lapor raan ns akkiinne erjjaa iinsttannssii

i

Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

LLAAPPOORRAANN KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH

TTAAHHUUNN 22001166

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN MASYARAKAT DIY

Jl. Raden Ronggo II Nomor 30, Prenggan, Kotagede ,

Yogyakarta Telp. (0274) 562714, Faksimile (0274) 558402 Website:www.bppm.jogjaprov.go.id E-mail :[email protected]

ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih

meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun

outcomes di masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Februari 2017

KEPALA BPPM DIY

dr. RA ARIDA OETAMI, M.Kes NIP .19600408 198802 2 001

iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPPM DIY yang memuat rencana,

capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator

kinerja termuat dalam Renstra BPPM DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai

sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan

kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja BPPM DIY yang dihasilkan di tahun 2016, dapat

digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintah, Swasta

dan politik dengan indikator Presentase partisipasi perempuan di bidang

pemerintah, swasta dan politik, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan

Desember 2016 adalah 49,05%

b. Sasaran 2: Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA dengan

indikatornya Persentase Pembinaan Organisasi Perempuan, capaian kinerja

sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 87,76%.

c. Sasaran 3: Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan

indikatornya Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, capaian

kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 0,48.

d. Sasaran 4: Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja, dengan

indikatornya Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun, capaian

kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 0,240%.

e. Sasaran 5: Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor

keluarga berencana dengan indikatornya Persentase cakupan peserta KB aktif,

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 85,25%.

f. Sasaran 6: Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan

indikatornya Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan,

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 23,79%

iv

g. Sasaran 7: Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera dengan indikatornya

Persentase tahapan keluarga sejahtera, capaian kinerja sampai dengan akhir

Bulan Desember 2016 adalah 43,45%.

h. Sasaran 8: Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan indikatornya

Persentase usaha ekonomi desa, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan

Desember 2016 adalah 38,78%.

i. Sasaran 9: Meningkatkan Kualitas Lembaga pemberdayaan masyarakat dengan

indikatornya Persentase partisipasi dan keswadayaan masyarakat , capaian

kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 93,70%.

j. Sasaran 10: Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan

dengan indikatornya Persentase Desa yang telah memiliki profil , capaian

kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 100%.

Di luar IKU, pencapaian kinerja BPPM DIY juga ditunjukkan oleh

pencapaian target terkait dengan Kinerja keuangan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2016

sebesar Rp.19.399.398.415,- atau mencapai 90,34% dari total anggaran sebesar

Rp.21.473.593.619,- dengan rincian realisasi belanja tidak langsung Rp.

4.484.822.947 (97,51%) dari pagu anggaran Rp. 4.599.383.008,- sedangkan

realisasi belanja langsung sebesar Rp. 14.914.575.468,- (88,39%) dari pagu

anggaran Rp. 16.874.210.611,-.

Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun

2015 yang realisasinya sebesar 88,32% , meskipun terdapat beberapa kegiatan

yang mengalami effisiensi karena adanya PMK 125/PMK.07/2016 tentang

penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun 2016, dan terdapat

1 kegiatan realisasi fisik ≤ 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui

pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi BPPM DIY ke depan.

1. Jumlah SDM beserta kompetensi keahliannya dalam melaksanakan

program dan kegiatan masih sangat kurang.

v

2. Gedung kantor BPPM DIY, berdasarkan Surat dari DPPKA DIY Nomor

011/04674/PBD tanggal 31 Mei 2016 perihal ijin menempati Gedung Eks

Rumah Sakit Paru sebagai kantor sementara selama gedung lama dibongkar

dan dibangun kembali.

3. Sarana dan prasarana yang ada di BPPM DIY yang dipergunakan dalam

rangka melaksanakan program dan kegiatan kurang memadai.

4. Perubahan kebijakan yang terjadi pada proses pelaksanaan

program/kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan ditempuh langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan tambahan SDM ke Badan Kepegawaian Daerah DIY agar SDM

yang ada bisa dipenuhi baik jumlah maupun kualitasnya.

2. Mengajukan anggaran pembangunan gedung kantor sesuai dengan hasil

DED pada tahun 2016.

3. Memperbaiki sarana / prasarana dan mengajukan pengadaan untuk

menunjang pelaksanaan program dan kegiatan BPPM DIY.

4. Melakukan revisi dokumen sesuai kebijakan yang ada.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BPPM DIY dalam perbaikan kinerja

di tahun yang akan datang.

vi

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi vi

Daftar Tabel viii

Daftar Gambar ix

BAB. I. PENDAHULUAN 1

I.1. Struktur Organisasi 2

I.2. Fungsi dan Tugas 2

I.3.Keadaan Pegawai 3

I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana 8

I.5. Keuangan 13

I.6. Sistematika LKJ IP 14

BAB. II. PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16

II.1 Perencanaan Strategis 16

II.1.1 Visi dan Misi 17

II.1.2 Tujuan dan Sasaran 19

II.1.3 Strategi 22

II.1.3.1 Misi 1 Terwujudnya masyarakat yang sejehtera melalui kesetaraan gender

22

II.1.3.2 Misi 2 Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas

24

II.1.3.3 Misi 3 Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi

25

vii

masyarakat

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 26

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016 29

II.3.1 Target Belanja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

29

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 30

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA 33

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 33

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 35

III.3 Akuntabilitas Anggaran 61

III.4 Analisa Efisiensi 70

BAB. IV. PENUTUP 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN 76

viii

Daftar Tabel Tabel I.1 Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 4

Tabel I.2 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 5

Tabel I.3 Kondisi pegawai secara ideal dan riil 7

Tabel I.4 Kondisi sarana dan prasarana 8

Tabel I.5 Alokasi anggaran BPPM DIY 14

Tabel II.1 Sasaran Strategis BPPM DIY 20

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 27

Tabel II.3 Target Belanja BPPM DIY Tahun 2016 30

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis 30

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 33

Tabel III.2 Capaian kinerja tahun 2016 34

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran meningkatkan partisipasi perempuan

36

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA

40

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak

42

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja

46

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana

48

Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

50

Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera

52

Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat

54

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Partisipasi dan keswadayaan masyarakat

56

Tabel III.12 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lembaga pemberdayaan masyarakat

59

Tabel III.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016

62

Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per program Tahun 2016

64

Tabel III.15 Capaian Kinerja ≥ 100 % 70

ix

Daftar Gambar

Gambar I.1 Keadaan Pegawai 4

Gambar I.2 Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 5

Gambar I.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis

Kelamin

6

Gambar I.4 Pegawai menurut kondisi riil dan ideal 8

Gambar III.1 Jumlah pejabat struktural perempuan dibanding pejabat struktural

37

Gambar III.2 Pendampingan Desa Prima 38

Gambar III.3 Organisasi perempuan yang dibina sampai Tahun 2016

41

Gambar III.4 Rasio Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan anak

44

Gambar III.5 Jumlah PUS Istri < 20 th di DIY 46

Gambar III.6 Pemeriksaan Kesehatan sebelum Pelayanan Keluarga Berencana

48

Gambar III.7 Jumlah PUS dibanding Jumlah Peserta KB Aktif 49

Gambar III.8 Jumlah Peserta Keluarga Berencana melalui bakti sosial

49

Gambar III.9 BKB, BKR,BKL yang dibina s.d. tahun 2016 51

Gambar III.10 Tahapan Keluarga di DIY 53

Gambar III.11 Pelatihan Bendaharan Budan Usaha Milik Desa 54

Gambar III.12 Lembaga Masyarakat yang dibina s.d th 2016 57

Gambar III.13 Jumlah Swadaya Masyarakat 57

58

x

Gambar III.14 Badan Usaha Milik Desa 59

Gambar III.15 Desa yang telah memiliki profil 60

1

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik

(good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 diharapkan

dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa

Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang

didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan

kinerjanya.

Bab 1 Berisi :

1. Struktur Organisasi

2. Fungsi dan Tugas

3. Keadaan Pegawai

4. Keadaan Sarana dan

Prasarana

5. Keuangan

6. Sistematika LKj IP

2

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa

Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah

dengan susunan organisasi sebagai berikut:

I.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2015 Tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

mempunyai tugas: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah

3

bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana,

serta masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga

sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;

b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga

sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;

c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;

d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban

kekerasan;

e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;

f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;

g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi;

h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan

partisipasi masyarakat;

i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/ Kota;

j. pemanfaatan kebudayaan dalam pemberdayaan masyarakat;

k. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan

perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta

masyarakat;

l. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

I.3 Keadaan Pegawai

Secara keseluruhan jumlah Pegawai yang ada di Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini adalah

sebanyak 71 orang yang terdiri dari : Struktural 17 orang, Fungsional Umum 46

orang dan Calon Fungsional tertentu 8 orang (1 orang Tugas Belajar dan 1 orang

Ijin Belajar ).

4

Gambar I.1.

Keadaan Pegawai

17

46

28

Struktural

Fungsional umum

Tugas Belajar

JFT

Sumber data: BPPM diolah

Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah

Istimewa Yogyakarta berdasarkan golongan dan jenis kelamin adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.1.

Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan

Jenis Kelamin

Jumlah %

Perempuan % Laki-

Laki

%

IV 4 9,76 0 0 4 5,63

III 36 87,80 22 73,34 58 81,70

II 1 2,44 4 13,33 5 7,04

I 0 0 4 13,33 4 5,63

Jumlah 41 100 30 100 71 100


5

Gambar I.2.

Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin


Sedangkan Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Tingkat pendidikan dan jenis kelamin

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat

Pendidikan

Jenis Kelamin Jumlah %

Perempuan % Laki-Laki %

S2 4 9,76 0 0,00 4 5,63

S1 22 53,66 10 33,33 32 45,07

DIII 3 7,32 3 10,00 6 8,45

SLTA 11 26,83 13 43,33 24 33,80

SLTP 1 2,44 1 3,33 2 2,82

SD 0 0,00 3 10,00 3 4,23

Jumlah 41 100 30 100 71 100


6

Gambar I.3.

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



Yogyakarta memiliki calon pejabat fungsional tertentu sebanyak 8 orang .

Jumlah ideal pegawai bila dibandingkan dengan beban pekerjaan sesuai

dengan Pergub Nomor : 1 tahun 2012, Pergub Nomor : 122 tahun 2015 dan

Pergub Nomor : 114 tahun 2015 adalah sebanyak 87 orang dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Kondisi Pegawai secara ideal dan riil

No Nama Jabatan Jumlah

Ideal Jumlah Riil

Keku-rangan /Kelebihan

1 Kepala 1 1 0

2 Sekretaris 1 1 0

3 Kepala Subbag Program Data dan TI

1 1 0

4 Staf Subbag Program Data dan TI 7 4 (-)3

5 Kepala Subbag Keuangan 1 1 0

6 Staf Subbag Keuangan 8 7 (-) 2 1 org BT

7 Kepala Subbag Umum 1 1 0

8 Staf Subbag Umum 10 8 (-)2

7

No Nama Jabatan Jumlah

Ideal Jumlah Riil

Keku-rangan /Kelebihan

9 Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan

1 1 0

10 Kepala Subbid Pengarusutamaan Gender

1 1 0

11 Staf Subbid Pengarusutamaan Gender

4 4 0

12 Kepala Subbid pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan

1 1 0

13 Staf Subbid pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan

4 4 0

14 Kepala Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan

1 1 0

15 Kepala Subbid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 1 0

16 Staf Subbid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

6 6 0

17 Kepal Subbid Data dan Informasi Gender dan Anak

1 1 0

18 Staf Subbid Data dan Informasi Gender dan Anak

3 4 (+) 1

19 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1 1 0

20 Kepala Subbid Penguatan Kelembagaan

1 1 0

21 Staf Subbid Penguatan Kelembagaan

5 3 (-) 2

22 Kepala Subbid Penguatan Potensi Masyarakat

1 1 0

23 Staf Subbid Penguatan Potensi Masyarakat

4 2 (-) 2

24 Kepala Bidang Keluarga Berencana 1 1 0

25 Kepala Subbid Kesehatan Reproduksi

1 1 0

26 Staf Subbid Kesehatan Reproduksi 3 2 (-) 1

27 Kepala Subbid Pemberdayaan Advokasi

1 1 0

28 Staf Subbid Pemberdayaan Advokasi

4 2 (-) 2

29 Calon Pegawai fungsional tertentu 12 8 (-) 4

Jumlah 87 71 (-)13 Sumber data : BPPM diolah

8

Gambar I.4.

Pegawai Menurut kondisi riil dan ideal

0

20

40

60

80

100

kondisi pegawai

riil

ideal


I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel I.4. Keadaan sarana dan Prasarana

NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI JUMLAH

IDEAL

1 2 3 4 5

1 AC Split 42 Baik 45

2 Alat Dapur Lainnya 4 Baik 4

3 Alat Hiasan 1 Baik 1

4 Alat Pemadam/Portable 8 Baik 11

5 Brangkas 1 Baik 1

6 Buku Perpustakaan 472 Baik 250

7 Camera Digital 6 Baik 7

8 Camera Wall Box/CCTV (RDU) 8 Baik 8

9 CCTV BPPM 13 Baik 18

10 Dispencer 2 Baik 3

9


IDEAL

1 2 3 4 5

11 Exhause Fan 9 Baik 9

12 Facsimile 2 Baik 2

13 Filling Besi/Metal 47 Baik 50

14 Gordyn 3 Baik 4

15 Handy Cam 4 Baik 4

16 Jam Elektronik 2 Baik 8

17 Kipas Angin 4 Baik 8

18 Kompor Gas 2 Baik 2

19 Kursi Besi / Metal 8 Baik 10

20 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 12 Baik 15

21 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 Baik 10

22 Kursi Putar 5 Baik 10

23 Kursi Rapat 297 Baik 350

24 Kursi Tamu 9 Baik 10

25 Lap Top 25 Baik 30

26 Layar Film 1 Baik 4

27 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4 Baik 8

28 Lemari Besi/Metal 22 Baik 25

29 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II 1 Baik 6

30 Lemari Es 2 Baik 2

31 Lemari Kaca 21 Baik 25

32 Lemari Makan 2 Baik 2

10


IDEAL

1 2 3 4 5

33 Lemari Pakian 9 Baik 9

34 Lemari Sorok 1 Baik 1

35 Loudspeker 23 Baik 23

36 Meja Kerja Pejabat Eselon III 8 Baik 13

37 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 6 Baik 11

38 Meja Komputer 10 Baik 20

39 Meja Piket 1 Baik 2

40 Meja Rapat 85 Baik 100

41 Meja Tulis 61 Baik 64

42 Mesin Cuci 1 Baik 2

43 Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 10 Baik 10

44 Mesin Pompa Air 2 Baik 2

45 Microphone/Wireless Mic 9 Baik 12

46 Mimbar/Podium 1 Baik 1

47 Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) 8 Baik 8

48 Monitor CCTV 2 Baik 2

49 P.C. Unit 30 Baik 50

11 Kurang Baik

50 Papan Visual/Whiteboard 9 Baik 12

51 Pesawat Telephone 3 Baik 3

52 Peti Uang/ brankas 1 Baik 1

53 Printer 32 Baik 37

11


IDEAL

1 2 3 4 5

4 Kurang Baik

54 Proyektor + Attachment (LCD) 17 Baik 10

55 Rak Besi/Metal 6 Baik 10

56 Rak Kayu 2 Baik 5

57 Sepeda Motor 10 Baik 13

2 Kurang Baik

58 Seterika 2 Baik 2

59 Sofa 2 Baik 4

60 Sound System 4 Baik 8

61 Stationary Generating Set 3 Kurang Baik

4

62 Tabung Gas 2 Baik 2

63 Tangga Alumunium 2 Kurang Baik

3

64 Telephone (PABX) 7 Baik 18

65 Televisi 9 Baik 7

66 Tempat Tidur Kayu (lengkap) 18 Baik 11

67 Tikar/ Karpet Mushola 1 Baik 2

68 Unit Power Supply 2 Baik 2

69 Wireless Amplifier 5 Baik 5

70 Ruang Rapat 3 Baik 6

12


IDEAL

71 Megaphone 2 Baik 5

72 HT 4 Baik 4

73 Layar Film 3 baik 5

74 DVD Player 1 baik 3

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dilihat dari segi kuantitas

maupun kualitas masih sangat kurang. Kondisi fisik kendaraan Roda 4 yang ada

sebagian sudah baik, secara ideal seharusnya kendaraan roda 4 yang harus

dimiliki BPPM DIY sebanyak 8 Unit, kondisi sekarang memiliki 6 unit kendaraan

operasional dan 1 unit kendaraan jabatan, sehingga masih kurang 1 unit

kendaraan operasional. Selain itu BPPM DIY memiliki 1 unit mobil penerangan

KB. Sementara kendaraan roda 2 sudah 10 unit dengan kondisi 8 unit baik dan 2

unit kurang baik. Idealnya masing-masing subbid dan subbag minimal ada 1 unit,

caraka 1 unit dan RDU 1 unit atau sebanyak 13 unit sehingga keseluruhan masih

kekurangan 3 unit.

Meja kursi yang ada baik untuk staf maupun untuk para pejabat struktural

juga belum memadai / layak. Selain itu kebutuhan sarana dan prasarana pada

tiap-tiap subbid dan subbag seperti almari, rak buku, filing kabinet dan

kebutuhan-kebutuhan lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat juga masih sangat kurang. Sarana

kerja berupa komputer, printer dan peralatan-peralatan elektronik yang lain juga

masih sangat kurang sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa kerusakan dan kelayakan bangunan gedung

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY yang dilakukan oleh Dinas

pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang tertuang

dalam surat dari Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY Nomor 641 / 00274,

dinyatakan bahwa bangunan gedung kantor BPPM DIY mengalami kerusakan

13

sebesar 58,13% dengan kategori BERAT dan harus dilakukan Perawatan Berat.

Pada tahun 2016 telah dibuat DED untuk pembangunan gedung baru yang akan

dilaksanakan pada tahun 2017.

Apabila menindaklanjuti adanya Surat Edaran Menpan RB RI no 11 / 2014

tentang pembatasan kegiatan / rapat diluar kantor, maka kebutuhan ruang

pertemuan / rapat di BPPM DIY masih sangat kurang, karena jumlah ruang rapat

yang ada di BPPM DIY sampai dengan saat ini baru sebanyak 3 buah dengan

kapasitas ruangan yang paling besar maksimal 50 orang.

Kebutuhan-kebutuhan lain seperti ruangan untuk Sekretariat Forum

Anak, ruangan untuk konseling, perpustakaan, ruang penyimpanan arsip-arsip

juga belum memadai/layak. Secara umum kondisi gedung kantor Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa kurang memadai,

sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kinerja dari

para karyawannya.

Sehubungan dengan persiapan pembangunan gedung kantor BPPM DIY

pada tahun 2017 sementara kantor pindah ke gedung RS. Eks Paru dengan surat

Nomor : 011/04674/PBD tanggal 31 Mei 2016. Kondisi kantor sangat terbatas,

seperti : ruang rapat hanya ada 1 buah dengan kapasitas 15 orang, Daya listrik

terbatas ( sering mati), air dan telepon.

I.5 Keuangan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pada Tahun Anggaran 2016

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

memperoleh alokasi anggaran dari APBD sebagai berikut:

14

Tabel 1.5.

Alokasi anggaran BPPM

Jenis Belanja

APBD Murni (DPA) APBD Perubahan

(DPPA)

% dari total

anggaran

Belanja Tidak Langsung

5.037.638.689,00 4.599.383.008,00 21,42

Belanja Langsung

19.757.232.563,00 16.874.210.611,00 78,58

JUMLAH 24.794.871.252,00 21.473.593.619,00 100,00


I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2016 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan

sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang

mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta , Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan

Sistematika penulisan LKj IP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

15

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,

rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan

gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun

yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi

instansi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis

akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam

rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN

16

BAB 2

Perencanaan

& Perjanjian Kinerja

II.1 Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah

Daerah DIY selama empat tahun terakhir menunjukkan

tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi Pembangunan

yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan adanya

beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah

melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan

terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran

Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 menimbulkan konsekuensi logis

adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan

dalam SK Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor: 188/0378/2016 Tentang Reviw Rencana Strategis (RENSTRA)

Tanggal 18 Januari 2016 Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi

terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan

RPJMD DIY Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan

program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan

Bab 2 Berisi :

1. Perencanaan

Strategis

2. Perjanjian Kinerja

Tahun 2016

3. Rencana Anggaran

Tahun 2016

4. Instrumen

Pendukung

17

yang dilakukan tercantum dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

II.1.1 Visi dan Misi

Visi:

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana dalam

Undang-undang ini mengamanatkan kewenangan khusus dalam

kebudayaan, kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan pengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi “BPPM

Mendukung terciptanya Kesetaraan gender, perlindungan hak

perempuan dan anak menuju masyarakat yang partisipatif, sejahtera dan

berbudaya”.

Makna dari visi tersebut diatas adalah bahwa sebagai salah satu SKPD yang

ada di pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai

kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan

mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi

hak-hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan

gender bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju

yang dimulai dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak

meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga

menjadi manusia-manusia yang berkarakter melalui SKPD BPPM yang

mengampu urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan

pemberdayaan masyarakat.

Misi:

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha

mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan

18

proses pencapaian tujuan. Guna mewujudkan Visi BPPM 2012 -2017, maka

disusun misi yang menjadi tanggungjawab Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan misi ini

diharapkan semua arah dan kebijakan yang disusun akan dipergunakan

sepenuhnya untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan.

Misi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat terdiri dari :

1. Terwujudnya masyarakat yang sejehtera melalui kesetaraan

gender.

2. Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

3. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Misi Terwujudnya masyarakat yang sejehtera melalui kesetaraan gender,

dimaknai bahwa bahwa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan

manusia kita tidak boleh membeda-bedakan laki-laki dengan perempuan,

seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai

peran dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan tidak

mengabaikan kesetaraan gender maka cita-cita pembanguan berupa

masyarakat yang sejahtera akan semakin sempurna.

Misi Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, ini dimaknai bahwa

dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik untuk mewujudkan cita-

cita besar berupa masyarakat yang sejahtera harus dimulai dengan

perencanaan keluarga yang matang, banyaknya anggota keluarga tidak

menjamin kehidupan akan lebih baik, oleh karena itu biduk rumah tangga

perlu direncanakan dengan baik melalui keluarga berencana dengan

keluarga kecil tetapi berkualitas akan tetapi tidak meninggalkan budaya-

budaya yang ada di dalam masyarakat.

Misi Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat, dimaknai

bahwa dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan yaitu masyarakat

yang sejahtera tidak dapat dilaksanakan sepihak oleh pemerintah saja,

melainkan sangat diperlukan sekali partisipasi masyarakat, sehingga semua

program dan kegiatan yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dapat

19

dilanjutkan dengan adanya partisipasi masyarakat, selain itu agar tidak

menjadi ketergantungan terhadap pemerintah, maka masyarakat juga

perlu diberdayakan sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan

berkarakter

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka

menengah salama 5 tahun anggaran adalah :

a. Meningkatkan partisipasi, kualitas hidup, perlindungan perempuan

dan anak;

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan jejaring

kerjasam pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak

anak;

c. Meningkatkan kesertaan berkeluarga berencana;

d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

e. Memantapkan kelembagaan, mengembangkan partisipasi dan

keswadayaan melalui pemberdayaan masyarakat;

f. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, memantapkan

kehidupan social budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam

dan teknologi tepat guna;

g. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan;

h. Meningkatkan pelayanan administrasi,penyediaan sarana prasarana,

kapasitas aparatur dan pelaporan capaian kinerja.

Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah

sebagai berikut:

20

Tabel II.1

Sasaran Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat


NO SASARAN INDIKATOR

SASARAN SKPD Satuan

Target Tahunan

Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik

Presentase partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik

% N/A N/A 47,97 48,01 sesudah

revisi

Meningkatkan partisipasi perempuan

Persentase partisipasi perempuan di ranah publik

% 0,531 35,31 sebelum

revisi

2 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak

Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Rasio N/A N/A 0,42 0,41 0.40 sesudah

revisi

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

% 0,044 0,042 sebelum

revisi

3 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA

Presentase pembinaan organisasi perempuan

% N/A N/A 75,14 87,64 100 sesudah

revisi

4 Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja

Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun

% N/A N/A 0,510 0,505 0,500 sesudah

revisi

Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja


% 0,52 0,515 seblum

revisi

21

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

SKPD

Satuan

Target Tahunan Keterangan

2013 2014 2015 2016 2017

5 Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB

prevalensi pasangan usia subur ber KB

% N/A N/A 80.22

80,22

80,22

sesudah

revisi

Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana

Persentase cakupan peserta KB Aktif

% 71,48 71,6 sebelum

revisi

6 Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera

Persentase tahapan keluarga sejahtera

% N/A N/A 44,1 43,4 43 sesudah

revisi

Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera


% 45,2 44,6 seblum

revisi

7 Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Persentase lembaga Bina Keluarga Berkatagori Percontohan

% N/A N/A 23 23,63

24,27

sesudah

revisi

8 Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan Masyarakat

Persentase partisipasi dan keswadayaan masyarakat

% N/A N/A 32.08

33.19

34.29

sesudah

revisi

Meningkatkan kualitas lembaga pemberdayaan masyarakat

Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi

% 26,76 27,96

seblum

revisi

22

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

SKPD

Satuan

Target Tahunan Keterangan

2013 2014 2015 2016 2017

9 Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat

Persentase desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

% N/A N/A 34.43

38.26

43.36

sesudah

revisi

Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat

Persentase usaha ekonomi desa

% 28,46 33,08

sebelum

revisi

10 Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan

Persentase desa yang telah memiliki profil

% N/A N/A 70 85 100 Sebelum

&

Sesudah

revisi

Sumber data : Renstra BPPM DIY

II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah

selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara

mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk

merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi

penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi 1

Terwujudnya masyarakat yang sejehtera melalui kesetaraan

gender

Strategi

- Peningkatan peran serta kesetaraan dan keadilan gender

di lembaga pemerintah, Swasta dan politik;

23

- Peningkatan upaya pencegahan, cakupan dan kualitas

layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak;

- Peningkatan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA.

Kebijakan

- Mengintensifkan upaya-upaya meningkatkan

pengetahuan tentang pengarusutamaan gender, KKG

dan PPRG;

- Memperkuat, memperluas cakupan dan kualitas layanan,

jejaring dan kerjasama dalam perlindungan perempuan

dan anak;

- Mengintensifkan upaya-upaya meningkatkan

pengetahuan tentang kelembagaan PUG & PUHA.

Program

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan;

- Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan;

- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Anak

- Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan;

- Program Pendidikan Politik Bagi Permpuan

Kegiatan

- Peningkatan Perlindungan Korban Tindak kekerasan

Perempuan dan Anak;

- Pengembangan Data Gender dan Perlindungan

Perempuan dan Anak;

24

- Pembinaan Pengarusutamaan Gender;

- Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan

Perempuan dan Anak ;

- Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak – Hak

Anak;

- Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi;

- Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan

Keputusan

II.1.3.2 Misi 2

Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas

Strategi

- Pemberdayaan mitra kerja dalam pembinaan,

penggerakkan dan pelayanan KRR;

- Pemberdayaan mitra kerja dalam pembinaan,

penggerakkan dan pelayanan keluarga berencana;

- Peningkatan akses cakupan keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I dalam kelompok UPPKS;

- Peningkatan cakupan keluarga yang memiliki balita untuk

aktif di kegiatan BKB.

Kebijakan

- Meningkatkan akses dan kualitas informasi KRR, dan

Konseling KRR;

- Meningkatkan kesertaan KB NKJP terutama PUS muda,

KB Pria, KB PP-PK, KHIBA, PMKR;

- Meningkatkan Jejaring kemitraan, promosi dan fasilitasi

kelompok UPPKS;

- Meningkatkan jejaring kemitraaan penanganan anak usia

dini, fasilitasi dan pembinaan kelompok BKB.

25

Program

- Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

- Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;

- Program Pengembangan Bina Keluarga.

Kegiatan

- Pembinaan Kesehatan Reproduksi Reamaja;

- Pembinaan Lembaga Kesehatan Reproduksi Remaja;

- Pemberdayaan Keluarga dalam penanggulangan HIV dan

AIDs;

- Pembinaan Keluarga Berencana dan Pelayanan KB;

- Peningkatan Ketahanan Keluarga;

- Pengembangan Ketahanan dan keberdayaan keluarga

-

II.1.3.3 Misi 3

Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat

Strategi

- Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat aktif;

- Memberdayakan partisipasi dan swadaya masyarakat;

- Peningkatan ketrampilan manajemen pengelola usaha

ekonomi desa;

- Pengembangan peran serta dan apresiasi masyarakat

melalui budaya gotong - royong

Kebijakan

- Pembinaan dan pendampingan lembaga masyarakat;

- Pembinaan dan pendampingan partisipasi dan

keswadayaan masyarakat ;

- Fasilitasi usaha ekonomi desa;

Program

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaaan;

- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

26

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

membangun desa;

- Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan

Pemerintah Desa.

Kegiatan

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan;

- Penguatan Kelembagaan TP PKK;

- Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan;

- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;

- Peningkatan Kapasitas Desa;

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,

RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut

merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016:

27

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahuna

n Triwulan

Target

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintah, Swasta dan politik

Presentase partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik

% 48,01 Triwulan I

-

Triwulan II

-

Triwulan III

-

Triwulan IV

48,01

2 Meningkatkan kualitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Persentasepembinaan organisasi perempuan

% 87,65 Triwulan I

78,50

Triwulan II

81,95

Triwulan III

85,40

Triwulan IV

87,65

3 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak


Rasio 0,41 Triwulan I

0,06

Triwulan II

0,15

Triwulan III

0,33

Triwulan IV

0,41

4 Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja


% 0,505 Triwulan I

-

Triwulan II

-

Triwulan III

-

Triwulan IV

0,505

28

No


n Triwulan

Target

1 2 3 4 5 6 7

5 Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana

Prevalensi Pasangan Usia Subur ber KB

% 80,22 Triwulan I

80,2204

Triwulan II

80,2208

Triwulan III

80,2210

Triwulan IV

80,2220


Persentase Lembaga Bina Keluarga berkategori percontohan

% 23,63 Triwulan I

23,61

Triwulan II

23,62

Triwulan III

23,63

Triwulan IV

23,63


Persentase Tahapan keluarga Sejahtera

% 43,40 Triwulan I

-

Triwulan II

-

Triwulan III

-

Triwulan IV

43,40

8 Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat


% 38,26 Triwulan I

35,45

Triwulan II

35,71

Triwulan III

36,98

Triwulan IV

38,26



% 33,19 Triwulan I

29,73

Triwulan II

32,23

29

No


n Triwulan

Target

1 2 3 4 5 6 7

Triwulan III

33,00

Triwulan IV

33,19

10 Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan


% 85,00 Triwulan I

85,00

Triwulan II

85,00

Triwulan III

85,00

Triwulan IV

85,00

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni

sebesar Rp. 24.794.871.252,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi

Rp. 21.473.593.619,-dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp .

4.599.383.008,- dan Belanja Langsung Rp.16.874.210.611.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp .19.399.398.415( 90,34%) dengan rincian

untuk belanja tidak langsung Rp .4.484.822.947,- (97,51%) belanja langsung

sebesar Rp .14.914.575.468,- (88,39%).

II.3 Target Belanja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat


30

Tabel II.3.1. Target Belanja Murni Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 5.037.638.689,- 20,32%

Belanja Langsung Rp. 19.757.232.563,- 79,68 %

Jumlah Rp. 24.794.871.252,- 100%

Sumber : DPA Nomor : 10/DPA/2016

Tabel II.3.2 Target Belanja Perubahan Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 4.599.383.008,- 21,42%

Belanja Langsung Rp. 16.874.210.611,- 78,58%

Jumlah Rp. 21.473.593.619,- 100%

Sumber : DPPA Nomor : 23/DPPA/2016

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.4. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No Sasaran Anggaran (Rp) % Keterangan

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintah, Swasta dan politik

1.424.951.700 7,21

Target berdasarkan Perjanjian Kinerja tanggal 29 Januari 2016

1.259.451.900 7,46

Berdasarkan APBD Perubahan (DPPA No:23/DPPA/2016, tgl : 28 Okto 2016

31


1 2 3 4 5

2 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

2.044.956.400 10,35


1.797.532.535 10,65


3 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

3.420.280.075 17,31


2.646.319.250 15,68


4 Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja

617.800.000 3,13


577.795.575 3,42


5 Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana

798.230.000 4,04


665.560.025 3,94


6 Meningkatkan ketahanan dankesejahteraan keluarga

1.121.869.700 5,68


1.028.888.300 6,10



2.037.314.550 10,31


1.914.834.200 11,35


32


1 2 3 4 5


197.800.000 1,00


93.510.700 0,55


9 Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

3.345.515.200 16,93


2.903.715.025 17,21


10 Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan

1.030.883.300 5,22


774.173.700 4,59


11 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

3.717.631.638 18,82


3.212.429.401 19,04


33

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan

penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola

kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan

data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja

yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa

Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja

Tahun 2016

2. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Sasaran

Strategis

3. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Lainnya

4. Akuntabilitas

Anggaran

34

Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai

berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase KRITERIA/

KODE


Persentase partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik

Persen 48,01 49,05 102.17 Sangat Baik


Persentase pembinaan organisasi perempuan




Rasio 0,41 0,48 85,42 Tinggi


Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun










Persen 43,4 43,45 99,88 Sangat Baik

Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat



35

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase KRITERIA/

KODE






Persen 85 100 117.65 Sangat Baik

Dari tabel di atas, terdapat sepuluh (10) indikator yang terbagi ke dalam

sepuluh(10) sasaran strategis. Pada tahun 2016, sepuluh (9) indikator telah

memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 80 % (tercapai ≥ 100%) dari

total indikator. Sementara itu, sebanyak satu (2) indikator atau sebesar 20 %

belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai

faktor kendala.

Capaian tertinggi pada indikator Persentase partisipasi dan keswadayaan

masyarakat dengan persentase 282.31 % , sementara indikator yang mengalami

capaian terendah adalah indikator Rasio Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak dengan persentase 85,42.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang

dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis

secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran meningkatkan partisipasi perempuan

Keberhasilan Meningkatkan partisipasi perempuan dihitung dengan

indikator : Persentase partisipasi perempuan di bidang pemerintah,

swasta dan politik. Formulasi perhitungannya adalah sbb:

36

Partisipasi Perempuan dibidang pemerintah + bidang swasta+ bidang politik _______________________________________________________

3

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan

No Indikator Kinerja 2015

2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap

2017 (%) Target Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

partisipasi

perempuan di

bidang pemerintah,

swasta dan politik

48,91 48,01 49,05 102,17 48,33 102,16

Sumber : BPPM diolah

Persentase Partisipasi perempuan di bidang pemerintah dihitung

dengan rumus:

Jumlah Pejabat Struktural Perempuan

---------------------------------------------------- x 100%

Jumlah Seluruh Pejabat Struktural (laki-laki dan perempuan)

Capaian Partisipasi perempuan dibidang pemerintah tahun 2016 adalah

sebesar 37,26% dari perhitungan sbb:

1.746

-------- x 100% = 37,26%

4.686

Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 36,30%.

Keberhasilan ini terwujud karena didukung oleh komitmen Badan

Kepegawaian Daerah dalam menerapkan Inpres Nomor 9 tahun 2000

tentang Pengarusutamaan Gender dan upaya ASN perempuan dalam

37

meningkatkan kapasitas dirinya sehingga mampu menduduki posisi

pengambil keputusan dalam jabatan struktural.

Gambar III.1.

Jumlah pejabat struktural perempuan dibanding pejabat struktural

Tahun 2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

Pejabat Struktural

Perempuan

Pejabat struktural

1746

4686


Persentase Perempuan di bidang Swasta dihitung dengan rumus :

Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta ------------------------------------------------------------------ X 100%

Jumlah Pekerja Perempuan

Capaian Partisipasi perempuan dibidang swasta tahun 2016 adalah sebesar: 805.636 ------------ X 100% = 96,57% 834.243

Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar

96,74. Salah satu kendala adalah belum dilakukannya update data

tentang jumlah pekerja formal dan informal sehingga data yang

disajikan mengacu pada hasil pendataan tahun 2015.

38

Gambar III.2. Pendampingan Desa Prima

Upaya BPPM dalam meningkatkan

partisipasi perempuan di lembaga

swasta yaitu dengan melakukan inisiasi

Desa Prima di 10 desa yang terpilih.

Tahapan inisiasi diawali dari kegiatan

sosialisasi, pembinaan, pendampingan

dan monitoring yang dilakukan secara

berkelanjutan.

Jumlah anggota Desa Prima inisiasi tahun 2016 sebanyak 250 orang dan

diharapkan dapat meningkat ditahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2016 BPPM DIY atas inisiasi Bappeda DIY telah melakukan

kerjasama dengan CSR PT Bank BPD DIY untuk melakukan penguatan

kelembagan lima (5) Desa Prima yaitu dengan pemberian tambahan

modal sebesar Rp.245.000,00.

Partisipasi Perempuan di Organisasi Politik dihitung dengan rumus:

Jumlah perempuan sebagai pengurus organisasi politik

-------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah pengurus organisasi politik (peserta pemilu)

Capaian Partisipasi Perempuan di Organisasi Politik pada tahun 2016

adalah sebesar : 33

------ X 100% = 13,31%

248

Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 11%,

sehingga mengindikasikan kesadaran perempuan telah berperan

dibidang politik semakin meningkat. Faktor ini diharapkan dapat

mendorong terwujudnya 30% kuota perempuan di legislatif sesuai

dengan amanat Undang Undang Pemilu Nomor : 8 Tahun 2012.

39

Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

1. Partisipasi perempuan sebagai pengurus di organisasi politik sudah

memenuhi target yang ditetapkan tetapi posisinya belum berada

pada jabatan sebagai pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak

pada belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif.

2. Target pembentukan Desa Prima sudah terpenuhi tetapi upaya untuk

meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi

belum maksimal

3. Kebijakan penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG) belum terlaksana secara optimal diseluruh SKPD Pemda DIY

Solusi:

1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan

pembinaan kelembagaan sehingga perempuan pengurus organisasi

politik memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengambil

keputusan

2. Meningkatkan jejaring kemitraan terutama melalui upaya

mendekatkan Desa Prima dengan Perbankan

3. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 116

Tahun 2014 tentang PPRG kepada seluruh SKPD, sehingga dalam

proses perencanaan anggaran menggunakan langkah penyusunan

Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS)

4. Advokasi pada stakeholder untuk meningkatkan komitmen

mendorong implementasi pengarusutamaan gender.

III.2.2. Sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA

Indikator Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA adalah

Persentase Pembinaan Organisasi Perempuan yang dihitung dengan

rumus:

40

Jumlah Organisasi perempuan yang dibina

------------------------------------------------------------- X 100%

Jumlah Seluruh Organisasi Perempuan

Organisasi perempuan yang menjadi target pembinaan di DIY terdiri dari

GOW/BKOW, Dharma Wanita Persatuan, Organisasi Agama dan

Organisasi Sosial Politik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 441

lembaga.

Realisasi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah sbb:

387

------ x 100% = 87,76%

441

Tabel III.4.

Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap


%

Realisasi

1 Persentase

Pembinaan

Organisasi

perempuan

75,28 87,65 87,76 100,13 100 87,76


Hasil pembinaan terhadap organisasi perempuan tahun 2016 sebesar

87,76% melebih dari target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung

terwujudnya keberhasilan antara lain adanya koordinasi dan sinergitas

yang efektif antara BPPM dengan pengurus organisasi perempuan

sehingga pembinaan dapat terlaksana dengan optimal.

41

Tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen

organisasi, peningkatan kapasitas pengurus dan anggota serta

keberlangsungan/keaktifan kegiatan.

Pembinaan terhadap organisasi perempuan merupakan amanah dari

Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan sehingga BPPM mentargetkan seluruh organisasi

perempuan sudah selesai dilakukan pembinaan pada tahun 2017.

Gambar III.3.

Organisasi perempuan yang dibina sampai dengan

Tahun 2012 - 2016



Permasalahan:

1. Persyaratan perijinan berupa Akte Pendirian dan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) belum dimiliki oleh seluruh organisasi perempuan

42

sehingga fasilitasi menjadi sangat terbatas terutama berkaitan

dengan pemberian hibah dan bansos;

2. Sistem kaderisasi kepengurusan Organisasi Perempuan belum

terlaksana dengan optimal.

Solusi:

1. Pembinaan bagi Pengurus organisasi perempuan untuk melengkapi

persyaratan perijinan (Kementerian HUKHAM atau Badan

Kesbangpol);

2. Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota organisasi

perempuan melalui pelatihan untuk memunculkan tokoh-tokoh

baru.

III.2.3. Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan

Anak berupa indikator Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan

dan anak

Tabel III.5.


Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Rasio Korban

kekerasan terhadap

perempuan dan

anak

0,47 0,41 0,48 85,42 0,40 83,33


43

Realisasi Rasio korban kekerasan tehadap perempuan dan anak pada tahun

2016 adalah sebesar 0,48 dari target 0,41. Capaian indikator menggunakan

(Rumus Inverst) Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu

:

Jumlah perempuan dan anak Korban Kekerasan ( yang ditangani FPKK)

_______________________________________________________

2

Rasio korban kekerasan terhadap anak dihitung berdasarkan Jumlah anak

Korban Kekerasan ( yang ditangani FPKK) dibagi jumlah penduduk anak x 1000

dengan capaian sebesar : 0,47 (447/ 952.124 x 1000) dari target 0,37,

Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dengan formulasi hitungan

jumlah perempuan korban kekerasan (yang ditangani FPKK) dibagi jumlah

penduduk perempuan tanpa anak perempuan x 1000 dengan capaian 0,48

(882/ 1.839.727 X 1000) dari target 0,47.

Ketidaktercapaian indikator tersebut bahwa banyak aspek dan

bersifat lintas bidang, terkait dengan jumlah penanganan korban kekerasan,

peningkatan jumlah penduduk, upaya sosialisasi , pemahaman terhadap stake

holder maupun masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan

dan anak , penyelenggaraan dan fasilitasi berbagai layanan untuk penanganan

terhadap korban kekerasan, serta jumlah korban kekerasan terkait dengan

perubahan aspek ekonomi, pendidikan, penegakan hukum serta aspek sosial

yang juga menjadi bidang garapan berbagai lembaga maupun SKPD. Korban

kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es

dimana kemungkinan masih banyak korban-korban belum melapor yang

masih ada di masyarakat, Upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat

mendorong kesadaran masyarakat untuk melapor.

44

Gambar III.4 Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tahun 2013 s.d. 2016

Sumber data : BPPM DIY

Melihat grafik diatas memperlihatkan bahwa korban kerasan terhadap

perempuan dan anak sangat fluktuatif artinya tidak tetap atau bersifat naik

turun.

Target akhir RPJMD tahun 2017 rasio kekerasan terhadap perempuan

dan anak di targetkan sebesar 0,40 tampaknya menjadi tantangan besar yang

harus dipikirkan dan diperjuangkan bersama.


Permasalahan:

1. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi

oleh aspek-aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan perkembangan

teknologi.

2. Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak bertujuan

menyadarkan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat

yang melapor.

45

3. Pemahaman Penegak hukum terhadap regulasi terkait

penanganan korban kekerasan belum optimal.

4. Ketergantungan perempuan terhadap laki-laki masih tinggi dari

aspek Sosial, Ekonomi, Psikologis, dan budaya.

5. Turunnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar,

penyalahgunaan teknologi terkait dengan pornografi.

6. Menurunnya fungsi keluarga (keagamaan, sosial budaya, cinta

kasih, Melindungi, reproduksi,sosialisasi dan pendidikan,

ekonomi, pembinaan lingkungan).

Solusi:

1. Memelihara sistem jejaring dalam penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan fungsi

FPKK dalam sinergitas program kegiatan masing-masing lembaga

yang menangani kasus kekerasan

2. Menyusun strategi baru dengan melibatkan kaum laki-laki,

keluarga, dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah munculnya

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Mendorong Instansi terkait khususnya Aparat Penegak Hukum

untuk lebih pro-aktif terhadap pencegahan dan penanganan

Kekerasan perempuan dan anak.

4. Meningkatkan peranan perempuan di bidang Sosial, Ekonomi,

Psikologis, dan budaya.

5. Meningkatkan kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar (

keluarga, tetangga, RT, RW).

6. Meningkatkan fungsi ketahanan keluarga untuk mengatasi isu

mendasar yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan

dan anak.

III.2.4. Sasaran Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja

46

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi

remaja berupa indikator Persentase penurunan pernikahan usia

dibawah 20 tahun dengan formulasi : jumlah UIS < 20 th dibagi Jumlah

PUS x 100%

Tabel III.6.


Sasaran Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja


Gambar III.5.

Jumlah PUS Isteri < 20 Th di DIY

Sumber data: BKKBN dan BPPM diolah.


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Persentase

penurunan

pernikahan usia

dibawah 20

tahun

0,43 0,505 0,24 208,33 0,500 208

47

Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun pada tahun

2016 tercapai sebesar : 1.310/546.768 x 100 = 0,24% dengan target

0,505%, Capaian tersebut baru dihitung dari tiga kabupaten yang telah

melakukan update data, sementara untuk Kota dan Kabupaten Sleman

sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 belum memberikan datanya.

Capaian tahun 2016 didukung adanya Peningkatan kapasitas mitra

sangat membantu dalam KIE KRR , Peningkatan kapasitas pengelola

kelembagaan serta dukungan dari instansi yang mempunyai

kewenangan dan komitmen terhadap pernikahan usia dibawah 20

tahun/perkawinan usia dini. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

melalui BPPM DIY melakukan upaya nyata berupa Kampanye

Pendewasaan usia Perkawinan (PUP). Peran pendidik sebaya di 5

kabupaten/kota sebanyak 135 orang sangat membantu dalam

Komunikasi Informasi dan Edukasi program Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR).

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0.500, sudah

terlampaui, meskipun demikian upaya yang telah dilakukan masih perlu

dilanjutkan dan ditingkatkan.


Permasalahan:

1. Pelaporan terkait dengan data dari kabupaten Sleman dan Kota

Yogyakarta belum masuk.

Solusi:

1. Optimalisasi Penyuluh Lapangan keluarga Berencana ( PLKB) ,

Pembantu Penyuluh Lapangan keluarga Berencana di Desa (PPKBD)

dan Sub PPKBD di tingkat pedukuhan

III.2.5. Sasaran Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai

akseptor keluarga berencana.

48

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan partisipasi pasangan usia

subur sebagai akseptor keluarga berencana indikatornya yaitu :

Prevalensi pasangan usia subur ber KB, indikator ini dihitung dengan

rumus penghitungan jumlah peserta program KB aktif dibagi jumlah

pasangan usia subur di kali 100.

Tabel III.7.


Sasaran Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor

keluarga berencana


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap


%

Realisasi

1 Prevalensi

pasangan usia

subur ber KB

80,35 80,222 85,25 106,27 80,224 106,26


Gambar 6 : Pemeriksaan Kesehatan sebelum

pelayanan KB

Indikator kinerja Prevalensi

pasangan usia subur ber KB

pada tahun 2016 mempunyai

target sebesar 80,222% dengan

capaian sebesar 85,25%

diperoleh dari 472.902/554.736

x 100 angka tersebut

menunjukkan bahwa Prevalensi

pasangan usia subur ber KB

pada tahun 2016

49

sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Upaya yang dilakukan Pemda

DIY melalui Bakti Sosial Pelayanan KB, pada tahun 2016 sebanyak 2.339

peserta. Berdasarkan hal tersebut target pada akhir RPJMD 80,224 sudah

tercapai pada tahun 2015, sehingga dilakukan review renstra terhadap

indikator tersebut.

Gambar III.7.

Jumlah PUS dibanding Jumlah Peserta KB Aktif

Tahun 2015 – 2016

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2015 2016

547495 554736

439936472902

PUS

Peserta KB Aktif

(sumber data: BKKBN DIY dan BPPM)

Gambar III.8.

Jumlah Peserta KB melalui Bakti Sosial

Tahun 2016

sumber data: BPPM diolah

50


Permasalahan:

1. Tingkat kedisiplinan Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB baru (PB)

non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang.

Solusi:

1. Optimalisasi Penyuluh Lapangan keluarga Berencana ( PLKB) ,

Pembantu Penyuluh Lapangan keluarga Berencana di Desa (PPKBD)

dan Sub PPKBD di tingkat pedukuhan.

III.2.6. Sasaran Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga berupa indikator Persentase lembaga bina keluarga

berkategori percontohan. Indikator tersebut dihitung dengan rumus

Jumlah lembaga bina keluarga (BKB, BKR, BKL) berkategori percontohan

dibagi Jumlah keseluruhan lembaga bina keluarga kali 100. Lembaga

Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) terbagi dalam 3 tingkatan yaitu: Tingkat

Dasar, Tingkat Berkembang dan Tingkat Paripurna/ Percontohan.

Tabel III.8.


Sasaran Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian s.d 2016

terhadap 2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Persentase

lembaga bina

keluarga

berkategori

percontohan

23.61 23,63 23,79 100,68 24,27 98,02


51

Gambar III.9.

Perbandingan BKB, BKR, BKL Terbina dan Paripurna

s.d. tahun 2016


Persentase Lembaga Bina Keluarga Berkategori Percontohan pada tahun

2016 dengan target sebesar 23,63% dan realisasi sebesar 23,79 %

terdiri dari : 676/2.842 x 100 = 23,79 %.

Tercapainya Lembaga Bina Keluarga Berkategori Percontohan karena

didukung oleh Pergub No 36 tahun 2013 tentang pelaksanaan Integrasi

BKB, PAUD, SDIDTK di Posyandu. Pelatihan bagi Kader BKB, BKR dan BKL

yang dilaksanakan secara bersinergi antara BPPM, BKKBN dan SKPD KB

Kab/Kota, dan Penguatan Pokjanal Posyandu. Capaian Tahun 2016

sebesar 23,79% dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar

23,61%, maka capaian tahun 2016 lebih baik. Apabila dibandingkan

dengan target akhir RPJMD sebesar 24,27 maka target tersebut optimis

tercapai.


Permasalahan:

1. Pendampingan kelompok untuk operasional kegiatan masih

mendapatkan prioritas pembiayaan dari desa.

52

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas bidang dalam

memaksimalkan pendamping desa dalam penyusunan

perencanaan desa .

III.2.7. Sasaran Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera

berupa indikator Persentase tahapan keluarga sejahtera, Indikator

diukur dengan rumus inverst yaitu penghitungan Jumlah keluarga pra

sejahtera dan sejahtera I dibagi Jumlah keluarga kali 100. Tahapan

Keluarga sejahtera terdiri dari Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS), Keluarga

Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS

III) dan Keluarga Sejahtera III+ (KS III+).

Tabel III.9.


Sasaran Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Persentase tahapan

keluarga sejahtera

43,45 43,40 43,45 99,88 43,00 98,96


53

Gambar III.10.

Tahapan Keluarga di DIY

Sumber data: BKKBN dan BPPM diolah

Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera pada tahun 2016 tercapai

sebesar : 433.348 / 997.250 x 100 = 43,45% dari target 43,40%.

Capaian tersebut belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Capaian tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 43,45 sama,

Ketidaktercapaian indikator ini karena dipengaruhi oleh banyak aspek

seperti aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial dan bersifat

lintas bidang , lintas sektor.


Permasalahan:

1. Perwakilan BKKBN DIY belum mengeluarkan hasil pendataan

keluarga yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota dari tahun 2015

dan 2016.

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi dengan perwakilan BKKBN DIY dalam

mendapatkan data tahapan keluarga sejahtera.

54

III.2.8. Sasaran Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat

Gambar 13. Pelatihan Bendahara BUMDes

Tolok ukur capaian

sasaran Meningkatkan

Usaha Ekonomi

Masyarakat berupa

indikator Persentase Desa

yang telah membentuk

Bumdes.

Indikator ini diukur dengan cara menghitung Jumlah Desa yang sudah

membentuk BUMDES dibagi Jumlah Desa x 100, usaha ekonomi desa

tersebut ada kecenderungan mengalami pertumbuhan pada tiap

tahunnya.

Tabel III.10. Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat

No Indikator

Kinerja 2015

2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian s.d

2016

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Persentase

Desa yang

telah

membentuk

Bumdes

35,46 38,26 38,78 101,36 46,94 82,06


55

Gambar III.12.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2012 - 2016


Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes, pada tahun 2016

memiliki target sebesar 38,26% dengan capaian sebesar 38,78%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 35,46% dari

penghitungan 139/392 x 100 % , maka capaian tahun 2016 sebesar

38,78% dari penghitungan 152/392 x 100, terdapat peningkatan

sebesar 3,07% atau setara dengan 13 Bumdes.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 46,94%

optimis tercapai.


Permasalahan:

1. Kontribusi Dana desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

untuk penyertaan modal belum ada.

Solusi:

1. Advokasi dalam penyusunan perencanaan dana desa.

56

III.2.9. Sasaran Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan

masyarakat berupa indikator Persentase Partisipasi dan Keswadayaan

Masyarakat. Indikator tersebut kompusit dari Jumlah Persentase

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif dan Persentase Cakupan

Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dibagi 2.

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif Jumlah Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat berprestasi dibagi Jumlah Keseluruhan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat x 100% (LPM, PKK, Posyandu).

(LPM, PKK, Posyandu) se DIY adalah 6.667, Jumlah LPMD /K se DIY

adalah 438 (tiap desa/kelurahan ada 1 lembaga) , Jumlah PKK se DIY

adalah 522 (tiap desa/kelurahan ada 1, tiap kecamatan ada 1 dan tiap

kab/kota ada 1), Posyandu se DIY adalah 5.707.

Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Jumlah

Swadaya Masyarakat dibagi Anggaran Pemerintah ditambah swadaya

masyarakat x 100 (swadaya masyarakat yang dihitung adalah swadaya

pada kegiatan TMMD, BBGRM dan TTG).

Tabel III.11.


Sasaran Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap


%

Realisasi

8 Persentase

Partisipasi dan

Keswadayaan

Masyarakat

59,29 33,19 93,70 282,31 34,29 273


57

Gambar III.12.

Lembaga Masyarakat yang dibina s.d th 2016


Gambar III.13.

Jumlah Swadaya Masyarakat Tahun 2016


Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat pada

tahun 2016 sangat tinggi yaitu sebesar 93,70 dari target yang sudah

ditetapkan sebesar 33,19%. Kegiatan yang mendukung pencapaian

target ini adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

58

Pedesaan melalui pembinaan PKK, LPMD/K, Posyandu dan Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui

Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat aktif dihitung dari

jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi dibagi jumlah

keseluruhan lembaga pemberdayaan masyarakat x 100

(LPM,PKK,Posyandu) sebesar 6.298/6667 x 100 = 94,46, realisasi sampai

dengan tahun 2016 sebesar 299,24 %.

Persentase cakupan partisipasi keswadayaan masyarakat dihitung

berdasarkan jumlah swadaya masyarakat dibagi anggaran pemerintah

ditambah swadaya masyarakat x 100 sebesar

36.078.000.351/38.823.905.601 x 100 = 92,93 %, realisasi sampai

dengan tahun 2016 sebesar 251,16 %.

Tingginya capaian ini disebabkan pembinaan organisasi/lembaga

masyarakat mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar

94,47 % dari target 30.37 %, keberhasilan itu nampak dari peningkatan

jumlah posyandu yang dibina pada tahun 2015 sekitar 1.151 posyandu,

sedangkan pada tahun 2016 mencapai 5.338 posyandu.

Kesadaran warga masyarakat yang semakin meningkat, rela dan peduli

terhadap lingkungan, tekad untuk memperkokoh persatuan dan

kesatuan antar semua sektor yang ada melalui TNI Manunggal

Membangun Desa, serta masih dipegang-teguhnya nilai-nilai kegotong-

royongan masyarakat di DIY . Berdasarkan capaian tersebut maka target

akhir RPJMD sebesar 34,29% telah terlampaui .


59

Permasalahan:

1. Peran Pokjanal Posyandu DIY tidak optimal;

2. Target partisipasi keswadayaan masyarakat sudah tercapai tetapi

masih terfokus pada kegiatan fisik.

Solusi:

1. Revitalisasi Pokjanal Posyandu;

2. Advokasi kepada pengambil kebijakan untuk memprioritaskan

kegiatan non fisik

III.2.10. Sasaran Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat

Pedesaan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pemberdayaan lembaga

masyarakat pedesaan berupa indikator Persentase Pembinaan dan

pendampingan lembaga masyarakat.

Indikator ini diukur dengan formulasi penghitungan Jumlah profil desa

sesuai standar dibagi total desa dikali 100%

Tabel III.12.


Sasaran Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan


2016 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s.d 2016

terhadap


%

Realisasi

1 Persentase desa

yang telah memiliki

profil

96,58 85 100 117,65 100,00 100


60

Gambar III.15.

Desa Yang Telah Memiliki Profil s.d tahun 2016


Persentase Desa yang telah memiliki profil, pada tahun 2016 memiliki

target sebesar 85% dengan capaian sebesar : 438/438 x 100% = 100%,

besarnya tingkat capaian ini karena adanya dukungan regulasi berupa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 maka capaian tahun

2016 lebih baik. Hal ini karena adanya percepatan oleh pemerintah

dalam melaksanakan UU Nomor : 6 tahun 2014.

438 Desa/Kelurahan telah melakukan entry di webs prodeskel akan

tetapi kualitas/kedalamannya masih kurang, hal ini karena kualitas

SDM desa masih rendah.

Dengan tingkat capaian pada tahun 2016 ini maka target akhir RPJMD

pada tahun 2017 telah tercapai sebesar 100%, namun masih perlu

dilakukan pendampingan terhadap profil desa/kelurahan(update data).

Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

1. Pengisian profil desa dalam webs prodeskel belum lengkap.

2. Analisis terhadap profil desa belum dilakukan.

61

Solusi :

1. Meningkatkan Peran Pokja Pofil Desa secara berjenjang;

2. Pendampingan updating data profil desa dan analisis profil desa.

III.3. Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 90,34%.

dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 89,57 % dari rerata 10 sasaran terdiri dari 14

program , sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

85,18% dari rerata 4 program .

Realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja

(99,07%). Penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatkan

partisipasi dan keswadayaan masyarakat (62,40%) terdiri dari program

peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 87,1278 dan program

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 37,6861 sehingga

reratanya (87,1278 + 37,6861) / 2 = 62,40.

Perbandingan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk

pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada

tabel berikut:

62

Tabel III.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisas

i

% Reali sasi

Target Realisasi %

Reali sasi


48.01 49.05 102.17 539.515.600 506.004.950

93,7888

1.191.002.950 646.640.750

54,2938

719.936.300 702.348.700

97,5571


0.42 0.47 111.9 1.390.264.300 1.243.026.375

89,4094

1.256.054.950 1.073.986.450

85,5047


87.64 87.76 100.14 606.529.585 499.635.035 82,376


0.505 0.24 152.48 577.795.575 572.445.575 99,0741


80.222 85.25 106.27 665.560.025 654.450.925 98,3309


43.4 43.45 99,88 1.914.834.200 1.870.160.700 97,667


23.63 23.79 100.68 1.028.888.300 1.000.142.300 97,2061


33.19 93.7 282.31 2.256.865.625 1.966.356.925

87,1278

646.849.400 243.772.400

37,6861

63

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisas

i

% Reali sasi

Target Realisasi %

Reali sasi


38.26 38.78 101.36 93.510.700 87.780.700 93,8724


85 100 117.65 774.173.700 738.900.501 95,4438

12 Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD

100 100 100 1.101.106.751 1.032.507.759 93,77

1.903.915.000 1.897.426.220 99,6592

9.820.000 5.860.000 59,6741

197.587.650 173.129.203 87,6215

Jumlah 16.874.210.611 14.914.575.468 1.550

Total Belanja Langsung 16.874.210.611 14.914.575.468 86,1146

64

Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2016

No Program

Anggaran *

Keterangan

Pagu Reali sasi

% Devi Asi

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

539.515.600

506.004.950

6,12 1. PMK RI Nomor : 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 : Efisiiensi * Rp. 33.433.700,-

2. Penyesuaian SHBJ : Rp.76.950,-

2 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI PEREMPUAN

1.191.002.950

646.640.750


2. Penyesuaian SHBJ : Rp.9.537.200,-

3 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

719.936.300

702.348.700



65

No Program

Anggaran *

Keterangan Pagu

Reali sasi

% Devi Asi

1 2 3 4 5 6

4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.390.264.300

1.243.026.375


2. Penyesuaian SHBJ :

Rp.20.183.871,-

5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.256.054.950

1.073.986.450



Rp.58.845.825,- 3. Surat pembatalan kegiatan dari

Kota Yogyakarta Nomor : 463/1539 tanggal 5 Desember 2016 untuk kegiatan Inisiasi kecamatan layak anak di Kota Yogyakarta batal dilakukan senilai Rp. 36.675.000,-

6 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

606.529.585

499.635.035

17,62 1. PMK RI Nomor : 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 : Efisiiensi * Rp.91.740.150,-


Rp.15.154.400,-

66

No Program

Anggaran *

Keterangan Pagu

Reali sasi

% Devi Asi

1 2 3 4 5 6

7 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

577.795.575

572.445.575

0,93

1. PMK RI Nomor : 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 : Efisiiensi * Rp.5.350.000,-

8 PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

665.560.025

654.450.925

1,67

1. PMK RI Nomor : 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 : Efisiiensi * Rp. 11.109.100,-

9 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1.914.834.200

1.870.160.700



67

No Program

Anggaran *

Keterangan Pagu

Reali sasi

% Devi Asi

1 2 3 4 5 6

10 PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA

1.028.888.300

1.000.142.300

2,79 1. PMK RI Nomor :

125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 : Efisiiensi * Rp. 28.276.000,-

3. Penyesuaian SHBJ : Rp.470.000,-

4.

11 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.256.865.625

1.966.356.925


2. Surat Kemendagri Nomor :411.4/6272/BPD tanggal 21 September 2016 perihal rencana pelaksanaan gabungan acara nasional HKG-PKK, BBGRM, dan PINDesKel II yang rencana akan dilaksanakan di Provinsi NTB batal dilaksanakan, semetaran HKG PKK dilaksanakan di Jakarta bersamaan dengan kegiatan Jambore Nasional Kader PKK , Penyesuaian SHBJ : Rp.66.022.050,-

68

No Program

Anggaran *

Keterangan Pagu

Reali sasi

% Devi Asi

1 2 3 4 5 6

12 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

646.849.400

243.772.400



Rp.1.100.000,-

13 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

93.510.700

87.780.700

6,13 1. PMK RI Nomor : 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 : Efisiiensi * Rp.5.730000,-

14 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA

774.173.700

738.900.501


69

No Program

Anggaran *

Keterangan Pagu

Reali sasi

% Devi Asi

1 2 3 4 5 6

15 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.101.106.751

1.032.507.759


2. Penggunaan sesuai kebutuhan :

Rp.10.110.120,-

16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.903.915.000

1.897.426.220


17 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

9.820.000

5.860.000


70

No Program

Anggaran *

Keterangan Pagu

Reali sasi

% Devi Asi

1 2 3 4 5 6

18 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

197.587.650

173.129.203

12,38 1. PMK RI Nomor : 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 : Efisiiensi * Rp.20.800.372,- 2. Penyesuaian SHBJ : Rp.3.658.075,-

Jumlah 16.874.210.611

14.914.575.468

11,61

Total Belanja Langsung

16.874.210.611

14.914.575.468

11,61

* anggaran setelah APBD perubahan

III. 4. Analisa Efisiensi

Tabel III.15. Capaian Kinerja (≥ 100) Tahun 2016

No Sasaran Indikator Sasaran

Capaian Kinerja (≥ 100)

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6


Persentase partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik

102.17 81,8799 24.30

71



Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6


Persentase pembinaan organisasi perempuan

100.14 82,376 17.62


Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun

152.48 99,0741 0.93



106.27 98,3309 1.67



99,88 97,667 2.33

72



Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6



100.68 97,2061 2.79



282.31 62,4069 23.89



101.36 93,8724 6.13



117.65 95,4438 4.56

Dari table tersebut bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 memiliki sepuluh (10) Sasaran

73

Strategis dan (10) Indikator Kinerja. Sembilan ( 8 ) sasaran strategis dan

Sembilan (8) indikator yang capaiannya telah melampaui target.

Penyerapan anggaran terendah 81,87 % dengan deviasi sekitar 18,13% pada

sasaran meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta

dan politik dengan indikator Persentase partisipasi perempuan di bidang

pemerintah, swasta dan politik dan penyerapan anggaran tertinggi 99,07 %

dengan deviasi 0,93 % pada sasaran meningkatkan akses kesehatan reproduksi

remaja dengan indikator Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20

tahun . Hal ini adanya PMK RI Nomor : 125/PMK.07/2016, tanggal 16 Agustus

2016 tentang Penundaan penyaluran sebagaian dana alokasi umum tahun 2016

dan Instruksi Gubernur DIY Nomor : 050/7643 tentang pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016.

Efisiensi tertinggi berada pada sasaran meningkatkan partisipasi perempuan di

bidang pemerintahan, Swasta dan politik dengan indikator Persentase

partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik tingkatan

efisiensi sebesar 24,30 % dan efisiensi terendah ada pada sasaran meningkatkan

akses kesehatan reproduksi remaja dengan indikator Persentase penurunan

pernikahan usia di bawah 20 tahun tingkatan efisiensi sebesar 0,93%.

74

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke III dari

Rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-

2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan

partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat

dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk

target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan

didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sepuluh (10) sasaran, terdapat sepuluh (10) indikator kinerja utama

yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016 sembilan (9) indikator yang telah

memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 90% dari total indikator.

Sementara itu, sebanyak satu (1) indikator atau sebesar 10 % belum memenuhi

target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala;

2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator

kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia,

anggaran, sarana prasarana dan dukungan dari mitra kerja Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut:

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan

2. Saran

75

1. Pelaksanaan Program/Kegiatan kedepan dapat dilaksanakan secara

terintegratif sehingga upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik;

2. Tujuan Pemerintah Daerah adalah meningkatan Kesejahteraan

Masyarakat dapat dilakukan dengan TOP DOWN untuk program/kegiatan

dan lokusnya sehingga dalam pelaksanaan masing-masing satuan

perangkat daerah tidak ego sektoral;

3. Pengarusutamaan Gender sudah dilaksanakan secara baik di DIY terbukti

dengan mendapatkan APE pada Tingkat “MENTOR” bersama dengan DKI,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kepri, kedepan dalam dokumen

perencanaan untuk dapat tercantum kebijakan terkait dengan

pengarusutamaan gender;

4. Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan melalui “DESA

PRIMA” kedepan masih sangat diperlukan karena mampu mendorong

adanya peningkatan partisipasi perempuan dibidang ekonomi (swasta)

sampai dengan tahun 2016 anggota 1.450 orang.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui

pemberdayaan lembaga masyarakat (PKK, LMPD/K, BUMDes) selaku

unsure terbawah dan dekat dengan masyarakat;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang

membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

76

LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Struktur Organisasi

Lampiran 2 : Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Lampiran 4 : Surat BPPM DIY Nomor 821/0202 tanggal 11 Januari

2016 perihal permohonan pegawai

Lampiran 5 : Surat BPPM No.436/4653, tanggal 24 Mei 2016 perihal

permohonan untuk menempati Gdung Eks Rumah Sakit

Respira

Lampiran 6 : Surat DPPKA Nomor 011/04674/PBD tanggal 31 Mei

2016 perihal Ijin untuk menempati Gedung Eks Rumah

Sakit Respira.

Lampiran 7: Instruksi TAPD Nomor 050/7643 tanggal 15 Juli 2016 perihal

pelaksanaan APBD TA 2016

Lampiran 8 : PMK 125/PMK07/2016 tanggal 16 agustus 2016 perihal

penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum Tahun

2016

Lampiran 9 : Surat Kemendagri Nomor :411.4/6272/BPD tanggal 21

september 2016 perihal rencana pelaksanan gabungan

Acara Nasional HKG-PKK, BBGRM dan PINDeskel

Lampiran 10 : Surat BPPM DIY Nomor 878/02789 tanggal 6 Desember

2016 perihal permohonan pgawai

Lampiran 11 : Surat KPMP Kota Yogyakarta Nomor : 463/1539 tanggal

5 Desember 2016 perihal kegiatan inisiasi Kecamatan Layak

Anak

Lampiran 10 : Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BPPM DIY

2

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

1

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

1

Lampiran 4 : Surat BPPM DIY Nomor 821/0202 tanggal 11 Januari 2016 Hal

Permohonan Pegawai

3

Lampiran 5 : Surat BPPM DIY Nomor 436/4653, tanggal 24 Mei 2016 hal :

Permohonan untuk menempati Gedung Eks Rumah Sakit Paru

4

Lampiran 6 : Surat DPPKA DIY Nomor 011/04674/PBD, tanggal 31 Mei 2016 hal :

Ijin untuk menempati Gedung Eks Rumah Sakit Paru

5

Lampiran 7. Instruksi TAPD Nomor 050/7643tanggal 15 Juli 2016 hal

pelaksanaan APBD TA 2016

6

Lampiran 8. PMK 125/PMK07/2016 tanggal 16 Agustus 2016 hal Penundaan

Penyaluran sebagaian dan alokasi umum tahun 2016

8

Lampiran 9. Surat Kemendagri Nomor :411.4/6272/BPD tanggal 21 September

2016 hal Rencana pelaksanaan Gabungan Acara nasional HKG-PKK,

BBGRM dan PINDesKel

9

Lampiran 10. Surat BPPM DIY Nomor : 878/02789 tanggal 6 Desember 2016 hal

Permohonan Pegawai

10

Lampiran 11 .Surat KPMP Kota Yogyakarta Nomor : 463/1539 tanggal 5

Desember 2016 hal Kegiatan Inisiasi Kecamatan Layak Anak

11

Lampiran 12. Penghargaan yang pernah diterima

Foto 1. Kementerian

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak RI

penghargaan Anugerah

Parahita Ekapraya Tahun

2016 Tingkat Mentor DIY

sebagai Provinsi yang

Memiliki Komitmen dalam

Upaya Mewujudkan

Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlinduangan Anak

12

Foto 2. Kementerian Dalam

Negeri RI penghargaan

Lomba Desa dan Kelurahan

Tingkat Regional II Wilayah

Jawa dan Bali Tahun 2016

Juara III desa Baleharjo,

Wonosari, Gunung Kidul


Negeri RI penghargaan

Lomba Desa dan Kelurahan

Tingkat Regional II Wilayah

Jawa dan Bali Tahun 2016

Juara II Kelurahan

Rejowinangun, Kotagede,

Yogyakarta

13

Foto 4. BKKBN penghargaan

Juara III Lomba Kreatifitas dan

Ketrampilan GenRe dalam

rangka Jombore PIK R di NTB

Foto 5. BKKBN penghargaan

Juara I Pakarti Madya PKK KB-

Kes katagori Kabupaten (Desa

Tirtomartani, Kalasan, Sleman )

di NTT

14


Negeri RI penghargaan Pakarti

Utama Juara III PHBS katagori

Kota (Kelurahan Kricak,

Tegalrejo, Yogyakarta) di NTT


Negeri Penghargaan Pakarti

Madya I Kategori Kota (Kota

Yogyakarta) dalam rangka

Lomba Pencegahan KDRT dan


Negeri Penghargaan Pakarti

Madya II Kategori Kabupaten

dalam rangka Lomba

Pemanfaatan Hasil Toga (Kab.

Sleman)

lapor raan ns akkiinne erjjaa iinsttannssii

Documents

LAPOR KE 6 BLOM

LAPOR KEBERADAAN

Cara lapor pajak online/e-filing badan - ilmuti.orgilmuti.org/wp-content/uploads/2019/04/Cara-lapor-pajak-online.pdfCara lapor pajak online/e-filing badan Hardika Setiadi [email protected]

PGC – Indígena: Componente Social AVAR Indígena RAAN

Efektifitas Penerapan Aplikasi Lapor Sleman Dalam

COMISIÓN INTERMUNICIPAL AUDITORÍA SOCIAL RAAN

Lapor i - bpk.unnes.ac.id

NO BIDANG TINGKAT NAMA WAJIB LAPOR NAMA UNIT KERJA …jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/WAJIB LAPOR LHKPN PEJABAT...no bidang tingkat nama wajib lapor nama unit kerja nama sub

lapor pen mandiri doktor kejutan budaya.pdf

Maklumat Lapor Diri Pelajar Senior sesi Disember 2019 POLISAS … DIRI SENIOR... · Maklumat Lapor Diri Pelajar Senior sesi Disember 2019 POLISAS DISEMBER 2019 4 | P a g e LAPOR DIRI

Data Lapor Bulan 1011

BLANGKO Wajib Lapor ketenagakerjaan 2013.xlsx

· OMV SA RAAN Dr. Tr.Severin RAAN Dr.Tr.Severin RAAN Dr.Tr.Severin Numar Scrisoare LG/PB12011953RON LG/PB12009564RON LG/PB12009563RON LG/PB12009563RON Valoare 2,390.00 lei 9,000.00

wajib lapor form - Jakarta Pusat

LAPOR AnaLisis Spermatozoa

Lapor Bulan 2015 Baru

Caracterización socioeconómica de la Región Autónoma del ...funica.org.ni/docs/Caracterizacion socioeconomica de la RAAN VF ES.pdf · Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) de

Lapor PPM Sambego 2005x.pdf

CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL GOBERNAZA FORESTAL RAAN PROPUESTA DE AGENDA REGIONAL CCF-GOFO-RAAN JULIO, 2008

TAKLIMAT UNTUK PELAJAR TAHUN AKHIR DI … lapor diri surat peringatan lapor diri 15 hari ingkar arahan lapor diri Tuntutan Ganti rugi PERMOHONAN JAWATAN DENGAN PIHAK BERKUASA MELANTIK

BLANGKO LAPOR MID.xlsx

SOSIALISASI SISTEM KOMUNIKASI LAPOR INTERNAL …

ANALISIS PENERAPAN E NOFA (ELECTRONIC Farius...adalah data PKP Lapor, data PKP Lapor Kurang Bayar, data PKP Lapor Lebih Bayar dan data Laporan Pajak Nihil lima tahun terakhir mulai

Lapor Ralat 17 Julai 2013 (Rabu)

LAPOR ASUS - anestesi.fk.ugm.ac.id

LAPOR AN KEUANGAN SYARIAH - Prudential

Caracterización socioeconómica de la RAAN VF ES

Experiencia de la CAS Siuna, RAAN

CAOBA DE NICARAGUA CAOBA, SWEETENIA MACROPHILLA NICARAGUA RAAN

TENTANG LAPOR!blog.lapor.go.id/images/LaporanDwiMingguan/NewsLetterBatchXIVMaret... · LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan ... pemerintah dalam

Ecas raan español

Bunuri din patrimoniul RAAN - Sucursala Romag Termo ce fac …euroinsol.eu/uploads/RAAN stocuri magazii_26.07.2017.pdf · 2017. 7. 26. · Bunuri din patrimoniul RAAN - Sucursala

DIREKTORAT - kpk.go.id · Bidang Wajib Lapor Sudah Lapor Belum Lapor Kepatuhan (%) ... c. Penyampaian LHKPN dengan menggunakan Formulir Model KPK-A/B (Model Lama) hanya berlaku s.d

LAPOR.{.JY AKHIR

Diganostico ays raan