laporan akhir divisi penyelesaian sengketa …...3 laporan akhir penyelesaian sengketa proses...

LAPORAN AKHIR

DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

BAWASLU PROVINSI BANTEN

LAPORAN AKHIR

DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA


TAHUN 2019 DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI BANTEN

Jalan Kelapa Dua No. 83, Serang, Banten

2

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan ............................................................................... 2

B. Dasar Hukum .............................................................................. 3

C. Latar Belakang ............................................................................ 4

D. Maksud dan Tujuan..................................................................... 6

E. Pelaksanaan Kegiatan ................................................................ 7

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum. ................................................................... 7

a. Permohonan yang Diajukan ............................................... 7

1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi............................... 7

2) Permohonan yang Tidak Diterima ................................... 8

3) Permohonan yang Diregistrasi ....................................... 8

2. Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum. ... 20

a. Sepakat Mediasi ................................................................. 20

b. Gugur ................................................................................ 37

c. Ditolak ............................................................................... 37

d. Dikabulkan Sebagian ......................................................... 37

e. Dikabulkan Seluruhnya ..................................................... 37

3. Tindak Lanjut Pada PTUN ...................................................... 39

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat ...................................... 39

F. Evaluasi ....................................................................................... 39

1. Faktor Pendukung ................................................................... 39

2. Tantangan dan Hambatan ...................................................... 40

G. Rekomendasi............................................................................... 41

LAMPIRAN ................................................................................... 42

3

LAPORAN AKHIR

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


A. Pendahuluan

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (the

supreme law of the land) yang berfungsi sebagai pedoman untuk

menjalankan tata pemerintahan disuatu bangsa. Konstitusi di

Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan dasar-dasar

penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang

demokratis. Prinsip dasar kehidupan negara yang demokrasi adalah

dengan diberikannya hak untuk setiap warga negara untuk aktif di

dalam proses politik sebagai perwujudan pengakuan kekuasaan

tertinggi yang berada di tangan rakyat dengan penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, jujur,

rahasia, dan adil. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang

wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal memastikan dan

melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan

hak-hak politiknya. Salah satu prinsip dasar dari suatu negara

hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan

bagi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin negara

dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingannya.

Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem

demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan

kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik

saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih

kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah

secara undang-undang dan konstitusional. Pengaturan sistem

pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke

waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu sebagai akibat adanya

dinamika politik hukum, yakni latar belakang politik, ekonomi,

sosial dan budaya. Perubahan undang-undang sebagai produk

4

politik dalam setiap penyelenggaraan pemilu membuktikan, bahwa

telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial

politik di Indonesia yang menuntut akomodasi dalam pemilu untuk

menuju politik hukum berupa kebijakan negara tentang hukum

yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka

mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam menyongsong penyelenggaraan pesta

kedaulatan rakyat dalam suatu Pemilihan Umum tahun 2019 telah

membuat aturan penyelenggaraan pemilihan umum dalam Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-

undang tersebut memberikan beberapa tugas dan kewenangan baru

bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), antara lain

adalah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu,

meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa

Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang muncul karena

adanya ketidakpuasan atau adanya pihak yang merasa dirugikan

atas dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa

Proses Pemilihan Umum.


2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum.

5


2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.


2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum.

6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1314.A/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2019

tertanggal 5 Agustus 2019 Perihal : Penyusunan Laporan Akhir

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum

tahun 2019.

C. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai

lembaga pengawas pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang

untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan

umum yang timbul sebagaimana diamatkan dalam Pasal 95 huruf d

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa,

memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan memutuskan

penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk

menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah

mengalami beberapa kali perubahan dengan Perbawaslu Nomor 18

Tahun 2018 sebagai perubahan pertama, Perbawaslu Nomor 27

Tahun 2018 sebagai perubahan kedua dan terakhir dirubah dengan

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

6

Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu

paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterima permohonannya.

Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui

tahapan menerima dan mengkaji permohonanan penyelesaian

sengketa proses pemilu, serta mempertemukan para pihak yang

bersengketa dan dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat

untuk mencapai kesepakatan;

Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi

sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta

Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal

466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Perbawaslu

Nomor 18 Tahun 2017. Penyelesaian sengketa adalah merupakan

suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan

materiil atas suatu pengajuan permohonan keberatan baik terhadap

tindakan Peserta Pemilu lain dalam sengketa Antar-peserta Pemilu

dan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita acara KPU, KPU

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

dalam sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua)

tahapan, yaitu mediasi dan ajudikasi. Pada tahap mediasi, Bawaslu

akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediasi

menawarkan fleksibelitas dan kelenturan dalam mekanismenya

yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa,

mediator dan sengketa yang dihadapi dengan tetap mengikuti

aturan-aturan dalam Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa.

Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan, maka hasil

kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi

Mencapai Kesepakatan, namun apabila dalam mediasi tidak tercapai

kesepakatan diantara para pihak atas apa yang diperkarakan maka

penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang ajudikasi.

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi adalah suatu alur

penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu

7

sebelumnya belum digunakan. Sidang ajudikasi adalah produk

hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu, dan

putusan sidang ajudikasi Bawaslu bersifat final dan mengikat

kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan

verifikasi Partai Politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta

penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 469

Undang-Undang Pemilu.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang

dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak

dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN). Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib

ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal

putusan dibacakan. KPU wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu

dengan meneribitkan keputusan KPU yang isinya menerima atau

menolak dan melakukan upaya hukum ke PTUN. Apabila Putusan

Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu dapat

mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP).

D. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dibuat dengan maksud sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu

Provinsi Banten dalam melakukan penyelesaian sengketa Proses

Pemilihan Umum, serta dimaksudkan sebagai informasi, acuan dan

indikator keberhasilan kinerja Bawaslu Provinsi Banten dalam

menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi dan

catatan untuk perbaikan dikemudian hari pada tahapan pemilu

selanjutnya, sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan umum baik itu

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Gubernur dan wakil

8

Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil

walikota agar dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum

yang di terima dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi Banten, hasil

keputusan/putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Banten

dapat dijalankan dengan baik.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum.

b. Permohonan yang Diajukan

Gambar 1

Infografis penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu

Bawaslu Provinsi Banten

Bawaslu Provinsi Banten memperoleh 8 (delapan) permohonan

penyelesaian sengketa dengan rincian sebagai berikut :

1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi

Permohonan yang tidak diregistrasi adalah permohonan

yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan

penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dari 8

(delapan) permohonan yang dimohonkan kepada Bawaslu

Provinsi Banten tidak ada permohonan yang tidak

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8 0

Diregistrasi Tidak diregistrasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa PemiluBawaslu Provinsi Banten

Jumlah

9

diregistrasi karena seluruh permohonan yang masuk telah

memenuhi syarat formil dan materil.

2) Permohonan yang Tidak Diterima

Permohonan yang tidak diterima adalah permohonan yang

diajukan melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yakni

permohonan yang dimohonkan melebihi jangka waktu 3

(tiga) hari sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Dari 8 (delapan)

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu

Provinsi Banten, tidak terdapat permohonan yang tidak

dapat diterima, karena seluruhnya masih berada dalam

tenggang waktu yang ditentukan.

3) Permohonan yang Diregistrasi

Bawaslu Provinsi Banten menerima 8 (delapan) Permohonan

Penyelesaian sengketa yang seluruhnya diregistrasi dengan

nomor register sebagai berikut :

a) 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang telah diterima

dan diregister dengan nomor register

001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 diajukan oleh

HIKA TRANSISIA AP selaku Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Banten melalui kuasa

hukumnya, Asril Zein, S.H, Hika Deriya Nanda A.P, S.H,

Wendra Puji, S.H.,M.H, Hika Pristasia asril Putra, S.H,

Afriyati, S.H, Abdul Basyit, S.H, Badia, S.H, Heri Rifai,

S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor

777/KHIM/SK/B/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

10

terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 207/03.1-

BA/36/Prov/VII/2018 tentang Penelitian

Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilihan

Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota

DPD Provinsi Banten tanggal 31 Juli 2018 yang

menyatakan Termohon telah melakukan penelitian

administrasi perbaikan tahap kedua terhadap perbaikan

dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan

Umum Anggota DPD dengan status dukungan perbaikan

(MS/TMS) dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat.

Permohonan tersebut disampaikan dalam surat

permohonan Nomor 789/KHIM/SG/B/VIII/2018

tertanggal 6 Agustus 2018 dengan petitum sebagai

berikut :

1. Membatalkan Keputusan KPU Propinsi Banten Nomor

: 207/03.1 – BA/36/Prov/VII/2018 tertanggal 31 Juli

2018 tentang hasil verifikasi jumlah dukungan yang

diserahkan sebanyak 2523, jumlah dukungan yang

memenuhi syarat administrasi sebanyak 1413, jumlah

dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak

1110 (Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-2.KPU PROV-

DPD);

2. Meminta kepada KPU Provinsi Banten untuk

melaksanakan Keputusan ini

Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten

telah melakukan mediasi terhadap para pihak yang

dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2018

yang dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan

selesai dan hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 yang

dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul

17.30 WIB; Bahwa pada pukul 16.10 WIB, Pihak

Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan

11

yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai

Kesepakatan.

b) 002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

Permohonan Penyelesaian sengketa dengan nomor

register 002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 diajukan

oleh dr. H. Yandra Doni dan Muhammad Arifin, masing-

masing dalam jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris

Partai PERINDO Provinsi Banten. Pemohon mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa terhadap Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus

2018, permohonan tersebut disampaikan dengan surat

permohonan nomor 242/W.1/DPW-PARTAI

PERINDO/BANTEN/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus

2018 dengan petitum permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan

Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum

(legal standing) yang memenuhi syarat sebagai sebagai

pemohon dalam sengketa diatas;

3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU

Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-

Kpt/36/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018

tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada

Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Nomor :

216/03.1-BA/36/Prov/VIII/2018 , tanggal 7 Agustus

2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan

12

Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

pada Pemilihan Umum 2019;

5. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk Sdr, M.

ROHAYA dan Sdr. IMRAN TUMANGGOR, sebagai

Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Banten

Pemilihan Umum 2019.

6. Apabila Bawaslu Provinsi berpendapat lain, mohon

dalam Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


telah melakukan upaya mediasi terhadap kedua belah

pihak pada tanggal 24 Agustus 2018 yang dimulai pada

jam 13.30 WIB dan pada pukul 14.45 WIB, Pihak

Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan

sebagaiman tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian


Kesepakatan;

c) 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

Permohonan penyelesaian sengketa dimohonkan oleh

Heldy Agustian selaku Ketua Partai BERKARYA Provinsi

Banten dan Alfauzi Salam selaku Sekretaris Partai

BERKARYA Provinsi Banten. Pemohon mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang

ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten terkait

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018


Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11

Agustus 2018. Permohonan tersebut disampaikan secara

tertulis melalui surat nomor 10/SK-DPW/VIII/2018

tertanggal 13 Agustus 2018 dengan petitum permohonan

antara lain :

13

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

seluruhnya;

2. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-

Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Banten untuk mengeluarkan keputusan

tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

anggota DPRD Provinsi Banten yang memuat nama –

nama 1. Saudara Zaenal Azhar, 2. Saudara Ampi

Dwianto Prakoso, 3. Saudari Erlis, dan 4. Saudara

Yuda Lesmana

4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk

melaksanakan Putusan ini;

Atas permohonan penyelesaian sengketa tersebut diatas,

Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara

Pemohon dan Termohon (KPU Provinsi Banten) pada hari

Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan hari Jum’at tanggal

24 Agustus 2018. Bahwa dalam mediasi yang telah

dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018 yang dimulai

pada jam 9.45 WIB, telah tercapai kesepakatan diantara

para pihak pada pukul 11.55 WIB, sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.

d) 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

Permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor

register 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018

dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang

diwakili oleh SUCIAZHI, SE selaku Ketua Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Provinsi

Banten dan DURAHMAN selaku Sekretaris DPW Partai

14

Bulan Bintang Provinsi Banten yang hal ini memberikan

kuasa kepada Firmansyah, S.H, M.H, dan Ir. Mulyadi

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor A-

888/PwBtn-Sek/08/2018 tanggal 12 Agustus 2018.



Bawaslu Provinsi Banten terkait Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:

043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar


Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018.

Permohonan tersebut disampaikan dengan surat

permohonan nomor A.089/PwBtn-Sek/08/2018

tertanggal 14 Agustus 2018 dengan petitum permohonan

sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon;


seluruhnya;

3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan

Umum Daerah Propinsi Banten) untuk:

4. MEMBATALKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI BANTEN Nomor: 043/Hk.03.1-

Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang DAFTAR CALON

SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

DAERAH PROPINSI BANTEN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima 46

(empat puluh enam) calon anggota legislatif di 10

(sepuluh) daerah pemilihan yang diajukan oleh

pemohon memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan dalam

Daftar Calon Sementara (DCS).

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Propinsi Banten untuk menjalankan putusan ini

15

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini

dibacakan.

Atas Permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten

telah memimpin mediasi yang dilaksanakan pada tanggal

24 Agustus 2018 dimulai pada jam 15.05 WIB dan

mencapai kesepakatan pada pukul 15.55 WIB, yang

dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.

e) 005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

Permohonan penyelesaian sengketa

diajukan/dimohonkan oleh MASRORI dan Ir. MARYANI

AK selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan

Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi

Banten terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-

Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018. Permohonan

disampaikan melalui surat permohonan nomor

PAN/31/B/K-S/099/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus

2018 dengan petitum permohonan sebagai berikut:


seluruhnya.

2. Membatalkan dan Mencabut Keputusan KPU Provinsi

Banten Nomor 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018,

tanggal 11 Agustus 2018.


merubah status TMS atas nama Uju (perempuan) pada

Daerah Pemilihan Banten 4, atas nama Lailatul Fitriah

(perempuan) pada Daerah Pemilihan Banten 5, dan

atas nama Annisa Putri Shabira (perempuan) pada

Daerah Pemilihan Banten 7, menjadi status MS

16

(Memenuhi Syarat) dan memasukan pada Daftar

Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten Pada

Pemilu 2019.


melaksanakan Putusan ini.


telah memimpin mediasi yang dilakukan pada tanggal 24

Agustus 2018 dimulai pada pukul 16.15 WIB, dan pada

pukul 17.05 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah

mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum Mencapai Kesepakatan.

f) 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

Permohonan penyelesaian sengketa dimohonkan oleh

Drs. Anshori Baity MM dan Haerdiyanto, SH selaku Plt.

Ketua dan Plt. Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) Provinsi

Banten melalui kuasa hukumnya, Hardiyanto, S.H sesuai

dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/HAR/ VIII/2018

tanggal 13 Agustus 2018. Pemohon mengajukan surat

permohonan nomor 001/PKPIBNT/VIII/2018 tertanggal

15 Agustus 2018 yang telah diterima dan diregister oleh

Bawaslu Provinsi Banten dengan nomor register

006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018.



Bawaslu Provinsi Banten terkait Surat Keputusan




Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018,

dengan pokok permohonan sebagai berikut :

17




Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;

2. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Banten untuk mengeluarkan

keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

(DCS) anggota DPRD Provinsi Banten yang memuat

nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

Banten Daerah Pemilihan Banten 6 atas nama 1.

Saudara Achmad Pahrudin, 2. Saudara Erwin Tuadi

Sinaga, dan 3. Saudari Rohawati;

3. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Banten untuk mengeluarkan

keputusan tentang Penetapan Daftar Bakal Calon

Sementara atas nama 1. Saudara Fajar Handoko, 2.

Saudara Murdipin Hadi, 3. Saudari Venny Andhika

Satya Putri, 4. Saudara Tunggul Marbun, dan .

Saudari Novita Murdini;


telah memimpin mediasi diantara kedua belah pihak

yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 yang

dimulai pada jam 17.00 WIB, dan pada pukul 17.45

WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai

kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Mencapai Kesepakatan.

g) 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

Permohonan Penyelesaian Sengketa dimohonkan oleh H.

Suparman, SH., M.Si selaku Ketua Harian DPP Partai

GOLKAR Provinsi Banten dan Bahrul Ulum, S.Ag selaku

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten melalui

18

kuasa hukumnya Ferry Renaldy, S.H dan Dwi Nurroso

Prabowo, S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal

14 Agustus 2018. Permohonan diajukan dengan surat

permohonan 004/RP-PG/ VIII/2018 tertanggal 14

Agustus 2018 dan diregister oleh Bawaslu Provinsi

Banten dengan Nomor register

007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 20

Agustus 2018. Permohonan tersebut terkait dengan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang


Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus

2018 dengan pokok permohonan sebagai berikut :




Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019

tanggal 11 Agustus 2018;


mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar


Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang

memuat nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy

Yusandi, SE;

Atas permohonan dari Pengurus Partai Golkar tersebut,

Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi

diantara kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus

2018 yang dimulai pada pukul 19.30 WIB dan pada

pukul 20.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah

mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita

Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Mencapai Kesepakatan.

19

h) 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu

dimohonkan oleh Suparman selaku Ketua Harian Partai

Golkar Provinsi Banten dan Bahrul Ulum selaku

Sekretaris Partai Golkar Provinsi Banten melalui kuasa

hukumnya Ferry Renaldy, S.H dan Dwi Nurroso Prabowo,

S.H., dengan surat permohonan 005/RP-PG/VIII/2018

tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterima di Divisi

Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten pada

hari Senin, tanggal 3 September 2018 yang telah diterima

dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu Nomor

008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 perihal

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait

Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor:

046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang


Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum

2019 tanggal 28 Agustus 2018. Pokok Permohonan

(Petitum) Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten nomor :

046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang


Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum

2019;


mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar


20

Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang

memuat nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy

Yusandi, SE;


melaksanakan Putusan ini.

5. Apabila Bawaslu Provinsi Banten berpendapat lain

mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).


telah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon

dan termohon tanggal 5 September 2018, namun dari

proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak

mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam

Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum Tidak Mencapai Kesepakatan tertanggal 5

September 2018. Penyelesaian Sengketa kemudian

dilanjutkan ke tahap sidang ajudikasi yang telah

diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan dibacakan

dalam sidang ajudikasi dihadapan para pihak dan

terbuka untuk umum pada tanggal 19 Sepember 2018,

yang pada intinya memutuskan “Mengabulkan

Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

21

2. Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum.

Gambar 2

Infografis Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Bawaslu Provinsi Banten

f. Sepakat Mediasi

Bawaslu provinsi Banten telah menerima, menindaklanjuti

serta memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilu, dari

seluruh permohonan yang telah selesai ditangani oleh Bawaslu

provinsi Banten, terdapat 7 (tujuh) perkara yang diselesaikan

dengan kesepakatan melalui Mediasi yakni perkara dengan

nomor register 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

sampai dengan 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

sebagai berikut:

Sepakat Mediasi 87%

Dilanjutkan dalam sidang ajudikasi Dikabulkan

seluruhnya13%

Dilanjutkan dalam sidang ajudikasi

dikabulkan sebagian0%


ditolak0%


Gugur0%

Penyelesaian Sengketa Proses PemiluBawaslu Provinsi Banten

22

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor Register

001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (HIKA

TRANSISIA – BAKAL CALON DPD PROVINSI BANTEN)

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

telah menerima dan mencatat dalam Buku Register

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Permohonan dari HIKA TRANSISIA A.P selaku Bakal Calon

Legislatif (Bacaleg) DPD RI Provinsi Banten terhadap Komisi

Pemiilhan Umum Provinsi Banten yang pokoknya Pemohon

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses

Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Berita Acara yang

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Nomor: 207/03.1-BA/36/Prov/VII/2018 tentang Penelitian

Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilihan

Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD

Provinsi Banten tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan

Termohon telah melakukan penelitian administrasi

perbaikan tahap kedua terhadap perbaikan dukungan

pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum

Anggota DPD dengan status dukungan perbaikan (MS/TMS)

dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat.


kedua belah pihak dan dalam mediasi tersebut tercapai

kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak menyepakati adanya 7 (tujuh)

dukungan data ganda identik yang tidak memenuhi

syarat;

2. Bahwa pihak Pemohon menyetujui untuk menyerahkan

KTP dukungan sekurang - kurangnya sejumlah 350 (tiga

ratus lima puluh) atau lebih;

3. Jadwal sebagaimana kesepakatan poin kedua disusun

sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU

23

Nomor 14 Tahun 2018, dan jadwal kegiatan perbaikan

syarat dukungan perbaikan hasil mediasi sengketa proses

Pemilu merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari

kesepakatan mediasi ini;

JADWAL PROGRAM/KEGIATAN PERBAIKAN SYARAT

DUKUNGAN KEDUA DALAM PROSES MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU PERKARA NOMOR

: 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 DI BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINISI BANTEN

ATAS NAMA BAKAL CALON PESERTA PEMILU

ANGGOTA DPD RI HIKA TRANSISIA A.P

NO PROGRAM/KEGIATAN JADWAL

AWAL AKHIR

1 2 3 4

1. Hasil Kesepakatan

Mediasi 13 Agustus 2018 13 Agustus 2018

2. Perbaikan syarat

dukungan 13 Agustus 2018 15 Agustus 2018

a). Penyerahan

perbaikan syarat

dukungan

16 Agustus 2018

16 Agustus

2018,Pukul

08.00 s.d 18.00

WIB

3.

Verifikasi hasil

perbaikan syarat

dukungan

1) Verifikasi

administrasi dan

analisa dukungan

ganda

16 Agustus 2018 17 gustus

2018

2) Penyampaian hasil

verifikasi 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018

24

administrasi dan

analisa dukungan

dan hasil perbaikan

oleh KPU Provinsi

kepada KPU

Kabupaten/Kota

4.

Pengambilan sampel

perbaikan kedua

dukungan pemilih

perbaikan perseorangan

calon peserta pemilu

anggota DPD Provinsi

Banten

19 Agustus 2018 19 Agustus 2018

5.

Verifikasi faktual syarat

dukungan hasil

perbaikan di KPU

Kab/Kota


6.

Rekapitulasi hasil

verifikasi faktual syarat

dukungan di tingkat

KPU Kab/Kota


7.

Penyampaian berita

acara hasil verifikasi

faktual syarat

dukungan hasil

perbaikan oleh KPU

Kabupaten/Kota kepada

KPU Provinsi


8.

Rekapitulasi jumlah

dukungan hasil

perbaikan oleh KPU

Provinsi


25

9.

Penyampaian berita


administrasi dan

verifikasi faktual

perbaikan syarat

dukungan Kedua serta

syarat calon dari KPU

Provinsi kepada calon

anggota DPD


10.

Penyampaian berita


administrasi dan

verifikasi faktual

perbaikan syarat

dukungan Kedua serta

syarat calon oleh KPU

Provinsi kepada KPU


Hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut telah

dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Penyelesaian


Kesepakatan, dan telah dituangkan dalam putusan

Nomor 001/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada

amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal

94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18

tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

26

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian


Kesepakatan Nomor

001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Memutuskan sebagai berikut:

1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk

melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan:

001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;

2) Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan

putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

putusan ini dibacakan.

2. Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register

002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai

PERINDO)




Permohonan dari dr. H. Yandra Doni dan Muhammad

Arifin, masing-masing dalam jabatannya selaku Ketua dan

Sekretaris Partai PERINDO Provinsi Banten terhadap Komisi

Pemiilhan Umum Provinsi Banten yang pokoknya. Pemohon

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018


Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11

Agustus 2018.

27


kedua belah pihak yang dilaksanakan pada tanggal 24

Agustus 2018 mulai pukul 13.30 WIB, dan telah tercapai

kesepakatan antara Pihak Pemohon dan Termohon telah

mencapai kesepakatan pada pukul 14.45 WIB, sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor

Permohonan 002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang

pada pokoknya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1) Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada

partai Perindo (Pemohon) untuk memenuhi persyaratan

administrasi kepada dua Bacaleg atas nama saudara M.

Rohaya dan saudara Imran Tumanggor dengan tahapan

yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian

tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi ;

2) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut

dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam

08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;

3) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk

tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;

Hasil kesepakatan mediasi tersebut telah dituangkan dalam

Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, dan telah

dituangkan dalam putusan Nomor

002/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada amar

putusannya memutuskan sebagai berikut :

– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3)

huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang

28

Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai

Kesepakatan Nomor

002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten,

Memutuskan:


melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang



Permohonan:

002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;

2) Memerintahkan kepada Termohon untuk

melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari

kerja sejak putusan ini dibacakan.



BERKARYA)




Permohonan dari Heldy Agustian selaku Ketua Partai

BERKARYA Provinsi Banten dan Alfauzi Salam selaku

Sekretaris Partai BERKARYA Provinsi Banten. Pemohon

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses

Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi

Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-

Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara

29

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Banten tanggal 11 Agustus 2018.


kedua belah pihak yang dilaksanakan pada tanggal 24

Agustus 2018 mulai pukul 09.45 WIB, dan telah tercapai

kesepakatan antara Pihak Pemohon dan Termohon telah

mencapai kesepakatan pada pukul 11.55 WIB, sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses


Permohonan 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang

pada pokoknya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :


Pemohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen

kekurangan bacaleg a.n Zaenal Al Azhar, Ampi Dwianto,

dan Yuda Lesmana;

2) Bahwa kelengkapan administrasi yang akan diverifikasi

oleh Termohon adalah kekurangan dokumen administrasi

pada masa perbaikan Bacaleg yakni untuk Zaenal Al

Azhar surat keterangan kesehatan Rohani, Ampin

Dwianto Prakoso surat keterangan kesehatan Jasmani,

dan Yuda Lesmana dokumen Ijazah SMA/setara yang

telah dilegalisisr;












30












Kesepakatan Nomor



Memutuskan:





Permohonan:






004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai Bulan

Bintang)




Permohonan dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili

oleh SUCIAZHI, SE selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

31

(DPW) Partai Bulan Bintang Provinsi Banten dan

DURAHMAN selaku Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang

Provinsi Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-



Banten tanggal 11 Agustus 2018


kedua belah pihak telah dilakukan pada tanggal 24 Agustus

2018 pukul 15.05 WIB dan dalam mediasi tersebut pada

pukul 15.55 WIB telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:


Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi

kepada dua Bacaleg atas nama saudari Siti Hamdah dan

saudara Dasuki dengan tahapan yang telah ditetapkan

oleh Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan

sebagai hasil mediasi ;

















32







Kesepakatan Nomor



Memutuskan:





Permohonan:






005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai Amanat

Nasional)




Permohonan dari MASRORI dan Ir. MARYANI AK selaku

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai

Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten terhadap Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Surat Keputusan



33




kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul

16.15 WIB dan dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan

pada pukul 17.05 WIB dengan hasil mediasi sebagai berikut:



kepada dua Bacaleg atas nama saudari Uju, saudari

Lailatul Fitriah dan saudari Annisa Putri Shabira dengan

tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan

menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi;






















34


Kesepakatan Nomor



Memutuskan:





Permohonan:






006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai Keadilan

dan Persatuan Indonesia)




Permohonan dari Drs. Anshori Baity MM dan Haerdiyanto,

SH selaku Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI)

Provinsi Banten trhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum




Banten tanggal 11 Agustus 2018.




35

pada pukul 17.45 WIB dengan hasil kesepakatan sebagai

berikut :



kepada empat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

Banten atas nama 1. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, 2.

Saudari Rohawati, 3. Saudari Venny Andhika Satya

Putri, dan 4. Saudari Novita Murdini dengan tahapan

yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian

tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi;























Kesepakatan Nomor

36



Memutuskan:





Permohonan:







GOLKAR)




Permohonan dari H. Suparman, SH., M.Si selaku Ketua

Harian DPP Partai GOLKAR Provinsi Banten dan Bahrul

Ulum, S.Ag selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi

Banten terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Permohonan tersebut terkait dengan Surat Keputusan








pada pukul 20.45 WIB dengan hasil kesepakatan sebagai

berikut :

37



kepada dua Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten

atas nama 1. Saudara H. Agus Mulyadi R, S.Sos, dan 2.

Saudari Desy Yusandi, SE dengan tahapan yang telah

ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian tidak

terpisahkan sebagai hasil mediasi;























Kesepakatan Nomor



Memutuskan:

38





Permohonan:





g. Gugur

Dari seluruh Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum yang dimohonkan kepada Bawaslu Provinsi

Banten, tidak ada Permohonan yang dinyatakan Gugur.

h. Ditolak



Banten, tidak ada Permohonan yang dinyatakan ditolak.

i. Dikabulkan Sebagian



Banten, tidak ada Permohonan yang dinyatakan dikabulkan

sebagian.

j. Dikabulkan Seluruhnya :

Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register

008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 (Partai GOLKAR)



Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan

dari Suparman selaku Ketua Harian Partai Golkar Provinsi

39

Banten dan Bahrul Ulum selaku Sekretaris Partai Golkar

Provinsi Banten yang diterima di Divisi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Provinsi Banten pada hari Senin, tanggal 3 September

2018 yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor

008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 perihal Permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan

KPU Provinsi Banten Nomor: 046/Hk.03.1-

Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-

Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018.

Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten telah

memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon

tanggal 5 September 2018, namun dari proses mediasi yang

dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai

Kesepakatan tertanggal 5 September 2018. Penyelesaian

Sengketa kemudian dilanjutkan ke tahap sidang ajudikasi yang

telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan dibacakan

dalam sidang ajudikasi dihadapan para pihak dan terbuka

untuk umum pada tanggal 19 Sepember 2018, yang pada amar

putusannya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)


Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 043/Hk.03.1-

40

Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Pemilihan Umum 2019;

3) Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Banten)

untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar

Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama

H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy Yusandi, SE;

4) Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Banten)

untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak

dibacakan;

3. Tindak Lanjut Pada PTUN

Bahwa dari 8 (delapan) permohonan yang diterima dan telah

putuskan tersebut diatas, tidak terdapat sengketa yang berlanjut

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Bawaslu Provinsi Banten dalam melakukan upaya penyelesaian

sengketa proses pemilu, tidak menggunakan penyelesaian

sengketa dengan acara cepat, sehingga tidak terdapat sengketa

yang diselesaikan melalui acara cepat.

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses

penyelesaian sengketa pemilu yang diterima dan diselesaikan oleh

Bawaslu Provinsi Banten antara lain :

a. Terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana dalam proses

penyelesaian sengketa pemilu;

41

b. Pemahaman yang baik mengenai hukum acara penyelesaian

sengketa pemilu baik tata cara dalam proses mediasi maupun

sidang ajudikasi;

2. Tantangan dan Hambatan

Tantangan yang dihadapi terkait dengan adanya permohonan

sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Banten adalah untuk

memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang

bersengketa dalam rangka menegakkan keadilan pemilu dan

memberikan kepastian hukum serta untuk menjaga marwah

lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang kredibel dan independen

sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu semakin

tinggi.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses

pemilihan umum dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern

maupun ekstern, diantaranya yaitu:

1) Pada saat proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang

alot sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin

dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah

yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;

2) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu

Provinsi Banten untuk membantu dan menunjang proses

penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh

perbedaan latar belakang pendidikan (non-hukum);

3) Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diberikan oleh

Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut

Bawaslu Provinsi Banten untuk melakukan efisiensi waktu

sedemikian rupa agar penyelesaian sengketa tidak melebihi

jangka waktu yang ditentukan;

G. Rekomendasi

Bawaslu Provinsi Banten memberikan rekomendasi sebagai berikut :

42

1. Perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi staff yang

menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa

bagi staff Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya

untuk staff yang latar belakang pendidikannya non-hukum;

2. Perlu adanya Standart Operational Procedure (SOP) dalam

menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman

proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu RI,

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh

Indonesia;

3. Perlu peningkatan pemahaman dan kejelasan alat kerja dalam

penanganan sengketa cepat dan penanganan sengketa antar-

peserta agar pada proses penyelesaiannya dapat

dilaksanakan/dilakukannya penyelesaian sengketa cepat dan

penyelesaian sengketa antar-peserta dengan efektif dan efesien.

Demikian laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa ini dibuat

dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serang, 14 Agustus 2019

KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA


Ali Faisal, SH., MH., ME

LAPORAN AKHIR DIVISI PENYELESAIAN

SENGKETA


TAHUN 2019 DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI BANTEN

Jalan Kelapa Dua No. 83, Serang, Banten

laporan akhir divisi penyelesaian sengketa …...3 laporan akhir penyelesaian sengketa proses...

Documents