laporan pelaksanaan tugas tahunan organisasi …...e. seksi perekonomian dan pembangunan f. seksi...

1

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KECAMATAN DEPOK

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat

menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Kecamatan Depok tahun 2019. Dengan

berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 serta memperhatikan

ketentuan SK Bupati No. 42 Tahun 2016 tentang Pelaporan Pelaksanaan Tugas

Perangkat Daerah, maka SKPD wajib menyampaikan laporan tahunan berupa

laporan pelaksanaan tugas akhir tahun anggaran kepada Bupati.

Laporan pelaksanaan tugas tersebut kami susun dengan sistematika

sebagai berikut:

- Bagian pertama memuat Pendahuluan

- Bagian kedua memuat Pelaksanaan Tugas Desentralisasi

- Bagian ketiga memuat Prestasi Kecamatan Depok Tahun 2019

- Bagian keempat memuat Penutup

Sebagai kelengkapan laporan kami sajikan dalam lampiran sebagai berikut :

- Matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Indikator Kinerja Kunci serta data pendukung lain

Penyusunan laporan ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya namun

masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat

kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Tak lupa kepada semua pihak

yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Depok, 31 Desember 2019 Camat Depok ABU BAKAR, S.Sos. M.Si NIP.19710710 199101 1 002

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....................................................................................................

Kata Pengantar .................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Maksud dan Tujuan ............................................................................... 1

B. Visi, Misi SKPD dan Tantangan Yang Dihadapi ..................................... 1

C. Ringkasan Organisasi ........................................................................... 2

1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi ............................. 2

2. Sumber Daya Manusia .................................................................... 9

3. Sarana dan Prasarana .................................................................... 10

4. Anggaran dan Realisasi .................................................................. 11

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI ................................. 17

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat .............................................................. 17

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ...................................... 17

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil .. 17

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa .. 18

5. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik............................................ 19

6. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan……………….. ........... 19

7. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ........................................ 19

8. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ............ 20

9. Urusan Perencanaan ..................................................................... 20

10. Urusan Keuangan ......................................................................... 20

11. Urusan Fungsi lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan ...................................................................................... 21

12. Urusan Sekertariat Daerah ............................................................ 21

13. Urusan Inspektorat ........................................................................ 23

BAB III PRESTASI TAHUN 2019 .............................................................. 24

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 26

LAMPIRAN

Laporan Pelaksanaan Tugas Kecamatan Depok Tahun 2019 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan tahunan berupa laporan pelaksanaan tugas akhir

tahun anggaran merupakan kewajiban setiap SKPD yang dimaksudkan untuk

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman No.42 tahun 2016 tentang

Pelaporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan laporan pelaksanaan tugas ini adalah

memberikan informasi sebagai salah satu satu sumber data pokok dalam

penyusunan laporan pemerintah daerah, meliputi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD serta Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

B. RINGKASAN ORGANISASI

1. Uraian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun

2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat ditindaklanjuti dengan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas

dan Fungsi, dan Susunan Organisasi serta Tata kerja Kecamatan Depok

sebagai berikut :

1. Kecamatan Depok merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat

daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Kecamatan Depok mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan.

3. Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan Depok mempunyai fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan

tugas umum pemerintahan,

b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum

pemerintahan,

c. Penyelanggaraan pelayanan umum,

d. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah, dan


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Camat

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

g. Seksi Pelayanan Umum

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat.

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat melalui Sekretaris.

Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh

tenaga fungsional yang di tunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab

kepada Camat melalui Sekretaris.

Berikut ini disampaikan tata laksana / tata kerja Kecamatan Depok menurut

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, serta Tata Kerja

Kecamatan Depok sebagai berikut :

Camat :

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Kecamatan.


b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum,

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagai

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

d. Pembinanan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa

e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat kecamatan.

f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

g. Penggordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan bupati.

h. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup

perekonomian dan pembangunan.

i. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

j. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

k. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum.

l. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang

dilimpahkan Bupati; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan

keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi,dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kecamatan;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Penyelenggaraan urusan umum;

d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;

e. Penyelenggaraan urusan keuangan;

f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

g. Pengordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi lingkup

Kecamatan, dan;

h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sekretariat dan

Kecamatan.


Subbagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan

kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian;

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan

kepegawaian;

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;

e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;

f. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan

pegawai;

g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha

kepegawaian; dan;

h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum

dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan

perencanaan dan evaluasi.

Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan, perencanaan, dan

evaluasi;

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan

perencanaan dan evaluasi;

c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja

Kacamatan;

d. Pelaksanaan pembendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;

e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat

dan pelaksanaan kerja Kecamatan;

f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;

g. Memverifikasi pelaporan SPJ


Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan

mengawasi pelaksanaan kegitan desa, mengoordinasikan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi pemerintahan dalam melaskanakan tugas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi pemerintahan;

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum,

dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;

e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah ditingkat kecamatan;

f. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang

dilimpahkan Bupati; dan;

g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

daerah dan peraturan Bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

lingkup ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.

Seksi ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban;

b. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan

penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

d. Pengoordinasiaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan Bupati;

e. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan

ketertiban yang dilimpahkan Bupati, dan

f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketentraman

dan Ketertiban;


Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan

prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan

pemerintah lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi

a. Penyusunan rencana kerja seksi perekonomian dan pembangunan;

b. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat

lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup

perekonomian dan pembangunan;

d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

e. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan

pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan

f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perekonomian

dan Pembangunan.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan

Bupati.

Seksi kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;

b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup

kesejahteraan masyarakat;

c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup

kesejahteraan masyarakat;

d. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan

masyarakat yang dilimpahkan Bupati; dan

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesejahteraan

Masyarakat.


Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja seksi pelayanan umum;

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan

umum;

c. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;

d. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum

yang dilimpahkan Bupati; dan

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan

Umum.

2. Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2019

a. Ringkasan jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Depok pada tahun 2019 menurut

golongan sebagai berikut:

No. Jabatan Golongan

Jumlah IV III II I

1. Camat 1 - - - 1

2. Sekretaris Kecamatan 1 - - - 1

3. Seksi Pemerintahan 1 4 5

4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban - 3 1 - 4

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan - 3 - - 3

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 2 1 3

7. Seksi Pelayanan Umum - 4 2 - 6

8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - 2 1 1 4

9. Sub Bag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

- 2 1 3

Jumlah 2 17 10 1 30

Presentase (%) 7 57 33 3 100

b. Ringkasan jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Depok pada tahun 2019 menurut

tingkat pendidikan sebagai berikut:

No. Jabatan Pendidikan

Jmlh S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP SD

1. Camat 1 1

2. Sekretaris Kecamatan 1 1


No. Jabatan Pendidikan

Jmlh S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP SD

3. Seksi Pemerintahan 1 4 5

4. Seksi Tramtib 2 2 4

5. Seksi Ekobang 3 3

6. Seksi Kesmas 1 2 3

7. Seksi Pelayanan Umum 1 1 4 6

8 Sub Bag Umum & Kepegawaian

1 1 1 1 4

9. Sub Bag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi

2 1 3

Jumlah 2 11 3 13 1 30

Prosentase (%) 7 37 10 43 3 100

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 9 (sembilan) orang pejabat eselon III/a 1 orang,

pejabat eselon III/b 1 orang, pejabat eselon IV/a 5 orang, pejabat eselon IV/b 2

orang

d. Jumlah pejabat fungsional sebanyak ..... orang, meliputi:

1. Arsiparis = orang

2. Penyuluh = orang

3 Sarana dan Prasarana/Aset

Data nilai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Depok

adalah sebagai berikut:

No Uraian 31-Des-18 Bertambah Berkurang 31-Des-19

1 2 3 4 5 6

A TANAH - - - -

B PERALATAN DAN MESIN

1.555.093.905,53 202.451.055,00

1.757.544.960,53

1 Alat-alat Besar - - - -

2 Alat-alat Angkutan 389.616.500,00 - - 389.616.500,00

3 Alat-alat Bengkel dan

Alat Ukur 16.000.000,00 - - 16.000.000,00

4 Alat-alat

Pertanian/Peternakan - - - -

5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1.068.123.165,53 194.751.055,00 1.262.874.220,53

6 Alat-alat Studio dan Komunikasi

80.454.240,00 7.700.000,00 - 88.154.240,00

7 Alat-alat Kedokteran - - - -

8 Alat-alat Laboratorium

- - - -

9 Alat-alat Keamanan 900.000,00 - - 900.000,00


No Uraian 31-Des-18 Bertambah Berkurang 31-Des-19

C GEDUNG DAN BANGUNAN

4.439.375.206,03 846.182.791,15 - 5.285.557.997,18

1 Bangunan Gedung 4.439.375.206,03 846.182.791,15 - 5.285.557.997,18

2 Bangunan Monumen

D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

- - - -

1 Jalan dan Jembatan - - - -

2 Bangunan Air/Irigasi - - - -

3 Instalasi - - - -

4 Jaringan - - - -

E ASET TETAP LAINNYA 222.266.550,00 - - 222.266.550,00

1 Buku Perpustakaan

2 Barang Bercorak Kesenian

222.266.550,00 - - 222.266.550,00

3 Hewan Ternak dan Tumbuhan

- - - -

4 Konstruksi dlm pengerjaan

- - - -

F SET TETAP LAIN-LAIN 133.397.004,00 - - 133.397.004,00

1 Aktiva lain-lain 133.397.004,00 - - 133.397.004,00

G ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00

1 Software - 14.000.000,00 - 14.000.000,00

Jumlah Total 6.350.132.665,56 1.062.633.846,15 - 7.412.766.511,71

4. Anggaran dan Realisasi

Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI

% (Rp.) (Rp.)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.924.774.500 1.790.420.298 93,02

B. BELANJA LANGSUNG

1. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

22.902.500 21.654.500 94,55

a. Belanja Pegawai 1.900.000 1.900.000 100

b. Belanja Barang/Jasa 21.002.500 19.754.500 94,06

c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

2. Operasi penertiban 46.772.000 46.732.000 99,91



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal



% (Rp.) (Rp.)

3.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

242.104.000 239.482.500 98,92

a. Belanja Pegawai 94.630.000 93.080.000 98,36


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

4. Monitoring dan evaluasi tata guna tanah

5.627.000 5.627.000 100

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang/Jasa 5.627.000 5.627.000 100

c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

5. Pelaksanaan kebijakan kependudukan

135.897.000 132.739.125 97,68



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

6. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial

124.207.500 124.186.500 99,98



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

7. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang Fisik

388.049.750 388.037.750 99,99



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

8. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa

7.430.000 7.430.000 100

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

9. Pengelolaan informasi publik perangkat daerah

6.175.000 6.175.000 100

a. Belanja Pegawai



% (Rp.) (Rp.)


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

10. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

6.340.000 6.339.950 100

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

11. Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal

246.000.000 245.900.000 99,96



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

12. Pengelolaan dokumen SKPD 9.175.000 9.175.000 100

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

13. Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.340.000 36.340.000 100


b. Belanja Barang/Jasa

c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

14. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan

137.337.000 136.575.900 99,44



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

15. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

375.805.000 353.363.096 94,03



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal 176.700.000 172.607.555 97,68



% (Rp.) (Rp.)

16. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair

264.780.700 227.074.501 85,76

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

17. Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

63.916.000 61.267.350 95,87



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

18. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

34.270.000 34.006.000 99,23



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

19. Pelayanan perijinan 24.635.000 22.645.000 91,92

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

20. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa

103.628.000 103.628.000 100



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

21. Penguatan pelaksanaan birokrasi reformasi

3.530.000 3.528.450 99,96

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal


NO. URAIAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI

(Rp.) %

22. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

30.245.000 30.245.000 100



c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

23. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

7.840.000 7.840.000 100

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

24. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

22.770.000 22.670.000 99,56

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

25. Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan

172.925.000 170.606.000 98,69

a. Belanja Pegawai


c. Pemeliharaan

d. Belanja Modal

5. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO. Seksi/ Bagian

SOP Nomor Dokumen

1. Pelayanan Pelayanan Kartu Keluarga 18/Kep.CMT/2014

2. Pelayanan Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Non Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

23/Kep.CMT/2015

3. KPE Laporan Keuangan 23.1/Kep.CMT/2015

4. KPE Pengumpulan Data Capaian Kinerja 23.2/Kep.CMT/2015

5. Pelayanan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 26/Kep.CMT/2014

6. Pelayanan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 29/Kep.CMT/2018


b. Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

NO. OPD SOP NOMOR

DOKUMEN

7. Pelayanan Pelayanan Surat Keterangan Perekaman KTP-el 30/Kep.CMT/2018

8. Pelayanan Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan 31/Kep.CMT/2019

9. Pelayanan Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) Antar Kecamatan

32/Kep.CMT/2019

10. Pelayanan Pelayanan Surat Dispensasi Nikah 33/Kep.CMT/2019

11. Umpeg Akses Informasi Publik 34/Kep.CMT/2019

12. Umpeg Cuti 35/Kep.CMT/2019

13. Umpeg Kenaikan Pangkat 36/Kep.CMT/2019

14. Umpeg Pensiun 37/Kep.CMT/2019

15. Umpeg Penerimaan Tamu Luar Daerah 38/Kep.CMT/2019

NO. Urusan Sapras Informasi Foto / Dokumen

1. Pelayanan 1 Papan Pengumuman (pengumuman di halaman web: https://depokkec.slemankab.go.id/)

2 Pos Pengaduan (kotak/meja atau ruang pengaduan/konsultasi)

3 Leaflet (poster, brosur)

4 Papan pengumuman informasi


BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A URUSAN WAJIB

1.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

a. Program dan Kegiatan

1)

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

a) Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

2)

Program penegakan hukum

a) Operasi Penertiban

3)

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

a) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

b) Pemantauan poskamling

c) Pembinaan linmas

b. Capaian Kegiatan

1)

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

a) Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam bagi masyarakat 1 kali

b) Pembinaan SAR Linmas 1 kali

c) Pembinaan komunitas peduli bencana 1 kali

2)

Program penegakan hukum

a) Dokumen penegakkan peraturan 1 dok

b) Pembinaan dan gerakan anti vandalisme 2 kali

c) Laporan pelanggaran perundang-undangan 1 dok

d) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4 kali

3)

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

a) Pembinaan linmas 3 kali

b) Forkopimda kecamatan 4 kali

c) Pemantauan poskamling 12 kali

d) Patroli terpadu 6 kali

e) Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, dan kunjungan pejabat

12 kali

f) Laporan tindak kriminal 1 dok

g) Pembinaan kelembagaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat

(FKPM) 1 kali

h) Pengamanan Pileg dan Pilpres 1

putaran


2.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN


1)

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

a) Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah

b.

Capaian Kegiatan

1)

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

a) Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah 1 dok

b) Dokumen penanganan konflik pertanahan 1 dok

3.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

a) Pelaksanaan kebijakan kependudukan

b. Capaian Kegiatan

1) Program Pelaksanaan kebijakan kependudukan

a) Pembinaan, pemantauan, dan pelaporan administrasi kependudukan

6 kali

b) Jumlah KTP yang diproses selesai 2.600 kali

c) Jumlah KK yang diproses selesai 6.777 buah

d) Sosialisasi kependudukan 2 kali

e) Rekomendasi akte kelahiran 843 kali

f) Rekomendasi akte kematian 735 kali

4.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


1)

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

a) Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial

b) Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik

2)

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

a) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa

b. Capaian Kegiatan

1)

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

a) MTQ tingkat kabupaten 1 kali

b) Pembinaan pekerja sosial masyarakat 2 kali

c) Pembinaan kelompok informasi masyarakat 2 kali


d) Pembinaan UKS pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi

4 kali

e) Pembinaan tim penanggulangan kemiskinan 2 kali

f) Pembinaan forum anak 1 kali

g) Pembinaan PKK kecamatan 17 kali

h) Pelaksanaan MTQ 1 kali

i) Pembinaan pemuda dan olahraga 4 kali

j) Pembinaan rois 1 kali

k) Monev pelaksanaan PAUD dan TK 2 dok

l) Pembinaan kegiatan sosial masyarakat 10 kali

m) Penyuluhan dan pendampingan penyandang distabilitas untuk akses dan pelayanan kesehatan

2 kali

n) Monev jam belajar masyarakat 2 kali

o) Pembinaan Dewan Masjid Indonesia (DMI) 2 kali

p) Pembinaan kecamatan layak anak 2 kali

q) Sosialisasi undang-undang KDRT, bullying traficking, dan kekerasan terhadap anak

3 kali

r) Sosialisasi undang-undang narkoba/HIV/AIDS 2 kali

s) Kegiatan keagamaan (safari jum’at dan tarling) PUPM 2 kali

t) Kegiatan sekolah rabu 5 kali

u) Pembinaan perwosi 2 kali

v) Kegiatan pokjanal DBD 1 kali

w) Pelaksanaan gebyar anak usia dini 1 kali

x) Pembinaan P3A dan kelompok tani P3A 4 kali

y) Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup 6 kali

z) Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura 2 kali

aa) Gotong royong masyarakat desa BBGRM 6 kali

ab) Monitoring dan evaluasi fisik 2 kali

ac) Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat 1 kali

ad) Pameran potensi daerah 1 kali

ae) Festival angkringan 1 kali

af) Lomba antar wilayah 1 kali

ag) Pendataan dan pembinaan UMKM 1 kali

ah) Pembinaan dan monev DPM 1 kali

aj) Pendataan dan pembinaan PKL 1 kali

2)

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

a)

Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

3 kali

5.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


1)

Program Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

a) Pengelolaan informasi publik perangkat daerah

b. Capaian Kegiatan

1)

Program Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

a) Pengelolaan website 12 bln


b) Pengelolaan PPID perangkat daerah 12 bln

6.

URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK


1) Program pengembangan data/ informasi / statistik daerah

a) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2 dok

7.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAAN


1)

Pengembangan nilai budaya

a)

Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal

b.

Capaian Kegiatan

1)

Pengembangan nilai budaya

a) Dialog budaya nusantara 2 kali

b) Penyelarasan gamelan 1 paket

c) Gelar seni budaya kecamatan dan kabupaten 1 kali

d) Lomba lagu dolanan anak 1 kali

e) Pelestarian seni dan budaya tradisional (lanjutan) 30 kali

f) Pembinaan karakter berbasis budaya / kemah budaya 1 kali

g) Lomba panduan suara lagu perjuangan 1 kali

h) Pentas ketoprak gabungan 1 kali

i) Fasilitasi ketoprak gabungan 1 kali

j) Fasilitasi parade hadroh 1 kali

k) Pengiriman kontingen budaya 1 kali

8.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN


1)

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

a) Pengelolaan Dokumen SKPD

b.

Capaian Kegiatan

1)

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

a) Pengelolaan arsip aktif dan inaktif 12 bulan

b) Pembinaan arsip desa 3 desa

c) Monitoring arsip desa 3 desa

d) Lomba kearsipan desa 1 kali

e) Lomba kearsipan SKPD 1 kali

f) Kegiatan penyusutan arsip SKPD 1 desa

g) Updating data buku dan dokumen perpustakaan 12 berkas


B. URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.

URUSAN PERENCANAAN


1)

Program perencanaan pembangunan daerah

a) Penyelenggaraan musrenbang RKPD

b.

Capaian Kegiatan

1)

Program perencanaan pembangunan daerah

a) Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan 4 dok

b) Laporan pengendalian pembangunan 4 dok

2.

URUSAN KEUANGAN


1)

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

a) Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

2)

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

b.

Capaian Kegiatan

1)

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

a) Dokumen Laporan keuangan semester 1 dan 2 2 dok

b) Dokumen Laporan pertanggungjawaban 12 bulan

c) Dokumen Laporan aset/BMD semester I dan II 2 dok

d) Verifikasi laporan keuangan 12 bulan

2)

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

a) Laporan Evaluasi APBDes 6 dok

b) Laporan Evaluasi perubahan APBDes 6 dok

c) Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes 6 dok

d) Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes 3 kali

3.

URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


1)

Program pengembangan wawasan kebangsaan

a) Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan

b.

Capaian Kegiatan

1 Program pengembangan wawasan kebangsaan


)

a) Upacara tanggal 17 dilaksanakan 11 kali

b) Upacara 17 Agustus 2 kali

c) Latihan paskibra 10 kali

d) Latihan upacara rutin 11 kali

g) Pertemuan tokoh masyarakat 4 kali

h) Dokumen kegiatan FKDM 4 dok

4.

URUSAN SEKRETARIAT DAERAH


1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan administrasi keuangan

b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan

c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

2)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a) Pemeliharan rutin/ berkala gedung,kendaraan, peralatan,mesin dan meubelair

3)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

4)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a) Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

6)

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

a) Pelayanan perijinan

7)

Program peningkatan administrasi pemerintahan

a) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa

b.

Capaian Kegiatan

1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Pengadaan AC 2 unit

b) Pengadaan mixer 1 unit

d) Pengadaan amplifier 1 unit

e) Pengadaan almari besi 3 unit

f) Pengadaan filling kabinet 4 unit

g) Pengadaan TV 2 unit

h) Pengadaan komputer PC 2 unit

i) Pengadaan notebook 2 unit

j)

Pengadaan aplikasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan Si Depok

1 paket

k) Pengadaan LCD 2 unit

l) Pengadaan microphone 2 unit

m) Pengadaan microphone wireless 2 unit

n) Pengadaan microphone clip on 2 unit

o) Pengadaan tablet 1 unit


p) Belanja perlengkapan upacara bendera 4 unit

q) Pengadaan ATK 2 paket

r) Penyediaan ATK Paten 1 paket

s) Materai 430 keping

t) Pengisian tabung gas 6 buah

u) Pembayaran langganan telepon 12 bulan

v) Pembayaran langganan listrik 12 bulan

w) Pembayaran langganan surat kabar 12 bulan

x) Pembayaran jasa transaksi keuangan 78 kali

z) Pembayaran jasa angkut sampah 12 bulan

aa) Belanja cetak jilid

6 jenis

ab) Penggandaan 2217 lembar

ac) Makan minum rapat 35 kali

ad) Makan minum tamu 8 kali

ae) Belanja modal mesin antrian 1 buah

af) Perjalanan dinas dalam daerah 17 kali

ag) Pelayanan surat masuk dan keluar 12 bulan

2)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a) Pemeliharaan komputer, laptop, printer 14 unit

b) Pemeliharaan gedung kantor 1 unit

c) Pemeliharan rumah dinas camat 1 unit

d) Pemeliharaan gedung pertemuan 3 unit

e) Pemeliharaan penataan taman 3 unit

f) Pemeliharaan kendaraan roda 2 9 liter

g) Pemeliharaan kendaraan roda 4 2 unit

h) Pembelian premium 3520 liter

i) Pemeliharaan AC 8 unit

j) Pemeliharaan meubelair 10 unit

k) Peralatan listrik 11 unit

l) Pemeliharaan LCD, CCTV, mesin fotocopy 1 kali

m) Pemeliharaan mesin ketik 1 unit

n) Pemeliharaan mesin potong rumput 1 buah

3)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a) Buku penjagaan kenaikan gaji berkala 1 dok

b) Pembinaan rohani kepegawaian 4 kali

c) Pembinaan jasmani pegawai 22 kali

d) Buku penjagaan kenaikan pangkat 1 dok

e) Laporan usulan gaji berkala 1 dok

f) Laporan penyusunan SKP 1 dok

g) Laporan rekapan absensi pegawai 1 dok

h) Laporan penyelesaian izin cuti 1 dok

i) Laporan usulan kenaikan pangkat 1 dok

4)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan 12 dok


b) Laporan tahunan n-1 1 dok

c) Laporan capaian indikator sasaran kinerja per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan

4 dok

d) Dokumen dalev terhadap kebijakan Renja SKPD 4 dok

e) Dokumen dalev terhadap pelaksanaan Renja 4 dok

f) Dokumen dalev terhadap hasil Renja SKPD 4 dok

g) Dokumen dalev terhadap hasil Renstra SKPD 1 dok

h) Dokumen Renja tahun 2020 1 dok

i) Dokumen terhadap perubahan Renja tahun 2019 1 dok

j) Dokumen rencana kinerja tahun 2020 1 dok

k) Dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 1 dok

l) Dokumen perjanjian kinerja 2020 1 dok

m) Dokumen DPPA perubahan SKPD 2019 1 dok

Dokumen RKA SKPD 1 dok

n) Dokumen DPA SKPD 1 dok

o) Dokumen RKA perubahan 2019 1 dok

5)

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

a) Pelayanan Perizinan IMB 14 ijin

b) Pelayanan perizinan IUMK 149 Ijin

c) Sosialisasi perizinan 2 kali

6)

Program peningkatan administrasi pemerintahan

a) Monitoring pemerintahan desa 3 desa

b) Monitoring BPD 3 desa

C URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1.

URUSAN INSPEKTORAT


1)

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

b. Capaian Kegiatan

1)

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a) Penyusunan roodmap reformasi perangkat daerah 1 dok

b) Laporan pelaksanaan roodmap reformasi perangkat daerah 1 dok

c) Dokumen SOP 1 dok


BAB III

PRESTASI TAHUN 2019

No. Nama Penghargaan/ Prestasi Tingkat Penerima Penghargaan

1 Juara I

Kampung KB

Kabupaten Sleman

Padukuhan Banjeng Desa Maguwoharjo

2

Juara III

Pencapaian Implementasidan Fasilitator KB Metode Kotrasepsi Jangka Panjang (MJKP)

Kabupaten Sleman

Puskesmas Depok I

3

Juara III

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Kategori PIK-R SMTA

Kabupaten Sleman

SMK Penerbangan AAG Adisutjipto

4

Juara III

Desa Ramah Anak Tingkat Kabupaten

Kabupaten Sleman

Desa Condongcatur

5 Harapan I

Kecamatan Layak Anak

Kabupaten Sleman

Kecamatan Depok

6

Pembinaan Terbaik

Festival Ketoprak Tingkat Kabupaten

Kabupaten Sleman

Kecamatan Depok

7 Juara I

Olahan Kering Garut

Kabupaten Sleman

KWT Taman Cemara Krodan, Maguwoharjo

8 Juara I

Olahan Basah Garut

Kabupaten Sleman

KWT Taman Cemara Krodan, Maguwoharjo

9 Juara I

Olahan Cabe Kering

Kabupaten Sleman

KWT Joho Mandiri, Condongcatur

10 Juara I

Olahan Ikan

Kabupaten Sleman

PKK Kecamatan Depok

11 Juara II

Olahan Cabe Basah

Kabupaten Sleman

KWT Lestari Gempol, Condongcatur

12 Juara 1

Lomba Pengelola Arsip Teladan

Kabupaten Sleman

Adi Nugroho, A.Md

Kecamatan Depok

13 Juara II

Program Kampung Iklim TK

Kabupaten Sleman

Padukuhan Joho Condongcatur

14

Silver I

Evaluasi Kebersihan dan Keteduhan Kota

Kabupaten Sleman

RW 34 Padukahan Banjeng Maguwoharjo

15 Juara I

Lomba B2SA

Kabupaten Sleman

PKK Kecamatan Depok

16 Juara I

Pola Asuh Anak dan Remaja

Kabupaten Sleman

Kecamatan Depok



(PAAR)

17

Juara II

Lomba Futsal

POR KORPRI

Kabupaten Sleman

Kecamatan Depok

18

Juara II

Lomba Catur

POR KORPRI

Kabupaten Sleman

Kecamatan Depok

19 Juara II

Lomba MTQ

Kabupaten Sleman

Kecamatan Depok

20

Juara I

Lomba Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Sleman

P.P Shoqibul Qur’an

Santen, Caturtunggal

21 Juara II

Sekolah Adiwiyata

Kabupaten Sleman

SD Muhammadiyah Condongcatur

22

Juara III

Lomba Kalpataru

Perintis Lingkungan

Kabupaten Sleman

Purwoko

Pengelola Ekowisata

Gajahwong, Nologaten

23

Juara III

Lomba Kalpataru

Penyelamat Lingkungan

Kabupaten Sleman

Kelompok Tani Makmur

Bajeng, Maguwoharjo

24

Juara II

Lomba Kalpataru

Pengabdi Lingkungan

Kabupaten Sleman

Fitri Isnaini, S.Pt

PPL Pertanian

Kecamatan Depok

25 Juara Harapan I

Lomba Sanitasi

Kabupaten Sleman

IPAL Kanal Papringan, Caturtunggal

26

Juara II

Lomba Cerdas Cermat Lingkungan Hidup Pelajar

Tingkat SMA/SMK

Kabupaten Sleman

SMK N 2 Depok

27

Juara Harapan II

Lomba Cerdas Cermat Lingkungan Hidup Pelajar

Tingkat SMA/SMK

Kabupaten Sleman

SMA N 1 Depok

28 Juara II

Penyelamat Lingkungan Propinsi DIY

Kelompok Kaliplang Joho CondongCatur

29 Juara I

Lomba Sekolah Sehat Propinsi DIY


30

Terbaik I

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Kategori Kecamatan

Propinsi DIY Kecamatan Depok

31 Juara III

Lomba B2SA Propinsi DIY PKK Kecamatan Depok



32 Juara I

Lomba Sekolah Sehat Nasional


33

Juara I

Pembina Sekolah dengan Pembina Terbaik Jenjang TK/SD

Nasional Puskesmas Depok II


BAB IV

P E N U T U P

Rencana kerja dan anggaran yang telah kita susun dan dijabarkan

melalui program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Depok tahun 2019, dengan

segala keterbatasan dan kemampuan yang ada telah dilaksanakan dengan

baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan capaian

kinerja keuangan 97,01% sedangkan capaian kinerja fisik 99,68%.

Berbagai permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, baik kinerja keuangan maupun kinerja

pelayanan secara umum, antara lain:

1. kegiatan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, terdapat

beberapa kendala ketika surat untuk jadwal kegiatan disampaikan ke beberapa

anggota baik Desa, Linmas, Polsek, dan Koramil ternyata bersamaan

waktunya. Selain itu terdapat sarana dan prasarana pendukung yang belum

ada, seperti mobil untuk patroli keliling

2. kegiatan penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan masyarakat,

realisasi fisiknya telah tercapai 100%, akan tetapi realisasi keuangannya lebih

rendah karena pembelian seragam paskibra harga beli lebih rendah dari

anggarannya

3. kegiatan pelaksanaan kebijakan kependudukan terdapat honorarium Non PNS

yang tidak dapat terealisasi dikarenakan ada Dukuh yang meninggal dan

Dukuh yang sudah purna tugas

4. kegiatan pengelolaan perijinan, anggaran belanja makan dan minum

peninjauan tidak dapat terealiisasi semua, dikarenakan pelaksanaan peninjuan

lokasi menyesuaikan dengan pemohon yang mengajukan IMB dan IUMK

5. kegiatan Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBdes, terdapat

kendala karena sistem keuangannya ada perubahan dari Siskeudes berubah

menjadi SIDEK Desaku

6. kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran, realisasi besar

tagihan jasa langganan seperti telepon dan listrik tergantung dengan

pemakaian

7. kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, mengalami

kendala dalam hal penyusunan karena berkaitan dengan data yang dihimpun

dari instansi-instansi lain. Data yang terkumpul kurang up to date karena untuk

pengumpulan data tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama


Pengendalian dan evaluasi senantiasa dilakukan untuk mencari

solusi atas berbagai permasalahan yang timbul. Hal tersebut juga didukung

koordinasi dan komunikasi kepada setiap pemangku kepentingan sehingga

setiap permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan yang

diharapkan dapat tercapai.

Depok, 31 Desember 2019

Camat Depok

ABU BAKAR NIP. 19710710 199101 1 002


LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN DEPOK

TAHUN 2019


PENGHARGAAN


TERBAIK I

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2019

KATEGORI KECAMATAN


JUARA II

PENYELAMAT LINGKUNGAN


JUARA III

LOMBA B2SA

(LOMBA CIPTA MENU BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN

AMAN)

laporan pelaksanaan tugas tahunan organisasi …...e. seksi perekonomian dan pembangunan f. seksi...

Documents