laporan kinerja instansi pemerintah (l … dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten lamongan...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 1

LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2016

DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN LAMONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto - LamonganTelp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312E-mail : [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan

Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana

Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja

dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang

bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun

awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator

kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Dari

Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan

dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi SKPD.

Harapan kami semoga LAKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,

khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan,

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA

KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN,S.SiPembina

NIP. 19670524 199302 1 004


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ iDAFTAR ISI ......................................................................................................... iiIKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... iiiBAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG............................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................... 2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI..................................................... 3

1. Personil ........................................................................................... 5

2. Sarana dan Prasarana .................................................................... 6

3. Pembiayaan .................................................................................... 6

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP..................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................................... 9A. RENCANA STRATEGIS...................................................................... 9

1. Visi .................................................................................................. 9

2. Misi.................................................................................................. 11

3. Tujuan ............................................................................................. 11

4. Sasaran dan Indikator Sasaran....................................................... 12

5. Program dan Kegiatan .................................................................... 14

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 .................................. 17

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 ................................................ 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................... 22A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ............................ 22

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................................................... 22

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN............................................................ 32

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 36LAMPIRAN-LAMPIRAN :1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016

4. Penetapan Kinerja Tahun 2016


IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan

yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama Tahun 2016. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome

atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan

yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,

untuk Tahun 2016 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat

baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 94%.


Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan

yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi

dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang

dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam

pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya,

sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan

dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk itu

perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana

dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.


BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGPembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat

jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan

global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus

memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah

pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan

diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan

aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-

masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang

berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan


serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban

yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini

berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain

kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan

tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP

tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang terwujud

dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur

penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang

memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta

dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain :

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,

maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak -

pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam

melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan


Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah untuk menilai dan mengevaluasi

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang

dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah

di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai :

1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;

7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi

sebagai berikut :


KEPALA DINAS

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIANUMUM. DAN

kEPEGAWAIAN

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANPROGRAM

BIDANGBidang Partisipasi dan Sosial

Budaya Masyarakat Desa

SEKSI BIDANGADAT ISTIADAT DAN

BUDAYAMASYARAKAT

SEKSI BIDANGPEMBINAANPARTISIPASI

MASYARAKAT

SEKSI BIDANGPARTISIPASI DAN PERANPEREMPUAN DI PERDESAAN

BIDANGPemerintahan dan Kelembagaan

Masyarakat Desa

SEKSI BIDANGPEMBINAAN

LEMBAGA KEMASYDESA / KEL DAN SDM

SEKSI BIDANGPEMERINTAHAN

DESA

SEKSI BIDANGEVALUASI

PERKEMBANGAN DESADAN LOMBA DESA

BIDANGPengembangan LembagaEkonomi Masyarakat Desa

SEKSI BIDANGUSAHA EKONOMI

MASYARAKAT

SEKSI BIDANGPENANGGULANGAN DAN

PENGENTASANKEMISKINAN

SEKSI BIDANGBANTUAN

PEMBANGUNAN DANPEMBINA LEMBAGA

EKONOMIMASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan danPengembangan Sumber Daya

Desa

SEKSI BIDANGSUMBER DAYA ALAM

DAN KAWASANTERPADU

SEKSI BIDANGINFRASTRUKTUR DASAR

PEDESAAN DANPENATAAN PERUMAHAN

PEMUKIMAN

SEKSI BIDANGPEMBINAAN

TEKNOLOGI TEPATGUNA


2.1. PERSONILPersonil yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat

dijelaskan sebagaimana berikut ;

1. Sumber Daya Manusia / Personil :

NO JABATAN JMLPANGKAT/GOL/

RUANGJML

PENDIDIKANFORMAL

JML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kepala Dinas 1 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S2 1

2 Sekretaris 1 Pembina (IV/b) 1 S2 1

3 Kabid 3 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S2 1

Pembina (IV/a) 2 S2 2

Penata Tk.I (III/d) 1 S2 1

4 Kasubid 8 Penata Tk.I (III/d) 8 S1 5

S2 3

5 Kasubag 3 Penata Tk.I (III/d) 2 S1 2

Penata Tk.I (III/c) 1 S2 1

6 Staf 11 Penata Tk. I (III/d) 2 S1 2

1 S2 1

Penata Muda Tk. I

(III/b)

4S1

4

3 SLTA 3

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 1 SLTA 1

7 Honorer 21 13 S1 13

8 SLTA 8

Jumlah Total 48 48 48

2. Sarana dan Prasarana :

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjangpenyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN1 2 3 41 Mobil Roda 4 52 Motor Roda 2 133 Tustel 44 Mesin Ketik 5


5 Calculator 116 Mesin Stensil 17 Feling Kabinet 108 Rak Besi 19 Rak Kayu 1

10 Almari Besi 111 Brankas 312 Whiteboard 213 Almari Kayu 914 Kursi Kerja 9215 Meja Kerja 5416 Meja Kursi Tamu 117 Kipas angin 518 Kamera 119 Meja Rapat 1020 Telepon 221 Computer 1722 Tabung Pemadam Kebakaran 123 Intercom 224 Printer 925 Pompa air 126 Tempat sampah besar 127 Overhead 128 AC 229 Soundsystem 130 Handycam 131 Dispenser 232 LCD 233 Laptop 434 Kamera Digital 335 UPS 1

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian

pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016, adalah sebagai berikut :


NO. U R A I A N JUMLAH KET.

I. Belanja Daerah Rp. 8.752.311.000,-

1. Belanja Tidak LangsungBelanja Pegawai

Rp. 2.657.863.000,-Rp. 2.657.863.000,-

2. Belanja Langsunga. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Rp. 6.094.448.000,-Rp. 802.504.000,-

Rp. 4.967.620.600,-

Rp. 324.323.400,-Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2016.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUANPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, denganpenekanan kepada aspek strategis organisasi sertapermasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapiorganisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJAPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjatahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasisesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebutdilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahunterakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahunini dengan target jangka menengah yang terdapat dalamdokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini denganstandart nasional (Jika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan ataupeningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.


7. Analisis program/ kegiatan yang menunjangkeberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataankinerja).

B. Realisasi AnggaranPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yangdigunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkankinerja organisasi sesuai dengandokumen PerjanjianKinerja.

BAB IV : PENUTUPPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerjaorganisasi serta langkah di masa mendatang yang akandilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran :1. Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 20212. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 20163. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).Tahun 20164. Perjanjian Kinerja Tahun 2016


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan terkait

dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

VISI :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYASAING ”

MISI 5 :

“ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DANDAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL “

TUJUAN :

“ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN,TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI – NILAI AGAMA DANHUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGANKEMISKINAN DAN PENGGANGGURAN “

SASARAN :

“MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN LEMBAGADALAM PEMBANGUNAN DESA”

INDIKATOR :

“ PROSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG “

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:


1. V i s i :“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA

SAING ”

2. Misi :“MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN

DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL”

3. TUJUAN :“MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN

LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA “

4. SASARAN :4.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa

4.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

4.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan

4.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat

5. INDIKATOR SASARAN5.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,

indikator sasarannya

a. Meningkatnya Prosentase BPD baik

b. Meningkatnya Prosentase LPM baik

c. Meningkatnya Prosentase PKK aktif

d. Meningkatnya Prosentase Posyandu aktif

e. Meningkatnya Prosentase HIPPAM aktif


a. Meningkatnya Prosentase Desa E-GOV


a. Meningkatnya Prosentase BUMDes yang terbentuk

b. Meningkatnya Prosentase BUMDes yang Berkembang

c. Meningkatnya Prosentase Pasar Desa yang berkembang

d. Meningkatnya Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Perempuan Yang terbina


a. Meningkatnya jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat

Desa


b. Meningkatnya jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di

perdesaan

c. Meningkatnya jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan

yang terbantu

d. Meningkatnya jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan

desa

e. Meningkatnya Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu

f. Meningkatnya Prosentase Poros Strategis Desa dalam kondisi

Mantap

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 20161. Sasaran dan Indikator Sasaran

1.1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,


a. Prosentase BPD baik

b. Prosentase LPM baik

c. Prosentase PKK aktif

d. Prosentase Posyandu aktif

e. Prosentase HIPAM aktif


a. Prosentase Desa E-GOV


a. Prosentase BUMDes yang terbentuk

b. Prosentase BUMDes yang Berkembang

c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang

d. Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang

terbina


a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa

b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

d. Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa

e. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu

f. Prosentase Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap


2. Program

1) Program Pengembangan Data/Informasi

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan

Anak

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

4) Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan masyarakat

5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7) Program Peningkatan Disiplin aparatur

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

10) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

11) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

12) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

13) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

1) Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Pendataan Swadaya

masyarakat), dengan indikator :

# Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat

2) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (Pendataan Profil

Desa/Kelurahan Dalam Peningkatan Pembangunan

Desa/Kelurahan), dengan indikator :

# Tersedianya dokumen profil Desa/Kelurahan

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak (Pelatihan Konseling

Pendamping PPT) , dengan indikator :

# Peningkatan SDM Pelayan dan Pendamping PPT.


4) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di

Daerah (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)), dengan indikator :

# Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pembedayaan

perempuan (P2TP2).

5) Kegiatan Revitalisasi Posyandu, dengan indikator :

# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif).

6) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu, dengan

indicator :

# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif)

7) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih Teknologi

Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA diPerdesaan), dengan indikator :

# Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluraga Miskin.

8) Kegiatan Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk

Perempuan ( SPP ) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dengan

indiakator:

#Meningkatnya Kwalitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

9) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber

Daya Desa, dengan indiakator:

#Peningkatan Pemanfaatan dan Pengolahan suber Daya desa

secara optimal.

10) Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dengan

indikator :

# Meningkatnya Peran Perempuan dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga.

11) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran

dengan indiakator:

#Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Lamongan

12) Kegiatan Penganugerahan bagi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat,

dengan indicator:

#Terlaksananya Penganugrahan Pelaku Pemberdayaan

13) KegiatanPelatihan Pengurus UPKu Desa, dengan indicator:

#Terlaksananya Kegiatan UPKu Desa

14) Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA)

Penanggulangan Kemiskinan, dengan indicator :


#Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan

15) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM dan

KPMD))., dengan indikator :

# Peningkatan Kinerja lembaga Desa dan memenatapkan

kelembagaan desa (LPM dan KPMD).

16) Kegiatan Fasilitasi Dana Desa Desa, dengan indicator:

# Terlaksananya Kegiatan Desa

17) Kegiatan Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas, dengan

indicator:

# Terlaksananya Program Desa Mandiri Berbasis Bio Gas

18) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera

di Perdesaan ( Kembangmas ), dengan indicator:

# Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan

19) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan, dengan

indicator:

# Tersedianya Dokumen evaluasi Perkembangan Desa

20) Kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi, dengan Indikator :

# Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Bagi Hasil Pajak / Retrebusi

21) Kegiatan Pembinaan Pasar desa, dengan indikator :

# Tercapainya pembangunan Pasar Tradisional

22) Kegiatan Pengembangan BUMDES, dengan indikator :

# Kelancaran Aktivitas Administrasi dan Realisasi Kegiatan

BUMDES

23) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa, dengan indicator:

# Tercapainya Pembangunan Pasar Desa

24) Kegiatan Pembinaan Pasar Desa, dengan indicator:

# Terlaksananya Program Pembinaan Pasar Desa

25) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan

Desa (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat), dengan indikator :

# Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat dalam

pembangunan Desa.

26) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Fasilitasi

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa) dengan indikator :


# Meningkatkan Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan di

Desa/Kelurahan.

27) Kegiatan Stimulan Pembangunan Desa (Pendampingan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan), dengan indikator :

# Terlaksananya Pendampingan Pembangunan sarana dan

Prasarana Pedesaan.

28) Kegiatan Lomba Potensi/tingkat perkembangan Desa,dengan

indicator:

# Meningkatnya Pertisipasi Masyarakat dalam Membangun desa

29) Kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa, dengan

indicator:

# Terlaksananya Program Kader Perencaan Teknis Desa

30) Kegiatan Pembinaan Lembaga Hippam, dengan indicator:

# Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa

31) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha

Ekonomi Produktif (Penyelenggaraan Bimbingan Manajemen Usaha

PKK Desa), dengan indikator :

# Tercapainya PKK Aktif melalui Kader PKK desa dalam

meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga.

32) Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,

dengan indikator :

# Tercapainya PKK Aktif melalui kader PKK desa dalam

meningkatkan 10 program pokok PKK

33) Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri (Gelar

Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional, dengan indikator :

# Peningkatan Mutu Produk.

4. Pagu Anggaran Program dan Kegiatan

KODE REKENINGURAIAN Jumlah

Program Kegiatan1 2 3 4

0 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 640,948,000.000 00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2,000,000.000 00 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 131,254,000.00




0 00 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 5,000,000.000 00 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/OperasionalRp 6,000,000.00

0 00 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 50,000,000.000 00 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 72,000,000.00

0 00 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 55,000,000.000 00 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan KantorRp 13,000,000.00

0 00 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 15,000,000.00

0 00 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Rp 5,000,000.00

0 00 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 40,000,000.000 00 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp 55,000,000.00

0 00 01 19 Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Rp 191,694,000.00

0 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 34,500,000.000 00 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp 34,500,000.00

0 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 439,000,000.000 00 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 154,000,000.000 00 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 125,000,000.000 00 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp 35,000,000.00

0 00 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 58,000,000.000 00 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 15,000,000.000 00 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp 52,000,000.00

0 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

Rp 40,000,000.00

0 00 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Rp 5,000,000.00

0 00 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp 5,000,000.000 00 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 5,000,000.000 00 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp 25,000,000.00

1 06 15 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 180,000,000.00

1 06 15 01 Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi CapaianTarget Kinerja Program dan Kegiatan

Rp 30,000,000.00

1 06 15 05 Penyusunan Profil daerah Rp 150,000,000.00

1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak

Rp 50,000,000.00

1 11 16 06 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Dan Anak

Rp 50,000,000.00

1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan PerlindunganPerempuan

Rp 270,000,000.00

1 11 17 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah Rp 50,000,000.001 11 17 11 Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu Rp 220,000,000.00




1 12 19 Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melaluikelompok kegiatan masyarakat

Rp 530,000,000.00

1 12 19 01 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak Melalui KelompokKegiatan di Masyarakat (Taman Posyandu)

Rp 250,000,000.00

1 12 19 02 Revitalisasi Posyandu Rp 105,000,000.001 12 19 03 Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu Rp 175,000,000.00

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas AdatTerpencil Dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

Rp 965,000,000.00

1 13 15 02 Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih TTG) Rp 75,000,000.001 13 15 04 Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan

( SPP ) Berbasis Pemberdayaan MasyarakatRp 300,000,000.00

1 13 15 06 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber DayaDesa

Rp 50,000,000.00

1 13 15 09 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K) Rp 150,000,000.001 13 15 11 Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran Rp 50,000,000.001 13 15 12 Penganuhgrahan Bagi Pelaku Pelaku Pemberdayaan

MasyarakatRp 190,000,000.00

1 13 15 17 Pelatihan Pengurus UPKu Desa Rp 50,000,000.001 13 15 18 Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( Jalin Matra )

Penanggulangan KemiskinanRp 100,000,000.00

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

Rp 725,000,000.00

1 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM &KPMD)

Rp 100,000,000.00

1 22 15 03 Fasilitas Dana Desa Rp 250,000,000.001 22 15 04 Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas Rp 100,000,000.001 22 15 09 Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di

Perdesaan ( Kembangmas )Rp 125,000,000.00

1 22 15 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Rp 75,000,000.001 22 15 21 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi Rp 75,000,000.00

1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Rp 570,000,000.001 22 16 08 Pengembangan BUMDes Rp 300,000,000.001 22 16 09 Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa Rp 170,000,000.001 22 16 10 Pembinaan Pasar Desa Rp 100,000,000.00

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Rp 1.005,000,000.00

1 22 17 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam PembangunanDesa (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Rp 100,000,000.00

1 22 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp 200,000,000.001 22 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Dana Pendamping

Japordes)Rp 250,000,000.00

1 22 17 04 Pembinaan dan Lomba Potensi / tingkat PerkembanganDesa

Rp 100,000,000.00

1 22 17 07 Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa Rp 150,000,000.00

1 22 17 08 Pembinaan Lembaga Hippam Rp 165,000,000.00

1 22 17 10 Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI Rp 40,000,000.00




1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Rp 550,000,000.001 22 19 01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha

Ekonomi ProduktifRp 50,000,000.00

1 22 19 02 Pembinaan Kader PKK Rp 500,000,000.00

2 07 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp 95,000,000.002 07 15 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Rp 95,000,000.00

Jumlah Rp 6.094.448,000.00

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang

telah dicanangkan pada awal tahun 2016 sesuai dengan sasaran dan

indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam tahun

2016 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Tahun 2016 dengan tetap

mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan

anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit

organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala

Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam Prestasi Kerja yang

diukur berdasarkan Tolok Ukur Keluaran dan Hasil yang diperoleh atas

Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun

sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan

penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang

dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan

dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi

yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASICapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian

kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian

kinerja sasaran strategis tahun 2016.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya

dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan


dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana stratejik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang

berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output),

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan

tujuan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian

kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi

ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap

pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana

Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),

Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala

pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran

ordinal, yaitu :

85 - 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - 85 : Baik / Berhasil

55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD

Sasaran target Indakator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait

dengan RPJM Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan kesesuaian

dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini


T

Target kinerja pada tahun 2016 sebesar 5,84% dapat direalisasikansebesar 6,28% atau sebanyak 29 desa cepat berkembang, hal inimenunjukan adanya kelebihan target capain kinerja tahun 2016 dari yangditargetkan / dicapai sebesar sebanyak 0,44% atau sebanyak 2 desacepat berkembang berdasarkan program dan indikator sasaran DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdapat dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021Kabupaten Lamongan sebagaimana table dibawah ini :

2. I

N

D

I

K

2. INDIKATOR KINERJA INDUVIDU (IKI) PADA RENSTRA

Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten

Lamongan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa merumuskan kedalam rencana strategis organisasi

perangkat dengan table kinerja renstra 2016 - 2017 sebagai Indikator

Kinerja Induvidu (IKI) sebagaimana table dibawah ini:

Sasaran IndikatorTAHUN DASAR TARGET KINERJA PROSENTASE

KENAIKAN2015 s/d 2016

JmlSatuan 2015 2015 2016

1. MeningkatnyaPeranPemerintah,MasyarakatDan LembagaDalamPembangunanDesa

% desacepatberkembang

0 desa462 desa

0 % 0 % 5,84% 5,84%

Sasaran IndikatorTAHUN DASAR KINERJA TAHUN 2016 PROSENTASE

KENAIKAN2015 s/d 2016

JmlSatuan 2015 Target Realisasi

1. MeningkatnyaPeranPemerintah,MasyarakatDan LembagaDalamPembangunanDesa

% desacepatberkembang

0 desa462 desa

0 % 5,84% 6,28% 6,28%


Sasaran IndikatorTAHUN DASAR KINERJA DPMD PROSENTASE

KENAIKANJmlSatuan 2015 Target 2016 Realisasi

20161 2 3 4 5 6 7

1.Meningkatnya perandanlembagaorganisasimasyarakatdesa yangaktif

1.% BPD baik 3474 0.63 % 1.27% 0 % 0,63%

2.% LPM baik 3474 0.63 % 1.27% 6.75% 6,12%

3. % PKK aktif 378502 75.30% 80.68% 80.68% 5.38%

4.% Posyandu aktif 13311740 76.49% 78.39% 78.22% 1.73%

5.% HIPAM aktif 271462 58.66% 61.69% 62.34% 3.68%

2.Tata kelolaPemerintahan Desa

4.% Jumlah Desa yangmenggunakan elektronik

Govermen (E-Gov)

0462

0.00% 0.65% 0.65% 0.65%

3.MeningkatnyaLembagaEkonomiPerdesaan

1.% BUMDes yangterbentuk

148462 32.03% 50.00% 50.65% 18.62%

2.% ProsentasiPerkembanganBUMDes

2148 1.35% 2.70% 4.05% 2.67%

3.% Pasar Desa yangberkembang

16105 15.24% 29.52% 33.33% 18.09%

4.% kelompok UsahaEkonomi ProduktifPerempuan Yangterbina (UP2K dan UEP-SP)

4621386 33.33% 38.89% 39.03% 5.7%

4.MeningkatnyaPenguatanMasyarakatDesa

1. Jumlah PelatihanKetrampilan UsahaMasyarakat Desa

2 4 4 2

2.Jumlah AktivitasKegiatan GotongRoyong di perdesaan

27 54 54 27

3.Jumlah kelompokbudaya dan adat diperdesaan yangterbantu

2 4 29 27

4.Jumlah NilaiKeswadayaan dalampembangunan desa

145.000.000.000 150.000.000.000 176.382.000.000 31.382.000.000


Penjelasan Sasaran Pengukuran kinerja pada RENSTRA diuraikan

sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,


a. Jumlah BPD baik

Prosentase Target kinerja BPD baik, tidak mengalami peningkatan

kinerja karena belum ada kegiatan yang mendukung dalam

pencapaian target sebesar 1,27%

b. Jumlah LPM baik

Prosentase Target kinerja LPM baik, mengalami peningkatan kinerja

dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 1,27%,

terealisasi sebesar 6,75%, dan mengalami peningkatan sebesar 6,12%

dari tahun sebelumnya.

c. Jumlah PKK aktif

Prosentase Target kinerja PKK aktif, memenuhi peningkatan kinerja


terealisasi sebesar 80,86%, dan mengalami peningkatan sebesar

6,12% dari tahun sebelumnya.

d. Jumlah Posyandu aktif

Prosentase Target kinerja PONSYANDU aktif, tidak memenuhi

peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016

sebesar 78,39%, terealisasi sebesar 78,22%, dan mengalami

peningkatan sebesar 6,12% dari tahun sebelumnya.

e. Jumlah HIPAM aktif

Prosentase Target kinerja HIPAM aktif, mengalami peningkatan kinerja


1 2 3 4 5 6 75.% Keluarga

Miskin Yangterbantu(kembangmasdan jalin matra)

1012130131 0.78% 1.64 1.64 0.86%

6.% Jalan PorosDesa dalamKondisi Mantap

43800411429 10.65% 16.72% 59.91% 49.26%


terealisasi sebesar 62,34%, dan mengalami peningkatan sebesar

3,68% dari tahun sebelumnya.

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

a. Jumlah Desa E-GOV

Prosentase Target kinerja Desa E-GOV, memenuhi peningkatan

kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar

0,65%, terealisasi sebesar 0,65%, dan mengalami peningkatan

sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya.

3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan

a. Jumlah BUMDes yang terbentuk

Prosentase Target kinerja BUMDes yang terbentuk, mengalami



peningkatan sebesar 18,62% dari tahun sebelumnya.

b. Jumlah BUMDes yang Berkembang

Prosentase Target kinerja BUMDes yang Berkembang, mengalami



peningkatan sebesar 2,67% dari tahun sebelumnya

c. Jumlah Pasar Desa yang berkembang

Prosentase Target kinerja Pasar Desa yang berkembang, mengalami




d. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina

Prosentase Target kinerja kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Perempuan Yang terbina, mengalami peningkatan kinerja dari target

yang direncanakan pada tahun 2016 sebesar 38,89%, terealisasi

sebesar 39,03%, dan mengalami peningkatan sebesar 5,7% dari

tahun sebelumnya

4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat

a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa

Prosentase Target kinerja Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat

Desa, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang direncanakan


pada tahun 2016 sebanyak 4 kali, terealisasi sebesar 4, dan

mengalami peningkatan sebesar 2 dari tahun sebelumnya

b. Jumlah Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap

Prosentase Target kinerja Poros Strategis Desa dalam kondisi

Mantap, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan

pada tahun 2016 sebesar 16,72%, terealisasi sebesar 59,91%, dan

mengalami peningkatan sebesar 49,26% dari tahun sebelumnya

c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

Prosentase Target kinerja kelompok budaya dan adat di perdesaan

yang terbantu, mengalami peningkatan kinerja dari target yang

direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 4 kelompok terealisasi

sebesar 29 dan mengalami peningkatan sebesar 27 dari tahun

sebelumnya

d. Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa

Prosentase Target kinerja Nilai Keswadayaan dalam pembangunan

desa, mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan

pada tahun 2016 sebesar 150.000.000.000 terealisasi sebesar

176.382.000.000 dan mengalami peningkatan sebesar

31.382.000.000 dari tahun sebelumnya

e. Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu

Prosentase Target kinerja Keluarga Miskin Yang terbantu, mengalami


sebesar 16,72% terealisasi sebesar 59,91% dan mengalami


f. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

Prosentase Target kinerja Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di

perdesaan, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang

direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 54 kegiatan, terealisasi

sebanyak 54 kegiatan dan mengalami peningkatan sebanyak 27

kegiatan dari tahun sebelumnya


3. INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Program Pengembangan Data/Informasi, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi capaian target

kinerja program dan kegiatan (Pendataan swadaya masyarakat)

dengan target tersedianya data swadaya murni masyarakat pada 474

Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 474 Desa/Kelurahan atau

100% (sangat baik).

b. Penyusunan Profil Daerah, dengan target tersedianya data tingkat

perkembangan Desa/Kelurahan yang akurat dan sebagai bahan acuan

program pembangunan Desa/Kelurahan sebanyak 1 Laporan dan

terealisasi tersedianya data tingkat perkembangan Desa/Kelurahan

yang akurat dan sebagai bahan acuan program pembangunan

Desa/Kelurahan sebanyak 1 Laporan atau 100% (Sangat baik).

2. Meningkatnya program penguatan kelembagaan pengarusutamaan

Gender dan Anak dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas

dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

(Pelatihan Konseling Pendamping PPT) dengan target terlaksananya

pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT sebanyak 120 orang dan

terealisasi terlaksananya pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT

sebanyak 120 orang atau 100 % (sangat baik);

3. Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Hidup da Perlindungan

perempuan dilakukan dengan 2 Kegiatan :

a. kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah (

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)) dengan target 83 orang perempuan

diwilayah Kabupaten Lamongandan terealisasi sebanyak 83 orang

perempuan diwilayah Kabupaten Lamonganatau 100% (sangat baik);

b. kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan terealisasi 120

orang dan 20 Mesin jahit atau 100% ( sangat baik )


4. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat dilaksanaan dengan 2 kegiatan :

a. KegiatanPenyuluhanKesehatan Ibu, Bayi, dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat ( Taman Posyandu ) terealisasi sebanyak 135

Orang Kader Posyandu se-Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

b. kegiatan revitalisasi Posyandu dengan target 270 kader Posyandu Se-

Kab.Lamongan 3 unit almari, 1 unit kamera dan terealisasi sebanyak

180 kader posyandu se-kab.Lamongan, 3 unit almari, 1 unit kamera

atau 100% ( sangat baik)

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu dengan

target 425 orang dan terealisasi sebanyak 425 orang atau 100%

(sangat baik)

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Pelatihan Ketyerampilan Bagi keluarga miskin ( Ahli Tehnologi Tepat

Guna dan pemanfaatan SDA di Pedesaan) dengan target 30

masyarakat miskin di pedesaan, terealisasi sebanyak 30 masyarakat

miskin di perdesaan atau 100% (sangat baik).

b. Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam untuk perempuan (SPP)

berbasis pemberdayaan masyarakat dengan target 27 Kecamatan, 2

unit Komputer,1 Printer, terealisasi sebanyak 27 Kecamatan, 2 unit

Komputer,1 Printer atau 100% (sangat baik).

c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa

dengan target 30 Orang , terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%

(sangat baik).

d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dengan target 100 Orang ,

terealisasi sebanyak 100 orang atau 100% (sangat baik).

e. Peringatan Hari Jadi Lamongan dengan target 1 Kegiatan, terealisasi

sebanyak 1 kegiatan atau 100% (sangat baik)


f. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa

dengan target 50 orang, terealisasi sebanyak 50 orang atau 100%

(sangat baik)

g. Penganuhgrahan bagi pelaku Pemberdayaan Masyarakat dengan target

1000 orang pelaku Pemberdayaan Pengurus LPMdan KPMD di

Kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 1000 orang aatu 100%

(sangat baik)

h. Usaha Pengurus UPKu Desa dengan target 27 Kecamatan di kabupaten

lamongan terealisasi sebanyak 27 Kecamatan di kabupaten Lamongan

atau 100% ( sangat baik ).

6. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan

melalui kegiatan:

a. Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan ( Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa ( LPM & KPMD))

dengan target 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan ,

terealisasi sebanyak 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten

Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

b. Fasilitas Dana Desa dengan target 462 Desa di Kab.Lamongan

terealisasi sebanyak 462 Desa di Kab.Lamongan atau 100% (sangat

baik).

c. Pembinaan Desa Mandiri energy berbasis Bio gas dengan target 2 desa

di 2 Kecamatan di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 2 desa di

2 kecamatan di kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik)

d. Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Perdesaan

dengan target 24 Orang di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak

24 orang di kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik)

e. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/kelurahan dengan target 474

desa/kelurahan dikabupaten lamongan dan terealisasi sebanyak 474

desa/kelurahan di kabupaten lamongan atau 100% (sangat baik)

f. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/retrebusi dengan target 27 Kecamatan di

Kabupaten Lamongan dan terealisasi 27 Kecamatan di Kabupaten

Lamongan atau 100% (sangat baik)


7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilakukan melalui

kegiatan :

a. Pengembangan BUMDes dengan target 110 BUMDesa di Kabupeten

Lamongan, terealisasi sebanyak 110 BUMDesa di Kabupeten Lamongan


b. Pemberdayaan Lembaga Pasar desa dengan target 2 Lembaga dan 10

Pasar desa di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 2 Lembaga

dan 10 Pasar desa di Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik).

c. Pembinaan Pasar desa dengan target 6 pasar desa di kabupaten

Lamongan , terealisasi sebanyak 6 Pasar desa di kabuapten Lamongan


8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

dilakukan melaui kegiatan :

a. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam bidang Pembangunan Desa (

bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ) dengan target 1 kegiatan,

terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100% ( sangat baik )

b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( fasilitasi Pelaksanaan

Musyawarah Pembangunan Desa ) dengan target 474 desa / Kelurahan

di Kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 474 Desa / Kelurahan di

Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

c. Pemberiaan stimulan Pembangunan Desa target 586 lokasi di

kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 586 lokasi di kabupaten

Lamongan atau 100% ( sangat baik ).

d. Pembiaaan dan Lomba Potensi/tingkat Perkembangan desa dengan

target 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan di Kabupaten Lamongan

atau 100% (sangat baik).

e. Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa dengan target 135 Orang, 1

unit notebook, 1 unit LCD dan terealisasi 135 Orang, 1 unit notebook, 1

unit LCD atau 100% (sangat baik).

f. Pembinaan Lembaga HIPPAM dengan target 100 Orang dan terealisasi

100 Orang, atau 100% (sangat baik).


g. Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI dengan target 260 Lokasi di

Kabupaten Lamongan dan terealisasi 260 Lokasi di Kabupaten

Lamongan atau 100% (sangat baik)

9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dilakukan melalui

kegiatan :

a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi

Produktif (Penyelenggaraan Managemen Usaha PKK Desa dan

bimbingan kader PKK Desa) dengan target 150 Kader PKK, terealisasi

sebanyak 150 kader PKK atau 100% ( sangat baik).

b. Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan

target 4 Kegiatan POKJA, terealisasi sebanyak 4 Kegiatan POKJA atau

100% ( sangat baik ).

10. Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi dilakukan dengan

melalui kegiatan pengembangan Sistem Inovasi Tehnologi Industri

dengan target 30 Orang , terealisasi 30 Orang atau 100% (sangat baik).

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam Rangka

di Kabupaten Lamongan tahun 2016 dengan alokasi anggaran

Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 6.094.448.000,- ( Enam

Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan

Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5.968.704.169 ( Lima Milyar

Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu

Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) atau 97,94% adapun rincian

penggunaan anggaran pembangunan sebaigai berikut :

4. REALISASI KINERJA DIBANDING SPM TAHUN 2016

No. Jenis PelayananDasar

Standart Pelayanan Minimal RealisasiKinerjaIndikator Nilai

NIHIL

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas

dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung


serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2016 yang selaras dengan pencapaian target di masing-

masing kegiatan .

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat

mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD

maupun Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui

Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka

dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia

sebesar Rp. 6.094.448.000,- ( Enam Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta

Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar

Rp.5.968.704.169 ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta

Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah )

7. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak

terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja

sasaran yang ingin dicapai.

B. REALISASI ANGGARAN

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan

kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi

uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan

kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut


dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap

dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan

dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses

pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan

tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi

dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabuapten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas

Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapaun Program dan kegiatan yang

direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

tahun 2016 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar

Rp. 6.094.448.000,- ( Enam Miliyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus

Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5.968.704.169 (

Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu

Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) atau 97,94% adapun rincian penggunaan

anggaran pembangunan sebagai berikut :

PROGRAM URAIAN

KEGIATAN PROSENTASEPENCAPAIAN

RENCANATARGETCAPAIAN(TARGET)

RENCANATINGKATCAPAIANTARGET

REALISASI

1 2 3 4 51. Program

PelayananAdministrasiKantor

Melaksanakanadministrasiperkantoran

640.948.000 589.089.599 91.91 %

2. ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Melaksanakanpelatihan dibidangaparatur

439.000.000 403.979.570 92.02 %


PROGRAM URAIAN

KEGIATAN PROSENTASEPENCAPAIAN

RENCANATARGETCAPAIAN(TARGET)

RENCANATINGKATCAPAIANTARGET

REALISASI

1 2 3 4 53. Program

PeningkatanDisiplin Aparatur

MelaksanakanPeningkatan Disiplindibidang aparatur

34.500.000 34.500.000 100.00 %

4. Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan

Meningkatkan kinerjadan pelaporan dibidang keuangan

40.000.000 34.474.500 86.19 %

5. ProgramPengembanganData/Informasi

Pengumpulan,Updating dan Analisadata InformasiCapaian TargetKinerja Program danKegiatan

30.000.000 29.719.400 99.06 %

Penyusunan Profildaerah

150.000.000 150.000.000 100 %

6. ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender Dan Anak

PeningkatanKapasitas DanJaringanKelembagaanPemberdayaan DanAnak

50.000.000 49.847.500 99.70 %

7. ProgramPeningkatanKualitas HidupDan PerlindunganPerempuan

PelaksanaanKebijakanPerlindunganPerempuan DiDaerah

50.000.000 49.711.750 99,42%

8. Program promosikesehatan ibu,bayi dan anakmelalui kelompokkegiatan dimasyarakat

PenyuluhanKesehatan Ibu,Bayidan Anak MelaluiKelompokkegiatandimasyarakat(Taman Posyandu)

250.000.000 249.985.750 99.99%


RevitalisasiPosyandu

105.000.000 104.929.500 99,93 %

PembinaanPengembanganPosyandu

175.000.000 175.000.000 100,00 %

9. ProgramPemberdayaanFakir MiskinKomunitas AdatTerpencil DanPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)Lainnya

PelatihanKetrampilan BagiKeluarga Miskin

75.000.000 74.200.000 98.93 %

Fasilitasi PerguliranSimpan Pinjam untukPerempuan ( SPP )BerbasisPemberdayaanMasyarakat

300.000.000 298.841.000 99,61 %

FasilitasiPemberdayaanMasyarakat BerbasisSumber daya desa

50.000.000 49.200.000 98.40%

Usaha peningkatanpendapatan keluarga(UP2K)

150.000.000 149.890.000 99.93 %

Peringatan Hari JadiLamongan Sie Ziarahdan Tasyakuran

50.000.000 50.000.000 100.00%

Penganugrahan bagipelakupemberdayaanmasyarakat

190.000.000 189.638.300 99.81 %

Pelatihan PengurusUPKu Desa

50.000.000 49.904.250 99.81 %

Jalan Lain MenujuMandiri danSejahtera (JalinMatra)PenanggulanganKemiskinan

100.000.000 99.849.500 99.85%

10. ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPerdesaan

100.000.000 100.000.000 100 %


Fasilitasi Dana Desa 250.000.000 248.858.550 99.54%

Pembinaan desaMandiri energiberbasis bio gas

100.000.000 99.890.000 99.89 %

Fasilitasi GerakanKeluarga BangkitMandiri danSejahteradiPerdesaan (Kembangmas )

125.000.000 120.585.000 96.47%

FasilitasiEvaluasiPerkembanganDesa/Kelurahan

75.000.000 75.000.000 100%

Fasilitasi Bagi HasilPajak/Retrebusi

75.000.000 68.764.250 91.69%

11. ProgramPengembanganLembagaEkonomiPedesaan

PengembanganBUMDes

300.000.000 299.931.000 99,98 %

Pemberdayaanlembaga pasar desa

170.000.000 168.746.000 99.26 %

Pembinaan PasarDesa

100.000.000 99.804.000 99,80 %

12. ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakatDalamMembangun Desa

PembinaanKelompokMasyarakat DalamPembangunan Desa(Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat(BBGRM)

100.000.000 100.000.000 100.00 %

PelaksanaanMusyawarahPembangunan Desa

200.000.000 199.784.250 99,89 %

Pemberian StimulanPembangunan Desa

250.000.000 246.800.000 98.72 %

Pembinaan danlomba potensi/tingkatperkembangan desa

100.000.000 99.816.250 99,82 %

Pelatihan KaderPerencanaan TeknisDesa

150.000.000 142.625.250 95.08%


Pembinaan LembagaHIPPAM

165.000.000 160.424.750 97.23%

Monitoring danEvaluasi BhaktiKarya TNI

40.000.000 40.000.000 100.00%

13. ProgramPeningkatanPeran Perempuandi Perdesaan

Pelatihan Perempuandi Perdesaan DalamBidang UsahaEkonomi Produktif

50.000.000 50.000.000 100 %

Pembinaan kaderPKK

500.000.000 500.000.000 100 %

14. ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial

Peningkatan danPelatihan TeknologiIndustri Perdesaan

95.000.000 95.000.000 100 %


BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah merupakan

upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara

pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi

tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif

dan efesien.

Lamongan, Maret 2017

KEPALA DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.SiPembina

NIP. 19670524 199302 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016

Penetapan Kinerja Tahun 2016

laporan kinerja instansi pemerintah (l … dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten lamongan...

Documents