lampiran surat edaran otoritas jasa keuangan … · bentuk, susunan, dan pedoman ... daftar rincian...

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ........./SEOJK.05/2015

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

- 2 -

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I : PENJELASAN UMUM 5

A. Tujuan Pelaporan 5

B. Asas-Asas Pelaporan 5

C. Penyajian Transaksi Valuta Asing 6

D. Jenis Laporan 6

E. Pengisian Formulir Laporan 7

BAB II : BAB II: KAJIAN DAN ANALISIS 8

A. Jumlah Kontrak 8

B. Jenis Valuta 8

C. Tingkat Bunga 8

D. Kualitas 8

E. Sandi Perusahaan 9

F. Golongan Penerbit/Tertarik 9

G. Golongan Pembeli 9

H. Golongan Debitur 9

I. Golongan Kreditur 9

J. Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan 9

K. Jangka Waktu 11

BAB III : INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 12

A. PP01 - Profil Perusahaan Pembiayaan 12

B. PP02 - Daftar Rincian Izin Usaha 18

C. PP03 - Daftar Rincian Pemegang Saham 20

D. PP04 - Daftar Rincian Kepengurusan 24

E. PP05 - Daftar Rincian Kantor Cabang 26

- 3 -

F. PP06 - Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang 28

G. PP07 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat

Pendidikan 30

H. PP08 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Satuan

Kerja 33

I. PP09 - Daftar Rincian Tenaga Kerja Asing 36

BAB IV : LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN 38

A. LB01 - Neraca Bulanan 38

B. LB02 - Laporan Laba Rugi 59

C. LB03 - Rekening Administratif 72

D. LB04 - Laporan Arus Kas 77

E. LB05 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas 88

F. LB06 - Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki 97

G. LB07 - Daftar Rincian Pembiayaan 102

H. LB08 - Daftar Rincian Penyertaan Modal (Form 2.8) 121

I. LB09 - Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima 125

J. LB10 - Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan 132

K. LB11 - Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset 137

L. LB12 - Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban 139

M. LB13 - Daftar Rincian Penyaluran Kerjasama

Pembiayaan Bersama 141

N. LB14 - Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai 147

BAB V DAFTAR SANDI 152

A. Sandi Perusahaan Pembiayaan 152

B. Sandi Golongan Counterparty 160

C. Sandi Negara 169

D. Sandi Valuta Asing 179

E. Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 181

F. Sektor Ekonomi 200

- 4 -

G. Sandi Grup 205

- 5 -

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan

dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan

menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan secara individual

maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan, pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan;

2. analisis dan statistik industri Perusahaan Pembiayaan; dan

3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib

menyampaikan laporan secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang

ditetapkan.

B. ASAS-ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas-asas sebagai berikut:

1. Pemisahan antara neraca dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas dan modal Perusahaan

Pembiayaan dilaporkan dalam neraca bulanan. Pos-pos yang masih

merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya

dilaporkan dalam rekening administratif.

Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai

dengan standar akuntansi di Indonesia.

2. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik

antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank, maupun antara

Perusahaan Pembiayaan dengan Pemerintah Pusat.

Yang dimaksud dengan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundangan-undangan tentang perbankan.

- 6 -

3. Pemisahan penduduk/resident dan bukan penduduk/non resident

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang

dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan penduduk/resident

dan dengan bukan penduduk/non resident.

a. Penduduk/resident

“Penduduk/resident” adalah perseorangan, badan-badan, lembaga-

lembaga, dan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia

lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (center of interest)

melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di

Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di

luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk/non resident

“Bukan penduduk/non resident” adalah perseorangan, badan-badan,

lembaga-lembaga, dan perusahaan-perusahaan yang tidak

berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama

satu tahun dan kegiatan utamanya (center of interest) tidak di

Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan negara asing di Indonesia

beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset,

liabilitas, modal dan rekening-rekening administratif dalam valuta asing

yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan harus dikonversikan ke dalam

rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku

pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs

beli dibagi dua.

D. JENIS LAPORAN

Perusahaan Pembiayaan wajib membuat Laporan Bulanan yang mencakup

seluruh kegiatan kantor-kantornya di Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan Non Keuangan, yang terdiri dari:

a. PP01 : Profil Perusahaan Pembiayaan

b. PP02 : Daftar Rincian Izin Usaha

c. PP03 : Daftar Rincian Pemegang Saham

d. PP04 : Daftar Rincian Kepengurusan

- 7 -

e. PP05 : Daftar Rincian Kantor Cabang

f. PP06 : Daftar Rincian Kantor Selain Kantor Cabang

g. PP07 : Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

h. PP08 : Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

i. PP09 : Daftar Rincian Tenaga Kerja Asing

2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari:

a. LB01 : Neraca Bulanan

b. LB02 : Laporan Laba/Rugi Komprehensif

c. LB03 : Rekening Administratif

d. LB04 : Laporan Arus Kas

e. LB05 : Laporan Kesesuaian Aset dan Liabilitas

f. LB06 : Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki

g. LB07 : Daftar Rincian Pembiayaan

h. LB08 : Daftar Rincian Penyertaan Modal

i. LB09 : Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima

j. LB10 : Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

k. LB11 : Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset

l. LB12 : Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban

m. LB13 : Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi

Pihak Ketiga

n. LB14 : Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai

E. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data

secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan

program data entry dan seluruh laporan disajikan dalam satuan Rupiah.

- 8 -

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

A. JUMLAH KONTRAK

“Jumlah kontrak” adalah banyaknya rekening/akad/warkat dari setiap

jenis transaksi. Pada prinsipnya setiap transaksi harus dilaporkan 1

(satu) rekening, namun untuk menyederhanakan pelaporan

diperkenankan menggabungkan rekening dengan cara penggabungan yang

dapat dilihat pada penjelasan masing-masing daftar rincian.

B. JENIS VALUTA

“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan

transaksi antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain.

Sandi valuta, dalam hal ini dilaporkan sesuai dengan jenis valuta yang

tercantum dalam perjanjian. Dalam hal transaksi yang diperjanjikan

menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum dalam akad

perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut

diperlakukan sebagai transaksi dalam valuta asing.

C. TINGKAT BUNGA

“Tingkat bunga” adalah tingkat harga dari suatu penanaman/pembiayaan

yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Apabila dalam satu

rekening diberikan beberapa “tingkat bunga”, kolom tingkat bunga diisi

“tingkat bunga” tertinggi. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan

bunga, kolom “tingkat bunga” dikosongkan.

D. KUALITAS

“Kualitas” adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai

dengan Peraturan OJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

Kualitas Sandi

1. Lancar 1

2. Dalam Perhatian Khusus 2

3. Kurang Lancar 3

4. Diragukan 4

- 9 -

5. Macet 5

E. SANDI PERUSAHAAN

“Sandi perusahaan” adalah sandi Perusahaan Pembiayaan pelapor yang

digunakan pelaporan.

F. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

“Golongan penerbit/tertarik” adalah pihak ketiga yang menerbitkan dan

atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat-surat berharga yang

dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.

G. GOLONGAN PEMBELI

“Golongan pembeli” adalah pihak ketiga yang membeli surat berharga yang

diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal surat

berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor adalah

atas unjuk, “golongan pembeli” adalah pihak yang pertama kali membeli

surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

H. GOLONGAN DEBITUR

“Golongan debitur” adalah pihak-pihak yang menerima fasilitas

pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor atau pihak-pihak yang

memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

I. GOLONGAN KREDITUR

“Golongan kreditur” adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman dana

untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan

pelapor.

J. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

“Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah status keterkaitan

antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak yang melakukan

transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1. Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Pihak-pihak yang Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan adalah:

a) orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali

Perusahaan Pembiayaan;

b) badan usaha dimana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai

pengendali;

- 10 -

c) orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai

Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud

pada huruf b;

d) badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:

1) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan

pengendali Perusahaan Pembiayaan;

2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana

dimaksud pada huruf c;

e) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan;

f) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua, baik horisontal maupun vertikal:

1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

2) dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;

h) badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:

1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan;

2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;

i) badan usaha dimana:

1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai

pengendali;

2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d,

bertindak sebagai pengendali; dan

j) badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial

interdependence) dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.

- 11 -

2. Tidak Terkait Dengan Perusahaa Pembiayaan

“Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-pihak yang

tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor

sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a s.d j diatas.

K. JANGKA WAKTU

“Jangka waktu” adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana

tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

2. Tanggal Jatuh Tempo

yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

- 12 -

BAB III

INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. PP01 : PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR

PP01 Profil Perusahaan Pembiayaan disusun sesuai format sebagai

berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN

1. Sandi Perusahaan Pembiayaan

2. Nama Perusahaan Pembiayaan

a. Nama Lengkap

b. Nama Sebutan/Singkatan

3. NPWP

4. Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan

5. Bentuk Badan Usaha

6. Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan

7. Kegiatan Syariah

8. Tanggal Pendirian

INFORMASI ALAMAT PERUSAHAAN

9. Alamat Lengkap

10. Lokasi Dati II

11. Kode Pos

12. Status Pemilikan Gedung

13. Nomor Telepon

14. Nomor Faksimili

INFORMASI JUMLAH PELAYANAN

15. Jumlah Kantor Cabang

16. Jumlah Kantor Selain kantor Cabang

- 13 -

JUMLAH TENAGA KERJA

17. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

18. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

19. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

INFORMASI PENYUSUN DAN DIREKSI PENANGGUNG JAWAB

20. Penyusun Laporan

a. Nama Lengkap

b. Bagian/Divisi

c. Nomor Telepon

d. Nomor Faksimili

21 Direksi Penanggung Jawab Laporan

a. Nama Lengkap

b. Jabatan Direksi

c. Nomor Telepon

d. Nomor Faksimili

2. PENJELASAN PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan

Pembiayaan.

a. Informasi Perusahaan

1) Sandi Perusahaan Pembiayaan

Diisi sandi Perusahaan Pembiayaan, seperti tercantum pada

Daftar Sandi Perusahaan Pembiayaan pada Bab V.

2) Nama Perusahaan Pembiayaan

Diisi nama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a) Nama Lengkap

Nama lengkap termasuk badan hukum, misalnya Dina Persada

Multi Finance, PT, Tbk.

b) Nama Sebutan/Singkatan

- 14 -

Diisi nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan

pelapor, misalnya Dina Finance untuk Dina Persada Multi

Finance, PT, Tbk.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Diisi NPWP Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan

Diisi sandi status Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

Sandi 01: Perusahaan Milik Negara

Sandi 02: Perusahaan Swasta Nasional

Sandi 03: Perusahaan Swasta Patungan

5) Bentuk Badan Usaha

Diisi sandi bentuk badan usaha yaitu:

Sandi 1: Perseroan Terbatas

Sandi 2: Koperasi

6) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan

Diisi sandi jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang

diberikan, yaitu:

Sandi 10, Pembiayaan Investasi

Sandi 20, Pembiayaan Modal Kerja

Sandi 30, Pembiayaan Multi Guna

Sandi 40, Pembiayaan Investasi (Syariah)

Sandi 50, Pembiayaan Jual Beli

Sandi 60, Pembiayaan Jasa

7) Kegiatan Syariah

Diisi sandi kegiatan syariah yaitu:

Sandi 10, Full Syariah

“Full Syariah” adalah Perusahaan Pembiayaan yang

sepenuhnya melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah.

Sandi 20, Unit Usaha Syariah

- 15 -

“Unit Usaha Syariah (UUS)” adalah Perusahaan Pembiayaan

yang mempunyai UUS.

Sandi 30, Tidak Ada Kegiatan Syariah

“Tidak ada kegiatan syariah” adalah Perusahaan Pembiayaan

yang sepenuhnya melakukan pembiayaan tidak berdasarkan

prinsip syariah.

8) Tanggal Pendirian

Diisi tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan

Pembiayaan.

b. Informasi Alamat Perusahaan

9) Alamat lengkap

Diisi alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan

Pembiayaan.

10) Lokasi Dati II

Diisi sandi Lokasi Kabupaten/Kota seperti tercantum pada Daftar

Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.

11) Kode Pos

Diisi nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan

Pembiayaan.

12) Status Kepemilikan Gedung

Diisi sandi status kepemilikan gedung, yaitu:

Sandi 1, Milik Sendiri

Sandi 2, Sewa

Sandi 3, Status kepemilikan lainnya

13) Nomor Telepon

Diisi nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area

wilayah.

14) Nomor Faksimili

Diisi nomor faksimili perusahaan diawali dengan kode area

wilayah.

- 16 -

c. Informasi Jumlah Pelayanan

15) Jumlah Kantor Cabang

Diisi jumlah Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Jumlah Kantor Cabang ini harus dirinci pada Formulir PP05

Daftar Rincian Kantor Cabang.

16) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Diisi jumlah Kantor Selain Kantor Cabang Perusahaan

Pembiayaan pelapor. Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang ini

harus dirinci pada Formulir PP06 Daftar Rincian Kantor Selain

Kantor Cabang.

d. Jumlah Tenaga Kerja

17) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Diisi banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak

maupun outsourcing di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis

kelamin dan harus dirinci pada Formulir PP07 Daftar Rincian

Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang


maupun outsourcing di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis

kelamin dan harus dirinci pada Formulir PP07 Daftar Rincian

Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang


maupun outsourcing di kantor selain kantor cabang sesuai

dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir

PP07 Daftar Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat

Pendidikan.

e. Informasi Penyusun dan Direksi Penanggung Jawab

20) Penyusun Laporan

Diisi data lengkap personil perusahaan yang bertindak sebagai

petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

- 17 -

Diisi nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Bagian/Divisi

Diisi bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Diisi nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun

laporan.

d) Nomor Faximili

Diisi nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas

penyusun laporan.

21) Direksi Penanggung Jawab Laporan

Diisi data lengkap Direktur yang bertindak sebagai penanggung

jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Diisi nama lengkap direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan Direksi

Diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor telepon

Diisi nomor telepon bagian/divisi/unit kerja direksi

penanggung jawab laporan.

d) Nomor Faksimili

Diisi nomor faximili bagian/divisi/unit kerja direksi

penanggung jawab laporan.

- 18 -

B. PP02 : DAFTAR RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR

PP02 Daftar Rincian Izin Usaha disusun sesuai format sebagai berikut:

(1) (2) (3)

Izin Jenis Perizinan Keterangan

No. Tanggal

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN IZIN USAHA

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai Rincian Izin Usaha yang

dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan.

(1) Izin

Nomor

Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan

Dewan Komisioner OJK tentang dengan perizinan usaha

Perusahaan Pembiayaan dan perubahan-perubahannya.

Tanggal

Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Keputusan Menteri

Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang

dengan perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan dan perubahan-

perubahannya.

(2) Jenis Perizinan

Diisi dengan sandi Jenis Perizinan sebagai berikut:

Sandi 10 : Izin Pendirian Pertama

Sandi 20 : Peningkatan Kegiatan Usaha

Sandi 30 : Perubahan Nama

Sandi 40 : Izin Usah

Lainnya

- 19 -

(3) Keterangan

Diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan

pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi “Perubahan nama dari PT X

menjadi PT K”.

- 20 -

C. PP03 : DAFTAR RINCIAN PEMEGANG SAHAM

1. BENTUK FORMULIR

PP03 Daftar Rincian Pemegang Saham disusun sesuai format sebagai

berikut:

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nama

Pemegang

Saham

Golongan

Pemegang

Saham

Negara

Asal

Bentuk

Badan

Hukum

Status

Pemegang

Saham

Ekuitas

Pemegang

Saham

(7) (8) (9)

Kepemili

kan

Saham

Informasi Pengurus

Pemegang Saham

Informasi Pemegang Saham Derajat

Kedua

Nilai %

Nama

Pengu

rus

Jaba

tan

Peng

urus

Negar

a

Asal

Nama

Pemeg

ang

Saha

m

Golong

an

Pemega

ng

Saham

Negara

Asal

Pemega

ng

Saham

Nilai

Kepemilik

an Saham

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Formulir ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun

berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor,

- 21 -

informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan dan

informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Diisi nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Diisi sandi Golongan Pemilik seperti tercantum pada Daftar Sandi

Golongan Counterparty pada Bab V.

(3) Negara Asal

Diisi negara asal pemegang saham seperti tercantum pada Daftar

Sandi Negara pada Bab V.

(4) Bentuk Badan Hukum

Diisi sandi Bentuk Badan Hukum, yaitu:

Sandi 1 :pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan

Terbatas.

Sandi 2 : pemegang saham berbentuk Koperasi

Sandi 3 : pemegang saham berbentuk Yayasan

Sandi 4 : pemegang saham perseorangan

(5) Status Pemegang Saham

Diisi sandi Status Pemegang saham, yaitu:

Sandi 1 : pemegang saham pengendali

Sandi 2 : pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk

badan hukum (Sandi 1, Sandi 2, dan Sandi 3) berdasarkan laporan

audit.

(7) Kepemilikan Saham

- Nilai

Diisi nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan yang

dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal Modal Disetor di

Form LB01 Neraca Bulanan.

- 22 -

- Persentase

Diisi nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua)

angka di belakang koma.

(8) Informasi Pengurus Pemegang Saham

- Nama

Diisi dengan nama pengurus pemegang saham.

- Jabatan

Diisi sandi Jabatan Pengurus, yaitu

Sandi 10 : Komisaris Utama

Sandi 20 : Komisaris

Sandi 30 : Komisaris Independen

Sandi 40 : Dewan Pengawas Syariah

Sandi 50 : Direktur Utama

Sandi 60 : Direktur

Bagi pemegang saham selain berbadan hukum perseroan terbatas

pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus

disetarakan dengan direksi.

- Negara Asal

Diisi negara asal pengurus pemegang saham seperti tercantum

pada Daftar Sandi Negara pada Bab V.

(9) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama

Diisi nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang

saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor).

- Golongan

Diisi sandi Golongan pemegang saham derajat kedua seperti

tercantum pada Daftar Sandi Golongan Counterparty pada Bab V.

- Negara Asal

Diisi negara asal pemegang saham derajat kedua seperti

tercantum pada Daftar Sandi Negara pada Bab V.

- 23 -

- Nilai kepemilikan saham

Diisi nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan

Pembiayaan yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

- 24 -

D. PP04 : DAFTAR RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nama Kewarga

negaraan

Jabat

an

Domisil

i

Tanggal

Mulai

Menjabat

Informasi Fit and

Proper Test

No

Surat

Keputus

an

Tanggal

Surat

Keputus

an

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KEPENGURUSAN

Formulir ini berisi informasi pengurus Perusahaan Pembiayaan pelapor

yang terdiri dari dewan komisaris dan direksi untuk Perusahaan

Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas

dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum

koperasi termasuk Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan

Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha syariah.

(1) Nama

Diisi nama-nama pengurus Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Kewarganegaraan

Diisi sandi “negara” seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara

pada Bab V.

(3) Jabatan

Diisi sandi “jabatan pengurus”, yaitu

Sandi 10 : Komisaris Utama

Sandi 20 : Komisaris

Sandi 30 : Komisaris Independen

Sandi 40 : Dewan Pengawas Syariah

- 25 -

Sandi 50 : Direktur Utama

Sandi 60 : Direktur

Bagi Perusahaan Pembiayaan selain berbadan hukum perseroan

terbatas, pengawas disetarakan dengan dewan komisaris dan

pengurus disetarakan dengan direksi.

(4) Domisili

Diisi sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia seperti

tercantum pada Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh

Indonesia pada Bab V.

(5) Tanggal Mulai Menjabat

Diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing–masing

pengurus Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan akta perubahan

anggaran dasar.

(6) Informasi Fit and Proper Test

a. Nomor Surat Keputusan

Diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), misalnya KEP-

123/D.05/2015.

b. Tanggal Surat Keputusan

Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

- 26 -

E. PP05 : DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2)

Izin Lokasi

Nomor Tanggal Alamat Kecamatan Kabupat

en/Kota Kode Pos

(3) (4) (5)

No. Telp Jumlah

Tenaga Kerja Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG

Formulir ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan

pelapor yang telah memperoleh izin di Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Izin

- Nomor

Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau OJK tentang

pemberian izin pembukaan kantor cabang.

- Tanggal

Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan

Menteri Keuangan atau OJK tentang pemberian izin pembukaan

kantor cabang.

- 27 -

(2) Lokasi

- Alamat

Diisi alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap

kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan

atau OJK.

- Kecamatan

Diisi nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota


Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.

- Kode Pos

Diisi nomor kode pos domisili kantor cabang.

(3) Nomor Telepon

Diisi kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(4) Jumlah Tenaga Kerja

Diisi jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan

Pembiayaan termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap,

tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja outsourcing.

(5) Nama Kepala Cabang

Diisi nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

- 28 -

F. PP06 : DAFTAR RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2) (3)

Jenis

Kantor

Pencatatan Lokasi

Nomor

Surat

Pencatatan

Tanggal

Surat

Pencatatan

Alamat Kecamatan Kabupaten/Kot

a

(4) (5) (6)

No. Telp Jumlah Tenaga Kerja Nama Penanggung Jawab

Kantor

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

Formulir ini berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan

Pembiayaan pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Diisi nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan

Pembiayaan, antara lain Point of Payment, Sales Point, Kantor

Perwakilan, dan Kantor Cabang Pembantu.

(2) Pencatatan

- Nomor Surat Pencatatan

Diisi nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor

selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

- Tanggal Surat Pencatatan.

- 29 -

Diisi tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor

selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(3) Lokasi

- Alamat

Diisi alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan

Pembiayaan.

- Kecamatan

Diisi nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang

Perusahaan Pembiayaan.

- Kabupaten/Kota


Sandi Lokasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.

- Kode Pos

Diisi nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang


(4) Nomor Telepon

Diisi kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain

kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Diisi jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang

Perusahaan Pembiayaan termasuk Penanggung Jawab kantor selain

kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak,

dan tenaga kerja outsourcing.

(6) Nama Penanggung Jawab

Diisi nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor

cabang Perusahaan Pembiayaan.

- 30 -

G. PP07 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT

PENDIDIKAN

1. BENTUK FORMULIR

Tingkat

Pendidikan Sandi

Tenaga Kerja

Tetap

Tenaga Kerja

Kontrak

Tenaga Kerja

Outsourcing

L P Total L P Total L P Total

1. Kantor Pusat

a. Lainnya 9110

b. SLTA 9120

c. Diploma 9130

d. Sarjana 9140

e. Pasca

Sarjana 9150

2.Kantor

Cabang

a. Lainnya 9210

b. SLTA 9220

c. Diploma 9230

d. Sarjana 9240

e. Pasca

Sarjana 9250

3.Kantor Selain

Kantor Cabang

a. Lainnya 9310

b. SLTA 9320

c. Diploma 9330

d. Sarjana 9340

e. Pasca

Sarjana 9350

Jumlah 9400

- 31 -

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA

Formulir ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing–masing

kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang

dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

a. Lainnya

b. SLTA

c. Diploma

d. Sarjana

e. Pasca Sarjana

2. Kantor Cabang

a. Lainnya

b. SLTA

c. Diploma

d. Sarjana

e. Pasca Sarjana

3. Kantor Selain Kantor Cabang

a. Lainnya

b. SLTA

c. Diploma

d. Sarjana

e. Pasca Sarjana

(2) Tenaga Kerja Tetap

Diisi jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor

cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat

pendidikan.

a. Laki-laki

b. Perempuan

c. Total

- 32 -

(3) Tenaga Kerja Kontrak

Diisi jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat,

kantor cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat

pendidikan.

a. Laki-laki

b. Perempuan

c. Total

(4) Tenaga Kerja Outsourcing

Diisi jumlah tenaga kerja outsourcing yang berada di kantor pusat,

kantor cabang dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat

pendidikan.

a. Laki-laki

b. Perempuan

c. Total

- 33 -

H. PP08 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN SATUAN KERJA

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2)

Satuan Kerja Sandi

Tenaga Manajerial sampai satu level

di bawah Direksi

Tenaga

Kerja

Tetap

Tenaga

Kerja

Kontrak

Tenaga

Kerja

Outsourcing

1. Pemasaran 9310

2. Operasional 9320

3. Penagihan 9330

4. Human Resource (HR)

dan General Affair

(GA)

9340

5. Keuangan dan

Akuntansi 9350

6. Manajemen Risiko 9360

7. Audit Internal 9370

8. Legal 9380

9. Teknologi Informasi

(IT) 9390

10. Satuan Kerja

Lainnya 9399

Jumlah

(3)

Staf dan Lainnya

Total Tenaga Kerja

Tetap

Tenaga Kerja

Kontrak

Tenaga Kerja

Outsourcing

- 34 -

(3)

Staf dan Lainnya Total

Tenaga Kerja

Tetap

Tenaga Kerja

Kontrak

Tenaga Kerja

Outsourcing

2. PENJELASAN DAFTAR TENAGA KERJA PERUSAHAAN

Formulir ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan

berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang dan

kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan

masing–masing status tenaga kerja.

(1) Satuan Kerja

1) Pemasaran

2) Operasional

3) Penagihan

4) Human Resource (HR) dan General Affair (GA)

5) Keuangan dan Akuntansi

6) Manajemen Risiko

7) Audit Internal

8) Legal

9) Teknologi Informasi (IT)

10) Satuan Kerja Lainnya

- 35 -

(2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Direksi

Diisi jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai

dengan satu level di bawah direksi berdasarkan satuan kerja untuk

masing-masing status tenaga kerja:

1) Tenaga Kerja Tetap

2) Tenaga Kerja Tidak Tetap

3) Tenaga Kerja Outsourcing

(3) Staf dan Lainnya

Diisi jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya

berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

1) Tenaga Kerja Tetap

2) Tenaga Kerja Tidak Tetap

3) Tenaga Kerja Outsourcing

- 36 -

I. PP09 : DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2) (3) (4) (5)

Nama Kewarganegaraan Jabatan Domisili

Informasi Fit and Proper

Test

No Surat

Keputusan

Tanggal

Surat

Keputusan

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TENAGA KERJA ASING

Formulir ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan

pelapor.

(1) Nama

Diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan

pelapor.

(2) Kewarganegaraan

Diiisi dengan kewanegaraan tenaga kerja asing sesuai dengan Daftar

Sandi Negara pada Bab V.

(3) Jabatan

Diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada perusahaan

pembiayaan pelapor. Jabatan “tenaga kerja asing” antara lain tenaga

ahli, penasehat dan konsultan.

“Tenaga kerja asing” yang dipekerjakan sebagai “tenaga ahli” dapat

menempati level jabatan satu tingkat di bawah Direksi.

(4) Domisili

Diisi dengan domisili tenaga kerja asing sesuai Daftar Sandi Lokasi

Kabupaten Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.

- 37 -

(5) Informasi Fit and Proper Test

1) Nomor Surat Keputusan

Diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), misalnya KEP-

123/D.05/2010.

2) Tanggal Surat Keputusan

Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

- 38 -

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. LB01 : NERACA BULANAN

1. BENTUK FORMULIR

Sandi Perusahaan Pembiayaan :

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan Pada Akhir Periode :

ASET Dalam Rupiah

No. Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah

1. Kas dan Setara Kas 1100

a. Kas 1110

b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri 1120

1) Giro pada Bank Dalam Negeri 1121

2) Simpanan Lainnya pada Bank

Dalam Negeri 1129

c. Simpanan pada Bank Luar Negeri 1130

1) Giro pada Bank Luar Negeri 1131

2) Simpanan Lainnya pada Bank

Luar Negeri 1139

2 Aset Tagihan derivatif 1150

3 Investasi Jangka Pendek Dalam Surat

Berharga 1200

4 Piutang Pembiayaan - Neto 1300

a. Piutang Pembiayaan Konvensional: 1301

1) Piutang Pembiayaan Investasi -

Neto 1310

2) Piutang Pembiayaan Investasi -

Pokok 1311

3) Cadangan Piutang Pembiayaan 1315

- 39 -


Investasi

b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja –

Neto 1320

1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja

- Pokok 1321

2) Cadangan Piutang Modal Kerja 1325

c. Piutang Pembiayaan Multiguna –

Neto 1330

1) Piutang Pembiayaan Multiguna –

Pokok 1331

2) Cadangan Piutang Pembiayaan

Multiguna 1335

d. Piutang Pembiayaan Lainnya

Berdasarkan Persetujuan OJK –

Neto

1340

1) Piutang Pembiayaan Lainnya –

Pokok 1341


Lainnya 1345

Piutang Pembiayaan Berdasarkan

Prinsip Syariah : 1302

a. Piutang Pembiayaan Jual Beli

Berdasarkan Prinsip Syariah –

Neto

1350

1) Piutang Pembiayaan Jual Beli

Berdasarkan Prinsip Syariah -

Pokok

1351


Jual Beli Berdasarkan Prinsip

Syariah

1355

b. Piutang Pembiayaan Investasi

Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto 1360

1) Piutang Pembiayaan Investasi

Berdasarkan Prinsip Syariah – 1361

- 40 -


Pokok


Investasi Berdasarkan Prinsip

Syariah

1365

c. Piutang Pembiayaan Jasa

Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto 1370

1) Piutang Pembiayaan Jasa

Berdasarkan Prinsip Syariah -

Pokok

1371


Jasa Berdasarkan Prinsip

Syariah

1375

5 Penyertaan Modal 1400

a. Penyertaan Modal Pada Bank 1410

b. Penyertaan Modal Pada

Perusahaan Jasa Keuangan

Lainnya

1420

c. Penyertaan Modal Pada

Perusahaan Bukan Jasa

Keuangan

1490

6 Investasi Jangka Panjang Dalam Surat

Berharga 1500

7 Aset yang Disewa operasikan – Neto 1600

a. Aset yang Disewa operasikan 1610

b. Akumulasi penyusutan Aset yang

Disewa operasikan -/- 1620

8 Aset Tetap dan Inventaris – Neto 1700

a. Aset tetap dan inventaris 1710

b. Akumulasi penyusutan Aset tetap

dan Inventaris -/- 1720

9 Aset Pajak Tangguhan 1800

10 Rupa-rupa Aset 1900

Total Aset 1000

- 41 -

LIABILITAS DAN EKUITAS Dalam Rupiah


1. Liabilitas Segera 2100

a. Liabilitas Kepada Bank 2110

b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa

Keuangan Lainnya 2120

c. Liabilitas Kepada Perusahaan

Bukan Jasa Keuangan 2130

d. Liabilitas Segera Lainnya 2139

2. Kewajiban derivatif 2150

3. Utang Pajak 2200

4. Pinjaman Yang Diterima 2300

a. Pinjaman Yang Diterima Dalam

negeri 2310

1) Pinjaman Yang Diterima Dari

Bank Dalam Negeri 2311


Jasa Keuangan Non Bank Dalam

Negeri

2312

3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya

Dalam Negeri 2319

b. Pinjaman Yang Diterima Dari Luar

negeri 2320


Bank Luar Negeri 2321


Jasa Keuangan Non Bank Luar

Negeri

2322

3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya

Luar Negeri 2329

5. Surat Berharga Yang Diterbitkan 2400

6. Liabilitas Pajak Tangguhan 2500

7. Pinjaman Subordinasi 2600

- 42 -


a. Pinjaman Subordinasi Dalam negeri 2610

b. Pinjaman Subordinasi Luar negeri 2620

8. Rupa-rupa Liabilitas 2900

9. Modal 3100

a. Modal Disetor 3110

1) Modal Dasar 3111

2) Modal Yang Belum Disetor -/- 3112

3) Modal Saham Diperoleh Kembali

-/- 3113

b. Simpanan Pokok dan Simpanan

Wajib 3120

1) Simpanan Pokok 3121

2) Simpanan Wajib 3122

c. c. Tambahan Modal Disetor 3130

1) Agio 3131

2) Disagio -/- 3132

3) Biaya Emisi Efek Ekuitas 3133

4) Modal Hibah 3134

10. Cadangan Modal 3200

a. Cadangan Umum 3210

b. Cadangan Tujuan 3220

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan 3300

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak 3400

13. Komponen Ekuitas Lainnya 3500

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya 3510

1) Saldo Keuntungan (Kerugian)

Akibat Perubahan dalam surplus

revaluasi

3511


Akibat Selisih Kurs Karena

Penjabaran Laporan Keuangan

3512

- 43 -


Dalam Mata Uang Asing

3) Saldo Keuntungan (kerugian)

Akibat Pengukuran Kembali Aset

Keuangan Tersedia Untuk Dijual

3513


Akibat Bagian Efektif Instrumen

Keuangan Lindung Nilai Dalam

Rangka Lindung Nilai Arus Kas

3514


Atas Komponen Ekuitas Lainnya

Sesuai Prinsip Standar

Akuntansi Keuangan

3519

b. Keuntungan (Kerugian)

Komperehensif Lainnya Periode

Berjalan

3520

Total Liabilitas dan Ekuitas 3000

2. PENJELASAN NERACA BULANAN

Formulir ini berisi laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan yang

memberikan penjelasan rincian atas posisi aset, liabilitas dan ekuitas.

a. ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

a. Kas

Diisi jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang

kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan

uang logam asing yang masih berlaku milik perusahaan

pembiayaan pelapor.

- 44 -

b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri

Diisi semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor

pada Bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta

asing. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos Bank

pada pos-pos Kewajiban.

Pos ini dirinci:

1) Giro pada Bank Dalam Negeri

Diisi jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor

dalam bentuk giro pada Bank umum di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya pada Bank Dalam Negeri

Diisi jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor

selain Giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito

berjangka, sertifikat deposito, deposit on call, dan simpanan

lainnya yang sejenis pada Bank umum di Indonesia.

c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri

Diisi semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor

pada Bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

1) Giro pada Bank Luar Negeri

Diisi simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam

bentuk giro pada Bank di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya pada Bank Luar Negeri

Diisi simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam

bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito,

deposit on call, dan simpanan lainnya yang sejenis pada

Bank di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Diisi semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang

timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar

dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

- 45 -

3. Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga

Diisi jumlah surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk

diperjualbelikan, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN), Sukuk, Promes, Wesel, Commercial Papers (CPs), Obligasi,

Saham atau surat berharga lainnya. Pengakuan nilai surat

berharga, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat

kenaikan (penurunan) harga pasar mengikuti Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Termasuk dalam pos ini adalah semua surat berharga

Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk dimiliki

hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (remaining

maturity) kurang dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut

disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi premi atau

diskonto yang belum diamortisasi.

Untuk surat-surat berharga yang dibeli atau dimiliki dengan

tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa

jatuh tempo (remaining maturity) lebih dari satu tahun

dimasukkan kedalam pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat

Berharga.

Pos ini harus dirinci pada Form LB.06 Daftar Rincian Surat

Berharga Yang Dimiliki.

4. Piutang Pembiayaan - Neto

Diisi jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan

utama Perusahaan Pembiayaan pelapor baik yang dilakukan

secara konvensional meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan

Modal Kerja Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Lainnya

berdasarkan persetujuan OJK, maupun dilakukan berdasarkan

prinsip syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan

Investasi (syariah) dan Pembiayaan Jasa, yang yang dicatat

sebesar nilai neto.

Nilai neto adalah nilai piutang pembiayaan bersih setelah

dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui

(unearned interest income) dan dikurangi dengan cadangan

- 46 -

penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana

diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pos ini dirinci:

Piutang Pembiayaan Konvensional yang terdiri dari:

a. Piutang Pembiayaan Investasi - Neto

Diisi dengan nilai piutang pembiayaan investasi setelah

dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui

(unearned interest income) dan dikurangi dengan cadangan

penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Investasi - Pokok

Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Investasi - bruto

setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum

diakui (unearned interest income).

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi

Diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang

telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor

untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Neto

Diisi dengan nilai Pembiayaan Modal Kerja setelah dikurangi

dengan pendapatan bunga yang belum diakui (unearned

interest income) dan dikurangi dengan cadangan penyisihan

penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Pokok

Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Modal Kerja - bruto



2) Cadangan Piutang Pembiayaan Modal Kerja



untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

- 47 -

c. Piutang Pembiayaan Multiguna - Neto

Diisi dengan nilai Pembiayaan Multiguna setelah dikurangi

dengan pendapatan bunga yang belum diakui (unearned

interest income) dan dikurangi dengan cadangan penyisihan


1) Piutang Pembiayaan Multiguna – Pokok

Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Multiguna - bruto



2) Cadangan Piutang Pembiayaan Multiguna



untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK –

Neto

Diisi dengan nilai Pembiayaan Lainnya Berdasarkan

Persetujuan OJK setelah dikurangi dengan pendapatan bunga

yang belum diakui (unearned interest income) dan dikurangi

dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang

pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Lainnya – Pokok

Diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Lainnya - bruto


diakui (unearned interest income)

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Lainnya



untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari:

a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah –

Neto

Diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip

Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang

- 48 -

belum diakui dan dikurangi dengan cadangan penyisihan


1) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah

- Pokok

Diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan

Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan

margin yang belum diakui.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan

Prinsip Syariah



untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip

Syariah.

b. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah -

Neto

Diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip




1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

– Pokok

Diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan

Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan

margin yang belum diakui.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan

Prinsip Syariah



untuk Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip

Syariah.

c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto

Diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip


- 49 -



1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah -

Pokok

Diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip


belum diakui.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip

Syariah



untuk Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip

Syariah

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir

LB.07 Daftar Rincian Pembiayaan.

5. Penyertaan Modal

Diisi jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor jas

keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain

perusahaan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank.

Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk

diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Bank

Diisi jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan

pelapor pada Bank. Yang dimaksud dengan Bank adalah

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

mengenai perbankan yang berlaku.

b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Diisi jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada

perusahaan di sektor keuangan selain Bank. Termasuk dalam

subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan

Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi

dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.

- 50 -

c. Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Diisi jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada

perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.08 Daftar Rincian

Penyertaan Modal.

6. Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan

pelapor pada surat-surat berharga di luar penyertaan dalam

bentuk saham dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo yang

memiliki sisa jatuh tempo (remaining maturity) lebih dari satu

tahun.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.06 Daftar Rincian Surat

Berharga Yang Dimiliki.

7. Aset Yang Di Sewa Operasikan (Operating Lease) - Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset yang di sewa operasikan

Pos ini mencakup adalah nilai Aset yang di sewa operasikan

(operating lease).

Transaksi sewa operasikan dikelompokan sebagai aset yang di

sewa operasikan apabila tidak memenuhi kriteria sewa

pembiayaan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

b. Akumulasi Penyusutan Aset yang disewa operasikan

Pos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang di sewa

operasikan (operating lease) sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Tetap dan Inventaris - Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup Aset tetap dan inventaris yang dimiliki

Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

- 51 -

Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset tetap dan inventaris

sampai dengan tanggal laporan.

9. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah Aset pajak tangguhan yang diakui oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang

diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible

temporary differences) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar

kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal

pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di neraca berdasarkan kompensasi (offset)

dengan pos kewajiban pajak tangguhan.

10. Rupa-rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau

digolongkan kedalam pos 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan)

diatas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir LB.11 Daftar Rincian Rupa-

Rupa Aset.

b. LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup kewajiban jangka pendek Perusahaan

Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu

tidak lebih dari 15 hari. Termasuk kedalam pos ini antara lain

utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan

premi asuransi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Pos ini dirinci:

a. Bank

Pos ini mencakup kewajiban segera Perusahaan Pembiayaan

pelapor pada Bank seperti utang bunga pinjaman. Yang

dimaksud dengan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang

berlaku. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos

Bank pada pos-pos Aset.

b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

- 52 -


pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain Bank.

Termasuk dalam subpos ini adalah perusahaan pembiayaan,

perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan,

perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas dan

perusahaan jasa keuangan lainnya.

c. Perusahaan Bukan Jasa Keuangan


pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

d. Lainnya


selain pada butir a, butir b, dan butir c.

2. Kewajiban Derivatif

Pos ini mencakup semua kewajiban yang merupakan potensi

kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai

wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh kewajiban pajak Perusahaan

Pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pinjaman Yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor dalam rupiah atau valuta asing dari dalam

negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Dalam Negeri


Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta asing dari

dalam negeri atau penduduk.

1) Bank



Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

- 53 -

Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos Bank

pada pos-pos Aset.

2) Jasa Keuangan Non Bank



Jasa Keuangan Non Bank yang melakukan kegiatan

operasional di Indonesia.

3) Lainnya

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan


pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di

Indonesia.

b. Luar Negeri



luar negeri atau bukan penduduk (non resident).

1) Bank



Bank yang melakukan kegiatan operasional diluar

Indonesia.




Jasa Keuangan Non Bank yang melakukan kegiatan

operasional diluar Indonesia.

3) Lainnya

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan


pihak ketiga non jasa keuangan di luar negeri atau bukan

penduduk (non resident).

Pos – pos ini harus dirinci pada Formulir LB09 Daftar Rincian

Pinjaman Yang Diterima.

- 54 -

5. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang

diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di dalam

maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana

dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan

Medium Term Notes (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir LB10 Daftar Rincian Surat

Berharga Yang Diterbitkan.

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah kewajiban pajak tangguhan yang diakui

oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan

yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh

perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences).

Pos ini disajikan di neraca berdasarkan kompensasi (offset)

dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman Subordinasi


Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- Minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun

- Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir

setelah dipenuhi segala pinjaman yang ada

- Ada perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan pelapor

dengan pemberi pinjaman.

Pos ini dirinci:

a. Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta

asing dari dalam negeri atau penduduk/resident.

b. Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valuta

asing dari luar negeri atau bukan penduduk/non resident.

- 55 -

8. Rupa-rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo kewajiban lainnya yang tidak dapat

dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 (satu)

sampai dengan angka 7 (tujuh) diatas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir LB12 Daftar Rincian Rupa-

rupa Liabilitas.

9. Modal

a. Modal disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan Pelapor

yang sudah disetor penuh oleh Pemegang Saham Perusahaan

Pembiyaan Pelapor yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Pos ini dirinci:

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

2) Modal Yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada


3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh

kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor

oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang

berbadan hukum Koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajin yang telah disetor

oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang

berbadan hukum Koperasi.

- 56 -

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima

oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai akibat harga

saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai

akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

3) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan

Pembiayaan Pelapor pada saat menerbitkan saham.

4) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima

Perusahaan Pembiayaan Pelapor.

10. Cadangan Modal

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut

ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat

pemegang saham.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan

laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang

disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor pada periode awal tahun

laporan.

- 57 -

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan pelapor

selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam

surplus revaluasi

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat

perubahan dalam surplus revaluasi oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor pada periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena

Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.


selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada

periode awal tahun laporan.

3) Saldo Keuntungan (kerugian) Akibat Pengukuran Kembali

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual


pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual

oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada periode awal

tahun laporan.

4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif

Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung

Nilai Arus Kas.


bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam

rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor pada periode awal tahun laporan.

- 58 -

5) Saldo Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas

Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas

komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi

keuangan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada

periode awal tahun laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup Keuntungan (Kerugian) pendapatan

komprehensif lainnya (other comprehensive income/OCI) oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi


Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian)

Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam LB02 Laporan Laba

Rugi.

- 59 -

B. LB02 : LAPORAN LABA RUGI

1. BENTUK FORMULIR




Dalam Rupiah

Pos-pos Sandi Rp Valas Jumlah

A. PENDAPATAN 4000

1. Pendapatan Operasional 4100

1.1. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Operasi 4101

1.1.1. Pendapatan Bunga dari Kegiatan

Pembiayaan Konvensional 4105

1.1.1.1. Pembiayaan Investasi 4110

a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 4111

b. Jual dan Sewa Balik (Sale and

Leaseback) 4112

c. Anjak Piutang With Recourse 4113

d. Pembelian dengan Pembayaran

Secara Angsuran 4114

e. Pembiayaan Proyek 4115

f. Pembiayaan Infrastruktur 4116

g. Skema lain dengan persetujuan OJK 4119

1.1.1.2. Pembiayaan Modal Kerja 4120

a. Jual dan Sewa Balik (Sale and

Leaseback) 4121

b. Anjak Piutang With Recourse 4122

c. Anjak Piutang Without Recourse 4123

d. Fasilitas Modal Usaha 4124

e. Skema lain dengan persetujuan OJK 4129

1.1.1.3. Pembiayaan Multiguna 4130

- 60 -


a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 4131

b. Pembelian dengan Pembayaran

Secara Angsuran 4132

c. Skema lain dengan persetujuan OJK 4139

1.1.1.4. Pembiayaan Lainnya Berdasarkan

Persetujuan OJK 4140

1.1.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah 4150

a. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan

Pembiayaan Investasi 4151

b. Pendapatan Margin dari Kegiatan

Pembiayaan Jual Beli 4152

c. Pendapatan Imbal Jasa dari

Pembiayaan Jasa 4153

1.1.3. Pendapatan Dari Kegiatan Penerusan

Pembiayaan (Chanelling) 4160

1.2. Pendapatan Operasional Lainnya 4190

a. Pendapatan administrasi 4191

b. Pendapatan Provisi 4192

c. Pendapatan Denda 4193

d. Pendapatan dari Sewa Operasi 4194

e. Pendapatan dari kegiatan Berbasis Fee 4195

1) Pemasaran Produk Reksadana 4196

2) Pemasaran Produk Asuransi 4197

3) Pemasaran Produk Lainnya 4198

f. Lainnya 4199

2. Pendapatan Non Operasional 4200

2.1. Pendapatan Bunga/Jasa Giro 4210

2.2. Pendapatan Non-Operasional Lainnya 4290

B. BEBAN 5000

1. Beban Operasional 5100

1.1. Bunga 5110

- 61 -


a. Pinjaman yang diterima 5111

b. Surat Berharga yang diterbitkan 5112

1.2. Premi Swap 5120

1.3. Premi Asuransi 5130

1.4. Tenaga Kerja 5140

a. Gaji, Upah dan Tunjangan 5141

b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja 5142

c. Lainnya 5145

1.5. Marketing 5146

1.6. Penyisihan/Penyusutan 5150

a. Penyisihan Piutang Ragu-ragu: 5151

1) Pembiayaan Investasi 5152

2) Pembiayaan Modal Kerja 5153

3) Pembiayaan Multiguna 5154

4) Pembiayaan Lainnya Berdasarkan

Persetujuan OJK

5) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah 5155

b. Penyusutan Aset Tetap Yang Di Sewa

Operasikan 5156

c. Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris 5157

1.7. Sewa 5160

1.8. Pemeliharaan dan Perbaikan 5170

1.9. Administrasi dan Umum 5180

1.10. Lainnya 5190

2. Beban Non Operasional 5200

C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 6110

D. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan -/- 5310

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan 5320

- 62 -


E. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK 6210

F. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN

KOMPREHENSIF LAINNYA 5400

1. Selisih Kurs Penjabaran Laporan

Keuangan dalam Valuta Asing 5410

2. Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan

Tersedia Untuk Dijual 5420

3. Keuntungan (Kerugian) Lindung Nilai

Arus Kas 5430

4. Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset

Tetap 5440

5. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif

Lainnya 5450

G. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF

PERIODE BERJALAN 6300

2. PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI

“Laporan laba rugi komprehensif” adalah angka-angka kumulatif sejak

awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan

tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian “laporan laba rugi komprehensif” dirinci

sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama


1.1. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan bunga yang diperoleh

Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pembiayaan Investasi,

Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

1.1.1. Pendapatan Bunga Dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional

1.1.1.1. Pembiayaan investasi

- 63 -

a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan

Pembiayaan Investasi dengan cara Sewa Pembiayaan

(Finance Lease)

b. Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)


Pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa

Balik (Sale and Leaseback).

c. Anjak Piutang With Recourse

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan

Pembiayaan Investasi dengan cara Anjak Piutang With

Recourse.

d. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran


Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan

Pembayaran Secara Angsuran

e. Pembiayaan Proyek


Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Proyek.

f. Pembiayaan Infrastruktur


Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan

Infrastruktur.

g. Skema Lain dengan Persetujuan OJK


Pembiayaan Investasi dengan cara lain yang disetujui

oleh OJK

1.1.1.2. Pembiayaan Modal Kerja

a. Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)


Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa

Balik (Sale and Leaseback).

- 64 -

b. Anjak Piutang With Recourse


Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang

With Recourse

c. Anjak Piutang Without Recourse


Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang

Without Recourse

d. Fasilitas Modal Usaha


Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal

Usaha

e. Skema lain dengan persetujuan OJK


Pembiayaan Modal Kerja dengan cara lain yang

disetujui oleh OJK.

1.1.1.3. Pembiayaan Multiguna

a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease)


Pembiayaan Multiguna dengan cara Sewa Pembiayaan

(Finance Lease)

b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran


Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan

Pembayaran Secara Angsuran.

c. Skema lain dengan persetujuan OJK


Pembiayaan Multiguna dengan cara lain yang disetujui

OJK.

1.1.1.4. Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK


Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK

- 65 -

1.1.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

a. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan

Investasi

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari kegiatan

pembiayaan investasi dengan prinsip syariah.

b. Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup pendapatan margin dari kegiatan

pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah

c. Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa dari kegiatan

pembiayaan jasa dengan prinsip syarian

1.1.3. Pendapatan Dari Penerusan Pembiayaan (Chanelling)

Pos ini mencakup jumlah fee yang diperoleh dari

pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi

chanelling Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang

timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

1.2. Pendapatan Operasional Lainnya

a. Pendapatan administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Debitur atas

penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan

Pembiayaan.

b. Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke

Debitur.

c. Pendapatan Denda

Pos ini mencakup biaya provisi denda yang dibebankan ke

Debitur.

d. Pendapatan dari Sewa Operasi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan

Pembiayaan dari kegiatan Sewa Operasi

e. Pendapatan dari kegiatan berbasis Fee

1. Pemasaran Produk Reksadana

- 66 -

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima

Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran

Produk Reksadana

2. Pemasaran Produk Asuransi



Produk Asuransi

3. Pemasaran Produk Lainnya



Produk Lainnya

f. Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang

diterima Perusahaan Pembiayaan sehubungan dengan

pelaksanaan kegiatan usahanya.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama


a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah

dan valuta asing dari penanaman-penanaman yang dilakukan

oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar

misalnya giro, tabungan dan deposito pada Bank.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain

pendapatan bunga dan jasa giro.

B. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional


a. Bunga

1) Pinjaman yang diterima

- 67 -

Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.

2) Surat berharga yang diterbitkan

Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang

diterbitkan

b. Premi Swap

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan dalam rangka

transaksi swap.

c. Premi Asuransi

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan untuk keperluan

pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian

aset tetap.

d. Tenaga Kerja

1. Gaji, upah dan tunjangan

Pos ini mencakup biaya gaji pokok, upah, beserta

tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada

direksi/pengurus dan karyawan Perusahaan Pembiayaan

pelapor yang berstatuspegawai tetap maupun tidak tetap,

sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-

potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah

honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2. Pengembangan dan pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan

Pembiayaan untuk Pengembangan dan pelatihan Tenaga

Kerja.

3. Lainnya


Pembiayaan terkait tenaga kerja selain yang termasuk

dalam subpos Gaji, upah dan tunjangan dan Pengembangan

Pelatihan Tenaga Kerja.

e. Pemasaran/Marketing


Pembiayaan terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

- 68 -

f. Penyisihan/Penyusutan

1) Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas

piutang pembiayaan.

a) Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu

atas piutang pembiayaan Pembiayaan Investasi.

b) Pembiayaan Modal Kerja


atas piutang pembiayaan Modal Kerja.

c) Pembiayaan Multiguna


atas piutang pembiayaan Multiguna.

d) Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan

Persetujuan OJK


atas piutang pembiayaan Konvensional Lainnya

Berdasarkan Izin OJK.

e) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah


atas kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

2) Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa-Operasikan

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset yang disewa-

operasikan.

3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan Aset tetap dan

inventaris.

g. Sewa

Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor, misalnya sewa kantor, sewa

rumah/gedung dan sewa alat-alat.

- 69 -

h. Pemeliharaan dan Perbaikan


Pembiayaan pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan

aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

i. Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian baraumng-

barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon,

telegram, dan alat-alat kantor.

j. Lainnya

Pos ini mencakup biaya-biaya selain dari pos 1.1 sampai

dengan 1.8 diatas.

2. Beban Non Operasional


Pembiayaan pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan

Pembiayaan.

C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban

Perusahaan Pembiayaan Pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

D. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung

secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan

tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan

terkait dengan besarnya aset (kewajiban) pajak tangguhan yang

diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal

laporan.

- 70 -

E. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak

penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan

(beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan


F. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup “keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif

lainnya” (other comprehensive income /OCI) oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi sampai dengan

tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih

terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam

valuta asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai

dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi

berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Kerugian.

2. Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual


terkait dengan “aset keuangan tersedia untuk dijual” yang diakui

untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos

ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset)

dengan pos Kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Lindung Nilai Arus Kas


terkait dengan “lindung nilai arus kas” yang diakui untuk periode

tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan

di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos

kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset Tetap


terkait dengan “revaluasi aset tetap” yang diakui untuk periode

tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan

- 71 -

di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos

kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) komprehensif Lainnya


selain dari pos 1 sampai dengan 4 diatas. Pos ini disajikan di

laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos

kerugian.

G. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah

“keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif” Lainnya.

- 72 -

C. LB03 : REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR



Laporan pada akhir Periode :

Dalam Rupiah

No Pos-pos Sandi Rupiah Valas Jumlah

1 Fasilitas Pinjaman yang

Belum Ditarik 8510

a. Dalam negeri 8511

1) Bank 8512

2) Jasa Keuangan Non

Bank 8513

3) Lainnya 8514

b. Luar negeri 8515

1) Bank 8516

2) Jasa Keuangan Non

Bank 8517

3) Lainnya 8518

2 Fasilitas Pembiayaan kepada

Nasabah yang belum ditarik 8520

3 Penerbitan Surat Sanggup

Bayar 8530

a. Pinjaman Dalam Negeri 8531

b. Pinjaman Luar Negeri 8532

4 Penyaluran Pembiayaan

Bersama Porsi Pihak Ketiga 8540

a. Kegiatan Chanelling 8541

b. Kegiatan Joint Financing 8542

5. Instrumen Derivatif Untuk 8550

- 73 -

No Pos-pos Sandi Rupiah Valas Jumlah

Lindung Nilai

a. Interest Rate Swap 8551

b. Currency Swap 8552

c. Cross Currency Swap 8553

d. Forward 8554

e. Option 8555

f. Future 8556

g. Lainnya 8559

6 Lainnya 8590

a. Piutang Pembiayaan

hapus buku 8591

b. Piutang Pembiayaan

hapus buku yang

berhasil ditagih

8592

c. Piutang Pembiayaan

Hapus Tagih 8593

Jumlah 8500

2. PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF

“Rekening administratif” adalah rekening transaksi yang belum efektif

menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan

penting lainnya.

Rekening administratif dalam valuta asing dijabarkan kedalam rupiah

dengan menggunakan kurs tengah valuta asing yang dikeluarkan Bank

Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik

“Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik” adalah fasilitas pinjaman

yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat

dibatalkan (committed) namun belum ditarik oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

- 74 -

Rekening ini dirinci:

a. Dalam negeri

1) Bank


3) Lainnya

b. Luar negeri

1) Bank


3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik

“Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik” adalah

fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor

kepada nasabah dan belum ditarik.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

“Penerbitan surat sanggup bayar” adalah nilai nominal Surat

Sanggup Bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor dalam rangka memperoleh pinjaman dari pihak ketiga.


a. Pinjaman Dalam Negeri

b. Pinjaman Luar Negeri

4. Penyaluran Pembiayaan Bersama

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

a. Kegiatan Chanelling

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan

chanelling.

Chanelling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan

dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur seperti Bank,

Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan

Sekunder Perumahan dan risiko yang timbul dari aktifitas ini

berada pada kreditur. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor

dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh

imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut.

- 75 -

b. Kegiatan Joint Financing

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan yang

menjadi porsi kreditur seperti Bank, Perusahaan Pembiayaan

lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Joint financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk

pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan

pelapor maupun dari kreditur. Pos ini dirinci pada formulir LB13

Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama.

5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan

Pembiayaan sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk

pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu

pembayaran.


a. Interest Rate Swap

b. Currency Swap

c. Cross Currency Swap

d. Forward

e. Option

f. Future

g. Lainnya.

Pos ini dirinci pada formulir LB14 Daftar Rincian Aset Derivataif

untuk Lindung Nilai.

6. Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain

nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.


a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah

dihapus bukukan oleh Perusahaaan Pembiayaan Pelapor namun

belum dihapus tagihkan oleh Perusahaan.

b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

- 76 -


dihapus bukukan namun berhasil ditagih kembali oleh

Perusahaaan Pembiayaan Pelapor.

c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih


dihapus tagihkan oleh Perusahaaan Pembiayaan Pelapor.

- 77 -

D. LB04 : LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR





I. Arus Kas bersih dari Kegiatan Operasi

A. Arus Kas Surplus (Defisit) -/- 7101

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan

Operasi 7110

Arus Kas Masuk Dari


Arus Kas Masuk Dari

Pembiayaan Modal Kerja 7112

Arus Kas Masuk Dari

Pembiayaan Multiguna 7113

Arus Kas Masuk Dari

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah

7114

Arus Kas Masuk dari Pembiayaan

Lain Berdasarkan Persetujuan

OJK

7115

Arus Kas Masuk Dari Kegiatan

Berbasis Fee 7116


Sewa Operasi 7117


Penerusan Pembiayaan

Chanelling

7118

Arus Kas Masuk Dari Surat

Berharga Yang Tidak Ditujukan

Untuk Diperjualbelikan

7119

- 78 -


Arus Kas Masuk Dari Pendapatan

Kegiatan Operasi Lainnya 7120

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan

Operasi 7150

Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan



Pembiayaan Modal Kerja 7152


Pembiayaan Multiguna 7153


Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah

7154


Pembiayaan Lain Berdasarkan

Persetujuan OJK

7155

Arus Kas Keluar Untuk

Pembayaran Bunga 7156

Arus Kas Keluar Untuk Beban

Umum Dan Administrasi 7157

Arus Kas Keluar Untuk Pajak

Penghasilan 7158

Arus Kas Keluar Dari Surat

Berharga Yang Ditujukan Untuk

Diperjualbelikan

7159


Pembayaran Kegiatan Operasi

Lainnya

7160

II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi

A. Arus Kas Surplus (Defisit) 7201

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan

Investasi 7210

Arus Kas Masuk Dari Pelepasan 7211

- 79 -


Anak Perusahaan

Arus Kas Masuk Dari Pembelian

Tanah, Bangunan Dan Peralatan 7212

Arus Kas Masuk Dari Penjualan

Surat Berharga Yang Tidak

Diperjualbelikan

7213

Arus Kas Masuk Deviden 7214

Arus Kas Masuk Bunga Dari

Kegiatan Investasi 7215


Investasi Lainnya 7219

2. Arus Kas Keluar Kas untuk

Kegiatan Investasi 7220

Arus Kas Keluar Untuk Perolehan

Atas Anak Perusahaan 7221


Pembelian Tanah, Bangunan Dan

Peralatan

7222

Arus Kas Keluar Untuk Perolehan

Surat Berharga Yang Tidak

Diperjualbelikan

7223


Investasi Lainnya 7229

III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan

Pendanaan

A. Arus Kas Surplus (Defisit) 7301

1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan

Pendanaan 7310

Arus Kas Masuk Dari Penerbitan

Surat Berharga 7311

Arus Kas Masuk Dari Pendanaan

Lainnya 7312

Arus Kas Masuk Dari Penerbitan 7319

- 80 -


Modal Saham

2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan

Pendanaan 7320


Pembayaran Pokok Pinjaman 7321


Pendanaan Lainnya 7322


Penarikan Kembali Modal

Perusahaan

7323


Pembayaran Dividen 7329

IV. Surplus (Defisit) Pada Kas dan Setara

Kas Akibat Perubahan Kurs 7400

V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan

Setara Kas 7500

VI. Kas Dan Setara Kas Pada Awal Periode 7600

VII. Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode 7700

2. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Arus kas merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar

pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan

arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas

di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal

ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan

kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan pada

bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi

A. Arus Kas Surplus (Defisit)

1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Operasi

Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi

seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda

- 81 -

keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua

penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan

investasi.

Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja




penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan Modal

Kerja.

Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna




penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan

multiguna.

Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan yang

dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti pembayaran

pokok, bagi hasil/fee serta semua penerimaan lain yang

berasal dari aktifitas pembiayaan barang, pembiayaan

investasi, dan pembiayaan jasa yang dilakukan berdasarkan

prinsip syariah.

Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Lain Berdasarkan

Persetujuan OJK

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan

lain berdasarkan persetujuan OJK seperti pembayaran pokok,

bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah

serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas

pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis Fee

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan berbasis fee

seperti dari fee dari pemasaran produkproduk jas keuangan

- 82 -

antara lain reksadana, asuransi mikro, serta semua

penerimaan lain yang berasal dari kegiatan yang berbasis fee.

Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari aktivitas sewa operasi

seperti pembayaran sewa maupun denda keterlambatan

pembayaran sewa dari penyewa serta semua penerimaan lain

yang berasal dari aktifitas kegiatan sewa operasi.

Penerimaan Dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan Chanelling

Pos ini berisi semua penerimaan netto yang berasal dari

kegiatan penyaluran pembiayaan bersama antara lain fee

chanelling dan biaya administrasi.

Arus Kas Masuk dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk

Diperjualbelikan.

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan

atas surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan

yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor.

Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari

kegiatan utama diatas. Pos ini dapat bersumber dari

penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan

administrasi serta bunga yang tidak berasal dari nasabah,

pelanggan atau klien perusahaan, penerimaan klaim atau

manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan

lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi

Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang

berhubungan dengan kegiatan pembiayaan investasi

berdasarkan caracara pembiayaan yang digunakan oleh

perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek

pembiayaan.

Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja

- 83 -


berhubungan dengan kegiatan pembiayaan modal kerja

berdasarkan cara atau skema pembiayaan yang digunakan

oleh perusahaan.

Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna


berhubungan dengan kegiatan pembiayaan Multiguna

berdasarkan cara pembiayaan yang digunakan oleh

perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek

pembiayaan.

Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan

Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan kegiatan

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Lain

Berdasarkan Persetujuan OJK


berhubungan dengan kegiatan pembiayaan lain berdasarkan

persetujuan OJK.

Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Bunga

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat

pembayaran bunga untuk pinjaman yang digunakan.

Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung

perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta

pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain

yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak

penghasilan perusahaan pada periode laporan.

Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk

Diperjualbelikan

- 84 -

Pos Ini digunakan untuk mencatat pembayaran untuk

membeli surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan

Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan

operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos

sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi


1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Investasi

Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang

melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan Dan

Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah,

bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut

terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan bebanbeban

lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi

neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi

dengan bebanbeban yang harus dibayar perusahaan.

Arus Kas Masuk Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak

Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor menjual kembali

surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan

untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus

dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto

setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan

sehubungan dengan transaksi tersebut.

Arus Kas Masuk Deviden

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan deviden hasil

investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saham

perusahaan lain.

- 85 -

Arus Kas Masuk Bunga Dari Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga hasil

kegiatan investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya

yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas.

2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Investasi

Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan

atas anak perusahaannya.

Arus Kas Keluar Untuk Pembelian Tanah, Bangunan Dan

Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian

tanah, bangunan dan peralatan.

Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak

Diperjualbelikan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang

dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga

yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini

Perusahaan Pembiayaan pelapor melakukan pembayaran kas

untuk bebanbeban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara

neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang

dikeluarkan untuk memperolehnya.

Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya

yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas.

III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan


1. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pendanaan

Penerimaan Dari Penerbitan Surat Berharga

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan

surat berharga Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- 86 -

Penerimaan Dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pinjaman bank, non

bank, atau badan lainnya yang diperoleh oleh Perusahaan

Pembiayaan Pelapor.

Penerimaan Dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan

modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2. Arus Kas Untuk Kegiatan Pendanaan

Arus Kas Keluar Untuk Pokok Pinjaman

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok

pinjaman kepada debitur dalam hal Perusahaan Pembiayaan

pelapor sebelumnya menerbitkan surat hutang.

Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas

pendanaan yang tidak termasuk dalam pospos diatas.

Arus Kas Keluar Untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan

kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Arus Kas Keluar Deviden

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran deviden

kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan

pelapor.

IV. Surplus (Defisit) Pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs

Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valuta

asing selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara

kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun

laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- 87 -

VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode

tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- 88 -

E. LB05 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR

Sandi Perusahaan Pembiaayaan :

Nama Perusahaan Pembiaayaan :

Laporan pada Akhir Periode : Dalam Rupiah

Pos-pos Sandi

Rupiah Valas

Total

Jatuh Tempo Sampai Dengan Jatuh Tempo Sampai Dengan

<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

I. ASET 1000

A. Aset Pembiayaan 1100

1. Pembiayaan Investasi 1110

a. Sewa Pembiayaan

(Finance Lease) 1111

b. Jual dan Sewa

Balik (Sale and

Leaseback)

1112

- 89 -

Pos-pos Sandi

Rupiah Valas

Total


<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

c. Anjak Piutang With

Recourse 1113

d. Pembelian dengan

Pembayaran Secara

Angsuran

1114

e. Pembiayaan Proyek 1115

f. Pembiayaan

Infrastruktur 1116

g. Skema lain dengan

persetujuan OJK 1117

h. cadangan piutang

investasi 1119

2. Pembiayaan Modal

Kerja 1120

a. Jual Dan Sewa

Balik (Sale And

Leaseback)

1121

- 90 -

Pos-pos Sandi

Rupiah Valas

Total


<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

b. Anjak Piutang With

Recourse 1122

c. Anjak Piutang

Without Recourse 1123

d. Fasilitas Modal

Usaha 1124

e. Skema Lain Dengan

Persetujuan Ojk 1125

f. Cadangan Piutang

Modal Kerja 1129

3. Pembiayaan Multi

Guna 1130

a. Sewa Pembiayaan

(Finance Lease) 1131

b. Pembelian dengan

Pembayaran Secara

Angsuran

1132

- 91 -

Pos-pos Sandi

Rupiah Valas

Total


<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

c. Skema lain dengan

persetujuan OJK 1133

d. Cadangan Piutang

Pembiayaan

Multiguna

1139

4. Pembiayaan Lain

Berdaarkan

Persetujuan OJK

1140

a. Piutang

Pembiayaan

Lainnya

berdasarkan

Persetujuan OJK

1141

b. Cadangan Piutang

Pembiayaan

Lainnya

Berdasarkan

Persetujuan OJK

1149

- 92 -

Pos-pos Sandi

Rupiah Valas

Total


<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

B. Aset Pembiayaan

Berdasarkan Prinsip

Syariah

1200

1. Permbiayaan Jual Beli 1210

a. Piutang

Pembiayaan Jual

Beli

1211

b. Cadangan Piutang

Pembiayaan Jual

Beli

1219

2. Permbiayaan Investasi 1220

a. Piutang

Pembiayaan

Investas

1221

b. Cadangan Piutang

Pembiayaan

Investasi

1229

- 93 -

Pos-pos Sandi

Rupiah Valas

Total


<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

<3

bulan

3 - 6

Bulan

6

bulan

- 1

Tahu

n

1 <

umur

< 5

Tahu

n

5 <

umur

< 10

Tahu

n

> 10

Tahu

n

Jumla

h

3. Permbiayaan Jasa 1230

a. Piutang


b. Cadangan Piutang


C. Aset Non Pembiayaan 1300

II. LIABILITAS 2000

A. Pinjaman yang diterima 2100

B. Surat Berharga yang

diterbitkan 2200

C. Liabilitas Selain Pinjaman

dan Surat Berharga Yang

Diterbitkan

2300

- 94 -

2. PENJELASAN LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Formulir ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan

Pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3

bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun dan

diatas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup “total aset” berdasarkan masing-masing kategori

umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

Pos ini terdiri dari penjumlahan Piutang Pembiayaan Neto, Piutang

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto, dan Aset Non Piutang

Pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada

neraca LB01 Neraca Bulanan.

A. Aset Pembiayaan

Pos ini mencakup “total piutang pembiayaan neto” berdasarkan

masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik

dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari

penjumlahan umur “Pembiayaan investasi”, “pembiayaan modal

kerja”, dan “pembiayaan multi guna”. Nilai piutang pembiayaan

neto harus sama dengan pos Piutang Pembiayaan Neto” pada

neraca LB01 Neraca Bulanan.

1. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup “Total Pembiayaan Investasi Neto”

berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam

mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini

terdiri dari penjumlahan masing – masing Pokok Sewa

Pembiayaaan (Finance Lease), Jual dan Sewa Balik (Sale and

Leaseback), Anjak Piutang With Recourse, Pembelian Dengan

Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek,

Pembiayaan Infrastruktur, Skema lain dengan Persetujuan OJK

berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah

dikurangi Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi. Yang

dimaksud dengan “pokok” adalah outstanding principles setelah

dikurangi pendapatan yang ditangguhkan (unearned revenue).

- 95 -

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup “total pembiayaan modal kerja neto”



terdiri dari penjumlahan Pokok atas Jual dan Sewa Balik (Sale

and Leaseback), Anjak Piutang With Recourse, Anjak Piutang

Without Recourse, Fasilitas Modal Usaha dan Skema lain

dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori

umur piutang setelah dikurangi “cadangan piutang pembiayaan

modal kerja”.

3. Pembiayaan Multi Guna Neto

Pos ini mencakup “total pembiayaan muti guna” berdasarkan

masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik


penjumlahan Pokok Sewa Pembiayaan (Finance Lease),

Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Skema lain

dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori

umur piutang setelah dikurangi “cadangan piutang pembiayaan

multi guna.”

4. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK

Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK



adalah nilai Pokok Pembiayaan Lainnya berdasarkan

persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur

piutang setelah dikurangi “cadangan piutang pembiayaan

lainnya berdasarkan persetujuan OJK”.

B. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup “umur total aset pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah” sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk

rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Jasa,

dan Cadangan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 96 -

1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup “total pembiayaan jual beli neto” berdasarkan

masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi

cadangan piutang pembiayaan jual beli dalam bentuk mata

uang rupiah dan/atau valas.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup “total pembiayaan investasi neto”

berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah

dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi dalam

bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup “total pembiayaan jasa neto” berdasarkan

masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi

cadangan piutang pembiayaan jasa dalam bentuk mata uang

rupiah dan/atau valas.

C. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup “umur total aset non pembiayaan” sesuai

dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup “umur total liabilitas” sesuai dengan mata uang,


penjumlahan umur pinjaman yang diterima, surat berharga yang

diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman dan surat berharga yang

diterbitkan.

- 97 -

F. LB06 : DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR



Laporan pada akhir Periode :

I II III IV V

Nomor

Surat

Berharga

Jenis

Surat

Berharga

Jatuh Tempo

Tujuan

Kepemilikan

Suku Bunga

Tanggal

Penerbitan

Tanggal

Jatuh

Tempo

Jenis Tingkat

VI VII VIII IX X

Jenis

Valuta Kualitas

Saldo Akhir Penerbit/Tertarik

Status

Keterkaitan

Nilai

Dalam

Mata

Uang

Asal

Nilai

Rupiah Nama Negara Golongan

2. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki

Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valuta asing yang

diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan

dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki.

(2) Jenis

- 98 -

“Jenis” adalah bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan

Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valuta asing, yaitu:

Sandi 50 : SBI

Sandi 51 : Promes/Aksep

Sandi 55 : Wesel

Sandi 60 : Surat Berharga Komersial (CP)

Sandi 61 : Medium Term Notes (MTN)

Sandi 62 : Floating Rates Notes (FRN)

Sandi 69 : Saham

Sandi 71 : Reksadana

Sandi 72 : Obligasi

Sandi 75 : Sertifikat Deposito

Sandi 79 : Lainnya

(3) Jatuh Tempo

1. Tanggal Penerbitan

Diisi tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat berharga.


Diisi tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu,

misalnya saham, maupun surat berharga yang sudah jatuh

waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Pemilikan

Diisi sandi Tujuan Pemilikan, yaitu

Sandi 1 : Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to Maturity /

HTM)

Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga

mencakup dalam tujuan ini.

Sandi 2 : Diperdagangkan (Held for Trading / Trading)

- 99 -

Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan mencakup dalam

tujuan ini.

Sandi 3 : Tersedia Untuk Dijual (Available for Sale / AFS)

Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan yang

tidak dikelompokkan dalam kategori “dimiliki hingga jatuh tempo”

maupun “diperdagangkan” dan siap untuk dijual mencakup

dalam tujuan ini.

(5) Suku Bunga

Diisi besarnya persentase tingkat bunga surat berharga dalam satu

tahun. Untuk surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga

tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(6) Jenis Valuta

“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan untuk

mendapatkan surat berharga yang dimiliki seperti tercantum pada

Daftar Sandi Negara dan Valuta pada Bab V.

(7) Kualitas

“Kualitas” adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria

sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif

Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Peraturan OJK yang berlaku,

yaitu:

Sandi 1 : Lancar

Sandi 2 : Dalam Perhatian Khusus

Sandi 3 : Kurang Lancar

Sandi 4 : Diragukan

Sandi 5 : Macet

(8) Saldo Akhir

“Saldo akhir” adalah nilai surat berharga pada akhir periode laporan,

berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan

kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar,

Diragukan atau Macet.

- 100 -

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi Jangka Pendek Dalam

Surat Berharga ditambah dengan pos Investasi Jangka Panjang

Dalam Surat Berharga pada neraca LB01 Neraca Bulanan.

1. Nilai dalam mata uang asal

“Nilai dalam mata uang asal” adalah nilai surat berharga yang

dimiliki dalam valuta asing sesuai dengan negara penerbit surat

berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada neraca

berdasarkan PSAK yang berlaku.

2. Nilai Rupiah

“Nilai rupiah” adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam

rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valuta asing yang

dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat

pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada

neraca berdasarkan PSAK yang berlaku.

(9) Penerbit/Tertarik

1. Nama

Diisi nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

2. Negara Penerbit

“Negara penerbit” adalah negara yang menerbitkan surat berharga

seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara sebagaimana

tercantum pada Bab V.

3. Golongan Penerbit/Tertarik

“Golongan penerbit/tertarik” adalah pihak-pihak yang

menerbitkan surat berharga seperti tercantum pada Daftar Sandi

Pihak Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.

(10) Status Keterkaitan

Diisi sandi Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan

a. Sandi 1 : Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

“Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-pihak

yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

b. Sandi 2 : Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

- 101 -

“Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-

pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

- 102 -

G. LB07 : DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN LB07

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nomor

Kontrak

Jumlah

Kontrak

Jenis

Pembiayaan

Skema

Pembiayaan

Barang/Jasa

Yang

Dibiayai

Jangka Waktu

Jenis Nilai Tanggal

Mulai

Tanggal

Jatuh

Tempo

(7) (8) (9) (10) (11)

Suku Bunga Nilai Awal

Pembiayaan

Sipanan

Jaminan/Uang

Muka

Kualitas Jenis Valuta

Jenis Tingkat

(12) (13) (14) (15)

Tagihan Piutang

Pembiayaan Bruto

Bunga Yang

Ditangguhkan

Pembiayaanpokok

Nama

Debitur

Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

- 103 -

(12) (13) (14) (15)

Tagihan Piutang

Pembiayaan Bruto

Bunga Yang

Ditangguhkan

Pembiayaanpokok

Nama

Debitur

Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Nama

Kelompok

Debitur

Kategori

Debitur

Golongan

Debitur

Hubungan

Dengan

Perusahaan

Pembiayaan

Sektor

Ekonomi

Lokasi

Proyek

Agunan Yang

Diperhitungkan

Jenis Nilai

2. SANDI RINCIAN PEMBIAYAAN

(1) Nomor Kontrak

Diisi Nomor Kontrak Perjanjian.

(2) Jumlah Kontrak

Diisi banyaknya kontrak perjanjian.

(3) Jenis Pembiayaan

Diisi dengan sandi Jenis Pembiayaan.

1. Pembiayaan Investasi 10

2. Pembiayaan Modal Kerja 20

3. Pembiayaan Multi Guna 30

4. Pembiayaan Investasi (Syariah) 40

- 104 -

5. Pembiayaan Jual Beli 50

6. Pembiayaan Jasa 60

(4) Skema Pembiayaan

Diisi dengan sandi Skema Pembiayaan.

1. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 11

2. Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback) 12

3. Anjak Piutang With Recourse 13

4. Anjak Piutang Without Recourse 14

5. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran 15

6. Pembiayaan Proyek 16

7. Pembiayaan Infrastruktur 17

8. Fasilitas Modal Usaha 18

9. Skema lain dengan persetujuan OJK 19

10. Murabahah 21

11. Salam 22

12. Istishna' 23

13. Mudharabah 24

14. Musyarakah 25

15. Mudhabarah Musytarakah 26

16. Musyarakah Mutanaqishoh 27

17. Ijarah 28

18. Ijarah Muntahiyah Bittamlik 29

19. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah 30

20. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah 31

21. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah 32

22. Ju'alah 33

23. Qardh 34

- 105 -

(5) Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai

1. Diisi dengan sandi Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai.

Barang Produktif 100 Barang Konsumsi 300

1. Alat-alat Berat 101 34. Kendaraan Bermotor

Roda Dua – Baru 301

2. Alat-alat Kantor 102 35. Kendaraan Bermotor

Roda Dua – Bekas 302

3. Alat-alat Foto 103 36. Kendaraan Bermotor

Roda Empat Baru 303

4. Alat-alat Medis 104 37. Kendaraan Bermotor

Roda Empat Bekas 304

5. Alat-alat Printer 105 38. Rumah Tinggal Baru

Pertama 305

6. Mesin-mesin 106 39.

Rumah Tinggal Baru

Kedua dan

seterusnya

306

7. Mobil

Pengangkutan 107 40.

Rumah Tinggal

Bekas Pertama 307

8. Kapal Laut 108 41.

Rumah Tinggal

Bekas Kedua dan

seterusnya

308

9. Pesawat Terbang 109 42. Rumah Toko Baru 309

10. Gedung 110 43. Rumah Toko Bekas 310

11. Komputer 111 44. Rumah Kantor Baru 311

12. Rumah Toko Baru 112 45. Rumah Kantor

Bekas 312

13. Rumah Toko

Bekas 113 46.

Flat dan Apartemen

Baru Pertama 313

14. Rumah Kantor

Baru 114 47.

Flat dan Apartemen

Baru Kedua dan

seterusnya

314

15. Rumah Kantor 115 48. Flat dan Apartemen 315

- 106 -

Bekas Bekas Pertama

16.

Flat dan

Apartemen Baru

Pertama

116 49.

Flat dan Apartemen

Bekas Kedua dan

seterusnya

316

17.

Flat dan

Apartemen Baru

Kedua dan

seterusnya

117 50.

Alatalat Rumah

Tangga Non

Elektronik

317

18.

Flat dan

Apartemen Bekas

Pertama

118 51. Barang-barang

Elektronik 318

19.

Flat dan

Apartemen Bekas

Kedua dan

seterusnya

119 52. Barang Konsumtif

Lainnya 319

20. Barang Produktif

Lainnya 120

Barang Infrastruktur 200 Jasa 400

21. Pelabuhan Laut

dan Sungai 201 53. Jasa Pendidikan 401

22. Bandar Udara 202 54. Jasa Kesehatan 402

23. Jaringan Rel 203 55. Jasa

Wisata/Perjalanan 403

24. Statsiun Kereta

Api 204 56. Jasa Pernikahan 404

25. Jalan 205 57.

Jasa

Seminar/Training/W

orkshop

405

26. Jalan Tol 206 58. Jasa Lainnya 406

27. Pengairan 207

28.

Instalasi

Pengolahan Air

Minum

208

- 107 -

29.

Instalasi

Pengolahan Air

Limbah

209

30.

Tempat

Pembuangan

Sampah

210

31. Jaringan

Telekomunikasi 211

32. Pembangkit

Listrik 212

33. Instalasi Minyak

dan Gas 213

2. Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai

Diisi dalam rupiah.

(6) Jangka Waktu

1. Tanggal Mulai

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun mulai kontrak.


Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhir kontrak.

(7) Suku Bunga

1. Jenis

Diisi dengan sandi Jenis Suku Bunga.

1. Floating 10

2. Fix 20

2. Tingkat Suku Bunga

Diisi dengan besarnya persentase tingkat bunga yang

diperjanjikan dalam satu tahun (per annum).

(8) Nilai Awal Pembiayaan

Diisi dalam rupiah.

(9) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Diisi dalam rupiah.

- 108 -

(10) Kualitas

Diisi dengan sandi Kualitas piutang pembiayaan.

1. Lancar 1

2. Dalam Perhatian

Khusus 2

3. Kurang Lancar 3

4. Diragukan 4

5. Macet 5

(11) Jenis Valuta

Diisi dengan sandi jenis valuta yang dibiayai seperti tercantum pada

Sandi Valuta Asing pada Bab V.

(12) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

1. Nilai Dalam Mata Uang Asal

2. Nilai Rupiah

(13) Bunga Yang Ditangguhkan


2. Nilai Rupiah

(14) Pembiayaan Pokok


2. Nilai Rupiah

(15) Nama Debitur

Diisi Nama lengkap debitur.

(16) Nama Kelompok Debitur

Diisi sandi nama kelompok debitur seperti tercantum pada Sandi

Kelompok dalam Sandi Kelompok pada Bab V.

(17) Kategori Debitur

Diisi dengan sandi Kategori Usaha debitur.

1. Usaha Besar 10

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 20

- 109 -

3. Lainnya / Non Produktif 30

(18) Golongan Debitur

Diisi sandi Golongan Debitur seperti tercantum pada Sandi

Counterparty dalam Sandi Kelompok Counterparty sebagaimana

tercantum pada Bab V.

(19) Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan

Diisi dengan sandi Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan.

1. Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan 1

2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan 2

(20) Sektor Ekonomi

Diisi dengan sandi Sektor Ekonomi seperti tercantum pada Sandi

Sektor Ekonomi pada Bab V.

(21) Lokasi Proyek

Diisi sandi Lokasi Proyek seperti tercantum pada Sandi Lokasi

Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.

(22) Agunan Yang Diperhitungkan

Diisi sandi Jenis Agunan seperti berikut.

No. Agunan Sandi

Barang Produktif

1. Alat-alat Berat 101

2. Alat-alat Kantor 102

3. Alat-alat Foto 103

4. Alat-alat Medis 104

5. Alat-alat Printer 105

6. Mesin-mesin 106

7. Mobil Pengangkutan 107

8. Gedung 108

9. Komputer 109

10. Rumah Toko Baru 110

- 110 -

No. Agunan Sandi

11. Rumah Toko Bekas 111

12. Rumah Kantor Baru 112

13. Rumah Kantor Bekas 113

14. Flat dan Apartemen Baru Pertama 114

15. Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya 115

16. Flat dan Apartemen Bekas Pertama 116

17. Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya 117

18. Lainnya 118

Barang Konsumsi

19. Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru 201

20. Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas 202

21. Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru 203

22. Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas 204

23. Rumah Tinggal Baru Pertama 205

24. Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya 206

25. Rumah Tinggal Bekas Pertama 207

26. Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya 208

27. Rumah Toko Baru 209

28. Rumah Toko Bekas 210

29. Rumah Kantor Baru 211

30. Rumah Kantor Bekas 212

31. Flat dan Apartemen Baru Pertama 213

32. Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya 214

33. Flat dan Apartemen Bekas Pertama 215

34. Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya 216

35. Alatalat Rumah Tangga Non Elektronik 217

36. Barangbarang Elektronik 218

- 111 -

No. Agunan Sandi

37. Pesawat Terbang 219

38. Kapal Laut/Alat Transportasi Air 220

39. Perahu Nelayan 221

40. Lainnya 222

Simpanan Berjangka

41. Deposito 301

42. Deposito Mudharabah 302

Logam Mulia

43. Emas 401

44. Logam Mulia Lainnya 402

Surat Berharga

45. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 501

46. Sertifikat Bank Indonesia Syariah 502

47. Surat Utang Negara (SUN) 503

48. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 504

49. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah 505

50. Obligasi Negara (ON) 506

51. Obligasi Ritel 507

52. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 508

53. Sukuk Lainnya 509

54. Saham 510

55. Reksa Dana 511

56. Resi Gudang 512

57. Surat Berharga Lainnya 513

58. Perhiasan Emas 514

Jaminan

59. Jaminan Pemerintah 601

- 112 -

No. Agunan Sandi

60. Jenis Agunan/Jaminan Lainnya 602

61. Tidak Ada Agunan/Jaminan 603

62. Tidak Digunakan 604

3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN

Setiap kegiatan pembiayaan, baik itu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan

Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, maupun Pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan kedalam Daftar Rincian

Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

Untuk penyederhanaan pelaporan, Perusahaan Pembiayaan

diperkenankan menggabungkan debitur yang mempunyai nilai

pembiayaan dalam setiap kontrak dibawah Rp 200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) untuk pembiayaan dalam rupiah atau sampai dengan USD

20.000 (dua puluh ribu dollar) atau equivalennya untuk mata uang

asing lain untuk pembiayaan yang diberikan dalam valuta asing, dengan

syarat jenis pembiayaan, skema pembiayaan, jenis barang/ jasa yang

dibiayai, bulan dan tahun mulai, bulan dan tahun jatuh tempo, jenis suku

bunga, kualitas, jenis valuta, kelompok debitur, kategori debitur, golongan

debitur, hubungan dengan PP, sektor ekonomi, lokasi proyek dan jenis

agunan sama.

Pengisian Daftar Rincian Pembiayaan untuk penggabungan debitur

dilakukan sebagai berikut :

a. Kolom I dan XV dikosongkan

b. Kolom II, diisi jumlah kontrak yang digabungkan

c. Kolom III, diisi sandi jenis pembiayaan yang digabungkan

d. Kolom IV, diisi skema pembiayaan yang digabungkan

e. Kolom V, diisi sandi jenis barang/jasa yang dibiayai yang

digabungkan dan total nilai barang/ jasa yang dibiayai yang

digabungkan.

f. Kolom VI, diisi tanggal akhir bulan dimulainya dan berakhirnya

kontrak yang digabungkan.

Contoh:

- 113 -

Kontrak 1, dimulai tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4

Januari 2013

Kontrak 2, dimulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan tanggal

17 Januari 2013

Maka diisi tanggal 31 Januari 2010 untuk waktu mulai dan tanggal

31 Januari 2013 untuk waktu jatuh tempo

g. Kolom VII, diisi sandi jenis suku bunga yang digabungkan dan nilai

rata-rata tingkat suku bunga atas kontrak yang digabungkan

h. Kolom VIII, diisi nilai pembiayaan awal yang digabungkan

i. Kolom IX, diisi jumlah nilai simpanan jaminan/ uang muka yang

digabungkan

j. Kolom X, diisi sandi kualitas pembiayaan yang digabungkan

k. Kolom XI, diisi sandi jenis valuta pembiayaan yang digabungkan.

l. Kolom XII, diisi jumlah nilai tagihan piutang pembiayaan bruto yang

digabungkan dalam nilai mata uang asal dan ekuivalen rupiah.

m. Kolom XIII, diisi jumlah nilai bunga yang ditangguhkan yang


n. Kolom XIV, diisi jumlah nilai piutang pembiayaan pokok yang


o. Kolom XVI, diisi sandi nama kelompok debitur yang digabungkan

p. Kolom XVII, diisi dengan sandi kategori usaha debitur yang

digabungkan.

q. Kolom XVIII, diisi golongan debitur yang digabungkan

r. Kolom XIX, diisi hubungan dengan PP dengan kelompok yang

digabungkan

s. Kolom XX, diisi sandi sektor ekonomi yang digabungkan

t. Kolom XXI, diisi sandi lokasi proyek yang digabungkan

u. Kolom XXII, diisi dengan sandi agunana yang digabungkan dan

jumlah nilai agunan yang digabungkan.

Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut

diatas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan

- 114 -

demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan

sebagai berikut:

(1) Nomor Kontrak

“Nomor kontrak” adalah nomor urut perjanjian pembiayaan yang

digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan

Pelapor.

(2) Jumlah Kontrak

“Jumlah kontrak” adalah banyaknya fasilitas pembiayaan yang

diterima oleh debitur sesuai dengan perjanjian. Untuk satu debitur

yang menerima lebih dari satu fasilitas, pelaporannya mengikuti

ketentuan syarat penggabungan.

(3) Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Investasi

“Pembiayaan investasi” adalah pembiayaan untuk pengadaan

barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk

aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi

atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada

debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

2) Pembiayaan Modal Kerja

“Pembiayaan modal kerja” adalah pembiayaan untuk memenuhi

kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas

usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun.

3) Pembiayaan Multiguna

“Pembiayaan multiguna” adalah pembiayaan untuk pengadaan

barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk

pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha

(aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

4) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

“Pembiayaan syariah” adalah penyaluran pembiayaan yang

dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

5) Pembiayaan Jual Beli

- 115 -

“Pembiayaan jual beli” adalah pembiayaan dalam bentuk

penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai.

6) Pembiayaan Jasa

“Pembiayaan jasa” adalah pemberian/penyediaan jasa baik

dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian

pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan

dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan

perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(4) Skema Pembiayaan

“Skema pembiayaan” adalah skema yang digunakan oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian

dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Skema

pembiayaan tersebut meliputi:

1) Sewa Pembiayaan (Finance Lease)

2) Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)

3) Anjak Piutang With Recourse

4) Anjak Piutang Without Recourse

5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

6) Pembiayaan Proyek

7) Pembiayaan Infrastruktur

8) Fasilitas Modal Usaha

9) Skema lain dengan persetujuan OJK

10) Murabahah

11) Salam

12) Istishna'

13) Mudharabah

14) Musyarakah

15) Mudhabarah Musytarakah

16) Musyarakah Mutanaqishoh

- 116 -

17) Ijarah

18) Ijarah Muntahiyah Bittamlik

19) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah

20) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah

21) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah

22) Ju'alah

23) Qardh

(5) Barang/ Jasa yang dibiayai

Jenis

“Jenis barang/ jasa yang dibiayai” adalah kategori barang/ jasa

yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan kebutuan

debitur.

Rincian jenis barang/ jasa yang dibiayai dikelompokkan

sebagaimana berikut:

1) Barang produktif dan turunannya

2) Barang infrastruktur dan turunannya

3) Barang konsumsi dan turunannya

4) Jasa

Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai

“Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai” merupakan nilai barang/ jasa

yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor pada awal

kontrak. Nilai ini selalu sama sepanjang kontrak.

(6) Jangka Waktu

Tanggal Mulai

“Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya kontrak sebagaimana

tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Tanggal Jatuh Tempo

“Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya kontrak

sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(7) Suku Bunga

Jenis

- 117 -

“Jenis suku bunga” adalah tipe suku bunga yang digunakan dalam

kontrak perjanjian sebagaimana tercantum dalam perjanjian

pembiayaan.

Tingkat Suku Bunga

“Tingkat suku bunga” adalah persentase tingkat bunga atau

diskonto dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam

perjanjian pembiayaan.

(8) Nilai Awal Pembiayaan Awal

“Nilai pembiayaan awal” adalah nilai pembiayaan untuk pengadaan

barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh lessor pada awal

kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan

awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak.

(9) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

“Simpanan jaminan” adalah jumlah uang yang diterima oleh lessor

dari lessee pada awal masa sewa pembiayaan investasi sebagai

jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Yang dimaksud dengan “uang muka” adalah jumlah uang yang

diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor dari Debitur pada

awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan.

(10) Kualitas

“Kualitas” adalah kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan

kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif

Perusahaan Pembiayaan mengikuti Peraturan OJK yang berlaku.

(11) Jenis Valuta

“Jenis valuta” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam

perjanjian pembiayaan.

(12) Tagihan Piutang Bruto

1. Dalam Mata Uang Asal

“Tagihan piutang bruto dalam mata uang asal” adalah total

tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang

ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis

valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat

dikosongkan.

- 118 -

2. Dalam Ekuivalen Rupiah

“Tagihan piutang bruto” dalam ekuivalen rupiah adalah total

tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang

ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(13) Bunga Yang Ditangguhkan


“Bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal” adalah nilai

bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah.

Apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom

ini dapat dikosongkan.


“Bunga yang ditangguhkan dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai

bunga yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia.

(14) Piutang Pembiayaan-Pokok


“Piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal” adalah nilai

piutang pembiayaan setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan

dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valas adalah

360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.


“Piutang pembiayaan pokok dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai

piutang pembiyaaan setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan

dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Nama Debitur

“Nama debitur” adalah nama pihak-pihak yang menerima fasilitas

pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(16) Nama Kelompok Debitur

“Kelompok debitur” adalah grup debitur.

- 119 -

(17) Kategori Debitur

“Kategori debitur” adalah kategori usaha debitur berdasarkan skala

bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

1) Usaha Besar

2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3) Lainnya/ Konsumsi

(18) Golongan Debitur

“Golongan debitur” adalah kategori debitur berdasarkan Sandi

Kelompok Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.

(19) Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan (PP)

1. Terkait Dengan PP

“Terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang menerima fasilitas

pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait

dengan PP pelapor.

2. Tidak Terkait Dengan PP

“Tidak terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang menerima

fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang

tidak terkait dengan PP pelapor.

(20) Sektor Ekonomi

“Sektor ekonomi” adalah sektorisasi atau klasifikasi baku mengenai

kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor

Ekonomi didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI) seperti tercantum pada Daftar Sandi Klasifikasi

Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan pada Bab V.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu

jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara

penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang

diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas

pembiayaan).

(21) Lokasi Proyek

“Lokasi proyek” adalah lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang

dibiayai berada/digunakan seperti tercantum pada Daftar Sandi

Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia pada Bab V.

- 120 -

(22) Agunan Yang Diperhitungkan

Jenis

“Jenis agunan” adalah jenis barang yang digunakan sebagai

jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokkan berikut:

1) Barang Produktif

2) Barang Konsumsi

3) Simpanan Berjangka

4) Logam Mulia

5) Surat Berharga

6) Jaminan

Nilai Agunan

“Nilai agunan” adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang

diagunkan. Diisi Nilai yang dapat diperhitungkan sebagai PPAP

(dalam ribuan rupiah).

- 121 -

H. LB08 : DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN

1. BENTUK FORMULIR



Laporan pada Akhir Periode :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nama

Perusahaan

Golongan

Perusahaan

Status

Keterkaitan Negara

Tanggal

Mulai

Persentase

Bagian

Penyertaan

Jenis

Mata

Uang

(8) (9) (10)

Kualitas

Nilai Penyertaan Awal Nilai Penyertaan Modal

Dalam Nilai Mata

Uang Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

Dalam Nilai

Mata Uang Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

2. SANDI DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL

(1) Nama Perusahaan

Diisi nama perusahaan.

(2) Golongan Perusahaan

- 122 -

Diisi sandi “golongan perusahaan” seperti tercantum pada Daftar

Sandi Pihak Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.


Diisi sandi Hubungan Dengan PP

1. Terkait Dengan PP 1

2. Tidak Terkait Dengan PP 2

(4) Negara

Diisi dengan nama negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Diisi dengan tanggal, buan dan tahun penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Diisi besarnya persentase porsi penyertaan.

(7) Jenis Mata Uang

Diisi sandi Jenis Valuta seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara

dan Valuta pada Bab V.

(8) Kualitas

Diisi sandi Kualitas Aset Produktif PP

1. Lancar 1

2. Dalam Perhatian Khusus 2

3. Kurang Lancar 3

4. Diragukan 4

5. Macet 5

(9) Nilai Penyertaan Awal

Diisi Nilai Penyertaan Awal

1. Dalam Nilai Mata Uang

Asal

: Apabila jenis Valas adalah 360

(Rupiah), Nilai dalam valas

dikosongkan.

2. Dalam Ekuivalen

Rupiah

: Nilai ekuivalen Valas dalam

Rupiah apabila jenis Valas selain

Rupiah.

- 123 -

(10) Nilai Penyertaan Modal

Diisi Nilai Penyertaan Modal

1. Dalam Nilai Valas : Apabila jenis Valas adalah 360

(Rupiah), Nilai dalam valas

dikosongkan.

2. Dalam Ekuivalen

Rupiah

: Nilai ekuivalen Valas dalam

Rupiah apabila jenis Valas selain

Rupiah.

3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL

(1) Nama perusahaan

“Nama perusahaan” adalah nama perusahaan yang menerima

penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

“Golongan perusahaan” adalah klasifikasi/golongan perusahaan

yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan

pelapor.



“Terkait dengan PP” adalah pihakpihak yang menerima

penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang

terkait dengan PP pelapor.


“Tidak terkait dengan PP” adalah pihakpihak yang menerima

penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang

tidak terkait dengan PP pelapor.

Penjelasan mengenai “Hubungan dengan PP” dapat dilihat pada

Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(4) Negara

“Negara” adalah negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

“Tanggal mulai” adalah waktu pelaksanaan penyertaan modal.

- 124 -

(6) Persentase Bagian Penyertaan

“Porsi penyertaan” adalah persentase penyertaan modal yang

dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan

yang menerima penyertaan modal (investee company).

(7) Jenis Mata Uang


penyertaan modal.

(8) Kualitas

“Kualitas” adalah kualitas penyertaan modal yang dinilai dengan

kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif

Perusahaan Pembiayaan mengikuti Peraturan OJK yang berlaku.

(9) Nilai Penyertaan Awal

1. Dalam Nilai Mata Uang Asal

“Dalam nilai mata uang asal” adalah jumlah nilai penyertaan

awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.



awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

(10) Nilai Penyertaan Modal



dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.



dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

“Nilai penyertaan modal” adalah jumlah nilai penyertaan

modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam

ekuivalen Rupiah.

- 125 -

I. LB09 : DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nomor

Kontrak

Sifat

Pinjaman

Jenis Mata

Uang

Tanggal

Mulai

Tanggal

Jatuh

Tempo

Jenis

Bunga

Tingkat

Bunga

(8) (9) (10)

Plafon Pinjaman Pinjaman Awal Saldo Pinjaman

Dalam Nilai

Mata Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

Dalam Nilai

Mata Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

- 126 -

(11) (12) (13) (14)

Nama Kreditur Golongan Kreditur Status Keterkaitan Negara

Kreditur

2. SANDI DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

(1) Nomor Kontrak

Diisi nomor kontrak perjanjian pinjaman

(2) Sifat Pinjaman

Diisi sandi jenis pinjaman yang diterima

1. Sindikasi 10

2.

3.

4.

Bilateral

Multilateral

Subordinasi

20

30

40

(3) Jenis Mata Uang

Diisi sandi “jenis valuta” seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta

Asing pada Bab V.

(4) Tanggal Mulai

Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai perjanjian pinjaman yang

diterima.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian pinjaman

yang diterima.

(6) Jenis Suku Bunga

Diisi sandi jenis suku bunga

Floating 10

- 127 -

Fix 20

(7) Tingkat Suku Bunga

Diisi besarnya persentase tingkat bunga pinjaman yang diterima

dalam satu tahun.

(8) Plafon Pinjaman

1. Dalam nilai mata uang asal

“Nilai mata uang asal” adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki

dalam valuta asing sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan

dicatat sesuai dengan nominal pada neraca berdasarkan PSAK

yang berlaku.


“Dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai plafon pinjaman yang

dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam

valuta asing yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs

tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan

nominal pada neraca berdasarkan PSAK yang berlaku.

(9) Pinjaman Awal


“Dalam nilai mata uang asal” adalah nilai pinjaman awal yang

dimiliki dalam valuta asing sesuai dengan negara pemberi

pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada neraca



“Dalam ekuivalen rupiah” adalah nilai pinjaman awal yang





(10) Saldo Pinjaman


“Dalam nilai mata uang asal” adalah nilai saldo pinjaman yang

dimiliki dalam valuta asing sesuai dengan negara pemberi

- 128 -

pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada neraca



“Dalam Ekuivalen rupiah” adalah nilai saldo pinjaman yang





(11) Nama Kreditur

Diisi nama lengkap kreditur.

(12) Golongan Kreditur

Diisi sandi “golongan kreditur” seperti tercantum pada Daftar Sandi




1. Terkait Dengan PP 1

2. Tidak Terkait Dengan PP 2

(14) Negara Kreditur

Diisi sandi negara seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara

sebagaimana tercantum pada Bab V.

3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

(1) Nomor Kontrak

“Nomor kontrak” adalah nomor perjanjian pinjaman.

(2) Sifat Pinjaman

1. Sindikasi

“Pinjaman sindikasi” adalah pinjaman yang diterima oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman

(kreditur) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa

penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Kreditur

dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan

nama kreditur yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian

pinjaman.

- 129 -

2. Bilateral

“Pinjaman bilateral” adalah pinjaman yang diterima oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 1 (satu) kreditur.

3. Multilateral

“Pinjaman multilateral” adalah pinjaman yang diterima oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dari lembagalembaga keuangan

internasional, seperti IFC dan ADB.

4. Subordinasi

“Pinjaman subordinasi” adalah pinjaman yang diterima oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagaimana

dimuat dalam Penjelasan Pospos Neraca Bulanan Kewajiban dan

Ekuitas pada pos Pinjaman Subordinasi.

(3) Jenis Mata Uang

“Jenis mata uang” adalah jenis mata uang yang digunakan dalam

perjanjian.

(4) Tanggal Mulai

“Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya pinjaman yang diterima

Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana

tercantum dalam perjanjian.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

“Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya pinjaman yang

diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur

sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Jenis Bunga

“Jenis bunga” adalah “jenis bunga” dari pinjaman yang diperoleh.

(7) Tingkat Bunga

“Tingkat bunga” adalah persentase bunga efektif pertahun (per

annum) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

- 130 -

(8) Plafon Pinjaman

“Plafon pinjaman” adalah jumlah maksimum pinjaman yang

diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana

tercantum dalam perjanjian.

(9) Pinjaman Awal

“Pinjaman awal” adalah jumlah pinjaman yang diterima oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor pada penerimaan awal setelah

terjadi persetujuan perjanjian.

(10) Saldo Pinjaman

“Saldo pinjaman” adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan

pelapor pada akhir periode laporan.

(11) Nama Kreditur

“Nama kreditur” adalah nama pihak-pihak yang memberikan

pinjaman dana kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal

Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu)

rekening pinjaman dengan kreditur yang sama, kolom nama

kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang

bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.


“Golongan kreditur” adalah golongan pihak- pihak yang memberikan

pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada




“Terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang memberikan

fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang

terkait dengan PP.


“Tidak terkait dengan PP” adalah pihak-pihak yang memberikan

fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang

tidak Terkait Dengan PP pelapor.

Penjelasan mengenai “hubungan dengan PP” dapat dilihat pada

Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

- 131 -

(14) Negara Kreditur

“Negara asal” adalah negara domisili kreditur.

- 132 -

J. LB10 : DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR




(1) (2) (3) (4) (5)

Nomor

Surat

Berharga

Jenis

Surat

Berharga

Jangka Waktu Suku Bunga

Nilai

Nominal Tanggal

Mulai

Tanggal

Jatuh

Tempo

Jenis Tingkat

(6) (7) (8) (9) (10)

Jenis

Valuta

Asing

Saldo Pinjaman

Nama

Kreditur Golongan

Lokasi

Negara

Dalam Nilai

Mata Uang

Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

2. SANDI RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN


Diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan

(2) Jenis Surat Berharga

Diisi sandi Jenis Surat Berharga

1. Medium Term Notes (MTN) 61

- 133 -

2. Obligasi 72

(3) Jangka Waktu

1. Tanggal Mulai

Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya surat berharga yang

diterbitkan.


Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya surat berharga yang

diterbitkan.

(4) Suku Bunga

1. Jenis

Diisi sandi jenis suku bunga

Floating 10

Fix 20

2. Tingkat Suku Bunga

Diisi besarnya persentase tingkat bunga pinjaman yang diterima

dalam satu tahun.

(5) Nilai Nominal Surat Berharga

Diisi dalam ribuan rupiah.

(6) Jenis Valuta Asing

Diisi dengan sandi valuta asing seperti tercantum dalam Sandi

Valuta Asing pada Bab V.

(7) Saldo Pinjaman


Diisi menurut nilai valas sesuai dengan Daftar Sandi Negara dan

Valuta pada Bab V. Apabila jenis Valas adalah 360 (Rupiah), Nilai

dalam valas dikosongkan.


Diisi dengan nilai ekuivalen Valas dalam ribuan rupiah apabila

jenis Valas selain Rupiah.

- 134 -

(8) Nama Kreditur

Diisi dengan nama kreditur.

(9) Golongan Pembeli

Diisi sandi Golongan Pembeli seperti tercantum pada Daftar Sandi


(10) Negara Asal Pembeli

Diisi sandi Negara Asal seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara

dan Valuta pada Bab V.

3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG

DITERBITKAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi surat berharga baik atas nama

maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dibeli oleh pihak

ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom

Golongan Pemilik diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat

berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh

Perusahaan Pembiayaan pelapor dipasar sekunder, tidak boleh

dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki,

melainkan harus mengurangi outstanding surat berharga yang

diterbitkan tersebut.


“Nomor surat berharga” adalah nomor kontrak surat berharga yang

diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Jenis Surat Berharga

“Jenis surat berharga” adalah surat berharga yang diterbitkan oleh


1. Medium Term Notes (MTN)

“MTN” adalah surat pengakuan utang berjangka menengah

dengan jangka waktu 1 sampai dengan 10 tahun yang

diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan terdaftar kepada

pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat

bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga

- 135 -

MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh

utang pokok pada saat jatuh tempo.

2. Obligasi

“Obligasi” adalah surat pengakuan utang berjangka waktu diatas

1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga)

secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali

seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

(3) Jangka Waktu

1. Tanggal Mulai

“Tanggal mulai” adalah tanggal dimulainya penerbitan surat

berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.


“Tanggal jatuh tempo” adalah tanggal jatuh tempo surat berharga

yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(4) Suku Bunga

Jenis

“Tipe bunga” adalah jenis bunga jenis bunga yang ditetapkan atas

surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor, yaitu floating atau fix.

Tingkat Bunga

“Nilai bunga” adalah persentase tingkat bunga yang diperjanjikan

dalam satu tahun (per annum).

(5) Nominal Surat Berharga

“Nominal surat berharga” adalah nilai surat berharga yang

diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam ribuan rupiah.

(6) Jenis Valuta Asing


penerbitan surat berharga.

(7) Saldo Pinjaman


- 136 -

“Saldo pinjaman dalam nilai mata uang asal” adalah sisa

pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode

laporan dalam valas.


“Saldo pinjaman dalam ekuivalen rupiah” adalah sisa pinjaman

Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan

dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(8) Nama Pembeli

“Nama pembeli” adalah nama pihak-pihak yang membeli atau

memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

(9) Golongan Pembeli

“Golongan pembeli” adalah golongan pihak-pihak yang membeli atau

memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

(10) Negara Asal

“Negara asal” adalah negara asal pembeli atau pemegang surat

berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- 137 -

K. LB11 : DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2) (3)

Jenis Jenis Valuta Nominal

Biaya Dibayar dimuka

Biaya yg ditangguhkan

Uang Muka Pajak

Pinjaman Pegawai

Aset yang diambil alih

Lainnya

2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA ASET

(1) Jenis

1. Biaya Dibayar dimuka

“Biaya dibayar dimuka” adalah biaya yang digunakan sebagai

pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu.

2. Biaya Yang Ditangguhkan

“Biaya yang ditangguhkan” adalah biaya yang telah terjadi atau

ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode

mendatang.

3. Uang Muka Pajak

“Uang muka pajak” adalah biaya yang digunakan untuk

pembayaran uang muka pajak.

4. Pinjaman Pegawai

“Pinjaman pegawai” adalah nilai pinjaman yang diberikan

Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.

5. Aset Yang Diambil Alih

“Aset yang diambil alih” adalah aset yang diperoleh melalui

pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan

- 138 -

secara sukarela oleh pemilik agunan berdasarkan kuasa untuk

menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Pembiayaan

pelapor.

6. Lainnya

Pos ini mencakup kewajiban lain selain nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.

(2) Jenis Valuta

Diisi sandi Valuta Asing, seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta

Asing pada Bab V.

(3) Nominal

Diisi nilai dari Jenis Rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor.

- 139 -

L. LB12 : DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA KEWAJIBAN

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2) (3)

Jenis Jenis Valuta Nominal

Beban Bunga Yang Harus Dibayar

Dividen Yang Belum Dibayar

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Kewajiban Imbalan Kerja

Hutang Asuransi

Hutang Dealer

Lainnya

2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA KEWAJIBAN

(1) Jenis

a. Beban Bunga Yang Harus Dibayar

Pos ini mencakup total beban bunga pinjaman yang harus

dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor.

b. Dividen Yang Belum Dibayar

Pos ini mencakup hutang dividen yang harus dibayar oleh


c. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh

Perusahaan Pembiayaan Pelapor .

d. Kewajiban Imbalan Kerja

Pos ini mencakup kewajiban imbalan kerja Perusahaan

Pembiayaan Pelapor kepada pegawai.

e. Hutang Asuransi

Pos ini mencakup hutang asuransi yang belum dibayar oleh


- 140 -

f. Hutang Dealer

Pos ini mencakup hutang dealer yang belum dibayar oleh

Perusahaan Pembiayaan Pelapor

g. Lainnya

Pos ini mencakup kewajiban lain selain nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.

(2) Jenis Valuta

Diisi sandi Valuta Asing, seperti tercantum pada Daftar Sandi Valuta

Asing pada Bab V.

(3) Nominal

Diisi nilai dari jenis rupa-rupa kewajiban yang dimiliki oleh


- 141 -

M. LB13 : DAFTAR RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN

BERSAMA

1. BENTUK FORMULIR




(1) (2) (3) (4) (5)

Nomor

Kontrak

Jenis

Kerjasama

Pembiayaan

Jangka Waktu

Jenis

Valuta

Porsi

Perusahaan

Pembiayaan

(%)

Tanggal

Mulai

Tanggal

Jatuh Tempo

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

Plafon

Saldo

Outstanding

Principles

Penyaluran

Pembiayaan

Bersama Nama

Kreditur

Golongan

Kreditur

Status

Keterk

aitan

Negara

Asal Dalam

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuival

en

Rupiah

Dala

m

Nilai

Mata

Uang

Asal

Dalam

Ekuival

en

Rupiah

- 142 -

2. PENJELASAN FORM LB13

Formulir ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama

Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain baik dalam bentuk

channeling maupun joint financing.

(1) Nomor Kontrak

Diisi dengan nomor kontrak perjanjian channelling dan joint

financing dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Kerjasama Pembiayaan

Diisi dengan jenis kerjasama pembiayaan yang dilakukan dengan

Kreditur baik chaneling maupun joint financing.

- Channelling.................01

- Joint Financing.............02

(3) Jangka Waktu

1) Tanggal Mulai

Diisi tanggal, bulan dan tahun dimulainya perjanjian.

2) Tanggal Jatuh Tempo

Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian.

(4) Jenis Valuta

Diisi sandi Jenis Valuta, seperti tercantum pada Daftar Valuta

Asing pada Bab V.

(5) Porsi Perusahaan Pembiayaan

Diisi persentase porsi pembiayaan Perusahaan Pembiayaan

sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan

bersama.

(6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama

1) Dalam Nilai Mata Uang Asal

Diisi jumlah Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama dalam nilai

mata uang asal apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah), nilai

dalam valas dikosongkan.

2) Dalam Ekuivalen Rupiah

- 143 -

Diisi jumlah Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama dalam

ekuivalen rupiah apabila jenis valas selain rupiah.

(7) Nilai Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama


Diisi Nilai Outstanding Principles Piutang Pembiayaan Bersama

yang menjadi porsi kreditur pada akhir periode laporan dalam

nilai mata uang asal apabila jenis valas adalah 360 (Rupiah),

nilai dalam valas dikosongkan.


Diisi Nilai Outstanding Principles Piutang Pembiayaan Bersama

yang menjadi porsi kreditur pada akhir periode laporan dalam

ekuivalen rupiah apabila jenis valas selain rupiah.

(8) Nama Kreditur

Diisi nama kreditur.

Contoh : PT. Bank Mandiri, Tbk ditulis Bank Mandiri

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk ditulis Bank BTN


Diisi sandi “golongan kreditur”, seperti tercantum pada Daftar Sandi




- Terkait dengan PP.................01

- Tidak Terkait dengan PP........02

(11) Negara Asal

Diisi sandi Negara Asal seperti tercantum pada Daftar Sandi Negara

dan Valuta sebagaimana tercantum pada Bab V.

3. PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN BERSAMA

(1) Nomor Kontrak

“Nomor kontrak” adalah nomor kontrak yang digunakan dalam

perjanjian chanelling atau joint financing antara Perusahaan

Pembiayaan Pelapor dengan pihak ketiga.

- 144 -

(2) Jenis Penyaluran Pembiayaan Bersama

1) Chanelling

“Chanelling” dalam pos ini adalah apabila dana untuk

pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur (Bank,

Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan

Sekunder Perumahan) dan risiko yang timbul dari aktifitas ini

berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Pembiayaan

pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan

memperoleh imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut.

2) Joint Financing

“Joint Financing” dalam pos ini adalah apabila sumber dana

untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan

Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur (Bank, Perusahaan

Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder

Perumahan).

(3) Jangka Waktu

1) Tanggal Mulai

Yaitu tanggal, bulan dan tahun dimulainya penyaluran

pembiayaan chanelling atau joint financing dari pihak kreditur

(Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan

Pembiayaan Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan

Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian

penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing.

2) Tanggal Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan dan tahun masa berakhirnya perjanjian

penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing dari pihak

kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan) kepada

Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam

perjanjian penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing.

(4) Jenis Valuta


perjanjian penyaluran pembiayaan chanelling atau joint financing.

- 145 -

(5) Porsi Perusahaan Pembiayaan

“Porsi perusahaan pembiayaan” adalah besaran porsi pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian

penyaluran pembiayaan bersama.

(6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama


“Nilai mata uang asal” pada Plafon Penyaluran Pembiayaan

Bersama adalah jumlah maksimum penyaluran pembiayaan

chanelling atau joint financing oleh Perusahaan Pembiayaan

sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran

pembiayaan bersama dalam mata uang asal


“Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama” adalah jumlah

maksimum penyaluran pembiayaan chanelling atau joint

financing oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum

dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam

ekuivalen Rupiah..

(7) Nilai Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama


“Nilai outstanding principles penyaluran pembiayaan bersama”

adalah jumlah outstanding principles penyaluran piutang

pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam mata uang

asal.


“Nilai outstanding principles penyaluran pembiayaan bersama”

adalah jumlah outstanding principles penyaluran piutang

pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam ekuivalen

Rupiah.

(8) Nama Kreditur

“Nama kreditur” adalah nama setiap kreditur Perusahaan

Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal

Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari satu

rekening pembiayaan chanelling atau joint financing dengan kreditur

yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi

- 146 -

nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad

perjanjian.


“Golongan kreditur” adalah pihak-pihak yang memberikan

pembiayaan chanelling atau Joint Financing kepada Perusahaan

Pembiayaan pelapor.


1) Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

“Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-pihak

yang memberikan pembiayaan chanelling atau joint financing

kepada perusahaan yang terkait dengan PP pelapor.

2) Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

“Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan” adalah pihak-

pihak yang memberikan pembiayaan chanelling atau joint

financing kepada perusahaan yang tidak terkait dengan PP

pelapor. Penjelasan mengenai Hubungan Dengan PP dapat

dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar

Rincian.

(11) Negara Asal

“Negara asal” adalah negara domisili kreditur.

- 147 -

N. LB14 : DAFTAR RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR

(1) (2) (3) (4) (5)

No

Kontrak Jenis

Jenis

Valuta

Jangka Waktu Nominal

Mulai Jatuh

Tempo

Dalam

Nilai Mata

Uang Asal

Dalam

Ekuivalen

Rupiah

(6) (7)

Rincian Counterparty Underlying Transaksi Pinjaman

Nama Golongan Asal Negara No Kontrak Nominal

2. RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI (LB14)

(1) Nomor Kontrak

Diisi nomor kontrak penempatan dana pada instrumen derivatif

dalam rangka lindung nilai.

(2) Jenis

Diisi Sandi Jenis Instrumen Derivatif Lindung Nilai

1. Interest Rate Swap 10

2. Currency Swap 20

3. Cross Currency Swap 30

4. Forward 40

5. Option 50

6. Lainnya 60

- 148 -

(3) Jenis Valuta

Diisi sandi jenis valuta instrumen derivatif yang ditempatkan oleh

Perusahaan Pembiayaan Pelapor pada counterparty seperti

tercantum pada Sandi Valuta pada Bab V.

(4) Jangka Waktu

1) Mulai

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya instrumen

derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor

pada counterparty.

2) Jatuh Tempo

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun berakhirnya instrumen

derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor

pada counterparty.

(5) Nominal


Diisi dengan jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam

bentuk valuta asing yang ditempatkan oleh Perusahaan

Pembiayaan Pelapor pada counterparty.


Diisi dengan hasil ekuivalen dalam rupiah dari jumlah instrumen

derivatif dari negara lain dalam bentuk valuta asing yang

ditempatkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor pada

counterparty.

(6) Rincian Counterparty

1) Nama

Diisi nama lembaga/perusahaan counterparty penyedia instrumen

derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam

rangka lindung nilai.

2) Golongan

Diisi sektor usaha lembaga/perusahaan counterparty penyedia

instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan

Pelapor dalam rangka lindung nilai seperti tercantum pada Sandi

Golongan Counterparty sebagaimana tercantum pada Bab V.

- 149 -

3) Asal Negara

Diisi asal negara counterparty instrumen derivatif yang digunakan

Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai

seperti tercantum pada Sandi Negara sebagaimana tercantum

pada Bab V.

(7) Underlying Transaksi Pinjaman

1) Nomor Kontrak

Diisi dengan nomor kontrak transaksi pinjaman yang diterima

oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang menjadi dasar

kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan

Pelapor dalam rangka lindung nilai.

2) Nominal

Diisi dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan

Pembiayaan Pelapor dalam valuta asing yang menjadi dasar

kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan


3. PENJELASAN RINCIAN ASET DERIVATIF LINDUNG NILAI

Pada daftar rincian ini dilaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang

dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam Rupiah maupun valuta

asing sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang

dimiliki perusahaan menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap

transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan

pelapor.

(1) Nomor Kontrak

“Nomor kontrak” adalah nomor kontrak instrumen derivatif yang

dimiliki perusahaan dalam rangka lindung nilai dari transaksi

pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan.

(2) Jenis

“Jenis” adalah jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan

Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi

pinjaman dalam valuta asing yang diterima.

(3) Jenis Valuta

- 150 -

“Jenis valuta” adalah jenis valuta dari instrumen derivatif yang

dipilih Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai

atas transaksi pinjaman yang diterima sesuai dengan Sandi Valuta

Asing pada Bab V.

(4) Jangka Waktu

1) Mulai

“Mulai” adalah tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen

derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Pelapor dengan

counterparty.

2) Jatuh Tempo

“Jatuh tempo” adalah tanggal berakhirnya transaksi instrumen

derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Pelapor dengan

counterparty.

(5) Nominal


“Dalam nilai mata uang asal” adalah nilai nominal instrumen

derivatif dalam bentuk mata uang asal antara Perusahaan

Pembiayaan Pelapor dengan counterparty.


“Dalam ekuivalen rupiah” adalah hasil ekuivalen dalam rupiah

dari nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan

Pembiayaan Pelapor dengan counterparty.

(6) Rincian Counterparty

1) Nama

“Nama” adalah lembaga/perusahaan counterparty penyedia

instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan


2) Golongan

“Golongan” adalah sektor usaha lembaga/perusahaan

counterparty penyedia instrumen derivatif yang digunakan

Perusahaan Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai.

3) Asal Negara

- 151 -

“Asal negara” adalah negara counterparty penyedia instrumen

derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Pelapor

dalam rangka lindung nilai.

(7) Underlying Transaksi Pinjaman

1) Nomor Kontrak

“Nomor kontrak” adalah nomor kontrak pinjaman dalam valuta

asing yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang

menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan

Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai.

2) Nominal

“Nominal” adalah jumlah pinjaman dalam valuta asing yang

diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor yang menjadi

dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan

Pembiayaan Pelapor dalam rangka lindung nilai.

- 152 -

BAB V

DAFTAR SANDI

A. LAMPIRAN I: SANDI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

No Sandi Nama Perusahaan

1. 250230 Astra Sedaya Finance

2. 250390 Toyota Astra Financial Services

3. 252430 Surya Artha Nusantara Finance

4. 250430 Mitsui Leasing Capital Indonesia

5. 251330 MNC Finance

6. 291030 Multindo Auto Finance

7. 252900 Mutiara Multi Finance

8. 252640 Nusa Surya Ciptadana

9. 252000 Olympindo Multi Finance

10. 252190 Pro Car International Finance

11. 251500 Emperor Finance Indonesia

12. 261180 Equity Finance Indonesia

13. 251930 Mirasurya Multi Finance

14. 261100 Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance

15. 251980 Mashill Internasional Finance

16. 251480 Permata Finance Indonesia

17. 252896 PPA Finance

18. 251680 Sumber Artha Mas Finance

19. 252680 Tossa Salimas Finance

20. 251900 AB Sinar Mas Multifinance

21. 252350 Sinar Mas Multifinance

22. 250210 Adhika Primadhana Multifinance

23. 250350 AEON Credit Services Indonesia

- 153 -


24. 291050 Andalan Finance Indonesia

25. 252892 Anugerah Buana Central Multi Finance

26. 251100 Anugerah Utama Multifinance

27. 251460 Arjuna Finance

28. 291020 Armada Finance

29. 252670 Aditama Finance (d/h Artamas Multi Finance)

30. 252080 Artha Prima Finance

31. 252830 Mega Central Finance

32. 252070 Mega Finance

33. 252280 Rukun Rahardjo Sedoyo

34. 261140 Sadira Finance

35. 252894 Sarana Global Finance Indonesia

36. 252710 Sunprima Nusantara Permbiayaan

37. 252020 Surya Nordfinans

38. 252540 Transpacific Finance

39. 252550 Trevi Pelita Multifinance

40. 252200 Triprima Multi Finance

41. 251230 BNI Multifinance

42. 252480 Swadharma Surya Finance

43. 250380 Indomobil Finance Indonesia

44. 252916 Nissan Financial Services Indonesia

45. 252898 Maxima Inti Finance

46. 251350 Mitra Dana Putra Utama Finance

47. 251520 Mitra Pinasthika Mustika Finance

48. 260330 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia

49. 261150 Mandala Multifinance Tbk

50. 251890 Mega Finadana

- 154 -


51. 252590 Pro Mitra Finance

52. 251870 Verena Multi Finance

53. 252899 IBJ Verena Finance

54. 251270 Beta Inti Multifinance

55. 251280 BFI Finance Indonesia

56. 251190 Bhumindo Sentosa Abadi Finance

57. 251790 BIMA Finance

58. 251210 Bintang Mandiri Finance

59. 252360 Bosowa Multifinance

60. 250250 Buana Finance

61. 252907 Buana Sejahtera Multidana

62. 250460 BTMU-BRI Finance

63. 250320 Resona Indonesia Finance

64. 252909 Home Credit Indonesia

65. 252240 Rabana Investindo

66. 252912 Swadesi Finance

67. 252904 Tristar Finance

68. 251940 Trust Finance Indonesia

69. 252610 Varia Intra Finance

70. 252630 Woka Internasional

71. 252913 Takari Kokoh Sejahtera

72. 252914 Indonesia International Finance

73. 260290 BCA Finance, Tbk

74. 252897 Central Santosa Finance

75. 260440 Karya Technik Multi Finance

76. 250400 Koexim Mandiri Finance

77. 252910 Lotte Capital Indonesia

- 155 -


78. 252893 Maestro Prima Finance

79. 252400 Magna Finance, Tbk

80. 251580 Mandiri Finance Indonesia

81. 252908 Pacific Multi Finance

82. 251600 Paramitra Multifinance

83. 260430 Kembang Delapan Delapan Multi Finance

84. 260260 Komatsu Astra Finance

85. 252390 Staco Estika Sedaya Finance

86. 251620 MNC Guna Usaha

87. 252901 Indosurya Inti Finance

88. 261130 Intan Baruprana Finance

89. 252210 Intensif Multi finance

90. 251880 Internusa Tribuana Citra Multi Finance

91. 252660 ITC Auto Multi Financ

92. 252903 JA Mitsui Leasing Indonesia

93. 250310 Clipan Finance Indonesia

94. 251630 Bukopin Finance

95. 250270 Bumiputera BOT- Finance

96. 252090 Bussan Auto Finance

97. 251260 Bumikusuma Multi Finance

98. 252720 Cakrawala Citra Mega Multifinance

99. 252560 Catterpillar Finance Indonesia

100. 260460 Central Java Power

101. 260420 Chandra Sakti Utama Leasing

102. 261210 Capella Multidana

103. 252918 Hino Finance Indonesia

104. 252895 SMFL Leasing Indonesia

- 156 -


105. 291040 Kresna Reksa Finance

106. 252570 Trihamas Finance

107. 251750 Koperasi Pembiayaan Indonesia

108. 251670 Maxima Auto Finance

109. 252320 Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia

110. 251810 National Finance

111. 251450 Otomas Multifinance

112. 261220 Reksa Finance

113. 252510 Tempo Utama Finance

114. 252330 Topas Multi Finance

115. 250470 CIMB Niaga Auto Finance

116. 250450 Kencana Internusa Artha Finance

117. 251380 Daindo International Finance

118. 260410 Danpac Finance

119. 250330 Dipo Star Finance

120. 251550 Finansia Multi Finance

121. 251770 Fortuna Multi Finance

122. 260350 Garishindo Buana Finance Indonesia

123. 260370 Jaya Fuji Leasing

124. 252915 Karunia Multi Finance

125. 290220 Astra Multi Finance

126. 251030 Adira Dinamika Multi Finance

127. 261230 Adira Quantum Multifinance

128. 290210 Astra Auto Finance

129. 252490 Capitalinc Finance

130. 252902 Century Tokyo Leasing Indonesia

131. 251430 Danasupra Erapacific

- 157 -


132. 251470 Dharmatama Megah Finance

133. 281010 Diners Jaya Indonesia International

134. 252110 Eterindo Pacific Finance

135. 250490 Summit Oto Finance

136. 251830 Oto Multiartha

137. 250440 Orix Indonesia Finance

138. 252906 Swarna Niaga Finance

139. 252470 Swadharma Indotama Finance

140. 252520 Tifa Finance

141. 252870 Smart Multi Finance

142. 260450 Sinar Mitra Sepadan Finance

143. 251590 Star Finance

144. 250420 Suzuki Finance Indonesia

145. 252917 Mallaca Trust Finance

146. 250220 U Finance Indonesia

147. 251250 Bringin Srikandi Finance

148. 251240 Bringin Indotama Sejahtera Finance

149. 252410 Sunindo Parama Finance

150. 252905 Top Finance

151. 252130 Pracico Multi Finance

152. 252140 Pratama Interdana Finance

153. 252040 Prioritas Raditya Multifinance

154. 261190 Panen Arta Indonesia Multi Finance

155. 251110 Pan Pacific Oto Finance

156. 260400 Sejahtera Pertama Multifinance

157. 261090 Wahana Ottomitra Multiartha

158. 251200 BII Finance

- 158 -


159. 252270 Arthaasia Finance

160. 251080 Arthabuana Margausaha Finance

161. 261260 Asia Multidana

162. 260270 Asiatic Sejahtera Finance

163. 251120 Astrido Pacific Finance

164. 261020 Batara Internasional Finansindo

165. 251220 Batavia Prosperindo Finance

166. 251040 Bentara Sinergies Multifinance

167. 251540 Federal International Finance

168. 251170 Mizuho Balimor Finance

169. 252530 CiPTadana Multifinance

170. 252650 Citra Mandiri Multi Finance

171. 250300 Clemont Finance Indonesia

172. 252620 Commerce Finance

173. 251410 Danareksa Finance

174. 251420 Dana Unico Finance

175. 260300 Daya Sembada Finance

176. 251060 Globalindo Multi Finance

177. 252891 Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia

178. 251690 Hewlett-Packard Finance Indonesia

179. 252310 Harvesia Aktiva Finance

180. 252919 Hitachi Capital Finance Indonesia

181. 250340 Sahabat Finansial Keluarga

182. 252700 Indojasa Pratama Finance

183. 251530 Pratama Sedaya Finance

184. 260340 First Indo American Leasing

185. 251610 Hasjrat Multifinance

- 159 -


186. 252450 Swadharma Bhakti Sedaya Finance

187. 261170 Radana Bhaskara Finance

188. 252600 Mandiri Tunas Finance

189. 252840 Mega Auto Finance

190. 270210 IFS Capital Indonesia

191. 252911 PANN Pembiayaan Maritim

192. 261200 Patra Multifinance

193. 252260 Ridean Finance

194. 252250 Rama Multi Finance

195. 261160 Rindang Sejahtera Finance

196. 252150 Satyadhika Bakti Multi Finance

197. 251090 Tirta Finance

198. 252810 Al Ijarah Indonesia Finance

199. 251130 Amanah Finance

200. 251840 Tirta Larastama Dinamika Finance

- 160 -

B. SANDI GOLONGAN COUNTERPARTY

GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY SANDI

A. Penduduk

I. Sektor Pemerintah

1. Pemerintah Pusat

a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) 0010

b. Kementerian Keuangan 0020

c. Kementerian Pertahanan 0030

d. Kementerian Kehutanan 0040

e. Kementerian Pertanian 0050

f. Kementerian Pertambangan dan Energi 0060

g. Kementerian Agama 0070

h. Kementerian Negara BUMN 0080

i. Kementerian lainnya 0999

2. Pemerintah Daerah (Pemda)

a. Provinsi

1010

b. Pemerintah Kota 1020

c. Pemerintah Kabupaten 1030

3. Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah

a. Badan Urusan Logistik (BULOG) 2010

b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2020

c. Lainnya

2090

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah

Campuran

a. Lembaga Keuangan Bank

i. Bank Umum Konvensional 3110

ii. Bank Umum Syariah 3120

iii. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional 3130

- 161 -


iv. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah 3140

b. Lembaga Keuangan Non Bank

i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi :

- Jamsostek 4111

- Taspen 4112

- Jiwasraya 4113

- Jasa Raharja 4114

- Jasindo 4115

- ASABRI 4116

- Perusahaan asuransi lainnya 4119

Dana Pensiun 4120

ii. Modal Ventura 4130

iii. Perusahaan Pembiayaan 4140

iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

-

Perusahaan sekuritas yang tidak

melakukan kegiatan usaha Reksadana 4151

-

Perusahaan sekuritas yang melakukan

kegiatan usaha Reksadana 4152

- Perusahaan Reksadana 4153

- Manajer Investasi 4154

- Danareksa 4155

- Lainnya 4159

v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya

- Perum Pegadaian 4171

- Pos Indonesia 4172

- Lainnya 4179

c. Bukan Lembaga Keuangan

- 162 -


i Kereta Api Indonesia (KAI) 4501

ii Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) 4502

iii. Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO) 4503

iv.

Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan (ASDP) 4504

v. Angkasa Pura 4505

vi. Perkebunan Nusantara 4506

vii. Pertamina 4507

viii. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 4508

ix. Krakatau Steel 4509

x. Garuda Indonesia 4510

xi. Telkom 4511

xii. Indosat 4512

xiii. Jasa Marga 4513

xiv. Timah 4514

xv. Aneka Tambang 4515

xvi. Perusahaan Jasa Konstruksi 4516

xvii. Lainnya 4599

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Lembaga Keuangan Non Bank


- Perusahaan Asuransi 5110

- Dana Pensiun 5120




-


melakukan kegiatan usaha reksadana 5151

- 163 -


-


kegiatan usaha reksadana 5152



- Lainnya 5159

v. Lainnya 5199

b. Bukan Lembaga Keuangan

- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 5501

- Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) 5502

- Lainnya 5599

II. Sektor Swasta

1. Lembaga Keuangan Bank

a. Bank Umum Konvensional 6110

b. Bank Umum Syariah 6120

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional 6130

d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah 6140

2. Lembaga Keuangan Non Bank

a. Swasta Nasional



- Dana Pensiun 7120




-



- Perusahaan sekuritas yang melakukan 7152

- 164 -


kegiatan usaha Reksadana



- Lainnya 7159


- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 7172

- Koperasi Simpan Pinjam

= Koperasi Primer 7173

= Koperasi Lainnya 7174

- Lainnya 7190

b. Campuran



- Dana Pensiun 7220




-



-





- Lainnya 7259



-

Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di

Indonesia lainnya 7273

- Lainnya 7290

- 165 -


c. Asing



- Dana Pensiun 7320




-



-





- Lainnya 7359



-


Indonesia lainnya 7379

- Lainnya 7390

3. Bukan Lembaga Keuangan

a. Swasta Nasional

i. Perusahaan-perusahaan Lainnya

- Perusahaan Otomotif 8111

- Perusahaan Perminyakan 8112

- Perusahaan Tekstil 8113

- Perusahaan Perkayuan (HPH) 8114

- Perusahaan Jasa Konstruksi 8115

- Perusahaan Industri Rokok 8116

- 166 -


- Perusahaan Industri Makanan 8117

- Perusahaan Agrobusiness 8118

- Perusahaan Lainnya 8139

ii. Koperasi Bukan Simpan Pinjam

- Koperasi Primer 8141

- Koperasi Lainnya 8149

iii. Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi

Kemasyarakatan

-

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah

(BAZIS) 8151

- Lembaga Pendidikan 8152

- Lainnya 8159

b. Campuran









- Perusahaan Agrobusiness 8418


ii.

Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi

Kemasyarakatan

-


(BAZIS) 8451


- Lainnya 8469

- 167 -


iii. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di

Indonesia

8480

c. Asing









- Perusahaan Agrobisnis 8618


ii.

Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi

Kemasyarakatan

-


(BAZIS) 8651


- Lainnya 8659

iii.


Indonesia 8670

4. Sektor Swasta Lainnya 8900

5. Perseorangan 9000

B. Bukan penduduk

I. Pemerintah pusat 9100

II. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya 9200

III. BUMN Milik Negara Asing 9300

IV. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi 9400

- 168 -


di luar Indonesia

V. Swasta Lainnya

1. Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing 9501

2. Swasta Milik Indonesia 9502

3. Lainnya

9519

VI. Lembaga-Lembaga Internasional

1. Bank Pembangunan Multilateral :

a. Islamic Development Bank (IDB) 9611

b. Asian Development Bank (ADB) 9612

c. World Bank 9613

d. lainnya 9629

2. Lainnya 9690

VII. Perseorangan 9700

- 169 -

C. SANDI NEGARA

No Negara Sandi Negara

1. Afghanistan AF

2. Albania AL

3. Algeria/Aljazair DZ

4. America Samoa AS

5. Andorra AD

6. Angola AO

7. Anguilla AI

8. Antarctica AQ

9. Antigua And Barbuda AG

10. Argentina AR

11. Armenia AM

12. Aruba AW

13. Australia AU

14. Austria AT

15. Azerbaijan AZ

16. Bahamas BS

17. Bahrain BH

18. Bangladesh BD

19. Barbados BB

20. Belarus BY

21. Belgium BE

22. Belize BZ

23. Benin BJ

24. Bermuda BM

25. Bhutan BT

26. Bolivia BO

- 170 -


27. Bosnia-Herzegowina BA

28. Botswana BW

29. Bouvet Island BV

30. Brazil BR

31. British Indian Ocean Territory IO

32. Brunei Darussalam BN

33. Bulgaria BG

34. Burkina Faso BF

35. Burundi BI

36. Cambodia KH

37. Cameroon CM

38. Canada CA

39. Cape Verde CV

40. Cayman Islands KY

41. Central African Republic CF

42. Chad TD

43. Chile CL

44. China CN

45. Christmas Islands CX

46. Cocos (Keeling) Island CC

47. Colombia CO

48. Comoros KM

49. Congo CG

50. Congo, The Democratic Republic Of The CD

51. Cook Island CK

52. Costa Rica CR

53. COTE D'IVOIRE ( Lihat Ivory Coast)

- 171 -


54. Croatia HR

55. Cuba CU

56. Cyprus CY

57. Czech Republic CZ

58. Denmark DK

59. Djibouti DJ

60. Domonica DM

61. Dominican Republic DO

62. Egypt EG

63. El Salvador SV

64. Ecuador EC

65. Equatorial Guinea GQ

66. Eritrea ER

67. Estonia EE

68. Ethiopia ET

69. European Community EU

70. Faroe Islands FO

71. Falkland Islands (Malvinas) FK

72. Fiji FJ

73. Finland FI

74. France FR

75. France, Metropolitan FX

76. French Polynesia PF

77. French Southern Territories TF

78. French Guiana GF

79. Gabon GA

80. Gambia GM

- 172 -


81. Georgia GE

82. Germany DE

83. Ghana GH

84. Gibraltar GI

85. Greece (Lihat Yunani)

86. Greenland GL

87. Grenada GD

88. Guadeloupe GP

89. Guam GU

90. Guatemala GT

91. Guinea GN

92. Guinea Bissau GW

93. Guyana GY

94. Haiti HT

95. Heard And Mcdonald Island HM

96. Honduras HN

97. Hongkong HK

98. Hungary HU

99. Iceland IS

100. India IN

101. Indonesia ID

102. Iraq IQ

103. Iran IR

104. Ireland IE

105. Israel IL

106. Italia IT

107. Ivory Coast CI

- 173 -


108. Jamaica JM

109. Japan JP

110. Jordan JO

111. Kazakhstan KZ

112. Kenya KE

113. Kiribati KI

114. Korea Selatan KR

115. Korea Utara KP

116. Kuwait KW

117. Kyrgyzstan KG

118. Lao People's Democ. Rep. LA

119. Latvia LV

120. Lebanon LB

121. Lesotho LS

122. Liberia LR

123. Libyan Arab Jamahiriya LY

124. Liechtenstein LI

125. Lithuania LT

126. Luxembourg LU

127. Macau MO

128. Macedonia MK

129. Madagascar MG

130. Malagasi MG

131. Malawi MW

132. Malaysia MY

133. Maldives MV

134. Mali ML

- 174 -


135. Malta MT

136. Marshall Islands MH

137. Martinique MQ

138. Mauritania MR

139. Mauritius MU

140. Mayotte YT

141. Mexico MX

142. Micronesia, Federated State Of FM

143. Moldova, Republic Of MD

144. Monaco MC

145. Mongolia MN

146. Montserrat MS

147. Morocco MA

148. Mozambique MZ

149. Myanmar (Burma) MM

150. Namibia NA

151. Nauru NR

152. Nepal NP

153. Netherlands NL

154. Netherlands Antilles AN

155. New Caledonia NC

156. New Zealand NZ

157. Nicaragua NI

158. Niger NE

159. Nigeria NG

160. Nieue NU

161. Norfolk Islands NF

- 175 -


162. Northern Mariana Island MP

163. Norway NO

164. Oman OM

165. Pakistan PK

166. Palau PW

167. Panama PA

168. Papua New Guinea PG

169. Paraguay PY

170. Peru PE

171. Philippines PH

172. Pitcairn PN

173. Poland PL

174. Portugal PT

175. Puerto Rico PR

176. Qatar QA

177. Reunion RE

178. Romania RO

179. Russian Federation RU

180. Rwanda RW

181. Saint Lucia LC

182. Samoa WS

183. San Marino SM

184. Sao Tome & Principe ST

185. Saudi Arabia SA

186. Senegal SN

187. Seychelles SC

188. Siera Leoner SL

- 176 -


189. Singapore SG

190. Slovakia (Slovak Republic) SK

191. Slovenia SI

192. Solomon Islands SB

193. Somalia SO

194. South Africa ZA

195. South Georgia & The South Sandwich I. GS

196. Spain ES

197. Sri Langka/Ceylon LK

198. St. Helena SH

199. St. Kitt& Nevis/ Saint Kitts C. & Nevis KN

200. St. Pierre & Miquelon PM

201. St. Vincent & The Grenades VC

202. Sudan SD

203. Suriname SR

204. Svalbard And Jan Mayen Island SJ

205. Swaziland SZ

206. Swedia/Sweden SE

207. Swiss/Switzerland CH

208. Syrian Arab Republic SY

209. Taiwan/Rep. Of China/Province Of China TW

210. Tajikistan TJ

211. Tanzania (Taganzica & Zanzibar) TZ

212. Thailand TH

213. Timorleste TL

214. Tokelau TK

215. Tonga TO

- 177 -


216. Trinidad & Tobago TT

217. Tunisia TN

218. Turkey TR

219. Turkmenistan TM

220. Turks & Caicos Island TC

221. Tuvalu TV

222. Uganda UG

223. Ukraine UA

224. Union Of Soviet Socialist Republics SU

225. United Arab Emirat AE

226. United Kingdom (Inggris) GB

227. United States Of America US

228. Uruguay UY

229. Us Minor Outlying Islands UM

230. Uzbekistan UZ

231. Vanuatu VU

232. Vatican City State (Holy See) VA

233. Venezuela VE

234. Vietnam VN

235. Virgin Islands (British) VG

236. Virgin Islands (Us) VI

237. Wallis And Futuna Islands WF

238. West Africa XO

239. Western Sahara EH

240. Yemen YE

241. Yugoslavia YU

242. Yunani (Lihat Greece) GR

- 178 -


243. Zambia ZM

244. Zimbabwe ZW

245. Lainnya N1

- 179 -

D. SANDI VALUTA ASING

No. Valuta Asing Kode

1. AUD-Australian Dollar 036

2. ATS-Austrian Schilling 040

3. BEF-Belgian Franc 056

4. BND-Brunei Dollar 096

5. BUK-Burma Kyat 104

6. CAD-Canadian Dollar 124

7. LKR-Srilanka Rupee 144

8. DKK-Danish Kroner 208

9. FRF-French Franc 250

10. DEM-Deutche Mark 280

11. EUR-Euro Currency 333

12. HKD-Hongkong Dollar 344

13. INR-Indian Rupee 356

14. IDR-Indonesia Rupiah 360

15. ITL-Italia Lire 380

16. JPY-Japan Yen 392

17. KWD-Kuwaiti Dinnar 414

18. MYR-Malaysia Ringgit 458

19. NLG-Netherland Gulider 528

20. NZD-New Zealand Dollar 554

21. NOK-Norwegian Kroner 578

22. PKR-Pakistan Rupee 586

23. PHP-Philippines Peso 608

24. PTE-Portuguese Escudo 620

25. SAR-Saudi Arabian Riyal 682

26. SGD-Singapore Dollar 702

- 180 -

27. ESP-Spanish Peseta 732

28. SEK-Swedish Kroner 752

29. CHF-Swiss France 756

30. THB-Thailand Bath 764

31. GBP-U.K. Pound Sterling 826

32. USD-United States Dollar 840

33. XAU-Gold 959

34. SDR-Special Drawing Right 990

35. Valuta Lain 900

- 181 -

E. DAFTAR SANDI LOKASI KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

No. Nama Provinsi, Kabupaten, Kota Sandi

PROVINSI JAWA BARAT

1 Kab. Bekasi 0102

2 Kab. Purwakarta 0103

3 Kab. Karawang 0106

4 Kab. Bogor 0108

5 Kab. Sukabumi 0109

6 Kab. Cianjur 0110

7 Kab. Bandung 0111

8 Kab. Sumedang 0112

9 Kab. Tasikmalaya 0113

10 Kab. Garut 0114

11 Kab. Ciamis 0115

12 Kab. Cirebon 0116

13 Kab. Kuningan 0117

14 Kab. Indramayu 0118

15 Kab. Majalengka 0119

16 Kab. Subang 0121

17 Kab. Bandung Barat 0122

18 Kota Bandung 0191

19 Kota Bogor 0192

20 Kota Sukabumi 0193

21 Kota Cirebon 0194

22 Kota Tasikmalaya 0195

23 Kota Cimahi 0196

24 Kota Depok 0197

25 Kota Bekasi 0198

26 Kota Banjar 0180

- 182 -


PROVINSI BANTEN

1 Kab. Lebak 0201

2 Kab. Pandeglang 0202

3 Kab. Serang 0203

4 Kab. Tangerang 0204

5 Kota Cilegon 0291

6 Kota Tangerang 0292

7 Kota Serang 0293

PROVINSI DKI JAKARTA

1 Wil. Kota Jakarta Pusat 0391

2 Wil. Kota Jakarta Utara 0392

3 Wil. Kota Jakarta Barat 0393

4 Wil. Kota Jakarta Selatan 0394

5 Wil. Kota Jakarta Timur 0395

6 Wil. Kepulauan Seribu 0396

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

1 Kab. Bantul 0501

2 Kab. Sleman 0502

3 Kab. Gunung Kidul 0503

4 Kab. Kulon Progo 0504

5 Kota Yogyakarta 0591

PROVINSI JAWA TENGAH

1 Kab. Semarang 0901

2 Kab. Kendal 0902

3 Kab. Demak 0903

4 Kab. Grobogan 0904

5 Kab. Pekalongan 0905

- 183 -


7 Kab. Tegal 0906

8 Kab. Brebes 0907

9 Kab. Pati 0908

10 Kab. Kudus 0909

11 Kab. Pemalang 0910

12 Kab. Jepara 0911

13 Kab. Rembang 0912

14 Kab. Blora 0913

15 Kab. Banyumas 0914

16 Kab. Cilacap 0915

17 Kab. Purbalingga 0916

18 Kab. Banjarnegara 0917

19 Kab. Magelang 0918

20 Kab. Temanggung 0919

21 Kab. Wonosobo 0920

22 Kab. Purworejo 0921

23 Kab. Kebumen 0922

24 Kab. Klaten 0923

25 Kab. Boyolali 0924

26 Kab. Sragen 0925

27 Kab. Sukoharjo 0926

28 Kab. Karanganyar 0927

29 Kab. Wonogiri 0928

30 Kab. Batang 0929

31 Kota Semarang 0991

32 Kota Salatiga 0992

33 Kota Pekalongan 0993

34 Kota Tegal 0994

- 184 -


35 Kota Magelang 0995

36 Kota Surakarta/Solo 0996

PROVINSI JAWA TIMUR

1 Kab. Gresik 1201

2 Kab. Sidoarjo 1202

3 Kab. Mojokerto 1203

4 Kab. Jombang 1204

5 Kab. Sampang 1205

6 Kab. Pamekasan 1206

7 Kab. Sumenep 1207

8 Kab. Bangkalan 1208

9 Kab. Bondowoso 1209

10 Kab. Banyuwangi 1211

11 Kab. Jember 1212

12 Kab. Malang 1213

13 Kab. Pasuruan 1214

14 Kab. Probolinggo 1215

15 Kab. Lumajang 1216

16 Kab. Kediri 1217

17 Kab. Nganjuk 1218

18 Kab. Tulungagung 1219

19 Kab. Trenggalek 1220

20 Kab. Blitar 1221

21 Kab. Madiun 1222

22 Kab. Ngawi 1223

23 Kab. Magetan 1224

24 Kab. Ponorogo 1225

- 185 -


25 Kab. Pacitan 1226

26 Kab. Bojonegoro 1227

27 Kab. Tuban 1228

28 Kab. Lamongan 1229

29 Kab. Situbondo 1230

30 Kota Surabaya 1291

31 Kota Mojokerto 1292

32 Kota Malang 1293

33 Kota Pasuruan 1294

34 Kota Probolinggo 1295

35 Kota Blitar 1296

36 Kota Kediri 1297

37 Kota Madiun 1298

38 Kota Batu 1271

PROVINSI BENGKULU

1 Kab. Bengkulu Selatan 2301

2 Kab. Bengkulu Utara 2302

3 Kab. Rejang Lebong 2303

4 Kab. Lebong 2304

5 Kab. Kepahiang 2305

6 Kab. Mukomuko 2306

7 Kab. Seluma 2307

8 Kab. Kaur 2308

9 Kota Bengkulu 2391

PROVINSI JAMBI

1 Kab. Batanghari 3101

2 Kab. Sarolangun 3104

- 186 -


3 Kab. Kerinci 3105

4 Kab. Muaro Jambi 3106

5 Kab. Tanjung Jabung Barat 3107

6 Kab. Tanjung Jabung Timur 3108

7 Kab. Tebo 3109

8 Kab. Merangin 3111

9 Kab. Bungo 3112

10 Kota Jambi 3191

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1 Kab. Aceh Besar 3201

2 Kab. Pidie 3202

3 Kab. Aceh Utara 3203

4 Kab. Aceh Timur 3204

5 Kab. Aceh Selatan 3205

6 Kab. Aceh Barat 3206

7 Kab. Aceh Tengah 3207

8 Kab. Aceh Tenggara 3208

9 Kab. Aceh Singkil 3209

10 Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen 3210

11 Kab. Aceh Tamiang 3211

12 Kab. Gayo Luwes 3212

13 Kab. Aceh Barat Daya 3213

14 Kab. Aceh Jaya 3214

15 Kab. Nagan Raya 3215

16 Kab. Aceh Simeuleu 3216

17 Kab. Bener Meriah 3217

18 Kab. Pidie Jaya 3218

- 187 -


19 Kab. Subulussalam 3219

20 Kota Banda Aceh 3291

21 Kota Sabang 3292

22 Kota Lhokseumawe 3293

23 Kota Langsa 3294

PROVINSI SUMATERA UTARA

1 Kab. Deli Serdang 3301

2 Kab. Langkat 3302

3 Kab. Karo 3303

4 Kab. Simalungun 3304

5 Kab. Labuhan Batu 3305

6 Kab. Asahan 3306

7 Kab. Dairi 3307

8 Kab. Tapanuli Utara 3308

9 Kab. Tapanuli Tengah 3309

10 Kab. Tapanuli Selatan 3310

11 Kab. Nias 3311

12 Kab. Toba Samosir 3313

13 Kab. Mandailing Natal 3314

14 Kab. Nias Selatan 3315

15 Kab. Humbang Hasundutan 3316

16 Kab. Pakpak Bharat 3317

17 Kab. Samosir 3318

18 Kab. Serdang Bedagai 3319

19 Kab. Angkola Sipirok 3320

20 Kab. Batu Bara 3321

21 Kab. Padang Lawas 3322

- 188 -


22 Kab. Padang Lawas Utara 3323

23 Kota Tebing Tinggi 3391

24 Kota Binjai 3392

25 Kota Pematang Siantar 3393

26 Kota Tanjung Balai 3394

27 Kota Sibolga 3395

28 Kota Medan 3396

29 Kota Padang Sidempuan 3399

PROVINSI SUMATERA BARAT

1 Kab. Agam 3401

2 Kab. Pasaman 3402

3 Kab. Limapuluh Koto 3403

4 Kab. Solok Selatan 3404

5 Kab. Padang Pariaman 3405

6 Kab. Pesisir Selatan 3406

7 Kab. Tanah Datar 3407

8 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 3408

9 Kab. Kepulauan Mentawai 3409

10 Kab. Pasaman Barat 3410

11 Kab. Dharmasraya 3411

12 Kab. Solok 3412

13 Kota Bukittinggi 3491

14 Kota Padang 3492

15 Kota Sawahlunto 3493

16 Kota Padang Panjang 3494

17 Kota Solok 3495

18 Kota Payakumbuh 3496

- 189 -


19 Kota Pariaman 3497

PROVINSI RIAU

1 Kab. Kampar 3501

2 Kab. Bengkalis 3502

3 Kab. Indragiri Hulu 3504

4 Kab. Indragiri Hilir 3505

5 Kab. Rokan Hulu 3508

6 Kab. Rokan Hilir 3509

7 Kab. Pelalawan 3510

8 Kab. Siak 3511

9 Kab. Kuantan Singingi 3512

10 Kota Pekanbaru 3591

11 Kota Dumai 3592

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1 Kab. Musi Banyuasin 3606

2 Kab. Ogan Komering Ulu 3607

3

Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara

Enim) 3608

4 Kab. Lahat 3609

5 Kab. Musi Rawas 3610

6 Kab. Ogan Komering Ilir 3611

7 Kab. Banyuasin 3613

8 Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan 3614

9 Kab. Ogan Komeing Ulu Timur 3615

10 Kab. Ogan Ilir 3616

11 Kab. Empat Lawang 3617

12 Kota Palembang 3691

13 Kota Lubuklinggau 3693

- 190 -


14 Kota Prabumulih 3694

15 Kota Pagar Alam 3697

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kab. Bangka 3701

2 Kab. Belitung 3702

3 Kab. Bangka Barat 3703

4 Kab. Bangka Selatan 3704

5 Kab. Bangka Tengah 3705

6 Kab. Belitung Timur 3706

7 Kota Pangkal Pinang 3791

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1 Kab. Karimun 3801

2 Kab. Lingga 3802

3 Kab. Natuna 3803

4

Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan

Riau) 3804

5 Kota Tanjung Pinang 3891

6 Kota Batam 3892

PROVINSI LAMPUNG

1 Kab. Lampung Selatan 3901

2 Kab. Lampung Tengah 3902

3 Kab. Lampung Utara 3903

4 Kab. Lampung Barat 3904

5 Kab. Tulang Bawang 3905

6 Kab. Tanggamus 3906

7 Kab. Lampung Timur 3907

8 Kab. Way Kanan 3908

9 Kab. Pesawaran 3909

- 191 -


10 Kota Bandar Lampung 3991

11 Kota Metro 3992

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1 Kab. Banjar 5101

2 Kab. Tanah Laut 5102

3 Kab. Tapin 5103

4 Kab. Hulu Sungai Selatan 5104

5 Kab. Hulu Sungai Tengah 5105

6 Kab. Hulu Sungai Utara 5106

7 Kab. Barito Kuala 5107

8 Kab. Kota Baru 5108

9 Kab. Tabalong 5109

10 Kab.Tanah Bumbu 5110

11 Kab. Balangan 5111

12 Kota Banjarmasin 5191

13 Kota Banjarbaru 5192

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1 Kab. Pontianak 5301

2 Kab. Sambas 5302

3 Kab. Ketapang 5303

4 Kab. Sanggau 5304

5 Kab. Sintang 5305

6 Kab. Kapuas Hulu 5306

7 Kab. Bengkayang 5307

8 Kab. Landak 5308

9 Kab. Sekadau 5309

10 Kab. Melawi 5310

- 192 -


11 Kab. Kayong Utara 5311

12 Kab. Kubu Raya 5312

13 Kota Pontianak 5391

14 Kota Singkawang 5392

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 Kab. Kutai Kartanegara 5401

2 Kab. Berau 5402

3 Kab. Pasir 5403

4 Kab. Bulungan 5404

5 Kab. Kutai Barat 5405

6 Kab. Kutai Timur 5406

7 Kab. Nunukan 5409

8 Kab. Malinau 5410

9 Kab. Penajam Paser Utara 5411

10 Kab. Tana Tidung 5412

11 Kota Samarinda 5491

12 Kota Balikpapan 5492

13 Kota Tarakan 5493

14 Kota Bontang 5494

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1 Kab. Kapuas 5801

2 Kab. Kotawaringin Barat 5802

3 Kab. Kotawaringin Timur 5803

4 Kab. Barito Selatan 5806

5 Kab. Barito Utara 5808

6 Kab. Murung Raya 5804

7 Kab. Barito Timur 5805

- 193 -


8 Kab. Gunung Mas 5807

9 Kab. Pulang Pisau 5809

10 Kab. Seruyan 5810

11 Kab. Katingan 5811

12 Kab. Sukamara 5812

13 Kab. Lamandau 5813

14 Kota Palangkaraya 5892

PROVINSI SULAWESI TENGAH

1 Kab. Donggala 6001

2 Kab. Poso 6002

3 Kab. Parimo/Banggai 6003

4 Kab. Toli-Toli 6004

5 Kab.Banggai Kepulauan 6005

6 Kab. Morowali 6006

7 Kab. Buol 6007

8 Kab. Tojo Una-Una 6008

9 Kab. Parigi Moutong 6009

10 Kota Palu 6091

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 Kab. Pinrang 6101

2 Kab. Gowa 6102

3 Kab. Wajo 6103

4 Kab. Bone 6105

5 Kab. Tana Toraja 6106

6 Kab. Maros 6107

7 Kab. Luwu 6109

8 Kab. Sinjai 6110

- 194 -


9 Kab. Bulukumba 6111

10 Kab. Bantaeng 6112

11 Kab. Jeneponto 6113

12 Kab. Selayar 6114

13 Kab. Takalar 6115

14 Kab. Barru 6116

15 Kab. Sidenreng Rappang 6117

16 Kab. Pangkajene Kepulauan 6118

17 Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng) 6119

18 Kab. Enrekang 6121

19 Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan) 6122

20 Kab. Luwu Utara 6124

21 Kota Makassar 6191

22 Kota Pare-Pare 6192

23 Kota Palopo 6193

PROVINSI SULAWESI UTARA

1 Kab. Minahasa 6202

2 Kab. Bolaang Mongondow 6203

3 Kab. Kepulauan Sangihe 6204

4 Kab. kepulauan Talaud 6205

5 Kab. Minahasa Selatan 6206

6 Kab. Minahasa Utara 6207

7 Kab. Minahasa Tenggara 6209

8 Kab. Bolaang Mongondow Utara 6210

9 Kab. Kepulauan Sitaro 6211

10 Kota Menado 6291

11 Kota Kotamobagu 6292

- 195 -


12 Kota Bitung 6293

13 Kota. Tomohon 6294

PROVINSI GORONTALO

1 Kab. Gorontalo 6301

2 Kab. Bualemo 6302

3 Kab. Bonebolango 6303

4 Kab. Pohuwato 6304

5 Kab. Gorontalo Utara 6305

6 Kota Gorontalo 6391

PROVINSI SULAWESI BARAT

1 Kab. Polewali Mandar 6401

2 Kab. Majene 6402

3 Kab. Mamasa 6403

4 Kab. Mamuju Utara 6404

5 Kota Mamuju 6491

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1 Kab. Buton 6901

2 Kab. Muna 6903

3 Kab. Kolaka 6904

4 Kab. Wakatobi 6905

5 Kab. Konawe 6906

6 Kab. Konawe Selatan 6907

7 Kab. Bombana 6908

8 Kab. Kolaka Utara 6909

9 Kab. Buton Utara 6910

10 Kab. Konawe Utara 6911

11 Kota Bau-Bau 6990

- 196 -


12 Kota Kendari 6991

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1 Kab. Lombok Barat 7101

2 Kab. Lombok Tengah 7102

3 Kab. Lombok Timur 7103

4 Kab. Sumbawa 7104

5 Kab. Bima 7105

6 Kab. Dompu 7106

7 Kab. Sumbawa Barat 7107

8 Kota Mataram 7191

9 Kota. Bima 7192

PROVINSI BALI

1 Kab. Buleleng 7201

2 Kab. Jembrana 7202

3 Kab. Tabanan 7203

4 Kab. Badung 7204

5 Kab. Gianyar 7205

6 Kab. Klungkung 7206

7 Kab. Bangli 7207

8 Kab. Karangasem 7208

9 Kota Denpasar 7291

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kab. Kupang 7401

2 Kab. Timor-Tengah Selatan 7402

3 Kab. Timor-Tengah Utara 7403

4 Kab. Belu 7404

5 Kab. Alor 7405

- 197 -


6 Kab. Flores Timur 7406

7 Kab. Sikka 7407

8 Kab. Ende 7408

9 Kab. Ngada 7409

10 Kab. Manggarai 7410

11 Kab. Sumba Timur 7411

12 Kab. Sumba Barat 7412

13 Kab. Lembata 7413

14 Kab. Rote 7414

15 Kab. Manggarai Barat 7415

16 Kab. Sumba Tengah 7416

17 Kab. Sumba Barat Daya 7417

18 Kab. Manggarai Timur 7418

19 Kab. Nagekeo 7419

20 Kota Kupang 7491

PROPINSI MALUKU

1 Kab. Maluku Tengah 8101

2 Kab. Maluku Tenggara 8102

3 Kab. Maluku Tenggara Barat 8103

4 Kab Buru 8104

5 Kabupaten Seram Bagian Barat 8105

6 Kabupaten Seram Bagian Timur 8106

7 Kabupaten Kepulauan Aru 8107

8 Kota Ambon 8191

9 Kota Tual 8192

PROVINSI PAPUA

1 Kab. Jayapura 8201

- 198 -


2 Kab. Biak Numfor 8202

3 Kab. Yapen-Waropen 8210

4 Kab. Merauke 8211

5 Kab. Paniai 8212

6 Kab. Jayawijaya 8213

7 Kab. Nabire 8214

8 Kab. Mimika 8215

9 Kab. Puncak Jaya 8216

10 Kab. Sarmi 8217

11 Kab. Keerom 8218

12 Kab. Pegunungan Bintang 8221

13 Kab. Yahukimo 8222

14 Kab. Tolikara 8223

15 Kab. Waropen 8224

16 Kab. Boven Digoel 8226

17 Kab. Mappi 8227

18 Kab. Asmat 8228

19 Kab. Supiori 8231

20 Kab. Mamberamo Raya 8232

21 Kab. Dogiyai 8233

22 Kab. Lanny Jaya 8234

23 Kab. Mamberamo Tengah 8235

24 Kab. Nduga Tengah 8236

25 Kab. Yalimo 8237

26 Kab. Puncak 8238

27 Kota Jayapura 8291

PROVINSI MALUKU UTARA

- 199 -


1 Kab. Halmahera Tengah 8302

2 Kab. Halmahera Utara 8303

3 Kab. Halmahera Timur 8304

4 Kab. Halmahera Barat 8305

5 Kab. Halmahera Selatan 8306

6 Kab. Kepulauan Sula 8307

7 Kota Ternate 8390

8 Kota Tidore Kepulauan 8391

PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

1 Kab. Sorong 8401

2 Kab. Fak-Fak 8402

3 Kab. Manokwari 8403

4 Kab. Sorong Selatan 8404

5 Kab. Raja Ampat 8405

6 Kab. Kaimana 8406

7 Kab. Teluk Bintuni 8407

8 Kab. Teluk Wondama 8408

Catatan :

DI LUAR INDONESIA

9999

- 200 -

F. SEKTOR EKONOMI

1. SEKTOR EKONOMI LAPANGAN USAHA

No Judul – Deskripsi Sandi

1. PERTANIAN, PERBURUAN, DAN KEHUTANAN

1.A. Pertanian dan Perburuan 101

1.B. Kehutanan 102

2. PERIKANAN

2.A. Perikanan 201

3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

3.A. Pertambangan Batu Bara, Penggalian Gambut,

Gasifikasi Batu Bara dan Pembuatan Briket

Batu Bara

301

3.B. Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak

dan Gas Bumi 302

3.C. Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium 303

3.D. Pertambangan Bijih Logam 304

3.E. Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir

serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia 305

4. INDUSTRI PENGOLAHAN

4.A. Industri Makanan dan Minuman 401

4.B. Industri Pengolahan Tembakau 402

4.C. Industri Tekstil 403

4.D. Industri Pakaian Jadi 404

4.E. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 405

4.F. Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu dan

Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu

dan sejenisnya

406

4.G. Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan

sejenisnya 407

4.H. Industri Penerbitan, Percetakan, dan 408

- 201 -


Reproduksi Media Rekaman

4.I. Industri Barang-barang dari Batu Bara,

Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan

Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil

Pengilangan

409

4.J. Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan

Kimia 410

4.K. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang

dari Plastik 411

4.L. Industri Barang Galian Bukan Logam 412

4.M. Industri Logam Dasar 413

4.N. Industri Barang Dari Logam, Kecuali Mesin dan

Peralatannya 414

4.O. Industri Mesin dan Perlengkapannya 415

4.P. Industri Mesin dan Peralatan Kantor,

Akuntansi dan Pengolahan Data 416

4.Q. Industri Mesin Listrik Lainnya dan

Perlengkapannya 417

4.R. Industri Radio, Televisi, dan Peralatan

Komunikasi, serta Perlengkapannya 418

4.S. Industri Peralatan Kedokteran, Alat-Alat Ukur,

Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan

Lonceng

419

4.T. Industri Kendaraan Bermotor 420

4.U. Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan

Bermotor Roda Empat atau Lebih 421

4.V. Industri Furnitur dan Industri Pengolahan

Lainnya 422

4.W. Daur Ulang 423

5. LISTRIK, GAS, DAN AIR

- 202 -


5.A. Listrik, Gas, dan Air Panas 501

5.B. Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih 502

6. KONSTRUKSI

6.A. Konstruksi 601

7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

7.A. Penjualan Mobil, Sepeda Motor dan Penjualan

Eceran Bahan Bakar Kendaraan 701

7.B. Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor

dan Impor (Kecuali Perdagangan Mobil dan

Sepeda Motor)

702

7.C. Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda

Motor 703

7.D. Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan

Mobil dan Sepeda Motor 704

7.E. Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil

dan Sepeda Motor 705

8. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN

MAKAN MINUM

8.A. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan

Minum 801

9. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN

KOMUNIKASI

9.A. Angkutan Darat dan Angkutan Dengan

Saluran Pipa 901

9.B. Angkutan Air 902

9.C. Angkutan Udara 903

9.D. Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan

Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata 904

9.E. Pos dan Telekomunikasi 905

10. PERANTARA KEUANGAN

- 203 -


10.A. Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan

Dana Pensiun 1001

10.B. Asuransi dan Dana Pensiun 1002

10.C. Jasa Penunjang Perantara Keuangan 1003

11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA

PERUSAHAAN

11.A. Real Estate 1101

11.B. Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya

(tanpa operator), Barang-barang Keperluan

Rumah Tangga dan Pribadi

1102

11.C. Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait 1103

11.D.Penelitian dan Pengembangan (swasta) 1104

11.E. Jasa Perusahaan Lainnya 1105

12. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN,

DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

12.A. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 1201

13. JASA PENDIDIKAN

13.A. Jasa Pendidikan 1301

14. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

14.A. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1401

15. JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA,

HIBURAN, DAN PERORANGAN LAINNYA

15.A. Jasa Kebersihan 1501

15.B. Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasi

Ditempat Lain 1502

15.C. Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga 1503

15.D. Jasa Kegiatan Lainnya 1504

16. JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH

- 204 -


TANGGA

16.A. Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah

Tangga 1601

17. BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA

INTERNASIONAL LAINNYA

17.A. Badan Internasional dan Badan Ekstra

Internasional Lainnya 1701

18. KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA

18.A. Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya 1801

2. SEKTOR EKONOMI BUKAN LAPANGAN USAHA

NO JUDUL – DESKRIPSI SANDI

1. RUMAH TANGGA 1900

2. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA 9999

- 205 -

G. SANDI GRUP

No Nama Grup Sandi

1. Sudjarwo 10

2. ADR 20

3. Adetex 30

4. Admiral Lines 40

5. Afro Pacific 50

6. Ahabe 60

7. Alas Kusuma 70

8. Alatif 80

9. Alim 90

10. Andatu 100

11. Antara 110

12. Asaba 120

13. Astra 130

14. Astra Financial Service 140

15. Atang Latief 150

16. BII 160

17. Bakrie 170

18. Bank Bali 180

19. Bank Buana 190

20. Bank Danamon 200

21. Bank Dewa Rutji 210

22. Bank Niaga 220

23. Bank Rama 230

24. Batara Indra 240

25. Batasan 250

26. Bentoel 260

- 206 -

No Nama Grup Sandi

27. Benua Indah 270

28. Bersama Mulia 280

29. Bintang Agung 290

30. Bogasari 300

31. Bonecom 310

32. Bumi Asih Jaya 320

33. Capitol Mutual Corp. /CMC 330

34. Catur Yasa 340

35. Ciputra 350

36. Continental 360

37. Cypress 370

38. Dasatex 380

39. Djarum 390

40. Djitoe 400

41. Duta Dynasti 410

42. Eurindo 420

43. Fujitex 430

44. Geha 440

45. Gema 450

46. Gobel 460

47. Grafiti Pers 470

48. Gramedia 480

49. Gudang Garam 490

50. Gunung Gahapi 500

51. Hadtex 510

52. Hero 520

53. Humpuss 530

- 207 -

No Nama Grup Sandi

54. Hutrindo 540

55. IBEC 550

56. Indocement 560

57. Indofood 570

58. Interworld 580

59. Jati Maluku 590

60. Jayakarta 600

61. Kalbe Farma 610

62. Kaltimex 620

63. Kayu Lapis Indonesia 630

64. Khong Guan 640

65. Linsea 650

66. Lippo 660

67. Manggala 670

68. Manunggal Sempurna 680

69. Matahari 690

70. Mercu Buana 700

71. Metro Ekspres 710

72. Metropolitan 720

73. Mulia 730

74. Nusamba 740

75. Otani 750

76. Panggung 760

77. Pardedetex 770

78. Pioneer Plastic 780

79. Poleko 790

80. Pondok Indah 800

- 208 -

No Nama Grup Sandi

81. Prasida 810

82. Pulau Sambu 820

83. Radjin Steel 830

84. Rimba 840

85. Roda Mas 850

86. SMIP 860

87. Sampoerna 870

88. Sandratex 880

89. Sarinah Jaya 890

90. Satmarindo 900

91. Sekar 910

92. Siddik 920

93. Silkar 930

94. Sinar Mas Inti Perkasa 940

95. Sri Rejeki Isman 950

96. Sri Yuwono 960

97. Suara Merdeka 970

98. Subentra 980

99. Sukabumi 990

100. Sulindafin 1000

101. Sumalindo 1010

102. Sungai Budi 1020

103. Surya Pertiwi 1030

104. Susanto 1040

105. Tamara 1050

106. Tanjung Raya 1060

107. Teknik Umum 1070

- 209 -

No Nama Grup Sandi

108. Tensindo 1080

109. Texmaco 1090

110. Timsco 1100

111. Timur Raya 1110

112. Tirtamas Majutama 1120

113. Trisate 1130

114. Trisulatex 1140

115. Tunggal 1150

116. Udinda 1160

117. Usaha Mulia 1170

118. Ustraindo 1180

119. Voksel Electric 1190

120. Wigo 1200

121. Wings 1210

122. Wira Mustika Indah 1220

123. Yasonta 1230

124. Yunawati 1240

125. Datascrip 1250

126. Dipo Motor 1260

127. Djajanti 1270

128. Duta Dharma Bhakti 1280

129. Dwima 1290

130. Famatex 1300

131. Garuda Mas 1310

132. Gelael 1320

133. Gesuri 1330

134. Golden Truly 1340

- 210 -

No Nama Grup Sandi

135. Growth Sumatra/Growth Pacific 1350

136. Gunung Raya Utama 1360

137. Harlan Bekti 1370

138. Hutan Raya Indonesia 1380

139. Ika Muda 1390

140. Indomobil 1400

141. Intercallin 1410

142. Jangkar Jati 1420

143. Jayapari Steel 1430

144. Kedaung 1440

145. Kodel 1450

146. Lautan Luas 1460

147. Mantrust 1470

148. Marannu 1480

149. Mayapada 1490

150. Merdeka 1500

151. Metro Garmin 1510

152. Modern 1520

153. Mujur Timber 1530

154. Mustika Ratu 1540

155. Ometraco 1550

156. Pan Nusantara 1560

157. Panin 1570

158. Parit Padang 1580

159. Pioneer Trading 1590

160. Pos Kota 1600

161. Prima Express Bank 1610

- 211 -

No Nama Grup Sandi

162. Raja Garuda Mas 1620

163. Risjadson 1630

164. Roda Vivatex 1640

165. Sahid 1650

166. Samator 1660

167. Sari Warna Asli 1670

168. Servitia 1680

169. Shinta Indah 1690

170. Sinar Kasih 1700

171. Sinar Mas 1710

172. Sinar Sahabat 1720

173. ABC 1730

174. Adi Teknik 1740

175. Aldiron Hero 1750

176. Amerin 1760

177. Arseto 1770

178. Asia Permai 1780

179. Astra Graphia 1790

180. Bangun Tjipta Sarana 1800

181. Bank Duta 1810

182. Barito Pacific 1820

183. Batik Keris 1830

184. Bimantara 1840

185. Bukit Jaya Abadi 1850

186. Bumi Raya Utama 1860

187. Caputra 1870

188. Cisadane Raya 1880

- 212 -

No Nama Grup Sandi

189. Danaswara 1890

190. Daya Sakti 1900

191. Dirgahayu 1910

192. Dwi Satria Utama/DSU 1920

193. Gesit Maju/Gesit 1930

194. Gruti 1940

195. Guna Elektro 1950

196. Hanurata 1960

197. Hasil Karsa/Hasil 1970

198. Indhasana 1980

199. Jan Darmadi 1990

200. Kahatex 2000

201. Karwell 2010

202. Kayu Mas 2020

203. Lima Satrya Nirwana 2030

204. Metrocorp 2040

205. Murinda 2050

206. New Armada 2060

207. Pakerin 2070

208. Panatraco 2080

209. Petrolog 2090

210. RWBU 2100

211. Rajawali Wira Bhakti Utama 2110

212. Sejahtera Bank Umum 2120

213. Sango 2130

214. Sinar Sosro 2140

215. Sinar Laut 2150

- 213 -

No Nama Grup Sandi

216. Setia Sapta/Sucaco 2160

217. Teluk Luas/Metro 2170

218. Lion Metal/Sudarma 2180

219. Tempo 2190

220. Tiga Mas 2200

221. Timur Djaja 2210

222. Tjokro 2220

223. Trakindo Utama 2230

224. Dua Mutiara/Dumaco 2240

225. Tunas Alfin 2250

226. Mutiara Timber/Mega 2260

227. United Tractors 2270

228. Vastex Prima 2280

229. Wijaya Kusuma 2290

230. Wirontono 2300

231. Dayak Besar 2310

232. Duta Anggada 2320

233. GKBI 2330

234. Golden Key 2340

235. Gunung Agung 2350

236. Hasjim Ning 2360

237. Surya Dumai/SD 2370

238. Alisjahbana/Femina 2380

239. Kalimanis 2390

240. Krama Yudha 2400

241. Lucky 2410

242. Mayora 2420

- 214 -

No Nama Grup Sandi

243. Metrodata 2430

244. Nawa Panduta/Napan 2440

245. Pacific Paint 2450

246. Indospring/Indoprima 2460

247. Pradja Farma/Prafa 2470

248. Panca Adi/Panadia 2480

249. Samudera Indonesia 2490

250. Pendawa Sempurna 2500

251. Imora Motor 2510

252. Argo Manunggal 2520

253. Arya Upaya/Ongko 2530

254. Bank Central Asia 2540

255. Haji Kalla 2550

256. Biru dan Sons/Biru 2560

257. Citra Sari Makmur 2570

258. Daya Tata Matra 2580

259. Djasa Ubersakti 2590

260. Sumber Mas Timber 2600

261. Indo Suntex/Sun 2610

262. Sumber Selatan 2620

263. Tunas Ridean/Tuna 2630

264. Tiga Raksa/Tira 2640

265. Aneka 2650

266. Bank Central Dagang 2660

267. Batamtex/Lakop 2670

268. Bumi Putera 1912 2680

269. Dharmala 2690

- 215 -

No Nama Grup Sandi

270. Gajah Tunggal 2700

271. Harapan Motor/Harapan 2710

272. Konimex 2720

273. Mayer 2730

274. Mugi 2740

275. Pan Brothers 2750

276. Puteraco 2760

277. Sadang Mas 2770

278. Soedarpo 2780

279. Tri Usaha Bhakti 2790

280. Tobby Mezza/Faritex 2800

281. Indomachine 2810

282. Maspion 2820

283. Nugra Santana 2830

284. Sumatra Tobacco/STTC 2840

285. Udatimex/Udatinda 2850

286. Lautan Berlian 2860

287. Menjangan Sakti 2870

288. Lainnya Harus Diisi 2880

289. Naga Tara/Tara 2890

290. Margosuko/Nidesco 2900

291. Putra Surya Perkasa 2910

292. Bob Hasan/Pasopati 2920

293. Pesik International 2930

294. Poliplas/Poli 2940

295. Aneka Kimia Raya 2950

296. Jabatex/Alfindo 2960

- 216 -

No Nama Grup Sandi

297. Golden Mississippi 2970

298. Danitama/Arifin 2980

299. Berca/CCM 2990

300. Citra Agramasinti 3000

301. Citra Lamtoro Gung 3010

302. Wanandi/Gemala 3020

303. Tripatra/Imeco 3030

304. Indomarco/Pebapan 3040

305. Indrapura/Tahija 3050

306. Kuala Intan/Intan 3060

307. Kayu Lapis Asli Murni 3070

308. Ratu Plaza 3080

309. Lim Sioe Liong/Salim 3090

310. Satya Djaya Raya/SDR 3100

311. Meta Epsi/Medco 3110

312. Uni Seraya 3120

313. Grup Lainnya 3130

314. Tidak Digunakan 3140

lampiran surat edaran otoritas jasa keuangan … · bentuk, susunan, dan pedoman ... daftar rincian...

Documents