pelaporan.

12

BPKD menyelengarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan

keuangan daerah.

2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis utama urusan

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan derah

3. Pemeberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dibidang pengelolaan keuangaan

4. Penyusunan dan penyelengraan administasi keuangan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah

5. Pembinaan dan pelaksanaa tugas dibidang pengelolaan

keuangan daerah

6. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya

b. Bagian Sekreatariat

Seketariat mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas BPKD lingkup keseketariatan yang meliputi pengelolaan

administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Seketariat menyelengarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seketariatan

2. Pengkooedinasian penyusunan perencanaan program

13

3. Pelaksaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi

kesekretariatan BPKD yang meliputi adminisrasi umum,

kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPKD

4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia

5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas BPKD

6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

bidang seketariatan

7. Pelaksanaa mentoring evaluasi dan pelaporan seketariat

8. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bagian

c. Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada seketaris. Sub

bagian umum mempuyai tugas pokok pelaksaan sebagian tugas

seketariat lingkup administrasi umum.

Sub bagian umum menyelengarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, dan kegiatan Sub Bagian

Umum

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan

administrasi umum

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian

4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan

5. Pelaksanaan hubungan masyarakat

6. Pelaksaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas

14

7. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh seketariat

d. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada seketaris, yang

mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seketariat

lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian

akuntansi

2. Penyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

keuangan

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi

penyusunan rencana, penyusunan bahan

4. Penyusun laporan keuangan BPKD

5. Pelaksanaan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan

SKPD

6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian

7. Pelaksanaan mentoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaa

tugas

8. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh seketariat

15

e. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program mempuyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas seketariat lingkup penyusuna

program dan pelaporan.

Sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian

penyusunan program

2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis Lingkup penyusunan

rencana, program dan kegiatan BPKD

3. Pelaksanaan mentoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas

4. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPKD

5. Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegaiatan

BPKD

6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan.

7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris

f. Bidang anggaran

Bidang anggaran mempuyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung

dan belanja langsung.

Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang

anggaran

16

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang

meliputi pendapatan, pembaiyaan, belanja tidak langsung

dan belanja langsung

3. Pengkoordinasian kebijakan umum APBD (KUA) dan

prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dengan tim

anggaran pemerintah daerah (TPAD)

4. Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan

perubahan APBD atas usualan SKPD

5. Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD

6. Penyiapan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD

7. Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD

8. Penyusunan kinerja program bidang anggaran

9. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksaan tugas

g. Sub Bagian Pendapatan

Sub bagian pendapatan di pimpin oleh kepala sub bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang

anggaran, yang mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian

besar tugas bidang anggran lingkup pendapatan dan pembiayaab.

Sub bidang pendapatan menyelenggarkan fungsi:

1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang

pendapatan

17

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup pendapatan dan

penerimaan pembaiyaan

3. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan

penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah

4. Pengkoordinasian RKA pendaptan SKPD

5. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran

pendapatan dan penerimaan pembiayaan

6. Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan

pembiayaan SKPD

7. Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai

DPA/DPPA SKPD

8. Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan

pembiayaan

9. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran

lingkup pendapatan dan pembiayaan

10. Pelaksanaan mentoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan

tugas

h. Sub Belanja Tidak Langsung

Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala

sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala

bidang anggaran, yang melaksanakan sebagian tugas bidang

anggaran lingkup belanja tidak langsung.

Sub bidang tidak langsung menyelengarakan fungsi:

18

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang

belanja tidak langsung

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak

langsung

3. Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD

4. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA

belanja tidak langsung SKPD

5. Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai

DPA/DPPA SKPD

6. Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai

DPA/DPPA SKPD

7. Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung

8. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran

lingkup belanja tidak langsung

i. Sub Bidang Belanja Langsung

Sub bidang belanja langsung mempuyai tugas pokok

melaksanakn sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja

langsung.

Sub bidang belanja langsung menyelenggarakan fungsi:


belanja langsung

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja

langsung

19

3. Pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD

4. Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran

belanja langsung SKPD

5. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA

belanja tidak langsung SKPD

6. Penyiapan SPD belanja langsung sesuia DPA/DPPA SKPD

7. Peyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung

8. Penyunan lapoang anggaran kinerja program bidang

anggaran lingkup belanja langsung

j. Bidang perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempuyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja,

verifikasi dank kas.

Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:


perbendaharaan

2. Penyusunan teknis lingkup perbendaharaan

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja,

verifikasi dan kas

4. Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung

dan pengeluaran pembiayaan

5. Pengujian terhadap pengajuan pembayan gaji, belanja,

verifikasi, dan kas

20

6. Penyiapan surat permintaan pembayaran (SPP) belanja

tidak langsung , belanja langsung dan pengeluaran

pembiayaan

7. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD

8. Penyusunan laporan kinerja program bidang

perbendaharaan

9. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas

k. Sub Bidang Gaji

Sub bidang gaji di pimpin oleh kepala sub bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang

perbendaharaan.

Sub bidang gaji menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang gaji

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji

3. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji

SKPD

4. Penyiapan bahan penerbitan SP2D Gaji

5. Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji

6. Penyelesaian permasalahan lingkup gaji

7. Peyiapan bahan untuk penerbitan surat keputusan perhentin

pembayaran (SKPP) gaji

21

8. Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal

dunia

9. Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji


perbendaharaan lingkup gaji

l. Sub Bidang Belanja

Sub bidang belanja menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidanf

belanja

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja

3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas

dibidang belanja

4. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan surat perintah

membayar belanja dai SKPD

5. Penyiapan register penolakan surat perintah membayar

SPM belanja

6. Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pecairan Dana

7. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran

belanja


perbendaharaan lingkup belanja

9. Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan mentoring

22

m. Sub Bidang Verifikasi dan Kas

Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi:


verifikasi da kas

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verfikasi dan

kas

3. Penyiapan bahan penerbitan SP2D bidang verifikasi kas

4. Penyiapan register SP2D bidang verifikasi kas

5. Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban

belanja

6. Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD

7. Penyusunan laporan arus kas secara periodic

8. Pencatatan dan penerimaan dan belanja kedalam buku

register serta membuat laporan harian tentang penerimaan

dan belanja daerah

9. Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode

10. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran

verfikasi dan kas


perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas

n. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akutansi dan Pelaporan menyelenggarakan funsi:

23


akuntansi dan pelaporan

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan

pelaporan

3. Pengkoordinasian pelalaksanaa tugas di bidang akuantansi

dan pelaporan

4. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem

penatausahaan akuntansi pemerintahan

5. Pengkoordinsian laporan keuangan, laporan kinerja dan

laporan manejerial dari SKPD

6. Penyajian data dan informasi dibidang analisa, bidang

pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan

7. Penatausahaan pembukuan keuangan pemerintah daerah

dan penyusunan laporan keuangan daerah

8. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja

dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan

9. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan

pelaporan

o. Sub Bidang Akutansi

Sub bidang akutansi menyelenggarakan fungsi:


akuntansi

24

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis perumusan lingkup

akutansi

3. Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit

4. Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD

dalam rangka penggelolaan APBD

5. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

6. Pengesahan surat pertanggungjwaban pendapatan

7. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan

pelaporan lingkup akuntansi

8. Pelaksanaan mentoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya

p. Sub Bagian Pelaporan

Sub bidang pelaporan menyelenggarakan fungsi:


pelaporan

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan

3. Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang

berhubungan dengan laporan keuangan daerah

4. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan

SKPD dengan laporan keuangan SKPKD

25

5. Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua

unit pelaksanaan secara integrasi

6. Penyusunan laporan keuangan tahunan

7. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala

tentang laporan keuangan daerah

8. Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

9. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan

pelaporan lingkup pelaporan

10. Pelaksanaan mentoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas

2.2 PELAKSANAAN KEGIATAN PKL

2.2.1 Jenis dan Bentuk Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

1. Jenis Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Selama melakukan kegiatan pkl di badan pengelola keuangan

daerah , penulis ditempatkan pada bagian akuntansi dan pelaporan. Selama

kegiatan pkl ini penulis bertugas membantu melaksanakan tugas pegawai.

2. Bentuk Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan di Badan Pengelola

Keuangan Daerah yang berlokasi di . adapun waktu pkl ini dimulai tanggal

27 Januari s/d 14 Februari. Kegiatan pkl yang telah di laksanakn adalah

sebagai berikut:

26

1. Jadwal kegiatan pkl di laksanakan selama 4 hari dalam seminggu

yaitu senin s/d jumat. Dimulai pukul 07.45 – 12.00 dan 13.00 –

16.30

2. Pada hari pertama masuk, penulis di perkenalkan dengan karyawan

yang berada pada bagian Akuntansi dan Pelaporan.

3. Selama melaksanakan pkl, penulis tetap membantu pegawai

melaksanakn tugasnya.

4. Penulis juga dibimbing bagaimana penyusunan laporan keuangan

2.2.2 Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP NO.1) paragraph 14

menyatakan komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

keuangan:

27

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan kinerja pemerintah daerah

sebagain penyusun dan pelaksana APBD. Laporan realisasi anggaran

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi

yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam

satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan

pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan

APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan

pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja,

surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca;

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan

entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat

untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai

aktiva, utang, dan ekuitas dana.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas

harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

28

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan

atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan

komitmen-komitmen lainnya

Pasal 295 ayat 1 Permendragri 13 tahun 2006 menyatakan Laporan

Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD

(Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) paling lambat 2 bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

Prosedur penyusunan Laporan Keuangan SKPD dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Menutup Buku Besar

Secara Periodik PPK-SKPD memposting jurnal atas transaksi-transaksi

kedalam buku besar rekening yang berkenaan. Kemudian Buku Besar

tersebut di tutup untuk mendapatkan saldonya.

2. Pembuatan kertas kerja

PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja 10 lajur sebagai alat untuk menyusun

laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam

proses pembuatan laporan keuangan.

29

3. Membuat Neraca Saldo

PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo buku besar (per 31 Desember )

kedalam kertas kerja. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar di

pindahkan ke kolom Neraca Saldo yang terdapat pada Kertas Kerja sesuai

posisi debit dan kredit dalam saldo buku besar.

4. Membuat jurnal penyesuaian

jurnal penyesuian dibuat dengan tujuan agar nilai dari akun-akun LRA dan

Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Penyesuian ini meliputi transaksi penyesuian akibat adanya perbedaan

waktu pengakuan transaksi, seperti piutang, pengakuan persediaan,

akumulasi penyusutan diakhir periode akuntansi dan penyesuian

penerimaan hibah berupa asset.

Standar jurnal penyesuian di tingkat SKPD adalah sebagai berikut :

a.. standar jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang pendapatan :

Penyesuian untuk pengakuan piutang

(SKPD & SKR yang belum di lunasi

Dr. Piutang pendapatan …xxx

Cr. EDL – Cad piutang….. xxx

b. standar jurnal prmyesuian untuk persediaan dari hasil inventarisasi fisik:

Penyesuian atas persediaan Dr. persediaan …………....xxx

Cr. EDL- Cad persediaan…xxx

c. standar jurnal penyesuian untuk penyusutan aset tetap

Penyesuian atas penyusutan nilai aset

tetap denga memperhitungkan umur

ekonomisnya

Dr. EDL-Aset tetap………xxx

Cr. Akumulasi

penyusutan…xxx

30

d. standar jurnal penyesuian untuk penerimaan hibah aset

Pengakuan aset (sesuia

jenisnya) yang diterima

sebagai hibah

Dr. Aset………………………….xxx

Cr. EDI- diinvestasikan dalam aset..xx

Kolom neraca setelah ditambah/ dikurangi dengan akun yang

disesuikan akan menjadi angka neraca saldo yang di sesuaikan

5. Indentifikasi akun-akun LRA

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuiakan PPK-SKPD

mengindetifikasi akun-akun yang termasud dalam komponen Laporan

Realisasi Anggran dan memindahkanya ke kolom “Laporan Realisasi

Anggaran “ yang terdapat pada Kertas Kerja.

6. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum Konversi.

Laporan realisasi anggaran (LRA SKPD) disusun setiap semester. laporan

ini menyajikan informasi realisasi pendaptan dan belanja SKPD yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu

periode.

31

TABEL 2.1 PEMERINTAH KOTA MEDAN

SKPD LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

Nomor Urut

Uraian Anggaran setelah perubahan

Realisasi Lebih (kurang)

1 Pendapatan 1.1 Pendapatan asli daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 1.1.2 Pendapatan retribusi

daerah

1.1. 3 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4 Lain-lain pendapatan derah yang sah

Jumlah 2 Belanja

2.1 Belanja tidak langsung 2.1.1 Belanja pegawai 2.2 Belanja langsung

2.1.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang, Jasa 2.2.3 Belanja modal

Jumlah Surplus ( deficit)

7. Membuat Jurnal Penutup :

Pada setiap akhir tahun anggaran, setelah di susun LRA SKPD kemudian

dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini bertujuan menutup (me-nol-kan)

pendapatan dan belanja SKPD serta menutup surplus/ deficit ke

ekuitasnya :

Standar jurnal untuk jurnal penutup ini adalah :

32

Jika dalam

periode tersebut SKPD

mendapatkan surplus

Dr Pendapatan pajak daerah… …..xxx

Dr. Pendapatan restribusi daerah …xx

Cr. Surplus …………………………………….xxx

Cr. Belanja Tidak langsung……………..xxx Cr. Belanja langsung……………………….xxx

Menutup surplus

ke SILPA

Dr. Surplus……………………….xxx

Cr. SiLPA…………………………xxx

Jika dalam periode tersebut

SKPD mengalami defisit

Dr. Pendapatan pajak daerah……xxx

Dr. Pendapatan retribusi daerah...xxx

Dr. Defisit SKPD………………..xxx

Cr. Belanja Tidak langsung……..xxx

Cr. Belanaja langsung…………..xxx

Menutup deficit ke SiLPA

Dr. SiLPA……………………....xxx

Cr. Defisit………………………xxx

8. Memindahkan saldo Buku Besar setalah Jurnal Penutup ke dalam

KertasKerja :

setelah melakukan jurnal penutupan, selanjutnya saldo akun-akun buku

besar setelah jurnal penutup dipindahkan ke dalam kertas kerja dan

dimasukkan dalam kolom “Neraca Saldo seletah Penutupan”.

33

9. Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan

belanja

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran

pendapatan dan belanja SKPD sebagai alat pelaksanaan anggaran yang

menjadi tanggungjawabnya. Laporan sebagaimana, disiapkan oleh PPK-

SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk

ditetapakan sebagai laporan realisai semester pertama anggran pendapatan

dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 bulan berikutnya paling lama 7

hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester

pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognis untuk

enam bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada PPKD

sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling

lama 10 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan

akhir.

Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan

belanja SKPD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya di sesuiakan

dengan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi pemerintah

daerah.

10. Identifikasi akun-akun neraca :

berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD

mengindentifikasikan akun-akun juga termaksud komponen neraca dan

memindahkannya kekolom “ Neraca” yang terdapat pada kertas kerja.

34

11. menyusun neraca SKPD sebelum Konversi :

neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.


NERACA SKPD Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Tahun n Tahun n-1 Jumlah % ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Investasi Jangka Pndk Investasi dlm Saham Investasi dlm Obligasi Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang lain-lain Persediaan Pesediaan Alat Tulis Persediaan Material Persediaan Benda Pos Persediaan Bahan Bakar

Persediaan Bahan Makanan Pokok

Jumlah ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan mesin Alat-alat Berat Alat angkutan Darat Bermotor

Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

35

Alat Angkutan di Air Bermotor

Alat Angkutan Udara Alat Bengkel Komputer Meubelair Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat persenjataan Gedung/ Bangunan Gedung Kantor Rumah Jabatan Rumah Dinas Bangunan Besejarah Bangunan Monumen Tugu Peringatan Jalan, Irigasi Jalan Jembatan Jaringan Air Instalasi listrik, telepon Aset Tetap Lainnya Buku/ Kepustakaan Kontruksi Dalam Penerjaan

Kontruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian

Aset Tidak Berwujud Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

Utang Bunga Utang Pajak EKUITAS DANA

36

LANCAR Silpa Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rekening Koran-PPKD Jumlah Jumlah kewajiban dan Ekuitas Dana

12. konversi laporan keuangan SKPD :

laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yang terdiri dari LRA, Neraca

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun berdasrkan struktur anggaran

APBD sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sehingga terdapat

perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja bila dibandingkan dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005). Oleh karena itu

perlu dilakukan sebuah langka konversi . Berikut konversi yang di

maksud:

Konversi untuk LRA : PENDAPATAN

Permandagri No. 13 Tahun 2006

PENDAPATAN

PP. No. 24 Tahun 2005 tentang

SAP PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah

1. pajak daerah 1. pajak daerah

2. retribusi daerah 2. retribusi daerahkan

37

3. hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisah

3. hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisah

4. lain-lain PAD yang sah 4. lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah yang merupkan wewenang SKPD untuk mencatat dan

melaporkannya dalam LRA seperti terlihat dalam bagan yang diatas, tidak

terdapat perbedaan. Oleh karena itu PAD tidak memerlukan konversi

Konversi untuk LRA : BELANJA

Permendagri No. 13 Tahun 2006

BELANJA

PP No. Tahun 2005 tentang SAP

BELANJA

A. Belanja Tidak Langsung A. Belanja Operasi

1.Belanja pegawai 1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Bunga

4. Subsidi

5. Hibah

6. Bantuan Sosial

B. Belanja Langsung B. Belanja Modal

1. Belanja Pegawai 1. Blanja Tanah

2. Belanja Barang dan Pegawai 2. Belanja Peralatan dan Mesin

3. Belanja Modal 3. Belanja Gedung, dan Bangunan

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan jaringan

38

5. Belanja Aset Tetap lainnya

6. Belanja Aset lainnya

Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan

melaporkannya dalam LRA seperti terlihat, dalam bagan diatas, harus di lakukan

konversi yaitu :

Belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga

perlu dikonversi ke Belaja Operasi. Sedangkan untuk Belanja langsung konversi

sebagai berikut :

1) Dari komponen belanja langsung yaitu belanja pegawai ke komponen

belanja operasi pada aku belanja pegawai

2) Dari komponen belanja langsug yaitu akun belanja barang dan jasa ke

komponen belanjaan barang dan

3) Dari komponen belanja langsung yaitu akun belanja modal komponen

belanja modal

Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP,

pelaporan realisasi belanja LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan,

sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk

tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus di laporkan bersama

program dan kegiatan. Dengan demikian perlu dibuat dua versi pelaporan LRA

yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 kemudian konversinya yang

berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan diatas.

39

13. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD setelah Konversi.

Setelah melakukan konversi, PPK-SKPD menyusun laporan realisasi

anggaran sesuai SAP. Format laporan realisasi anggran SKPD yang

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

14. Konversi untuk Neraca :

ketika akan melakukan konversi Neraca perlu diteliti lebih dahulu pada

klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006

dengan PP No. 24 Tahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih

jelasnya perhatikan contoh konversi pada bagian dibawah ini

Permadgri No. 13 Tahun 2006

ASET LANCAR

PP No. 24 Tahun 2005 tentang

SAP ASET LANCAR

KAS

1. Kas di Bendahara Pengeluaran 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

2. Kas di Bendahara Penerimaan 2. Kas di Bendahara Penerimaan

PIUTANG 3. Piutang

1. Piutang Pajak 4.Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran

2. Piutang Restribusi 5.Bagian Lancar Tuntutan

Perbendaharaan

3. Piutang lain-lain 6.Bagian lancar Tuntutan Ganti

Rugi

PERSEDIAAN 7. Piutang lainnya

1. Persediaan Alat Tulis Kantor 8. Persediaan

40

2. Persediaan Alat LIstrik

3. Persediaan Material/ Bahan

4. Persediaan Benda Pos

5. Persediaan Bahan Bakar

6.Persediaan Bahan Makanan

Pokok

Perbedaan didalam aset tetap ada pada kelompok jalan, jaringan dan instalasi

berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan

format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah jalan, irigasi dan

jaringan. Bila di perhatikan lebih seksama kedalam susunan kode rekening

Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksu dengan jaringan termasuk

didalamnya adalah jaringan irigasi sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan

substansi di antara keduanya.


ASET LAINNYA

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP

ASET LAINNYA

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 1. Tagihan Penjualan Angsuran

2.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah

2. Tuntutan Ganti Rugi

3. Aset Tidak Berwujud 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4. Aset lain-lain 4. Aset Tidak Berwujud

5. Aset lain-lain

Tidak ada perbedaan pada kelompok Aset lainnya antara PP No. 24 Tahun

2005 dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006

41


KEWAJIBAN

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP

KEWAJIBAN

A. Kewajiban Jangka Pendek A. Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2. Uang Muka dari Kas Daerah* 2. Utang Bunga

3. Utang Bunga 3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri

4. Utang Pajak 4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

lainnya

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5. Utang Jangka Pendek Lainnya

6. Pendapatan di Terima Dimuka**

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Perbedaan kelompok kewajiban :

• Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Uang Muka

dari Kas Derah. Bila yang di maksud adalah transfer kas dari

BUD, maka di akui/dicatat sebagai RK-Pusat yang menjadi

bagian dari akun ekuitas dana di SKPD

• Dalam permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan

Diterima di Muka/ Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini

terjadi dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara

Penerimaan yang belom disetorkan ke Kas Daerah. Akun lebih

tepat dimasukkan dalam Kelompok Ekuitas Dana Lancar

42


EKUITAS DANA

PP No. 24 Tahun 2005 tentang

SAP EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA)

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA)

2. Cadangan Piutang 2. Cadangan Piutang

3. Cadangan Persediaan 3. Cadangan Persediaan

4. Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran Utang Jangka Pendek *

4. Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran Utang Jangka

Pendek

Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi

1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

2.Diinvestasikan dalam Aset lainnya

(tidak termasuk Dana Cadangan)

2. Diinvestasikan dalam Aset lainnya

(tidak termasuk Dana Cadangan)

Dari bagan diatas dapat diketahui banwa tidak terdapat perbedaan antara

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24 Tahun 2005 bagi komponen

Ekuitas pada Neraca.

(*) : akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang jangka Pendek

merupakan contra account dari Ekuitas Dana Lancar.

43

15. Penyusanan Neraca SKPD Setalah Konversi :

Setelah melakukan konversi, PPK SKPD menyusun Neraca sesuai SAP.


SKPD NERACA

Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0 Uraian 20X1 20X0 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagia Lancar Tuntutan Ganti Rugi Jumlah aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan jaringan Akumulasi Penyusutan Jumlah aset Tetap Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Aset Tak berwujud Jumlah Aset lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang jangka pendek lainnya Jumlah kewajiban jangka pendek Jumlah kewajiban Ekuitas dana Ekuitas dana lancer Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayarn utang jangka pendek

44

Pendapatan yang ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah ekuitas dana investasi Jumlah ekuitas dana Jumlah kewajiban dana ekuitas dana

16. Penyusunan Catatan Atas laporan Keuangan :

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos

dalam laporan realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas harus

memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas

laporan Keuangan.

TABEL 2.4

PEMERINTAH KOTA MEDAN SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

45

Bab III

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang berakitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V

Penjelasan pos-pos laporan Keuangan SKPD

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Aset

5.1.4 Kewajiban

5.1.5 Ekuitas Dana

2.2.3 Kendala dan Upaya Untuk Memecahkan Masalah

a. Kendala yang Dihadapi

Ada beberapa kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan

Praktek Kerja Lapangan yaitu :

1. Adanya keterbatasan mengenai pengetahuan tentang tentang

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

46

2. Penulis tidak banyak melakukan kegiatan karena banyak yang menjadi

privasi Badan Pengelola Keuangan.

3. Dan rasa canggung dalam berkomunikasi cukup menghambat jalanya

Praktek Kerja Lapangan.

b. Upaya untuk memecahkan kendala yang dihadapi penulis:

1. Penulis meminta bantuan kepada pegawai yang ada untuk penyusunan

laporan pkl ini.

2. Dibantunya penulis untuk lebih mengenal penyusunan laporan

keuangan SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan memotivasi

penulis agar tetap semangat dalam menghadapi kendala.

3. Mengenal seluru pegawai yang berada pada Sub Bidang Akuntansi dan

Pelaporan untuk mengurangi rasa canggung dalam pelaksanaan PKL

dan banyak sekali manfaat yang diterima dari PKL dan sangat berguna

bagi penulis untuk memasuki dunia kerja.

47

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan yang dikemukakan mulai dari Bab I

sampai Bab III dan berdasarkan tinjauan yang di lakukan penulis berkaitan

dengan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, Maka penulis dapat

menarik kesimpulan bahwa penyusunan laporan keuangan SKPD telah disusun

dengan baik.

3.2 SARAN

Saran yang di berikan sebagai rekomendasi kepada Badan Pengelola

Keuangan Daerah adalah tetap menggunakan Sistem dan Prosedur Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD karena telah di susun dengan baik.

48

DAFTAR PUSTAKA

Sinaga, Timbul,dkk, Akuntansi Sektor Publik, Edisi ketiga, Penerbit Semesta

Media, Bandung 2011

http:// www.pemkomedan.go.id

Sistem dan Prosedur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan

http://www.pemkomedan.go.id/

laporan praktek kerja lapangan sistem dan … fransiska.pdf0 laporan praktek kerja lapangan . sistem...

Documents