laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) dinas …a. penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga...

52
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM TAHUN 2018

Upload: others

Post on 06-Dec-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM

TAHUN 2018

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

1

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini ditujukan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat melalui peningkatan Umur Harapan Hidup, penurunan Angka Kematian Bayi

dan Angka Kematian Ibu, menurunkan dan menekan angka kesakitan, meningkatkan pelayanan

kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Selain itu pembangunan kesehatan yang

dilaksanakan saat ini lebih diarahkan untuk langsung menyentuh ke masyarakat serta meningkatkan

kemampuan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatannya.

Perkembangan Kota Mataram yang cukup pesat yang ditandai dengan makin tingginya

kepadatan penduduk dan mobilisasi penduduk dan ditambah lagi dengan tingginya jumlah penduduk

miskin telah memberikan kontribusi tersendiri terhadap timbulnya masalah-masalah kesehatan di

masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, penyebaran penyakit menular serta gizi

buruk. Selain itu perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat masih rendah dan belum optimalnya

akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar juga masih perlu

ditingkatkan.

Dalam kebijakan program pembangunan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota

Mataram2016 - 2021 disebutkan bahwa Visi Pembanguan Kesehatan Kota Mataram adalah untuk

mewujudkan “MASYARAKAT SEHAT, MAJU DAN MANDIRI”. Sejalan dengan itu upaya penigkatan

derajat kesehatan masyarakat Kota Mataram tahun 2017 dilaksanakan melalui program-program

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas

Pembantu dan Jaringannya

10. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

11. Program Manajemen Kesehatan

12. Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

2

13. Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia

14. Program Pengendalian Penyakit

15. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Upaya-upaya pembangunan kesehatan melalui program dan kegiatan yang selama ini

telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan.Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya

meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi, tertanganinya masalah-

masalah kesehatan, meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan serta perilaku dan peran

serta masyarakat.

Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang

merupakan sarana bagi evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi,

misi dan tujuan organisasi sesuai Instruksi Presiden RI Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Apraratur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran maka

pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagian besar dalam katagori sangat

berhasil.Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan Dinas Kesehatan dalam

mengimplementasikanprogram/kegiatan tahun anggaran 2017sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Tahunan Dinas.

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah Nya, sehingga

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Mataram tahun 2017 dapat

diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kesehatan atas kinerja pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2017. Disamping itu, LKIP juga merupakan salah satu

sarana bagi Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan LKIP mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsiserta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini, khususnya seluruh Bidang, Seksi, Sub Bagian dan UPTD di lingkup Dinas Kesehatan

Kota Mataram yang telah bekerja dalam upaya pelaksanaan program/kegiatan kesehatan sepanjang

tahun 2017 dan selama penyusunan LKIP ini.

Akhirnya, dengan semangat dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Kesehatan

akan terus berupaya membangun dan memperbaiki diri agar dapat menjadi organisasi yang lebih

transparan dan akuntabel.

Mataram, Januari 2018

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram

dr. H. Usman Hadi Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19631121 199603 1 002

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

4

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi

pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang

berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil

(outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem

AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini

berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan

memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam

sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih

independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja

instansi pemerintah.

II. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Instansi Pemerintah DinasKesehatan Kota Mataram tahun

2014 berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

5

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 – 2021;

12. Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan

Perangkat Daerah Kota Mataram;

13. Peraturan Walikota Mataram Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Mataram;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan disusunnya LKIP Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;

2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

IV. BIDANG KEWENANGAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkanuntuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakatmelalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerahdengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan,

dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan

lebihmemperhatikan aspek-aspek hubungan antara PemerintahPusat dengan daerah dan

antardaerah, potensi dankeanekaragaman daerah, serta peluang dan tantanganpersaingan global

dalam kesatuan sistem penyelenggaraanpemerintahan negara.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah pasal 13 ayat (4):

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerahkabupaten/kota;

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

6

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampaknegatifnya hanya dalam daerah

kabupaten/kota;dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh

daerahkabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahterdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib

dan UrusanPemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan

yang berkaitandengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yangtidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar. Bidang Kesehatan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan denganPelayanan Dasar disamping pendidikan; pekerjaan umum dan penataan

ruang;perumahan rakyat dan kawasan permukiman;ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindunganmasyarakat; dansosial.Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota di bidang

kesehatan meliputi:

1. Upaya Kesehatan

a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota

b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota .

c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat

Daerah kabupaten/kota

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

kabupaten/kota

3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.

b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1

(satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga

4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok

masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Bidang kesehatan merupakan suatu urusan wajib yang berkontribusi terhadap peningkatan Umur

Harapan Hidup(UHH) yang juga merupakan salah satu indikator keberhasilan

pembangunankesehatan. Keberhasilan peningkatan UHH tersebut dipengaruhi olehbeberapa faktor

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

7

antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Ibu(AKI), mortalitas dan morbiditas

penyakit, status gizi, kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, akses dan

kualitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan sumber daya kesehatan.

V. Sumber Daya Wilayah

Kota Mataram yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, merupakan Ibu

Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat berada di bagian paling barat wilayah Propinsi dan terletak di

antara 08o 33’ – 08o 38’ Lintang Selatan dan 116o 04’ – 116o10’ Bujur Timur dengan perbatasan

Selat Lombok di bagian Barat, sedangkan di bagian Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan

Wilayah Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten

Lombok Barat.

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten

Lombok Barat.

Sebelah Selatan : Kecamatan LabuApi Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Barat : Selat Lombok

Kota Mataram selain merupakan Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat juga merupakan Pusat

Pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perekonomian barang dan jasa.

Kondisi Topografi Kota Mataram umumnya datar dengan ketinggian 0 – 75 meter di atas

permukaan air laut. Kota Mataram terdiri dari 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan.

Konsekuensi dari status Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB adalah menimbulkan adanya

arus imigrasi masuk ke Kota Mataram yang mengakibatkan terjadinya proses interaksi sosial

budaya antar berbagai suku, adat istiadat dan agama. Prosentase tingkat persebaran penduduk

dan tingkat kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kota Mataram pada Tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

8

No Kecamatan Luas

Wilayah (Km2)

Jumlah Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk/

Km2 Desa Kelurahan Desa+Kel

1 Ampenan 9,46 - 10 10 91.099 9.630

2 Sekarbela 10,32 - 5 5 69.989 6.782

3 Mataram 10,76 - 9 9 87.527 8.134

4 Selaparang 10,77 - 9 9 75.235 6.986

5 Cakranegara 9,67 - 10 10 67.791 7.010

6 Sandubaya 10,32 - 7 7 76.868 7.448

Jumlah(Kab/Kota) 61,30 - 50 50 468.509 7.643

Sumber : BPS Kota Mataram Tahun 2017

Daritabel di atas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Mataram cukup tinggi yaitu

7.643jiwa/Km2 dan wilayah yang paling padat di Kota Mataram adalah Kecamatan Ampenan

dengan kepadatan penduduk mencapai 9.630jiwa/km2.

VI. KONDISI UMUM DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM

TerbentuknyaDinas Kesehatan Kota Mataram tidak terlepas dari perjalanan terbentuknya Kota

Mataram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1993 Kota Mataram terbentuk yang

merupakan perubahan status Kota Administratif Mataram menjadi Kotamadya Mataram yang terdiri

dari 3 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram dan Kecamatan

Cakranegara. Sejalan dengan lahirnya Otonomi Daerah yang ditandai dengan ditetapkannya

Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pula

perubahan sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram menjadi hanya Kota Mataram.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan Kota Mataram, maka Wilayah Kota Mataram

mengalami pemekaran setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 3 Tahun 2007

Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram dari 3 Kecamatan dan 23

Kelurahan menjadi 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Mataram mengalami perubahan menjadi

Dinas Kesehatan Tipe B melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Dinas Kesehatan Kota

Mataram mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.Struktur

organisasi Dinas Kesehatan Kota Mataram menurut Peraturan Walikoa Nomor 37 Tahun 2016

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

9

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kota Mataram adalah sebagai berikut :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang, terdiri dari :

1) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :

a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa.

3) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :

a) Seksi Pelayanan Kesehatan;

b) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT); dan

c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kota Mataram diatur dalam Peraturan

Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok dan Fungsi serta Tata Kegiatan Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Dinas Kesehatan

Kota Mataram. UPTD yang ada pada Dinas Kesehatanterdiri dari 11 (sebelas) Puskesmas,

Instalasi Farmasi Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan.

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

10

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat

Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Kesehatan mengalami perubahan menjadi tipe B

yang terdiri 3 Bidang.

2. KETENAGAAN

Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai

penyelenggara urusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan didukung oleh 541orang

tenaga yang terdiri dari :

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

11

No Status Ketenagaan 2014 2015 2016 2017

Jml % Jml % Jml % Jml %

1. Pegawai Negeri Sipil 519 97,01 529 96,53 532 96,55 520 96,12

2. Tenaga Honda 1 0,19 1 0,18 1 0,18 1 0,18

3. PTT JKN 0 0,00 - - 234 - 263 -

4. PTT Daerah 15 2,80 18 3,28 63 3,27 66 3,70

5. PTT Medis - - - - - - 22

Jumlah 535 100 548 100 830 100 872 100

Dari 541 orang pegawai PNS, PTT, Honda dan Mengabdi ini tersebar pada Dinas

Kesehatansebanyak 95 orang (10,89%), Puskesmas sebanyak 761 orang (87,27%), Instalasi

Farmasi Kesehatan sebanyak 8 orang (0,92%) dan Laboratorium Kesehatan sebanyak 8 orang

(0,92%). Gambaran yang lebih rinci tentang penyebaran tenaga lingkup Dinas Kesehatan Kota

Mataram Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. DINAS/UPTD

JENIS KEPEGAWAIAN

JML PNS

PTT APBD

JKN PTT

DR/DRG

1. Dinas Kesehatan 82 13 - - 95

2. Puskesmas Ampenan 37 6 35 3 81

3. Puskesmas Tanjung Karang 46 5 34 3 88

4. Puskesmas Karang Pule 45 3 13 3 64

5. Puskesmas Mataram 36 4 19 2 61

6. Puskesmas Pagesangan 35 4 30 2 71

7. Puskesmas Cakranegara 47 6 38 1 92

8. Puskesmas Karang Taliwang 36 11 27 3 77

9. Puskesmas Babakan 42 4 23 1 70

10. Puskesmas Selaparang 32 4 16 2 54

11. Puskesmas Dasan Agung 30 3 16 1 50

12. Puskesmas Pejeruk 38 2 12 1 53

13. Instalasi Farmasi Kesehatan 6 2 - - 8

14. Laboratorium Kesehatan 8 - - - 8

J u m l a h 520 67 263 22 872

Tahun 2016 532 64 234 - 830

Tahun 2015 529 19 - - 548

Jumlah tenaga kesehatan lingkup Dinas Kesehatan Kota Mataram tahun 2017 mengalami

penurunan dari 551 orang menjadi 541 orang. Hal itu disebabkan karena banyaknya pegawai

mutasi ke luar Dinas Kesehatan dan yang sudah memasuki masa purna tugas. Proporsi tenaga

kesehatan menurut 7 jenis tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang ada pada lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

12

MEDIS9,06%

KEPERAWATAN48,17%

KEFARMASIAN4,01%

KESEHATAN MASYARAKAT

9,17%

GIZI4,82%

KETERAPIAN FISIK

0,00%

KETEHNISIAN MEDIS6,19%

NON KESEHATAN18,58%

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM lingkup Dinas Kesehatan Kota

Mataram adalah tenaga keperawatan (48,17%) yang meliputi perawat, perawat gigi dan bidan.

Hal tersebut terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Di

lain sisi proporsi tenaga medis, ketehnisian medis serta tenaga kefarmasian cukup rendah

meskipun sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan Gambaran tenaga

kesehatan menurut 7 jenis tenaga kesehatan dan unit kerja adalah sebagai berikut:

No Jenis Ketenagaan Unit Kerja

Jumlah Dinas Kesehatan Puskesmas IFK Labkes

MEDIS 3 75 0 1 79

1 dr. 2 60 0 1 63

2 drg. 1 15 0 0 16

KEPERAWATAN 17 403 0 0 420

1 S1 KEP 5 66 0 0 71

2 DIV KEP 0 2 0 0 2

3 AKPER 5 121 0 0 126

4 SPK 3 15 0 0 18

5 D-IV BIDAN 1 11 0 0 12

6 AKBID 2 153 0 0 155

7 BIDAN 0 2 0 0 2

8 DIV PRWT Gigi 0 1 0 0 1

9 AKG 0 29 0 0 29

10 SPRG 1 3 0 0 4

KEFARMASIAN 2 29 4 0 35

1 Apt 1 2 2 0 5

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

13

No Jenis Ketenagaan Unit Kerja

Jumlah Dinas Kesehatan Puskesmas IFK Labkes

2 DIII Farmasi 1 16 1 0 18

3 SMF 0 11 1 0 12

KESEHATAN MASYARAKAT 26 53 0 1 80

1 MK 6 1 0 0 7

2 SKM 12 12 0 0 24

3 S1 Tek.Lingk. 6 17 0 1 24

4 AKL/APK 1 22 0 0 23

5 SPPH 1 1 0 0 2

GIZI 5 37 0 0 42

1 S1 GIZI 1 0 0 0 1

2 D IV GIZI 0 9 0 0 9

3 AKZI 4 28 0 0 32

4 SPAG 0 0 0 0 0

KETERAPIAN FISIK 0 0 0 0 0

KETEHNISIAN MEDIS 1 47 0 6 54

1 S1 Biologi 1 10 0 3 14

2 AAK 0 21 0 3 24

3 SMAK 0 6 0 0 6

4 D.III RO 0 1 0 0 1

5 D.III Perk.Medik& IK. 0 9 0 0 9

NON KESEHATAN 41 117 4 0 162

1 PEKKES 2 5 0 0 7

2 S2 4 2 0 0 6

3 S1 13 17 1 0 31

4 DIII 1 6 1 0 8

5 DI 1 1 0 0 2

6 SMA 17 66 1 0 84

7 SMP 0 11 0 0 11

8 SD 3 9 1 0 13

JML 95 761 8 8 872

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan lingkup Dinas

Kesehatan Kota Mataram adalah tenaga Keperawatan yaitu berjumlah 420 orang atau 48,17%

tenaga kesehatan adalah tenaga bidan dan perawat.

3. SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram memiliki berbagai macam

sarana pelayanan kesehatan baik sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

14

swasta. Data jumlah sarana pelayanan kesehatan di wilayah Kota Mataram Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

No Kecamatan Rumah Sakit Puskesmas

Poskesdes Umum Khusus Puskesmas Pustu

1 Ampenan 2 - 2 3 2

2 Sekarbela 1 1 2 1 2

3 Selaparang 1 1 3 4 4

4 Mataram 4 1 1 2 4

5 Sandubaya 2 - 2 3 7

6 Cakranegara 1 1 1 3 4

Jumlah(Kab/Kota) 11 4 11 16 23

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas Kesehatan didukung oleh sarana pelayanan kesehatan

yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Kota Mataram yaitu 11 Puskesmas yang terdiri dari 5

Puskesmas Perawatan (Puskesmas Ampenan, Puskesmas Tanjung Karang, Puskesmas

Cakranegara, Puskesmas Selaparang dan Puskesmas Karang Taliwang) dan 4 Puskesmas

Non Perawatan (Puskesma Karang Pule, Puskesmas Mataram, Puskesmas Pagesangan,

Puskesmas Dasan Cermen, Puskesmas Dasan Agung dan Puskesmas Pejeruk) serta 16

Puskesmas Pembantu dan 23 Poskesdes yang tersebar di 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan.

4. ANGGARAN

Dinas Kesehatan selaku pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan kesehatan

melaksanakan pembangunan kesehatan melalui 16 program (4 program non tehnis dan 12

program tehnis) dan 68 kegiatan (15 kegiatan non tehnis dan 53 kegiatan tehnis). Jumlah

anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 97.888.618.563,20,- dengan realisasi anggaran telah

mencapai Rp. 84.458.440.562,20 (86,28%) yang terdiri dari :

No Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp.)

% Alokasi Realisasi

1. Belanja Tidak Langsung 39.044.449.296,80 36.257.522.176,20 92,86 (Gaji dan Tunjangan)

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

15

2. Belanja Langsung : 58.844.169.267,00 48.200.918.386,00 81,91

❖ Program Sasaran Strategis 56.006.133.797,00 45.801.695.699,00 81,78

❖ Program Pendukung 2.838.035.470,00 2.399.222.687,00 84,54

Jumlah 97.888.618.563,00 84.458.440.562,20 86,28 Tahun 2016 114.489.084.070,80 100.412.135.898,00 87,70

Tahun 2015 68.449.593.532,80 57.593.163.108,00 84,14

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan selama tiga tahun jumlan alokasi anggaran pada Dinas

Kesehatan mengalami penurunan yang cukup besar hingga menjadi Rp. 97.888.618.563,00

pada tahun 2017 dengan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Mataram sebesar86,28%.

Penurunan alokasi anggaran tahun 2017 yang cukup besar tersebut salah satunya disebabkan

karena adanya penurunan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK yang cukup besar yaitu

Rp. 35.064.822.000,-(tahun 2016) menjadi Rp. 10.947.977.000,- (tahun 2017).

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

16

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsimerupakan salah satu wujud nyata

niat pemerintah untuk memerangi korupsibaik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah

pemberantasankorupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan

suatupenanganan secara sistematik. Penanganan tindak korupsi antara lain dilakukan melalui

perbaikan sistem manajemenpemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan

akuntabilitas.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat mendorong pemerintahan

yang bersih dan bebas dari KKNserta berkinerja tinggi. Oleh karena itu pemerintahan diharapkan

untukdapat menjelaskan apa yang sedang danakan dilakukan serta mempertanggungjawabkan kinerja

apayang telah diberikan kepada masyarakat selaku stakeholder utama pembangunan bangsa ini. Oleh

karena itu Diperlukan ukuran-ukurankinerja yang dapat digunakan untuk mengetahui capaian kinerja

dari setiaporganisasi serta menjadi menjadi komitmenpara penyelenggara pemerintahan dalam

pembangunan.

Komponen yang sangat penting dalam pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah

Penetapan Kinerja karena Penetapan Kinerja inilah yang menjadi komitmen dasar SKPD dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang keberhasilannya diukur melalui pengukuran kinerja. Penetapan

kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sistem AKIP) yang merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki oleh instansi.

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana

jangka menengah (lima tahunan). yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut

kedalam rencana kinerja tahunan. Tujuan Umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik serta Percepatan untuk

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan Tujuan

Khususnya adalah : Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian

keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; Menciptakan tolok ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur serta sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

17

Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam bidang kesehatan

menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM)

serta indikator lainnya yang merupakan wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

dan menjadi indikator dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2016 – 2021. Dalam

rangka mewujudkan visi “MASYARAKAT SEHAT, MAJU DAN MANDIRI” ditempuh melalui 5 misi, yaitu:

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin ketersediaan SDM, sarana

dan prasarana pelayanan kesehatan

2. Meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan

lingkungan

4. Meningkatkan derajat kesehatan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

5. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik

Sedangkan sasaran pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Mataram yang ingin dicapai

adalah :

1. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas

2. Tersedianya obat,BMHP dan alat kesehatan yang sesuai standar di sarana pelayanan kesehatan

3. Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar

4. Terwujudnya kesehatan ibu, bayi, anak remaja dan lansia serta gizi yang optimal

5. Terwujudnya mayarakat dan institusi yang berperilaku hidup bersih dan sehat

6. Terwujudnya masyarakat yang memanfaatkan air bersih dan lingkungan yang memenuhi syarat

secara optimal

7. Terwujudnya penemuan dan penanganan penyakit menular yang optimal

8. Terwujudnya pelayanan imunisasi bagi ibu hamil, bayi, balita dan anak sekolah yang sesuai

standar

9. Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit tidak menular yang optimal

10. Tersedianya dokumen pengelolaan program dan anggaran yang memadai

Selaras dengan hal-hal tersebut disusun penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota Mataram yang

memuat sasaran, program, indikator beserta target dalam penetapan kinerja tahun 2017.

A. ALOKASI ANGGARAN MENURUT SASARAN KINERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN

Jumlah alokasi anggaran pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas

Kesehatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 114.489.084.070,80 meningkatcukup

besar sebesar 67,27% dari tahun 2015 sebesar Rp. 68.449.593.532,80. Peningkatan jumlah

anggaran yang sangat besar tersebut terutama berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik (naik

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

18

616,24%), DBHCHT (naik 1.992,73%) dan peningkatan anggaran kapitasi JKN sebesar 24,19%.

Sedangkan alokasi anggaran anggaran lingkup Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2016

sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut :

No Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp.) %

Kenaikan DPA DPPA

1. Belanja Tidak Langsung 37.815.561.751,00 39.044.449.296,80 3,25

(Gaji dan Tunjangan)

2. Belanja Langsung : 52.339.315.720,00 58.844.169.267,00 12,43

❖ ProgramSasaran Strategis 50.078.025.720,00 56.006.133.797,00 11,84

❖ Program Pendukung 2.261.290.000,00 2.838.035.470,00 25,51

Jumlah 90.154.877.471,00 97.888.618.563,80 8,58

Tahun 2016 110.412.999.211,80 114.489.084.070,80 3,69

Tahun 2015 63.352.714.732,80 68.449.593.532,80 8,05

Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017 setelah perubahan mengalami

kenaikan sebesar 8,58%. Kenaikan ini terjadi terutama karena adanya tambahan anggaran gaji dan

tunjangan, tambahan anggaran yang bersumber dari dana kapitasi JKN (tambahan penerimaan

dan sisa lebih tahun 2016).Proporsi belanja gaji dan tunjangan terhadap total anggaran cukup

rendah yaitu sekitar 39,89%. Sedangkan 60,11% merupakan belanja langsung yang dialokasikan

bagi pelaksanaan program/kegiatan sasaran strategis beserta program pendukung (operasional

dinas). Proporsi anggaran yang digunakan bagi pelaksanaan program/kegiatan strategis dinas

terhadap total anggaran Dinas Kesehatan adalah sebesar : 57,21%.

Anggaran belanja langsung dalam APBD Dinas Kesehatan Kota Mataram berasal dari berbagai

sumber seperti : DAU, DAK (Fisik dan Non Fisik), Dana JKN dan DBHCHT. Alokasi anggaran

belanja langsung menurut sumber anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun

2014hingga 2017 adalah sebagai berikut :

No Sumber Dana 2014 2015 2016 2017

1 Dana Alokasi Umum 10.799.644.408 12.411.533.533 9.678.164.617 26.420.338.720

2 Dana Alokasi Khusus 4.479.920.000 4.688.320.000 33.579.518.000 10.947.977.000

3 JKN 16.460.210.500 18.618.679.798 23.121.782.003 21.125.853.547

4 DBHCHT 4.700.000.000 630.065.000 13.185.392.000 350.000.000

Jumlah 36.439.774.908 36.348.598.331 79.564.856.620 58.844.169.267

Tidak seperti tahun sebelumnya, anggaran bagi belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Mataram

sebagian besar bersumber dari DAU dan dana JKN masing masing sebesar Rp. 26.420.338.720

(44,90%) dan Rp. 21.125.853.547,- (35,90%). Sedangkan anggaran yang bersumber dari DAK

justru mengalami penurunan yang cukup besar yaitu-67,40%.

Anggaran belanja langsung terbagi menjadi anggaran belanja langsung bagi program pendukung

dan anggaran belanja langsung bagi program sasaran strategis. Anggaran bagi program

pendukung ditujukan bagi program-program yang bukan program tehnis kesehatan, seperti :

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Alokasi anggaran belanja langsung menurut program sasaran strategis dan program Dinas

Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017adalah sebagai berikut :

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JML

ANGGARAN KET.

1 Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

terjangkau dan berkualitas - Peningkatan kesehatan masyarakat

692.000.000

- Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan swasta

5.970.900.000

- Pembinaan Kesehatan institusi 90.187.500

- Sosialisasi dan Pelatihan kesehatan institusi

30.240.000

- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar

255.127.500

- Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta

157.605.000

- Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

24.236.701.047

- Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non FISIK)

3.909.811.000

- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

1.896.678.530

- Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

95.675.000

- Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)

1.006.033.000

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

- Pembangunan puskesmas 1.130.000.000

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

602.000.000

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

492.000.000

- Rehabilitasi sedang/berat poskesdes

1.687.300.000

JUMLAH 1 42.252.258.577 75,44

2 Terwujudnya mayarakat dan institusi yang berperilaku

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

hidup bersih dan sehat - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

196.644.000

- Penyuluhan masyarakat pola 70.695.000

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

20

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JML

ANGGARAN KET.

hidup sehat

- Penyelenggaraan lomba balita 31.005.000

- Lomba Posyandu 57.152.500

- Pembinaan UKBM 52.675.000

- Pembinaan Desa siaga 16.477.500

- Pembinaan/revitalisasi posyandu 1.540.385.000

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)

79.799.200

JUMLAH 2 2.044.833.200 3,65

3 Terwujudnya masyarakat yang memanfaatkan air

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

bersih dan lingkungan yang memenuhi syarat secara optimal

- Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi

577.477.500

Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan

114.675.000

- Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi (DAK)

900.000.000

Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga

74.205.000

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

- Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

143.737.500

JUMLAH 3 1.810.095.000 3,23

4 Tersedianya dokumen Program Manajemen Kesehatan

anggaran dan pengelolaan program yang memadai

- Sistem Informasi Kesehatan Daerah

126.237.500

- Perencanaan Kesehatan 53.500.000

- Peningkatan Administrasi UMum dan Inventaris Barang Dinas dan UPTD

93.712.500

- Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK)

591.321.000

- Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK)

164.540.000

JUMLAH 4 1.029.311.000 1,84

5 Tersedianya obat,BMHP dan alat kesehatan yang sesuai

Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan

standar di sarana pelayanan kesehatan

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

2.182.000.000

- Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

155.222.500

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)

652.613.800

- Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian

122.419.000

JUMLAH 5 3.112.255.300 5,56

6 Terwujudnya kesehatan ibu, Program Kesehatan Ibu, Anak,

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

21

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JML

ANGGARAN KET.

bayi, anak remaja dan lansia Remaja, dan Lansia

serta gizi yang optimal - Pembinaan dan Pelayanan KIA 226.063.500

- Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA

51.555.000

- Monitoring dan Evaluasi KIA 134.898.750

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

213.850.000

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

14.100.000

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

121.340.000

- Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

1.094.272.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

501.300.000

JUMLAH 6 2.357.379.250 4,21

7 Terwujudnya pelayanan imunisasi bagi ibu hamil,

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

bayi, balita dan anak sekolah yang sesuai standar

- Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

310.517.500

- Pelayanan Kesehatan Haji 181.085.000

JUMLAH 7 491.602.500 0,88

8 Terwujudnya penemuan dan Program Pengendalian Penyakit

penanganan penyakit menular yang optimal

- Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.320.958.000

- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

268.010.000

- Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

145.330.000

- Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (DAK)

367.587.000

JUMLAH 8 2.101.885.000 3,75

9 Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

tidak menular yang optimal - Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

653.448.970

JUMLAH 9 653.448.970 1,17

10 Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

- Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga

153.065.000

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

22

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JML

ANGGARAN KET.

Kesehatan

JUMLAH 10 153.065.000 0,27

TOTAL BELANJA LANGSUNG SASARAN STRATEGIS 56.006.133.797

100,00

Proporsi alokasi anggaran Belanja Langsung Program Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota

Mataram Tahun 2017 menurut upaya pencapaian sasaran strategis dapat dilihat dalam diagram

berikut :

Sasaran 23,65%

Sasaran 33,23% Sasaran 4

1,84%

Sasaran 55,56%

Sasaran 64,21%

Sasaran 70,88%

Sasaran 83,75%Sasaran 9

1,17%

Sasaran 100,27%

Sasaran 175,44%

Dari diagram di atas menunjukkan seperti tahun sebelumnya, proporsi anggaran Dinas Kesehatan

Kota Mataram Tahun 2017 terbesar digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 1 yaitu

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas dan sasaran 5yaitu

tersedianya obat, BMHP dan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan.

B. INDIKATOR TARGET MENURUT SASARAN KINERJA

Pembangunan kesehatan di Kota Mataram ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran

dalam indikator kesehatan dalam indikator kinerja kunci, standar pelayanan minimal, indikator

RPJM dan indikator lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

23

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan

a. Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100%

berkualitas b. Puskesmas yang terakreditasi 11 Pusk

c. Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD 11 Pusk

d. Rasio puskesmas : Jml Penduduk 1 : 30.000

2 Terwujudnya mayarakat dan institusi yang berperilaku hidup bersih dan sehat

a. Desa Siaga Aktif 100%

b. Cakupan Posyandu Aktif 45%

c. Rumah tangga sehat 37%

d. Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional

100%

e. Persentase siswa kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

3 Terwujudnya masyarakat yang memanfaatkan air bersih dan lingkungan yang memenuhi syarat secara optimal

a. Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

46 Kel

b. Cakupan Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja

11 Pusk

c. Cakupan Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan olah raga

11 Pusk

d. Cakupan akses air bersih 90%

e. Cakupan akses jamban 85%

f. TPM yang diperiksa 43%

4 Tersedianya dokumen anggaran dan pengelolaan program yang memadai

a. Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan

100%

b. Ketersediaan Website Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang di update secara berkala

100%

c. Tersedianya dokumen laporan inventaris barang

100%

d. Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran

100%

e. Ketersediaan Dokumen profil kesehatan yang akurat dan tepat waktu

100%

f. Ketersediaan Dokumen laporan (LAKIP) 100%

5 Tersedianya obat, BMHP dan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan

a. Ketersediaan obat Esensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

100%

b. Penggunaan Injeksi pada kasus terpilih 0%

c. Penggunaan Antibiotik pada kasus terpilih 0%

d. Penulisan resep obat generik 100%

6 Terwujudnya kesehatan ibu, bayi, anak remaja dan lansia serta gizi yang optimal

a. Kunjungan ibu hamil K4 93,50%

b. Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

91%

c. Kunjungan bayi 96%

d. Pelayanan Anak Balita 71%

e. Kunjungan neonatal lengkap 94%

f. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan 4 pusk

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

24

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terstandar

g. Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi esensial terpadu (PKRET)

4 Pusk

h. Prosentase Karang Lansia yang mendapat Pembinaan

100%

i. Puskesmas Rawa Inap yang melaksanakan PONED

100%

j. Balita gizi buruk mendapatperawatan 100%

k. Cakupan Bayi yang mendapat ASI Eksklusif (6 bulan)

65%

l. Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe 93%

m. Cakupan bayi dan balita mendapatVitamin A 98%

10 Terwujudnya pelayanan imunisasi bagi ibu hamil, bayi, balita dan anak sekolah yang sesuai standar

a. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

b. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk

> 2

c. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 90%

d. Cakupan Jemaah Calon Haji (JCH) diperiksa kesehatannya

100%

11 Terwujudnya penemuan dan penanganan penyakit menular yang optimal

a. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

100%

b. Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

70%

c. Cakupan Penderita DBD yang ditangani 100%

d. Cakupan Penemuan Penderita Diare 100%

e. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100%

f. Penanganan penderita HIV dan AIDS 100%

12 Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit tidak menular yang optimal

a. Prosentase Puskesmas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

100%

b. Cakupan penderita Diabetes Melitus yang ditangani

100%

c. Cakupan penderita hipertensi yang ditangani 100%

13 Terwujudnya SDM Kesehatan yang berkualitas

Laporan informasi tenaga kesehatan 1 dok

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menjadi suatu kewajiban bagi setiap dinas / instansi di setiap akhir tahun berjalan memberikan

Laporan Pertanggungjawaban sebagai pelaksana kegiatan. Pertanggungjawaban yang diberikan

menerangkan tentang kinerja dan tindakan seluruh Aparatur Daerah mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam menjalankan program dan kegiatannya guna mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintahan (LAKIP) berpedoman pada

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahh dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan

kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instasi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran

kinerja dilakukan melalui klarifikasi input, output dan outcome program/kegiatan yang dicapai dan

dibandingkan dengan target (yang diharapkan dicapai) untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Sedangkan indikator kinerja yang digunakan didalam pengukuran capaian indikator kinerja

kegiatan adalah indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penyelenggara urusan kesehatan di Kota Mataram,

Dinas Kesehatan Kota Mataram telah menjabarkan 10 sasaran strategis ke dalam 12 program dan 53

kegiatan. Beberapa kegiatan-kegiatan khusus yang dilaksanakan dalam menunjang peningkatan

derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

26

1. Peningkatanakses dan mutufasilitas pelayanan kesehatan

a. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

Merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan

yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan

sejahtera. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu jaminan kesehatan dimasukkan dalam

JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari pusat dan daerah. Sedangkan dalam

alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2017, anggaran yang ditujukan bagi

penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Mataram meliputi :

➢ Jasa pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu baik peserta JKN PBI atau

bukan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kota Mataram karena

suatu hal yang tidak dapat ditanggung BPJS.

➢ Jasa Pelayanan Medis Rawat Inap, persalinan dan pelayanan UGD bagi masyarakat Kota

Mataram di Puskesmas dan jaringannya.

➢ Jasa kapitasi pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional baik PBI maupun

Non PBI.

➢ Jasa pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama bagi peserta JKN Kota

Mataram baik PBI maupun Non PBI

b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja puskesmas dalam

upaya kesehatan promotif dan preventif telah dialokasikan dana Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana BOK. Pemanfaatan

dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader

dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja puskesmas sehingga terbentuk perilaku

masyarakat hidup bersih dan sehat untuk terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat.

c. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Merupakan suatu proses penilaian eksternal untuk melihat dan menilai apakah

system manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai

dengan standar yang ditetapkan. Tahun 2017 terdapat 5 Puskesmas yang diakreditasi, yaitu:

Puskesmas Ampenan, Puskesmas Pagesangan, Puskesmas Babakan, Puskesmas Dasan

Agungdan Puskesmas Selaparang sehingga seluruh Puskesmas di Kota Mataram diharapkan

telah diakreditasi.

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

27

d. Peningkatan Sarana Gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes

Penyediaan sarana gedung pelayanan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya. Tahun 2017 pelaksanaan

perbaikan dan penataan gedung Puskesmas dilaksanakan di Puskesmas Ampenan,

Puskesmas Pagesangan dan Puskesmas Selaparang. Sedangkan Puskesmas Pembantu yang

diperbaiki adalah Pustu Pejeruk dan Pustu Cakra Selatan serta sarana Poskesdes yang

diperbaiki adalah Poskesdes Abian Tubuh Baru, Poskesdes Turida, Poskesdes Cakra Utara

dan Poskedes Bertais

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih

dan sehat

Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang

kinerjanya sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat khususnya kader posyandu. Oleh

karena itu, melalui kegiatan pembinaan/revitalisasi posyandu diharapkan partisipasi masyarakat

khususnya kader kesehatan dapat ditingkatkan sehingga akan meningkatkan cakupan dan

jangkauan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan ibu dan balita. Dukungan yang

diberikan bagi kegiatan Posyandu berupa insentif kader Posyandu sebesar Rp. 50.000 per-orang,

ATK Posyandu serta bahan kontak kader.

3. Peningkatan penyehatan lingkungan

Pengelolaan limbah cair yang baik akan meminimalisasi atau menghilangkan efek negatifnya

terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu dialokasikan anggaran bagi pengadaan

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) bagi 2 Puskesmas agar limbah cair dihasilkan dari pelayanan

di Puskesmas dapat diolah agar sesuai dengan baku mutu limbah.

4. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak remaja dan lansia serta gizi yang optimal

a. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu

dan bayi adalah peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan

kebidanan dan pelayanan kesehatan neonatal esensial, penyediaan PMT bagi bumil KEK dan

kunjungan dokter spesialis penyakit kandungan ke 4 Puskesmas PONED untuk memberikan

pembinaan terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Puskesmas.

b. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

Upaya persalinan diarahkan pada persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan.

Penyediaan dana jaminan persalinan diharapkan akan meningkatkan jumlah persalinan di

sarana pelayanan kesehatan sehingga kasus-kasus kematian ibu dan bayi dapat ditekan

seminimal mungkin. Alokasi anggaran jaminan persallianan ini diarahkan bagi penyediaan dan

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

28

operasional rumah tunggu persalinan serta dukungan biaya persalinan bagi yang belum

ditanggung jaminan kesehatan.

c. Penanggulangan Gizi Buruk

Gizi buruk adalah salah satu masalah kesehatan yang terkait dengan kurangnya asupan gizi

pada anak. Hal tersebut sangat terkait dengan kondisi ekonomi, sosial budaya serta kondisi

fisik anak dan keluarga. Kegiatan dilakukan mulai dari pelacakan baik di posyandu maupun di

RS, penanganan kasus dan rujukan serta pemantauan.

5. Peningkatan penemuan dan penanganan penyakit menular

Salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Kota Mataram adalah penyakit Demam

Berdarah. Tahun 2016 jumlah penderita meningkat cukup tinggi yaitu sebanyak 940 penderita

dibandingkan 2015 jumlah penderita DBD yang ditemukan sebanyak 481 penderita. Upaya-upaya

pencegahan dan penanggulangan yang telah dilaksanakan adalah : penyemprotan/fogging focus,

Pemantauan Jentik Berkala (PJB) di lingkungan yang diikuti dengan abatisasi dan penyuluhan

PSN. Disamping itu pada tahun 2017 untuk lebih meningkatkan intensitas penanganan DBD, telah

dialokasikan pengadaan sarana pengasapan (swingfog) dan pengadaan kendaraan roda 4 untuk

kegiatan fogging.

6. Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular

Program kesehatan jiwa di Puskesmas dilaksanakan selain penanganan penderita adalah

pemberdayaan pasien, keluarga dan masyarakat dalam masalah kesehatan jiwa. Khusus Kota

Mataram. Saat ini telah terdapat 11 kelompok swabantu kesehatan jiwa di masing-masing

Puskesmas.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penyelenggara urusan kesehatan di Kota Mataram, Dinas

Kesehatan Kota Mataram telah menjabarkan 10 sasaran strategis ke dalam 9 program strategis dan 54

kegiatan. Adapun capaian kinerja pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

A. REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN DAN PROGRAM

Indikator input (masukan) diukur dari realisasi anggaran berupa realisasi berdasarkan SPJ

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBD Dinas Kesehatan Kota Mataram. Tahun

2016 realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Mataram meningkat dari tahun 2015 dan tahun

2017 realisasi anggaran sedikit menurun. Hal tersebut terlihat dari realisasi anggaran Dinas

Kesehatan Kota Mataram yang mencapai 86,28% sedikit lebih rendah dari tahun 2015 sebesar

87,70%. Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Mataram tahun 2017 yang

bersumber dari APBD Kota Mataram secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

29

No Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp.)

% Alokasi Realisasi

1. Belanja Tidak Langsung 39.044.449.296,80 36.257.522.176.00 92,86

(Gaji dan Tunjangan) 2. Belanja Langsung : 58.844.169.267,00 48.200.918.386.00 81,91

❖ Program Sasaran Strategis 56.006.133.797,00 45.801.695.699.00 81,78

❖ Program Pendukung 2.838.035.470,00 2.399.222.687.00 84,54

Jumlah 97.888.618.563,80 84.458.440.562,00 86,28

Tahun 2015 114.489.084.070,80 100.412.135.898,00 87,70

Tahun 2014 68.449.593.532,80 57.593.163.108,00 84,14

Dari tabel di atas menunjukkan realisasi belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) cukup

tinggiyaitu sebesar 92,86%dan belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan realisasi

anggaran sebesar yaitu 81,91%. Kontribusi kurangnya realisasi anggaran tahun 2017 terdapat

pada belanja langsung baik pada kelompok belanja langsung program sasaran strategis maupun

belanja langsung program pendukung memiliki realisasidi bawah 85% yaitu masing-masing

sebesar 81,78% dan 84,54%.

Rincian realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kota Mataram tahun 2017

menurut sasaran strategis dan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

30

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JMLANGGARAN REALISASI

KET. Rp. %

1 Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang Program Upaya Kesehatan Masyarakat

terjangkau dan berkualitas - Peningkatan kesehatan masyarakat 692.000.000 - -

- Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan swasta 5.970.900.000 5.970.054.006 99,99

- Pembinaan Kesehatan institusi 90.187.500 70.475.000 78,14

- Sosialisasi dan Pelatihan kesehatan institusi 30.240.000 24.040.000 79,50

- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar 255.127.500 147.907.200 57,97

- Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta

157.605.000 151.125.000 95,89

- Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 24.236.701.047 18.826.445.197 77,68

- Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non FISIK) 3.909.811.000 3.475.698.236 88,90

- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

1.896.678.530 1.545.058.157 81,46

- Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan 95.675.000 85.800.000 89,68

- Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik) 1.006.033.000 822.547.469 81,76

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

- Pembangunan puskesmas 1.130.000.000 1.067.259.000 94,45

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

602.000.000 599.130.000 99,52

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

492.000.000 484.811.000 98,54

- Rehabilitasi sedang/berat poskesdes 1.687.300.000 1.596.985.400 94,65

JUMLAH 1 42.252.258.577 34.867.335.665 82,52

2 Terwujudnya mayarakat dan institusi yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

196.644.000 134.400.000 68,35

- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 70.695.000 44.260.000 62,61

- Penyelenggaraan lomba balita 31.005.000 30.405.000 98,06

- Lomba Posyandu 57.152.500 56.552.500 98,95

- Pembinaan UKBM 52.675.000 51.415.000 97,61

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

31

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JMLANGGARAN REALISASI

KET. Rp. %

- Pembinaan Desa siaga 16.477.500 16.177.500 98,18

- Pembinaan/revitalisasi posyandu 1.540.385.000 1.492.826.600 96,91

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK) 79.799.200 73.522.108 92,13

JUMLAH 2 2.044.833.200 1.899.558.708 92,90

3 Terwujudnya masyarakat yang memanfaatkan air Program Pengembangan Lingkungan Sehat

bersih dan lingkungan yang memenuhi syarat secara optimal

- Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi

577.477.500 491.974.450 85,19

- Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan 114.675.000 109.252.000 95,27

- Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi (DAK)

900.000.000 - -

- Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga 74.205.000 60.185.000 81,11

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

- Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

143.737.500 122.532.500 85,25

JUMLAH 3 1.810.095.000 783.943.950 43,31

4 Tersedianya dokumen anggaran dan pengelolaan Program Manajemen Kesehatan

program yang memadai - Sistem Informasi Kesehatan Daerah 126.237.500 79.995.450 63,37

- Perencanaan Kesehatan 53.500.000 48.570.000 90,79

- Peningkatan Administrasi UMum dan Inventaris Barang Dinas dan UPTD

93.712.500 79.662.500 85,01

- Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK) Dinas Kesehatan 591.321.000 381.195.000 64,46

- Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK) Instalasi Farmasi Kesehatan

164.540.000 66.223.900 40,25

JUMLAH 4 1.029.311.000 655.646.850 63,70

5 Tersedianya obat,BMHP dan alat kesehatan yang Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan

sesuai standar di sarana pelayanan kesehatan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 2.182.000.000 2.040.374.975 93,51

- Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 155.222.500 128.044.000 82,49

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 652.613.800 582.489.583 89,25

- Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian 122.419.000 72.788.748 59,46

JUMLAH 5 3.112.255.300 2.823.697.306 90,73

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

32

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JMLANGGARAN REALISASI

KET. Rp. %

6 Terwujudnya kesehatan ibu, bayi, anak remaja Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia

dan lansia serta gizi yang optimal - Pembinaan dan Pelayanan KIA 226.063.500 203.829.260 90,16

- Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA 51.555.000 50.480.000 97,91

- Monitoring dan Evaluasi KIA 134.898.750 120.227.500 89,12

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 213.850.000 197.420.000 92,32

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja 14.100.000 12.200.000 86,52

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 121.340.000 119.585.500 98,55

- Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 1.094.272.000 765.876.100 69,99

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

501.300.000 436.381.500 87,05

JUMLAH 6 2.357.379.250 1.905.999.860 80,85

7 Terwujudnya pelayanan imunisasi bagi ibu hamil, bayi, balita dan anak sekolah yang sesuai standar

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 310.517.500 303.932.500 97,88

- Pelayanan Kesehatan Haji 181.085.000 170.955.500 94,41

JUMLAH 7 491.602.500 474.888.000 96,60

8 Terwujudnya penemuan dan penanganan Program Pengendalian Penyakit

penyakit menular yang optimal - Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.320.958.000 1.019.047.700 77,14

- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

268.010.000 247.340.500 92,29

- Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

145.330.000 145.330.000 100,00

- Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (DAK) 367.587.000 356.751.000 97,05

JUMLAH 8 2.101.885.000 1.768.469.200 84,14

9 Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit tidak menular yang optimal

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular 653.448.970 490.778.660 75,11

JUMLAH 9 653.448.970 490.778.660 75,11

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

33

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN JMLANGGARAN REALISASI

KET. Rp. %

10 Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

- Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 153.065.000 131.377.500 85,83

JUMLAH 10 153.065.000 131.377.500 85,83

TOTAL BELANJA LANGSUNG SASARAN STRATEGIS 56.006.133.797 45.801.695.699 81,78

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

34

Berdasarkan tabel di atasmenunjukkan keseluruhan kinerja anggaran dalam rangka pencapaian

sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017menunjukkan realisasi anggaran

telah mencapai 81,78%. Di sisi lain, realisasi kinerja anggaran masing-masing sasaran sebagian

besar berada di bawah 85%. Berikut ini realisasi kinerja anggaran menurut sasaran strategis

terbesar tahun 2017 :

SASARAN % KET.

Sasaran 7 Terwujudnya pelayanan imunisasi bagi ibu hamil, bayi, balita dan anak sekolah yang sesuai standar

96,60

Sasaran 2 Terwujudnya mayarakat dan institusi yang berperilaku hidup bersih dan sehat

92,90

Sasaran 5 Tersedianya obat,BMHP dan alat kesehatan yang sesuai standar di sarana pelayanan kesehatan

90,73

Sasaran 10 Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar 85,83

Sasaran 8 Terwujudnya penemuan dan penanganan penyakit menular yang optimal 84,14

Sasaran 1 Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas 82,52

Sasaran 6 Terwujudnya kesehatan ibu, bayi, anak remaja dan lansia serta gizi yang optimal

80,85

Sasaran 9 Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit tidak menular yang optimal

75,11

Sasaran 4 Tersedianya dokumen anggaran dan pengelolaan program yang memadai 63,70

Sasaran 3 Terwujudnya masyarakat yang memanfaatkan air bersih dan lingkungan yang memenuhi syarat secara optimal

43,31

TOTAL BELANJA LANGSUNG SASARAN STRATEGIS 81,78

Kelompok sasaran strategis yang kinerja anggarannya < 85 % adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 8 Terwujudnya penemuan dan penanganan penyakit menular yang optimal Fogging focus tidak direalisasikan penuh karena adanya penurunan kasus

b. Sasaran 1 Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas sisa anggaran dari kegiatan pembangunan/rehab, terdapat sub kegiatan tdk yang tidak dilaksanakan

c. Sasaran 6 Terwujudnya kesehatan ibu, bayi, anak remaja dan lansia serta gizi yang optimal (sisa jampersal yang tidak direalisasikan)

d. Sasaran 9 Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit tidak menular yang optimal Rendahnya klaim rujukan kesehatan jiwa bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di RSJ

e. Sasaran 4 Tersedianya dokumen anggaran dan pengelolaan program yang memadai Realisasi anggaran BOKDinas dan IFK yang merupakan anggaran pengelolaan program kurang optimal karena tingginya alokasi anggaran dari pusat

f. Sasaran 3 Terwujudnya masyarakat yang memanfaatkan air bersih dan lingkungan yang memenuhi syarat secara optimal IPAL tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan yang direncanakan dimana semula IPAL direncanakan pengadaannya melalui e-catalog namun dalam pelaksanaannya tidak ada di e-catalog. Hal tersebut diantisipasi melalui penyusunan DED yang ternyata memakan waktu yang agak lama sehingga tidak dapat mengejar tenggat waktu realisasi DAK.

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

35

Dari 53 kegiatan terkait pencapaian sasaran pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui

Dana APBD Dinas Kesehatan Kota MataramTahun 2017 sebagian besar telah mencapai realisasi

di atas 85% yaitu 34 kegiatan (64,15%) sedangkan 19 kegiatan (35,85%) mencapai realisasi

<85%. Hal-hal yang terkait dengan belum optimalnya kinerja realisasi anggaran ini adalah sebagai

berikut :

1. Kurang tepatnya perencanaan sehingga menyebabkan terjadinya sisa anggaran yang cukup

besar

Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK) Dinas Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar

Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK) IFK

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian

2. Adanya masalah tehnis sehingga kegiatan tidak dapat/ tidak sepenuhnya dilaksanakan

Peningkatan kesehatan masyarakat

Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi (DAK)

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

3. Terbatasnya waktu dan tenaga pengelola program

Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga

Sosialisasi dan Pelatihan kesehatan institusi

Pembinaan Kesehatan institusi

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

B. CAPAIAN KINERJA MENURUT OUTPUT KEGIATAN

Capaian kinerja menurut output kegiatan sasaran strategis lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

36

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

1.02.1.02.01.05.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.05.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat

- Bantuan alat kesehatan bagi RSI Mataram 1 Paket 0 Paket -

1.02.1.02.01.05.16.19 Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan swasta

- Tim Pengawas dan Verifikasi pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Kota Mataram

40 Org/Bln 40 Org/Bln 100,00

- Tim Pengawas pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di RS Kota Mataram

80 Org/Bln 80 Org/Bln 100,00

- Tim Verifikasi pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di RS Kota Mataram

130 Org/Bln 130 Org/Bln 100,00

- Klaim jasa pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun 100,00

1.02.1.02.01.03.16.28 Pembinaan Kesehatan institusi

- Pertemuan Pra Penjaringan Kesehatan Tk. Kota Mataram

15 Orang 15 Orang 100,00

- Pertemuan Koordinasi UKS Lintas Program Dinas Kesehatan Kota Mataram

30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Koordinasi UKS Tk. Kota Mataram 52 Orang 0 Orang -

- Poster PHBS Sekolah 1000 Buah 1000 Buah 100,00

- Stiker Cuci Tangan Pakai Sabun 1000 Buah 1000 Buah 100,00

- Format Penjaringan Kesehatan 150000 Lbr 150000 Lbr 100,00

- Sertifikat /Piagam Penghargaan LSS 25 Lbr 0 Lbr -

- Bimtek ke 11 Puskesmas se-Kota Mataram 22 Pusk/Kali 6 Pusk/Kali 27,27

- Pembinaan ke Sekolah 44 Sekolah 24 Sekolah 54,55

- Pembinaan LSS Tk. Provinsi NTB 12 Sklh/Kl 0 Sklh/Kl -

1.02.1.02.01.03.16.29 Sosialisasi dan Pelatihan kesehatan institusi

- Refreshing Program UKS Puskesmas 17 Orang 17 Orang 100,00

- Sosialisasi UKS bagi Guru UKS 104 Orang/Kl 104 Orang/Kl 100,00

- Pertemuan Evaluasi Penjaringan Kesehatan 37 Orang 0 Orang -

1.02.1.02.01.05.16.32 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar

- Honorarium Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kota Mataram

52 Org/Bln 52 Org/Bln 100,00

- Monev SP2TP 35 Orang 35 Orang 100,00

- Sosialisasi Program SPGDT 22 Orang 22 Orang 100,00

- Peningkatan Kapasitas Petugas SPGDT Puskesmas 22 Orang 22 Orang 100,00

- Peningkatan Kapasitas Perawat Gigi (BTCLS) 24 Orang 0 Orang -

- Kegiatan P3K Tingkat Kota Mataram 63 Kali 34 Kali 53,97

- Sosialisasi BHD Jantung Sehat 30 Orang 30 Orang 100,00

- Peningkatan Kapasitas Kesehatan Tradisional dan Pemanfaatan Toga Bagi Kader Puskesmas

22 Orang 22 Orang 100,00

- Jasa pelayanan medis rawat inap, persalinan dan pelayanan unit gawat darurat

1 Tahun 0,036 Tahun 3,60

- Pertemuan Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar

240 Org/Kl 240 Org/Kl 100,00

- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pustu 16 Pustu 16 Pustu 100,00

- Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer dan Pemanfaatan TOGA ke 4 Puskesmas

2 Kali 2 Kali 100,00

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

37

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Pembinaan Pelaksanaan Perkesmas di 4 Puskesmas 2 Kali 2 Kali 100,00

- Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN)

11 Pusk 11 Pusk 100,00

- Bantuan bagi kelompok TOGA 1 Tahun 1 Tahun 100,00

1.02.1.02.01.05.16.33 Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta

- Honor Tim Koordinasi Perizinan Sarana Kesehatan 300 Org/Bln 300 Org/Bln 100,00

- Pertemuan Tim Koordinasi Perizinan 48 Org/Kl 48 Org/Kl 100,00

- Workshop Manajemen Puskesmas 26 Orang 25 Orang 96,15

- Pertemuan Perizinan Sarana Kesehatan 250 Org/Kl 250 Org/Kl 100,00

- Monev Sarana Kesehatan 100 Org/Kl 100 Org/Kl 100,00

- Pebinaan ke Fasilitas Sarana Kesehatan 95 Sarana 70 Sarana 73,68

1.02.1.02.01.05.16.34 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

- Honor Tim Koordinasi Pencegahan Kecurangan ( Fraud ) di FKTP Kota Mataram

156 Org/Bln 156 Org/Bln 100,00

- Pertemuan Koordinasi Program JKN 35 Orang 35 Orang 100,00

- pertemuan Evaluasi Progran JKN Tk. Kota Mataram 35 Orang 0 Orang -

- Sosialiasi JKN di Kecamatan Ampenan 60 Orang 60 Orang 100,00

- Sosialisasi JKN di Kecamatan Sekarbela 44 Orang 44 Orang 100,00

- Sosialisasi JKN di Kecamatan Mataram 60 Orang 60 Orang 100,00

- Sosialisasi JKN di Kecamatan Cakranegara 80 Orang 80 Orang 100,00

- Sosialisasi JKN di Kecamatan Sandubaya 57 Orang 57 Orang 100,00

- Pertemuan Tim Pencegahan kecurangan ( Fraud ) JKN di FKTP

30 Org/Kl 30 Org/Kl 100,00

- Jasa Pelayanan Non Kapitasi (klaim JKN) 1 Tahun 0,75 Tahun 75,00

- Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di 11 Puskesmas

2 Kali 2 Kali 100,00

1.02.1.02.01.05.16.36 Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

- Honor Tim Akreditasi Puskesmas 180 Org/Bln 180 Org/Bln 100,00

- Pertemuan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas 70 Org/Kl 70 Org/Kl 100,00

- Pertemuan Evaluasi Akreditasi Puskesmas 60 Org/Kl 0 Org/Kl -

1.02.1.02.01.05.16.41 Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)

- Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajmen 55 Orang 50 Orang 90,91

- Workshop Keselamatan Pasien 50 Orang 50 Orang 100,00

- Workshop Penggalangan Komitmen 250 Org/Kl 250 Org/Kl 100,00

- Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi

250 Org/Kl 250 Org/Kl 100,00

- Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan POA Akreditasi

200 Org/Kl 200 Org/Kl 100,00

- Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi 800 Org/Kl 800 Org/Kl 100,00

- Pendampingan Implementasi Dokumen Akreditasi 800 Org/Kl 760 Org/Kl 95,00

- Penilaian Pra Akreditasi 400 Org/Kl 400 Org/Kl 100,00

- Pra Survey Akreditasi Puskesmas 300 Org/Kl 300 Org/Kl 100,00

- Survei Akreditasi Puskesmas 5 Pusk 5 Pusk 100,00

- Pendampingan Paska Akreditasi Puskesmas 600 Org/Kl 0 Org/Kl -

1.02.1.02.01.03.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

38

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

1.02.1.02.01.03.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

- Honorarium Tim Penngembangan Media Informasi Kesehatan Tingkat Kota Mataram : 20 Or x 12 Bln

1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Spanduk di Dikes 12 Buah 12 Buah 100,00

- Baliho di Dikes 6 Buah 6 Buah 100,00

- Umbul-Umbul 12 Buah 12 Buah 100,00

- Rangka Tempat Pasang Spanduk 1 Buah 0 Buah -

- Spanduk 11 Buah 0 Buah -

- Umbul-umbul/cetak indoor 11 Buah 0 Buah -

- Pembuatan Radio Spot Kesehatan 12 Spot 12 Spot 100,00

- Pembuatan TV Spot Kesehatan 1 Paket 0 Paket -

- Penyiaran Radio Spot Kesehatan 1440 Pesan/Kl Pesan/Kl -

- Penyiaran TV Spot Kesehatan 30 Pesan/Kl 0 Pesan/Kl -

- Penyebarluasan Informasi/Berita/Iklan Layanan Masyarakat tentang kesehatan di koran lokal

1 Tahun 0 Tahun -

- Peningkatan Kapasitas Promosi Kesehatan melalui Dunia Usaha

1 Kgt 0 Kgt -

- Koordinasi Penyiaran Informasi Kesehatan Ke Stasiun/Tempat Penyiaran

36 Org/Kl 0 Org/Kl -

1.02.1.02.01.03.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

- Lomba Kelurahan Ber-PHBS Tk. Kota 1 Kgt 0 Kgt -

- Sosialisasi Pembinaan Keluarga Sehat 130 Orang/Kl 130 Orang/Kl 100,00

- Pengadaan stiker pendataan keluarga sehat 30000 Lbr 30000 Lbr 100,00

1.02.1.02.01.03.19.07 Penyelenggaraan lomba balita

- Lomba Balita Sejahtera Indoesia Tingkat Kota Mataram

1 Kgt 1 Kgt 100,00

1.02.1.02.01.03.19.08 Lomba Posyandu

- Lomba Posyandu Tk. Kota Mataram 1 Kgt 1 Kgt 100,00

- Lomba Kader Lestari Tk. Kota Mataram 1 Kgt 1 Kgt 100,00

1.02.1.02.01.03.19.09 Pembinaan UKBM

- pertemuan penyusunan struktur Saka Bhakti Husada 25 Orang 25 Orang 100,00

- pertemuan koordinasi Poskestren 48 Orang/Kl 48 Orang/Kl 100,00

- Honor Penyuluh kesehatan untuk pendakwah (Da'i Kesehatan)

204 Org/Bln 204 Org/Bln 100,00

- pertemuan koordinasi Da'i Kesehatan dan Petugas Promkes

74 Orang/Kl 74 Orang/Kl 100,00

- bahan kain untuk baju Pramuka Saka bhakti Husada 21 Orang 21 Orang 100,00

1.02.1.02.01.03.19.10 Pembinaan Desa siaga

- Pertemuan Evaluasi Desa/Kelurahan siaga se-Kota Mataram

40 Orang 40 Orang 100,00

- Pertemuan Bulanan / Koordinasi Petugas Promkes Puskesmas dan Dikes

204 Orang/Kl 204 Orang/Kl 100,00

1.02.1.02.01.03.19.11 Pembinaan/revitalisasi posyandu

- Honor Tim Pengarah Pokja Operasional Posyandu 111 Orang/Kl 0 Orang/Kl -

- Pembinaan Posyandu oleh Puskesmas 11 Posy 11 Posy 100,00

- Pertemuan distribusi uang insentif kader 54 Orang/Kl 54 Orang/Kl 100,00

- Evaluasi Posyandu Tk. Kota Mataram 40 Orang 0 Orang -

- Insentif kader Posyandu 350 Posy 350 Posy 100,00

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

39

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- ATK Kegiatan Posyandu 350 Posy 350 Posy 100,00

- Souvenir / Doorprize penyuluhan 11 Paket 11 Paket 100,00

- Bahan Kontak Kader Posyandu 350 Posy 350 Posy 100,00

- pertemuan kader posyandu 1140 Orang/Kl 1140 Orang/Kl 100,00

- Pembangunan Posyandu 2 Lokasi 2 Lokasi 100,00

1.02.1.02.01.03.19.14 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)

- Pengadaan kendaraan roda 2 bagi petugas promkes 4 Unit 4 Unit 100,00

1.02.1.02.01.03.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.03.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

- Honorarium Tim Audit Kasus Gizi Buruk 112 Orang/Kl 112 Orang/Kl 100,00

- Honorarium Tim Penyusun Perwal Asi Eksklusif 68 Orang/Kl 68 Orang/Kl 100,00

- pertemuan evaluasi program gizi 45 Orang/Kl 0 Orang/Kl -

- pertemuan PWS-Gizi Tk Kota Mataram 80 Orang/Kl 80 Orang/Kl 100,00

- audit kasus gizi buruk tk. kota mataram 100 Orang/Kl 50 Orang/Kl 50,00

- Pertemuan kunjungan fasilitasi dokter spesialis 50 Orang/Kl 50 Orang/Kl 100,00

- Pertemuan orientasi PMBA bagi petugas 176 Orang/Hr 0 Orang/Hr -

- Laporan tahunan kesga 1 Dokumen 0 Dokumen -

- Draft Perwal ASI Eksklusif 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- pertemuan rutin petugas Gizi 120 Orang/Kl 120 Orang/Kl 100,00

- pertemuan sosialisasi dan koordinasi penanggulangan kasus Balita BGM secara paripurna

60 Orang/Kl 30 Orang/Kl 50,00

- sosialisasi penanggulangan kasus Balita BGM secara paripurna bagi kader

50 Orang 50 Orang 100,00

- penyegaran program gizi dan KIA 22 Orang 0 Orang -

- biaya penunggu pasien gizi buruk di RS dan Puskesmas Perawatan

1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Pengadaan alat antropometri 1 Paket 1 Paket 100,00

- pengadaan PMT-P 1 Paket 1 Paket 100,00

- siaran radio spot tentang gizi dan kesehatan 720 Pesan/Kl 720 Pesan/Kl 100,00

- Cetak Program Gizi 1 Paket 1 Paket 100,00

- Pembinaan Program Gizi ke Puskesmas dan Posyandu

176 OH 116 OH 65,91

- Pelacakan kasus Gizi buruk oleh petugas Kota 4 Kali 1 Kali 25,00

- pemantauan Pekan Penimbangan Balita ke 11 Puskesmas

2 Kali 1 Kali 50,00

- Pemantauan pendistribusian kapsul Vitamin A ke 11 Puskesmas

2 Kali 1 Kali 50,00

- Pemantauan pelaksanaan kelas gizi ke 11 Puskesmas 1 Kali 1 Kali 100,00

- Pengadaan microtoise 1 Paket 1 Paket 100,00

- Pengadaan baby scale 1 Paket 1 Paket 100,00

1.02.1.02.01.03.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.03.21.05 Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

40

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Honor Tim Pembina Kota Sehat Mataram 282 Org/Bln 282 Org/Bln 100,00

- Data Program Penyehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Pengawasan Limbah Medis Kota Mataram 54 Lokasi/Bln 0 Lokasi/Bln -

- Verikasi Data dan Penyusunan Dokumen Kota Mataram

1 Dokumen 0 Dokumen -

- Pelatihan Kesehatan Lingkungan 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Sanitarian 120 Orang/Kl 120 Orang/Kl 100,00

- Pertemuan Evaluasi Program PLP 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Evaluasi Program TTU 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Eavaluasi Program Penyehatan Air 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pelatihan Kelompok Pemakai Sarana 105 Orang 105 Orang 100,00

- Pemeriksaan Laboratorium (Air Limbah) 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Belanja Cetak Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Evaluasi Bidang Bina Kesmas 32 Orang 0 Orang -

- Pertemuan Tim Kota Sehat 120 Org/Kl 120 Org/Kl 100,00

- Bimtek Program Penyehatan Lingkungan ke 11 Puskesmas

2 Kali 0 Kali -

- Bimtek Pengolahan Limbah Medis Puskesmas 3 Kali 1 Kali 33,33

- Pengawasan Kesehatan Lingkungan pada TPA 4 Hr/Kl 4 Hr/Kl 100,00

- Pengawasan Kualitas Lingkungan Rumah Sakit 20 Lokasi/Hr 15 Lokasi/Hr 75,00

- Pengawasan Kualitas Lingkungan Hotel 60 Lokasi/Hr 32 Lokasi/Hr 53,33

- Pengawasan Kolam Renang 22 Lokasi/Hr 22 Lokasi/Hr 100,00

- Monitoring Pembangunan Jamban Panca Warga 7 Lokasi 5 Lokasi 71,43

- Pembinaan Program Pengembangan Pasar Sehat 10 Lokasi 8 Lokasi 80,00

- Pembinaan Kelompok Pemakai Sarana 7 Lokasi 4 Lokasi 57,14

- Pengambilan Smpel Air Minum Pada Reservoar 6 Lokasi/Kl 4 Lokasi/Kl 66,67

- Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 10 Lokasi 10 Lokasi 100,00

- Monev kegiatan ODF (Open Defication Free) STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

20 Lokasi 4 Lokasi 20,00

- Pemeliharaan IPAL ( Pusk. Karang Taliwang, Dasan Agung, Selaparang, Pejeruk dan Tanjung Karang)

5 Lokasi 5 Lokasi 100,00

- Pemasangan jamban pancawarga 8 Lokasi 8 Lokasi 100,00

- Penataan Jaringan IPAL Puskesmas (Amp, Karang taliwang, Cakranegara )

3 Lokasi 3 Lokasi 100,00

- Relokasi IPAL Puskesmas Dasan Agung 1 Lokasi 1 Lokasi 100,00

- Pemasangan kembali IPAL Puskesmas Cakranegara 1 Lokasi 1 Lokasi 100,00

1.02.1.02.01.03.21.06 Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan

- pembuatan media sampel 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- pemeriksaan bakteriologi air dan makanan 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Rapat Analisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium 90 Orang/Kl 90 Orang/Kl 100,00

- OJT petugas lab 5 Orang 5 Orang 100,00

- Bahan Penunjang Kebersihan Laboratorium 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Belanja media pemeriksaan bahan berbahaya 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Bahan Penunjang Kebersihan Laboratorium 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Belanja media pemeriksaan bahan berbahaya 1 Tahun 1 Tahun 100,00

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

41

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Belanja Media Pemeriksaan Bahan Berbahaya 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Belanja Cetak Laboratorium 20 Rim 20 Rim 100,00

- Pengadaan lemari alat steril 1 Buah 1 Buah 100,00

- Pengadaan lemari es/refrigerator 1 Buah 1 Buah 100,00

- Pengadaan sterilisator basah 1 Buah 1 Buah 100,00

1.02.1.02.01.03.21.07 Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi (DAK)

- Pengadaan IPAL bagi Puskesmas 2 Unit 0 Unit -

1.02.1.02.01.03.21.10 Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga

- Pertemuan Koordinasi Kesehatan Kerja 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Olah Raga 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Koordinasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

35 Orang 0 Orang -

- Monev Kesehatan Olah Raga 22 Orang 22 Orang 100,00

- Tes Kebugaran 100 Orang 100 Orang 100,00

- Pelatihan Tenaga Instruktur Kesehatan Olah Raga 20 Orang 20 Orang 100,00

- Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Kerja 30 Orang 30 Orang 100,00

- Bimtek Kesehatan Kerja 6 Lokasi/Kl 2 Lokasi/Kl 33,33

- Bimtek Kesehatan Olah Raga 6 Lokasi/Kl 0 Lokasi/Kl -

- Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olah Raga 11 Pusk 0 Pusk -

1.02.1.02.01.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.04.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

- Honor Tim Pengelola Mutu Vaksin dan Coldchain 300 Org/Bln 300 Org/Bln 100,00

- Honor Tim Surveilans PD3I 384 Org/Bln 384 Org/Bln 100,00

- Refreshing Petugas Surveilans PD3I 25 Orang 25 Orang 100,00

- Refreshing Petugas Imunisasi Kota Mataram 30 Orang 30 Orang 100,00

- Evaluasi Program Seksi P2P 54 Org/Kl 54 Org/Kl 100,00

- Pemeliharaan Lemari Vaksin 1 Tahun 0,5 Tahun 50,00

- Cetak Format Imunisasi 1 Paket 1 Paket 100,00

- Validasi Data Praktek Swasta 192 Org/Kl 192 Org/Kl 100,00

- Supervisi Suportif Aktif Program Imunisasi ke 11 Puskesmas

2 Kali 2 Kali 100,00

- Pemantauan Kegiatan Imunisasi Posyandu 20 Posy 20 Posy 100,00

- Pemantauan Pelaksanaan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah ) ke 11 Puskesmas

2 Kali 2 Kali 100,00

- Supervisi Fasilitas Imunisasi Praktek Swasta 16 Lokasi 0 Lokasi -

1.02.1.02.01.04.22.12 Pelayanan Kesehatan Haji

- Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Haji 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pelatihan Entry Data Siskohatkes Tingkat Puskesmas 16 Orang 16 Orang 100,00

- Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Haji 30 Orang 0 Orang -

- Verifikasi BKJH Dikes 7 Hari 7 Hari 100,00

- Pengadaan Vaksin Influenza 1 Paket 1 Paket 100,00

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

42

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Cetak Format Pemeriksaan Awal 1 Paket 1 Paket 100,00

- Validasi Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Haji 16 Orang 16 Orang 100,00

- Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan JH 11 Pusk 11 Pusk 100,00

- Pelaksanaan K3JH Puskesmas 50 Kelurahan 20 Kelurahan 40,00

1.02.1.02.01.04.22.13 Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

- Honor Tim Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kota Mataram Tahun 2017

162 Org/Bln 162 Org/Bln 100,00

- Honorarium Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kota Mataram

96 Org/Bln 0 Org/Bln -

- Evaluasi Program PTM 25 Orang 25 Orang 100,00

- Pelatihan UBM ( Upaya Berhenti Merokok ) 25 Orang 25 Orang 100,00

- Pelatihan Posbindu Bagi Petugas Puskesmas 25 Orang 25 Orang 100,00

- Pelatihan Senam Bagi Petugas Puskesmas 25 Orang 25 Orang 100,00

- Screening Posbindu PTM 11 Lokasi 11 Lokasi 100,00

- Peningkatan Kapasitas Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN) bagi Dokter dan Perawat Puskesmas

34 Orang 34 Orang 100,00

- Monev Kelompok Swabantu 70 Org/Kl 70 Org/Kl 100,00

- Pelatihan Konseling Kader Posbindu PTM 54 Orang 54 Orang 100,00

- BMHP Pemeriksaan IVA ( Inspeksi Visual Asam Asetat )

1 Paket 1 Paket 100,00

- Reagen Deteksi Dini PTM 1 Paket 1 Paket 100,00

- PMT Posbindu 54 Posb 54 Posb 100,00

- Spanduk Posbindu 11 Buah 11 Buah 100,00

- biaya klaim rujukan kesehatan jiwa bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di RSJ

1 Tahun 0,04 Tahun 4,00

- Cetak Program PTM 1 Paket 1 Paket 100,00

- Pertemuan Validasi Data Portal Web PTM 64 Org/Kl 64 Org/Kl 100,00

- Pembinaan Tekhnis Program PTM 11 Pusk 11 Pusk 100,00

- Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN)

11 Pusk 11 Pusk 100,00

- Pembinaan Kelompok Swabantu 11 Kelompok 11 Kelompok 100,00

- Timbangan Badan Manual bagi Posbindu 22 Buah 22 Buah 100,00

1.02.1.02.01.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

1.02.1.02.01.02.25.01 Pembangunan puskesmas

- Penataan dan rehab Puskesmas Selaparang 1 Paket 1 Paket 100,00

1.02.1.02.01.02.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

- Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Cakranegara

1 Paket 1 Paket 100,00

- Rehab Puskesmas Dasan Cermen 1 Paket 1 Paket 100,00

- Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Ampenan

1 Paket 1 Paket 100,00

- Penataan Halaman Puskesmas Pagesangan 1 Paket 1 Paket 100,00

1.02.1.02.01.02.25.15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

- Rehab Pustu Pejeruk 1 Paket 1 Paket 100,00

- Rehab Pustu Cakra Selatan (Getap) 1 Paket 1 Paket 100,00

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

43

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

1.02.1.02.01.02.25.24 Rehabilitasi sedang/berat poskesdes

- Rehab Poskesdes Cakra Utara 1 Paket 1 Paket 100,00

- Rehab Poskesdes Abian Tubuh Baru 1 Paket 1 Paket 100,00

- Rehab Poskesdes Turida 1 Paket 1 Paket 100,00

- Rehab Poskesdes Bertais 1 Paket 1 Paket 100,00

1.02.1.02.01.03.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1.02.1.02.01.03.31.01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

- Honor Tim Teknis Pemantau Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)

138 Org/Bln 138 Org/Bln 100,00

- pengujian makanan jajanan ( Rapid tes Borak, Formalin,Rhodamin B, Metanil Y dan Mikro B)

6 Bln 4 Bulan 66,67

- Verifikasi laik hygiene sanitasi dan SPP-IRTP 12 Bulan 12 Bulan 100,00

- evaluasi Pengawasan Industri Pangan 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pelatihan Pengujian Bahan Berbahaya 30 Orang 30 Orang 100,00

- penyuluhan keamanan pangan bagi IRTP 30 Orang 30 Orang 100,00

- pelatihan bagi penjamah makanan ( rmh makan/restoran, jasaboga, sarana kesehatan)

30 Orang 30 Orang 100,00

- pelatihan inspektur kecil MJAS 30 Orang 0 Orang -

- Belanja Cetak Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Bimtek ke Kantin Sekolah 30 Lokasi 0 Lokasi -

- Bimtek ke Depot Air Minum (DAM ) 50 Lokasi 25 Lokasi 50,00

- Pembinaan TPM 80 Lokasi 73 Lokasi 91,25

- Surveilan Keracunan Makanan 4 Kali 4 Kali 100,00

1.02.1.02.01.02.34 Program Manajemen Kesehatan

1.02.1.02.01.02.34.01 Sistem Informasi Kesehatan Daerah

- Honor Tim Pengelola SIKDA Dikes Kota Mataram : 20 Orang

180 OB 180 OB 100,00

- Peliputan Kegiatan 24 Laporan 0 Laporan -

- Pelatihan SIK 35 Orang 0 Orang -

- Peserta Pertemuan SIK 180 Orang/Kl 0 Orang/Kl -

- Perawatan dan Operasional Komputer, Server dan Jaringan

1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Bimtek SIKDA ke 11 Puskesmas 44 Pusk/Kl 44 Pusk/Kl 100,00

1.02.1.02.01.02.34.02 Perencanaan Kesehatan

- Pertemuan koordinasi perencanaan 120 Org/Kl 120 Org/Kl 100,00

- Dokumen revisi renstra 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen Profil Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen laporan keuangan Semester I 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen laporan tahunan DAK 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen Laporan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

44

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Dokumen RKAP 2017 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen RKA T.A 2018 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

1.02.1.02.01.02.34.03 Peningkatan Administrasi UMum dan Inventaris Barang Dinas dan UPTD

- Dokumen laporan inventaris barang (Dinas) 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Dokumen laporan inventaris barang (Puskesmas) 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00

- pertemuan SIMDA BMD dan SIMDA Persediaan Barang

25 Orang 25 Orang 100,00

- Pengadaan bahan administrasi umum dan barang :

Map Kop Dinas 500 Buah 500 Buah 100,00

brosur dan leaflet pelayanan publik 1 Paket 1 Paket 100,00

- pertemuan rutin Dinas 660 Orang/Kl 450 Orang/Kl 68,18

- Pembinaan inventaris barang ke 12 UPTD 24 UPT/Kl 24 UPT/Kl 100,00

1.02.1.02.01.03.34.05 Manajemen Kesehatan (DAK Non FISIK)

- Honor Tim Pengelola Keuangan DAK Non Fisik BOK Tk. Kota Mataram

72 Orang/Bln 72 Orang/Bln 100,00

- Honor Tim Pengelola DAK Bidang Kesehatan BOK Nonfisik Puskesmas se-kota Mataram

264 Orang/Bln 264 Orang/Bln 100,00

- Honor Tim Pemantauan dan Evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan BOK Kota Mataram

180 Orang/Bln 180 Orang/Bln 100,00

- Tim Verifikator SPJ DAK Non Fisik Bidang Kesehatan BOK

72 Orang/Bln 72 Orang/Bln 100,00

- Sosialisasi Pelaksanaan DAK Non Fisik BOK Tk. Kota Mataram

60 Orang 60 Orang 100,00

- Pertemuan Koordinasi Program DAK Non Fisik BOK Kota Mataram

240 Orang/Kl 240 Orang/Kl 100,00

- Pertemuan Evaluasi Program DAK Non Fisik BOK Tk. Kota Mataram

160 Orang/Kl 80 Orang/Kl 50,00

- Pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program DAK Non Fisik BOK

220 Orang/Kl 0 Orang/Kl -

- Pertemuan Mengikuti Minilok di Puskesmas sekota Mataram

770 Orang/Kl 152 Orang/Kl 19,74

- Pertemuan dalam rangka Penyusunan Perencanaan Program DAK Non Fisik BOK Kota Mataram

80 Orang 80 Orang 100,00

- Pertemuan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program DAK NOn Fisik BOK

80 Orang 80 Orang 100,00

- Pertemuan Pengelola Keuangan BOK Puskesmas dan Dinas Kesehatan

360 Orang/Kl 120 Orang/Kl 33,33

- Pertemuan Tim Pengelola DAK Non fisik BOK dan Tim teknis BOK Kota Mataram

60 Orang/Kl 45 Orang/Kl 75,00

- Pertemuan Lintas program Dinas Kesehatan dan Tim Pengelola Program DAK Non Fisik BOK

150 Orang/Kl 0 Orang/Kl -

- Pembinaan Administrasi Tata Kelola Keuangan ke 11 Puskesmas

3 Kali 0 Kali -

- monev pelaksanaan program DAK Non Fisik BOK Posyandu/Lingkungan di wilayah 11 Puskesmas

33 Lokasi/Kl 11 Lokasi/Kl 33,33

- konsultasi program DAK Non Fisik dan BOK 1 Tahun 1 Tahun 100,00

1.02.1.02.01.05.37 Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan

1.02.1.02.01.05.37.02 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Pengadaan Obat PKD 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Pengadaan Obat Tradisional 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Pengadaan Reagen 1 Tahun 1 Tahun 100,00

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

45

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

1.02.1.02.01.05.37.03 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Honor Tim Perencana Obat Terpadu 33 Org/Kgt 33 Org/Kgt 100,00

- Pemeriksaan dan Penghapusan sediaan farmasi rusak/kadaluarsa

16 Org/Kgt 0 Org/Kgt -

- Pertemuan Program farmasi komunitas 90 Org/Kl 90 Org/Kl 100,00

- Pertemuan Perencanaan Alat Kesehatan 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Monev Pelaksanaan Pelayanan Informai Obat di Masyarakat

30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Program Farmasi Klinis 44 Orang 44 Orang 100,00

- Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Obat di Puskesmas dan Pustu

30 Orang 30 Orang 100,00

- Pertemuan Monev dan Pengisian Data ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)

50 Org/Kl 50 Org/Kl 100,00

- Pertemuan SIPNAP untuk Apotek 120 Orang 120 Orang 100,00

- Pertemuan Cara Distribusi Obat yang Baik di Sarana Farmasi

120 Orang 120 Orang 100,00

- Peningkatan Kapasitas Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOTB)

25 Orang 25 Orang 100,00

- Pengiriman obat tradisional 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Pembinaan Pengelolaan sediaan farmasi di sarana Farmasi swasta

60 Lokasi 60 Lokasi 100,00

- Pembinaan pengelolaan sediaan farmasi di sarana farmasi Pemerintah

32 Lokasi/Kl 32 Lokasi/Kl 100,00

- Pembinaan Pengelolaan sediaan farmasi di klinik kecantikan/SPA/Salon Kecantikan

15 Lokasi 15 Lokasi 100,00

- Pendampingan Pemusnahan Obat di Sarana Farmasi 12 Kali 3 Kali 25,00

1.02.1.02.01.05.37.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)

- Pengadaan Alat Kedokteran Umum 7 Set 7 Set 100,00

- Pengadaan Hematologi Analyzer 4 Unit 4 Unit 100,00

1.02.1.02.01.03.38 Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia

1.02.1.02.01.03.38.01 Pembinaan dan Pelayanan KIA

- Honor Tim Audit Kasus Kematian Ibu 68 Orang/Bln 68 Orang/Bln 100,00

- pertemuan kunjungan pembinaan dokter spesialis ke Puskesmas

275 Orang 275 Orang 100,00

- Reward bidan AKINO 1 Paket 1 Paket 100,00

- Pengadaan PMT Ibu hamil 1 Paket 1 Paket 100,00

- Supervisi Fasilitatif dari Dinas Kesehatan Ke 11 Puskesmas

2 Kali 2 Kali 100,00

- Pemantauan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil ke 11 Puskesmas

2 Kali 0 Kali -

- Pemantauan Pemberian PMT Ibu Hamil ke 11 Puskesmas

2 Kali 1 Kali 50,00

- Supervisi Fasilitatif dari Dinas Kesehatan ke 30 Bidan Desa

60 Lks/Kali 10 Lks/Kali 16,67

- Pengadaan Matras 7 Buah 7 Buah 100,00

1.02.1.02.01.03.38.02 Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA

- Sosialisasi Program Keluarga Sehat Lintas Sektoral 240 Orang 240 Orang 100,00

- Sosialisasi Program Keluarga Sehat Lintas Program 40 Orang 40 Orang 100,00

1.02.1.02.01.03.38.03 Monitoring dan Evaluasi KIA

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

46

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Pertemuan PWS KIA Tingkat Kota Mataram 120 Org/Kl 60 Org/Kl 50,00

- Pertemuan Evaluasi Program KIA 60 Orang 60 Orang 100,00

- Pertemuan Audit Maternal Medis Tehnis Tingkat Kota Mataram

60 Orang 60 Orang 100,00

- Otopsi Verbal Kematian Ibu 15 Kasus 3 Kasus 20,00

- Pertemuan Tim Pengelola Pengkajian Kasus Kematian Ibu

15 Orang 15 Orang 100,00

- Cetak Program Kesehatan Ibu (Kartu Ibu, Parthograp, Format Asuhan Kebidanan, Paket Kelas Ibu, Format Nifas)

1 Paket 1 Paket 100,00

- Pertemuan Rutin Bidan 300 Org/Kl 200 Org/Kl 66,67

1.02.1.02.01.03.38.04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

- pelatihan pelayanan kesehatan neonatal esensial 40 Orang 40 Orang 100,00

- Pelatihan SDIDTK 40 Orang 40 Orang 100,00

- Pertemuan AMP/NPertemuan AMP/N 60 Org/Kl 20 Org/Kl 33,33

- pertemuan Evaluasi Pelaksanaan SDIDTK di PAUD 25 Orang 25 Orang 100,00

- Pertemuan Pelaksanaan Pelayanan Puskesmas Mampu Tatalaksana KtA

25 Orang 25 Orang 100,00

- Cetak Format pelayanan kesehatan anak 1 Paket 1 Paket 100,00

- Bimbingan teknis program kesehatan anak ke 11 puskesmas

3 Kali 2 Kali 66,67

1.02.1.02.01.03.38.05 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

- pertemuan petugas PKPR 30 Orang 30 Orang 100,00

- Pendampingan pelaksanaan kelas remaja ke 11 Puskesmas

2 Kali 0,1364 Kali 6,82

1.02.1.02.01.03.38.06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

- pelatihan pelayanan kesehatan lansia 22 Orang 22 Orang 100,00

- PMT Lansia 1 Paket 1 Paket 100,00

- Bimbingan tekhnis program lansia ke 11 puskesmas 2 Kali 1 Kali 50,00

1.02.1.02.01.03.38.09 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

- Honor Tim pengelola dan tim verifikasi jampersal DAK NonFisik

120 Org/Bln 60 Org/Bln 50,00

- Pertemuan sosialisasi Jaminan Persalinan 60 Orang 60 Orang 100,00

- Pertemuan evaluasi Jaminan Persalinan 60 Orang 0 Orang -

- Pertemuan koordinasi Jaminan Persalinan 30 Orang 0 Orang -

- uang harian kader 500 kasus 0 kasus -

- Pemeriksaan sekrening Hypotiroid kongginital 1 Tahun 0 Tahun -

- Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan Pertolongan Persalinan

1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Sewa RTK (termasuk biaya air, listrik dan kebersihan)

1 Tahun 0 Tahun -

- Sewa Mobilitas/sarana transportasi rujukan 1 Tahun 0 Tahun -

- Transport lokal Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan 1000 Kasus 0 Kasus -

1.02.1.02.01.04.39 Program Pengendalian Penyakit

1.02.1.02.01.04.39.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

- Fogging focus 500 Focus 281 Focus 56,20

- Pengadaan Larvasida 1 Paket 1 Paket 100,00

- Pengadaan insektisida 1 Paket 1 Paket 100,00

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

47

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Pemeriksaan alat Swing Fog 1 Tahun 1 Tahun 100,00

- Pemeriksaan Cholinesterase dalam darah Petugas fogging

4 Kali 2 Kali 50,00

- cetak media informasi DBD 1 Paket 1 Paket 100,00

- Monitoring, pemantauan kasus DBD 536 OH 106 OH 19,78

- Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 operasional fogging

1 Unit 1 Unit 100,00

- Pengadaan Swingfog 6 Unit 6 Unit 100,00

1.02.1.02.01.04.39.03 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Pertemuan Update Aplikasi Sistim Informasi Tibeculosis Terpadu (SITT) 2

26 Orang 26 Orang 100,00

- Monev Program Kusta 11 Orang 11 Orang 100,00

- Monev ProgramTB Paru 16 Orang 16 Orang 100,00

- Rapid Village Survey (RVS) 1 Kgt 1 Kgt 100,00

- Pertemuan Update Teknik Esismal Program Malaria 16 Orang 16 Orang 100,00

- Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus Positif Malaria 10 Kasus 4 Kasus 40,00

- Larvasidasi Massal 321 Lingk 321 Lingk 100,00

- Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD dan Chikungunya

50 Kasus 43 Kasus 86,00

- Monev Program Diare dan Pelaksanaan LROA 44 Org/Kl 44 Org/Kl 100,00

- Monev Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB)

22 Orang 22 Orang 100,00

- Monev Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

35 Orang 27 Orang 77,14

- Penanggulangan Kejadian Bencana 11 Kasus 0 Kasus -

- Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana (Tim TGC)

64 Org/Kl 64 Org/Kl 100,00

- Sosialisasi Penyalah Gunaan NAPZA 150 Org/Kl 150 Org/Kl 100,00

- Update Teknik LKB HIV/Aids - IMS 11 Orang 11 Orang 100,00

- OJT LKB HIV/AIDS-IMS 42 Orang 42 Orang 100,00

- Monev dan perencanaan Program P2M 55 Orang 55 Orang 100,00

- Focus Group Discusion (FGD) Kelompok Resti HIV/Aids - IMS

48 Org/Kl 48 Org/Kl 100,00

- Uang saku Penunggu/Keluarga Penderita HIV / Aids di RS

140 Hari 140 Hari 100,00

- Cetak Format dan Buku Panduan 1 Paket 1 Paket 100,00

- Piket terpadu penanggulangan bencana 30 Hari 28 Hari 93,33

- Evaluasi Pelaksanaan Sistem Jejaring Internal dan Eksternal RS

5 RS 5 RS 100,00

- Bimtek Program P2B ke 11 Puskesmas 2 Kali 1 Kali 50,00

- Pemberantasan Penyakit Menular 25 Hari 15 Hari 60,00

- pengadaan APAR 2 Unit 0 Unit -

1.02.1.02.01.04.39.04 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

- Honor Tim Pengendali Kejadian Luar Biasa (KLB) Kota Mataram

504 Org/Bln 504 Org/Bln 100,00

- Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans dan Laboratorium Puskesmas dalam Penatalaksanaan Sampel

33 Orang 33 Orang 100,00

- Update Teknik EWARS 100 Org/Kl 100 Org/Kl 100,00

- Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah dan Verifikasi Respon Allert

60 Kasus 60 Kasus 100,00

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

48

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %

- Olah Data Tim Surveilans 108 Org/Kl 108 Org/Kl 100,00

1.02.1.02.01.04.39.08 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (DAK)

- Pengadaan Swingfog 12 Unit 12 Unit 100,00

1.02.1.02.01.05.40 Program Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

1.02.1.02.01.05.40.01 Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

- Pemilihan tenaga kesehatan teladan 1 Kgt 1 Kgt 100,00

- Honor Tim Kelompok Kerja Pengembangan Tenaga Kesehatan Kota Mataram

144 Org/Bln 144 Org/Bln 100,00

- Penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Sosialisasi Pengembangan SDMK 120 Org/Kl 120 Org/Kl 100,00

- Pertemuan pemutahiran data SDMK 80 Org/Kl 80 Org/Kl 100,00

- Pertemuan perencanaan kebutuhan Diklat SDMK 30 Orang 0 Orang -

- Penyusunan dokumen rencana kebutuhan tenaga kesehatan

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Penyusunan dokumen deskripsi tenaga kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

- Kursus/pelatihan tehnis kesehatan 1 Tahun 0,6 Tahun 60,00

- Pertemuan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Tenaga Kesehatan Kota Mataram

48 Org/Kl 0 Org/Kl -

- Pendataan SDM Kesehatan ke 20 Saryankes 2 Kali 2 Kali 100,00

C. CAPAIAN KINERJA MENURUT SASARAN

Hasil (Outcome) yaitu hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada

jangka menengah yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator-indikator sasaran pembangunan.

Hasil pengukuran indikator sasaran pada Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

49

HASIL CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

(%) % KET.

1 Tersedianya fasilitas pelayanan a. Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100% 70,38 70,38 Datasementara

kesehatan yang terjangkau dan b. Puskesmas yang terakreditasi 11 Pusk 11,00 100,00

berkualitas c. Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD 11 Pusk - -

d. Rasio puskesmas : Jml Penduduk 1 : 30.000 1:42.591 70,59

2 Terwujudnya mayarakat dan a. Desa Siaga Aktif 100% 100,00 100,00

institusi yang berperilaku hidup b. Cakupan Posyandu Aktif 45% 42,29 93,97

bersih dan sehat c. Rumah tangga sehat 37% 41,29 111,58

d. Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional 100%

-

e. Persentase siswa kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan kesehatan 100% 97,51 97,51

3 Terwujudnya masyarakat yang memanfaatkan air bersih dan

a. Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

46 Kel 42,00 91,30

lingkungan yang memenuhi b. Cakupan Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja 11 Pusk 100,00 100,00

syarat secara optimal c. Cakupan Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan olah raga 11 Pusk 100,00 100,00

d. Cakupan akses air bersih 90% 91,96 102,18

e. Cakupan akses jamban 85% 99,28 116,80

f. TPM yang diperiksa 43%

-

4 Tersedianya dokumen anggaran a. Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan 100% 100,00 100,00

dan pengelolaan program yang memadai

b. Ketersediaan Website Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang di update secara berkala

100% 100,00 100,00

c. Tersedianya dokumen laporan inventaris barang 100% 100,00 100,00

d. Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran 100% 100,00 100,00

e. Ketersediaan Dokumen profil kesehatan yang akurat dan tepat waktu 100% - -

f. Ketersediaan Dokumen laporan (LAKIP) 100% 100,00 100,00

5 Tersedianya obat, BMHP dan alat kesehatan yang sesuai

a. Ketersediaan obat Esensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

100% 88,89 88,89

kebutuhan b. Penggunaan Injeksi pada kasus terpilih 0% 0 0

c. Penggunaan Antibiotik pada kasus terpilih 0% 0 0

d. Penulisan resep obat generik 100% 99,88 99,88

6 Terwujudnya kesehatan ibu, a. Kunjungan ibu hamil K4 93,50% 91,72 98,09

bayi, anak remaja dan lansia serta gizi yang optimal

b. Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

91% 89,06 97,87

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

50

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

(%) % KET.

c. Kunjungan bayi 96% 90,66 94,44

d. Pelayanan Anak Balita 71% 69,10 97,33

e. Kunjungan neonatal lengkap 94% 89,90 95,64

f. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terstandar

4 pusk 100,00 100,00

g. Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi esensial terpadu (PKRET)

4 Pusk 100,00 100,00

h. Prosentase Karang Lansia yang mendapat Pembinaan 100% 100,00 100,00

i. Puskesmas Rawa Inap yang melaksanakan PONED 100% 100,00 100,00

j. Balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100,00 100,00

k. Cakupan Bayi yang mendapat ASI Eksklusif (6 bulan) 65% 54,78 84,28

l. Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe 93% 94,01 101,09 Datasementara

m. Cakupan bayi dan balita mendapat Vitamin A 98% 96,69 98,66 pendataan

10 Terwujudnya pelayanan a. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 82,00 82,00

imunisasi bagi ibu hamil, bayi, b. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk > 2 2,49 83,00

balita dan anak sekolah yang c. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 90% 99,00 110,00

sesuai standar d. Cakupan Jemaah Calon Haji (JCH) diperiksa kesehatannya 100% 100,00 100,00

11 Terwujudnya penemuan dan a. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100% 87,42 87,42

penanganan penyakit menular b. Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 70% 33,37 47,68

yang optimal c. Cakupan Penderita DBD yang ditangani 100% 100,00 100,00

d. Cakupan Penemuan Penderita Diare 100% 64,11 64,11

e. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100,00 100,00

f. Penanganan penderita HIV dan AIDS 100% 100,00 100,00

12 Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penyakit tidak

a. Prosentase Puskesmas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

100% 100,00 100,00

menular yang optimal b. Cakupan penderita Diabetes Melitus yang ditangani 100%

-

c. Cakupan penderita hipertensi yang ditangani 100%

-

13 Terwujudnya SDM Kesehatan yang berkualitas

Laporan informasi tenaga kesehatan 1 dok 100,00 100,00

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS …a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

51

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Mataram sebagai upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan juga akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya

manusia di Kota Mataram melalui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram,dimaksudkan sebagai sarana

untuk melihat sejauh mana pelaksanaan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanankan. Selain

itu juga sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah khususnya Dinas Kesehatan kepada

Walikota dan masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, bahwa

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Mataram dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini ditandai

dengan kemampuan dinas dalam mengimplementasikan program kegiatan yang telah direncanakan

dan sasaran yang diharapkan pada tahun anggaran 2017.

Demikian LAKIP Dinas Kesehatan Kota Mataram ini disusun, semoga Tuhan Yang Maha

Kuasa senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk terus meningkatkan

semangat dalam membangun dan mengembangkan potensi manajemen sumber daya manusia.