lampiran : peraturan daerah nomor 05 tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor...

237
Kata Pengantar Hal. i KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT semoga kita semua mendapatkan karuniaNya dan senantiasa dalam keadaan dan dalam lindungan Allah SWT. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji merupakan acuan gerak langkah seluruh stakeholder pembangunan dalam masa pemerintahan Bupati Pertama Kabupaten Mesuji. RPJMD ini berisikan sebelas bab yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum dan Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Visi Misi Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaannya, dan Penetapan Indikator Kinerja, Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, serta Penutup. RPJMD ini berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang dalam penyusunannya telah melalui berbagai tahapan dan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 ini selanjutnya menjadi sebagai acuan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Kabupaten Mesuji periode 2012-2017. Rumusan visi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dijiwai oleh Penyampaian Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih periode 2012- 2017 pada saat mencalonkan diri yakni “Mewujudkan harapan masyarakat Mesuji yang Aman, Adil, dan Sejahtera”. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Kabupaten Mesuji 2012-2017 adalah: TERWUJUDNYA MESUJI YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2017yang dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu: 1. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal 4. Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik ( Good Governance) 5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan 6. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan pengambilan tema pembangunan setiap tahun sebagai berikut: a. Tahap Konsolidasi: “Peletakan Dasar Pembangunan” (2012); b. Tahap Penguatan: “Penguatan Dasar Pembangunan” (2013); c. Tahap Percepatan: “Percepatan Pembangunan Infrastruktur” (2014); d. Tahap Pemantapan: “Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan” (2015); e. Tahap Perwujudan: “Kabupaten Mesuji Aman, Adil dan Sejahtera (2016/2017); Dalam rangka percepatan pencapaian SPM, maka setiap tahun harus dihitung kembali gab yang terjadi akibat kemampuan APBD yang sangat terbatas untuk mencapai SPM tersebut. Untuk itu perlu dukungan pendanaan Provinsi maupun Pusat dalam rangka mencapai SPM yang dituangkan dalam RKPD. Demikian kata pengantar ini, harapannya RPJMD ini menjadi acuan kita bersama dalam membangun Kabupaten Mesuji tercinta ini.

Upload: lenhi

Post on 14-Mar-2019

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kata Pengantar Hal. i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT semoga kita semua mendapatkan karuniaNya dan senantiasa dalam keadaan dan dalam lindungan Allah SWT.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji merupakan acuan gerak langkah seluruh stakeholder pembangunan dalam masa pemerintahan Bupati Pertama Kabupaten Mesuji. RPJMD ini berisikan sebelas bab yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum dan Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Visi Misi Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaannya, dan Penetapan Indikator

Kinerja, Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, serta Penutup. RPJMD ini berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan selama 5

(lima) tahun yang dalam penyusunannya telah melalui berbagai tahapan dan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 ini selanjutnya menjadi sebagai acuan Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Kabupaten Mesuji periode 2012-2017.

Rumusan visi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dijiwai oleh Penyampaian Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih periode 2012-2017 pada saat mencalonkan diri yakni “Mewujudkan harapan masyarakat Mesuji yang Aman, Adil, dan Sejahtera”. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Kabupaten Mesuji 2012-2017 adalah: “TERWUJUDNYA MESUJI YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2017” yang dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu: 1. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan

Menuju Bumi Agribisnis 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal 4. Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance) 5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan 6. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat

Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan

pengambilan tema pembangunan setiap tahun sebagai berikut: a. Tahap Konsolidasi: “Peletakan Dasar Pembangunan” (2012); b. Tahap Penguatan: “Penguatan Dasar Pembangunan” (2013); c. Tahap Percepatan: “Percepatan Pembangunan Infrastruktur” (2014);

d. Tahap Pemantapan: “Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan” (2015);

e. Tahap Perwujudan: “Kabupaten Mesuji Aman, Adil dan Sejahtera ” (2016/2017);

Dalam rangka percepatan pencapaian SPM, maka setiap tahun harus

dihitung kembali gab yang terjadi akibat kemampuan APBD yang sangat terbatas untuk mencapai SPM tersebut. Untuk itu perlu dukungan pendanaan Provinsi maupun Pusat dalam rangka mencapai SPM yang dituangkan dalam RKPD. Demikian kata pengantar ini, harapannya RPJMD ini menjadi acuan kita bersama dalam membangun Kabupaten Mesuji tercinta ini.

Page 2: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Daftar Isi Hal. ii

DDAAFFTTAARR IISSII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MESUJI TAHUN 2012-2017

KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ......................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1-1 1.1. Latar Belakang ................................................................... 1-1 1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................... 1-2

1.3. Landasan Hukum ................................................................ 1-4 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-5 1.5. Sistematika Penulisan ......................................................... 1-7

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH ................................ 2-1 2.1. ASPEK GEOGRAFI .............................................................. 2-1

2.1.1. Topografi ................................................................... 2-3 2.1.2. Geologi ...................................................................... 2-4 2.1.3. Hidrologi ................................................................... 2-5 2.1.4. Klimatologi ................................................................ 2-6 2.1.5. Penggunaan Lahan .................................................... 2-6

2.2. ASPEK DEMOGRAFI ............................................................ 2-15 2.2.1. Jumlah Perkembangan Penduduk ............................. 2-15 2.2.2. Jumlah Kepala Keluarga ........................................... 2-16 2.2.3. Kepadatan Penduduk ................................................ 2-17 2.2.4. Penduduk di Wilayah Rawan Bencana ...................... 2-18

2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ............................ 2-18 2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .................. 2-18 2.3.2. Kesejahteraan Sosial ................................................. 2-22 2.3.3. Seni Budaya dan Olahraga ........................................ 2-24

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM ................................................. 2-25 2.4.1. Pendidikan ................................................................. 2-26 2.4.2. Kesehatan .................................................................. 2-29 2.4.3. Kemiskinan ................................................................ 2-33 2.4.4. Ketenagakerjaan ........................................................ 2-35 2.4.5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ................ 2-37 2.4.6. Akseptor Keluarga Berencana .................................... 2-38

2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH ............................................. 2-39

2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah .................................... 2-39 2.5.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ................................. 2-43 2.5.3. Penataan Wilayah ...................................................... 2-55

2.6. SARANA DAN PRASARANA UMUM ...................................... 2-59 2.6.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2-59 2.6.2. Jaringan Irigasi ......................................................... 2-61 2.6.3. Rumah Tinggal Bersanitasi ....................................... 2-62 2.6.4. Tempat Ibadah .......................................................... 2-65

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ............................................................ 3-1 3.1. KINERJA APBD 2010-2011 ................................................. 3-1 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 2011-2012 ......... 3-6

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ................................. 3-6 3.2.2. Proporsi Anggaran Per-Urusan .................................. 3-8 3.2.3. Analisis Pembiayaan ................................................. 3-9

Page 3: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Daftar Isi Hal. iii

3.3. KERANGKA ALOKASI PENDANAAN .................................... 3-11 3.3.1. Kebijakan Penganggaran ........................................... 3-11 3.3.2. Proyeksi Anggaran dan Alokasi ................................. 3-11

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .................................................... 4-1 4.1. ISU STRATEGIS NASIONAL ................................................. 4-1 4.2. ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG ................................. 4-4

4.2.1. Isu Bidang Ekonomi .................................................. 4-4 4.2.2. Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan .......... 4-9 4.2.3. Isu Bidang Tata Ruang dan Pertanahan .................... 4-14 4.2.4. Isu Bidang Infrastruktur ........................................... 4-16 4.2.5. Isu Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan ....... 4-18 4.2.6. Isu Bidang Politik dan Keamanan ............................. 4-20

4.3. ISU KABUPATEN MESUJI ................................................... 4-22 4.3.1. Isu Bidang Pemerintahan dan Penegakkan Hukum ... 4-22

4.3.2. Isu Bidang Ekonomi .................................................. 4-23 4.3.3. Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan .......... 4-26 4.3.4. Isu Bidang Infrastruktur ........................................... 4-28 4.3.5. Isu Bidang Tata Ruang dan Pertanahan .................... 4-30 4.3.6. Isu Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan ....... 4-32 4.3.7. Isu Bidang Politik dan Keamanan ............................. 4-34

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............................................. 5-1 5.1. VISI ..................................................................................... 5-1

5.1.1. Aman ........................................................................ 5-1 5.1.2. Adil ........................................................................... 5-1 5.1.3. Sejahtera ................................................................... 5-2

5.2. MISI .................................................................................... 5-2 5.2.1. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan

Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis .................................................................. 5-2

5.2.2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial .................................................. 5-2

5.2.3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal .............................................................. 5-3

5.2.4. Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance) .................................... 5-3

5.2.5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan ............................................................ 5-3

5.2.6. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat ................................................................ 5-4

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................. 6-1 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesatu ............................. 6-1 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua .............................. 6-1 6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga ............................... 6-3 6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat ........................... 6-5 6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima .............................. 6-6 6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam ............................ 6-7

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .. 7-1 7.1. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kesatu ..... 7-3 7.2. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kedua ...... 7-6 7.3. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Ketiga ...... 7-13 7.4. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keempat ... 7-18 7.5. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kelima ..... 7-24 7.6. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keenam .... 7-26

Page 4: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Daftar Isi Hal. iv

BAB 8 INDIKASI R0ENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN ............................................................................... 8-1 8.1. Indikasi rencana Program dan Kerangka Pendanaan Untuk

Mewujudkan Misi Kesatu .................................................... 8-2 8.2. Indikasi rencana Program dan Kerangka Pendanaan Untuk

Mewujudkan Misi Kedua ..................................................... 8-6 8.3. Indikasi rencana Program dan Kerangka Pendanaan Untuk

Mewujudkan Misi Ketiga ..................................................... 8-16 8.4. Indikasi rencana Program dan Kerangka Pendanaan Untuk

Mewujudkan Misi Keempat ................................................. 8-25 8.5. Indikasi rencana Program dan Kerangka Pendanaan Untuk

Mewujudkan Misi Kelima ..................................................... 8-36 8.6. Indikasi rencana Program dan Kerangka Pendanaan Untuk

Mewujudkan Misi Keenam .................................................. 8-41 BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ............................................. 9-1

9.1. INDIKATOR MAKRO DAERAH ............................................. 9-1 9.2. Indikator Misi Kesatu - Meningkatkan Daya Dukung

Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis ................................................................... 9-5

9.3. Indikator Misi Kedua - Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial ....................................... 9-6

9.4. Indikator Misi Ketiga - Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal ......................................................... 9-8

9.5. Indikator Misi Keempat - Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance) .............. 9-11

9.6. Indikator Misi Kelima - Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan .............................................. 9-13

9.7. Indikator Misi Keenam Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat .......................................................................... 9-14

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .................... 10-1

10.1. Pedoman Transisi ............................................................... 10-1 10.2. Kaidah Pelaksanaan ............................................................ 10-2

BAB 11 PENUTUP ....................................................................................... 11-1

Page 5: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-1

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2012-2017

BBAABB 11 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (PemiluKada) Bupati Tahun 2011. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Mesuji 2012-2017 merupakan tahapan lima (5) tahun dihitung sejak pelantikan Bupati Mesuji hasil Pemilukada 2011 dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji 2005-2025, yaitu MESUJI TUMBUH, BERKEMBANG, MAJU DAN BERDAYA SAING MENJADI BUMI AGRIBISNIS DI LAMPUNG TAHUN 2025. Selanjutnya RPJMD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategik setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2012-2017 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;

4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, serta kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Page 6: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-2

RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Mesuji.

Diantara tahapan tersebut adalah dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Selain itu dilakukan tahapan konsultasi publik melalui penyebaran angket. Tahapan proses penyusunan RPJMD, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

RPJMD Tahun 2012-2017 adalah rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2012-2017 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 2010-2014, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Mesuji.

Dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam penyusunan Rencana Strategik SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Mesuji secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga yang pada giliranya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian anatara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sehingga dalam perencanaan pembangunan akan tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan, yang pada giliranya akan tercipta konsistensi antara RTRW, RPJPD dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

1.2.2. Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Mesuji ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2012 - 2017;

2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mesuji, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Mesuji dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati Mesuji melalui Bappeda Kabupaten Mesuji;

Page 7: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-3

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD MUSRENBANG

RPJMD

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

RPJMD

PENETAPANRPJMD

Rancangan Perda ttg RPJMD beserta Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/

Kota

Perda tentang RPJMD

Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/

Kota

Penelaahan RJPMN, RPJMD

Provinsi dan RPJMD kab/kota lainnya

Perumusan Strategi dan

arah kebijakan

Telaahan terhadap RPJPD Kabupaten/

kota

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah Kabupaten/Kota

Analisis isu-isu strategis

Pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota

VISI, MISI dan Program KDH

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Penjelasan

visi dan misi

Perumusan Tujuan dan

Sasaran

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah Kabupaten/

Kota

Hasil evaluasi capaian RPJMD

Pembahasan dengan SKPD

kabupaten/kota

Pelaksanaan Forum Konsultasi

Publik

PerumusanIndikasi rencana

program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan

Rancangan RPJMD · Pendahuluan· Gambaran umum kondisi daerah· Gambaran pengelolan keuangan

daerah serta kerangka pendanaan

· Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran

· Strategi dan arah kebijakan· Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah· Indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanan

· Penetapan indikator kinerja Daerah

· Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Naskah Kesepakatan Musrenbang

RPJMD

Penyiapan data dan kegiatan

Perumusan hasil

Musrenbang

Pelaksanaan Musrenbang

RPJMD

Penyusunan SE KDH ttg

Penyusunan Rancangan

Renstra-SKPD

Penyajian Rancangan

RPJMD

Verifikasi Rancangan RENSTRA

SKPD

Persetujuan Rancangan akhir

RPJMD oleh Bupati/Walikota

Penetapan Perda tentang

RPJMD kabupaten/kota

Konsultasi rancangan

akhir RPJMD ke PemProv

Rancangan Awal Renstra

SKPD

RPJMD

· Pendahuluan· Gambaran umum kondisi daerah· Gambaran pengelolan keuangan

daerah serta kerangka pendanaan· Analisis isu-isu srategis,· visi, misi, tujuan dan sasaran· Strategi dan arah kebijakan· Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah· Indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanan

· Penetapan indikator kinerja Daerah

· Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Rancangan Akhir RPJMD

· Pendahuluan· Gambaran umum kondisi daerah· Gambaran pengelolan keuangan

daerah serta kerangka pendanaan

· Analisis isu-isu srategis,· visi, misi, tujuan dan sasaran· Strategi dan arah kebijakan· Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah· Indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanan

· Penetapan indikator kinerja Daerah

· Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Perumusan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyampaian Rancangan

Akhir RPJMD

Pembahasan Rancangan

Akhir RPJMD

Konsultasi rancangan akhir

RPJMD

Penyempurnaan rancangan akhir

RPJMD

Penyelarasan Program Prioritas

dan Kebutuhan Pendanaan

Penelaahan RTRW Kab/

Kota & RTRW Kab/Kota

lainnya

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

kabupaten/kota

Analisis pengelolaan

keuangan daerah serta

kerangka pendanaan

Pembahasan dengan DPRD utk

memperoleh masukan dan saran

Rancangan Awal RPJMD · Pendahuluan· Gambaran umum kondisi daerah· Gambaran pengelolan keuangan

daerah serta kerangka pendanaan

· Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran

· Strategi dan arah kebijakan· Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah· Indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanan

· Penetapan indikator kinerja Daerah

· Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penetapan Indikator Kinerja

Daerah

Page 8: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-4

3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Kabupaten sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaannya.

4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;

5. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang dilakukan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

6. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

7. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mesuji 2012-2017 ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasioinal meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten

Mesuji di Provinsi Lampung. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Page 9: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-5

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009—2029;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2009-2014;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011—2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji 2005-2025.

1.4. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.4.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Mesuji

RPJMD Kabupaten Mesuji 2012-2017 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mesuji periode 2012-2017, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji.

Dalam RPJPD Kabupaten Mesuji 2005-2025, dengan visi MESUJI TUMBUH, BERKEMBANG, MAJU DAN BERDAYA SAING MENJADI BUMI

AGRIBISNIS DI LAMPUNG TAHUN 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat; 2. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas; 3. Mewujudkan Tatakelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik, Bersih, Prima

dan Berwawasan Kewirausahaan; 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 5. Membina Masyarakat Religius, Berbudaya dan Taat Hukum; 6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi

Komunikasi; 7. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan.

Page 10: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-6

Pada tahap kedua RPJMD Kabupaten Mesuji yang dimuat di dalam RPJPD Kabupaten Mesuji, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, air), pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Mesuji yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Mesuji 2005-2025.

1.4.2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Mesuji

Penyusunan RPJMD 2012-2017, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Mesuji sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Mesuji. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga bereratan dengan topografi dan rona wilayah, Kabupaten Mesuji bisa dilihat pada Rencana Sistem Perkotaan yaitu:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berpusat di Mesuji; 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Wiralaga; 3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Mesuji Timur dan Simpang

Pematang; 4. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tanjung Raya dan Way

Serdang; 5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kecamatan Panca Jaya dan Rawa Jitu

Utara.

1.4.3. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Mesuji.

1.4.4. RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji 2012-2017 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kecamatan.

Page 11: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-7

1.4.5. RPJMD Mesuji dan RPJMD Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2009-2014.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung 2009-2014 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Mesuji 2012-2017 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan provinsi.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Mesuji 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

PENDANAAN

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat berbagai isu Strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu Strategis meliputi isu Strategis nasional, isu Strategis provinsi dan isu Strategis kabupaten serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta

indikator kinerja setiap misi pembangunan.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam kaitan ini, dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

Page 12: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pendahuluan Hal. 1-8

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Berisikan kaidah transisi peralihan antara akhir pelaksanaan RPJM sesuai masa jabatan bupati dengan dokumen RPJM selanjutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan acuan. Dan pedoman pelaksanaan RPJM ini.

BAB XI. PENUTUP

Page 13: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-1

BBAABB 22 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI

Secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada 3o45’ – 4o40’ arah Utara-Selatan dan 106o15’ – 107o00’ arah Timur-Barat. Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Luas Kabupaten Mesuji sesuai dengan Undang-undang pembentukaannya yaitu 2.184 km2. Kabupaten Mesuji memiliki 75 desa dengan luas wilayah masing-masing sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Cakupan dan Luas Wilayah Kabupaten Mesuji

No Kecamatan Desa/Kelurahan*) Jumlah

RT*) Luas (Ha)*) %

1 Mesuji 9 136 29.940,70 17,42 1. Tirta Laga 19 1.124,20 0,65 2. Wiralaga I 14 3.817,50 2,22 3. Wiralaga II - 10.491,00 6,10 4. Tanjung Serayan 19 1.486,00 0,86 5. Nipah Kuning 8 2.100,00 1,22 6. Sungai Badak 13 5.000,00 2,91 7. Sidomulyo 30 2.500,00 1,45 8. Sumber Makmur 18 2.186,00 1,27 9. Mulyasari 15 1.236,00 0,72

2 Tanjung Raya 13 273 31.068,00 18,08 1. Muara Tenang 25 1.910,25 1,11 2. Brabasan 32 1.853,00 1,08 3. Gedung Ram 26 1.801,50 1,05 4. Mekarsari 19 1.990,00 1,16 5. Sinar Laga 14 1.701,75 0,99 6. Wira Jaya 16 1.256,00 0,73 7. Bangun Jaya 24 1.427,50 0,83 8. Bujung Buring 29 4.040,50 2,35 9. Harapan Mukti 27 1.875,00 1,09 10. Tri Karya Mulia 25 1.838,00 1,07 11. Tanjung Sari 20 2.108,50 1,23

12. Kagungan Dalam 6 5.061,00 2,95 13. Sri Tanjung 10 4.205,00 2,45

Page 14: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-2

No Kecamatan Desa/Kelurahan*) Jumlah

RT*) Luas (Ha)*) %

3 Rawajitu Utara 11 186 20.533,25 11,95 1. Sidang Gunung Tiga 17 3.386,00 1,97 2. Sidang Bandar Anom 21 950,00 0,55 3. Sidang Kurnia Agung 13 1.000,00 0,58 4. Sidang Iso Mukti 20 1.203,00 0,70 5. Sidang Sido Rahayu 14 1.036,25 0,60 6. Sidang Way Puji 13 1.730,00 1,01 7. Panggung Jaya 18 1.050,00 0,61

8. Telogo Rejo 18 892,00 0,52 9. Panggung Rejo 6 1.000,00 0,58 10. Sungai Buaya 25 1.286,00 0,75 11. Sungai Sidang 21 7.000,00 4,07

4 Mesuji Timur 13 239 43.880,00 25,53 1. Pangkal Mas Mulya 14 780,00 0,45 2. Pangkal Mas Jaya 14 1.010,00 0,59 3.Tanjung Mas Makmur 23 1.125,00 0,65 4. Muara Mas 16 1.048,00 0,61 5. Tanjung Mas Mulya 15 1.117,00 0,65 6. Tanjung Mas Jaya 10 700,00 0,41 7. Wonosari 17 1.400,00 0,81 8. Dwi Karya Mustika 21 1.150,00 0,67 9. Eka Mulya 21 1.300,00 0,76

10. Marga Jadi 26 2.600,00 1,51 11. Tanjung Menang 21 1.850,00 1,08

12. Talang Batu/Gunung 33 25.000,00 14,55 13. Sungai Cambai 8 4.800,00 2,79

5 Sp. Pematang 9 202 13.763,23 8,01 1. Budi Aji 26 1.637,50 0,95 2. Simpang Pematang 28 1.775,00 1,03 3. Harapan Jaya 19 904,00 0,53 4. Margo Rahayu 24 2.752,13 1,60 5. Wira Bangun 29 1.791,50 1,04 6. Agung Batin 25 2.107,50 1,23 7. Bangun Mulyo 20 1.015,50 0,59 8. Jaya Sakti 20 1.001,10 0,58 9. Rejo Binangun 11 779,00 0,45

6 Way Serdang 13 332 21.052,75 12,25

1. Bumi Harapan 19 1.019,00 0,59 2. Buko Poso 35 1.730,00 1,01 3. Hadi Mulyo 34 2.261,00 1,32 4. Gedung Boga/Raja 22 307,75 0,18 5. Suka Agung 24 1.950,00 1,13 6. Rejo Mulyo 22 3.000,00 1,75 7. Labuhan Baru 29 1.686,00 0,98 8. Panca Warna 40 1.963,00 1,14 9. Kebun Dalam 27 1.730,00 1,01 10. Kejadian 21 1.584,00 0,92 11. Labuhan Batin 22 1.839,00 1,07 12. Labuhan Makmur 9 750,00 0,44 13. Gedung Sri Mulyo 28 1.233,00 0,72

Page 15: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-3

No Kecamatan Desa/Kelurahan*) Jumlah

RT*) Luas (Ha)*) %

7 Panca Jaya 7 141 11.610,40 6,76 1. Mukti Karya 22 1.325,70 0,77 2. Adi Luhur 31 1.314,00 0,76 3. Fajar Baru 30 4.073,20 2,37 4. Adi Mulya 18 1.793,00 1,04 5. Fajar Asri 10 945,00 0,55 6. Fajar Indah 18 1.405,50 0,82 7. Adi Karya Mulya 12 754,00 0,44 Kabupaten Mesuji 75 1.512 171.848,33 100,00

Sumber: Data diolah Tahun 2011 *) Kecamatan Dalam Angka 2010

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Mesuji

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Mesuji, 2011

2.1.1. Topografi

Secara topografi, wilayah Kabupaten Mesuji dapat dibagi dalam 4 unit

topografi, sebagai berikut:

a. Daerah dataran yang dimanfaatkan untuk perkebunan.

b. Daerah rawa, terdapat disepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0 – 1 M yang merupakan daerah rawa yang dimanfaatkan untuk area persawahan, meliputi wilayah Kecamatan Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara;

c. Daerah River Basin, terbatas dua River Basin yang utama yaitu River Basin Mesuji dan River Basin sungai kecil lainya. Pada areal River Basin Sungai Mesuji dan anak-anak sungai lainya membentuk pola aliran sungai yang umumnya merupakan sungai-sungai desa; dan

d. Daerah Aluvial meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (down stem). Dan sungai besar yaitu sungai Mesuji, dapat digunakan untuk pelabuhan

Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Mesuji, dibedakan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

Page 16: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-4

a. wilayah datar dengan kemiringan lereng 00 – 30;

b. wilayah agak landai dengan kemiringan lereng 30 – 80;

c. wilayah landai dengan kemiringan lereng 80 – 150;

Untuk mengetahui topografi/kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.

2.1.2. Geologi

Informasi geologis wilayah Kabupaten Mesuji tersusun dari formasi geologi Aluvium (Qa), Endapan Rawa (Qs), dan formasi Muara Enim (Tmpm). Formasi Aluvium tersebar disepanjang Sungai mesuji yang merupakan batas dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan. Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mesuji pada bagian Utara terdapat lapisan sediment vulkanis dan celah (firaves emution) yang mengalami kelipatan di zaman Peistosin Batuan yang menghasilkan lapisan minyak bumi.

Tabel 2.2.

Luas Wilayah Menurut Tingkat Kelerengan Kabupaten Mesuji

No Kemiringan Lereng Luas

(Ha) (%)

1 0-30 92.865,00 42,52 2 3-80 98.864,00 45,18 3 8-150 26.871,00 12,30

Jumlah 218.400,00 100,00 Sumber : diolah Tahun 2010.

- Peta RBI Bakosurtanal, Tahun 2010

Potensi endapan bahan tambang belum banyak diketahui namundari data geologi dapat diketahui adanya bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:

1. Minyak bumi, terdapat pada lapisan yang terakumulasi sebagai lanjutan dariendapan minyak bumi daerah Sritanjung Kecamatan Tanjung Raya;

2. Batubara muda, endapan terdapat pada lapisan sediment, formasi endosita, yang terdapat di daerah :

Fajar Asri, Adi Luhur di Kecamatan Panca Jaya;

Tri Karya Mulya, Harapan Mukti dan Brabasan di Kecamatan Tanjung Raya;

Kecamatan Mesuji;

Tabel 2.3. Luas Wilayah Menurut Struktur Geologi di Wilayah Kabupaten Mesuji

No Struktur Geologi Luas

(Ha) (%) 1 Aluvium 32.992,00 15,11 2 Endapan Rawa 65.181,00 29,84 3 Formasi Kasai 2.356,00 1,08 4 Formasi Muaraenim 117.817,00 53,97

Jumlah 218.400,00 100,00 Sumber : diolah Tahun 2010

Peta RBI Bakosurtanal, Tahun 2010 Peta Geologi Lembar Menggala Tulang Selapan, Tahun 2010

Page 17: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-5

Formasi geologi lainya adalah Endapan Rawa yang merupakan luasan terbesar di wilayah Kabupaten Mesuji, terutama bagian tengah kawasan. Formasi Muaraenim merupakan formasi yang paling kecil di wilayah Kabupaten Mesuji, terdapat di Desa Sidomulyo dan sebagian perbatasan Kecamatan Mesuji Timur. Guna mengetahui struktur geologi di wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.

2.1.3. Hidrologi

Keberadaan air di Kabupaten Mesuji amat melimpah dimana daerah aliran Sungai yang ada diantaranya Way Buaya, Way Tulungan Hilir, Way Tulungan Tengah dan Way Tulungan Hulu. Selain daerah aliran sungai tersebut banyak terdapat aliran sungai kecil yang merupakan anak sungai, diantara sungai yang ada diantaranya Way Badak, Way Brabasan, Way Tulung Pangeran

dan lainnya, data daerah aliran sungai sebagai bagian hidrologi Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Mesuji

No Daerah Aliran Sungai 1 Way Buaya 2 Way Tulungan Hilir 3 Way Tulungan Tengah 4 Way Tulungan Hulu

Sumber : RTRW Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dan diolah tahun 2011

Jaringan tata air rawa merupakan salah satu sumber daya hayati yang berfungsi sebagai area ekosistem air, sumber cadangan air, saluran pengaturan air dan lainnya. Berdasar Data Jaringan Tata Air Rawa Mesuji Atas memiliki luas baku 18.200 ha, luas fungsi 11.000 ha, tanggul penahan banjir 59,6 km, saluran pembuangan kolektor 60,56 km, saluran pembuangan tersier mencapai 315,97 km. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jaringan Tata Air Rawa Mesuji Atas di Kabupaten Mesuji

No Data Jaringan Tata Air Volume Satuan

1 Luas Baku 18.200,00 Ha 2 Luas Fungsi 11.000,00 Ha 3 Tanggul Penahan Banjir 59,6 Km 4 Saluran Pengaman Banjir 29,9 Km 5 Saluran Pembuangan Primer 43 Km 6 Saluran Pembuangan Sekunder 27,92 Km 7 Sauran Pembuangan Kolektor 60,56 Km 8 Saluran Pembuangan Tersier 315,97 Km 9 Bangunan Pembuang Sekunder 74 Buah

10 Bangunan Pembuang Tersier 44 Buah 11 Bangunan Pelengkap/silang 55 Buah 12 Jalan Inspeksi (Tanah Puru P.6) 4 Km 13 Jalan Penghubung (Tanah puru P.J.P.6) 6 Km 14 Jalan Masuk Perkerasan (P.6) 1 Km 15 Rumah Pengamat/Juru Pengairan 1 Buah

Sumber : Dinas PU Kabupaten Mesuji, tahun 2010

Page 18: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-6

2.1.4. Klimatologi

Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan usaha pertanian. Kabupaten Mesuji merupakan wilayah beriklim tropis. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan Mei. Pada tahun 2008, suhu udara rata-rata berkisar antara 260C sampai 280C, sedangkan rata-rata curah hujan berkisar antara 175 mm.

Tabel 2.6.

Curah Hujan di Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Sumber : Profil Dinas PPP, 2011

2.1.5. Penggunaan Lahan

1. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji didasari oleh deskripsi karakteristik wilayah, sehingga dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lainnya. Deskripsi luas wilayah setiap kecamatan dan penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.

Luas Areal dan Penggunaan Lahan per Kecamatan Tahun 2011 (ha)

No Kecamatan Luas Sawah Irigasi

Sawah Non

Irgasi

Perla-dangan

Peru-mahan

1 Way Serdang 21.052 0 174 18.358 2.520

2 Simpang Pematang 13.763 0 1.000 9.101 3.662

3 Panca Jaya 11.610 0 456 9.077 2.077

4 Tanjung Raya 31.069 0 1.647 21.265 8.157

5 Mesuji 29.941 0 6.800 10.098 13.043

6 Mesuji Timur 43.880 0 9.262 20.661 13.957

7 Rawajitu Utara 20.553 0 11.183 8.362 1.008

Jumlah 171.868 0 30.522 96.922 44.424

Persentase 100 0% 17,76% 56,39% 25,85% Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2011

No Bulan Curah Hujan Hari Hujan

1 Januari 317 11 2 Februari 231 8 3 Maret 312 11 4 April 344 9 5 Mei 162 5 6 Juni 97 4 7 Juli 87 4 8 Agustus 95 3 9 September 70 3

10 Oktober 140 6 11 November 210 7 12 Desember 271 8

Jumlah 2.377 79

Page 19: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-7

a. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Potensi wilayah pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan masih amat terbuka mengingat luas lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal 58.734 ha dan luas perkebunan 96.980 ha bila dipersentase luas wilayah Kabupaten Mesuji yang masih memiliki potensi sebagai wilayah pertanian dan perkebunan 60% dari luas keseluruhan.

Tabel 2.8.

Luas Tanam Komoditas Pertanian Kabupaten Mesuji Tahun 2010/2011

No Kec Komoditas pertanian (Ha)

Padi sawah

Padi gogo

Jagung Kede-lai

Ubi Kayu

Ubi Jalar

Kcg Tnh

Kcg Hijau

Jml

1 Mesuji 6.864 350 2.995 58 366 13 24 18 10.688 2 Tanjung

Raya 651 168 173 4 2.418 34 23 12 3.483

3 Rawajitu Utara

11.569 - 2.895 - 441 - 5 10 14.920

4 Mesuji Timur

7.578 320 1.365 87 743 16 22 9 10.140

5 Simpang Pematang

1.160 462 90 10 6.562 46 67 62 8.459

6 Way Serdang

114 540 120 - 2.352 63 44 9 3.242

7 Panca Jaya

580 280 68 19 2.769 24 30 6 3.776

Jumlah 28.516 2.120 7.706 178 15.651 196 215 126 54.708

Persentase (%) 52,12 3,87 14,08 0,32 28,60 0,35 0,39 0,23 100 Sumber: Mesuji Dalam Angka, 2012

Tabel 2.9. Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Mesuji Tahun 2011/2012

No Kec Komoditas pertanian (Ha)

Padi sawah

Padi gogo

Jagung Kede-lai

Ubi Kayu

Ubi Jalar

Kcg Tnh

Kcg Hijau

Jml

1 Mesuji 6.734 148 1.439 58 238 14 28 10 8.669 2 Tanjung

Raya 8 15 18 4 1.834 1 3 0 1.883

3 Rawajitu Utara

10.190 - 19 - 276 14 1 6 10.506

4 Mesuji Timur

5.350 - 21 87 199 8 4 0 5.669

5 Simpang Pematang

1.600 - 2 10 7.519 4 5 8 9.148

6 Way Serdang

90 10 4 - 3.269 16 13 13 3.415

7 Panca Jaya

162 - 94 19 257 0 0 0 532

Jumlah 24.134 173 1.597 178 13.592 57 54 37 39.822

Persentase (%) 60,60 0,43 4,01 0,45 34,13 0,14 0,14 0,09 100 Sumber: Mesuji Dalam Angka, 2012

Page 20: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-8

Luas lahan pertanian tahun 2011 adalah 54.708 hektare dengan tiga komoditi terbesar yang ditanam yakni padi sawah 28.516 ha, ubi kayu 15.651 ha, dan jagung 7.706 ha. Areal tanaman holtikultura yang diusahakan masyarakat seluas 465 hektare dengan berbagai jenis tanaman.

Areal perkebunan memiliki luas 39.433 hektare, dengan jenis komoditi unggulan yaitu: sawit 21.091 ha dan karet 18.145 ha. Produktsi kebun karet tahun 2011 mencapai 6.357 ton, sawit 63.091 ton dan kelapa dalam 461 ton.

Tabel 2.10.

Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2010-2011

No. KOMODITAS Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 1 Petsai/Sawi - - - - - 2 Kacang Panjang 107,5 106,5 156 172 3 Cabe Besar 58 56 66,1 298 4 Cabe Rawit 24 29 39,8 36,5 5 Tomat 10 11 0,7 30 6 Terung 78 75 168 263 7 Buncis 2 2 14 - 8 Ketimun 64 29 127 45 9 Labu siam 8 5 - 15

10 Kangkung 59 53 13,3 106 11 Bayam 47,5 46,5 9,6 112 12 Semangka 7 8 - 28 13 Melon - - 0,4 0,4

Total 465 423 595 1105,9 Sumber: Mesuji Dalam Angka, 2012

Tabel 2.11.

Luas Areal Tanam Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Mesuji Tahun 2009 dan 2010

No Kec

Luas Areal Jumlah (Ha) Karet Kopi Sawit Lada

201

0

201

1

201

0

201

1

201

0

201

1

201

0

201

1

201

0

201

1

1 Way Serdang

3.702 6.546 111 94 81 6.292 0 0 3.894 10.856

2 Simpang Pematang

3.037 2.500 137 10 112 5.405 0 0 3.286 6.629

3 Panca Jaya 3.055 3.059 11 32 488 2.639 0 0 3.554 5.727

4 Tanjung Raya

3.477 3.867 74 37 126 1.632 35 12 3.712 7.723

5 Mesuji 813 419 0 6 59 429 0 0 872 576

6 Mesuji Timur

474 1.754 0 6 34 1.885 0 0 508 2.916

7 Rawajitu Utara

23 27 195 0 91 2.809 0 0 309 1.051

Jumlah 14.557 18.145 333 185 899 21.091 35 12 15.824 39.433

Sumber : - Mesuji Dalam Angka, 2012; - Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2012

Page 21: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-9

Tabel 2.12. Produksi Tanam Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten

Mesuji Tahun 2011

Kecamatan Produksi (Ton)

Karet Kopi Sawit Kelapa Dalam

Lada

Way Serdang 2.400 1.200 16.500 0 0 Simpang Pematang 3.000 0 10.400 0 0 Panca Jaya 3.200 1.600 15.000 0 0 Tanjung Raya 3.500 1.350 15.500 0 0 Mesuji 2.500 1.300 11.800 0 0 Mesuji Timur 2.800 425 9.600 657 0 Rawajitu Utara 2.700 0 3.000 0 0

Jumlah 20.100 5.875 81.800 657 0 Sumber : Mesuji Dalam Angka, 2012

Tabel 2.13. Produksi Tanam Pertanian Menurut Jenis Tanaman

Di Kabupaten Mesuji Tahun 2011

No Kec Komoditas pertanian (Ha)

Padi sawah Padi gogo

Jagung Ubi Kayu Ubi

Jalar Kcg Tnh

Jml

1 Way Serdang 85,10 4,2 33 1.053.250 23 14 1.053.409 2 Sp.Pematang 4.653,50 0 33 1.797.058 4 13 1.801.762 3 Panca Jaya 388,80 0 33 55.687 0 13 56.122 4 Tanjung Raya 20 12,6 33 484.861 0 11 484.938 5 Mesuji 17.583,2 458,8 39 74.368 19 13,7 92.428 6 Mesuji Timur 15.412,5 0 36,7 53.325 10 13 68.797 7 Rawajitu Utara 332.259,6 0 42,7 54.780 13 13 387.108

70.402,6 484,2 250,4 3.573.329 69 79,7 3.944.617

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2011

Potensi perkebunan dan pemanfaatan pengembangan perkebunan besar swasta seluas 52.161 ha, terdiri dari areal plasma 9.069 ha dan inti 34.593 ha, peluang HGU seluas 8.495 ha. Luas areal tanaman perkebunan besar swasta di Kabupaten Mesuji tahun 2011 adalah 36.051 hektare yang diusahakan oleh 8 (delapan) perusahaan. Jumlah produksi sawit mencapai 919.489,91 ton pertahun. Terdapat 3 (tiga) perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dengan total produksi 693.960 ton pertahun. Potensi lainnya yang punya prospek untuk dikembangkan adalah buah kelapa Pandan Wangi yang memiliki nilai jual tinggi yang baru diusahakan oleh satu perusahaan yaitu PT Lemang Mesuji Lestari dengan produksi 1.800 buah pertahun. Data lengkap luas areal dan produksi sub sektor perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.14., Tabel 2.15., Tabel 2.16. dan Tabel 2.17.

Tabel 2.14.

Potensi dan Pemanfaatan Pengembangan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Nama Perusahaan PBS Potensi

(Ha)

Pemanfaatan (Ha)

Peluang HGU

Ket Plasma Inti

1 PT. Bangun Nusa Indah Lampung 3.864 3.864 - 0 Kemitraan 2 PT. Budi Dwiyasa Perkasa (B) 2.100 - 2.100 0 HGU 3 PT. Sumber Indah Perkasa 5.205 5.205 - 0 Kemitraan

Page 22: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-10

No Nama Perusahaan PBS Potensi

(Ha)

Pemanfaatan (Ha)

Peluang HGU

Ket Plasma Inti

4 PT. Budi Dwiyasa Perkasa (A) 5.294 - 5.294 0 HGU 5 PT. Prima Alumga 10.252 - 1.757 8.495 HGU 6 PT. Bangun Tata Lampung Abadi 9.594 - 9.594 0 HGU 7 PT. Barat Selatan Makmur Investindo 9.513 - 9.513 0 HGU 8 PT. Lampung Indah Pertiwi 6.335 - 6.335 0 HGU

JUMLAH 52.161 9.069 34.593 8.495 Sumber : Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji tahun 2011

Tabel 2.15.

Luas Area dan Produksi Perkebunan Besar Swasta (PBS) Mesuji Tahun 2010

No. Nama PBS

Luas Area (Ha) Produksi

(ton)

Produk-tifitas

(ton/ha /th)

Ha-sil TBM TM TR JML

1 PT.Barat Selatan Makmur Investindo (PT.BSMI)

- 9.513,75 - 9.513,75 213.108 22 TBS

2 PT.Lampung Inter Pertiwi (LIP)

- 6.335,45 - 6.335,45 153.951 24 TBS

3 PT.BTLA, Bangun Tata Lampung

- 9.594 - 9.594 177.489 18 TBS

4 PT.Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL)

- 3.864,80 - 3.864,80 92.755,20 24 TBS

5 PT. BDP (Budi Dwista Perkasa)

- 2.100 - 2.100 44.100 21 TBS

6 PT.BDP/A (Budi Dwiasa Perkasa)

- 5.294,75 - 5.294,75 103.777 19 TBS

7 PT.SIP (Sumber Indah Perkasa)

- 5.205,88 - 5.205,88 134.056,71 25,75 TBS

8 PT. Prima Alumga 1.194 563 - 1.757 253 3 -

Jumlah - 42.701,38 - 42.701,38 834.972,30 - - Sumber : Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji Tahun2011

Tabel 2.16.

Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Kecamatan Pabrik Pengolahan Kelapa

Sawit (PPKS)

Kapasitas pabrik

(ton/jam)

Akti-vitas

(jam per hari)

Produksi (ton per

hari)

Pro-duksi

(ton/th)

1. Way Serdang - - - - -

2. Sp. Pematang PT. Garuda Bumi Perkasa 30 15 450 151.200

3. Tanjung Raya - - - - -

4. Rawa Jitu Utara - - - - -

5. Mesuji - - - - -

6. Mesuji Timur - - - - -

7. Panca Jaya PT. Lampung Inter Pertiwi 35 17 595 199.920

PT. Tunas Baru Lampung 60 17 1.020 342.840

Jumlah 125 49 2.065 693.960 Sumber: Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji Tahun2011

Page 23: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-11

Tabel 2.17. Luas Areal Produksi dan Potensi Pengembangan Kelapa Pandan Wangi

No. KEC NAMA PBS LUAS AREAL (HA) PRO-

DUKSI PRODUK-TIVITAS HASIL

TBM TM TR TOT (bh) (bh/ha/th)

1. Simpang Pematang

PT. Lemang Mesuji Lestari

- 15 - 15 27.000 1.800 Dugan

Jumlah

15

15 27.000 1.800

Sumber:Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji Tahun 2011

b. Potensi Peternakan

Dengan luas areal lahan yang belum diusahakan maka Kabupaten Mesuji masih terbuka untuk investasi di sub sektor peternakan, sedangkan populasi ternak pada tahun 2010 diantaranya: sapi 14.620 ekor dan kerbau 669 ekor, sedangkan tahun 2011 populasi sapi menurun menjadi 11.433 ekor dan kerbau hanya 133 ekor.

Tabel 2.18.

Populasi Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Mesuji Tahun 2010 dan 2011

No Kecamatan

Ternak Besar Ternak Kecil

2010 2011 2010 2011

Sap

i

Ke

rbau

Sap

i

Ke

rbau

Kam

bin

g

Bab

i

Kam

bin

g

Do

mb

a

Bab

i

1 Way Serdang 2.852 18 4.542 6 5.780 175 5.831 56 175

2 Spg. Pematang 2.435 42 1.530 13 4.289 265 4.752 45 265

3 Panca Jaya 431 29 810 5 2.166 - 2.795 27 0

4 Tanjung Raya 1.629 18 1.866 47 2.682 - 5.892 89 680

5 Mesuji 565 289 565 28 3.500 - 3.547 92 0

6 Mesuji Timur 1.307 94 1.376 19 2.167 1.220 2.115 126 895

7 Rawajitu Utara 5.401 179 744 15 5.499 680 2.176 142 0

Jumlah 14.620 669 11.433 133 26.083 2.340 27.108 577 2.105

Sumber : Profil Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2011

Tabel 2.19.

Populasi Ternak Unggas Kabupaten Mesuji Tahun 2010 dan 2011

Sumber : Profil Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, 2011

No Kecamatan Ayam Ras Ayam Buras Bebek/Itik

2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 Way Serdang

6.000 19.528 20.052 1.549 3.773

2 Simpang Pematang 2.500 5.000 15.672 15.692 1.192 3.205

3 Panca Jaya

8.512 8.861 1.376 2.358

4 Tanjung Raya 5.000 4.000 25.546 25.945 720 3.336

5 Mesuji

35.971 32.766 5.117 3.593

6 Mesuji Timur

36.982 38.701 6.389 9.122

7 Rawajitu Utara

17.128 17.434 4.100 8.602

Jumlah 7.500 15.000 159.339 159.451 20.443 33.989

Page 24: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-12

Populasi ternak kecil tahun 2010 Kambing/domba sebanyak 26.083 ekor dan babi 2.340 ekor. Pada tahun 2011 Kambing 27.108 ekor,domba 577 ekor dan Babi sebanyak 2.105 ekor. Populasi ternak unggas pada tahun 2010 untuk ternak Ayam ras 7.500 ekor, ayam buras 159.339 dan bebek/itik sebanyak 20.433 ekor. Tahun 2011 ternak unggas mengalami kenaikkan, ayam ras 15.000 ekor, ayam buras 159.451 ekor dan bebek/itik sebanyak 33.989 ekor. Data terinci peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.18 dan Tabel 2.19.

c. Potensi Perikanan

Daerah aliran sungai maupun wilayah garis pantai yang mendukung bagi pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Mesuji

dengan wilayah yang cukup luas dan belum optimal diusahakan menjadikan sektor perikanan amat baik untuk menjadi salah satu daya tarik investasi. Pada tahun 2011 dari potensi 4.000 unit Keramba Sangkar

baru dimanfaatkan sebanyak 300 unit dan dari 60 ha kolam baru dimanfaatkan seluas 1 hektare saja. Dengan demikian potensi sarana perikanan masih sangat terbuka. Data terinci dapat dilihat pada Tabel

2.20.

Tabel 2.20. Jumlah Potensi, Pemanfaatan, dan Peluang Sektor Perikanan

di Kabupaten Mesuji tahun 2011

No Kecamatan

Potensi Pemanfaatan Peluang Keramba sangkar

(unit)

Kolam (Ha)

Keramba sangkar

(unit)

Kolam (Ha)

Keramba sangkar

(unit)

Kolam (Ha)

1 Mesuji 3.000 60 30 1 2.970 59

2 Tanjung Raya 50 50 - 0,5 50 34,5

3 Rawajitu Utara 100 50 - 2 100 48

4 Mesuji Timur 500 50 20 6 480 44

5 Simpang Pematang

100 35 - 10 100 25

6 Way Serdang 50 35 20 5 30 34,5

7 Panca Jaya 200 35 - 1 200 34

Jumlah 4.000 300 70 25,5 3.930 279 Sumber :Profile Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Mesuji 2011

2. Potensi Pariwisata

Wilayah Kabupaten Mesuji sebagian besar adalah areal perkebunan dan melimpahnya sumberdaya air oleh karenanya destinasi wisata yang menjadi andalan adalah potensi wisata agro diantaranya wisata agro perkebunan jeruk di Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Mesuji serta potensi wisata bahari yaitu Danau Wirabangun (Pantai Dono), wisata pemancingan dan dayung perahu. Data usaha pariwisata berdasarkan kecamatan dapat dilihat Tabel 2.21.

Page 25: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-13

Tabel 2.21. Banyaknya Usaha Pariwisata Menurut Kecamatan Tahun 2011

No Kecamatan Jenis Objek

Wisata Objek Wisata Jml

1 Way Serdang Wisata Tirta Pemancingan, Dayung Perahu 3 2 Sp. Pematang Wisata Tirta, Danau Wirabangun (p. Dono) 2 3 Panca Jaya Wisata Tirta, Pemancingan, Dayung Perahu 2 4 Tanjung Raya Wisata Tirta,

agrowisata Pemancingan, Dayung Perahu, kebun jeruk

3

5 Mesuji Wisata Alam, agrowisata

Pemancingan, Dayung Perahu, kebun jeruk

2

6 Mesuji Timur Wisata Bahari Pemancingan, Dayung Perahu 1 7 Rawajitu Utara Wisata Budaya Makam Kuno 1

Jumlah 14 Sumber: BPS, Mesuji Dalam Angka Tahun 2012

3. Potensi Hutan

Potensi hutan yang ada di Kabupaten Mesuji terdiri dari hutan rakyat dan hutan tanaman industri. Hutan rakyat merupakan hutan yang diusahakan oleh penduduk dengan sumberdaya yang dimiliki tanpa bantuan pihak lain dimana hasilnya dikelola oleh masyarakat sendiri, hutan tanaman industri merupakan hutan yang dikelola dan dikuasai oleh perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara dengan tujuan mempertahankan ekosistem lingkungan dan pemanfaatan hutan untuk kepentingan keuntungan perusahaan pengelola. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa hutan rakyat di Kabupaten Mesuji seluas 2.600 ha dan luas hutan tanaman industri 42.762 ha. Data dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22.

Luas Hutan di Wilayah Kabupaten Mesuji

No Jenis Hutan Luas Ha %

1 Hutan Rakyat 2.600,00 5,73 2 Hutan Tanaman Industri 42.762,00 94,27

Jumlah 45.362,00 100 Sumber : Profil Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Mesuji tahun 2011

4. Sektor Perindustrian

Perindustrian besar yang beroperasi di Kabupaten Mesuji sebanyak 8 perusahaan yang bergerak di pengolahan hasil perkebunan dan pertanian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.23.

Jumlah Industri Besar yang Beroperasi di Kabupaten Mesuji

No Nama Alamat Jenis Industri

1 PT. GLOBAL AGRO PRIMA Kp. Gedung Ram RT/RW 01/05 Kec. Tanjung Raya

Pengolahan Hasil Pertanian

2 PT. LAMPUNG INTER PERTIWI Kp. Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya

Pengolahan kelapa sawit

3 PT. TUNAS BARU LAMPUNG Kp. Mukti Karya Kec. Simpang Pematang

CPO

Page 26: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-14

No Nama Alamat Jenis Industri

4 PT. SINAR PEMATANG MULYA Kp. Rejo Mulyo Kecamatan Mesuji

Tepung Tapioka

5 PT. BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDO

Kp. Pajar Baru SP 7 A Kecamatan Mesuji

CPO

6 PT. SUMBER MAKMUR Kp. Panca Warna Kecamatan Way Serdang

Tepung Tapioka

7 PT. GARUDA BUMI PERKASA Kec. Simpang Pematang Pengolahan Kelapa Sawit

8 PT. PAL Kecamatan Way Serdang Produksi pupuk organik

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Mesuji tahun 2011

Untuk industri pengolahan hasil perkebunan sawit diantaranya PT.

Tunas Bangsa Lampung, PT. Lampung Inter Pertiwi dan PT. Garuda Bumi Perkasa dengan total kapasitas produksi crude palm oil (CPO) 2.894,4 ton/tahun. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.

Kapasitas Produksi Pada Pabrik Sawit Di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Nama pabrik Kapasitas Produksi (ton/th)

Produk CPO (ton/th)

Ket

1 PT. Tunas Bangsa Lampung 691.200 2.746,80 80 ton/jam

2 PT. Lampung Inter Pratiwi 518.400 1.29,600 60 ton/jam

3 PT. Garuda Bumi Perkasa 518.400 60 ton/jam

Jumlah 1.728.000 2.894,40 Sumber : Profil Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji tahun 2011

5. Sektor Pertambangan

Bahan tambang terkandung yang mempunyai potensi untuk penambangan yang berada di wilayah Kabupaten Mesuji antara lain :

1) Minyak Bumi

Potensi minyak bumi terdapat di wilayah Kabupaten Mesuji, diantaranya terdapat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang terdapat sumur tua dibangun pada zaman pemerintah Belanda Tahun 1942. Pada tahun 1943 sampai 1944 Belanda menempatkan pipa besi untuk melakukan pengeboran. Jarak sumur tua tersebut dari rumah penduduk

kurang lebih 500 m dan memiliki jarak 200 m dari tepi Sungai Mesuji.

Berdasarkan data Geologi bahwa di dalam wilayah Kabupaten Mesuji terdapat beberapa cekungan Minyak Bumi yang belum pernah dilakukan eksplorasi. Cekungan minyak bumi ini masih ada kaitannya dengan cekungan minyak bumi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya wilayah Laut Pantai Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Mesuji dimana terdapat Kawasan Pertambangan (KP) milik Petronas (Malaysia) yang tendernya dimenangkan pada tahun 2007 yang lalu.

2) Gas Alam

Potensi gas alam terdapat di wilayah Kabupaten Mesuji, diantaranya terdapat di Desa Tanjung Mulya, Desa Pangkal Mas Mulya, Desa Pangkal Mas Jaya dan Desa Muara Mas.

Page 27: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-15

3) Batubara

Potensi Batubara di wilayah Kabupaten Mesuji tersebar di beberapa desa yang ada di kecamatan di Kabupaten Mesuji.

a) Desa Mekar Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Batubara yang ditemukan pada desa Mekar Sari Kec.Tanjung Raya telah diambil dari pembukuan tanah (Sumur) memilikijarak letak batubara dengan permukaan tanah adalah 4 m dengan ketebalan lapisan batubara adalah 5 m.

b) Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Ketebalan masing-masing batubara bervariasi antara 2-3 m dengan jarak antar sumur 0,1–3 Km dengan kedalaman 10–30 m dari permukaan tanah. Ciri batubara yang ditemukan di sumur–sumur

warga memiliki ciri yang hampir sama yaitu: Berwarna hitam, keras, berlapisan halus dan memiliki kandungan air.

4) Pasir

Potensi pesisir di Kabupaten Mesuji terbesar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Mesuji, diantaranya :

a) Desa Labuan Batin Kecamatan Way Serdang

Di Labuhan Batin Kec. Serdang Kab. Mesuji, memiliki pontensi bahan tambang galian-C berupa pasir. Pasir yang ditemukan di Labuhan Batin terdapat di sungai Mesuji yang melintasiatau melewati Kabupaten Mesuji sepanjang ± 44Km.

Potensi pasir Kuarsa yang ada di labuhan Batin, terdapat di sepanjang aliran sungai Mesuji yang melintasi Labuhan Batin. Sungai Mesuji yang mengalir di Labuhan Batin dibagi hilir berbatasan dengan Dusun Serang Katon. Sedangkan di bagian hulu berbatasan dengan Lebak Tebakang wilayah daerah Way Kanan.

b) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji

Didesa sungai Badak terdapat potensi pasir yang merupakan bahan galian golongan C yang berada di areal perkebunan penduduk dengan ketebalan dari 1–4 dan memiliki luas ± 30 Ha.

2.2. ASPEK DEMOGRAFI

Penduduk merupakan faktor utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh tingkat partisipasi penduduk dalam

kegiatan pembangunan tersebut. Penduduk dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Aspek penduduk yang menjadi bahasan antara lain jumlah penduduk, perkembangan penduduk, penyebaran penduduk, kepadatan penduduk,dan struktur penduduk.

2.2.1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka Tulang Bawang, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2008 adalah 179.310 jiwa, tahun 2009 sebanyak 182.163 jiwa, dan dalam Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 187.407 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 10 tahun (2000—2010) sebesar 1,17%. Namun jumlah penduduk Mesuji berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Capil berjumlah 255.202 jiwa terdiri dari laki-laki 134.556 jiwa dan perempuan 120.646 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 35,28%. Lebih jelas mengenai jumlah

Page 28: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-16

perkembangan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 2.25.

Table 2.25.

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji

No Kec Jumlah penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan (%)

2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011

1 Mesuji 19.697 20.039 20.036 30.421 1,74 -0,01 51,83

2 Rawajitu Utara

23.726 24.137 24.213 30.365 1,73 0,31 25,41

3 Way Serdang 37.955 38.612 40.928 50.839 1,73 6,00 24,22

4 Simpang Pematang

23.376 23.781 23.175 30.477 1,73 -2,55 31,51

5 Tanjung Raya 33.412 33.990 33.949 52.946 1,73 -0,12 55,96

6 Panca Jaya 14.576 14.576 15.355 17.732 0,00 5,34 15,48

7 Mesuji Timur 26.568 27.028 29.751 42.422 1,73 10,07 42,59

Kab. Mesuji 179.310 182.163 187.407 255.202 1,48 2,72 35,28 Sumber: - Hasil Sensus Penduduk, 2010

- Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

Jumlah penduduk Kabupaten Mesuji berdasarkan jenis kelamin per kecamatan adalah sebagaimana grafik 2.2. di bawah ini.

Gambar 2.2.

Jumlah Penduduk Kab Mesuji berdasarkan Jenis Kelamin

2.2.2. Jumlah Kepala Keluarga

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji adalah 187.407 jiwa, terdiri dari 98.399 laki-laki dan 89.008 perempuan. Kondisi terakhir data jumlah penduduk Kabupaten Mesuji per kecamatan versi Disdukcapil tahun 2011 seperti ditampilkan tabel 2.26.

Tabel 2.26.

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kabupaten Mesuji Tahun 2011

No Kecamatan Desa Jumlah

Penduduk Jumlah KK

1 Mesuji 10 30.421 8.920 2 Tanjung Raya 13 30.365 14.373

Way Serdang

Sp Pematang

Panca Jaya Tanjung

Raya Mesuji

Mesuji Timur

Rawajitu Utara

Laki-laki 26.786 15.948 9.361 27.980 15.952 22.507 16.022

Perempuan 24.053 14.529 8.371 24.966 14.469 19.915 14.343

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Page 29: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-17

No Kecamatan Desa Jumlah

Penduduk Jumlah KK

3 Rawajitu Utara 11 50.839 8.820 4 Mesuji Timur 13 30.477 11.948 5 Simpang Pematang 9 52.946 8.485 6 Way Serdang 13 17.732 13.428

7 Panca Jaya 7 42.422 4.959

Kabupaten Mesuji 75 255.202 70.933 Sumber: - Dinas Kependudukan dan Capil 2011

Gambar 2.3. Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Mesuji Tahun 2009—2011

2.2.3. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Mesuji rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Mesuji yaitu 109 jiwa/km2. Distribusi kepadatan penduduk tidak merata tiap-tiap kecamatan, yaitu kisaran kepadatan 43 – 260 jiwa/km2. lebih jelas mengenai tingkat kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.

Kepadatan Penduduk di Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011

No Kec Desa Luas km2 Penduduk

(Jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

1 Mesuji 10 216,82 30.421 140,31

2 Tanjung Raya 13 526,42 30.365 100,58

3 Rawajitu Utara 11 205,76 50.839 147,57

4 Mesuji Timur 13 970,23 30.477 43,72

5 Simpang Pematang 9 133,95 52.946 227,53

6 Way Serdang 13 195,33 17.732 260,27

7 Panca Jaya 7 91,64 42.422 193,50

Kabupaten Mesuji 75 2.340,15 255.202 109,00 Sumber: - BPS Mesuji dalam angka 2011

- Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

Dari data di atas, kecamatan terpadat adalah Kecamatan Way Serdang dengan kepadatan 260 jiwa/km2 dan kecamatan terjarang adalah Kecamatan Mesuji Timur dengan jumlah penduduk 44 jiwa/km2.

Mesuji Rawajitu

Utara Way

Serdang Sp

Pematang Tanjung

Raya Panca Jaya

Mesuji Timur

2009 1,74 1,73 1,73 1,73 1,73 - 1,73

2010 (0,01) 0,31 6,00 (2,55) (0,12) 5,34 10,07

2011 51,83 25,41 24,22 31,51 55,96 15,48 42,59

(10,00) -

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Page 30: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-18

2.2.4. Penduduk di Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Mesuji umumnya adalah rawan banjir karena berdekatan dengan sungai besar dan kecil maupun kondisi geografisnya yang rendah, dan rawan kebakaran khusus wilayah Kecamatan Simpang pematang. Wilayah rawan bencana (banjir) menurut data Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BPBK) Kabupaten Mesuji berada di seluruh kecamatan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut sebagaimana tabel 2.28.

Tabel 2.28.

Jumlah Jiwa Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana

No Kecamatan Jumlah Jiwa 1

Mesuji Timur, meliputi Desa: 1. Talang Baru 2. Wonosari 3. Ekamulya 4. Dwikarya Mustika

5.830 2.593 3.3.80 1.860

2 Mesuji, meliputi desa: 1. Wiralaga I 2. Wiralaga II 3. Tirtalaga 4. Tanjung Seraya 5. Mulyasari 6. Sumber Makmur

3.189 3.141 2.565 2.829 1.491 6.738

3 Tanjung Raya, meliputi desa: 1. Sri Tanjung 2. Kagungan Dalam

2.348 848

4 Rawajitu Utara, meliputi desa: 1. Sungai Sidang 2. Sindang Bandar Anom 3. Panggung Rejo 4. Sungai Buaya 5. Panggung Jaya 6. Tlogo Rejo 7. Sidang Sido Rahayu 8. Iso Mukti

3.739 2.387 1.011 1.824 4.282 2.071 2.940 2.940

5 Panca Jaya, meliputi desa: 1. Adimulyo 2. Fajar Asri

277

6 Simpang Pematang, meliputi desa: 1. Simpang Pematang 2. Agung Batin

10.615 3.440

7 Way Serdang, meliputi desa: 1. Labuhan Batin

5.899

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kab Mesuji, 2012

2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam

Page 31: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-19

penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;

2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;

3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;

4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/

perubahan harga produsen.

Dari perkembangan nilai PDRB berdasar harga konstan tahun 2009 sampai dengan 2011, kontributor utamanya adalah sektor primer (pertanian dan pertambangan) rata-rata 47,59%, sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air, dan bangunan) rata-rata 25,83%, dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa) rata-rata 26,58%. Secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.29. dan Tabel 2.30.

Tabel 2.29. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Mesuji

Tahun 2009—2011 atas Dasar Harga Konstan

No.

Sektor

2009 2010 2011

(Rp) % Rp % Rp % 1 Pertanian 639.282 53,54 680.490 54,40 718.874 47,38

2 Pertambangan & Penggalian

2.306 0,26 2.439 0,19 2.566 0,21

3 Industri Pengolahan

254.604 22,57 269.778 21,57 282.894 23,72

4 Listrik, Gas, & Air Bersih

169 0,01 191 0,02 137 0,01

5 Konstruksi 19.679 1,57 20.355 1,63 21.291 2,09

6 Perdagangan, Hotel , & Restoran

164.732 13,14 173.464 13,87 185.936 15,96

7 Transportasi & Komunikasi

31.085 3,22 32.346 2,59 35.953 3,22

8 Keuangan, Sewa, & Js. Perush.

39.372 3,14 41.304 3,30 45.266 2,85

9 Jasa-jasa 29.611 2,55 30.473 2,44 34.467 4,55

PDRB 1.253.597 100 1.250.841 100 1.327.384 100 Sumber: BPS 2009—2011

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan indikator makro yang masih relevan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji pada Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,13 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,39 persen., dan juga pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,48 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2011 Kabupaten Mesuji menandakan adanya perbaikan kondisi perekonomian sebagai akibat dari pembangunan yang sedang dilaksanakan di berbagai sektor.

Page 32: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-20

Gambar 2.4. Grafik Persentase Kontribusi Sektor pada PDRB ADHB Kabupaten Mesuji

Tahun 2011

Pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2011 terjadi di semua sektor, yang dominan adalah sektor listrik, gas dan air sebesar 23 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 13 persen. Namun karena peranannya terhadap pembentukan PDRB tidak terlalu besar yaitu 8,70 persen dan 7,01 persen, maka kedua sektor ini belum mampu mempengaruhi peningkatan pertumbuhan PDRB secara signifikan.

Sektor pertanian mampu tumbuh 5,64 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 4,68 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,19 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.30.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji menurut Sektoral ADHK Tahun 2009—2011 (%)

No. Sektor 2009 2010 2011

1 Pertanian 1,97 6,45 5,64 2 Pertambangan & Penggalian 2,76 5,75 5,20 3 Industri Pengolahan -5,92 5,96 4,86 4 Listrik, Gas, & Air Bersih 19,15 -33,96 23,00 5 Konstruksi 5,69 3,43 4,60 6 Perdagangan, Hotel , & Restoran 5,93 5,30 7,19 7 Transportasi & Komunikasi -17,46 4,06 11,15 8 Keuangan, Sewa, & Js. Perush. 6,41 4,91 9,59 9 Jasa-jasa -2,57 2,91 13,11

PDRB 0,14 5,92 6,13 Sumber: Mesuji Dalam Angka, 2011

Tabel 2.31. Laju Inflasi Menurut Harga Produsen Kabupaten Mesuji

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 (persen)

No. Sektor 2010

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Makanan 16,65 a. Tanaman Bahan Makanan 22,61 b. Tanaman Perkebunan 12,61

Pertanian 47%

Penggalian 0%

Industri Pengolahan

24%

Listrik, Gas dan Air

0%

Konstruksi 2%

Perdagangan, Hotel dan Rest

16%

Transportasi & Komunikasi

3%

Keu, Sewa & Js Perush

3%

Jasa-jasa 5%

Page 33: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-21

No. Sektor 2010

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 9,45 d. Kehutanan 0 e. Perikanan 15,01 2 Pertambangan & Penggalian 11,69 3 Industri Pengolahan 5,06 4 Listrik,Gas, & Air bersih 10,69 5 Konstruksi 12,89 6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 11,46 a. Perdgangan Besar dan Eceran 11,71 b. Hotel dan Restoran 9,96 7 Transportasi & Komunikasi 14,78 a. Transporasi 17,49 b. Komunikasi 5,95 8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan 6,45 a. Bank dan 5,07 b. Lembaga Keuangan Bukan Bank 6,55 c. Sewa Bangunan 5,06 9 Jasa-jasa 26,48 a. Pemerintahan Umum 28,98 b. Swasta 9,9

Inflasi 12,57 Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mesuji Tahun 2011

b. Laju Inflasi Kabupaten Mesuji

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi menurut harga produsen Kabupaten Mesuji berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2009-2010 sebesar 12,57% yang tertinggi berada pada sektor jasa pemerintahan umum sebesar 28,48%, data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.31 di atas.

c. PDRB per kapita

PDRB per kapita Kabupaten Mesuji Tahun 2011 mencapai 17,08 juta. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 15,70 juta. Atau naik sekitar 9 persen.

Tabel 2.32.

PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Mesuji 2009—1011

Tahun PDRB Per kapita (Rp Juta) Pertumbuhan (%)

2009 14.067.155,49 -

2010 15.704.068,54 11,64

2011 17.087.727,95 8,81

Pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp7.006.813,- yang berarti meningkat 4,98 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6.674.041.-

d. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi.

Page 34: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-22

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan: jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Proporsi jumlah pendapatan yang di keluarkan sebagai pengeluaran per

kapita per bulan di Kabupaten Mesuji Tahun 2010 menggambarkan 44,48% penduduk memiliki pengeluaran 200.000-299.999 dan 32,91% penduduk memiliki pengeluaran 300.000-499.999, dan hanya 8,04% penduduk yang memiliki pengeluaran diatas Rp. 500.000,- bila melihat proporsi penduduk menurut pengeluaran tersebut maka dapat dapat dikatakan bahwa proporsi pengeluaran penduduk berada pada tingkatan sedang. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita/bulan (Rp)

di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Golongan Pengeluaran Persentase

≥ 500.000 8,04

300.000-499.999 32,91

200.000-299.999 44,48

≤ 200.000 14,57

Total 100,00

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

2.3.2. Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf,

terutama di daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

3. Menunjukkankemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Mesuji Tahun 2010 sebesar 92,36% dan Tahun 2011 meningkat menjadi 93,30%, ada kenaikkan 0,94%.

Page 35: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-23

Tabel 2.34. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur >10 Tahun Tahun 2010 – 2011

Tahun Angka Melek Huruf (%) 2010 92,36

2011 93,30 Kenaikkan 0,94

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2010

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di sua tu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah STTB Tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Mesuji Tahun 2009 terdapat 42,89% penduduk tidak memiliki ijasah SD, 22,10% memiliki ijasah SD/sederajat, 12,37% memiliki ijasah SLTP dan 15,10% memiliki ijasah SLTA sederajat. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun keatas menurut

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kab Mesuji 2010 dan 2011

Ijasah/STTB Tertingi yang Dimiliki 2010 2011

Tidak Punya Ijasah SD 29,8 36,5

SD/Sederajat 43,9 34,7

SLTP Sederajat 18,3 19,9

SLTA Sederajat 6,9 7,8

Diploma (I/II/III/IV)/S1 1,0 1,1 Jumlah 100,00 100,00

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kab Mesuji 2012

Page 36: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-24

2.3.3. Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Kondisi sosial budaya di wilayah Kabupaten Mesuji merupakan bagian dari sosial budaya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung dikenal juga dengan julukan “Sang Bumi Ruai Jurai” yang berarti satu bumi yang didiami oleh dua macam masyarakat (suku/etnis), yaitu masyarakat Pepadun dan Saibatin. Masyarakat pertama mendiami daratan dan pedalaman Lampung, seperti daerah Tulang Bawang, Mesuji, Abung, Sungkai, Way Kanan, dan Pubian, sedangkan masyarakat kedua mendiami daerah pesisir pantai, sebelum Labuhan Maringgai, Pesisir Krui, Pesisir Semangka (Wonosobo dan Kota Agung), Belalau, dan Pesisir Rajabasa.

Disamping penduduk asli suku Lampung, suku Banten, Suku Bugis,

Jawa, Bali juga menetap di wilayah Kabupaten Mesuji. Suku-suku ini masuk secara massif sejak Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 memindahkan orang-orang dari Jawa dan ditempatkan di hampir semua daerah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga 1979, batas akhir secara resmi dinyatakan tidak lagi menjadi daerah transmigrasi. Namun, pertumbuhan penduduk yang berasal dari pendatang pun tetap saja tidak terbendung setiap tahunnya. Beberapa desa tergabung dalam satu marga, sedangkan kampong itu sendiri terdiri atas beberapa buway. Di setiap buway atau gabungan buway terdapat rumah besar yang disebut Nuwow Balak. Biasanya Nuwow Balak ini merupakan rumah dari kepala kerabat yang merupakan kepala pimpinan klan dan kepala kebuwayan tersebut, yang disebut juga punyimbang bumi.

Masyarakat Mesuji memiliki bahasa dan aksara sendiri, namun penggunaan bahasa pada daerah pedesaan terutama pada perdesaan masyarakat (riyuh ataupun pekon), penggunaan Bahasa Lampung sangat dominan. Bahasa Lampung terdiri dari dua dialek, pertama dialek “O” yang biasanya digunakan oleh masyarakat Pepadun, meliputi Abung dan Menggala serta dialek “A” dan umumnya digunakan masyarakat Saibatin, seperti Labuan Maringgai, Pesisir Krui, Pesisir Semangka, Belalau, Ranau, Pesisir Rajabasa, Komring, dan Kayu Agung. Namun demikian ada pula masyarakat Pepadun yang menggunakan dialek “A” ini, yaitu Way Kanan, Sungkai, dan Pubian. Disamping memiliki bahasa daerah yang khas, masyarakat Lampung juga memiliki aksara sendiri yang disebut dengan huruf Kha Gha Nga. Aksara dan Bahasa Lampung itu menjadi kurikulum muatan lokal yang wajib dipelajari oleh murd-murid SD dan SMP di seluruh Provinsi Lampung.

Nilai-nilai budaya masyarakat ini bersumber dari falsafah piil pesanggiri, yang terdiri dari harga diri, prilaku, dan sikap hidup :

a. Nengah nyapur (hidup bermasyarakat, membuka diri dalam pergaulan)

b. Nemui nyimah (terbuka tangan, murah hati dan ramah pada semua orang)

c. Berjuluk Beadek (bernama, bergelar, saling menghormati)

d. Sakai Sambayan (gotong royong, tolong menolong)

Upaya pembangunan seni budaya dan olah raga di Kabupaten Mesuji tidak hanya pada pengembangan seni budaya lokal namun juga pengembangan seni budaya masyarakat pendatang mencakup seni moderen. Perkumpulan seni drama dan musik terdapat 20 perkumpulan pada tahun 2009 dan berkembang menjadi 29 perkumpulan pada tahun 2010, perkembangan seni wayang pada tahun 2009 sebanyak 3 perkumpulan dan tahun 2010 menjadi 5 perkumpulan sedangkan jumlah perkumpulan seni tari tahun 2009 sebanyak 20 kelompok dan menjadi 36 perkumpulan tahun 2010.

Page 37: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-25

Tabel 2.36. Perkumpulan Kesenian di Kabupaten Mesuji Tahun 2009—2010

No Kecamatan Seni Drama/

Musik

Wayang Orang /Golek/

Kulit Tari-tarian Jumlah

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1 Mesuji 2 2 - - 4 2 6 4 2 Rawajitu Utara 6 11 - - 2 4 8 15 3 Way Serdang 1 1 - - 1 3 2 4

4 Simpang Pematang

- 3 - - - 3 0 6

5 Tanjung Raya 8 8 2 2 6 6 16 16 6 Panca Jaya 0 1 - 1 2 8 2 10 7 Mesuji Timur 3 3 1 2 5 10 9 15

Jumlah 20 29 3 5 20 36 43 70 Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2010 dan 2011

Pembangunan keolahragaan di Kabupaten Mesuji meliputi berbagai cabang olah raga diantaranya sepakbola memiliki 106 perkumpulan pada tahun 2009 dan menjadi 229 perkumpulan tahun 2010. Tiga cabang olah raga dengan perkumpulan terbanyak yaitu: sepak bola 66 perkeumpulan, bola voli 65 perkumpulan dan bulu tangkis 49 perkumpulan.

Tabel 2.37. Data Cabang dan Klub Olahraga Kab. Mesuji

NO KECAMATAN SEPAK BOLA

BOLA VOLLY

BULU TANGKIS

PEN-CAK

SILAT CATUR

TENIS MEJA

BAS-KET

1 Mesuji 5 4 5 2 2 0 0 2 Rawajitu Utara 9 6 4 3 1 0 0 3 Way Serdang 13 18 11 6 5 3 0

4 Simpang Pematang

8 9 8 1 1 0 1

5 Tanjung Raya 11 8 7 3 5 4 1 6 Panca Jaya 8 6 4 3 0 0 2 7 Mesuji Timur 12 14 10 3 3 0 0

Jumlah 66 65 49 21 17 7 4 Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Page 38: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-26

2.4.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

APS menurut usia sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2010 menunjukkan 96,72 rata-rata penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang sekolahdan partisipasi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan dimana 98,99 laki-laki dan 94,46 perempuan. Secara lengkap APS Kabupaten Mesuji dapat di lihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2010-2011

Usia Sekolah Angka Partisipasi Sekolah

Laki-laki Perempuan Total Rata-rata

7-12 98,99 94,46 96,725 96,72

13-15 52,25 79,98 66,115 63,20

16-18 14,81 33,30 24,055 16,66 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Gambar 2.5. Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2011 Sumber: LAKIP Kab Mesuji 2011

SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA

92,46 82,62

65,62

Page 39: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-27

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Jumlah sekolah dasar yang tersebar di Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa terdapat 112 sekolah dasar negeri dan 3 sekolah dasar swasta, sedangkan sekolah menengah pertama sebanyak 25 sekolah negeri dan 16 sekolah swasta. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.

Jumlah Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kab. Mesuji Tahun 2011

Kecamatan SD SMP

Negeri Swasta Negeri Swasta

Way Serdang 25 - 5 5

Simpang Pematang 13 - 4 3

Panca Jaya 9 - 2 -

Tanjung Raya 20 1 5 4

Mesuji 14 1 5 1

Mesuji Timur 17 - 5 3

Rawajitu Utara 14 1 3 -

Jumlah 112 3 29 16

Sumber: Mesuji Dalam Angka, 2011

Rasio ketersediaan prasarana pendidikan dasar, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta adalah 4,51 untuk SD dan 1,76 per 10.000 penduduk.

c. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2007 sebesar 6,69, tahun 2008 menjadi 6,28, sedangkan pada tahun 2009 rasio membaik menjadi 4,91 namun tahun 2010 rasio menjadi 6,49. Pada tahun 2011, rasio guru dengan murid telah mencapai 30,5 yang menandakan peningkatan jumlah murid sementara jumlah guru relatif tetap. Rasio guru murid jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar 5,21, tahun 2008 menjadi 8,63, sedangkan tahun 2009 berubah menjadi 9,93 tahun 2010 menjadi 4,57 dan tahun 2011 rasio mencapai 22,4. Hal ini juga menandakan terjadi penambahan jumlah murid SMP/sederajat, sementara jumlah guru tetap. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.40. dan Tabel 2.41.

Tabel 2.40. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2006 - 2010 Kabupaten Mesuji

No. Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 SD/MI 1.1. Jumlah Guru 1.866 1.267 1.275 1.621 814 1.2. Jumlah Murid 27.885 20.183 25.971 24.969 24.838 1.3. Rasio 6,69 6,28 4,91 6,49 30,5

SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 409 825 748 584 584 2.2. Jumlah Murid 7.844 9.575 7.535 12.769 13.101 2.3. Rasio 5,21 8,62 9,93 4,57 22,4 Sumber: Mesuji Dalam Angka Tahun 2009-2012

Page 40: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-28

Tabel 2.41. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011

Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mesuji

No. Kecamatan SD/MI SMP/MTs

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

1 Way Serdang 175 4.837 27,6 176 1.797 10,2

2 Sp. Pematang 133 3.232 24,3 68 913 13,4 3 Panca Jaya 64 1.805 28,2 31 480 15,5 4 Tanjung Raya 140 4.403 31,5 66 1.479 22,4 5 Mesuji 79 2.788 35,3 68 888 13,1 6 Mesuji Timur 125 3.756 30,0 133 1.501 11,3 7 Rawajitu Utara 98 3.355 34,2 42 427 10,2

Jumlah 814 24.176 30,2 584 7.485 13,7 Sumber: Mesuji Dalam Angka 2012

Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio jumlah guru dengan jumlah murid tahun 2011 adalah 1:11, adalah posisi ideal. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kecamatan Kabupaten Mesuji Tahun 2011 menunjukkan rasio terendah berada di Kecamatan Rawa Jitu Utara dengan rasio sebesar 1:4,4 dan rasio tertinggi berada di Kecamatan Simpang Pematang dengan rasio 1:18,3. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kecamatan Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Sumber: Mesuji Dalam Angka 2012

No. Kecamatan SLTA

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

1 Way Serdang 72 859 11,9 2 Simpang Pematang 88 1.610 18,3 3 Panca Jaya - - - 4 Tanjung Raya 86 1.342 15,6

5 Mesuji 43 371 8,6 6 Mesuji Timur 49 796 16,2 7 Rawajitu Utara 15 66 4,4

Jumlah 353 5.044 11

Page 41: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-29

Gambar 2.6. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah

Menurut Kecamatan di Mesuji 2011

2.4.2. Kesehatan

a. Ketersediaan Sarana Kesehatan Masyarakat

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan dan nifas).

2. Membudayakan NKKBS.

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Untuk itu perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan

Way Serdang

Simpang Pematang

Panca Jaya

Tanjung Raya

Mesuji Mesuji Timur Rawajitu

Utara

72 88

0 86 43

49 15

859

1.610

0

1.342

371 796

66

Guru Murid

Page 42: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-30

idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Mesuji menunjukkan tingkat pelayanannya terhadap penduduk. Rasio puskesmas persatuan penduduk menunjukkan kisaran rasio 1:30.000atau satu puskesmas melayani sekitar 30 ribu penduduk. Sementara rasio pustu persatuan penduduk mencapai 1:20.000 artinya satu puskesmas pembantu (pustu) melayani sekitar 20.000 jiwa penduduk. Kecamatan dengan rasio jumlah puskesmas dengan persatuan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Rawa Jitu Utara sebesar 0,041 sementara untuk ketersediaan puskesmas pembantu kecamatan terendah adalah Kecamatan Way Serdang sebesar 0,098. Secara lengkap data rasio pelayanan puskesmas dan pustu dapat dilihat pada Tabel 2.43. dan 2.44.

Tabel 2.43. Rasio Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

No Uraian 2010

1. Jumlah Puskesmas 9

2. Jumlah Pustu 37 3. Jumlah Puskesmas Keliling 11 4. Jumlah Poskesdes 75 5. Jumlah Posyandu 150 6. Jumlah Penduduk 255.202 7. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 1,12 8. Rasio Pustu persatuan penduduk 2,23

Sumber: Profile Dinas Kesehatan Kab. Mesuji, 2011

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Mesuji belum diadakan mengingat pentingnya peran rumah sakit bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selayaknya dapat segera didirikan.

Tabel 2.44. Jumlah Puskesmas, dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2011

No Kecamatan Jumlah

Penduduk Puskesmas Pustu

Jumlah Rasio Jumlah Rasio

1 Way Serdang 50.839 2 1,18 4 1,57

2 Simpang Pematang 30.477 1 0,98 3 1,97

3 Panca Jaya 17.732 1 1,69 2 2,26

4 Tanjung Raya 52.946 1 0,57 7 2,64

5 Mesuji 30.421 1 0,99 3 1,97

6 Mesuji Timur 42.422 2 1,41 4 1,89

7 Rawajitu Utara 30.365 1 0,99 5 3,29

Jumlah 255.202 9 1,12 28 2,23

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Mesuji, 2012.

Page 43: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-31

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Mesuji belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Kabupaten Mesuji. Selain itu distribusi dokter serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah dokter di Kabupaten Mesuji 18 dokter untuk melayani jumlah penduduk 255.202 jiwa pada tahun 2011. Jumlah dokter terbanyak berada di Kecamatan Pancajaya ada 4 dokter, Kecamatan Simpang Pematang dan Mesuji Timur masing-masing 3 orang dokter. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.45.dan Tabel 2.46.

Tabel 2.45.

Jumlah Dokter Tahun 2011 Kabupaten Mesuji

NO Uraian 2011 1 Jumlah Dokter 17 2 Jumlah Penduduk 255.202 3 Rasio 0,22

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab, Mesuji 2011

Tabel 2.46. Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2011 Kabupaten Mesuji

No. Kecamatan Jumlah

Penduduk Jumlah Dokter

Rasio

1 Way Serdang 50.839 2 0,10 2 Simpang Pematang 30.477 3 0,25 3 Panca Jaya 17.732 4 0,56 4 Tanjung Raya 52.946 2 0,09 5 Mesuji 30.421 2 0,16 6 Mesuji Timur 42.422 3 0,18 7 Rawajitu Utara 30.365 2 0,16

Jumlah 255.202 18 0,22 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Mesuji 2012

Rasio dokter per satuan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Panca Jaya sebesar 0,56 dan terendah adalah Tanjung Raya sebesar 0,09. Sementara ketersediaan tenaga kesehatan merupakan seberapa besar jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mesuji yang berprofesi sebagai paramedik dan memberikan pelayanan medis per 2.500 penduduk. Jumlah tenaga medis yang

ada di Kabupaten Mesuji sejumlah 177 orang sedangkan yang bertugas di puskesmas sebanyak 160 orang. Rasio tenaga medis tertinggi adalah di Kecamatan Simpang Pematang sebesar 2,54 sedangkan yang terendah adalah 1,07 di Kecamatan Mesuji. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.47 dan Tabel 2.48.

Tabel 2.47. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Mesuji Tahun—2011

No Kategori 2011

1 Bidan 79

2 Perawat 89

3 Perawat Gigi 9

Jumlah 177 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Mesuji 2011

Page 44: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-32

Tabel 2.48. Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2011

No Kecamatan Jumlah

Penduduk Jumlah

Tenaga Medis Rasio

1 Way Serdang 50.839 29 1,43

2 Simpang Pematang 30.477 31 2,54

3 Panca Jaya 17.732 16 2,26 4 Tanjung Raya 52.946 25 1,18 5 Mesuji 30.421 13 1,07 6 Mesuji Timur 42.422 27 1,59

7 Rawajitu Utara 30.365 19 1,56

Jumlah 255.202 160 1,66 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Mesuji 2011

b. Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 2.49.

Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Usia Ibu di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Usia Ibu Rata-rata ALH

1 Usia 15-19 tahun 1,00

2 Usia 20-24 tahun 1,11

3 Usia 25-29 tahun 1,44

4 Usia 30-34 tahun 2,40

5 Usia 35-39 tahun 2,72

6 Usia 40-44 tahun 3,84

7 Usia 45-49 tahun 3,89

Jumlah rata 2,65 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Mesuji 2011

Page 45: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-33

Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Rata-rata anak lahir hidup menurut kelompok usia ibu di Kabupaten Mesuji tahun 2010 angka rata-rata anak lahir hidup sebesar 2,65 kelahiran terentan dialami oleh usia ibu diatas 35 tahun keatas berkisar 2,72 sampai 3,89 perkelahiran. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.49.

2.4.3. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan

menggunakan formula (100 -angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;

2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:

1. Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.

2. Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US $ 1 atau US $ 2 per hari.

3. Kemiskinan Struktural

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011, angka kemiskinan di Kabupaten Mesuji menyisakan sekitar 8,65% atau sekitar 16.211 jiwa. Persentase angka kemiskinan ini merupakan yang terkecil dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Lebih lengkap data penduduk miskin Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada gambar 2.5., Tabel 2.50. dan Tabel 2.51.

Page 46: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-34

Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk

Kab Mesuji tahun 2010

Sumber: Laporan TNP2K, 2011

Tabel 2.50. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) RASKIN

Kabupaten MesujiTahun Anggaran 2011

No Kecamatan Desa Jumlah

RTS Jumlah RT %

1 Mesuji 10 4.549 30.421 14,95% 2 Tanjung Raya 13 2.711 30.365 8,93% 3 Rawa Jitu Utara 11 3.445 50.839 6,78% 4 Mesuji Timur 13 5.364 30.477 17,60% 5 Simpang Pematang 9 1.850 52.946 3,49% 6 Way Serdang 13 3.834 17.732 21,62% 7 Panca Jaya 7 1.486 42.422 3,50%

Kabupaten Mesuji 76 23.239 255.202 9,11%

Sumber: Mesuji Dalam Angka, 2011

Tabel 2.51.

Banyaknya Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Kecamatan Keluarga

Prasejahtera

Keluarga Sejahtera I

(KSI) KSII KSIII KSIII+

Jumlah KK

1 Way Serdang 211 210 225 46 14 706 2 Simp. Pematang 2.119 2.620 973 296 - 6.008 3 Panca Jaya 1.496 1.852 994 - - 4.342 4 Tanjung Raya 2.974 2.092 3.811 110 - 8.987 5 Mesuji 3.322 4.085 831 8 - 8.246 6 Mesuji Timur 4.532 1.957 243 4 - 6.736 7 Rawajitu Utara 2.935 1.134 470 213 31 4.783

Jumlah 17.589 13.950 7.547 677 45 39.808 Persentase 44,18% 35,04% 18,96% 1,70% 0,11% 100 Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2011

20.036

33.949

24.213

29.751

23.175

40.928

15.355

1.733 2.937 2.094 2.573 2.005 3.540 1.328

Mesuji Tanjung Raya

Rawajitu Utara

Mesuji Timur

Simpang Pematang

Way Serdang

Panca Jaya

Penduduk Miskin

Page 47: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-35

2.4.4. Ketenagakerjaan

a. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai

permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. 5 (lima) bentuk pengangguran:

a. Pengangguran terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan)

b. Setengah menganggur (underemployment): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka kerjakan.

c. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh; yaitu mereka yang

tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, termasuk disini adalah:

1) Pengangguran tidak kentara (disguised unemployment), misalnya para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.

2) Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment), misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.

3) Pensiun lebih awal

d. Tenaga kerja yang lemah (impaired); yaitu mereka yang mampu untuk bekerja full time tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.

e. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena semberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai sehingga mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Page 48: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-36

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2010 angkatan kerja 54,41 dari penduduk Kabupaten Mesuji terdapat 93,36% yang bekerja dan 6,64 pengangguran. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.

Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Kegiatan Utama Tahun 2010

Angkatan kerja 54,41

Bekerja 93,36

Pengangguran 6,64

Bukan Angkatan Kerja 45,59

Sekolah 25,55

Mengurus RT 66,75

Lainnya 7,69

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

b. Tenagakerja berdasar sektor Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja

pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Usaha/Lapangan Pekerjaan utama di Kabupaten Mesuji 77,16% bekerja di sektor pertanian dan pertambangan, di sektor perdagangan 8,05%, dan sektor industri pengolahan 5,8%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53.

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Usaha/Lapangan Pekerjaan utama Tahun 2010

No Sektor Usaha Persentase 1 Pertanian/Pertambangan 77,16

2 Perdagangan 8,05

3 Industri Pengolahan 5,8

4 Keuangan/Jasa/lainnya 3,82

5 Listrik/Gas/ air/bangunan 3,25

6 Angkutan 1,93

Jumlah 100,00 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

c. Angka Beban Tanggungan Angka beban tanggungan merupakan angka yang menunjukkan tingkat

beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif antara usia 15-64 tahun terhadap penduduk yang tidak bekerja 65+ atau masih pada usia pendidikan dasar 0–14 tahun. Berdasar data kelompok umur terdapat 64.930 jiwa menjadi beban tanggungan kelompok usia produktif 120.331 jiwa atau

Page 49: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-37

terdapat angka beban tanggungan sebesar 53,96%. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54. Angka Beban Tanggungan Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Kelompok Umur Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

0-14 29.458 22.135 51.593

15-64 65.687 54.644 120.331

65+ 6.296 7.041 13.337

Total 101.441 83.820 185.261 Sumber: BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

2.4.5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki berbagai aspek yang ditangani diantaranya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Tabel 2.55.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2010

No Jenis Masalah

Me

suji

Tan

jun

g

Ray

a

Raw

ajit

u

Uta

ra

Me

suji

Tim

ur

Sim

pan

g

Pe

mat

ang

Way

Serd

ang

Pan

ca J

aya

1 Anak Terlantar 812 409 517 867 361 741 371

2 Anak Nakal 5 - 31 8 4 15 2

3 Tuna Susila - - 15 - 18 - -

4 Pengemis - - - - 4 - -

5 Gelandangan 2 1 1 7 2 1 -

6 Korban Narkotika - - - 6 - - -

7 Anak. Wanita dan Lansia Korban Kekerasan

3 2 2 3 4 4 -

8 Anak Balita Terlantar - - - - - - -

9 Anak Jalanan - 25 - 40 52 - -

Page 50: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-38

No Jenis Masalah

Me

suji

Tan

jun

g

Ray

a

Raw

ajit

u

Uta

ra

Me

suji

Tim

ur

Sim

pan

g

Pe

mat

ang

Way

Serd

ang

Pan

ca J

aya

10 Lanjut Usia Terlantar 331 115 123 262 158 215 116

11 Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi

324 316 462 470 367 459 247

12 Keluarga Fakir Miskin 4.574 2.812 3.502 5.394 1.898 3.895 1.496

13 Keluarga Berumah Tak Layak huni

817 346 1.612 407 350 31 277

14 Keluarga Bermasalah Sosial

4 12 9 6 9 6 4

15 Korban Bencana Alam 311 - 600 - - - -

16 Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana

963 - 1.206 207 350 131 277

JUMLAH 8.146 4.038 8.080 7.677 3.577 5.498 2.790

Sumber : Mesuji dalam Angka 2011

Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2009 di Kabupaten Mesuji terbanyak pada Kecamatan Mesuji 8.146 jiwa dan Kecamatan Rawajitu Utara 8.080 jiwa. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.55.

2.4.6. Akseptor Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Banyaknya pasangan usia subur (PUS) 39.243 jiwa berdasar jenis kontrasepsi pil 3.865 tahun 2009 dan 11.259 tahun 2010, kontrasepsi suntik 3.757 tahun 2008 dan 3.757 tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.

Persentase Peserta KB Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Sedang Digunakan di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Alat/Cara KB Persentase 1 MOW/Tubektomi/MOP/Vasektomi 0

2 AKDR/IUD/Spiral 3,3

3 Suntikan KB 69,25

4 Susuk KB/Norplan/Inplanan/Alwlit 4,38

5 Pil KB 21,97

6 Kondom/Karet KB/Intervag/Tisue/Kondom wanita 0

7 Tradisional 1,1

Jumlah 13,27 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Page 51: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-39

2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar

petani.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) Kabupaten Mesuji Tahun 2009 menunjukkan untuk jenis makanan sebesar 62% sedangkan non makanan sebesar 38 %. Persentase rata-rata pengeluaran perkapita/bulan menurut jenis makanan padi-padian dan umbian masih mendomiasi pengeluaran penduduk sebesar 27,82% yang menandakan lebih banyak pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lebih rinci rata-rata pengeluaran perkapita penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.57. dan Tabel 2.58.

Tabel 2.57.

Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Uraian Persentase

Makanan 62

Non Makanan 38

Total 100 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Tabel 2.58.

Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita/bulan menurut Jenis Makanan di Kabupaten Mesuji tahun 2010

Jenis Makanan Persentase Padi-padian dan Umbi-umbian 27,82 Sayuran dan Buah-buahan 15,17 Ikan, Daging, Telur dan Susu 15,51 Kacang-kacangan 4,79 Minyak dan Lemak 5,29 Bahan minuman 4,85 Bumbu-bumbuan 2,63 Konsumsi Lainnya 2,61 Makanan dan Minuman Jadi 8,43 Tembakau dan Sirih 12,92

Jumlah Makanan 62,16 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

1. Koperasi aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

Page 52: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-40

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Tabel 2.59. Banyaknya Koperasi, Anggota dan Volume Usaha

Menurut Jenis Koperasi Tahun 2011 di Kabupaten Mesuji

No Jenis Koperasi Jumlah

Koperasi (unit)

Anggota (orang) Volume Usaha (000 Rupiah)

1 Koperasi Unit Desa 9 4.881 38.878.691 2 Koperasi Pegawai Negeri 1 2.450 392.000 3 Koperasi Serba Usaha 13 772 1.759.188 4 Koperasi Simpan Pinjam 8 283 223.686 5 Koperasi Karyawan/buruh 2 132 105.000 6 Koperasi Pasar 2 72 31.320 7 Koperasi Ponpes 5 307 385.670 8 Koperasi Pertanian 19 2.883 252.921 9 Koperasi Nelayan 3 173 242.350

10 Koperasi Perikanan 1 102 225.750 11 Koperasi Perkebunan 4 171 41.820 12 Koperasi Wanita 1 23 37.150 13 KSP Syariah (KJKS) 9 324 83.100 14 Koperasi Lain-lain 7 632 463.476

Jumlah 84 13.205 43.122.122 Sumber : Mesuji Dalam Angka, 2012

Tabel 2.60.

Banyaknya Koperasi Primer dan Aktivitasnya Tahun 2011

No Uraian

Sim

pan

g P

em

atan

g

Pan

ca J

aya

Tan

jun

g R

aya

Mes

uji

Mes

uji

Ti

mu

r

Raw

ajit

u

Uta

ra

Way

Serd

ang

1 Jumlah Koperasi (unit)

9 4 27 12 18 7 9

2 Jumlah Anggota (orang)

884 517 5.050 1.287 1.238 906 3.305

3 Modal (jt rupiah)

634,31 186,60 1.153,18 296,72 943,47 834,70 27.959,52

4 Volume Usaha (Jt Rupiah)

380,47 174,16 1.191,14 309,00 709,60 772,67 39.382,05

5 Asset (Jt) 666,64 167,60 1.711,18 226,70 1.025,86 834,70 28.127,78 Sumber : Mesuji Dalam Angka, 2012

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Banyaknya Koperasi Primer Anggota dan Volume Usaha Menurut Jenis Koperasi Tahun 2011menunjukkan jumlah koperasi 84 unit dengan jumlah anggota 13.205 orang dengan volume usaha Rp. 42,12 miliar lebih.

Page 53: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-41

2. Jumlah UKM

Usaha kecil dalam bentuk industri rumah tangga (home industry) adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Industri rumah tangga (home industry) pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.381 unit yang terdiri atas 25 jenis usaha. Jenis usaha terbanyak adalah industri anyaman tikar 376 unit, penggilingan padi 211 unit dan pembuatan batu bata sebanyak 102 unit. Wilayah kecamatan yang paling banyak sebagai tempat usaha industri rumah tangga adalah Tanjung Raya sebanyak 467 unit, Mesuji Timur 350 unit dan Simpang Pematang sebanyak 157 unit. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61.

Daftar Industri Skala Kecil (Home Industri) di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Nama Industri

Jumlah Per Kecamatan

Ket

Me

suji

Me

suji

Tim

ur

SP.

Pe

mat

ang

TJ. R

aya

Raw

a Ji

tu

Uta

ra

Way

Serd

ang

Pan

ca J

aya

1 Penggilingan Padi 33 61 9 15 82 7 4 211

2 Pembuatan Meubel 6 17 28 59 6 28 13 157

3 Produksi Tempe 4 20 14 25 25 6 9 103

4 Produksi Tahu 2 10 30 13 1 9 6 71

5 Produksi Genteng 3 7 20 14 - 36 17 97

6 Pembuat Mie 3 - - - - - - 3

7 Pembuat Es 2 4 10 - - 2 1 19

8 Pembuat Kerupuk 9 12 10 7 1 8 11 58

9 Gergaji Kayu 2 20 2 2 - 5 - 31

10 Las Besi 3 4 3 4 8 14 1 37

11 Pembuat Batu Bata 3 52 20 14 1 8 4 102

12 Industri Makanan 33 8 4 13 2 1 - 28

13 Anyaman Tikar 6 101 - 275 - - - 376

14 Anyaman Bambu 4 1 2 3 1 4 1 12

15 Industri Anyaman 2 - - - - 2 - 2

16 Penggilingan Tepung

3 6 2 3 4 1 1 17

17 Pembuat Kopra 3 9 - 2 1 - - 12

18 Pengolahan Air Bersih

2 - - 1 - - - 1

19 Usaha Percetakan 9 - 2 - 1 1 - 4

20 Pembuat Atap 2 13 - - 2 - - 15

21 Pembuat Anglo 3 5 - - - - - 5

22 Pembuat Jamu - - - 1 - - - 1

Page 54: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-42

No Nama Industri

Jumlah Per Kecamatan

Ket

Me

suji

Me

suji

Tim

ur

SP.

Pe

mat

ang

TJ. R

aya

Raw

a Ji

tu

Uta

ra

Way

Serd

ang

Pan

ca J

aya

23 Pembuat Ikan Asin - - - 4 - 1 - 5

24 Pembuat Klotok - - - 12 - - - 12

25 Pengolahan Sawit - - 1 - 1 - 1 2

TOTAL 70 350 157 467 135 133 69 1381

Sumber: Profil Dinas Koperindag, 2011

Jumlah lembaga keuangan mikro mencapai 22 unit dengan jumlah anggota sebanyak 451 anggota dengan modal sekitar Rp209 juta lebih. Sedangkan usaha mikro seperti perdagangan, jasa dan aneka usaha mencapai 5.106 unit dengan rincian sebagaimana grafik berikut:

Gambar 2.8.

Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Mesuji tahun 2011

Untuk sektor perdagangan, berdasarkan penerbitan surat ijin usaha perdagangan perkembangan jumlah pedagang besar (PB), pedagang menengah (PM) dan pedagang kecil (PK) tahun 2010—2011 tergambar sebagaimana grafik 2.9.

Gambar 2.9.

Perkembangan Jumlah Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Tahun 2010-2011

Sumber: LAKIP Kab Mesuji 2011

Perdaga-ngan 70%

Jasa 8%

Aneka Usaha 22%

2010 2011

2 3 3 5

119 169

PB PM PK

Page 55: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-43

2.5.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Sistem Transportasi

Sistem transportasi, merupakan sarana dan prasarana vital dalam memberikan pelayanan untuk pergerakan barang, orang dan informasi baik, dalam konteks internal wilayah ataupun dalam kaitanya dengan daerah yang lebih luas. Melalui penyediaan jaringan jalan, diharapkan mobilitas orang, barang, dan informasi dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sistem transportasi yang ada saat ini di Kabupaten Mesuji terdiri dari tranportasi darat dan transportasi sungai. Oleh karena itu, kondisi eksisting sistem transportasi di wilayah perencanaan akan dibagi berdasarkan kedua jenis tersebut.

a. Jaringan Jalan dan Jembatan

Dilihat kondisi perkerasan jalanya, jalan-jalan yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji sudah beraspal, barbatu, dan tanah. Fungsi jalan saat ini memiliki 2 (dua) fungsi jalan arteri primer yaitu jalan negara dan provinsi, serta jalan lokal sekunder yaitu jalan kabupaten.

1). Jaringan Jalan Arteri Primer (Jalan Negara dan Provinsi)

Jaringan jalan arteri atau primer yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Mesuji dengan wilayah diluarnya. Kabupaten Mesuji dapat dicapai dari Ibukota Kabupaten Tulang Bawang, Kota Menggala, melalui jalan Lintas Timur Sumatra. Rute yang ditempuh adalah Kota Menggala–Simpang Pematang menggunakan prasarana jalan Regional Lintas Timur Sumatra, kemudian dilanjutkan ke arah Timur dengan rute Simpang Pematang–Berabasan–Margojadi–Wonosari–Tanjung Mas Makmur, yang disebut Jalan Poros dan merupakan jalan berstatus jalan kabupaten dengan kelas jalan adalah kelas III.

Kondisi jaringan jalan Lintas Timur pada bulan juli 2008 sebagian rusak terutama di Kecamatan Banjar Agung, sementara jaringan Jalan Poros seluruhnya dalam kondisi rusak berat sehingga perjalanan menuju Kabupaten Mesuji membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam dari Kota Menggala (jarak tempuh 117,41 Km), sebagaimana terlihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.

Panjang Prasarana Jalan Negara dan Provinsi di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Ruas Pangkal Ruas Jalan Ujung Ruas jalan Panjang (km) N Jalan Negara 41,07

001N Simpang Penawar Simpang Pematang 18,77 001N Simpang Pematang Batas Lampung-Sumsel 22,30

P Jalan Provinsi 40,04

001P Simpang Pematang Wiralaga 40,04 Jumlah 81,11

Sumber : Profile Dinas Pekerjaan Umum, 2011

Berdasarkan informasi yang diperoleh pemerintah daerah, kerusakan jalan poros tersebut terutama dikarenakan beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut umumnya melebihi kemampuan jalan. Jalan poros merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan perkebunan dan perkebunan rakyat ke lokasi industri pengolahan, sehingga setiap hari truk pengangkut menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil perkebunan ke pabrik pengolahan.

Page 56: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-44

2). Jaringan Jalan Lokal Sekunder (Jalan Kabupaten)

Jaringan jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Mesuji. Jaringan jalan lokalterdapat di Kabupaten Mesuji umumnya merupakan jaringan jalan yang dibuka pada saat pembukaan kawasan transmigrasi yang merupakan daerah rawa, maka pada saat pembukaan lahan dilakukan pembangunan saluran-saluran air dimana jaringan jalan yang dibangun pada saat itu adalah mengikuti saluran-saluran tersebut.

Kondisi jaringan jalan lokaldalam kondisi rusak berat sehingga perjalanan antar kecamatan menuju pusat Kabupaten Mesuji membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam. Panjang prasarana jalan lokal (jalan kabupaten) memiliki panjang 629,36 km, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63. Panjang Prasarana Jalan di Kabupaten Mesuji tahun 2010

No Ruas Pangkal Ruas Jalan Ujung Ruas Jalan Panjang

(km) 001 Simpang Pematang Budi Aji 3,00 001 Budi Aji Adi Luhur 3,60 003 Adi Luhur Mekar Sarai 5,20 004 Mekar Sari Bujung Buring 5,00 005 Bujung Buring Harapan Mukti 2,20 006 Harapan Mukti Sp. Harapan Mukti 5,25 007 Bujung Buring Tanjung Sari 5,50 008 Tanjung Sari Tri Karya Mulya 3,75 009 Tri Karya Mulya Tri Tanjung 10,00 010 Sri Tanjung Kagungan Dalam 7,00 011 Tugu Gedung Ram Sinar Laga 4,00 012 Sinar Laga Wira Jaya 4,43 013 Tugu Wira Jaya Bangun Jaya 4,00 014 Wira Jaya Ponpes/SMP 4,00 015 Bangun Jaya Sp Bangun Jaya 3,35 016 Sido Mulyo Bangunjaya 4,24 017 Simpang Asem Sido Mulyo 4,00 018 Sukarsa-Simpang Asem Tri Karya Mulya 4,00 019 Sp. Wira Laga Sungai Badak 2,52 020 Sungai Badak Nipah Kuning 0,87 021 Harapan Mukti/Ungkar Sinar Laga 3,80 022 Sinar Laga Muara Tenang 3,15 023 Sp.Segi Tiga Mas Muara Tenang 6,85 024 Muara Tenang Margo Jadi 7,00 025 Margo Jdi Tanjung Meneng 3,00 026 Tanjung Meneng Eka Mulya 5,75 027 Eka Mulya Wonosari 3,10 028 Wono Sari KTM 5,78 029 KTM Tirta Laga 4,00 030 Tirta Laga Sumber Makmur 4,50 031 Sumber Makmur Jemb. Way Gebang 4,50 032 Jembatan Way Gebang Jembatan Primer 3,00 033 Wira Laga Primer Dua 7,20 034 Sumber Makmur Mulya Sari 6,00 035 Tirta Laga Tj. Serayan Muara 6,00 036 KTM Tanjung Mas Jaya 6,50 037 KTM Panggung Mas Jaya 13,00

Page 57: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-45

No Ruas Pangkal Ruas Jalan Ujung Ruas Jalan Panjang

(km) 038 Sungai Buaya Sp. I Sungai Buaya 3,00 039 Sp. I Sungai Buaya Panggung Rejo 7,00 040 Panggung Rejo Telaga Rejo 4,00 041 Telaga Rejo Panggung Jaya-Way Puji 4,00 042 Panggung Jaya Way Puji 5,00 043 Wai Puji Sido Rahayu 5,00 044 Sido Rahayu Sidang Iso Mukti 4,00 045 Sido Rahayu Perbatasan Sidang Iso Mukti Agung 4,00 046 Wai Puji Kurnia Agung 7,00 047 Panggung Jaya Bandar Arom 7,00 048 Wono Saria Sungai Cambai 3,00 049 Wono Saria Dwi Karya Mustika 3,20 050 Sp. Dwi Karya Mustika Dwi Karya Mustika 3,20 051 Tanjung Meneng Talang Gunung 3,50 052 Talang Batu Tri Tunggul Batu 15,00 053 Harapan Mukti Tri Karya Mulya 3,00 054 Gedung Ram Bujung Buring 4,30 055 Brabasan Mekar Sari 4,10 056 Brabasan Mukti Karya 4,60 057 Sp. Mangga Mukti Karya 10,90 058 Mukti Karya Adi Luhur 7,65 059 Budi Aji Mukti Karya 4,20 060 Budi Aji Margo Rahayu 6,45 061 Margo Rahayu Suakarsa/Tuba Sakti 2,45 062 Sukarsa/Tuba Sakti Harapan Jaya 8,05 063 Sp. Harapan Jaya Harapan Jaya 1,70 064 Tunas Rejo Wira Bangun 2,25 065 Sp. Wira Bangun Sp. Tunas Rejo Tunas Rejo 3,60 066 Sp. Said Sp. Onggo 2,05 067 Sp Onggo Suko Agung 3,10 068 Suko Agung Gedung Boga 4,67 069 Gedung Sari Mulya Rejo Mulyo 3,72 070 Rejo Mulya Sp. Onggo 4,00 071 Rejomulyo Agung Batin 5,50 072 Lintas Timur Agung Batin 3,00 073 Gd. Sari Mulyo Hadi Mulyo 4,30 074 Hadi Mulyo Ujung Ruas Panca Warna 6,20 075 Panca Warna Labuhan Baru 4,00 076 Labuan Ratu Labuhan Batin 4,00 077 Labuan Batin Sp.Hadi Mulyo 5,00 078 Kebon Dalem Panca Warna 5,00 079 Buko Poso Panca Warna 5,00 080 Pnca Warna Tri Tunggal Batu 400 081 Sp. Buko Poso Bumi Harapan 6,00 082 Bumi Harapan Kebon Dalem 4,00 083 Bumi Harapan Kejadian 5,00 084 Buni Harapan Mulya Jaya 5,00 085 Adi Luhur Fajar Baru 5,00 086 Fajar Baru Perbatasan Sumsel 6,00 087 Fajar Baru Mekar Sari 7,00 088 Perempatan Panca Warna Tg. Pasar Panca Warna 3,00 089 Kejadian Sidorejo 3,00

Page 58: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-46

No Ruas Pangkal Ruas Jalan Ujung Ruas Jalan Panjang

(km) 090 Jl. Lingkar Sp. Pematang Lapangan Sp. Pematang 2,50 091 Fajar Baru Fajar Sari 4,00 092 Adi Mulyo Fajar Sari 4,00 093 Sp.Pajar Sari Fajar Sari 3,10 094 Mukti Karya Mekar Sari 8,00 095 Sp. Alba 2 Talang Gunung 15,70 096 Margo Jadi Tebing Tinggi 5,00 097 Lingkar Marga Rahayu Swakarsa/Tuba Sakti 1,07 098 Lingkar Marga Rahayu (A) Swakarsa/Tuba Sakti 1,62 099 Lingkar Budi Aji Adi Luhur 4,05 100 Lingkar Fajar Baru Fajar Sari 4,65 101 Lingkar Sp. Mukti Karya Brabasan 19,30 102 Lingkar Mekar Sari Bujung Buring 8,76 103 Lingkar Mukti Karya Budi Aji 7,47 104 Lingkar Harapan Mukti Bujung Buring 7,60 105 Lingkar Sido Mulyo Sido Mulyo 14,28 106 Lingkar Margo Jadi Margo Dadi 2,79 107 Lingkar Wiralaga Wiralaga 5,78 108 Lingkar Wonosari Wono Sari 5,00 109 Lingkar KTM KTM 11,80 110 Lingkar Bumi Harapan Bumi Harapan 3,71 111 Lingkar Buko Poso Buko Poso 7,09 112 Lingkar Panca Warna Panca Warna 4,65 113 Lingkar Adi Mulyo Adi Mulyo 4,85 114 Lingkar Adi Luhur Adi Luhur 6,18 115 Lingkar Mekar Sari Mekar Sari 20,94 116 Lingkar Sp. Segi Tiga Emas Muara Tenang 7,07 117 Lingkar Sp. Gedung Ram Gedung Ram 10,37

Jumlah 629,36 118 Simpang Asahan (ex Jln Provinsi) Kejadian 22,30 119 Mesuji D ex Jln Provinsi) Gedung Sri Mulyo 14,00

Jumlah 36,30 Sumber : Profil Dinas Pekerjaan Umum, 2011

b. Prasarana Jembatan

Kondisi jembatan di wilayah Kabupaten Mesuji umumnya sangat

memperihatinkan karena kondisinya yang sangat buruk dan membahayakan penggunanya. Kondisi tersebut terutama ditemui pada jembatan diatas saluran-saluran internal kawasan, baik saluran primer maupun saluran sekunder. Konstruksi jembatan pada umumnya masih berupa konstruksi kayu dan telah lapuk dimakan usia. Saat ini sedang dilakukan pembangunan jembatan diatas saluran primer yang menghubungkan jalan poros di depan Kantor Kecamatan Mesuji, sepanjang 20 meter yang didanai oleh Dirjen Cipta Karya. Guna mengetahui prasarana Jembatan di wilayah Kabupaten Mesuji dapat dilihat Tabel 2.64.

Page 59: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-47

Tabel 2.64. Ruas Jembatan di Kabupaten Mesuji

No Ruas Nama Jembatan Ruas Jalan Jembatan Posisi (UTM)

001 Way Badak Sp.Wiralaga-Way Badak 545,598 002 Way Bangun Jaya A Sp. Swakarsa- Belitang Sp 547,386 003 Way Bangun Jaya B Sp. Swakarsa- Belitang Sp 546,798 004 Way Mekar Sari Sp. Pematang-Tanjung Sari 534,834 005 Way Brabasan Jl. Brabasan- Mekar Sari 537,320 006 Way Mekar Sari I Jl. Brabasan- Mekar Sari 536,848 007 Way Mekar Sari II Jl. Brabasan- Mekar Sari 536,852 008 Way Mekar Sari III Jl. Brabasan- Mekar Sari 836,285 009 Way Brabasan I Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 539,423 010 Way Brabasan II Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 540,091 011 Way Brabasan III Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 540,271 012 Way Brabasan IV Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 540,605 013 Way Brabasan V Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 540,816 014 Way Brabasan VI Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 541,537 015 Way Brabasan VII Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 541,736 016 Way Brabasan VIII Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 542,120 017 Way Brabasan IX Sp.Brabasan–Tanjung Meneng 542,864 018 Way Bujung Buring Jl. Mekar Sari-Bujung Buring 538,583 019 Way Tulung Pangeran II Sp. Hrp Mukti – Harapan Mukti 543,274 020 Way Tulung Pangeran I Sp. Hrp Mukti – Harapan Mukti 543,804 021 Way Sinar Laga I Jl. Sinar Laga – Wira Jaya 545,640 022 Way Sinar Laga II Jl. Sinar Laga – Wira Jaya 546,532 023 Way Sinar Laga III Jl. Sinar Laga – Wira Jaya 547,563 024 Way Kembar I Jl. Sinar Laga – Muara Tenang 542,528 025 Way kembar II Jl. Sinar Laga – Muara Tenang 542,560 026 Way Lunik Jl. Sinar Laga – Sinar Laga 541,400 027 Way Ngison Jl. Sinar Laga – Sinar Laga 541,976 028 Way Wira Jaya I Wira Jaya – Bangun Jaya 547,820 029 Way Wira Jaya II Wira Jaya – Bangun Jaya 547,191 030 Way Wira Jaya III Wira Jaya – Bangun Jaya 546,949 031 Way Wira Jaya IV Wira Jaya – Bangun Jaya 547,821 032 Way Bangun Jaya I Wira Jaya – Bangun Jaya 547,178 033 Way Bangun Jaya II Wira Jaya – Bangun Jaya 547,290 034 Way Berasan I Sp. Harapan Mukti – Sinar Laga 544,677 035 Way Berasan II Sp. Harapan Mukti – Sinar Laga 545,485 036 Way Berasan III Sp. Harapan Mukti – Sinar Laga 545,553 037 Way Belitung Swakarsa Belitang – Jl. Wiralaga 547,612 038 Way Punyu Swakarsa Belitang – Jl. Wiralaga 544,992 039 Way Balak Jl. Muara Tenang – Margo Jadi 544,249 040 Way Jeruk II Jl. Muara Tenang – Margo Jadi 545,127 041 Way Jeruk I Jl. Muara Tenang – Margo Jadi 546,196 042 Way Bening II Jl. Muara Tenang – Margo Jadi 548,225 043 Way Bening I Jl. Margo Jadi – Tanjung Meneng 551,217 044 Way Pematang I Jl.Sp. Pematang – Tanjung Sari 527,528 045 Way Pematang II Jl.Sp. Pematang – Tanjung Sari 527,527 046 Way Pematang III Jl.Sp. Pematang – Tanjung Sari 527,434 047 Way Pematang IV Jl.Sp. Pematang – Tanjung Sari 527,434 048 Way Pematang V Jl.Sp. Pematang – Tanjung Sari 527,434 049 Way Kembar I Jl.Sp. Pematang – Tanjung Sari 547,821 050 Way Kembar II Jl.Sp. Pematang – Tanjung Sari 547,178

Page 60: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-48

No Ruas Nama Jembatan Ruas Jalan Jembatan Posisi (UTM)

051 Way Wira Bangun I Wira Bangun – Tunas Rejo 518,026 052 Way Pesisir I Jl.Kebon Dalam – Pancowarno 511,924 053 Way Pesisir II Jl.Kebon Dalam – Pancowarno 511,873 054 Way Singgahan Jl.Kebon Dalam - Pancowarno 511,882 055 Way Katon Jl. Panco Warno – Sp. Labuan Ratu 510,904 056 Way Labuhan Jl. Panco Warno – Sp. Labuan Ratu 510,066 057 Way Pasir Jl. Panco Warno – Sp. Labuan Ratu 509,635 058 Way Leboi Jl. Panco Warno – Sp. Labuan Ratu 509,322 059 Way Miri Jl. Panco Warno – Sp. Labuan Ratu 508,854 060 Way Nangka Jl. Panco Warno – Sp. Labuan Ratu 508,567 061 Way Gading II Sp. Asahan – Mesuji E 506,969 062 Way Jaya Murni Jaya Murni – Tunas Jaya 506,968 063 Way Asmara Sp. Mesuji D – Mesuji D 521,833 064 Way Ngison Sp. Mesuji D – Mesuji D 521,495 065 Way Murni Sp. Mesuji D – Mesuji D 520,364 066 Way Bakti Sp. Mesuji D – Mesuji D 519,270 067 Way AMD Sp. Mesuji D – Mesuji D 526,530 068 Way Sujian Sp. Mesuji D – Mesuji D 515,977 069 Way Galian I Sp. Mesuji D – Mesuji D 515,772 070 Way Galian II Sp. Mesuji D – Mesuji D 515,666 071 Way Galian III Sp. Mesuji D – Mesuji D 515,243 072 Way Galian IV Sp. Mesuji D – Mesuji D 515,106 073 Way Rejo Mulyo I Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,986 074 Way Rejo Mulyo II Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,927 075 Way Rejo Mulyo III Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,741 076 Way Rejo Mulyo IV Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,551 077 Way Rejo Mulyo V Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,521 078 Way Bali I Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,340 079 Way Bali II Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,293 080 Way Bali III Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,230 081 Way Bali 4IV Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,242 082 Way Bali V Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,269 083 Way Bali VI Sp. Mesuji D – Mesuji D 514,304 084 Way PAsir 2.1 Jl. Mesuji D –Abung BTN–SK. Agung 516,560 085 Way Adi Luhur Jl. Sp. Pematang – Tanjung Sari 530,953 086 Way Ciranjang Sp. Pematang – Wiralaga 535,004 087 Way Ciranjang I Sp. Pematang – Wiralaga 535,441 088 Way Cisaruwa Sp. Pematang – Wiralaga 536,187 089 Way Cimasak Sp. Pematang – Wiralaga 537,303 090 Way Maradian Sp. Pematang – Wiralaga 537,785 091 Way Cikopi Sp. Pematang – Wiralaga 537,868 092 Way Gedung Ram Sp. Pematang – Wiralaga 538,154 093 Way Gedung Ram I Sp. Pematang – Wiralaga 538,335 094 Way Gedung Ram II Sp. Pematang – Wiralaga 538,853 095 Way Karet Sp. Pematang – Wiralaga 539,159 096 Way Juring I Sp. Pematang – Wiralaga 539,814 097 Way Juring II Sp. Pematang – Wiralaga 540,092 098 Way Badar I Sp. Pematang – Wiralaga 540,691 099 Way Badar II Sp. Pematang – Wiralaga 541,031 100 Way Badar III Sp. Pematang – Wiralaga 540,691 101 Way Badar IV Sp. Pematang – Wiralaga 542,312 102 Way Badar V Sp. Pematang – Wiralaga 544,612

Page 61: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-49

No Ruas Nama Jembatan Ruas Jalan Jembatan Posisi (UTM)

103 Way Badar VI Sp. Pematang – Wiralaga 544,766 104 Way Badar VII Sp. Pematang – Wiralaga 544,830 105 Way Badar VIII Sp. Pematang – Wiralaga 544,862 106 Way Badar IX Sp. Pematang – Wiralaga 544,654 107 Way Kamal Sp. Asanah – Mesuji E 518,576 108 Way Kamal II Sp. Asanah – Mesuji E 518,425 109 Way Kamal III Sp. Asanah – Mesuji E 517,670 110 Way Kamal IV Sp. Asanah – Mesuji E 517,263 111 Way Jambu I Sp. Asanah – Mesuji E 516,794 112 Way Jambu II Sp. Asanah – Mesuji E 515,254 113 Way Ratim Sp. Asanah – Mesuji E 514,678 114 Way Iran Sp. Asanah – Mesuji E 527,431 115 Way Asem Sp. Asanah – Mesuji E 513,830 116 Way Duku Sp. Asanah – Mesuji E 513,371 117 Way Limau Sp. Asanah – Mesuji E 513,110 118 Way Pulek II Sp. Asanah – Mesuji E 512,944 119 Way Pulek III Sp. Asanah – Mesuji E 512,679 120 Way Kunang Sp. Asanah – Mesuji E 512,550 121 Way Bungsu Sp. Asanah – Mesuji E 512,116 122 Way Gabus Sp. Asanah – Mesuji E 511,543 123 Way Nila Sp. Asanah – Mesuji E 510,724 124 Way Bulus Sp. Asanah – Mesuji E 510,775 125 Way Kejadian Sp. Asanah – Mesuji E 508,777 126 Way Gading 1 Sp. Asanah – Mesuji E 506,918 127 Way Mesuji D1 Sp. Mesuji D – Mesuji D 524,805 128 Way Mesuji D2 Sp. Mesuji D – Mesuji D 524,448 129 Way Mesuji D3 Sp. Mesuji D – Mesuji D 524,301 130 Way Mesuji D4 Sp. Mesuji D – Mesuji D 523,757 131 Way Mesuji D5 Sp. Mesuji D – Mesuji D 523,100 132 Way Mesuji D6 Sp. Mesuji D – Mesuji D 522,934 133 Way Mesuji D7 Sp. Mesuji D – Mesuji D 522,614 134 Way Badak I Sp. Wiralaga – Way Badak 546,169 135 Way Badak II Sp. Wiralaga – Way Badak 546,409 136 Rencana Harapan Jaya Jl. Sp. Pematang– Tanjung Sari 523,249 137 Rencana Way Sawit Jl. Sp. Pematang– Tanjung Sari 522,090 138 Way Gedung Ram 2.1 Jl. Sp. Pematang – Tanjung Sari 519,888 139 Way Gedung Ram 1.1 Jl. Sp. Pematang– Tanjung Sari 519,888 140 Way Wiralaga I Sp.Wiralaga – Wiralaga 553,947 141 Way Wiralaga II Sp.Wiralaga – Wiralaga 554,286 142 Way Wiralaga III Sp.Wiralaga – Wiralaga 556,155 143 Renc. Jmb Waru Gerbang Sp.Wiralaga – Wiralaga 519,888 144 Way Mesuji Atas I Wiralaga – KTM 558,258 145 Way Mesuji Atas II Wiralaga – KTM 558,533 146 Way Mesuji Atas III Wiralaga – KTM 559,157 147 Renc. Jmb Way Buaya I Tebing Tinggi – Talang Batu 551,173 148 Renc. Jmb Way Buaya II Wonosari – Cambai 558,923 149 Renc. Jmb Way Buaya III KTM – Panggung Rejo 566,942 150 Way Rawajitu Utara I Pagung Rejo – Way Puji 572,945 151 Way Rawajitu Utara II Way Puji – Kurnia Agung 573,208 152 Way Rawajitu Utara III Way Puji – Sido Rahayu 573,368 153 Way Rawajitu Utara IV Way Puji – Sido Rahayu 575,353 154 Way Rawajitu Utara V Way Puji – Sido Rahayu 577,376

Page 62: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-50

No Ruas Nama Jembatan Ruas Jalan Jembatan Posisi (UTM)

155 Way Sidang I KTM – Panggung Rejo 519,588 156 Way Sidang II KTM – Panggung Rejo 518,806 157 Way Sidomulyo KTM – Panggung Rejo 518,377 158 WayJari Kebundalam – Kejadian 518,365 159 Way Buluran Kebundalam – Kejadian 518,352 160 Way Intan Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 517,976 161 Way Perak Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 517,374 162 Way Intan II Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 516,794 163 Way Permai Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 516,104 164 Way Serdang Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 515,742 165 Way Supit Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 515,075 166 Way Sumpit I Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 514,674 167 Way Sumpit II Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 513,581 168 Way Stap Sp Labuhan Baru –Hadimulyo 523,547 169 Way Larangan Sp Labuhan Baru- Hadimulyo 526,395 170 War Sendang Hadimulyo – Gedung Srimulayo 527,506 171 Way Sekat Hadimulyo – Gedung Srimulayo 519,888 172 Way Simpang Hadimulyo – Gedung Srimulayo 519,888 173 Way Caturwulan Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 518,806 174 Way Catur Wulan I Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 518,377 175 Way Bahbirong Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 518,365 176 Way Bahbirong I Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 518,352 177 Way Cimanuk Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 517,976 178 Way Cimahi I Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 517,374 179 Way Cimahi II Sp. Pematang –Sp.Mukti Karya 516,794 180 Way Cimahi III Sp. Pematang – Barabasan 516,104 181 Way Cimahi IV Sp. Pematang – Barabasan 515,742 182 Way Tanjung Mas Makmur Tirtalaga – Pangkalan Mas 562,427 183 Way Pasir II Sp. Asahan – Sp. Pematang 532,871 184 Way Baruga I Sp. Asahan – Sp. Pematang 524,216 185 Way Baruga II Sp. Asahan – Sp. Pematang 524,334 186 Way Langok Sp. Asahan – Sp. Pematang 524,569 187 Way Buaya I Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 524,696 188 Way Kilang Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 524,933 189 Way Buaya II Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 525,205 190 Way Akuan Sp. Pematang – Sp. Mukti Karya 525,558 191 Way Simpang D Sp. Pematang – Brabasan 525,598 192 Way Manggris Sp. Pematang – Brabasan 525,615 193 Way Talang Gunung Tirtalaga – Pangkalan Emas 525,503 194 Way Talang Gunung I Hadi Mulyo- Gedung Sri Mulyo 525,681 195 Way Talang Gunung II Sp. Pematang – Sp Mukti Karya 526,186 196 Way Talang Gunung III Sp. Pematang – Sp Mukti Karya 526,495 197 Way Lindu Sp. Pematang – Sp Mukti Karya 526,730 198 Way Tulung I Sp. Pematang – Sp Mukti Karya 527,134 199 Way Tulung II Sp. Pematang – Sp Mukti Karya 527,459 200 Way Buaya III Sp. Pematang – Sp Mukti Karya 525,341 201 Way Buaya Sp. Pematang – Sp Mukti Karya 525,519 202 Way Langok I Sp Pematang – Brabasan 524,513 203 Way Langok Sp Pematang – Brabasan 524,486 204 Way Baruga Sp Pematang – Brabasan 524,486 205 Way Sp.Pematang I Sp. Pematang – Batas Sumsel 526,983 206 Way Sp. Pematang II Sp. Pematang – Batas Sumsel 526,395

Page 63: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-51

No Ruas Nama Jembatan Ruas Jalan Jembatan Posisi (UTM)

207 Way Pukop Sp. Pematang – Batas Sumsel 525,905 208 Way Batas Sp. Pematang – Batas Sumsel 525,640 209 Way Genangan Sp. Pematang – Batas Sumsel 525,392 210 Way Biawak I Sp. Pematang – Batas Sumsel 525,039 211 Way Biawak II Sp. Pematang – Batas Sumsel 524,849 212 Way Harapan Sp. Pematang – Batas Sumsel 524,090 213 Way Harapan I Sp. Pematang – Batas Sumsel 523,879 214 Way Harapan Jaya Sp. Pematang – Batas Sumsel 523,108 2.15 Way Jaya Lunik Sp. Pematang – Batas Sumsel 522,823 216 Way Penyandangan Sp. Pematang – Batas Sumsel 521,660 217 Way Penimbakan Sp. Pematang – Batas Sumsel 521,517 218 Way Betok Sp. Pematang – Batas Sumsel 520,964 219 Way Irigasi Sp. Pematang – Batas Sumsel 520,544 220 Way Polsek Wira Bangun Sp. Pematang – Batas Sumsel 519,888 221 Way Tiung Sp. Pematang – Batas Sumsel 518,806 222 Way Pulung Rejo I Sp. Pematang – Batas Sumsel 518,377 223 Way Pulung Rejo II Sp. Pematang – Batas Sumsel 518,365 224 Way Pegung Sp. Pematang – Batas Sumsel 518,362 225 Way Gajah Sp. Pematang – Batas Sumsel 517,976 226 Way Tuju Lima Sp. Pematang – Batas Sumsel 517,374 227 Way Balak Sp. Pematang – Batas Sumsel 516,794 228 Way Kemderes Sp. Pematang – Batas Sumsel 516,104 229 Way Genteng Sp. Pematang – Batas Sumsel 515,742 230 Way Buntu Sp. Pematang – Batas Sumsel 515,075 231` Way Buntu I Sp. Pematang – Batas Sumsel 514,674 232 Way Gelam I Sp. Pematang – Batas Sumsel 513,581 233 Way Sinar Asahan III Sp. Pematang – Sp. Asahan 523,547 234 Way Bungur Sp Pematang – Batas Sumsel 526,395 235 Way Sitarda Sp. Pematang – Budi Aji 527,506 236 Way Abang Wira Bangun – Tunas Rejo 527,506 237 Way Bobot Labuan Baru – Labuan Batin 507,902 238 Way Pisang Labuan Baru – Labuan Batin 507,914 239 Way Anda Labuan Baru – Labuan Batin 507,885 240 Way Abun I Suka Agung – Gd. Boga 521,050 241 Way Abun II Suka Agung – Gd. Boga 521,105 242 Way Sukaagung I Suka Agung – Gd. Boga 521,134 243 Way Sukaagung II Suka Agung – Gd. Boga 520,475 244 Way Sukaagung III Suka Agung – Gd. Boga 520,104 245 Way Sukaagung IV Suka Agung – Gd. Boga 520,007 246 Way Pisang I Suka Agung – Gd. Boga 512,717 247 Way Gajah Suka Agung – Gd. Boga 512,589 248 Way Tujung Pring Suka Agung – Gd. Boga 512,423 249 Way Pisang II Suka Agung – Gd. Boga 512,148

Sumber : Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2011

c. Terminal Penumpang

Selain jaringan jalan, persamaan pergerakan yang tersedia di Kabupaten Mesuji adalah sub-terminal tidak resmi yang berlokasi di sebelah Pasar Tanjung Mas Makmur. Sub-terminal ini merupakan tempat pemberhentian angkutan umum berupa bus penumpang yang menghubungkan wilayah perencanaan dengan Ibukota Provinsi.

Page 64: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-52

Sarana pergerakan darat yang telah tersedia di wilayah perencanaan adalah angkutan penumpang berupa bis ukuran sedang (kapasitas penumpang 26 orang) dengan rute Tanjung Mas Makmur–Lampung Timur, TJ Mas Makmur–Pringsewu; Mas Makmur–Raja Basa–Bandar Lampung. Selain angkutan umum, warga umumnya menggunakan sarana transportasi roda dua (motor) dan roda empat (mobil pribadi). Untuk pergerakan internal sarana non-pribadi yang umumnya digunakanadalah ojek, dimana saat ini tercatat kurang lebih 205 orang pengojek yang beroperasi di Kabupaten Mesuji terutama di Kecamatan Mesuji Timur.

Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji, angkutan darat di wilayah Kabupaten Mesuji terdiri:

a) Bus AKBP : 32 buah

b) Truk : 463 buah

c) Fuso : 39 buah

d) Pick up : 134 buah

Lebih terinci data jenis angkutan tahun 2009-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.

Banyaknya Sarana Angkutan Umum Tahun 2009 dan Tahun 2010

d. Sistem Transportasi Sungai/Air

Tranportasi sungai yang ada di Kabupaten Mesuji memanfaatkan sungai-sungai besar seperti Sungai Mesuji dan Sungai Buaya, selain itu juga memanfaatkan saluran primer kawasan yang bermuara ke Sungai Mesuji. Transportasi sungai selama ini menjadi alternatif transportasi darat, terutama untuk mencapai pasar Tanjung Mas Makmur dari pemukiman sepanjang Sungai Mesuji, karena transportasi sungai ini sangat mempersingkat waktu dan jarak tempuh.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kertrans Kab. Tulang Bawang 2007, transportasi air melalui Sungai Mesuji tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Mesuji saja, tetapi juga oleh penduduk di UPT Gajah Mati (Kabupaten OKI, Provinsi Sumatra Selatan) untuk pergerakan orang dan barang. Pada hari pasaran umat (Senin dan Kamis) dipasar Tanjung Mas Makmur, kapal motor dengan ukuran lebar 3 -4 meter dan panjang 11 meter dengan daya angkut 5-6 Ton ditambat berjajar di depan pasar dengan jumlah hampar mencapai 50 kapal (Disnakertrans, 2007). Pedagang di Pasar Tanjung Mas Makmur sendiri tidak

Page 65: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-53

seluruhnya berdomisili di Desa Tanjung Mas Makmur dan desa sekitarnya, tetapi termasuk pedagang dari Gajah Mati, Sungai Sidang dan Sungai Raso, dengan menggunakan transportasi air (Depnakertrans, 2006)

Dermaga untuk angkutan sungai selama ini masih berupa dermaga sementara. Di saluran primer tidak disediakan dermaga khusus untuk perahu dan kapal motor yang menaik-turunkan penumpang dan barang. Pemilik perahu dan kapal motor hanya menambahkan perahu/kapal motor di depan pasar Tanjung pasar Mas Makmur.

Demikian pula halnya yang terjadi disungai Badak (Kecamatan Mesuji), Wiralaga, dan beberapa desa lainya di Kec. Mesuji Timur sepanjangsungai Mesuji. Berdasarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji, angkutan sungai terdiri.

a. Kapal Motor ukuran 20 Gt ke bawah : 1.242 buah

b. Speed boat : 75 buah

Sarana transportasi sungai/air yang umum digunakan adalah klotok, dengan penumpang minimal 10 orang biaya yang dikeluarkan per orang dari Tanjung Mas Makmur adalah:

a. Tujuan Wiralaga : Rp 25.000,00

b. Tujuan Tanjung Mas Mulya (SP 8) : Rp 4.000,00

c. Tujuan Janjung Mas Jaya (SP 7) : Rp 2.000,00

d. Tujuan Gajah Mati (Prov Sumsel) : Rp 7.000,00

2. Jaringan Listrik

Pelayanan jaringan listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten Mesuji saat ini masih terbatas. Sehingga sebagian rumah tangga menggunakan listrik yang bersumber dari PLTD yang berlokasi di Nipah Kuning. Sementara penduduk yang tidak dilayani oleh PLTD harus meggunakan mesin disel/genset pribadi atau secara komunal. Hal ini menyebabkan tidak semua warga mampu memenuhi kebutuhan listrik. Listrik non PLN berasal dari mesin disel/genset, umumnya dikelola secara komunal dan beroperasi setiap harinya dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.

Berdasarkan data BPS, pada tahun2010 jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN berjumlah 1.844 unit, non-PLN berjumlah 28.100 unit, dan non-listrik berjumlah 15.844 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pelanggan PLN dan non-PLN di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel 2.66. dan Tabel 2.67.

Tabel 2.66. Jumlah Pelanggan PLN dan Non-PLN di Kabupaten Mesuji Tahun 2009-2010

No Kecamatan PLN Non-PLN Non-Listrik

2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 Mesuji 970 1091 1.916 1.916 3.012 3.012

2 Tanjung Raya

6.256 6.257 2.296 2.296

3 Rawajitu Utara

2.863 4.880 2.137 2.408

4 Mesuji timur

5.687 6.157 2.692 2.273

5 Sp. Pematang 874 1557 2.055 3.949 2.713 57

6 Way serdang

7.149 8395 1.063 1.865

7 Panca jaya

46 2.174 4.309 1.931 75

Jumlah 1.844 2.694 28.100 35.863 15.844 11.986 Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2010-2011

Page 66: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-54

Tabel 2.67. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan

di Kabupaten Mesuji tahun 2011

Sumber Penerangan Jumlah Listrik PLN 12,16 Listrik Non PLN 87,84

Petromak/aladin/pelita/sentir/obor/lainnya - Jumlah 100,00

Sumber: LAKIP Kab Mesuji 2011

3. Jaringan Telekomunikasi

Telekomunikasi memegang peranan penting dalam mendorong percepatan arus informasi. Cepatnya arus informasi ini sangat dipengaruhi oeh revolusi tehnologi dalam dua bidang penting yakni moderenisasi, transportasi, dan telekomunikasi. Semakin pesatnya penbangunan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel, semakin ningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara telekomunikasi.

Berkembangnya telekomunikasi seluler berdampak pada menurunnya pengguna telekomunikasi kabel. Pada tahun 2010 di Kabupaten Mesuji menurut data terdapat± 2.496 pelanggan telepon rumah. Sedangkan untuk fasilitas Kantor Pos, telepon umum dan wartel belum tersedia secara merata di Kabupaten Mesuji. Secara lebih rinci data jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Persentase rumah tangga yang mengakses internet berdasarkan lokasi/media akses sebanyak 61,89% di kantor, 24,72% mengakses di rumah. Rumah tangga yang memiliki telepon seluler dengan jumlah nomor HP aktif 1-2 nomor sebanyak 82,42% dan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.69. dan 2.70.

Tabel 2.68.

Banyaknya Sarana Telekomunikasi Warga Tahun 2009 dan Tahun 2010

No Kecamatan

Kantor Pos

Telepon Rumah Telepon Umum

Wartel/ Kios Pon

Televisi Radio

20

09

20

10

20

09

20

10

20

09

20

10

20

09

20

10

20

09

20

10

20

09

20

10

1 Mesuji 424 409 3 1.324 1.403 707 650

2 Tanjung Raya 770 770 3.935 3.935 1.980 1.980

3 Rawajitu Utara

21 481 12 1 1.913 2.471 1.387 1.372

4 Mesuji timur 827 598 4.361 4.364 1.884 1.491

5 Simpang Pematang

1 1 43 172 1 2.662 3.185 624 808

6 Way serdang 227 66 4 5.043 3.768 1.175 1.369

7 Panca Jaya 34 5 114 200 22 98

Jumlah 1 1 2.346 2.496 0 12 8 6 19.352 19.326 7.779 7.768

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2010-2011

Page 67: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-55

Tabel 2.69. Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Menurut Lokasi/Media

Akses di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Lokasi/Media Akses Persentase

Rumah 24,72

Warnet 3,54

Kantor 61,89

Sekolah 5,52

Lainnya 4,33

Total 100,00 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Tabel 2.70. Persentase Rumah tangga yang Memiliki Telepon Seluler (HP)

di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Jumlah Nomor HP Aktif Persentase

1-2 82,42

> 2 17,58

Total Rumah Tangga 47,39

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

2.5.3. Penataan Wilayah

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Hal yang diatur dalam tataruang antara lain;

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan

d. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota

Kewenangan pelaksanaan penataan ruang meliputi penetapan wilayah strategis kabupaten, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pemerintah daerah Kabupaten/Kota :

a. Menyebar luaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana inti tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kota; dan

b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan : (a) Rencana umum tata ruang; dan (b) rencana rinci tata ruang. Kedua jenis rencana ini ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No 26 Tahun 2007). Ketentuan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota menurut UU No.26 tahun 2007 yang perlu diperhatikan adalah :

a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau

b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan

c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sector informal dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Page 68: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-56

Ruang terbuka hijau pada wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah Kabupaten/Kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang (Pasal 30, UU No.26 tahun 2007). Dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan :

a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategi.

b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan

c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

d. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan

zonasi, perizinan,pemberian insentif dan dis-insentif, serta pengunaan sangsi. Peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 35 dan 36, UU No.26 Tahun 2007)

Penataan ruang Kabupaten melibatkan sejumlah lembaga yang harus saling berkoordinasi, bekerjasama, dan berbagi kewenangan, penugasan dan tanggung jawab agar tujuan penataan ruang dapat terwujud. Lembaga-lembaga yang harus terlibat dalam penataan ruang selain dari instansi pemerintah, juga dari masyarakat dan swasta. Peranan instansi pemerintah, selain sebagai regulator juga sebagai eksekutor dari rencana tata ruang yang telah disepakati atau telah menjadi dokumen resmi dan berkekuatan hukum. Sebagai regulator, sejumlah instansi terkait dilibatkan didalam proses perencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai eksekutor, instansi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, harus terlebih dahulu berkoordnasi dengan instansi terkait lainnya. Instansi pemerintah yang diidentifikasi terlibat dalam penataan ruang kota adalah : BPN, Bapeda, Badan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Perhubungan dan Infokom, PT PLN dan PT Telkom.

a. BPN merupakan instansi pusat yang sangat menentukan jalannya proses penataan ruang pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Mesuji. Hal ini karena kewenangan perizinan yang melekat pada institusi ini. Jadi, setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan lebih dari 5 Ha, perizinannya harus melalui BPN.

b. PT PLN dan PT Telkom merupakan BUMN yang mendapat tugas dan tanggung jawab dari Negara dalam penyediaan dan pengelolaan layanan utilitas dibidang kelistrikan dan telekomunikasi. Pelaksanaan program dan rencana aksi dari kedua BUMN ini sangat menentukan perkembangan kabupaten ini.

c. Lembaga-lembaga dari pihak swasta yang akan sangat berpengaruh dalam penataan ruang Kabupaten Mesuji adalah para pengembang. Kiprah para pengembangan ini akan sangat berpengaruh terhadap proses penataan ruang Kabupaten Mesuji pada masa-masa mendatang. Selain para pengembang, sektor swasta yang perlu diperhitungkan perananya dalam penataan ruang Kabupaten Mesuji adalah para investor dibidang industry dan perdagangan, para pelaku usaha pada sektor UMKM dan koperasi, LSM dan lain-lain.

d. Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi dalam kiprahnya dibidang ekonomi, sosial dan kemasyarakatan yang keikutsertaanya dalam proses penataan ruang dijamin oleh undang-undang juga akan berpengaruh besar dalam penataan ruang Kabupaten Mesuji. Dalam UU No.26 tahun 2007 pasal 65 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui :

Page 69: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-57

1). Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang

2). Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

3). Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan jaminan undang-undang dan peraturan daerah, masyarakat yang berhimpun dalam organisasi kemasyarakatan dan sosial politik serta lembaga-lembaga pendidikan akan sangat menentukan arah perkembangan dan wujud struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Mesuji

2. Fungsi wilayah dan Rencana Sistem Kota

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dan rencana sistem kota Kabupaten Mesuji dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW dapat dilihat pada Tabel 2.71. dan Tabel 2.72.

Tabel 2.71. Kriteria Fungsi Kota Kabupaten

No Fungsi Kota Kriteria 1 Pusat Kegiatan Wilayah

Promosi (PKWp)

Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul Wilayah Promosi (PKWp) kedua kegiatan ekspor-impor

Kawasan perkotaan yang sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten/ kota

Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten/kota

Dipromosikan oleh pemerintah provinsi 2 Pusat Kegiatan Lokal

(PKL)

Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;dan/atau

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan

Diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota

3 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa;dan/atau

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa;dan/atau

Diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota 4 Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL) Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri

dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa;dan/atau

Diusulkan oleh pemerintah kecamatan Sumber : PP 26 Tahun 2008, PerdaProvinsi LampungNo.1 tahun 2010 tentang RTRW

Provinsi Lampung 2009 - 2029

Page 70: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-58

Tabel 2.72. Rencana Sistem Kota di Kabupaten Mesuji

No Ibukota Kecamatan/

Kabupaten Hirarki Fungsi

Fungsi Utama

1 Wiralaga PKWp

Pusat pemerintahan kabupaten Perikanan Industri Perikanan/kota bahari

Pusat Perdagangan dan Jasa Wisata Agro Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Permukiman

2 Mesuji Timur PKLp

Penunjang minapolitan/perikanan air tawar Sentra produksi perikanan Kota Agropolitan Pertanian Permukiman Kawasan konservasi (hutan produksi) Perdagangan dan Jasa

3 Simpang Pematang PKLp

Perkebunan Industri Pengolahan Pusat Perdagangan dan Jasa Permukiman

3 Tanjung Raya PPK

Pusat Kesehatan/Civic Center

Perkebunan Pertanian pangan Permukiman

4 Way Serdang PPK Perkebunan Permukiman

5 Panca Jaya PPL Permukiman Penunjang agropolitan Pusat pendidikan

7 Rawajitu Utara PPL

Permukiman Pertanian pangan, Pusat perdagangan lokal

Perikanan Air Tawar/Minapolitan Sumber: RTRW Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Secara lokalitas, selain KTM Mesuji, terdapat beberapa kawasan yang potensial dapat diusulkan sebagai kawasan strategis kabupaten (lokal), yaitu :

1. Kawasan Wiralaga Kota Bahari; pada kawasan ini sudah terdapat perkebunan sawit modern, dermaga dan diarahkan sebagai kota bahari.

2. Kawasan Minapolitan Rawajitu Utara, pada kawasan ini terdapat kawasan dengan kegiatan perikanan/minapolitan, sebagai pusat perdagangan serta terdapat dermaga.

3. Kawasan Konservasi Simpang Pematang, pada kawasan ini terdapat hutan kawasan industri dan juga merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi.

Page 71: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-59

Untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis yang sudah diidentifikasikan di atas ada baiknya untuk mencermati kawasan tersebut dari sisi kriteria kawasan strategis yang sudah ditetapkan.

Kawasan strategis kabupaten dapat diusulkan kawasan berikut :

1. Kawasan KTM Mesuji yang berada pada Mesuji Timur dengan Kegiatan penunjang minapolitan dan Agropolitan, Kota Agropolitan, Wisata Agro, Pertanian lahan pangan sebagai lumbung padi dan hortikultura, serta perdagangan.

2. Kawasan Kota Bahari Wiralaga dengan kegiatan yang terdiri dari perikanan, pusat perdagangan jasa dan pelayanan publik, industri pengolahan hasil serta perkebunan.

3. Kawasan Minapolitan Rawajitu Utarasebagai kegiatan minapolitan serta

pusat perdagangan dan jasa.

2.6. SARANA PRASARANA UMUM

2.6.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu :

1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan secara kualitatif sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (“engineering criteria”) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

a. Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.

b. Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.

c. Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

2. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Page 72: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-60

b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas.

c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu–lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.

d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria

teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.

e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

3. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan

Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya. Kondisi diukur (terutama) dengan besaran nilai Kondisi, sedangkan aspek pemanfaatan diukur dengan besaran V/C ratio. V/C ratio menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani arus (pergerakan) lalu – lintas, dimana semakin besar nilai V/C ratio berarti semakin rendahnya tingkat pelayanan jalan tersebut yang ditunjukkan dengan terjadinya kemacetan.

Tabel 2.73. Panjang Jalan Menurut Klasifikasi dan Kondisi Jalan Tahun 2010

No Klasifikasi/Kondisi Panjang Jalan (Km)

1 Negara 41,07 a. Baik - b. Sedang 38,07 c. Rusak 5 d. Rusak Berat - 2 Provinsi 76,33 a. Baik - b. Sedang - c. Rusak - d. Rusak Berat 76,33 3 Kabupaten 379,2 a. Baik 115,4 b. Sedang 2,5 c. Rusak 10,60 d. Rusak Berat 250,70

Jumlah 496,6 Sumber: Mesuji Dalam Angka Tahun 2011

Page 73: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-61

Panjang jalan negara adalah 41,07 km dalam dalam kondisi sedang 38,07 km dan rusak sepanjang 5,0 km. Panjang jalan provinsi 76,33 km dalam kondisi rusak berat, sedangkan panjang jalan kabupaten 379,2 km dalam kondisi baik 115,4 km, rusak 10 km, dan rusak berat sepanjang 250,7 km. Proporsi panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dilihat pada Tabel 2.73. dan Tabel 2.74.

Tabel 2.74. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2010

No Kondisi Jalan Panjang Jalan (km)

Persentase 2010

1. Kondisi Baik 115,4 19,28%

2. Kondisi Sedang Rusak 40,57 6,78%

3. Kondisi Rusak 15,6 2,61%

4. Kondisi Rusak Berat 427,03 71,34%

5. Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten)

598,6 100

Sumber: Mesuji Dalam Angka Tahun 2011

Dari keseluruhan jaringan jalan di Kabupaten Mesuji, panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 115,4 km (19,28%), rusak 15,6 km (2,61%) dan rusak berat 427,03 km (71,34%).

2.6.2. Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Tabel 2.75.

Daftar Nama Daerah Irigasi di Kabupaten Mesuji

Sumber: Profil Dinas PU, 2011

Luas keseluruhan irigasi di Kabupaten Mesuji 3.735 ha, yang dibagi kedalam sebelas daerah irigasi. Rasio jaringan irigasi 11,463 dari luas lahan

No Daerah Nama Irigasi Luas (Ha) Kecamatan 1 Dl. Waduk Brabasan 40 Simpang Pematang 2 Dl. Waduk Simpang Pematang 20 Simpang Pematang 3 Dl. Wirabangun 425 Simpang Pematang 4 Dl. Wirabangun 200 Simpang Pematang 5 Di. Wonosari 450 Mesuji Timur 6 Dl. Eka Mulya 400 Mesuji Timur 7 Dl. Dwi Karya Mustika 400 Mesuji Timur 8 Dl. Tanjung Sari 200 Tanjung Raya 9 Dl. Sungai Badak I 800 Mesuji

10 Dl. Sri Tanjung 400 Mesuji Raya 11 Dl. Margo Jadi 400 Mesuji

Total 3.735

Page 74: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-62

budidaya dan panjang jaringan irigasi yang ada. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.75. dan Tabel 2.76.

Tabel 2.76. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Mesuji Tahun 2010

No Jaringan Irigasi Panjang Jaringan

1. Jaringan primer 43 Km 2. Jaringan Sekunder 27,92 Km 3. Jaringan Tersier 315,97 Km 4. Luas lahan budidaya 300 ha 5. Rasio 11,463

Sumber: Profil Dinas PU, 2011

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

2.6.3. Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, pembuangan limbah rumah tangga.

1. Fasilitas Air Bersih

Syarat-syarat air minum menurut KementerianKesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secra rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih/minum akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Sumber air bersih/minum yang digunakan oleh penduduk di Kabupaten Mesuji sebagian besar merupakan sumur buatan penduduk. Kualitas air umumnya masih rendah karena ada bagian-bagian tertentu yang berupa air payau.

Sebagian penduduk lain menampung air hujan dengan peralatan penampungan sendiri dan sebagian besar juga memanfaatkan air di sungai.

Beberapa desa di wilayah Kabupaten Mesuji yang dapat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih karena tidak dipengaruhi air payau adalah desa Tanjung Menang dan Margojadi di Kecamatan Mesuji Timur dan desa Sidomulyo di Kecamatan Mesuji. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri dan kegiatan lainnya diperlukan sarana pengolahan air bersih/minum untuk wilayah perencanaan dan sekitarnya. Guna meningkatkan persediaan air bersih/minum di wilayah Kabupaten Mesuji dimsa mendatang sangat diperlukan sistem jaringaan air bersih/minum dari PDAM. Berdasar pada data BPS menyatakan bahwa sebanyak 60,34 % penduduk menggunakan air minum dari sumber air sumur terlindung maupun tak terlindung, dan terdapat 31,15 % masih menggunakan air sungai/air hujan. Rincian data rumah tangga menurut sumber air minum dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Page 75: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-63

Tabel 2.77. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

di Kabupaten mesuji Tahun 2010

Sumber Air Minum Persentase

Air Kemasan/Isi Ulang 7,51

Sumur Bor/Pompa/ledeng Meteran/Eceran 0,5

Sumur Terlindung/ Tak Terlindung 60,34

Mata Air Terlindung/Tak Terlindung 0,5

Air Sungai/Air Hujan/Lainnya 31,15

Jumlah 100,00 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2011

2. Air Limbah

Jenis limbah yang dihasilkan di kabupaten Mesuji berupa limbah rumah tangga dan limbah industri hasil pengolahan. Limbah rumah tangga terdiri dari larutan maupun tersuspensi. Dalam usaha penyehatan lingkungan, pembangunan sarana pembuangan akhir limbah secara sehat merupakan kebutuhan yang sangat penting. Karena itu seluruh limbah harus menggunakan saluran tertutup baik berupa pipa yang ditanam didalam tanah ataupun dengan sptictank. Dengan demikian melihat kondisi fisik yang porositasnya tinggi maka dapat menggunakan sistem perorangan /individual atau komunal yaitu dengan septictank. Selain itu masyarakat melakukan pembuangannya dengan WC pribadi maupun WC umum atau MCK umum yang ada disekitar kecamatan Mesuji. Pembuangan limbah dengan septictank ini secara ekonomis lebih ringan dibandingkan dengan sistem jaringan, selain itu sistem ini juga lebih sederhana.

Sampai dengan tahun 2010 belum tersedia pembuangan limbah domestic ataupun non domestik diwilayah kabupaten Mesuji berbentuk jaringan atau perpipaan. Penduduk umumnya menggunakan sptictank atau langsung membuang ke badan sungai-sungai disekitar pemukiman.

Tabel 2.78.

Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Tinja di Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Jarak Ketempat Penampungan Kotoran/Tinja Persentase

≤ 10 m 6,1

> 10 m 87,02

Tidak tahu 6,87

Jumlah 100,00 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2010

Berdasarkan data persentase rumah tangga menurut jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja menunjukkan 87,02 % lebih dari 10m dan persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat pembuangan air besar di Kabupaten Mesuji sebanyak 73,15% milik sendiri. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.78 dan Tabel 2.79.

Tabel 2.79.

Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Mesuji tahun 2010

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Persentase

Sendiri 73,15

Page 76: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-64

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Persentase

Bersama 5,25

Umum 1,51

Tidak ada 20,09

Jumlah 100,00 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2010

3. Drainase

Seluruh drainase pada dasarnya berfungsi untuk memindahkan air hujan secepat mungkin dari suatu daerah ke badan air atau penerima. Seluruh pembuangan drainase permanen baru tersebar disekitar wilayah perencanaan, yaitu pada sekitar jalur jalan. Pembangunan sarana drainase pengembangannya terutama diarahkan pada kawasan pemukimam dan industry. Pengembangan jaringan drainase ditiap-tiap wilayah dengan memanfaatkan saluran primer (anak sungai/sungai) sebagai saluran limpasan terakhir. Prioritas pembangunan sistem drainase perkotaan dan perdesaan ini mengingat wilayah Kabupaten Mesuji merupakan pusat segala macam kegiatan baik pemerintahaan, perdagangan, dan jasa industri dan sebagainya. Selain itu penduduk terkonsentrasi diwilayah tersebut. Hal ini, berdampak tertutupnya permukaan tanah yang menghasilkan air limpasan hujan yang banyak sehingga perlu tempat penampungan (berupa saluran) ketempat pembuangan akhir.

Secara umum, drainase diwilayah Kabupaten Mesuji mengikuti pola jaringan jalan eksisting dan memanfaatkan sungai sebagai saluran primer. Karakteristik kawasan yang datar dan berupa rawa sejak awal telah diinterfensi melalui pembangunan saluran-saluran irigasi rawa terutama dikawasan pemukiman transmigrasi untuk menghindari terjadinya genangan. Saluran tersebut secara berjenjang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder yang dilengkapi pintu air, saluran tersier, dan pada sisi kanan dan kiri jalan terdapat saluran gendong.

Saluran irigasi rawa primer digunakan pula untuk keperluan transportasi air dan saluran sekunder digunakan untuk pengairan sawah. Hanya saja karena posisinya di bawah petak sawah diperlukan mesin untuk mengalirkan air dari saluran sekunder ke lahan sawah. Sementara saluran gendong yang terletak di kanan dan kiri jalan sayangnya sering dijadikan tempat pembuangan limbah dan sawah, terutama disekitar pasar Tanjung Mas Makmur.

4. Persampahan

Sampah secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun

anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi tersebut. Sumber sampah umumnya berasal dari perumahan dan pasar. Sampah menjadi masalah penting untuk perkotaan dan perdesaan yang padat penduduknya. Kondisi pada perkotaan berbeda dengan kondisi perdesaan yang umumnya tidak mengalami permasalahan dalam penanganan persampahan. Ketersediaan lahan diperdesaan masih cukup luas mempermudah masyarakat desa mengelola sendiri persampahan yang ditimbulkannya. Tempat sampah yang memadai menjadi hal yang sangat langka pada kawasan yang padat penduduknya.

Penanganan sampah diwilayah Kabupaten Mesuji masih dilakukan secara individual dan belum dilayani oleh pengelolaan persampahan dari dinas terkait. Umumnya penduduk mengelola sampah dengan cara langsung membakar, menimbun, dan bahkan terdapat beberapa area dimana ditemui pembuangan sampah kesaluran irigasi rawa. Secara khusus diperlukan TPS mengingat pada wilayah ini terdapat berbagai kegiatan yang menghasilkan limbah padat (sampah) yang perlu dikelola secara baik untuk menciptakan kawasan perkotaan yang memiliki daya tarik untuk berinvestasi.

Page 77: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hal. 2-65

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Mesuji, telah disiapkan lahan untuk pengembangan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan pengolahan limbah di desa Pangkal Mas Mulia. TPA ini akan digunakan untuk layanan persampahan dikecamatan Mesuji dan Mesuji Timur.

2.6.4. Tempat Ibadah

Sarana peribadatan di wilayah perencanaan sangat penting untuk masyarakat/penduduk dalam melaksanakan keagamaan dan kerohanian. Penduduk diwilayah Kabupaten Mesuji sangat heterogen, maka sarana peribadatan yang ada terdiri Masjid, Mushola, Rumah Gereja, Pura dan Wihara.

Sarana peribadatan di Kabupaten Mesuji lebih di dominasi oleh Masjid dan Mushola. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk di Kabupaten Mesuji

memeluk agama Islam. Sedangkan sarana peribadatan lainnya berupa Gereja (Umat Kristen dan Khatolik), Pura (Umat Hindu), dan Wihara (Umat Budha) hanya beberapa saja, hal ini sesuai dengan jumlah penganutnya yang lebih sedikit. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana peribadatan dan persebaranya di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel 2.80. dan Tabel 2.81.

Tabel 2.80.

Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Mesuji Tahun 2010 dan 2011

No Bangunan Tempat

Ibadah

2009 2010 Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

1. Mesjid/Mushola 1060 180.038 0,589 1050 186.080 0,564 2. Gereja 49 3.830 1,279 56 3.276 1,709 3. Pura 19 3.251 0,584 21 3.730 0,563 4. Vihara 4 297 1,347 4 309 1,294

Jumlah 1132 187.416 0,604 1131 193.395 0,585 Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2012

Tabel 2.81. Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mesuji Tahun 2011

No Kec

Mesjid/Mushola Gereja Pura Vihara

Un

it

Jml p

em

elu

k

Ras

io

Un

it

Jml p

em

elu

k

Ras

io

Un

it

Jml p

em

elu

k

Ras

io

un

it

Jml p

em

elu

k

Ras

io

1 Mesuji 109 23.553 0,46 3 166 1,81 4 278 1,44 2 167 1,20

2 Tanjung Raya

175 33.456 0,52 9 720 1,25 3 229 1,31 - 22 -

3 Rawajitu Utara

139 28.114 0,49 1 514 0,19 - 26 0,00 - 1 -

4 Mesuji Timur

186 29.751 0,63 9 274 3,28 4 1.320 0,30 1 72 1,39

5 Spg. Pematang

122 21.647 0,56 9 612 1,47 5 94 5,32 - 5 -

6 Way Serdang

216 34.307 0,63 20 727 2,75 3 1706 0,18 1 33 3,03

7 Panca Jaya 103 15.252 0,68 5 263 1,90 2 77 2,60 - 9 -

Jumlah 1.050 186.080 0,56 56 3.276 1,71 21 3.730 0,56 4 309 1,29

Sumber: Kecamatan dalam Angka Tahun 2012

Page 78: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-1

NCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2011 - 2015

BBAABB 33 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA APBD 2010-2011

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Struktur APBD Kabupaten Mesuji terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

Sebagai daerah otonom baru (DOB) pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mesuji mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Pada periode 2010—

2011 telah dapat dilihat perkembangan keuangan daerah antara lain semakin meningkatnya Penerimaan Daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan dari dana perimbangan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji dari Tahun Angaran 2010-2011 terlihat pada tabel 3.1.

Total pendapatan daerah dalam APBD 2010 mencapai Rp204,87 miliar dan tahun 2011 mencapai Rp508,35 miliar bertambah sekitar Rp303,48 miliar atau meningkat sebesar 112%. Sedangkan total belanja tahun 2010 sebesar Rp205,87 miliar sedangkan tahun 2011 mencapai Rp518,49 miliar, sehingga terjadi peningkatan defisit dari minus Rp2 miliar menjadi minus Rp10,14 miliar.

Page 79: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-2

Tabel 3.1. Kinerja APBD Kabupaten Mesuji 2010-2011

URAIAN PERIODE

2010 2011 *

PENDAPATAN DAERAH 204.871 508.353,67

BELANJA DAERAH 205.871 518.490,63

A. SUPRLUS/DEFISIT -2.000 -10.136,96

PEMBIAYAAN:

Penerimaan Pembiayaan - 25.233,80

Pengeluaran Pembiayaan - 15.096,49

Pembiayaan Netto - 10.137,31

SiLPA Tahun Berjalan - 0,00 *) setelah perubahan

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Mesuji tahun 2010, diperlukan suatu analisis Laporan Keuangan yaitu untuk menjelaskan tentang posisi keuangan Kabupaten Mesuji sesuai yang diharapkan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan sebelumnya. Untuk dapat menggambarkan laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Antar Pos Neraca Rasio Cair (quick ratio) = Aset Lancar – Persediaan = 448,75%

Hutang jangka Pendek

Rasio Cair (Quick Ratio) dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Pemegang Kas, Bagian Lancar Tagihan Penjualan, Bagian Lancar Pinjaman, Bagian Lancar TGR, Piutang Pajak, Piutang Lain-lain dan Persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Capaian rasio sebesar 448,75% menunjukan kinerja keuangan yang sangat baik, artinya Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2010 mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Hutang terhadap Total Aset

Rasio Hutang Terhadap Aset

(Debt Ratio) =

Total Kewajiban

Total Aset

=

6,57%

Page 80: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-3

Rasio Hutang terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mesuji. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang PFK, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat, dan Hutang Bunga.

Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio sebesar 6,57% (mendekati angka 0%) menunjukkan tingkat rasio yang cukup artinya pembiayaan pembangunan hampir seluruhnya ditanggung oleh kemampuan sendiri.

Analisis rasio hutang terhadap total aset harus dihubungkan dengan Debt Service Ratio, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan didapat rasio hutang terhadap total aset yang terbaik

bagi pemerintah daerah.

3. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset

Rasio ekuitas dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mesuji. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji sendiri dalam membiayai pembangunan.

Dalam kondisi sekarang angka yang mendekati 100% menunjukan kondisi yang sangat baik, artinya pembiayaan pembangunan hampir seluruhnya ditanggung oleh kemampuan sendiri. Capaian 100% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang sangat baik, artinya hampir

seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana sendiri.

4. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi

Terhadap Total Belanja

=

Belanja Operasi

Total Belanja

=

21,95%

Rasio Ekuitas Dana Terhadap

Total Aset =

Total Ekuitas Dana

Total Aset

=

100%

Page 81: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-4

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dalam hal ini Kabupaten Mesuji mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk pembangunan fisik daripada anggaran rutin.

5. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap

Total Belanja =

Belanja Modal

Total Belanja

=

31,47 %

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji sebesar 31,47% adalah hal tidak bisa dihindari.

6. aDebt Service Ratio (DSR)

DSR =

Total Realisasi Pembayaran Pokok Dan Bunga Pinjaman

Total Pendapatan

=

0,00%

Page 82: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-5

Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran hutang dan bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam tahun anggaran.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan hutang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga hutang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik, dan makin besar angka rasio maka makin jelek kondisi keuangan pemda atau makin berat beban APBD.

7. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

= PAD

Total Pendapatan

=

1,44%

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam PAD antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Sebagai DOB Kabupaten Mesuji baru mampu berkontribusi terhadap pendapatan dari PAD hanya sekitar 1,44% terhadap total pendapatan daerah.

8. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan

Rasio Dana Perimbangan Terhadap

Total Pendapatan =

Total Pendapatan Dana Perimbangan

Total Pendapatan

=

76,80%

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total

Page 83: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-6

realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam dana perimbangan antara lain: Pendapatan Bagian daerah dari PBB, PPh, Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rasio ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakaan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemda dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kabupaten Mesuji masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat dengan rasio perolehan dana perimbangan sebesar 76,80% terhadap total pendapatan daerah.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 2011-2012

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel berikut dapat dilihat proporsi belanja anggaran Kabupaten Mesuji dari tahun 2011-2012.

Tabel 3.2. Proporsi Pengunaan Anggaran Kabupaten Mesuji

Tahun 2011-2012 (Juta)

No. URAIAN TAHUN ANGGARAN

2011* 2012

PENDAPATAN 508.333 401.407

1 Pendapatan Asli daerah 4.902 4.590

1.1. Pajak Daerah 401 665

1.2. Retribusi Daerah 526 925

1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan

- -

1.4. Lain-lain PAD yang sah 3.975 3.000

2 Dana Perimbangan 335.290 375.474

2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 29.057 25.209

2.2. DAU 258.173 294.053

2.3. DAK 48.060 56.212

3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 168.161 21.344

3.1. Hibah 5.000 0

3.2. Dana Darurat - -

3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya

18.477 12.260

3.4. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 139.685 9.084

3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

5.000 0

Page 84: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-7

No. URAIAN TAHUN ANGGARAN

2011* 2012

BELANJA 518.531 420.152

1 Belanja Tidak Langsung 144.099 143.361

1.1. Belanja Pegawai 110.618 120.193

1.2. Belanja Bunga - -

1.3. Belanja Subsidi - -

1.4. Belanja Hibah 17.526 9.768

1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.619 150

1.6. Belanja Bagi Hasil - -

1.7. Belanja Bantuan Keuangan 11.415 11.540

1.8. Belanja Tidak Terduga 1.679 1.710

1.9. Belanja Penunjang Operasional 202

2 Belanja Langsung 374.431 276.791

2.1. Belanja Pegawai 21.693 24.322

2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.967 107.663

2.3. Belanja Modal 225.771 144.806

*) setelah perubahan

Pada Tahun Anggaran 2011 jumlah pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp400,738 miliar bertambah menjadi Rp508,35 miliar dalam APBDP. Perubahan pendapatan yang cukup mencolok adalah bertambahnya penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang sah (LPS) pada pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula ditargetkan sebesar Rp60,2 miliar menjadi Rp139,68 miliar.

Untuk belanja daerah alokasi dana yang tersedia untuk tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp407,679 miliar, namun setelah perubahan APBD besaran belanja menjadi Rp518,49 miliar. Pertambahan jumlah belanja yang paling besar adalah pada belanja langsung dari Rp265,47 miliar menjadi Rp374,31 miliar yang diperuntukan bagi belanja modal sebesar Rp225,77 miliar.

Sementara pada TA 2012 terjadi penurunan pendapatan daerah menjadi Rp401,40 miliar. Penurunan ini disebabkan Kabupaten Mesuji sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2012 tidak memperoleh lagi dana penyesuaian dan otonomi khusus yang besarnya hampir Rp130 miliar sehingga dari pos penerimaan LPS hanya memperoleh Rp9,08 miliar. Namun penerimaan dari Dana Alokasi Umum terjadi kenaikan dari Rp258,12 miliar menjadi Rp294,05 miliar, demikian juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) naik dari Rp48,06 miliar menjadi Rp56,21 miliar. Pada tahun 2012 jumlah belanja mencapai Rp420,15 miliar, kebijakan belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung sebagaimana gambar 3.1.

Karena terjadi penurunan pendapatan daerah dibandingkan tahun 2011, Pemkab Mesuji menghemat dan mengatur alokasi belanja agar lebih efisien, seperti belanja bantuan sosial diturunkan dari Rp2,6 miliar menjadi hanya Rp150 juta saja. Begitu juga dengan hibah dari Rp17,5 miliar menjadi Rp9,77 miliar.

Pada sisi belanja langsung, terjadi penurunan pada belanja barang dan jasa dari Rp126,97 miliar menjadi Rp107,66 miliar dan belanja modal turun dari Rp225,77 miliar menjadi sekitar Rp144,81 miliar.

Page 85: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-8

Gambar 3.1. Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan

Belanja Tidak langsung TA 2011—2012

3.2.2. Proporsi Anggaran Per-Urusan

Kebijakan pengalokasian anggaran belanja untuk kepentingan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Proporsi Anggaran per Urusan 2011—2012

No URUSAN 2011 2012 (+/-)

URUSAN WAJIB

1 Pendidikan 85.411.830.687 95.142.741.023 9.730.910.336

2 Kesehatan 23.009.545.565 31.014.631.323 8.005.085.758

3 Pekerjaan Umum 153.038.575.000 106.411.745.000 (46.626.830.000)

4 Bappeda 6.505.000.000 5.483.300.000 (1.021.700.000)

5 Perhubungan 1.676.262.500 2.254.888.000 578.625.500

6 BLHP 2.218.050.000 2.236.528.000 18.478.000

7 Pertanahan 65.000.000 - (65.000.000)

8 Kependudukan & Capil

1.895.000.000 1.797.000.000 (98.000.000)

9 Pemberdayaan Perempuan

1.627.627.500 2.547.876.000 920.248.500

10 KB 367.675.000 - (367.675.000)

11 Sosial 1.255.250.000 4.480.000.000 3.224.750.000

12 Naker 953.210.000 - (953.210.000)

13 Koperasi & UMKM 2.572.881.000 3.780.640.000 1.207.759.000

14 Disbudpora 2.374.960.000 2.500.000.000 125.040.000

15 Kesbangpol 6.641.500.000 7.690.454.115 1.048.954.115

16

Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan

140.118.112.796 123.534.952.333 (16.583.160.463)

17 Ketahanan Pangan 461.500.000 1.400.000.000 938.500.000

18 Pemb. Masyarakat 3.510.000.000 6.775.000.000 3.265.000.000

19 Kominfo 250.000.000 - (250.000.000)

2011 2012

27,79% 34,12%

72,21% 65,88%

Bel Tdk Lsg Bel Lsg

Page 86: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-9

No URUSAN 2011 2012 (+/-)

20 Pertanian 11.482.850.730 17.039.173.000 5.556.322.270

21 Kehutanan 1.901.550.000 3.364.848.000 1.463.298.000

22 ESDM 3.749.188.400 2.698.380.000 (1.050.808.400)

23 Pariwisata 115.000.000 - (115.000.000)

24 Kelautan &Perikanan

3.051.822.500 - (3.051.822.500)

25 Perdagangan 1.601.839.000 - (1.601.839.000)

26 Industri 1.597.305.000 - (1.597.305.000)

27 Transmigrasi 59.018.585.000 - (59.018.585.000)

Sumber: APBD Kabupaten Mesuji 2011-2012

Pengalokasian anggaran belanja per-urusan baik wajib dan pilihan pada beberapa urusan terjadi peningkatan dan penurunan. Urusan yang mengalami kenaikkan antara lain: pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, Koperasi dan UMKM, Kesbangpol, pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan. Sedangkan urusan yang mengalami penurunan antara lain: pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, Otda dan pemerintahan umum, ESDM, dan sosnaker. Beberapa urusan yang tidak tertera angka anggaran belanja, sudah dialokasikan ke dalam anggaran SKPD yang melaksanakan urusan tersebut, seperti: Pariwisata yang dianggarkan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Kelautan dan Perikanan dimasukkan ke dalam Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan; Perdagangan dan Industri ke Dinas Koperindag dan UMKM; dan Transmigrasi masuk ke dalam anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada alokasi belanja urusan (wajib dan pilihan), yang sangat kentara penurunan adalah pada urusan pekerjaan umum sebesar Rp46,6 miliar lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar kedua pada urusan Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan kepegawaian sebesar Rp16,58 miliar lebih. Dan urusan perencanaan pembangunan turun sekitar Rp1,02 miliar.

Alokasi anggaran untuk urusan yang mengalami kenaikan antara lain: Pendidikan memperoleh penambahan sekitar Rp9,73 miliar; Kesehatan bertambah sekitar Rp8 miliar; Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi naik sekitar Rp3,22 miliar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertambah sekitar Rp3,27 miliar.

3.2.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Mesuji terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada tahun 2010-2011 terjadi surplus anggaran, karena penerimaan lebih besar dari pengeluaran yang berasal dari Silpa tahun 2010 sebesar Rp8,38 miliar di tambah penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp7 miliar, sehingga penerimaan mencapai Rp15,38 miliar. SiLPA tahun 2011 mencapai Rp28,57 miliar sedangkan penerimaan kembali pemerian pinjaman akan diperoleh sebesar Rp12 miliar.

Page 87: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-10

Penerimaan pembiayaan ini untuk menutupi defisit anggaran 2012 yang mencapai Rp40,56 miliar.

Tabel 3.4. Penutup Defisit Ril Anggaran Kab. Mesuji 2010-2012 (juta)

URAIAN PERIODE

2011 * 2012

PENDAPATAN DAERAH 508.353,67 401.407

BELANJA DAERAH 518.490,63 420.152

A. SUPRLUS/DEFISIT -10.136,96 -18.745

PEMBIAYAAN: Penerimaan Pembiayaan 25.233,80 40.565,12

Pengeluaran Pembiayaan 15.096,49 21.820,34

Pembiayaan Netto 10.137,31 18.744,78

SiLPA Tahun Berjalan 0 0 *) setelah perubahan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Mesuji pada tahun 2011-2015 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan modal investor daerah;

2. Pembayaran pokok hutang.

Dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Mesuji diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Kabupaten Mesuji. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Mesuji;

2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;

3. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan dan

Page 88: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-11

100,22 105,66 144,06

374,43

143,36

276,79

0

100

200

300

400

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

2010 2011 2012

holtikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;

4. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat lokal.

3.3. KERANGKA ALOKASI PENDANAAN

3.3.1. Kebijakan Penganggaran

Prinsip pengelolaan alokasi pendanaan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran

lima tahun yang akan datang. Proporsi balanja langsung dan tidak langsung 2010—2012 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.2. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

APBD Mesuji 2010—2012

Sebagai daerah otonom baru yang membutuhkan banyak penambahan infrastruktur dan utilitas guna mempercepatan kemajuan daerah, Pemkab Mesuji minimal harus menjaga anggaran agar tetap dalam proporsi yang sehat antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Demikian juga dengan belanja langsung agar menjaga dan terus meningkatkan proporsi belanja modal untuk penambahan aset tetap.

Meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah, Kabupaten Mesuji tetap berupaya mempertahankan besaran alokasi anggaran untuk belanja langsung dengan menekan anggaran belanja tidak langsung. Hal tersebut dapat

dilihat dari penurunan yang signifikan pada belanja tidak langsung sekitar Rp100 miliar lebih, sedangkan pada belanja langsung terjadi penurunan sekitar Rp1 miliar lebih.

3.3.2. Proyeksi Anggaran dan Alokasi

Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan kebijakan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas ril keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017.

Page 89: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-12

Berdasarkan perhitungan kebutuhan pembangunan selama 2012-2017 proyeksi proporsi Kebutuhan Belanja Modal berkisar 47,5%-48,5% atau dengan proporsi Belanja Langsung 67%-69% dari total belanja. Proporsi ini harus dijaga mengingat kebutuhan Kabupaten Mesuji terhadap pemenuhan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan sangat besar. Sementara Belanja Pegawai sebesar 25%-26%. Sedangkan sumber penerimaan berasal dari Dana Perimbangan sebesar 77%-89,8%, terdiri atas DAU 30,5%-54,5%., DAK antara 18%-48,5%, dan Bagi hasil pajak/bukan pajak berkisar antara 2,8%--5%.

Asumsi perhitungan tahun 2012 merupakan angka proyeksi sesuai dengan konsep RPJMD Kabupaten Mesuji. Namun angka yang terealisasi adalah sesuai dengan APBD Tahun 2012. Kebijakan alokasi anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan terkait urusan pendidikan minimal 20% dan program dan kegiatan terkait urusan kesehatan minimal 10% dari nilai APBD.

Tabel 3.5. Proyeksi Proporsi Pendanaan Kabupaten Mesuji Tahun 2013—2017

No URAIAN 2013 2014 2015 2016/2017

1 PENDAPATAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah 0,28% 0,37% 0,44% 0,49%

Pendapatan Retribusi Daerah 0,39% 0,42% 0,40% 0,38%

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lain-lain PAD yang Sah 1,32% 1,43% 1,39% 1,35%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,99% 2,22% 2,22% 2,22%

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 5,66% 3,85% 3,58% 3,06%

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dana Alokasi Umum 61,17% 51,97% 33,84% 32,46%

Dana Alokasi Khusus 20,18% 30,18% 48,57% 50,48%

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 87,01% 85,99% 85,99% 85,99%

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah 1,91% 2,01% 1,75% 1,70%

Dana Percepatan Pembangunan 7,17% 7,55% 7,85% 7,66%

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya

1,35% 1,56% 1,56% 1,75%

Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pendapatan Lainnya 0,57% 0,66% 0,63% 0,68%

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 11,00% 11,79% 11,79% 11,79%

JUMLAH PENDAPATAN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai 26,98% 27,07% 27,17% 27,27%

Belanja Bunga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Belanja Subsidi 0,67% 0,68% 0,68% 0,68%

Belanja Hibah 2,14% 2,10% 2,06% 2,03%

Belanja Bantuan Sosial 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Page 90: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-13

No URAIAN 2013 2014 2015 2016/2017

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 2,76% 2,71% 2,66% 2,61%

Belanja Tak Terduga 0,41% 0,40% 0,39% 0,39%

Belanja Penunjang Operasional 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah Belanja Tidak Langsung 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

2.2. BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai 6,70% 6,70% 6,79% 6,70%

Belanja Barang dan Jasa 13,31% 13,35% 12,75% 13,40%

Belanja Modal 46,98% 46,95% 47,46% 46,90%

Jumlah Belanja Langsung 67,00% 67,00% 67,00% 67,00%

JUMLAH BELANJA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabel 3.6. Proyeksi Pendanaan Kabupaten Mesuji 2013—2017

No URAIAN 2013 2014 2015 2016/ 2017

1 PENDAPATAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah 1.320,90 1.865,47 2.448,23 3.036,98

Pendapatan Retribusi Daerah 1.862,79 2.139,29 2.220,84 2.336,96

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

- - - -

Lain-lain PAD yang Sah 6.232,98 7.295,24 7.760,91 8.299,02

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 9.416,67 11.300,00 12.430,00 13.673,00

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 26.733,70 19.572,46 20.071,51 18.824,91

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - - - -

Dana Alokasi Umum 289.063,62 264.538,99 189.460,29 199.904,98

Dana Alokasi Khusus 95.359,18 153.601,73 271.952,70 310.903,06

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

411.156,52 437.713,19 481.484,50 529.632,96

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah 9.029,79 10.248,12 9.772,07 10.485,29

Dana Percepatan Pembangunan 33.861,72 38.430,44 43.974,32 47.183,81

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya

6.365,55 7.946,85 8.714,36 10.752,94

Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pendapatan Lainnya 2.708,94 3.381,88 3.547,26 4.186,78

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 51966,00 60007,28 66008,01 72608,81

JUMLAH PENDAPATAN 472.539,19 509.020,47 559.922,51 615.914,77

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai 127.476,30 137.814,19 152.146,62 167.943,46

Belanja Bunga - - - -

Belanja Subsidi 3.186,91 3.445,35 3.803,66 4.198,58

Belanja Hibah 10.129,65 10.707,77 11.558,65 12.475,22

Page 91: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-14

No URAIAN 2013 2014 2015 2016/ 2017

Belanja Bantuan Sosial 155,55 164,43 161,36 174,16

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa

- - - -

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan/Desa

13.055,08 13.800,16 14.896,80 16.078,06

Belanja Tak Terduga 1.934,44 2.044,84 2.207,33 2.382,36

Belanja Penunjang Operasional - - - -

Jumlah Belanja Tidak Langsung 155.937,93 167.976,76 184.774,43 203.251,87

2.2. BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai 31.674,92 34.126,77 37.998,72 41.266,29

Belanja Barang dan Jasa 62.905,81 67.954,84 71.396,33 82.532,58

Belanja Modal 222.020,51 238.962,10 265.753,03 288.864,02

Jumlah Belanja Langsung 316.601,26 341.043,71 375.148,08 412.662,90

JUMLAH BELANJA 472.539,19 509.020,47 559.922,51 615.914,77

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan baik pendapatan maupun belanja diproyeksikan meningkat, seiring dengan optimalisasi pendapatan baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh regulasi pemerintah maupun pemerintah daerah berkenaan dengan pendapatan dari PAD dan dana perimbangan. Demikian juga pada sisi belanja, baik tidak langsung maupun langsung, akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai (belanja tidak mangsung) maupun belanja langsung dalam pelayanan publik, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Secara grafik dapat dilihat di gambar 3.3.

a. Belanja Daerah

Untuk dapat merealisasikan visi dan misi RPJMD, pada sisi belanja Pemkab Mesuji harus memprioritaskan pada Belanja Langsung (BL) dibandingkan dengan belanja tidak langsung dengan porsi lebih besar, karena sebagai daerah otonom baru (DOB) harus banyak yang harus dibangun, diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya terutama pada kebutuhan infrastruktur dasar, pertanian/perkebunan, pendidikan dan kesehatan.

b. Belanja Urusan Pemerintahan

Berdasar pelaksanaan urusan pemerintahan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2010—2012 dengan asumsi peningkatan DAU dan DAK, maka diperoleh gambaran kebutuhan anggaran belanja langsung SKPD sebagai dapat dilihat pada tabel 3.5.

Pembangunan yang dilaksanakan dengan adanya keterbatasan anggaran memungkinkan adanya defisit anggaran. Defisit anggaran yang terjadi dapat dihindari dengan upaya-upaya;

1. Efisiensi penggunaan anggaran terutama pada belanja tidak langsung, belanja langsung pada pos belanja pegawai dan belanja barang dan jasa;

2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terutama pajak dan retribusi daerah dengan cara ekstensifikasi, intensifikasi dan pencegahan kebocoran penerimaan;

3. Meng-up date potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mulai akan dilaksanakan pada tahun 2014;

4. Memanfaatkan sumber biaya dari pinjaman daerah melalui pembiayaan,

Page 92: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-15

Lembaga donor, hibah, sumbangan pihak ketiga daerah, dan CSR (corporate responsibility) dari perusahaan atau program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dari BUMN.

5. Pinjaman daerah yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran

dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.7.

Proyeksi Kebutuhan Anggaran Belanja Kabupaten Mesuji 2012—2017 (dalam Juta Rupiah)

Misi Proyeksi Belanja Langsung (BL)Daerah Kabupaten Mesuji Tahun

Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016/2017

Misi 1 76.574,18 85.482,34 92.081,80 101.289,98 111.418,98 462.524,62

Misi 2 78.134,02 87.223,65 93.957,54 103.353,30 113.688,63 476.357,14

Misi 3 39.421,52 44.007,57 47.405,08 52.145,58 57.360,14 240.339,90

Misi 4 72.036,45 80.416,72 86.625,10 95.287,61 104.816,38 439.182,26

Misi 5 9.075,46 10.131,24 10.913,40 12.004,74 13.205,21 55.330,05

Misi 6 8.366,44 9.339,74 10.060,79 11.066,87 12.173,56 51.007,39

Jumlah 283.608,06 316.601,26 341.043,71 375.148,08 412.662,90 1.724.741,35

Page 93: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-1

BBAABB 44 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. ISU STRATEGIS NASIONAL

Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), tantangan pembangunan

nasional tidak semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi

untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah

persaingan global yang meningkat.

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode

2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang

sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat

menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya

mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah

tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang

inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju

di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah

pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk

Indonesia (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah

penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga

Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan

tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga

memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif

memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada

kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat

memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan

ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu,

maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu

dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat.

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan

ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah

yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di

seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber

daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut

menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-

daerah.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha,

pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja

Page 94: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-2

seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak

menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi,

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro,

kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan

sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.

Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja

tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja

(employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar

kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum

siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak

berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat

akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah

mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008

yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat

yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup

juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan

penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas

berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan

kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan

terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat

mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis

pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari

berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan

tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi

pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat

biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas

pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang

pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah

lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan

perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang

memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan,

kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun

antardaerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi

prioritas pembangunan.

Page 95: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-3

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan

produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya

manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut

berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi.

Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya dalam

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam

mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber

daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada

peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki

kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan,

gender maupun antardaerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan

kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung

pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu

ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya

tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas

birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci

utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan

meningkatkan daya saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup

berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan.

Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi

demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh

karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait

erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10

tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan

ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui

penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting

dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi

global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategik yang harus dilakukan

adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima.

Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat

memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan

sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun¸ saat ini fungsi hukum untuk menuntun

perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki.

Page 96: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-4

4.2. ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG

4.2.1. Isu Bidang Ekonomi

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Isu pertama pada bidang ekonomi adalah berkaitan dengan

pertumbuhan ekonomi regional sehingga mampu meningkatkan derajat

kesejahteraan masyarakat. Secara makro, pertumbuhan ekonomi akan terukur

melalui laju pertumbuhan ekonomi daerah dan perkembangan PDRB.

Sedangkan bagi pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi akan terukur

melalui pertumbuhan daya beli masyarakat seperti terdapat pada komponen

Indeks Pembangunan Masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi regional harus mempunyai karakteristik yang

sangat spesifik agar pertumbuhan tersebut kontinyu dan langgeng. Salah satu

parameter spesifikasi lokal adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang sesuai

dengan potensi dan kondisi lahan setempat. Berdasarkan parameter ini, maka

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung harus bertumpu dan didasarkan

pada kegiatan agribisnis, sesuai dengan potensi Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi regional harus sesuai dengan

kemampuan dan ketersediaan SDM yang terdapat di Provinsi Lampung,

sehingga penduduk Provinsi Lampung akan mampu berperan aktif dan tidak

akan menjadi penonton di rumah sendiri. Meskipun demikian, sebagai bagian

dari NKRI, maka tidak tertutup kemungkinan adanya impor SDM yang benar-

benar dibutuhkan. Hanya saja, SDM yang masuk ke Provinsi Lampung harus

memberikan transfer of knowledge kepada penduduk Lampung, sehingga secara

bertahap kemampuan dan skill penduduk Lampung akan meningkat seiring

dengan perjalanan waktu.

Pertumbuhan ekonomi regional yang dimaksudkan juga harus memiliki

karakteristik yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Artinya pertumbuhan

ekonomi yang diharapkan mesti bertumpu kepada perkonomian yang tumbuh

dan berkembang secara nyata di tengah masyarakat, dan bukan bentuk

perkonomian yang merupakan introduksi baru.

Karakteristik lain yang menjadi tantangan adalah bagaimana

membangun perekonomian lokal yang mampu menghasilkan produk dengan

nilai komparatif gain terhadap produk dari daerah lain, sehingga mampu

tumbuh dan berkembang menjadi nilai kompetitif daerah. Selanjutnya,

pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan juga memerlukan dukungan

pertumbuhan dan perkembangan industri daerah yang mampu memperkuat

pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian produk yang dihasilkan bukan

saja berupa produk setengah jadi, melainkan juga produk jadi.

Page 97: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-5

Salah satu aspek penting berkaitan dengan tantangan dalam

penumbuhan ekonomi lokal adalah bagaimana meningkatkan investasi, sehingga

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dengan demikian

tantangannya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tercipta iklim

kondusif bagi munculnya investasi baru. Kondusivitas investasi dapat terukur

mulai dari rencana, pengajuan ijin investasi, sampai dengan implementasi.

Selanjutnya, investasi yang dimaksudkan adalah investasi yang sesuai

dan mendukung potensi daerah, sehingga investasi tersebut dapat menjadi

lokomotif pergerakan perkonomian wilayah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Investasi ini dapat berupa ekstensifikasi usaha ekonomi yang telah berkembang

di masyarakat. Selain itu, investasi dapat juga berupa industrialisasi pada lini

hulu dan hilir dari produk yang telah ada dan berkembang di masyarakat.

Pada sisi lain, simultan dengan karakteristrik yang telah diungkapkan,

maka investasi yang dimaksudkan adalah tidak bersifat kontra produktif

terhadap ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan demikian

investasi yang dikembangkan tidak mematikan ekonomi yang berbasis

kerakyatan, melainkan justru akan mendukung dan memperkuatnya.

Aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan investasi di

Provinsi Lampung adalah penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, investasi

yang masuk diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Efek lanjutan dari

penyerapan tenaga kerja ini adalah adanya penurunan angka pengangguran, dan

pada akhirnya memungkinkan terjadinya penurunan angka kemiskinan di Provinsi

Lampung.

b. Mempertahankan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang

meliputi kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan dengan jumlah,

kualitas, waktu yang tepat, serta dengan harga terjangkau. Isu ketahanan

pangan ini mempunyai arti sangat penting karena berkaitan secara langsung

dengan hajat hidup masyarakat. Dengan demikian, isu ketahanan pangan telah

berkembang menjadi isu strategik.

Kebutuhan primer pangan adalah berbagai sumber karbohidrat.

Meskipun demikian, agar proses kehidupan manusia dapat berjalan dengan

normal dan sempurna, maka kebutuhan pangan harus diikuti dengan

pemenuhan akan kebutuhan protein. Selanjutnya akan diikuti dengan

pemenuhan berbagai kebutuhan tambahan, seperti : vitamin dan feed additive.

Sementara itu, kondisi ketahanan pangan akan terkait dengan produksi

dan produktivitas bahan pangan. Sedangkan produksi dan produktivitas bahan

pangan akan terkait dengan aspek iklim; pengelolaan sumber daya air; input

sarana produksi (bibit, pupuk, pakan, peralatan); serta berbagai aspek lain yang

Page 98: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-6

terkait dengan aspek agribisnis. Dengan demikian, Isu ketahanan pangan akan

terkait dengan berbagai Isu lingkungan hidup yang lain, termasuk isu Global

Warming dan Carbon Trade.

Isu ketahanan pangan pada dasarnya adalah tantangan dalam

pembangunan pertanian secara luas, mulai dari aspek hulu sampai dengan

aspek hilir. Tantangan terbesar adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan

efisiensi dan produktivitas per satuan luas lahan pada setiap komoditas bahan

pangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perluasan lahan dan ekstensifikasi

akan terkendala dengan keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan ini, baik dari

segi kesesuaian lahan maupun dari segi peruntukan lahan, memunculkan

tantangan mengenai perlu adanya jaminan bagi keberlangsungan swasembada

pangan di Provinsi Lampung. Dengan demikian sudah saatnya untuk mempersiapkan

regulasi mengenai lahan abadi pertanian.

Kendala pada ekstensifikasi juga menyebabkan penyediaan input menjadi

faktor kunci dalam pengembangan agribisnis. Dalam hal penyediaan input, selain

diperlukan regulasi, maka juga diperlukan adanya koordinasi terus menerus

pada semua stake holder terkait.

Masalah lain adalah bahwa ketahanan pangan tidak lagi dapat

dipandang hanya bersumber dari bahan pangan beras. Hal ini dapat dipahami

karena beras merupakan komoditas strategik, sehingga tekanan terhadap

komoditas beras dari berbagai aspek semakin berat dari tahun ke tahun. Dengan

demikian tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung mulai dapat mendorong penganekaragaman sumber

bahan pangan, terutama bahan pangan non beras.

Pada sisi lain, cara pandang terhadap penyediaan komoditas bahan

pangan dalam rangka ketahanan pangan juga perlu mengalami perubahan.

Sebab, pada prinsipnya yang harus dibangun adalah peningkatan daya beli

masyarakat, sehingga ketika daya beli meningkat, maka dengan sendirinya

ketahanan pangan akan terbangun. Peningkatan daya beli masyarakat ini hanya

mungkin dilakukan dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan,

sehingga konsep dasar pembangunan ketahanan pangan adalah pembangunan

ekonomi.

c. Pengembangan Agro Industri

Sesuai dengan potensi dasar bahwa Provinsi Lampung sebagai ”Bumi

Agribisnis”, maka Isu penting yang kedua adalah pengembangan Provinsi

Lampung sebagai provinsi agro industri. Hal ini dilakukan guna mendukung

perkuatan ketahanan pangan yang telah bekembang menjadi isu pertama,

sekaligus merupakan pengembangan keunggulan potensi daerah.

Page 99: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-7

Komoditas yang dikembangkan dalam agro industri adalah beberapa

komoditas yang merupakan unggulan daerah dan dapat dikembangkan lebih

lanjut ke arah produk industri. Dengan demikian produk akhir yang dipasarkan

berupa produk setengah jadi atau produk jadi. Selain itu, produk yang

dihasilkan merupakan sebuah produk yang dapat berkembang menjadi trade

mark Provinsi Lampung. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak

langsung produk yang dihasilkan mempunyai nilai komparatif terhadap produk

dari luar daerah.

Pada bidang perikanan komoditas yang dapat dikembangkan adalah

produk ikan laut; pada bidang peternakan adalah sapi potong dan ayam potong.

Pada bidang perkebunan adalah: tebu, sawit, karet, singkong, dan nanas.

Sedangkan produk bidang tanaman pangan adalah jagung dan hortikultura.

Kata kunci bagi pengembangan isu agro industri adalah nilai ekonomis, kualitas

produk, dan berbasis ekonomi kerakyatan. Ketiga kata kunci ini menjadi aspek

pembeda dengan isu ketahanan pangan yang lebih merupakan pengembangan

komoditas strategis untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Parameter nilai ekonomis akan terkait dengan berbagai aspek lain,

seperti: iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, efisiensi proses, penyerapan

tenaga kerja lokal, pemasaran, serta penggunaan input berupa potensi dan

keunggulan daerah. Sedangkan kualitas produk akan terkait dengan standar

kualitas sesuai dengan target pasar nasional yang sesuai dengan situasi krisis.

Produk agro industri yang dihasilkan juga harus bertumpu kepada

usaha agribisnis yang berbasiskan perekonomian rakyat. Dengan demikian

produk tersebut akan mempunyai nilai kompetitif gain terhadap produk lain dari

dalam daerah. Hal ini penting diupayakan, mengingat semakin besar nilai

kompetitif gain sebuah produk akan menimbulkan implikasi profit yang secara

ekonomis lebih besar. Akumulasi dari nilai kompetitif ini secara meluas akan

menimbulkan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, dalam pengembangan isu agro industri perlu diupayakan

keseimbangan antara peningkatan produksi di satu sisi, namun pada sisi lain

proses produksi masih mampu didukung oleh sumber daya alam yang tersedia.

Artinya, proses produksi tersebut tidak justru menguras sumber daya alam.

Konsep ini dikenal dengan konsep pertanian berkelanjutan.

d. Penciptaan Lapangan Kerja

Data komposisi penduduk yang disajikan memperlihatkan bahwa 64,5%

merupakan angkatan kerja. Sedangkan angka pengangguran untuk angkatan

kerja mencapai 6,2%. Pada sisi lain, data Angka Beban Tanggungan (Dependency

Ratio) mencapai 55%, sehingga beban penduduk usia produktif Provinsi

Lampung cukup banyak. Data yang diungkapkan mempunyai arti bahwa

Page 100: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-8

penciptaan lapangan kerja menjadi isu penting yang harus dengan segera

diatasi. Sebab, jika persoalan penciptaan kerja ini tidak ditangani dengan

seksama, maka dikhawatirkan akan memunculkan dampak lanjutan, yang

imbasnya menjadi lebih sulit untuk diprediksikan.

Pada sisi lain, penciptaan lapangan kerja bukan hanya persoalan

ekonomi yang berdiri sendiri, namun terkait erat dengan berbagai upaya

pembangunan ekonomi lain, seperti: peningkatan peluang investasi, penegakan

hukum, dunia perbankan, peningkatan kualitas SDM, serta lingkungan hidup.

Kondisi yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa penciptaan

lapangan kerja merupakan tantangan yang tidak serta merta menjadi parameter

aspek ekonomi saja. Penciptaan lapangan kerja dengan demikian merupakan

resultante dari berbagai aspek lain yang secara langsung maupun tidak langsung

terkait dengan aspek ekonomi.

Selanjutnya, tantangan dalam pembangunan ekonomi guna penciptaan

lapangan kerja adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis

potensi lokal, baik berupa potensi lahan maupun potensi produksi. Potensi

lahan pada umumnya berupa lahan pertanian. Selain itu potensi produksi

seperti tergambar pada struktur perekonomian pada PDRB, menunjukkan

bahwa pertanian merupakan pendukung utama perekonomian di Provinsi

Lampung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum potensi lokal

adalah bidang pertanian, sehingga perekonomian yang akan dibangun adalah

ekonomi berbasis pertanian.

Pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diharapkan mampu

melibatkan lebih banyak masyarakat, sehingga diperlukan model pembangunan

ekonomi yang berbasis kerakyatan. Model pendekatan yang mampu mengadopsi

konsep ekonomi kerakyatan tersebut adalah konsep Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM).

Sementara itu, pengembangan UMKM adalah terkait dengan perbankan.

Artinya, pada satu sisi dunia perbankan harus mampu mendorong pertumbuhan

dan perkembangan UMKM, namun pada sisi lain harus terdapat jaminan

kelangsungan dunia perbankan melalui penerapan aturan baku perbankan.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja secara langsung jelas memerlukan

adanya investasi baru, terutama yang bersifat direct investment. Dengan

masuknya investasi, maka akan terbuka lapangan kerja baru. Dengan demikian

diperlukan adanya suatu prakondisi yang mampu merangsang iklim investasi.

Prakondisi tersebut antara lain meliputi penyiapan dan peningkatan kualitas

berbagai aspek yang pada umumnya justru berada di luar ranah ekonomi,

seperti: penegakan hukum, kepastian lahan, dan penyediaan SDM.

Page 101: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-9

Investasi baru yang diharapkan, baik dalam skala menengah maupun

skala besar, harus tetap dalam koridor kesesuaian lahan dan potensi wilayah.

Dengan demikian investasi diharapkan muncul dalam bidang pertanian dalam

arti luas, perdagangan, dan energi terbarukan.

Selain berkaitan dengan kesesuaian lahan, investasi baru tersebut harus

mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki oleh

penduduk Lampung. Artinya jangan sampai terjadi investasi baru di Provinsi

Lampung namun menggunakan tenaga kerja trampil dari luar Provinsi

Lampung. Pada sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah

Provinsi Lampung untuk bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja

sehingga mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja.

Tantangan lain dalam penciptaan tenaga kerja adalah bagaimana proses

dalam pembangunan ekonomi tetap berjalan, namun pada saat yang sama,

kegiatan dan proses produksi dalam rangka penciptaan tenaga kerja tersebut

tetap mampu melestarikan kondisi lingkungan hidup. Hal ini terutama dengan

upaya untuk tetap menjaga dari adanya pencemaran lingkungan dan

mempertahankan cachtment area.

e. Optimalisasi Bagi Hasil Migas

Provinsi Lampung memiliki beberapa daerah yang mempunyai potensi

tambang migas. Bahkan pada beberapa lokasi, tambang tersebut telah berhasil

dieksploitasi. Sementara itu, peraturan perundangan menyebutkan bahwa daerah

memiliki hak untuk ikut mengelola dan memperoleh hasil 10% (sepuluh persen)

dari total penambangan migas. Berkaitan dengan hal ini, maka muncul Isu

mengenai perlunya optimalisasi hasil bagi tambang migas. Hasil bagi migas ini

akan dapat dipergunakan sebagai PAD dan pada akhirnya dapat dipergunakan

untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang memerlukan perhatian adalah bentuk peran serta

Provinsi Lampung dalam optimalisasi hasil bagi migas tersebut. Masalah ini

memunculkan berbagai alternatif bentuk kerja sama dengan pihak penambang,

sehingga perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga menghasilkan

win-win solution.

4.2.2. Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

a. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Hingga tahun 2010 di Provinsi Lampung masih terdapat sekitar 18,94%

atau sebanyak 1.348.746 penduduk miskin. Prosentase ini masih lebih tinggi

dibanding tingkat nasional yang mencapai 13,33%.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi,

sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu

Page 102: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-10

pihak. Dengan demikian sinergi dari semua stake holder merupakan kata kunci

yang harus diterapkan pada semua lini.

Faktor penting yang menjadi perhatian adalah bahwa kemiskinan bukan

saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan penduduk,

namun juga memberikan implikasi ikutan yang merupakan side effect dari

kondisi kemiskinan yang sedang berlangsung. Side effect tersebut antara lain

berupa gangguan keamanan, peningkatan prostitusi, peningkatan jumlah tenaga

kerja anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan angka drop out sekolah,

kerusakan lingkungan hidup, serta berbagai masalah ikutan, baik secara sosial,

hukum, maupun secara politis.

Sebagai sebuah masalah multifaset, maka pendekatan masalah

kemiskinan harus dilakukan dari semua sektor dan semua lini, baik dari aspek

ekonomi aspek politik, maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan

berkesinambungan. Dengan demikian pendekatan melalui satu sisi, dari aspek

ekonomi saja misalnya, secara keseluruhan akan memberikan akibat yang

kontra produktif bagi kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung.

Penanganan terhadap masalah kemiskinan dapat dihadapi secara

langsung maupun tidak langsung. Pengentasan kemiskinan secara tidak langsung

dimulai dengan berbagai program pembangunan ekonomi, seperti melalui

pembukaan investasi baru, terutama yang berupa direct investment. Dengan

berjalannya ekonomi, maka akan dibutuhkan tenaga kerja baru, sehingga

pengangguran akan dapat dikurangi dan pada akhirnya ekonomi akan

bertumbuh.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan menyebabkan

terjadinya pertumbuhan lanjutan secara multiplier effect, termasuk peningkatan

daya beli masyarakat. Pembangunan ekonomi tersebut akan melibatkan semua

aspek kehidupan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, sehingga

pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan pembangunan daerah secara

menyeluruh.

Sementara itu, pengentasan kemiskinan secara langsung dilakukan

dengan membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dan/atau Desa Tertinggal (DT)

secara langsung. Program ini dilakukan pada RTM dan/atau DT yang benar-

benar sudah sangat membutuhkan bantuan, sehingga harus sangat selektif.

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui berbagai

program khusus, telah ditangani sebanyak 200 DT, sedangkan pada tahun 2008

dan 2009 masing-masing akan ditangani 300 dan 265 DT.

Pada masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk

miskin harus tetap dilanjutkan. Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari

Page 103: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-11

aspek stake holder yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani, maupun

kualitas dan kuantitas program yang akan diimplementasikan.

b. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Seluruh upaya pembangunan dan pelayanan masyarakat yang

dilakukan di Provinsi Lampung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan

dan melayani kebutuhan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka

akan semakin besar juga beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung, terhadap semua persoalan yang berkembang di masyarakat. Karena

perkembangan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kualitas

pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

masyarakat. Untuk mengurangi beban tersebut, upayanya adalah pengendalian

jumlah penduduk untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan

pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Sensus Penduduk

(SP) 2010 mencapai 7.596.115 jiwa terdiri dari 3.905.366 laki-laki dan 3.690.749

perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 10 tahun

mencapai 1,23% . Dengan luas wilayah sekitar 35.288,35 km2, maka rata-rata

tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung sebanyak 215 jiwa perkilo meter

persegi.

Pengendalian jumlah penduduk memerlukan dukungan dan partisipasi

aktif dari masyarakat. Pengendalian penduduk secara alami merupakan domain

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung,

sedangkan aparatur kecamatan hingga kelurahan (desa) berperan dalam

pengendalian penduduk atas dasar imigrasi.

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan

subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian isu peningkatan SDM

melalui pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan. Peran SDM

ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi faktor yang sangat berpengaruh

dalam program pengurangan kemiskinan, pengangguran, peningkatan investasi,

serta berbagai program lain. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, maka

pendidikan sebagai dasar bagi pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam

pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah sarana dan

prasarana pendidikan yang belum merata sehingga kualitas pendidikan di

Provinsi Lampung menjadi tidak merata. Sarana dan prasarana tersebut selain

berupa fisik, seperti: bangunan sekolah, buku, dan laboratorium; juga berupa

non fisik, seperti: tenaga kependidikan, kurikulum, dan teknik kependidikan.

Page 104: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-12

Ketidakmerataan kualitas pendidikan tersebut terutama terjadi pada

daerah terpencil dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Pada sisi lain,

tenaga kependidikan yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebagian besar

menumpuk di perkotaan. Dengan demikian, tantangan yang muncul adalah

bagaimana memberikan rangsangan bagi lulusan tenaga kependidikan untuk

bersedia bekerja di daerah terpencil.

Masalah pendidikan lain di Provinsi Lampung adalah masih tingginya

Angka Putus Sekolah penduduk usia 7—15 tahun yang mencapai 3,64%, lebih

tinggi dari rata-rata masional yang mencapai 1,97%. Usia ini merupakan usia

sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) yang seharusnya bisa dituntaskan dalam

program pendidikan dasar 12 tahun.

Masalah lain adalah bagaimana menambahkan kurikulum yang mampu

memberikan ”life skill” kepada peserta didik. Dengan demikian diharapkan

lulusan pendidikan di Provinsi Lampung tidak selalu terjebak menjadi barisan

pencari kerja dan akan mampu mandiri, sehingga secara tidak langsung akan

mampu menurunkan angka pencari kerja.

Selain itu juga perlu dikembangkan materi pendidikan yang mampu

mengadopsi ”local wisdom”. Diharapkan dengan adopsi ini maka lulusan

pendidikan di Provinsi Lampung akan mampu hidup mandiri dengan

mempergunakan semua kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi

Lampung sendiri.

Berkaitan dengan era globalisasi, maka tidak tertutup kemungkinan

pergerakan masyarakat antar wilayah, bahkan antarnegara, secara sangat cepat.

Kondisi ini memerlukan SDM dengan kualitas berstandar internasional. Dengan

demikian diperlukan adanya suatu institusi pendidikan berstandar

internasional, sehingga mampu mempersiapkan SDM dalam menghadapi

tantangan global. Era globalisasi juga memerlukan SDM dengan kemampuan

spesifik dan khusus pada bidang tertentu. Dengan demikian, model pendidikan

yang dikembangkan, selain berstandar internasional juga mempunyai

karakteristik khusus atau bersifat kejuruan.

d. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang

terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga

bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh

pelosok dan daerah terpencil. Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan

prasarana kesehatan di masyarakat.

Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu;

adanya Mantri Kesehatan yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan

operasionalisasi Puskesmas Keliling. Selain itu, juga perlu dikembangkan

Page 105: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-13

berbagai upaya guna mempermudah perolehan layanan kesehatan dan obat

yang terjangkau, terutama untuk kalangan penduduk miskin. Salah satu konsep

yang dapat dikembangkan adalah perluasan peserta Asuransi Kesehatan hingga

dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masalah pada bidang kesehatan juga meliputi upaya pencegahan dari

penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA serta berbagai penyakit menular seperti

HIV/AIDS. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat posisi Provinsi Lampung

yang tepat berada di persimpangan antara pulau Jawa dan Sumatra, sehingga

mobilitas barang dan manusia sebagai vektor penyakit menjadi sangat tinggi.

e. Penanganan Dampak Krisis Global

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tidak pernah diprediksikan

oleh siapapun dan imbas dari krisis tersebut telah melanda ke seluruh dunia.

Dampak yang kemudian muncul adalah timbulnya kelesuan ekonomi, yang

berujung pada pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.

Dampak krisis global ini akan mulai terlihat pada awal tahun 2009 dan

diperkirakan akan berlangsung selama 3-4 tahun ke depan. Akibatnya, RPJMD

II Provinsi Lampung akan melalui suatu periode yang merupakan efek dari

sebuah krisis global. Berkaitan dengan hal ini, maka Isu penanganan dampak

krisis global mau tidak mau telah berkembang menjadi Isu lokal.

Implikasi dari adanya krisis global adalah terjadinya berbagai

pemutusan hubungan kerja, sehingga akan menghasilkan pengangguran baru.

Di Indonesia diperkirakan akan muncul lebih dari 1 juta orang penganggur baru.

Penganggur baru ini secara langsung akan menambah beban bagi pemerintah

yang telah cukup banyak memiliki beban tanggungan penganggur.

Peningkatan jumlah penganggur ini memerlukan antisipasi, solusi, dan

perencanaan program penanganan yang lebih baik agar tidak memunculkan

berbagai dampak ikutan sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penganggur.

Berkaitan dengan hal ini maka perlu dikembangkan berbagai program yang

berorientasi ke rakyat kecil dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Efek lain

dari terjadinya krisis global adalah terhentinya pasar ekspor. Hal ini berarti

bahwa berbagai komoditas dari Provinsi Lampung yang berorientasi ekspor akan

mengalami hambatan dan kemunduran. Dengan demikian tidak ada pilihan lain

kecuali mengembangkan pasar domestik dengan skala nasional.

f. Peningkatan Budaya Daerah dan Pariwisata

Salah satu isu global penting saat ini adalah Revolusi 3T. Isu ini

mengakibatkan adanya mobilitas manusia yang sangat cepat dan tidak terbatas.

Salah satu akibat positif yang terjadi adalah berkembangnya industri pariwisata

di seluruh dunia. Berkaitan dengan Isu global yang telah mengakibatkan

Page 106: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-14

berkembangnya industri pariwisata di atas, maka Provinsi Lampung harus

memposisikan diri untuk mengambil peran dan kesempatan, sehingga dapat

memperoleh benefit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan peran dalam pengembangan industri pariwisata ini

dimungkin kan karena secara alami Provinsi Lampung memiliki SDA yang layak

untuk dikembangkan sebagai sebuah industri pariwisata. Sementara itu,

pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan budaya daerah.

Dengan demikian, kedua kepentingan ini, telah melahirkan Isu berupa

pentingnya pengembangan budaya daerah dan pariwisata.

Barangkali masalah yang memerlukan pertimbangan dan perhatian

adalah upaya untuk menjaga supaya pengembangan pariwisata dan budaya

tidak menjadi bumerang yang justru mengakibatkan degradasi budaya lokal.

Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan adanya suatu kearifan sehingga

pengembangan pariwisata justru akan mengembangkan dan memperkuat

budaya lokal.

4.2.3. Isu Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

a. Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan

setiap daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan daerahnya sendiri.

Dalam hal ini termasuk pengembangan daerah dalam pengertian untuk

melaksanakan pemekaran wilayah sesuai dengan kebutuhan masing-masing

daerah.

Pada satu sisi, setiap daerah sesuai dengan UU, mempunyai

kewenangan untuk memekarkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan

kebutuhannya. Namun pada sisi lain, pemekaran tersebut mempunyai berbagai

implikasi, baik secara politis, ekonomis, maupun kesejahteraan masyarakat.

Sehingga pemekaran wilayah jika tidak dikelola dengan baik justru akan menurunkan

tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah yang telah dimekarkan.

Berkaitan kontradiksi ini maka muncul Isu pentingnya pengelolaan dan

penanganan pemekaran wilayah dengan cermat dan terprogram. Kebutuhan ini

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah harus berada pada suatu kondisi

keseimbangan optimal antara kebutuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga pada tahap selanjutnya fokus kegiatan lebih diarahkan

kepada konteks pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB).

b. Optimalisasi Keunggulan Wilayah

Perubahan paradigma pembangunan yang lebih bertumpu pada aspek

kewilayahan memungkinkan Provinsi Lampung untuk dapat berperan lebih baik.

Posisi Provinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatra

Page 107: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-15

mempunyai beberapa keunggulan yang dapat dioptimalkan karena menjadi titik

penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Posisi wilayah Provinsi

Lampung memungkinkan untuk menjadi titik tumpu dari 8 provinsi yang berada

di Pulau Sumatra sebelum mencapai Pulau Jawa. Sebaliknya, posisi ini juga

menjadi titik masuk dari 6 provinsi di Pulau Jawa sebelum masuk ke Pulau

Sumatera.

Posisi geografis Provinisi Lampung dengan demikian menjadi sangat

strategik dan secara langsung membentuk suatu keunggulan wilayah. Berkaitan

dengan posisi geografis ini, maka muncul Isu tentang pentingnya optimalisasi

keunggulan wilayah yang secara geografis dimiliki oleh Provinsi Lampung.

Keunggulan wilayah ini juga telah diamati oleh Pemerintah Pusat,

sehingga muncul beberapa program berskala nasional di Provinsi Lampung.

Beberapa program nasional yang memanfaatkan keunggulan wilayah Provinsi

Lampung antara lain: pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra

(IPJS); Pelabuhan Internasional di Panjang; jalan toll; serta pembukaan jalur

utara-selatan di kawasan bagian timur Provinsi Lampung.

c. Pengembangan Kawasan Strategik

Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan

Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-

Undang No 32 tahun 2004 telah mengamanatkan kewenangan pelaksanaan

pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang kepada setiap daerah.

Provinsi Lampung telah menyusun tata ruang dalam bentuk Rencana

Struktur Tata Ruang (RSTR) Provinsi Lampung yang kemudian pada tahun 1998

telah direvisi menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). RTRW

tersebut selanjutnya mendapatkan legal aspect dengan ditetapkannya Perda No

5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi tahun 2001-2015.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah merevisi kembali RTRW

Provinsi Lampung sejak Tahun 2006 dan telah difinalisasi pada tahun 2009.

Dengan demikian, RTRW Provinsi Lampung yang telah direvisi akan digunakan

sebagai acuan untuk RPJM 2010-2014.

RTRWP ini merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan

pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan

keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor agar dapat

berkelanjutan. RTRW Provinsi Lampung sendiri berfungsi sebagai penyelaras

kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten di dalam provinsi

sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan

dengan struktur dan pola tata ruang wilayah.

Dengan adanya RTRWP yang telah direvisi dan menjadi salah satu dasar

bagi penyusunan RPJMD II, maka telah memunculkan Isu mengenai pentingnya

Page 108: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-16

pengembangan berbagai kawasan strategik. Berdasarkan RTRWP yang telah

direvisi maka dapat dikembangkan berbagai kawasan strategik untuk tujuan

tertentu. Dengan adanya perencanaan tata ruang untuk kawasan strategik

untuk tujuan tertentu yang baik akan mampu mengakomodasi dan

memungkinkan untuk mengendalikan berbagai perubahan dan perkembangan

yang terjadi di Provinsi Lampung secara terpadu dan serasi.

4.2.4. Isu Bidang Infrastruktur

a. Pengembangan Infrastruktur

Isu infrastuktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting

dalam proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini

dimungkinkan karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung,

sekaligus pemacu bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah

pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi. Sementara peran

pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah telah terdapat kegiatan ekonomi,

sehingga mampu mendorongan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan

bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan

infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Satu aspek penting adalah bahwa infrastruktur tidak dapat dipahami

secara sempit, yakni hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana

pengairan, namun infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas. Dengan

demikian termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi:

pengembangan teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana

transportasi, serta pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik

maupun non fisik, yang berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.

Tantangan utama dalam implementasi Isu pengembangan infrastruktur

adalah bagaimana format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap

dan konsisten mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjangkau

seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar memungkinkan terjadinya

penyebaran dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya inherent dengan penyebaran pembangunan infrastruktur,

maka tantangan lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut

dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam

rangka pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pembangunan

infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat.

Tantangan selanjutnya yang sangat menarik adalah bagaimana upaya

pembangunan infrastruktur mempunyai kerangka berpikir yang bersifat long

term, berkesinambungan, dan mempunyai visi yang jauh ke masa depan;

Page 109: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-17

sehingga tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur yang tambal sulam dan

tidak well program. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk mulai

merancang dan membangun infrastruktur yang bersifat fungsional sekaligus

monumental.

Berbagai infrastruktur visioner, fungsional, sekaligus monumental yang

mulai dapat dikembangkan antara lain: Infrastruktur Penghubung Jawa-

Sumatera (IPJS); Jalan Toll Bakaheuni-Terbanggi Besar, Pelabuhan Internasional

Panjang; Bandara Inten II, Kota Baru Lampung; serta pengembangan jalur akses

utama utara-selatan.

Sementara itu, seperti diketahui anggaran Pemda Provinsi Lampung

mempunyai berbagai keterbatasan. Kondisi ini akan memunculkan tantangan

dalam hal pendanaan program pembangunan infrastruktur. Sehingga, perlu

dikembangkan alternatif pendanaan, seperti: merancang skala prioritas;

merancang kerja sama dengan pihak di luar Pemda untuk membiayai

pembangunan infrastruktur; atau merancang kombinasi kedua desain secara

akurat dan konsisten.

b. Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Provinsi Lampung secara “given” berada pada daerah rawan bencana

alam, sehingga Isu mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan. Kondisi ini

mengharuskan Pemda Provinsi Lampung untuk mampu secara komprehensif

mempersiapkan diri guna mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan

bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat diramalkan kapan akan

terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko dan akibat susulan yang

terjadi pasca bencana. Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu konsep

mitigasi bencana yang jelas.

Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh,

komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek hard ware maupun

soft ware dalam penanganan bencana. Aspek hard ware akan terkait dengan

penyediaan semua peralatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung

dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek soft

ware akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM

dalam penanganan bencana.

Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan

komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek dan sekaligus subyek

dalam mitigasi bencana. Dengan demikian pendampingan masyarakat akan

situasi riil yang terkait dengan posisi Provinsi Lampung yang tepat berada di

daerah rawan bencana menjadi keharusan yang tidak dapat dinafikkan.

Page 110: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-18

Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam,

namun juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak

besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, termasuk dalam

konsep ini adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang

disebabkan oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas,

seperti penyakit HIV/AID dan Flu Burung.

4.2.5. Isu Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

a. Konservasi Lingkungan dan SDA

Isu kerusakan lingkungan dan SDA telah menjadi topik yang

berkembang selama dekade terakhir. Isu ini menjadi sangat penting mengingat

lingkungan dan SDA merupakan daya dukung utama bagi keberlangsungan

kehidupan manusia secara normal. Isu kerusakan lingkungan dan SDA juga

telah memunculkan permasalahan lanjutan berupa: pengamanan dan pelestarian

hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran, bencana banjir, ataupun kekeringan.

Isu kerusakan lingkungan dan SDA tidak hanya menyangkut kerusakan

hutan semata, namun juga melibatkan kerusakan ekosistem secara lebih luas.

Kerusakan lingkungan tidak terbatas pada wilayah maupun matra, sehingga

kerusakan lingkungan dapat terjadi di berbagai lini kehidupan.

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan

kehidupan manusia secara umum. Hal ini antara lain terlihat dari terjadinya

penurunan produktivitas dalam bidang pertanian dalam arti luas, sehingga akan

mempengaruhi ketersediaan pangan. Penurunan produktivitas juga dapat terjadi

pada manusia sendiri sebagai akibat adanya penurunan tingkat kenyamanan

lingkungan tempat manusia hidup.

Berkaitan dengan hal ini maka pengelolaan lingkungan saat ini tidak lagi

hanya berorientasi pada produk semata, namun juga harus memperhatikan

masyarakat yang berusaha dan berada di sekitar/dalam lingkungan, sehingga

diperlukan pelibatan secara aktif masyarakat yang berada di lingkungan

tersebut.

b. Antisipasi Krisis Air

Isu krisis air bermula dari kondisi hutan di Provinsi Lampung sudah

sangat memprihatinkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penurunan

luas kawasan hutan cukup cepat dan signifikan. Tingkat kerusakan cukup berat,

yakni mencapai ± 65%, sehingga pada saat ini luas kawasan hutan di Provinsi

Lampung hanya tinggal ± 30% dari luas daratan Provinsi Lampung. Kenyataan

ini telah memunculkan pentingnya isu kerusakan lingkungan dan SDA.

Meskipun secara status hukum kawasan hutan Lampung masih cukup

luas, namun adanya kerusakan menyebabkan fungsi hutan secara ekologis tidak

Page 111: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-19

dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan semakin luasnya

lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Pada

saat ini diperkirakan luas lahan kritis Provinsi Lampung 768.284,94 Ha.

Fungsi hutan secara ekologis yang sangat vital adalah sebagai catchment

area, yakni sebagai daerah resapan air. Sementara itu, peningkatan lahan kritis

akan menyebabkan daya ikat tanah terhadap aliran air akan semakin rendah.

Dengan demikian, kerusakan hutan telah memunculkan isu krisis air.

Krisis air ini menjadi isu penting yang harus ditangani, mengingat

perekonomian di Provinsi Lampung sangat bertumpu pada pertanian dan

agribisnis. Ancaman Isu krisis air ini secara langsung akan sangat

mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pertanian dan agribisnis di Provinsi

Lampung. Hal ini berarti krisis air telah menjadi isu yang berpengaruh besar

terhadap kehidupan penduduk di Provinsi Lampung.

c. Antisipasi Global Warming

Global Warming telah berkembang menjadi isu dunia. Isu ini

berkembang sedemikan cepat dan menyebar ke seluruh dunia karena

pengaruhnya yang sedemikian besar terhadap kehidupan manusia. Global Warming

telah memungkinkan terjadinya perubahan iklim global, dan perubahan iklim ini

akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan agribisnis secara

keseluruhan.

Pada saat ini Provinsi Lampung telah mencanangkan diri sebagai provinsi

agribisnis, sehingga berbagai isu yang mempengaruhi kegiatan pertanian dan

agribisnis secara langsung juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di

Provinsi Lampung. Dengan demikian, mau tidak mau, isu Global Warming juga

telah berkembang menjadi isu lokal.

Berkaitan dengan isu Global Warming, maka Provinsi Lampung harus

mampu mengoptimalkan potensi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia guna

meningkatkan posisi tawar. Selanjutnya posisi tawar ini dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posisi tawar ini dimungkinkan

melalui pengembangan hutan sebagai bahan dalam carbon trade.

Pada sisi lain, isu Global Warming juga mengharuskan pengelolaan

sumber daya air dengan cermat dan bijak. Hal ini perlu dilakukan mengingat

Global Warming memungkinkan terjadinya banjir dan kekeringan dalam kondisi

kontras, ekstrim, dan tidak terprediksi.

d. Pengembangan Energi Terbarukan

Bahan bakar karbon mempunyai batas jumlah yang dapat ditambang,

sehingga hanya soal waktu bahan bakar karbon tersebut menjadi habis. Fakta

ini memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai sumber

Page 112: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-20

energi alternatif dan terbarukan. Selain itu, menjadi sangat penting untuk melakukan

penghematan penggunaan bahan bakar yang bersumber dari karbon.

Penghematan energi dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan

bahan bakar minyak (BBM) dengan gas. Meskipun demikian, konsep ini masih

terkendala dengan mekanisme dan penyediaan sarana prasarana pengalihan

bahan bakar. Salah satu penyebabnya adalah belum siapnya sarana pendukung

seperti tabung gas. Selain itu masyarakat secara psikologis juga belum siap

karena kurangnya sosialisasi tentang penghematan energi.

Masalah dalam isu pengembangan energi alternatif adalah bagaimana

mengupayakan penyediaan bio fuel sebagai substitusi untuk bahan bakar karbon

secara efisien dan murah. Hal ini perlu dilakukan mengingat meskipun Provinsi

Lampung menyediakan bahan dasar bagi pengembangan bio fuel seperti

singkong, tebu, dan sawit dalam jumlah melimpah, namun masih terdapat

masalah berkaitan dengan efisiensi ekonomis. Selain itu masih diperlukan

adanya investor untuk dapat menanamkan modalnya bagi pengembangan bio

fuel di Provinsi Lampung.

Hal lain yang memerlukan perhatian adalah bagaimana menjaga titik

keseimbangan antara penyediaan bahan mentah untuk kebutuhan bio fuel

dengan untuk kebutuhan konsumsi. Dengan demikian harus terdapat blocking

wilayah tanam dan pengaturan sumber bahan mentah sehingga tidak terjadi

kerawanan pangan sebagai akibat pengalihan bahan pangan menjadi energi.

Energi alternatif terbarukan juga sangat dimungkinkan dari eksploitasi

terhadap energi yang berasal dari panas bumi. Provinsi Lampung memiliki

cadangan energi panas bumi yang sudah menjadi perhatian nasional, yakni di

Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Dengan adanya potensi bahan dasar bio fuel yang melimpah dan

cadangan panas bumi yang dimiliki, maka terbuka kemungkinan untuk

mengembangkan Provinsi Lampung sebagai lumbung energi alternatif

terbarukan. Dengan demikian dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan

berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, guna mengoptimalkan berbagai

sumber energi alternatif terbarukan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal

maupun nasional.

4.2.6. Isu Bidang Politik dan Keamanan

a. Peningkatan Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan

Desentralisasi sebagai implementasi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan di Daerah, telah memberikan memberikan kesempatan bagi

daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun

demikian, pelaksanaan konsep desentralisasi ini belum berjalan dengan optimal.

Page 113: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-21

Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakoptimalan konsep

desentralisasi ini. Salah satu penyebab utama adalah belum dipahaminya jiwa

dari UU tersebut secara utuh. Selain itu, penerbitan UU tersebut belum diikuti

dan ditindaklanjuti dengan dengan penerbitan pedoman petunjuk pelaksanaan.

Persoalan juga muncul ketika persepsi mengenai UU Nomor 32 tahun

2004 antara stakeholder masih belum sama. Perbedaan persepsi bukan hanya

muncul antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, namun juga terjadi

antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketidaksamaan

persepsi terutama muncul pada pembagian urusan yang menjadi kewewenangan

masing-masing stakeholder. Berkaitan dengan masalah yang telah diungkapkan,

maka timbul Isu mengenai pentingnya peningkatan sinkronisasi dan koordinasi

pembangunan antar stakeholder pada setiap lini pemerintahan. Diharapkan

dengan adanya koordinasi dan sikronisasi yang baik akan menghasilkan sebuah

sinergitas pembangunan sehingga tidak terjadi over lapping maupun double

funding.

Selanjutnya, peningkatan sinkronisasi dan koordinasi juga akan mampu

meningkatkan efisiensi sumber daya, baik berupa SDA maupun SDM. Selain itu,

isu sinkronisasi dan koordinasi menjadi sangat relevan ketika paradigma

pembangunan dalam RPJM II adalah bertumpu kepada aspek kewilayahan.

b. Pengembangan Jaminan Sosial

Berbagai krisis yang melanda Indonesia sejak 1998 dan kemudian diikuti

dengan krisis global tahun 2008 telah melahirkan kelompok masyarakat yang

termarjinalkan dan tertinggal. Betapapun, kelompok masyarakat ini tidak dapat

ditinggalkan dan memerlukan penanganan secara serius dan manusiawi.

Pengelolaan yang salah, baik secara konseptual maupun penanganan terhadap

kelompok masyarakat, ini akan justru menimbulkan berbagai masalah lain.

Upaya pemberdayaan pada kelompok masyarakat tertinggal ini, tidak

dapat dilakukan secara langsung, sehingga memerlukan proses pendampingan

dan penyapihan secara kontinyu dan berkesinambungan. Kondisi ini

memunculkan pentingnya isu pengembangan berbagai Jaminan Sosial (Jamsos),

khususnya bagi kelompok masyarakat tertinggal.

Pengembangan Jamsos dapat dilakukan pada berbagai bidang dan

sektor kehidupan. Pengembangan program JPS terutama dimaksudkan sebagai

buffer yang mampu meredam terhadap berbagai guncangan dan krisis yang

terjadi di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah susulan. Dengan

demikian pengembangan program Jamsos akan berbeda dengan pengembangan

ekonomi produktif pada kelompok masyarakat lain yang lebih berdaya.

Page 114: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-22

4.3. ISU STRATEGIS KABUPATEN MESUJI

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan

nasional, dan Provinsi Lampung beberapa isu-strategik yang menjadi agenda

utama dalam pembangunan Kabupaten Mesuji terbagi dalam bidang

pemerintahan dan hukum, ekonomi, sosial budaya dan kependudukan,

infrastruktur, serta sumberdaya alam dan lingkungan.

4.3.1. Isu Bidang Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

a. Penguatan Lembaga Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik bila didukung

dengan politik, ekonomi dan sosial budaya dalam situasi yang kondusif. Situasi

sosial yang kondusif harus dilandasi dengan interaksi sosial yang berjalan lancar

dan keserasian sosial yang merekatkan solidaritas sosial sehingga

memperpendek jarak sosial antar masyarakat, dan hubungan yang saling

menguntungkan antarmasyarakat.

Ketiga persyaratan tersebut akan berhasil manakala difasilitasi dengan

program-program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

partisipatif, dan berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat.

Indikatornya adalah pertama, pemerintah daerah harus peka/responsif

dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, pendidikan politik

maasyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman atas hak dan

kewajiban sebagai masyarakat dan stakeholders pembangunan daerah. Dan

ketiga, adanya kelompok-kelompok sosial yang berbasis ekonomi dan tradisi

budaya yang perlu diberdayakan dan dikembangkan.

Masyarakat, terutama yang tidak memiliki kapital besar dalam

perekonomian daerah, jangan sampai termajinalisasi oleh persaingan yang tidak

sepadan, mereka akan tersisih dan akan memunculkan ketidakpuasan dan pada

gilirannya akan memunculkan konflik untuk menyelamatkan kehidupannya.

Dari sini pemerintah daerah mengatur dan mengeluarkan regulasi yang

bersifat melindungi dan memberdayakan perekonomian lokal tanpa menghalangi

investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Karena investor yang

akan hadir pun mengharapkan jaminan keamanan untuk keberlangsungan

usaha, berusaha dengan berdampingan, saling menjaga pangsa pasarnya

masing-masing, dan saling menguntungkan. Kondisi inilah yang akan akan

memberikan jaminan terhadap return of investment (ROI).

Karena itu perlu dibangun birokrasi pemerintahan yang, baik, bersih

dan dipercaya dengan mendapatkan dukungan dari sebagian besar

masyarakatnya, hubungan yang baik dengan legislatif daerah (DPRD) dan

stakeholder untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan

di daerah.

Page 115: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-23

b. Penegakkan Hukum

Supremasi hukum perlu mendapat perhatian dari Pemerintah

Kabupaten Mesuji, karena dengan hukum akan menciptakan ketertiban sosial

dan menjami keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan hukum melalui

penerbitan peraturan daerah dan regulasi (kebijakan) yang mengayomi dan

menjamin jalannya pemerintahan dengan baik. Serta mampu meningkatkan

kesadaran hukum, hak dan kewajiban antara masyarakat dengan pemerintah

(daerah).

Lebih luas lagi, kepastian hukum bukan hanya memberikan jaminan

ketertiban sosial, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum kepada

siapapun yang berada dalam wilayah Kabupaten Mesuji untuk bisa berusaha

dengan aman dan nyaman.

4.3.2. Isu Bidang Ekonomi

a. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal.

Pertumbuhan ekonomi lokal harus sesuai dengan kemampuan dan

ketersediaan SDM yang terdapat di Kabupaten Mesuji, sehingga penduduk

Kabupaten Mesuji akan mampu berperan aktif dan tidak akan menjadi penonton

di rumah sendiri. Pertumbuhan ekonomi lokal yang dimaksudkan juga harus

memiliki karakteristik yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Artinya

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mesti bertumpu kepada perkonomian

yang tumbuh dan berkembang secara nyata di tengah masyarakat, dan bukan

bentuk perkonomian yang merupakan introduksi baru.

Berdasarkan data tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Mesuji mencapai

5,93%. Angka ini lebih besar dibandingka angka pertumbuhan Provinsi

Lampung sebesar 5,75%, namun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi

rata-rata nasional sebesar 6,10%.

Tantang pada pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana tingkat

pertumbuhannya melebihi rata-rata nasional sehingga tidak menjadi beban

nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selanjutnya

bagaimana disertai dengan meratanya PDRB perkapita masyarakat.

Indikasi meratanya perekonomian daerah adalah dengan meningkatnya

daya beli masyarakat namun berdasarkan kriteria IPM indeks daya beli hanya

sekitar 54,60 atau dengan tingkatan statusnya antara 50< IPM< 66 atau

menengah bawah.

Pada periode 5 (lima) tahun ke depan Kabupaten Mesuji dapat menjaga

trend pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan menjaga stabilitas keamanan

Page 116: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-24

dan sosial, mendorong masyarakat untuk berinventasi dan menarik investor

sehingga dapat memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.

b. Pembangunan Partisipatif dan Berkeadilan

Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menerbitkan peraturan daerah

tentang Pola Pembangunan Partisipatif, konsekwensi diterbitkannya peraturan

daerah tersebut adalah bagaimana menindaklanjuti dengan regulasi yang

memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pembangunan kepada unsur

masyarakat dan kampung (desa).

Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan kampung (desa)

mutlak diperlukan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan

yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten. Perangkat

pemerintahan kampung harus dibekali dengan pengetahuan merencanakan

pembangunan dengan baik, menentukan skala prioritas dan memprediksi

kebutuhan anggarannya.

c. Pembangunan Partisipatif dan berkeadilan

Penguatan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dan

berkeadilan, diharapkan perlibatan masyarakat secara maksimal yang dimulai

dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan pelestarian maka perlu dilakukan Program

yang berpihak kepada masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH),

Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd, PNPM MPd Integrasi, PNPM-

RIS, Sai Bumi Serasan Segawe) yang telah dirancang secara sistematis,

diharapkan dalam pelaksanaannya Program-program tersebut dilaksanakan

secara terintegrasi sehingga dapat berkesinambungan.

d. Mempertahankan Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang

meliputi kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan dengan jumlah,

kualitas, waktu yang tepat, serta dengan harga terjangkau. Isu ketahanan

pangan ini mempunyai arti sangat penting karena berkaitan secara langsung

dengan hajat hidup masyarakat.

Kondisi ketahanan pangan akan terkait dengan produksi dan

produktivitas bahan pangan. Sedangkan produksi dan produktivitas bahan

pangan akan terkait dengan aspek iklim; pengelolaan sumber daya air; input

sarana produksi (bibit, pupuk, pakan, peralatan); serta berbagai aspek lain yang

terkait dengan aspek agribisnis. Perlu adanya jaminan bagi keberlangsungan

swasembada pangan di Kabupaten Mesuji dengan demikian sudah saatnya

untuk mempersiapkan regulasi mengenai lahan abadi pertanian. Kendala pada

ekstensifikasi juga menyebabkan penyediaan input menjadi faktor kunci dalam

Page 117: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-25

pengembangan agribisnis. Dalam hal penyediaan input, selain diperlukan

regulasi, maka juga diperlukan adanya koordinasi terus menerus pada semua

stake holder terkait.

Dalam melaksanakan program ketahanan pangan, Pemkab Mesuji perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan cadangan pangan dengan indikator ketersediaan energi

dan protein perkapita dan penguatan cadangan pangan;

2. Pelayanan dasar distribusi dan akses pangan dengan indikator ketersediaan

pangan, harga, dan akses pangan di daerah; dan stabilitas harga dan

pasokan pangan;

3. Pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator

skor pola pangan harapan (PPH) dan pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan;

4. Pelayanan penanganan kerawanan pangan dengan indikator penanganan

daerah rawan pangan.

e. Pengembangan Agro Industri yang mengutamakan ekonomi

kerakyatan

Sesuai dengan potensi dasar bahwa Kabupaten Mesuji adalah wilayah

pengembangan agro industri. Hal ini dilakukan guna mendukung perkuatan

ketahanan pangan sekaligus merupakan pengembangan keunggulan potensi

daerah. Komoditas yang dikembangkan dalam agro industri adalah beberapa

komoditas yang merupakan unggulan daerah dan dapat dikembangkan lebih

lanjut ke arah produk industri. Dengan demikian produk akhir yang dipasarkan

berupa produk setengah jadi atau produk jadi. Selain itu, produk yang

dihasilkan merupakan sebuah produk yang dapat berkembang menjadi trade

mark Kabupaten Mesuji. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak

langsung produk yang dihasilkan mempunyai nilai komparatif terhadap produk

dari luar daerah. Dalam pengembangan isu agro industri perlu diupayakan

keseimbangan antara peningkatan produksi di satu sisi, namun pada sisi lain

proses produksi masih mampu didukung oleh sumber daya alam yang tersedia.

Artinya, proses produksi tersebut tidak justru menguras sumber daya alam.

Konsep ini dikenal dengan konsep pertanian berkelanjutan.

f. Penciptaan Lapangan Kerja

Data komposisi penduduk yang disajikan memperlihatkan bahwa

54,41% merupakan angkatan kerja. Sedangkan angka pengangguran untuk

angkatan kerja mencapai 6,64%. Pada sisi lain, data Angka Beban Tanggungan

(Dependency Ratio) mencapai 45,59%, sehingga beban penduduk usia produktif

Kabupaten Mesuji cukup banyak. Data yang diungkapkan mempunyai arti

Page 118: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-26

bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi isu penting yang harus dengan segera

diatasi.

g. Optimalisasi SDA Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Mesuji memiliki beberapa daerah yang mempunyai potensi

tambang batu bara dan migas. Bahkan pada beberapa lokasi, tambang tersebut

telah diteliti dan dieksploitasi. Berkaitan dengan hal ini, maka muncul Isu

mengenai perlunya optimalisasi tambang batubara dan migas untuk

membangkitkan energi listrik di Kabupaten Mesuji.

4.3.3. Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

a. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Pengendalian Jumlah

Penduduk

Penduduk miskin tersebut pada umumnya berada dan tinggal di daerah

Desa Tertinggal (DT). Secara keseluruhan DT di Provinsi Lampung mencapai 765

desa. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan

multidimensi, sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin

diselesaikan oleh satu pihak. Dengan demikian sinergi dari semua stake holder

merupakan kata kunci yang harus diterapkan pada semua lini. Penduduk

miskin tersebut pada umumnya berada dan tinggal di daerah Desa Tertinggal

(DT). Secara keseluruhan DT di Provinsi Lampung mencapai 765 desa.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi,

sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu

pihak. Dengan demikian sinergi dari semua stake holder merupakan kata kunci

yang harus diterapkan pada semua lini.

Kemiskinan bukan saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas

kehidupan penduduk, namun juga memberikan implikasi ikutan yang

merupakan side effect dari kondisi kemiskinan yang sedang berlangsung. Side

effect tersebut antara lain berupa gangguan keamanan, peningkatan prostitusi,

peningkatan jumlah tenaga kerja anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan

angka drop out sekolah, kerusakan lingkungan hidup, serta berbagai masalah

ikutan, baik secara sosial, hukum, maupun secara politis. Sebagai sebuah

masalah multifaset, maka pendekatan masalah kemiskinan harus dilakukan

dari semua sektor dan semua lini, baik dari aspek ekonomi aspek politik,

maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan berkesinambungan.

Pada masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk

miskin harus tetap dilanjutkan. Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari

aspek stake holder yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani, maupun

kualitas dan kuantitas program yang akan diimplementasikan. Semakin besar

jumlah penduduk, maka akan semakin besar juga beban dan tanggung jawab

Page 119: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-27

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, sehingga semua persoalan yang

berkembang di masyarakat pada dasarnya terjadi karena adanya peningkatan

jumlah penduduk.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, maka perkembangan jumlah

penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan oleh

Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pengendalian jumlah

penduduk menjadi faktor penting dalam upaya mencapai kesejahteraan

masyarakat dan peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mesuji tinggal menyisakan

sekitar 8,65% dari jumlah penduduk atau sebanyak 16.207 jiwa. Dengan

keterpaduan program pemerintah (pusat), provinsi dan kabupaten, dengan

prosentase kemiskinan jauh dibawah rata-rata provinsi yang mencapai 18,94% ,

seperti Kabupaten Mesuji merupakan daerah terkecil angka kemiskinannya

setelah Tulang Bawang Barat.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mesuji berdasarkan sensus

tahun 2010 sekitar 1,17% sedikit di bawah laju pertubmuhan penduduk

Provinsi Lampung yang mencapai 1,23%.

Yang perlu dijaga dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di

Kabupaten Mesuji adalah bukan pada kelahiran (alami) melainkan yang berasal

dari penduduk pendatang (imigrasi) yang tidak jarang memunculkan persoalan

sosial bila tidak ditangani segera dan diselesaikan.

b. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan

subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian Isu peningkatan SDM

melalui peningkatan pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan.

Peran SDM ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang

sangat berpengaruh dalam program pengurangan kemiskinan dan

pengangguran, peningkatan investasi, serta berbagai program lain. Berkaitan

dengan peningkatan kualitas SDM, maka pendidikan sebagai dasar bagi

pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah sarana dan

prasarana pendidikan yang belum merata sehingga kualitas pendidikan di

Kabupaten Mesuji menjadi tidak merata. Sarana dan prasarana tersebut selain

berupa fisik, seperti: bangunan sekolah, buku, dan laboratorium; juga berupa

non fisik, seperti: tenaga kependidikan, kurikulum, dan teknik kependidikan.

Ketidakmerataan kualitas pendidikan tersebut terutama terjadi pada

daerah terpencil dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Pada sisi

lain, tenaga kependidikan yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebagian

besar menumpuk di daerah perkotaan.

Page 120: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-28

Masalah lain adalah bagaimana menambahkan kurikulum yang mampu

memberikan ”life skill” dan materi pendidikan yang mampu mengadopsi “local

wisdom” kepada peserta didik. Diharapkan dengan adopsi ini maka lulusan

pendidikan di Kabupaten Mesuji akan mampu hidup mandiri dengan

mempergunakan semua kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten

Mesuji sendiri.

Masih tingginya angka putus sekolah dari SMP dan SMA menjadi

tantangan Pemkab Mesuji untuk menurunkan angka tersebut. Tercatat angka

partisipasi sekolah anak usai 13-15 tahun (setara SMP/sederajat) sebesar

77,15%. Sedangkan angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun (setara

SMA) hanya sekitar 42,14%.

c. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang

terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga

bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh

pelosok dan daerah terpencil. Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan

prasarana serta tenaga kesehatan di masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut

minimal berupa Puskesmas Pembantu; adanya tenaga kesehatan Kesehatan

yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan operasionalisasi

Puskesmas Keliling.

d. Peningkatan Budaya Daerah dan Pariwisata

Salah satu isu global penting saat ini adalah Revolusi 3T (Teknologi,

Telekomunikasi, Transportasi). Isu ini mengakibatkan adanya mobilitas manusia

yang sangat cepat dan tidak terbatas. Salah satu akibat positif yang terjadi

adalah berkembangnya industri pariwisata di seluruh dunia. Berkaitan dengan

Isu global yang telah mengakibatkan berkembangnya industri pariwisata

sehingga daerah dapat memperoleh benefit guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya.

Peningkatan peran dalam pengembangan industri pariwisata ini

dimungkin kan karena secara alami Kabupaten Mesuji memiliki SDA yang layak

untuk dikembangkan sebagai sebuah industri pariwisata. Sementara itu,

pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan budaya

daerah.

4.3.4. Isu Bidang Infrastruktur

a. Pengembangan dan peningkatan Infrastruktur

Isu infrastuktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting

dalam proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini

Page 121: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-29

dimungkinkan karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung,

sekaligus pemacu bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah

pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi. Sementara peran

pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah yang telah terdapat kegiatan

ekonomi, sehingga mampu mendorongan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Sedangkan bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka

pembangunan infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan

ekonomi lebih lanjut.

Aspek penting infrastruktur tidak dapat dipahami secara sempit, yakni

hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana pengairan, namun

infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas. Dengan demikian

termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi: pengembangan

teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana transportasi, serta

pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik maupun non fisik, yang

berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.

Tantangan utama dalam implementasi pengembangan infrastruktur

adalah format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap dan konsisten

mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Tantangan lain

adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut dirancang sesuai

dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam rangka

pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pembangunan

infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat.

Upaya pembangunan infrastruktur harus mempunyai kerangka berpikir

yang bersifat long term, berkesinambungan, dan mempunyai visi yang jauh ke

masa depan; sehingga tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur yang

tambal sulam dan tidak well program. Dengan demikian sangat dimungkinkan

untuk mulai merancang dan membangun infrastruktur yang bersifat fungsional

sekaligus monumental.

Sementara itu, seperti diketahui anggaran Pemda Kabupaten Mesuji

mempunyai berbagai keterbatasan. Kondisi ini akan memunculkan tantangan

dalam hal pendanaan program pembangunan infrastruktur. Sehingga, perlu

dikembangkan alternatif pendanaan, seperti: merancang skala prioritas;

merancang kerja sama dengan pihak di luar Pemda untuk membiayai

pembangunan infrastruktur; atau merancang kombinasi kedua desain secara

akurat dan konsisten.

Sebagai daerah otonom baru (DOB) Pemkab Mesuji membutuhkan

kelengkapan prasarana (infrastruktur) aparatur (perkantoran) untuk

melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Page 122: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-30

Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten

Mesuji sebagian besar dalam kondisi rusak. Panjang jalan kabupaten 427,141

km, sepanjang 144,68 km dalam keadaan rusak ringan dan 282,45 km rusak

berat. Jembatan ada 88 buah, 53 dalam keadaan rusak.

Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan

perekmbangan wilayah Kabupaten Mesuji. Mobilisasi hasil pertanian dan

perkebunan menjadi terhambat sehingga menimbulkan biaya transportasi yang

tinggi. Demikian juga dengan mobilsasi orang dan barang sehingga

memperlambat tingkat aksesibilitas dan kemajuan suatu wilayah.

b. Antisipasi dan Mitigasi Bencana

Kabupaten Mesuji secara geografis berada pada daerah aliran sungai

sehingga rawan bencana alam terutama banjir, sehingga isu mitigasi bencana

menjadi suatu keniscayaan. Kondisi ini mengharuskan Pemda Mesuji untuk

mampu secara komprehensif mempersiapkan diri guna mengantisipasi semua

aspek yang terkait dengan bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat

diramalkan kapan akan terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko

dan akibat susulan yang terjadi pasca bencana. Dengan demikian sangat

diperlukan adanya suatu konsep mitigasi bencana yang jelas.

Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh,

komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek hard ware maupun

soft ware dalam penanganan bencana. Aspek hard ware akan terkait dengan

penyediaan semua peralatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung

dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek soft

ware akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM

dalam penanganan bencana. Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan

partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat

masyarakat merupakan komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek

dan sekaligus subyek dalam mitigasi bencana.

Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam,

namun juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak

besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, termasuk dalam

konsep ini adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang

disebabkan oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas,

seperti penyakit HIV/AID dan Flu Burung.

4.3.5. Isu Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

a. Struktur dan Pola Ruang Kabupaten

Dalam kebijakan RTRW Provinsi Lampung 2009 – 2029 terhadap

Kabupaten Mesuji dalam rencana struktur ruang bahwa ibukota-ibukota

Page 123: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-31

kabupaten hasil pemekaran yang berstatus PKL (Pusat Kegiatan Lokal) akan

dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp). Dengan

demikian Mesuji menjadi salah satu wilayah yang akan dipromosikan dan

ditingkatkan fungsinya.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mesuji telah

ditetapkan pembagian wilayah dalam struktur sistem perkotaan yaitu wilayah

Wiralaga (PKWp), Simpang Pematang dan Mesuji Timur sebagai Pusat Kegiatan

Lokal Promosi (PKLp), Tanjung Raya dan Way Serdang Pusat Pelayanan

Kecamatan (PPK), serta Pancajaya dan Rawa Jitu Utara sebagai wilayah Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL).

Demikian juga rencana ruang untuk 1) prasarana utama terdiri dari:

sistem jaringan transportasi darat, rencana pengambangan pelabuhan laut dan

penyeberangan; 2) rencana prasarana lainnya seperti: rencana sistem jaringan

energi; pengembangan jaringan telekomunikasi; dan rencana pengembangan

sistem sumberdaya air; dan 3) rencana sistem pengelolaan lingkungan, yaitu:

sistem pengolahan sampah, dan sistem air minum perkotaan.

b. Pengembangan Wilayah Strategis

Kawasan strategik wilayah kabupaten merupakan wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting

dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau

lingkungan. Penentuan kawasan strategik kabupaten lebih bersifat indikatif.

Batasan fisik kawasan strategik kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di

dalam rencana tata ruang kawasan strategik.

Penetapan kawasan strategik harus didukung oleh tujuan tertentu

daerah sesuai pertimbangan aspek strategik masing-masing kabupaten.

Kawasan strategik yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan

strategik nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategik kabupaten

didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang

ditetapkan.

Kebijakan strategik dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah

provinsi ataupun pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Mesuji terdapat

kebijakan tentang Kawasan Andalan Provinsi, yaitu Kawasan Andalan Mesuji

yang diarahkan sebagai kota pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang

berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor

produksi wilayah sekitarnya seperti Pertanian, Perkebunan, Agro Industri, dan

Peternakan.

Dalam konteks kawasan ekonomi strategis (khusus) Mesuji, pemerintah

Provinsi Lampung dalam RTRW Provinsi Lampung menetapkan bahwa di Mesuji

terdapat satu kawasan strategis, yaitu Kawasan niaga terpadu berbasis potensi

Page 124: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-32

lokal dengan managemen agribisnis akan dikembangkan di sekitar kawasan

agropolitan pertama di Lampung, yaitu di Kabupaten Lampung Tengah serta

Kawasan Transmigrasi Mandiri atau Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di

Kabupaten Mesuji yaitu di wilayah Tanjung Mas Makmur sampai Tanjung Mas

Mulya. Dengan adanya pengembangan ini diharapkan mampu mendistribusikan

pusat-pusat perekonomian, sehingga tidak terkonsentrasi di Kota Bandar

Lampung. KTM diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi

wilayah Provinsi Lampung bagian utara.

Secara lokalitas, maka selain KTM Mesuji, terdapat beberapa kawasan

yang potensial dapat diusulkan sebagai kawasan strategis kabupaten (lokal)

maupun menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK), yaitu:

1. Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Mesuji Timur.

2. Kawasan Wiralaga Kota Tepian Sungai (Riverside City); pada kawasan ini

sudah terdapat perkebunan sawit modern, dermaga dan diarahkan sebagai

kota tepian sungai.

3. Kawasan Minapolitan Rawajitu Utara, pada kawasan ini terdapat kawasan

dengan kegiatan perikanan/minapolitan, sebagai pusat perdagangan serta

terdapat dermaga.

c. Penanganan Hutan Register 45 dan Keagrariaan

Kawasan hutan produksi Register 45 Sungai Buaya harus dikembalikan

kepada fungsinya dan kembali dikelola negara. Pemicu konflik agraria di areal

HTI Register 45 Sungai Buaya adalah lebih karena konflik antara warga

masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang memperoleh ijin Hak Guna

Usaha (HGU).

Perijinan-perijinan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan

pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) harus ditinjau ulang guna meredakan

konflik keagrariaan yang sudah menjadi isu dan masalah nasional di Mesuji.

Masalah ini harus segera dan secepatnya ditangani dan diselesaikan

agar tidak berlarut-larut, sehingga dapat meredakan dan meminimalisasi konflik

segitiga antara pemerintah-perusahaan-masyarakat.

Selain itu legalitas lahan masyarakat juga perlu difasilitasi mengingat

masih banyaknya lahan-lahan khususnya milik pribumi yang belum

bersertifikat.

4.3.6. Isu Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

a. Konservasi Lingkungan dan SDA

Isu kerusakan lingkungan dan SDA telah menjadi topik yang

berkembang selama dekade terakhir. Isu ini menjadi sangat penting mengingat

lingkungan dan SDA merupakan daya dukung utama bagi keberlangsungan

Page 125: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-33

kehidupan manusia secara normal. Hal itu juga telah memunculkan

permasalahan lanjutan berupa: pengamanan dan pelestarian hutan,

peningkatan lahan kritis, pencemaran, bencana banjir, ataupun kekeringan.

Isu kerusakan lingkungan dan SDA tidak hanya menyangkut kerusakan

hutan semata, namun juga melibatkan kerusakan ekosistem secara lebih luas.

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan

kehidupan manusia secara umum. Hal ini antara lain terlihat dari terjadinya

penurunan produktivitas dalam bidang pertanian dalam arti luas, sehingga akan

mempengaruhi ketersediaan pangan. Penurunan produktivitas juga dapat terjadi

pada manusia sendiri sebagai akibat adanya penurunan tingkat kenyamanan

lingkungan tempat manusia hidup.

b. Krisis Air dan Penurunan Kualitas Air Minum dan Air Bersih

Isu krisis air bermula dari kondisi hutan sudah sangat memprihatinkan

baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penurunan luas kawasan hutan

cukup cepat dan signifikan. Tingkat kerusakan cukup berat, yakni mencapai ±

65%, sehingga pada saat ini luas kawasan hutan di Provinsi Lampung hanya

tinggal ± 30% dari luas daratan Provinsi Lampung.

Fungsi vital hutan secara ekologis adalah sebagai catchment area, yakni

sebagai daerah resapan air. Peningkatan lahan kritis akan menyebabkan daya

ikat tanah terhadap aliran air akan semakin rendah, sehingga kerusakan hutan

telah memunculkan isu krisis air. Krisis air ini menjadi isu penting yang harus

ditangani, mengingat perekonomian di Kabupaten Mesuji bertumpu pada

pertanian dan agribisnis. Ancaman Isu krisis air ini secara langsung akan sangat

mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pertanian dan agribisnis di Kabupaten

Mesuji. Hal ini berarti krisis air telah menjadi isu yang berpengaruh besar

terhadap kehidupan penduduk.

c. Antisipasi Pemanasan Global

Pemanasan global telah berkembang menjadi isu dunia. Isu ini

berkembang sedemikan cepat dan menyebar ke seluruh dunia karena

pengaruhnya yang sedemikian besar terhadap kehidupan manusia. Pemanasan

global telah memungkinkan terjadinya perubahan iklim global, dan perubahan

iklim ini akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan agribisnis

secara keseluruhan.

Pemanasan Global akhirnya berkembang menjadi isu lokal yang

mengharuskan pengelolaan sumber daya air dengan cermat dan bijak. Hal ini

perlu dilakukan mengingat Global Warming memungkinkan terjadinya banjir

dan kekeringan dalam kondisi kontras, ekstrim, dan tidak terprediksi.

Page 126: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Analisis Isu-isu Strategis Hal. 4-34

d. Pengembangan Energi Terbarukan

Bahan bakar karbon mempunyai batas jumlah yang dapat ditambang,

sehingga hanya soal waktu bahan bakar karbon tersebut menjadi habis. Fakta

ini memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai sumber

energi alternatif dan terbarukan. Selain itu, menjadi sangat penting untuk

melakukan penghematan penggunaan bahan bakar yang bersumber dari

karbon. Penghematan energi dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan

bahan bakar minyak (BBM) dengan gas. Meskipun demikian, konsep ini masih

terkendala dengan mekanisme dan penyediaan sarana prasarana pengalihan

bahan bakar.

Masalah dalam isu pengembangan energi alternatif adalah bagaimana

mengupayakan penyediaan bio fuel sebagai substitusi untuk bahan bakar

karbon secara efisien dan murah. Meskipun Kabupaten Mesuji menyediakan

bahan dasar bagi pengembangan bio fuel seperti singkong, tebu, dan sawit

dalam jumlah melimpah, namun masih terdapat masalah berkaitan dengan

efisiensi ekonomis. Selain itu masih diperlukan adanya investor untuk dapat

menanamkan modalnya bagi pengembangan bio fuel di Kabupaten Mesuji.

4.3.7. Isu Bidang Politik dan Keamanan

Konflik sosial yang terjadi di Mesuji setidaknya dipengaruhi oleh 2 (dua)

faktor utama yaitu persoalan agraria dan yang kedua adalah persoalan hak

azasi manusia. Persoalan agraria (pertanahan) yang menyulut konflik di Mesuji

berkenaan dengan persoalan penguasaan Hutan Tanaman Industri Register 45

Sungai Buaya.

Memuncaknya konflik tersebut yang akhirnya berdampak pada

persoalan HAM, akibat dari persoalan yang lama tidak diselesaikan menyakut

penguasaan lahan Register 45 oleh perusahaan-perusahaan yang memperoleh

hak guna usaha (HGU) seperti PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur

Investindo (BSMI).

Register 45 telah dipenuhi ribuan orang dan semakin bertambah setiap

harinya. Resiko keamanan, ketertiban dan penggunaan narkoba. Bahkan

kemungkinan penanaman tanaman terlarang ataupun terorisme sangat

mungkin terjadi. Penyelesaian menjadi kewajiban Pusat, Provinsi dan Daerah.

Keamanan dan ketertiban perlu didukung dengan penyadaran

masyarakat akan ketaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran politik dibangun untuk menjaga pluralitas dan keberagaman serta

menjaga demokratisasi di Kabupaten Mesuji.

Page 127: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-1

BBAABB 55 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Mesuji harus berusaha

mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang lain di Provinsi Lampung. Posisi geostrategik yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan menyimpan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius Pemerintahan Kabupaten Mesuji. Berbagai isu global, nasional dan regional perlu dipertimbangkan untuk menyelesaikan isu lokal yang berimplikasi pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dalam RPJPD Kabupaten Mesuji 2005-2025, bahwa pada periode RPJMD 2012-2017 akan dilakukan peletakan dasar kapasitas dan percepatan pembangunan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Mesuji serta mempertimbangkan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat disusunlah visi pembangunan Kabupaten Mesuji.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berperan sebagai aspirasi, penuntun (road map), sumber inspirasi dan motivasi, karakter, pilihan strategi, energi dan identitas bagi Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kabupaten Mesuji agar bergerak ke arah yang lebih maju dan lebih baik secara komparatif dan kompetitif. Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang dengan memperhitungkan kekuatan sebagai modal dasar serta mengangkat keinginan masyarakat tentang harapan yang ingin diwujudkan, sehingga visi ini bersifat bottom up dan partisipatif.

Rumusan visi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dijiwai oleh Penyampaian Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih periode 2012-2017 pada saat mencalonkan diri yakni “Mewujudkan harapan masyarakat Mesuji yang Aman, Adil, dan Sejahtera”. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Kabupaten Mesuji 2012-2017 adalah:

“TERWUJUDNYA MESUJI YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2017” Adapun penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.1. Aman

Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan

kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia yang tinggi.

5.1.2. Adil

Adil pada umumnya adalah keadaan atau situasi keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang adil berarti menciptakan suatu kondisi di mana entitas dan kualitas kehidupan di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum) ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melampaui batas.

Dalam kaitannya dengan pembangunan yang adil, adalah merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Page 128: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-2

5.1.3. Sejahtera Sejahtera mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Masyarakat

yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah), derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis dan berbudaya.

Secara umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dari kacamata kebijakan sosial, kesejahteraan menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah), derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik.

Pencapaiannya harus didukung dengan inner will, berarti bermakna juga keikutsertaan (participation) untuk mewujudkan keinginannya, yaitu “Mesuji yang Aman, Adil, dan Sejahtera”

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai misi, didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis

Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis Misi ini dilakukan dengan upaya mengimplementasikan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang komprehensif, menginisiasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), membangun jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, menyediakan prasarana dasar permukiman dan wilayah kota dan kecamatan secara memadai, menyediakan energi listrik dan air bersih, membangun jaringan infrastruktur irigasi sawah, rawa dan kolam ikan air tawar serta membangun infrastruktur perkantoran yang representatif guna memberikan pelayanan publik yang baik.

Pengembangan jaringan infrastruktur diprioritaskan pada pembukaan akses jalan produksi, pelebaran jalan-jalan poros, dan meningkatkan kemampuan daya dukung stuktur jalan. Pembangunan jalan dilakukan dengan pendekatan konsep 3 (tiga) A yaitu amba (lebar), atos (keras), dan alus (halus) yang akan dilakukan secara bertahap. Dengan konsep pembangunan jalan ini, diharapkan jalan yang ada di kabupaten Mesuji lebar-lebar, kondisinya keras/mantap serta pada tahapan akhir, jalan yang ada di kabupaten Mesuji akan menjadi halus.

Sedangkan pengembangan Tata Ruang dilakukan secara komprehensif, seimbang dan terinci (detail) melalui pemantapan sistem pusat-pusat permukiman, pengembangan pusat pertumbuhan, pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL), pengembangan kawasan-kawasan produktif, pemantapan kawasan konservasi dan meningkatkan keterkaitan Kabupaten Mesuji dengan kabupaten/provinsi lain.

2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Misi ini adalah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dengan mengembangkan akses, mutu dan pencitraan pendidikan. Peningkatan pendidikan dibuka untuk semua jalur, jenis dan jenjang sesuai kewenangan kabupaten. Pengembangan kualitas pendidikan

Page 129: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-3

juga didukung dengan pengembangan kualitas kepemudaan. Pengembangan SDM berkualitas didukung juga dengan peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan serta keolahragaan. Peningkatan kualitas SDM juga didukung dengan pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.

3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal

Misi ini adalah upaya untuk pemerataan kesejahteraan dengan mengembangkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal Kabupaten Mesuji guna menguatkan ekonomi yang telah berkembang di masyarakat. Ekonomi kerakyatan digali, dipupuk, dikembangkan, dimantapkan dan diperkuat dengan revitalisasi pertanian dan perkebunan selanjutnya mengembangkannya dalam agro industri. Sektor perdagangan dan jasa termasuk didalamnya sektor pariwisata dikembangkan berbasis teknologi. Mendorong investasi baru di sektor riil guna menciptakan lapangan kerja baru atau meluaskan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pemerataan kesejahteraan Masyarakat tercermin melalui pemerataan ekonomi dan distribusi aset produktif serta pengembangan UKM yang menyerap tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan jumlah penduduk miskin, melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup (livelyhood) bagi masyarakat yang rentan kemiskinan terhadap dampak krisis ekonomi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pembangunan ekonomi selaras dengan pelestarian sumberdaya alam dan tidak merusak lingkungan.

Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi lokal juga didukung dengan inovasi dan kreatifitas lokal, kearifan lokal, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan kelompok atau individu yang berpotensi mendukung ekonomi kreatif.

4. Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good

Governance) Misi ini adalah untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan

kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintah Daerah, kualitas manajemen keuangan daerah, kualitas pelayanan umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, akses dan penyebaran informasi potensi dan pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan.

Dalam upaya merealisasikan reformasi birokrasi dilakukan dengan meningkatkan kinerja aparatur berdasarkan kompetensi pegawai. Peningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas individu aparatur, kelembagaan pemerintah daerah, dan peningkatan kapasitas

sistem (kebijakan dan legislasi) pemerintah daerah. Peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah dapat dilakukan

melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif yang didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi. Peningkatan kualitas penyebaran informasi potensi dan pembangunan daerah serta pelayanan umum yang berkaitan dengan pembuatan dokumen kependudukan dilakukan dengan pembangunan sistem informasi dan jaringan internet.

5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan

Misi ini dilakukan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam dan mineral secara optimal dan terjaminnya kelestarian alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji. Pemanfaatan sumber daya alam dan mineral dilakukan sebesar-besarnya oleh dan untuk masyarakat Mesuji. Upaya diversifikasi pada tahapan komersial dan optimalisasi nilai tambah sumber daya alam dan mineral dilakukan agar keuntungan dan manfaat yang diperoleh daerah lebih tinggi.

Page 130: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-4

Mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam dan mineral harus dilakukan agar tidak merusak kelestarian alam. Cara yang harus ditempuh adalah dengan menerapkan teknologi eksplorasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu perlu penegakan hukum secara tegas bagi para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, perusakan hutan, pertambangan tanpa ijin/liar dan pembuangan limbah industri berbahaya.

6. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat

Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat. Misi ini adalah upaya mengembangkan masyarakat yang taat hukum,

berbudaya dan membentuk masyarakat yang agamis, beriman, memiliki toleransi yang tinggi dan berbudi luhur. Selain itu juga berupaya untuk mengembangkan budaya daerah guna memperkuat jatidiri masyarakat Mesuji dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan.

Pemerintah juga melakukan pembinaan hukum terhadap masyarakat agar meningkat wawasannya tentang hak dan kewajiban, mekanisme peranserta dalam pembangunan, politik dan demokrasi sehingga tercipta kehidupan hukum, sosial dan politik yang sehat dan dinamis.

Visi selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, 16 (enam belas) tujuan, 41 (empat puluh satu) sasaran dan 147 (seratus empatpuluh tujuh) indikator kinerja, yang keterkaitannya dapat dilihat dalam tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome)

I. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis

1. Membuka aksesibilitas kesetiap desa dan kecamatan

1.1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar di Kabupaten Mesuji

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

1. Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

2. Luas lahan yang terlayani jaringan irigasi yang terpelihara (Ha);

URUSAN WAJIB PERUMAHAN

3. Persentase rumah layak huni;

4. Persentase Rumah dengan MCK standar

5. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

6. Rasio elektrifikasi;

7. Persentase titik penerangan Jalan Umum;

2. Mengintegrasi-kan wilayah Kabupaten Mesuji

2.1. Tersedianya jaringan tran-sportasi yang terintegrasi dan menghu-bungkan pu-sat pemerin-tahan dengan pedesaan

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

8. Tingkat intensitas lalu lintas di jalan kabupaten

9. Tingkat ketersediaan angkutan umum

10. Persentase kendaraan laik jalan yang beroperasi

11. Persentase fasilitas perlengkapan rambu jalan Kabupaten

2.2. Berkembang-nya Pusat-pu-sat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat produksi, dan layanan jasa;

URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI

12. Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal*)

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

13. Persentase bangunan kantor pe-merintah daerah dalam kondisi baik

14. Persentase bangunan kantor kecamatan;

Page 131: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-5

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome)

II. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

3.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

15. Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. APK SD/MI

b. APK SLTP/MTs

c. APK SLTA/MA/SMK

16. Angka Partisipasi Murni (APM)

a. APM SD/MI

b. APM SLTP/MTs

c. APM SLTA/MA/SMK

17. Angka Partisipasi Sekolah (APS):

a. APS Usia 7-12 Tahun

b. APS Usia 13-15 Tahun

c. APS Usia 16-18 Tahun

18. Persentase penduduk lulus diploma/sarjana;

3.2. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat

19. Persentase Penduduk Buta Aksara > 15 tahun

20. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan SD/MI

b. Angka Kelulusan SLTP/MTs

c. Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

21. Angka Putus Sekolah

a. Putus Sekolah SD/MI

b. Putus Sekolah SLTP

c. Putus Sekolah SLTA

4. Meningkatkan derajat penge-tahuan dan ketrampilan masyarakat

4.1. Meningkatnya akses masyara-kat terhadap pengetahuan

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

22. Jumlah Perpustakaan/Mobil Perpustakaan

23. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

24. Jumlah Koleksi Pustaka;

4.2. Berkembang-nya ketrampi-lan masyarakat

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

25. Jumlah tenaga kerja yang dilatih ketrampilan;

26. Persentase penurunan pengangguran terbuka

4.3. Berkembang-nya kegiatan kepemudaan dan prestasi olahraga

URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

27. Jumlah Kelompok Pemuda/ Olahraga yang dilatih;

28. Jumlah olahragawan berprestasi

5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

5.1. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana kesehatan

URUSAN WAJIB KESEHATAN

29. Rasio posyandu per satuan balita

30. Rasio pustu terhadap jumlah penduduk

31. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk

32. Rasio RS terhadap jumlah pendu-duk

5.2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

33. Persentase Angka Kematian Bayi

34. Persentase Angka Kematian Ibu Melahirkan

35. Persentase balita gizi buruk

36. Rasio dokter per satuan penduduk

37. Rasio tenaga medis per satuan penduduk:

38. Persentase Cakupan pelayanan ke-sehatan dasar masyarakat miskin *

39. Persentase Cakupan pelayanan ke-sehatan rujukan masyarakat miskin

Page 132: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-6

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome)

5.3. Pengendalian Obat dan maka-nan serta pe-ngembangan obat asli

40. Jumlah kasus keracunan makanan/ obat kedaluwarsa

41. Jumlah jenis tanaman obat-obatan yang dikembangkan

5.4. Berkembang-nya layanan ke-sehatan repro-duksi dan kelu-arga berencana

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

42. Cakupan peserta KB aktif

43. Rasio kebutuhan KB dengan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

6. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender

6.1. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabili-tasi sosial

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

44. Jumlah kasus pelanggaran perusahaan dalam ketenagakerjaan

URUSAN WAJIB SOSIAL

45. Penurunan PMKS

6.2. Meningkatnya perlindungan sosial dalam kondisi darurat bencana

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

46. Persentase korban bencana yang tertangani

47. Tingkat ketersediaan peralatan dan logistik kesiagaan bencana;

6.3. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan;

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

48. Jumlah organisasi/ kelompok perempuan

49. Jumlah KDRT

50. Jumlah tenaga kerja dibawah umur;

III. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal

7. Mengembang-kan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang produktif dan bernilai tambah tinggi

7.1. Meningkatnya produktivitas hasil perta-nian, perke-bunan, peter-nakan, per-ikanan.

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

51. Persentase penambahan luas areal budidaya;

52. Panjang jalan pertanian/perke-bunan dibangun;

53. Panjang Irigasi tata Air Mikro (sumur pertanian/embung);

54. Pertumbuhan produksi pangan

55. Pertumbuhan produksi komoditas perkebunan

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

56. Jumlah Prasarana dan sarana Pendukung Produksi Perikanan (Pangkalan Pendaratan ikan, Tempat pelelangan ikan, SPBN, BBI, Kapal tangkap ikan)

57. Persentase penambahan luas area budidaya ikan

58. Jumlah peningkatan produksi ikan

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

59. Jumlah pertumbuhan ternak

7.2. Meningkatnya nilai tambah pertanian perkebunan, peternakan, perikanan.

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

60. Persentase pertumbuhan nilai tambah sub sektor pertanian tanaman pangan

61. Persentase pertumbuhan nilai tambah sub sektor perkebunan, sub sektor kehutanan

Page 133: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-7

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome)

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

62. Persentase pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan dan sub sektor peternakan;

7.3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

63. Persentase ketersediaan stok pangan

64. Keragaman jenis tanaman pangan;

7.4. Meningkatnya pengetahuan dan ketram-pilan petani

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

65. Persentase Kelompok Tani/ Nelayan/Rumah Tangga Perikanan yang Aktif

66. Jumlah Desa Penghasil Komoditas Unggulan

67. Rasio penyuluh terhadap desa

8. Mengembang-kan industri pe-ngolahan yang berdaya saing terutama indus-tri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

8.1. Meningkatnya produktivitas industri pengo-lahan berbasis pertanian, per-kebunan, ke-hutanan, peter-nakan dan per-ikanan

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

68. Jumlah produksi sektor industri pengolahan

8.2. Meningkatnya distribusi, pe-masaran dan pengawasan peredaran hasil produksi per-tanian, per-kebunan, ke-hutanan, peter-nakan dan per-ikanan

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

69. Jumlah Pasar Tradisonal yang Aktif

70. Tingkat pengawasan dan pengendalian peredaran hasil produksi;

71. Jumlah registrasi produk UMKM/IKM

9. Meningkatkan peran Koperasi /LKM Dan UMKM dalam perekonomian daerah

9.1. Berkembang-nya aset, per-modalan dan jumlah anggota koperasi/LKM/UKM

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM

72. Jumlah koperasi /LKM aktif

73. Persentase KUMKM yang mendapat fasilitasi pengembangan atau perluasan pasar melalui pameran

10. Meningkatkan pendapatan daerah

10.1. Meningkatnya pendapatan asli daerah

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINIS-TRASI KEUANGAN DAERAH

74. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah

75. Persentase Desa tepat waktu dalam pelunasan pajak

10.2. Meningkatnya investasi/pena-naman modal ke daerah

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

76. Tingkat pertumbuhan penanaman Modal

77. Waktu yang dibutuhkan untuk pe-layanan perijinan investasi sesuai dengan SPM

78. Jumlah Promosi Investasi

10.3. Berkembang-nya sektor pariwisata dan perhotelan

URUSAN PILIHAN PARIWISATA

79. Penambahan Obyek Wisata

80. Tingkat Kunjungan wisatawan

Page 134: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-8

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome)

IV. Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Peme-rintah yang Baik (Good Governance)

11. Meningkatkan kinerja admi-nistrasi peme-rintahan dan pelayanan publik

11.1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINIS-TRASI KEUANGAN DAERAH

81. Rasio jumlah belanja pegawai terhadap APBD

82. Prosentase Pegawai bersertifikat diklatpim

83. Prosentase pegawai bersertifikat kompetensi

84. Persentase pegawai terkena hukuman disiplin PNS

85. Jumlah kasus pelanggaran yang ditindak lanjuti;

86. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

87. Jumlah konsultasi publik dalam pembahasan Produk hukum Daerah;

88. Jumlah konsultasi publik dalam pembahasan permasalahan khusus;

89. Jumlah produk hukum daerah yang bisa diakses publik

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

90. Cakupan wilayah terjangkau jaringan komunikasi;

91. Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan internet

92. Aksesibitas informasi pelayanan publik

93. Jumlah Kerjasama Media Masa

URUSAN WAJIB KEARSIPAN

94. Tingkat dokumentasi arsip SKPD

URUSAN WAJIB PENCATATAN SIPIL

95. Rasio penduduk ber KTP

96. Penduduk ber e-KTP

97. Rasio bayi berakte kelahiran

98. JumlahKeluarga ber KK

11.2. Terwujudnya tata kelola per-tanahan ter-integrasi dan penanganan konflik pertanahan;

URUSAN WAJIB PERTANAHAN.

99. Jumlah lahan masyarakat bersertifikat

100. Persentase penurunan kasus sengketa tanah.

11.3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dae-rah yang akun-tabel dan ber-orientasi publik

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINIS-TRASI KEUANGAN DAERAH

101. Opini Laporan Keuangan WTP;

11.4. Tersedianya data dan infor-masi perenca-naan dan pelak-sanaan pemba-ngunan yang akurat, tepat waktu, up to

URUSAN WAJIB STATISTIK

102. Kualitas aksesibilitas data statistik;

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

103. Kualitas aksesibilitas Dokumen Perencanaan, Dokumen Monitoring dan Evaluasi;

Page 135: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-9

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome)

date dan transparan.

104. Jumlah Kebijakan/produk hukum perencanaan dan pengendalian pembangunan yang dibuat berdasarkan hasil penelitan.

105. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan;

11.5. Meningkatnya kinerja lembaga legislatif daerah

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINIS-TRASI KEUANGAN DAERAH

106. Jumlah Perda yang dihasilkan

107. Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan pembangunan

108. Penetapan APBD tepat waktu

V. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan

12. Mengoptimal-kan pengelola-an sumberdaya alam dan ling-kungan hidup berlandaskan asas ekonomis, asas ekologis dan asas keber-pihakan lokal

12.1. Terjaganya ke-lestarian sum-ber daya alam dan lingkungan hidup

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

109. Persentase kerusakan tanah

110. Persentase pencemaran air

111. Persentase pencemaran udara

112. Rasio RTH;

113. Tingkat pengelolaan sampah industri, rumah tangga, dan pasar;

114. Perijinan berbasis AMDAL yang diterbitkan

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

115. Prosentase luas areal hutan lestari yang dikelola masyarakat

116. Nilai tambah sub sektor kehutanan

URUSAN PILIHAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL

117. Jumlah Penambangan Liar;

118. Jumlah Pemanfaatan energi ter-barukan;

13. Mengoptimal-kan pemanfa-atan dan pena-taan ruang ser-ta penggunaan lahan secara terpadu dan konsisten.

13.1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang terpadu

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

119. Kasus Pelanggaran pemanfaatan Tata ruang

120. Jumlah Perijinan Baru Pemanfa-atan ruang

121. Dokumen Rencana Tata Ruang

13.2. Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

122. Jumlah pelanggar perusakan hutan dan lingkungan;

123. Luas Hutan/sempadan sungai yang direboisasi

URUSAN PILIHAN PERTANIAN (PERKEBUNAN)

124. Jumlah Perusahaan Perkebunan Besar

125. Persentase Penguasaan Lahan perkebunan besar

VI. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat

14. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya

14.1. Terjadinya to-leransi dan soli-daritas, kerja-sama serta kemitraan antar kelompok masyarakat

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINIS-TRASI KEUANGAN DAERAH

126. Jumlah rumah ibadah dalam kondisi layak

127. Rasio Guru ngaji terhadap penduduk muslim

128. Jumlah kasus konflik antar umat beragama

Page 136: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Hal. 5-10

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome)

14.2. Terjaganya keragaman dan kelestarian nilai-nilai budaya

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

129. Persentase warisan budaya dan kesenian yang dikelola terpadu

130. Persentase organisasi dan komu-nitas seni budaya yang mendapat fasilitasi pengembangan

131. Jumlah kelembagaan adat

132. Jumlah kelompok seni dan budaya

15. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang damai, aman, tertib, taat hukum

15.1. Terwujudnya kesadaran dan wawasan bela negara

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

133. Jumlah Kasus Konflik antar Kelom-pok Masyarakat

134. Jumlah kegiatan bersama antar kelompok masyarakat

135. Jumlah masyarakat, kelompok, organisasi yang dilakukan pembi-naan wawasan kebangsaan

15.2. Terwujudnya hak politik warga negara

136. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu/kada

137. Jumlah kasus sengketa Pemilu

15.3. Terjaganya ketertiban dan keama-nan sesuai nilai budaya serta hak asasi manusia

138. Persentase Penyakit masyarakat yang tertangani;

139. Tingkat kriminalitas dan huru-hara yang ditangani;

16. Mewujudkan kemitraan dan partisipasi publik

16.1. Berkembang- nya organi-sasi dan ke-lembagaan masyarakat

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

140. Persentase Aparatur Desa yang dibina;

141. Persentase kelompok/ lembaga kemasyarakatan yang dibina;

16.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat

142. Persentase masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Desa

143. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan

144. Jumlah anggaran pembangunan desa yang dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat, instansi pemerintah vertikal/swasta;

16.3. Meningkatnya kewirausahaan masyarakat

145. Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan digunakan;

146. Jumlah BUMDes

Page 137: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-1

BBAABB 66 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan Visi RPJMD 2012-2017 yaitu “TERWUJUDNYA MESUJI YANG AMAN, ADIL, DAN SEJAHTERA TAHUN 2017” maka dijabarkan dengan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan guna mencapai masing-masing misi.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesatu

Pencapaian Misi Kesatu -“Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis” akan dilaksanakan dengan melakukan 3 (tiga) strategi dan 9 (sembilan) arah kebijakan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesatu

“Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis”

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Membuka aksesibilitas kesetiap desa dan kecamatan

1.1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar di Kabupaten Mesuji

a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dasar jalan dan jembatan, saluran irigasi, air bersih, perumahan layak huni, listrik dan sanitasi lainnya;

(1). Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

(2). Penyediaan Alat Berat dan Operasionalnya;

(3). Pemeliharaan Saluran irigasi;

(4). Fasilitasi penyediaan rumah layak huni;

(5). Penyediaan air Bersih (6). Penyediaan Listrik

2. Mengintegrasi-kan wilayah Kabupaten Mesuji

2.1. Tersedianya jaringan transport-tasi daerah secara terintegrasi yang menghubungkan pusat pemerin-tahan dengan daerah pedesaan

b. Mengembangkan jaringan trans-portasi darat dan air secara terpadu yang menghubung-kan pusat pemerin-tahan dan perdesaan

(7). Pengembangan jaringan transportasi darat

(8). Pengembangan jaringan transportasi air

2.2. Berkembangnya Pusat-pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat produksi, dan layanan jasa;

c. Mengembangkan Ibukota kabupa-ten sebagai pusat layanan pemerin-tahan dan IKK sebagai Kota Sentra Produksi (KSP)

(9). Pengembangan Ibukota Kecamatan (IKK) terpadu;

(10). Pembangunan perkantoran;

(11). Pembangunan infrastruktur desa

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua

Pencapaian Misi Kedua - “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

dan Kesejahteraan Sosial” akan dilaksanakan dengan melakukan 12 (dua belas) strategi dan 36 (tigapuluh enam) arah kebijakan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Page 138: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-2

Tabel 6.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua

“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial”

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

3. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

3.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan

a. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah

(1). Pengembangan pendidikan anak usia dini;

(2). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

(3). Pengembangan pendidikan dasar dan menengah;

(4). Pengembangan pendidikan kejuruan;

(5). Pengembangan pendidikan Paket Kejar;

(6). Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi (akademi);

3.2. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat

b. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah

(7). Peningkatan kompetensi tenaga pengajar;

(8). Peningkatan tingkat pendidikan tenaga pengajar;

(9). Perbaikan manajemen pendidikan;

(10). Peningkatan kesejahte-raan guru terutama guru honorer;

4. Meningkatnya derajat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat

4.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan

c. Mendekatkan masyarakat dengan buku

(11). Menyediakan perpustakaan umum statis dan mobil;

4.2. Berkembangnya ketrampilan masyarakat

d. Mengembangkan Tenaga Kerja Produktif;

(12). Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan;

(13). Penyediaan tenaga pelatih berkualitas;

(14). Penyelenggaraan pelatihan yang diperlukan pasar tenaga kerja;

(15). Membuka kesempatan kerja;

(16). Meningkatkan pengawa-san dan perlindungan tenaga kerja;

(17). Mendorong kerjasama dgn swasta;

4.3. Berkembangnya kegiatan kepemudaan dan prestasi olahraga

e. Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga

(18). Pengembangan ketrampilan wirausaha bagi generasi muda;

(19). Pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan prestasi olahraga;

(20). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi kepemudaan;

Page 139: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-3

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5.1. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana kesehatan

f. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar;

(21). Penyediaan Sarana dan Prasarana dasar Kesehatan;

5.2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan;

(22). Penguatan kelembagaan dan manajeman pelayanan;

(23). Peningkatan kapasitas Tenaga medis dan Paramedis;

(24). Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;

(25). Peningkatan pengetahuan tentang pola hidup sehat;

(26). Kewaspadaan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan hewan;

5.3. Pengendalian Obat dan makanan serta pengembangan obat asli indonesia

h. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang obat dan makanan

(27). Pengawasan obat dan makanan;

(28). Pengembangan obat asli indonesia

5.4. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

i. Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan serta kualitas pelayanan KB;

(29). Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang reproduksi;

(30). Peningkatan pelayanan reproduksi dan KB;

(31). Revitalisasi POSYANDU (32). Peningkatan mutu dan

layanan kesehatan reproduksi;

6. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kese-taraan gender

6.1. Meningkatnya pelayanan, per-lindungan dan rehabilitasi sosial

j. Meningkatkan kesejahteraan bagi PMKS

(33). Peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat;

6.2. Meningkatnya perlindungan sosial dalam kondisi darurat bencana

k. Terjaminnya kebutuhan dasar dalam kondisi darurat bencana

(34). Peningkatan kesiap siagaan bencana

6.3. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan;

l. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

(35). Pengarusutamaan gender; (36). Peningkatan pemahaman

kesetaraan gender;

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga

Pencapaian Misi Ketiga - “Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal” akan dilaksanakan dengan melakukan 11 (sebelas) strategi dan 28 (duapuluh delapan) arah kebijakan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Page 140: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-4

Tabel 6.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga

“Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal”

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

7. Mengembangkan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang produktif dan bernilai tambah tinggi

7.1. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.

a. Ekstensifikasi, intensifikasi dan difersifikasi komoditi

(1). Ekstensifikasi dan pening-katan serta pemeliharaan infrastruktur pertanian, perikanan peternakan dan perkebunan;

(2). Intensifikasi dan Pengem-bangan produksi dan pe-ningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebu-nan, perikanan, peternakan;

7.2. Meningkatkan nilai tambah pertanian perkebunan, peternakan, perikanan.;

b. Mengembangkan agripolitan dan minapolitan ber-basis komoditas unggulan menuju Satu Desa Satu Produksi Unggulan;

(3). Pengembangan teknologi pasca panen pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan yang padat tenaga kerja;

(4). Perluasan jaringan distribusi dan pemasaran hasil produksi

7.3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah

c. Pengembangan ketahanan pangan daerah

(5). Penataan Regulasi, Kelem-bagaan dan Pengadaan sarana Prasarana pengembangan ketahanan pangan daerah

7.4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani

d. Peningkatan kapasitas petani, peternak dan nelayan

(6). Pengembangan Saung Tani; (7). Fasilitasi Magang Kerja Per-

tanian, perikanan, perkebunan,

(8). Optimalisasi peran penyuluh

8. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

8.1. Meningkatnya produktivitas industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

e. Mengembangkan klaster industri

(9). Penyediaan sarana dan prasarana

(10). Pengembangan teknologi produksi dan pengolahan Pemberdayaan UMKM;

(11). Perbaikan manajemen perijinan investasi industri pengolahan;

f. Peningkatan Mu-tu hasil industri pengolahan

(12). Peningkatan standar mutu (13). Pengembangan teknologi

pengolahan

8.2. Meningkatkan distribusi dan pemasaran ha-sil produksi per-tanian, perke-bunan, kehuta-nan, peterna-kan dan per-ikanan

g. Pengembangan perdagangan hasil industri pengolahan

(14). Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran

9. Meningkatkan peran kope-rasi/LKM dan UMKM dalam perekonomian daerah

9.1. Berkembang-nya aset, per-modalan dan jumlah anggota koperasi/LKM/UKM

h. Perkuatan peran koperasi

(15). Pengembangan kerjasama/ konsorsium permodalan;

(16). Pemberdayaan Koperasi (17). Fasilitasi kerjasama UMKM

dengan swasta;

Page 141: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-5

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

10. Meningkatkan pendapatan daerah

10.1. Meningkatnya pendapatan asli daerah

i. Pendataan, penetapan objek pajak dan retribusi serta efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah

(18). Pendaerahan PBB (19). Peningkatan administrasi

pelayanan pajak dan retribusi daerah

10.2. Meningkatnya investasi /penanaman modal ke daerah

j. Peningkatan pelayanan perijinan, promosi investasi dan penguatan sumberdaya manusia.

(20). Promosi Investasi (21). Peningkatan pelayanan

perijinan penanaman modal;

(22). Penguatan Sumberdaya Manusia;

(23). Perbaikan manajemen perijinan investasi lembaga keuangan

(24). Pengembangan Permodalan Daerah (BUMD)

10.3. Berkembangnya pariwisata, dan rekreasi

k. Perintisan dan pengembangan tempat wisata, dan rekreasi dan aneka destinasi wisata untuk menarik wisatawan;

(25). Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana wisata daerah terutama wisata agro dan sungai (riverside)

(26). Peningkatan jenis destinasi wisata;

(27). Perluasan promosi dan pemasaran;

(28). Pengembangan kerjasama dg swasta;

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat

Pencapaian Misi Keempat - “Mewujudkan Tata kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance)” akan dilaksanakan dengan melakukan 7 (tujuh) strategi dan 19 (sembilan belas) arah kebijakan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 6.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat

“Mewujudkan Tata kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance);

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

11. Meningkatnya kinerja administrasi pemerintahan dan pelayanan publik

11.1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi da-lam adminis-trasi pemerin-tahan

a. Peningkatan Kua-litas penye-lenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mendorong reformasi birokrasi

(1). Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

(2). Penataan struktur organisasi/ kelembagaan SKPD

(3). Peningkatan koordinasi antar SKPD

(4). Penguatan peran kecamatan dalam pelayanan publik

(5). Pemekaran desa (6). Pemekaran kecamatan

Page 142: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-6

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

11.2. Terwujudnya tata kelola pertanahan terintegrasi dan penanganan konflik pertanahan;

b. Mendorong tertib administrasi pertanahan

(7). Pengembangan Sistem Informasi pertanahan terintegrasi dengan pengelolaan pajak bumi bangunan;

(8). Meningkatkan administrasi pertanahan;

(9). Pencegahan konversi lahan produktif terutama persawahan;

11.3. Terwujudny pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik

c. Melaksanakan anggaran ber-basis kinerja secara konsisten

(10). Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

(11). Membangun ketertiban dalam pengelolaan anggaran SKPD

(12). Penataan pengelolaan dan sertifikasi asset daerah;

11.4. Tersedianya data dan in-formasi pere-ncanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akurat, tepat waktu, up to date dan trans-paran.

d. Mewujudkan sistem data dan informasi, perencanaan, pengendalian dan monitoring yang terintegrasi;

(13). Pengembangan sistem data terpusat (data center)

(14). Pengembangan sistem Perencanaan terinte-grasi;

(15). Pengembangan sistem pengawasan dan pe-laporan kinerja SKPD dalam menyelenggara-kan tugas pemerinta-han, tugas dekonsen-trasi, dan tugas pem-bantuan (APBD-DAU/ DAK, APBD Prov-Dekonsentrasi, APBN-TP/DDUB);

(16). Meningkatkan kerja sama pembangunan, inovasi daerah dan penelitian dengan swasta/perguruan tinggi/kabupaten/ kota lainnya

e. Optimalisasi transparansi informasi publik

(17). Pengembangan sistem e-procurement dan e-government

f. Optimalisasi Sistem Pengawa-san Internal dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

(18). Meningkatnya pengawasanan melekat

11.5. Meningkatnya kinerja legislatif daerah;

g. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas penetapan peraturan daerah

(19). Penyelenggaraan uji public/dialog publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima

Pencapaian Misi Kelima - “Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan” akan dilaksanakan dengan melakukan 3 (tiga) strategi dan 13 (tiga belas) arah kebijakan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Page 143: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-7

Tabel 6.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima

“Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan”

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

12. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berlandaskan asas ekonomis, asas ekologis dan asas keberpihakan lokal

12.1. Terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

a. Membangun sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan

(1). Pengembangan database sumberdaya alam dan ling-kungan hidup terpadu;

(2). Penguatan kelembagaan; (3). Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelesta-rian dan pengelolaan ling-kungan hidup;

(4). Mempertahankan daya dukung lingkungan

b. Mendorong pe-negakan hukum yang konsisten terhadap peru-sakan sumber-daya alam ling-kungan hidup

(5). Pendataan Ulang HGU; (6). Pengukuran ulang

pemanfaatan lahan perkebunan

(7). Pencegahan dan penegakan hukum penggunaan strum, racun ikan;

(8). Fasilitasi penyelesaian Register 45;

13. Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang serta penggunaan lahan secara terpadu dan konsisten.

13.1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang terpadu

c. Mendorong pelaksanaan RTRW secara konsisten;

(9). Pengembangan sistem informasi berbasis spasial;

(10). Penguatan kelembagaan BKPRD;

(11). Peningkatan partisipasi ma-syarakat dalam penataan ruang;

(12). Pengendalian pemanfaatan ruang;

(13). Penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang;

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam

Pencapaian Misi Keenam - “Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat” akan dilaksanakan dengan melakukan 9 (sembilan) strategi dan 15 (lima belas) arah kebijakan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 6.6.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam; ‘Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat

Hukum dengan berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat;

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

14. Terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya

14.1. Terjadinya toleransi dan solidaritas, kerjasama serta kemitra-an antar kelompok masyarakat

a. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan keagamaan

(1). Pengembangan fasilitas keagamaan

(2). Peningkatan kapasitas pengetahuan guru agama

(3). Insentif bagi guru mengaji;

b. Rekonsiliasi bu-daya lintas etnis, komunitas, dan agama;

(4). Pengembangan forum dialog dan kerjasama lintas etnis, komunitas dan agama;

Page 144: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-8

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

14.2. Terjaganya keragaman dan kelestari-an nilai-nilai budaya

c. Pengembangan seni dan budaya

(5). Pengembangan budaya daerah

15. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang damai, aman, ter-tib, taat hukum

15.1. Terwujudnya kesadaran dan wawasan bela negara

d. Meningkatkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara

(6). Peningkatan kesadaran dan wawasan kebangsaan

15.2. Terwujudnya hak-hak politik warga negara

e. Meningkatkan kesadaran penggunaan hak pilih dalam PEMILU 2014

(7). Memfasilitasi pelaksanaan Pemilu 2014 yang LUBER dan JURDIL

15.3. Terjaganya ketertiban dan keama-nan sesuai nilai budaya serta hak asasi manusia

f. Mengoptimalkan pencegahan tindakan pela-nggaran hukum

(8). Peningkatan pemahaman aparatur terhadap hukum dan peraturan perundangan

(9). Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan

16. Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat, solidaritas dan membangun kemitraan dan partisipasi publik

16.1. Berkembang-nya organisasi dan kelembagaan masyarakat

g. Meningkatnya keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat desa

(10). Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan

(11). Harmonisasi hubungan kelebagaan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawarata Desa (BPD), perangkat adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

16.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat

h. Integrasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat

(12). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peren-canaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

(13). Kerjasama pelaksanaan pembangunan dengan instansi vertikal/swasta;

16.3. Meningkatnya kewirausahaan masyarakat

i. Pemanfaatan TTG dan lembaga usaha desa

(14). Peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna masyarakat

(15). Pengembangan BUMDesa

Page 145: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-1

BBAABB 77 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya perlu dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan

tujuan mempercepat pencapaian sasaran misi pemerintah Kabupaten Mesuji tahun 2012-2017.

Rumusan kebijakan pembangunan daerah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan pusat, khususnya untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam program-program Millenium Development Goals (MDGs), yang secara rinci disusun kebijakan dan program pembangunan daerah didasarkan pada urusan pembangunan yang ditetapkan.

Pencapaian Visi dan Misi setiap tahunnya dibingkai dalam tema pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi 5 (lima) tahap sesuai dengan masa jabatan Bupati Mesuji 2012-2017 yaitu:

a. Tahap Konsolidasi: “Peletakan Dasar Pembangunan” (2012);

Tahap pembangunan tahun 2012 merupakan tahap pembangunan dalam meletakkan dasar pembangunan untuk tahap selanjutnya. Mengingat Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten yang baru pertama kali memiliki bupati definitif.

Tahap peletakan dasar ini untuk menegaskan komitmen pembangunan dengan upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan membuka aksesibilitas wilayah. Hal ini dilakukan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memperluas akses pendidikan dan kesehatan;

Meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan menginisiasi pelebaran jalan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;

Meletakan dasar pembangunan pertanian dan perikanan dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah;

Mendorong pemberdayaan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan;

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur;

b. Tahap Penguatan: “Penguatan Dasar Pembangunan” (2013);

Tahap pembangunan tahun 2013 merupakan tahap penguatan pondasi pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahap pertama. Tahap penguatan dasar pembangunan ini dilakukan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

Page 146: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-2

Memantapkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dengan perluasan akses pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan;

Memantapkan aksesibilitas wilayah dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;

Memfokuskan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan dalam upaya membentuk desa-desa sentra produksi;

Menajamkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan membangun sinergi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta meng-inisiasi terbentuknya badan usaha milik daerah maupun badan

usaha milik desa;

Memantapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mengembangkan pusat data, informasi, kajian dan inovasi yang mendorong percepatan pembangunan daerah;

c. Tahap Percepatan: “Percepatan Pembangunan Infrastruktur” (2014);

Tahap pembangunan 2014 merupakan tahap pembangunan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan, jembatan, pelabuhan sungai, dan infrastruktur lainnya dan mendorong terwujudnya pusat perkantoran, pembenahan wajah kota dan pintu gerbang wilayah.

Selain itu juga semakin memantapkan pembentukan desa-desa sentra produksi, penguatan UMKM dan Koperasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta semakin menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Tahap pembangunan 2014 diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut;

Menyediakan infrastruktur strategis terutama jalan dan jembatan, pelabuhan sungai yang mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan;

Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan dalam arti luas dan meletakkan dasar agrobisnis dengan memantapkan desa-desa produksi;

Memantapkan pengembangan Sumberdaya Manusia;

Menajamkan program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan;

Mengoptimalkan peran UMKM dan Koperasi serta melanjutkan inisiasi Badan Usaha Milik daerah dan badan Usaha Milik desa;

Menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta memantapkan pengembangan pusat data, informasi, kajian dan inovasi pembangunan daerah;

d. Tahap Pemantapan: “Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan” (2015);

Tahap pembangunan 2015 merupakan tahap pembangunan untuk membangun dasar agrobisnis dan agroindustri dalam upaya menuju bumi agrobisnis. Dengan tetap melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur terutama jalan, jembatan, pelabuhan sungai, dan infrastruktur lainnya dan mewujudkan pusat perkantoran, pembenahan Ibukota kecamatan (IKK) yang akan menjadi Kota sentra produksi (KSP) yang

Page 147: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-3

didukung dengan wilayah hinterland yakni desa-desa produksi. Untuk itu upaya untuk terus melanjutkan pemantapan pembentukan desa-desa sentra produksi, penguatan UMKM dan Koperasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta semakin menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan tetap dilanjutkan.

Tahap pembangunan 2015 diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut;

Memantapkan infrastruktur strategis yang mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan;

Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan dalam arti luas dan meletakkan dasar agrobisnis dengan memantapkan desa-desa produksi;

Memantapkan pengembangan Sumberdaya Manusia;

Menguatkan program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan;

Mengoptimalkan peran UMKM dan Koperasi serta melanjutkan inisiasi Badan Usaha Milik daerah dan badan Usaha Milik desa;

Menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta memanfaatkan pengembangan pusat data, informasi, kajian dan inovasi pembangunan daerah;

e. Tahap Perwujudan: “Kabupaten Mesuji Aman, Adil dan Sejahtera ” (2016/2017);

Tahap pembangunan ini melewati 2 (dua) tahun anggaran yakni 2016 dan 2017 sesuai dengan masa jabatan Bupati. Tahap perwujudan Mesuji Aman, Adil dan Sejahtera, dilakukan dengan percepatan pembenahan Ibukota kecamatan (IKK) dan pemantapan desa-desa sentra produksi, penguatan UMKM dan Koperasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta semakin menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang akuntabel dan transparan.

Tahap pembangunan 2016/2017 lebih fokus untuk desa yang diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut;

Memantapkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan dalam arti luas dan meletakkan dasar agrobisnis dengan memantapkan desa-desa produksi;

Menguatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel serta memantapkan pengembangan pusat data, informasi, kajian dan inovasi pembangunan daerah;

Kabupaten Mesuji menjadi agribisnis pertanian dan perikanan dengan dukungan klaster produksi dan usaha pertanian dan perikanan yang terpadu.

Selanjutnya dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan kabupaten Mesuji, maka arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan Kabupaten Mesuji tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

7.1. Program Pembangunan untuk mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan misi kesatu – “Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis” akan dilaksanakan program pembangunan sebagai berikut:

Page 148: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-4

a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dengan program:

(1) Program pembangunan jalan dan jembatan;

(2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong -gorong;

(3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

(4) Program inspeksi jalan dan jembatan;

(5) Program tanggap darurat jalan dan jembatan;

(6) Program Pembangu-nan sistem Informasi /database jalan dan jembatan

(7) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;

(8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya;

(9) Program penyediaan dan pengelolaan air baku;

(10) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

(11) Program pembangunan infrastruktur perdesaan;

(12) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya

(13) Program pengendalian banjir;

(14) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

(15) Program pembangunan gedung perkantoran.

b. Urusan Wajib Perumahan dengan program:

(16) Program pengembangan perumahan;

(17) Program lingkungan sehat perumahan;

(18) Program pemberdayaan komunitas perumahan.

c. Urusan Wajib Perhubungan dengan program:

(19) Program peningkatan pelayanan angkutan;

(20) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;

(21) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

(22) Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan;

(23) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

d. Urusan Pilihan Transmigrasi dengan program:

(24) Program pengembangan wilayah transmigrasi;

(25) Program transmigrasi lokal.

e. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program:

(26) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;

(27) Program pengembangan jaringan Listrik Desa.

Page 149: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-5

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mesuji untuk

Mewujudkan Misi Kesatu “Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis

Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis”

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dasar jalan dan jembatan, saluran irigasi, air bersih, perumahan layak huni, persampahan dan listrik dan sanitasi lainnya

(1). Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

(2). Penyediaan Alat Berat dan Operasionalnya

Pekerjaan Umum

(1) Program pemba-ngunan jalan dan jembatan;

(2) Program Pembangu-nan saluran drainase /gorong gorong;

(3) Program rehabi-litasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

(4) Program inspeksi jalan dan jembatan;

(5) Program tanggap darurat jalan dan jembatan;

(6) Program Pembangu-nan sistem Informasi /database jalan dan jembatan

(7) Program pening-katan sarana dan prasarana kebina-margaan;

Dinas Pekerjaan Umum

(3). Pemeliharaan Saluran irigasi;

Pekerjaan Umum

(8) Program pengem-bangan dan penge-lolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;

(9) Program pengem-bangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya

(10) Program pengen-dalian banjir;

Dinas Pekerjaan Umum

(4). Fasilitasi penyediaan rumah layak huni;

Perumahan (11) Program pengem-bangan perumahan;

(12) Program lingkungan sehat perumahan;

(13) Program pember-dayaan komunitas perumahan;

Dinas Pekerjaan Umum

(5). Penyediaan air Bersih

Pekerjaan Umum

(14) Program penye-diaan dan penge-lolaan air baku;

(15) Program pengem-bangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

Dinas Pekerjaan Umum

Page 150: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-6

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

(6). Penyediaan listrik Energi dan Sumber daya Mineral

(16) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;

(17) Program pengem-bangan jaringan Listrik Desa;

Dinas Pertambangan dan Energi

b. Mengembangkan jaringan transportasi darat dan air secara terpadu yang menghubungkan pusat pemerintahan dan perdesaan

(7). Pengembangan jaringan transportasi darat

Perhu-bungan

(18) Program pening-katan pelayanan angkutan;

(19) Program pengen-dalian dan penga-manan lalu lintas;

(20) Program pening-katan kelayakan pengoperasian kendaraan;

(21) Program pemba-ngunan prasarana dan fasilitas per-hubungan;

Dinas Perhubungan dan Kominfo

(8). Pengembangan jaringan transportasi air

Perhu-bungan

(22) Program pemba-ngunan sarana dan prasarana per-hubungan;

Dinas Perhubungan dan Kominfo

c. Mengembang-kan Ibukota kabupaten sebagai pusat layanan pemerintahan dan IKK sebagai Kota Sentra Produksi (KSP)

(9). Pengembangan Ibukota Kecamatan (IKK) terpadu;

Pekerjaan Umum

(23) Program pengem-bangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Dinas Pekerjaan Umum

(10). Pembangunan perkantoran;

Pekerjaan Umum

(24) Program pemba-ngunan gedung perkantoran

Dinas Pekerjaan Umum

(11). Pengembangan infrastruktur pedesaan

Pekerjaan Umum

(25) Program pemba-ngunan infras-truktur perdesaan;

Dinas Pekerjaan Umum

Transmigrasi (26) Program pengem-bangan wilayah transmigrasi

(27) Program transmigrasi lokal

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.2. Program Pembangunan untuk mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan misi kedua – “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial” akan dilaksanakan program pembangunan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pendidikan dengan program:

(28) Program Pendididkan Anak Usia Dini (PAUD);

(29) Proram Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun;

(30) Program Pendidikan Menengah;

(31) Program Pendidikan Non formal;

(32) Program pendidikan luar biasa;

(33) Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

Page 151: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-7

(34) Program manajemen pelayanan pendidikan;

(35) Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi;

(36) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

b. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga dengan program:

(37) Program pengembangan dan keserasian pemuda;

(38) Program Peningkatan Peran serta kepemudaan;

(39) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;

(40) Program Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba;

(41) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga;

(42) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;

(43) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga;

c. Urusan Wajib Kesehatan dengan program:

(44) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

(45) Program standarisasi pelayanan kesehatan;

(46) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;

(47) Program pengadaan peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;

(48) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit ;

(49) Program kemitraan pelayanan kesehatan;

(50) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;

(51) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;

(52) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

(53) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

(54) Program perbaikan gizi masyarakat;

(55) Program pengembangan lingkungan sehat;

(56) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

(57) Program Pengawasan obat dan makanan;

(58) Program Pengembangan obat asli indonesia;

(59) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;

(60) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

d. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan program;

(61) Program Keluarga Berencana;

(62) Program Kesehatan reproduksi remaja;

(63) Program Pelayanan Kontrasepsi;

(64) Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayana KB/KR yang Mandiri;

Page 152: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-8

(65) Program promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat;

(66) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;

(67) Program pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;

(68) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;

(69) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU;

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dengan program:

(70) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan;

(71) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

(72) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak;

(73) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

f. Urusan Wajib Sosial dengan program;

(74) Program pemberdayaan fakir miskin;

(75) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

(76) Program pembinaan anak terlantar;

(77) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;

(78) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo;

(79) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial;

(80) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

g. Urusan Wajib Tenaga Kerja dengan program:

(81) Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

(82) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

(83) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

h. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan politik dalam Negeri dengan program:

(84) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;

(85) Program Tanggap Darurat Bencana Alam;

(86) Program Pasca Bencana.

Page 153: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-9

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mesuji untuk

Mewujudkan Misi Kedua “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial”

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

a. Meningkat-kan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

2. Pengembangan pendidikan anak usia dini;

3. Pengembangan pendidikan dasar dan menengah;

4. Pengembangan pendidikan kejuruan;

5. Pengembangan pendidikan Paket Kejar;

6. Fasilitasi penyele-nggaraan pendidi-kan tinggi/akademi

Pendidikan (28) Program Pendi-dikan Anak Usia Dini (PAUD);

(29) Program Wajib Belajar Pendi-dikan Dasar sembilan Tahun;

(30) Program Pendidikan Menengah;

(31) Program Pendi-dikan Non formal;

(32) Program pendi-dikan luarbiasa

(33) Program Fasi-litasi Pendidikan Tinggi;;

Dinas pendidikan dan Kebudayaan

b. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah

7. Peningkatan kom-petensi tenaga pengajar;

8. Peningkatan ting-kat pendidikan tenaga pengajar;

9. Perbaikan mana-jemen pendidikan;

10. Peningkatan kese-jahteraan guru ter-utama guru hono-rer;

Pendidikan (34) Program Pening-katan mutu pen-didik dan tenaga kependidikan;

(35) Program mana-jemen pelaya-nan pendidikan

(36)

Dinas pendidikan dan Kebudayaan

c. Mendekatkan masyarakat dengan buku

11. Menyediakan perpustakaan umum statis dan mobil;

Pendidikan (37) Program Penge-mbangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah;

d. Mengembang-kan Tenaga Kerja Produktif;

12. Penyediaan sarana dan prasarana pen-didikan dan lati-han;

13. Penyediaan tenaga pelatih berkualitas;

14. Penyelenggaraan pelatihan yang diperlukan pasar tenaga kerja;

15. Membuka kesempatan kerja;

16. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;

17. Mendorong kerjasama dgn swasta;

Tenaga Kerja (38) Program Pening-katan kualitas dan produk-tifitas tenaga kerja;

(39) Program Pening-katan Kesem-patan Kerja;

(40) Program Per-lindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

Page 154: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-10

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

e. Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga

18. Pengembangan ketrampilan wirausaha bagi generasi muda;

19. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan prestasi olahraga;

20. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi kepemudaan;

Pemuda dan Olahraga

(41) Program penge-mbangan dan keserasian pemuda;

(42) Program Pening-katan Peran serta kepemudaan;

(43) Program pening-katan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;

(44) Program penge-mbangan kebi-jakan dan mana-jemen olahraga;

(45) Program pembi-naan dan pema-syarakatan olah-raga;

(46) Program pening-katan sarana dan prasarana olahraga;

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

f. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar;

21. Penyediaan Sarana dan Prasarana dasar Kesehatan;

Kesehatan (47) Program penga-daan peningkatan, dan perbaikan sa-rana dan prasara-na puskesmas/ puskesmas pem-bantu dan jaringannya;

(48) Program peng-adaan, pening-katan sarana dan prasarana rumah sakit

(49) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan;

22. Penguatan kelembagaan dan manajeman pelayanan;

23. Peningkatan kapasitas Tenaga medis dan Paramedis;

(50) Program standa-risasi pelayanan kesehatan;

(51) Program kemi-traan pelayanan kesehatan;

(52) Program pening-katan pelayanan kesehatan anak balita;

(53) Program pening-katan pelayanan kesehatan lansia;

(54) Program pencega-han dan penang-gulangan penyakit menular;

Page 155: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-11

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

24. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;

(55) Program pelaya-nan kesehatan penduduk miskin;

25. Peningkatan pengetahuan tentang pola hidup sehat;

26. Kewaspadaan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan hewan;

Kesehatan (56) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

(57) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

(58) Program perba-ikan gizi masya-rakat;

(59) Program pengem-bangan lingku-ngan sehat;

Dinas Kesehatan

h. Meningkat-nya pember-dayaan masyarakat dibidang obat dan makanan

27. Pengawasan obat dan makanan;

Kesehatan (60) Program Penga-wasan obat dan makanan

(61) Program penga-wasan dan pe-ngendalian kese-hatan makanan;

Dinas Kesehatan

28. Pengembangan obat asli indonesia;

Kesehatan (62) Program Penge-mbangan obat asli indonesia;

Dinas Kesehatan

i. Meningkat-nya keselamatan ibu melahirkan serta kualitas pelayanan KB;

29. Peningkatan pe-ngetahuan masya-rakat tentang reproduksi;

30. Peningkatan pela-yanan reproduksi dan KB;

31. Revitalisasi POSYANDU

32. Peningkatan mutu dan layanan kese-hatan reproduksi;

Kesehatan (63) Program pening-katan kesela-matan ibu me-lahirkan dan anak;

Dinas Kesehatan

Keluarga Berencana

(64) Program Keluarga Berencana

(65) Program Keseha-tan reproduksi remaja;

(66) Program Pelaya-nan Kontrasepsi

(67) Program Pembi-naan Peran serta masyarakat da-lam pelayana KB

(68) Program promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegia-tan masyarakat;

(69) Program penge-mbangan pusat pelayanan infor-masi dan konse-ling KRR;

(70) Program penge-mbangan bahan Informasi ten-tang penga-suhan dan pem-binaan tumbuh kembang anak;

(71) Program penyiap-an tenaga pen-

Badan PP dan KB

Page 156: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-12

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

damping kelom-pok bina keluarga

(72) Program penge-mbangan model operasional BKB Posyandu PADu

j. Meningkat-kan kesejahteraan sosial bagi pen-yandang masa-lah kesejah-teraan sosial

33. Peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat;

Sosial (73) Program pember-dayaan fakir miskin;

(74) Program pelaya-nan dan rehabili-tasi kesejahteraan sosial;

(75) Program pembina-an anak ter-lantar;

(76) Program pembina-an para penyan-dang cacat dan trauma;

(77) Program pembi-naan panti asuhan /panti jompo;

(78) Program pembina-an eks penyan-dang penyakit sosial;

(79) Program pember-dayaan kelemba-gaan kesejah-teraan sosial;

Dinas Sosial

k. Terjaminnya kebutuhan dasar dalam kondisi darurat bencana

34. Peningkatan kesiap siagaan bencana

Kesatuan Bangsa dan politik dalam Negeri

(80) Program Pence-gahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;

(81) Program Tanggap Darurat Bencana Alam;

(82) Program Pasca Bencana.

BPBD

l. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

35. Pengarusutamaan gender;

36. Peningkatan pema-haman kesetaraan gender;

Pemberdaya-an Perempuan;

(83) Program Kesera-sian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

(84) Program pening-katan kualitas hidup dan perlin-dungan perem-puan;

(85) Program Penguat-an Kelembagaan Pengarusutama-an Gender dan anak;

(86) Program pening-katan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Badan PP dan KB

Page 157: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-13

7.3. Program Pembangunan untuk mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan misi ketiga – “Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal” akan dilaksanakan program pembangunan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dengan program:

(87) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

(88) Program Pengalihan PBB (Pendaerahan PBB);

(89) Program peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah;

(90) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

(91) Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah.

b. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM dengan program:

(92) Program Penciptaan iklim UKM yang kondusif;

(93) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kempetitif UKM;

(94) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM;

(95) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

c. Urusan Wajib Penanaman Modal dengan program:

(96) Peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi;

(97) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana daerah;

(98) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

d. Urusan Pilihan Pertanian dengan program:

(99) Program Pembangunan infrastruktur Pertanian;

(100) Program Pemeliharaan infrastruktur Pertanian;

(101) Program Perluasan area budidaya tanam;

(102) Program Pembangunan infrastruktur Perkebunan;

(103) Program Pemeliharaan infrastruktur Perkebunan;

(104) Program Perluasan area tanam/budidaya;

(105) Program Peningkatan produksi pertanian;

(106) Program Peningkatan produksi perkebunan;

(107) Program Peningkatan produksi hasil peternakan;

(108) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

(109) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian;

(110) Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan;

(111) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;

(112) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian;

Page 158: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-14

(113) Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan;

(114) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;

(115) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

(116) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;

(117) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;

(118) Program Peningkatan Kesejahteraan petani;

(119) Program peningkatan Ketahanan Pangan.

e. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dengan program:

(120) Program Pembangunan infrastruktur Perikanan;

(121) Program Pemeliharaan infrastruktur Perikanan;

(122) Program Perluasan area produksi budidaya perikanan;

(123) Program Peningkatan produksi perikanan;

(124) Program peningkatan penerapan teknologi perikanan;

(125) Program peningkatan pemasaran hasil produksi perikanan;

(126) Program pembangunan pangkalan pendaratan ikan.

f. Urusan Pilihan Perdagangan dengan program:

(127) Program pembangunan dan pemeliharaan/revitalisasi pasar tradisional;

(128) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

(129) Program peningkatan dan pengembangan eksport

(130) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

g. Urusan Pilihan Perindustrian dengan program:

(131) Program pengembangan industri kecil dan menengah

(132) Program peningkatan kapasitas IPTEk sistem produksi;

(133) Program pengembangan sentra sentra industri potensial;

(134) Program penataan struktur industri

(135) Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

h. Urusan Pilihan Pariwisata dengan program:

(136) Program pengembangan destinasi pariwisata

(137) Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Page 159: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-15

Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mesuji untuk

Mewujudkan Misi Ketiga “Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal”

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

a. Ekstensifikasi, intensifikasi dan difersifikasi komoditi

1. Ekstensifikasi dan peningkatan serta pemeliharaan infrastruktur pertanian, perikanan peternakan dan perkebunan;

Pertanian (87) Program Pembangunan infra-struktur Pertanian;

(88) Program Pemeliharaan infrastruktur Pertanian;

(89) Program Perluasan area budidaya tanam;

Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura;

Kelautan dan Perikanan

(90) Program Pembangunan infrastruktur Per-ikanan;

(91) Program Peme-liharaan infra-struktur Per-ikanan;

(92) Program Per-luasan area produksi budi-daya perikanan;

Dinas Kelautan perikanan dan peternakan;

Pertanian/ Perkebunan

(93) Program Pembangunan infrastruktur Perkebunan;

(94) Program Pemeliharaan infrastruktur Perke-bunan;

(95) Program Perluasan area tanam /budidaya;

Dinas kehutanan dan Perkebunan

2. Intensifikasi dan Pengembangan produksi dan pe-ningkatan produk-tivitas sektor per-tanian, perkebu-nan, perikanan, peternakan

Pertanian (96) Program Peningkatan produksi pertanian;

Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura;

Pertanian/ Perkebunan

(97) Program Peningkatan produksi perkebunan;

Dinas kehutanan dan Perkebunan

Pertanian/ Peternakan

(98) Program Pening-katan produksi hasil peternakan;

(99) Program pence-gahan dan pena-nggulangan pe-nyakit ternak;

Dinas Kelautan perikanan dan peternakan;

Kelautan dan Perikanan

(100) Program Peningkatan produksi perikanan;

Dinas Ke-lautan peri-kanan dan peternakan

Page 160: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-16

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

b. Mengembangkan agripoli-tan dan mina-politan berba-sis komoditas unggulan menuju Satu Desa Satu Produksi Unggulan;

3. Pengembangan teknologi pasca panen pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan yang padat tenaga kerja;

Pertanian (101) Program pening-katan penerapan teknologi perta-nian;

Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura;

Pertanian/ Perkebunan

(102) Program pening-katan penerapan teknologi perke-bunan;

Dinas kehutanan dan Perkebunan

Kelautan dan perikanan;

(103) Program pening-katan penerapan teknologi perika-nan;

Dinas Kelautan perikanan dan peternakan; Pertanian/

Peternakan (104) Program pening-

katan penerapan teknologi peter-nakan;

4. Perluasan jaringan distribusi dan pemasaran hasil produksi

Pertanian (105) Program pening-katan pemasaran hasil produksi pertanian;

Dinas Perta-nian Tanama pangan dan Holtikultura

Pertanian/ Perkebunan

(106) Program pening-katan pemasaran hasil produksi perkebunan;

Dinas kehutanan dan perkebunan

Pertanian/ Peternakan

(107) Program pening-katan pemasaran hasil produksi peternakan;

Dinas Kelau-tan perika-nan dan peternakan;

Kelautan dan Perikanan

(108) Program pening-katan pemasaran hasil produksi perikanan;

(109) Program pemba-ngunan pangka-lan pendaratan ikan

Dinas Kelautan perikanan dan peternakan;

c. Pengembangan ketahanan pangan daerah

5. Penataan Regulasi, Kelembagaan dan Pengadaan sarana Prasarana penge-mbangan ketahan-an pangan daerah

Pertanian (110) Program Pening-katan Kesejah-teraan petani-

(111) Program pening-katan Ketahanan Pangan

Badan Penyuluh Pertanian

d. Peningkatan kapasitas petani, peternak dan nelayan

6. Pengembangan Saung Tani;

7. Fasilitasi Magang Kerja Pertanian, perikanan, perkebunan,

8. Optimalisasi peran penyuluh

Pertanian (112) Program pem-berdayaan penyu-luh pertanian/per-kebunan lapangan

(113) Program pening-katan penerapan teknologi perta-nian/perkebunan

(114) Program pening-katan penerapan teknologi peternakan;

Badan Pen-yuluh Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura Dishutbun Dinas kelautan perikanan dan peternakan;

e. Mengembangkan klaster industri

9. Penyediaan sarana dan prasarana

10. Pengembangan teknologi produksi dan pengolahan Pemberdayaan

Perindustrian (115) Program penge-mbangan industri kecil dan mene-ngah

(116) Program pening-katan kapasitas

Dinas Perin-dustrian dan perdagangan

Page 161: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-17

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

UMKM; 11. Perbaikan

manajemen perijinan investasi industri pengolahan;

IPTEk sistem pro-duksi;

(117) Program penge-mbangan sentra sentra industri potensial;

(118) Program penataan struktur industri

f. Peningkatan Mutu hasil industri pengolahan

12. Peningkatan stan-dar mutu

13. Pengembangan teknologi pengo-lahan

Perindustrian (119) Program pening-katan kemampuan teknologi industri

Dinas Perin-dustrian dan perdagan-gan

g. Pengemba-ngan perdagangan hasil industri pengolahan

14. Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran

Perdagangan (120) Program pemba-ngunan dan peme-liharaan /revitali-sasi pasar tradi-sional;

(121) Program perlin-dungan konsu-men dan penga-manan per-dagangan;

(122) Program pening-katan dan penge-mbangan eksport

(123) Program pening-katan efisiensi perdagangan dalam negeri

Dinas Perin-dustrian dan perdagangan

h. Perkuatan peran koperasi /LKM/UKM

15. Pengembangan kerjasama/konsorsium permodalan;

16. Pemberdayaan Koperasi

17. Fasilitasi ker-jasama UMKM dengan swasta;

Koperasi dan UKM

(124) Program Pencip-taan iklim UKM yang kondusif

(125) Program penge-mbangan kewira-usahaan dan ke-unggulan kompe-titif UKM

(126) Program penge-mbangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

(127) Program pening-katan kualitas kelembagaan koperasi;

Dinas Koperasi dan UMKM

i. Peningkatan pendapatan daerah dengan perbaikan sistem pengelolaan pajak dan retribusi setiap sektor pendapatan.

18. Penataan pencatatan dan pengumpulan pajak dan retribusi

19. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi;

Otonomi Daerah, Pe-merintahan Umum, Ad-ministrasi Keuangan Daerah

(128) Program pening-katan dan penge-mbangan penge-lolaan keuangan daerah;

(129) Program peng-alihan PBB;

(130) Program pening-katan pendapatan pajak dan retribusi daerah;

(131) Program optima-lisasi pemanfaatan teknologi informasi;

Dinas Pendapatan Daerah;

Page 162: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-18

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

(132) Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah

j. Peningkatan pelayanan perijinan, promosi investasi

20. Promosi Investasi 21. Peningkatan

pelayanan perijinan penanaman modal;

22. Penguatan Sumberdaya Manusia

23. Perbaikan manajemen perijinan investasi lembaga keuangan

24. Pengembangan Permodalan Daerah (BUMD)

Penanaman Modal

(133) Program Pening-katan iklim Inves-tasi dan realisasi Investasi;

(134) Program Penyiapan Potensi Sumber-daya, Sarana dan pra-sarana daerah;

(135) Program Pening-katan promosi dan kerjasama inves-tasi;

Badan Penanaman Modal dan perijinan terpadu;

k. Perintisan dan pengembangan tempat wisata dan rekreasi

25. Meningkatkan kua-litas prasarana dan sarana wisata dae-rah terutama wisa-ta agro dan sungai (riverside)

26. Peningkatan jenis destinasi wisata;

27. Perluasan promosi dan pemasaran;

28. Pengembangan kerjasama dg swasta;

Pariwisata (136) Program penge-mbangan desti-nasi pariwisata

(137) Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Dinas PARPORA

7.4. Program Pembangunan untuk mewujudkan Misi Keempat

Dalam rangka mewujudkan Misi Keempat “Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance)” maka akan dilaksanakan program-program sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dengan program sebagai berikut;

(138) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(139) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;

(140) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(141) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(142) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

(143) Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

(144) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

Page 163: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-19

(145) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

(146) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;

(147) Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi;

(148) Program penataan Peraturan Perundang-undangan

(149) Program Fasilitasi pengembangan Jasa konstruksi;

(150) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;

(151) Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan;

(152) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

(153) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;

(154) Program Penataan Daerah Otonomi Baru;

(155) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah;

(156) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala Daerah

(157) Program Pendidikan Kedinasan

(158) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(159) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

b. Urusan Wajib Statistik dengan program sebagai berikut:

(160) Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah;

c. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dengan program sebagai berikut;

(161) Program pengembangan Data/Informasi;

(162) Program perencanaan pembangunan daerah;

(163) Program perencanaan pembangunan ekonomi;

(164) Program perencanaan sosial dan budaya;

(165) Program prencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam;

(166) Program perencanaan daerah rawan bencana;

(167) Program Monioring dan Pengendalian Perencanaan, dan Pelaksanaan Pembangunan;

(168) Program Kerjasama Pembangunan;

(169) Program Pengembangan wilayah perbatasan;

(170) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

(171) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

(172) Program Koordinasi Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah;

d. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program sebagai berikut;

(173) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Page 164: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-20

(174) Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi;

(175) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;

e. Urusan Wajib Kearsipan dengan program sebagai berikut;

(176) Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan;

(177) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

(178) Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan;

(179) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;

f. Urusan Wajib Pencatatan Sipil ;

(180) Program penataan administrasi kependudukan;

g. Urusan Wajib Pertanahan dengan program:

(181) Program Pembangunan Sistem pendaftaran Tanah;

(182) Program penataan penguasaan, pemilihan, penggunanan dan pemanfaatan tanah;

(183) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;

(184) Program pengembangan sistem informasi pertanahan;

Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mesuji untuk

Mewujudkan Misi Keempat “Mewujudkan Tata kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik

(Good Governance);

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

a. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mendorong reformasi birokrasi

1. Peningkatan kualitas penyelenggara-an pemerintahan;

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

(138) Program Pelaya-nan Administrasi Perkantoran;

(139) Program Pening-katan Sarana dan prasarana Apara-tur;

(140) Program Pening-katan Disiplin Aparatur;

(141) Program Pening-katan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(142) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

(143) Program pening-katan Pengembangan Sistem Pelaporan Ca-paian Kinerja dan Keuangan;

Semua SKPD

Page 165: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-21

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

Otonomi Dae-rah, Pemerin-tahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

(144) Program Pendi-dikan Kedinasan

(145) Program Pening-katan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

(146) Program Pembi-naan dan Penge-mbangan Apara-tur;

BKD

Otonomi Dae-rah, Pemerin-tahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

(147) Program Opti-malisasi Peman-faatan teknologi Informasi;

(148) Program pena-taan Peraturan Perundang-undangan

(149) Program Fasilitasi pengembangan Jasa konstruksi;

Sekretariat Daerah

Kependudukan dan catatan Sipil

(150) Program pena-taan administrasi kependudukan;

Dinas Kepen-dudukan dan Catatan Sipil

Kearsipan (151) Program Perba-ikan sistem Admi-nistrasi Kearsipan;

(152) Program Penye-lamatan dan pe-lestarian doku-men/arsip daerah;

(153) Program peme-liharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan;

(154) Program pening-katan kualitas pelayanan informasi;

Kantor Arsip dan Perpustaka-an;

Otonomi Daerah, Peme-rintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

(155) Program Pening-katan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

Sekretariat Daerah

2. Penataan struktur organi-sasi/ kelem-bagaan SKPD

3. Peningkatan koordinasi antar SKPD

4. Penguatan peran kecamatan dalam pelayanan publik

5. Pemekaran desa 6. Pemekaran

kecamatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

(156) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Sekretariat Daerah

Page 166: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-22

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

b. ;Mendorong tertib administrasi pertanahan

7. Pengembangan Sistem Informasi pertanahan terintegrasi

8. Meningkatkan administrasi pertanahan;

9. Pencegahan konversi lahan produktif terutama persawahan;

Pertanahan (157) Program Pemba-ngunan Sistem pendaftaran Tanah;

(158) Program penataan penguasaan, penggunanan dan pemanfaatan tanah;

(159) Program penye-lesaian konflik-konflik perta-nahan;

(160) Program penge-mbangan sistem informasi perta-nahan;

Sekretrariat Daerah

c. Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten

10. Pengembangan sistem peren-canaan dan penganggaran berbasis kinerja

11. Membangun ketertiban da-lam pengelola-an anggaran SKPD

12. Penataan pe-ngelolaan dan sertifikasi asset daerah;

Otonomi Dae-rah, Pemerin-tahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

(161) Program Pening-katan dan penge-mbangan penge-lolaan keuangan Daerah

(162) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

d. Terwujudnya sistem data dan informa-si, perencana-an, pengen-dalian dan monitoring yang terinte-grasi;

13. Pengembangan sistem data terpusat (data center)

Statistik (163) Program Penge-mbangan data/ Informasi/Statis-tik Daerah;

Bappeda

14. Pengembangan sistem Perencanaan terintegrasi;

Perencanaan Pembangunan

(164) Program penge-mbangan Data /Informasi;

(165) Program peren-canaan pemba-ngunan daerah;

(166) Program peren-canaan pemba-ngunan ekonomi;

(167) Program peren-canaan sosial dan budaya;

(168) Program peren-canaan prasarana wilayah dan sum-berdaya alam;

(169) Program peren-canaan daerah rawan bencana;

Bappeda

15. Pengembangan sistem pengawa-san dan pelapo-ran kinerja SKPD dalam menyele-nggarakan tugas pemerintahan,

Perencanaan pembangunan

(170) Program Moni-toring dan Penge-ndalian Peren-canaan, dan Pe-laksanaan Pem-bangunan;

Bappeda

Page 167: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-23

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

tugas dekonsen-trasi, dan tugas pembantuan (APBD-DAU/DAK, APBDProvinsi,Dekonsentrasi, APBN-TP/DDUB);

16. Meningkatkan kerjasama pem-bangunan, ino-vasi daerah dan penelitian dengan swasta /perguruan tinggi/kabupa-ten/ kota lainnya

Perencanaan pembangunan

(171) Program Kerjasama Pembangunan;

(172) Program Penge-mbangan wilayah perbatasan;

(173) Program perenca-naan pengembang-an wilayah stra-tegis dan cepat tumbuh;

(174) Program pening-katan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

(175) Program Koordi-nasi Penelitian dan Kajian Pembangu-nan Daerah;

Bappeda

Otonomi Dae-rah, Pemerin-tahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

(176) Program pening-katan kerjasama antar pemerintah daerah;

Sekretariat Daerah

e. Optimalisasi transparansi informasi publik

17. Pengembangan sistem e-procurement dan e-government

Komunikasi dan Informatika

(177) Program Penge-mbangan Komu-nikasi Informasi dan Media Massa

(178) Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komuni-kasi dan Informa-si;

(179) Program Kerja-sama Informasi dengan Media Massa;

Dinas Perhubungan dan Kominfo;

f. Optimalisasi Sistem Penga-wasan Internal dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

18. Meningkatnya pengawasanan melekat

Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah,

(180) Program peningka-tan sistem penga-wasan internal dan pengendalian pe-laksanaan kebija-kan kepala daerah;

(181) Program Penataan dan penyempurna-an kebijakan sis-tem prosedur pengawasan;

(182) Program Pening-katan Profesi-onalisme Tenaga Pemeriksa dan

Inspektorat

Page 168: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-24

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

Aparatur Pengawasan;

(183) Program mengin-tensifkan pena-nganan penga-duan masya-rakat;

g. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas penetapan peraturan daerah

19. Penyelenggaraan uji public/dialog publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah

Otonomi Daerah, Peme-rintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

(184) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah;

Sekretariat DPRD

7.5. Program Pembangunan untuk mewujudkan Misi Kelima

Dalam mewujudkan misi kelima: “Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

Mineral Secara Berkelanjutan”, maka akan dilaksanakan program sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Lingkungan Hidup dengan program:

(185) Program pengelolaan ruang Terbuka Hijau (RTH);

(186) Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan

(187) Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup;

(188) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

b. Urusan Wajib Penataan Ruang dengan program:

(189) Program Perencanaan Tata Ruang;

(190) Program pemanfaatan Ruang;

(191) Program pengendalian Pemanfaatan ruang.

c. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program:

(192) Program pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;

(193) Program pertambangan umum

(194) Program Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Pertambangan;

d. Urusan Pilihan Kehutanan dengan program:

(195) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

(196) Rehabilitasi hutan dan lahan;

(197) Program Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan;

e. Urusan pilihan Pertanian(Perkebunan) dengan program:

(198) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan;

(199) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan;

(200) Program Pembinaan Perkebunan Swasta;

Page 169: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-25

Tabel 7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mesuji untuk

Mewujudkan Misi Kelima “Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan”

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

a. Membangun sistem pen-gelolaan sumberdaya alam secara berkelanju-tan

1. Pengembangan database sumberdaya alam dan lingkungan hidup terpadu;

2. Penguatan kelembagaan;

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestraian dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Mempertahankan daya dukung lingkungan;

Kehutanan (185) Program Peman-faatan Potensi Sumber Daya Hutan;

(186) Rehabilitasi hu-tan dan lahan;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pertanian /Perkebunan

(187) Program Pening-katan Ketahanan Pangan Perkebu-nan;

(188) Program Pening-katan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tana-man Perkebu-nan;

(189) Program Pem-binaan Perke-bunan Swasta;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Lingkungan Hidup

(190) Program penge-lolaan ruang Terbuka Hijau (RTH);

(191) Program Penge-mbangan Kinerja penge-lolaan persam-pahan

(192) Program Penge-ndalian Pence-maran dan peru-sakan Lingkung-an Hidup;

Badan lingkungan Hidup

Energi dan Sumberdaya Mineral

(193) Program penge-mbangan pe-manfaatan ener-gi baru dan ter-barukan;

(194) Program pertam-bangan umum;

(195) Program Pem-binaan, Moni-toring, Evaluasi Pertambangan;

Dinas Pertambangan dan Energi

b. Mendorong penegakan hukum yang konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam lingkungan hidup

5. Pendataan Ulang HGU

6. Pengukuran ulang pemanfaatan lahan perkebunan

7. Pencegahan dan penegakan hukum penggunaan strum/ racun ikan

8. Fasilitasi penyelesaian Register 45;

Kehutanan (196) Program Pem-binaan, Moni-toring, Evaluasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Lingkungan Hidup

(197) Program Per-lindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

Badan lingkungan Hidup;

Page 170: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-26

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

c. Mendorong pelaksanaan RTRW secara konsisten;

9. Pengembangan sistem informasi berbasis spasial;

10. Penguatan kele-mbagaan BKPRD;

11. Peningkatan par-tisipasi masya-rakat dalam penataan ruang;

12. Pengendalian pemanfaatan ruang;

13. Penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang;

Penataan ruang

(198) Program Perencanaan Tata Ruang

(199) Program pemanfaatan Ruang;

(200) Program pengendalian Pemanfaatan ruang;

Bappeda

7.6. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keenam;

Dalam mewujudkan misi keenam – “Mewujudkan Tata Kehidupan

Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada

Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat” maka akan dilsanakan program

pembangunan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah dengan program sebagai berikut:

(201) Program Bantuan Sosial Rehabilitasi fasilitas ibadah;

(202) Program Pengembangan akhlak dan peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

b. Urusan Wajib Kebudayaan dengan program sebagai berikut:

(203) Program pengembangan nilai budaya;

(204) Program pengelolaan kekayaan budaya;

(205) Program pengelolaan keragaman budaya;

(206) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

c. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan

program sebagai berikut:

(207) Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

(208) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan

(209) Program Pendidikan Politik Masyarakat

(210) Program peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

(211) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan;

(212) Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

(213) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Page 171: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-27

d. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dengan program sebagai berikut:

(214) Program peningkatan keberdayaan masarakat pedesaan;

(215) Program peningkatan kapasitas aparatur desa;

(216) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

(217) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

(218) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;

(219) Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa

(220) Program Kerjasama Pembangunan Desa

Tabel 7.6.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mesuji untuk Mewujudkan Misi Keenam;

‘Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat”

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

a. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan keagamaan

1. Pengembangan fasilitas keagamaan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

(201) Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Fasilitas Ibadah;

Sekretariat Daerah

2. Peningkatan kapa-sitas pengetahuan guru agama

3. Insentif bagi guru ngaji

(202) Program Pengem-bangan akhlak dan peningkatan ketaqwaan kepa-da Tuhan YME;

Sekretariat Daerah

b. Rekonsiliasi budaya lintas etnis, komunitas, dan agama;

4. Pengembangan forum dialog dan kerjasama lintas etnis, komunitas dan agama;

Kebudayaan (203) Program pengem-bangan kerja-sama pengelolaan kekayaan budaya;

(204) Program pengelo-laan kekayaan budaya

Dinas Pendididkan dan kebudayaan

c. Pengembangan seni dan budaya

5. Pengembangan budaya daerah

Kebudayaan (205) Program pengem-bangan nilai bu-daya

(206) Program pengelo-laan keragaman budaya

Dinas Pendididkan dan kebudayaan

d. Meningkatkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara

6. Peningkatan kesadaran dan wawasan kebangsaan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(207) Program Pengem-bangan wawasan Kebangsaan

(208) Program Kemitra-an Pengemba-ngan Wawasan kebangsaan

Badan Kesbang-pol;

e. Meningkatkan kesadaran penggunaan hak pilih dalam PEMILU 2014

7. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilu 2014 yang LUBER dan JURDIL

Kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri

(209) Program Pendidi-kan Politik Masyarakat

Badan Kesbang-pol

f. Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum

8. Peningkatan pema-haman aparatur terhadap hukum dan peraturan perundangan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(210) Program pening-katan Pemberan-tasan penyakit masyarakat (PEKAT)

Kantor Polisi Pamong Praja

Page 172: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Hal. 7-28

Strategi Arah Kebijakan Urusan Program Prioritas SKPD

Pelaksana

(211) Program Pe-ningkatan Ke-amanan dan Kenyaman Lingkungan;

(212) Program Peme-liharaan kan-trantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

9. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(213) Program pem-berdayaan ma-syarakat untuk menjaga keter-tiban dan keamanan

Badan Kesbang-pol

g. Meningkatnya keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat desa

10. Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lem-baga kemasyara-katan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(214) Program pe-ningkatan ka-pasitas aparatur desa;

BPMPD

11. Harmonisasi hubungan kelembagaan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(215) Program pening-katan keberda-yaan masyarakat pedesaan;

BPMPD

h. Integrasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat

12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pemba-ngunan;

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(216) Program pening-katan partisipasi masyarakat da-lam pembangu-nan desa

BPMPD

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(217) Program Pember-dayaan Perem-puan dalam Pembangunan Desa

BPMPD

13. Kerjasama pelak-sanaan pemba-ngunan dengan instansi vertikal /swasta;

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(218) Program Kerja-sama Pemba-ngunan Desa;

BPMPD

i. Pemanfaatan TTG dan pengembangan Lembaga Usaha Desa

14. Peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna masya-rakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(219) Program Pengem-bangan Teknologi Tepat guna

BPMPD

15. Pengembangan BUM Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(220) Program pengem-bangan lembaga ekonomi pedesaan

BPMPD

Page 173: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-1

BBAABB 88 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN

KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, kebutuhan pendanaan untuk belanja langsung yang diperkirakan mampu didanai APBD mencapai Rp. 1.729.064.000.000,00. Untuk mencapai target SPM dibutuhkan dana yang lebih dari sekedar kemampuan APBD Kabupaten Mesuji, sehingga harus didukung dengan pendanaan Provinsi maupun Pusat, yang akan disesuaikan setiap

tahunnya dalam RKPD. Rekapitulasi anggaran untuk melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan sesuai kemampuan APBD adalah sebagai berikut.

Tabel 8.1.

Rekapitulasi Proyeksi Anggaran Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017

8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam upaya mewujudkan Misi Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis, maka indikasi rencana program prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

No Misi dan Urusan Jumlah

(Rp. Juta)

1 Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis

633.010.000.000

2 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

495.982.000.000

3 Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal 112.476.000.000

4 Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance)

427.684.000.000

5 Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan

25.504.000.000

6 Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat.

34.408.000.000

Total Perkiraan Anggaran Belanja Tahun 2012-2017 1.729.064 000.000.

Page 174: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-2

Tabel. 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis,

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI KESATU

1 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

116.344 99.858 111.475 120.081 132.090 145.299 725.148

1 03 15 Program pemba-ngunan jalan dan jembatan;

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

10 33.043 2 28.361 3 31.660 3 34.104 3 37.515 4 41.266 25 205.949 Dinas PU

1 03 16

Program Pemba-ngunan saluran drainase /gorong gorong;

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

10 2.643 2 2.269 3 2.533 3 2.728 3 3.001 4 3.301 25 16.476

1 03 18

Program rehabi-litasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

10 6.609 2 5.672 3 6.332 3 6.821 3 7.503 4 8.253 25 41.190

1 03 20 Program inspeksi jalan dan jembatan;

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

10 363 2 312 3 348 3 375 3 413 4 454 25 2.265

1 03 22 Program tanggap darurat jalan dan jembatan;

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

10 1.652 2 1.418 3 1.583 3 1.705 3 1.876 4 2.063 25 10.297

1 03 22

Program Pemba-ngunan sistem Informasi /data-base jalan dan jembatan

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

10 330 2 284 3 317 3 341 3 375 4 413 25 2.059

Page 175: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-3

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 03 23

Program pening-katan sarana dan prasarana kebina-margaan;

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

10 16.521 2 14.180 3 15.830 3 17.052 3 18.757 4 20.633 25 102.975

1 03 24

Program pengem-bangan dan pe-ngelolaan jari-ngan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;

Luas lahan yang terlayani jaringan irigasi yang terpelihara;

30 6.609 2 5.672 3 6.332 5 6.821 5 7.503 5 8.253 50 41.190

1 03 26

Program pengem-bangan penge-lolaan dan kon-servasi sungai danau dan sum-berdaya air lainnya

Luas lahan yang terlayani jaringan irigasi yang terpelihara;

30 1.652 2 1.418 3 1.583 5 1.705 5 1.876 5 2.063 50 10.297

1 03 28 Program pengendalian banjir;

Luas lahan yang terlayani jari-ngan irigasi yang terpelihara

30 330 2 284 3 317 5 341 5 375 5 413 50 2.059

1 03 29

Program pengem-bangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase Penurunan Desa Tertinggal

35 330 (2,5) 284 (2,5) 317 (2,5) 341 (2,5) 375 (2,5) 413 22,5 2.059

1 03 31

Program pembangunan gedung perkantoran

Persentase ba-ngunan kan-tor Pemda da-lam kondisi baik;

0 9.913 0 8.508 10 9.498 20 10.231 30 11.254 40 12.380 100 61.785

Persentase ba-ngunan kantor kecamatan da-lam kondisi baik

50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 100 -

Page 176: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-4

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 03 30

Program pemba-ngunan infra-struktur perde-saan;

Persentase Penurunan Desa Tertinggal

55 16.521 5 14.180 5 15.830 5 17.052 5 18.757 5 20.633 80 102.975

1 03 25 Program penye-diaan dan penge-lolaan air baku;

Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;

20 16.521 10 14.180 10 15.830 10 17.052 10 18.757 10 20.633 70 102.975

1 03 26

Program pengem-bangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;

20 3.304 10 2.836 10 3.166 10 3.410 10 3.751 10 4.127 70 20.595

Persentase Rumah dengan MCK standar

45 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 70 -

1 04 URUSAN WAJIB PERUMAHAN 1.652 1.418 1.583 1.705 1.876 2.063 10.297

1 04 15 Program pengem-bangan peruma-han;

Persentase rumah layak huni;

45 661 5 567 5 633 5 682 5 750 5 825 70 4.119 Dinas PU

1 04 16 Program ling-kungan sehat perumahan;

Persentase Rumah dengan MCK standar

45 661 5 567 5 633 5 682 5 750 5 825 70 4.119

1 04 17 Program pember-dayaan komu-nitas perumahan;

Persentase rumah layak huni;

45 330 5 284 5 317 5 341 5 375 5 413 70 2.059

1 07 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 1.652 1.418 1.583 1.705 1.876 2.063 10.297

1 07 17 Program pening-katan pelayanan angkutan;

Tingkat inten-sitas trans-portasi darat

30 330 5 284 5 317 5 341 5 375 5 413 55 2.059 Dinas Perhubungan

1 07 19 Program pengen-dalian dan penga-manan lalu lintas;

Tingkat keter-sediaan angku-tan umum

30 330 5 284 5 317 10 341 15 375 20 413 85 2.059

Page 177: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-5

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 07 20

Program pening-katan kelayakan pengoperasian kendaraan;

Persentase ken-daraan laik jalan yang beroperasi

55 330 5 284 5 317 5 341 5 375 5 413 80 2.059

1 07 01

Program pemba-ngunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

Jumlah fasilitas perlengkapan rambu jalan Kabupaten.

20 330 5 284 5 317 5 341 5 375 10 413 50 2.059

1 07 18

Program pemba-ngunan sarana dan prasarana perhubungan;

Tingkat inten-sitas trans-portasi darat

30 330 5 284 5 317 5 341 5 375 5 413 55 2.059

2 08 URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI 661 567 633 682 750 825 4.119

2 08 15 Program pengem-bangan wilayah transmigrasi

Persentase Pe-nurunan Desa Tertinggal

35 330 (2,5) 284 (2,5) 317 (2,5) 341 (2,5) 375 (2,5) 413 22,5 2.059 Dinas Nakertrans

2 08 16 Program transmi-grasi lokal

Persentase Pe-nurunan Desa Tertinggal

55 330 5 284 5 317 5 341 5 375 5 413 80 2.059

2 03 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

661 567 633 682 750 825 4.119

2 03 17

Program pembi-naan dan penge-mbangan bidang ketenagalistrikan;

Rasio elektrifikasi

2 330 2 284 2 317 3 341 5 375 6 413 20 2.059 Dinas Pertambangan dan Energi

2 03 18 Program pengem-bangan jaringan Listrik Desa;

Persentase titik penerangan Jalan Umum;

2 330 2 284 2 317 3 341 5 375 6 413 20 2.059

Jumlah Anggaran Misi Pertama 120.970 103.829 115.908 124.856 137.342 151.076 753.981

Page 178: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-6

8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk

Mewujudkan Misi Kedua

Dalam upaya mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, maka indikasi rencana program prioritas prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Page 179: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-7

Tabel 8.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial,

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI KEDUA

1 01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 66.086 56.722 63.320 68.209 75.030 82.533 411.899

1 01 15 Program Pendi-dikan Anak Usia Dini (PAUD);

Angka Partisipasi Kasar (APK)

826 709 792 853 938 1.032 5.149 Dinas Dikbud

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidi-kan Dasar sem-bilan Tahun;

a. APK SD/MI 92,7 23.130 1 19.853 1 22.162 1 23.873 1,5 26.260 1,5 28.886 98,7 144.165

1 01 17 Program Pendi-dikan Menengah;

b. APK SLTP/MTs

63,8 26.434 1,5 22.689 1,5 25.328 1,5 27.283 1,5 30.012 1,5 33.013 71,3 164.760

1 01 18 Program Pendi-dikan Non formal;

c. APK SLTA/MA/SMK

32,6 1.652 1,5 1.418 1,5 1.583 1,5 1.705 1,5 1.876 1,5 2.063 40,1 10.297

1 01 19 Program pendi-dikan luarbiasa

Angka Partisi-pasi Murni (APM)

330 284 317 341 375 413 2.059

1 01 30 Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi

a. APM SD/MI 96,1 496 0,5 425 0,5 475 0,5 512 0,5 563 0,5 619 98,6 3.089

1 01 20

Program Pening-katan mutu pen-didik dan tenaga kependidikan;

b. APM SLTP/MTs

66,1 6.609 1,5 5.672 1,5 6.332 1,5 6.821 1,5 7.503 1,5 8.253 73,6 41.190

1 01 22 Program mana-jemen pelayanan pendidikan

c. APM SLTA/MA/SMK

32,6 6.609 1,5 5.672 1,5 6.332 1,5 6.821 1,5 7.503 1,5 8.253 40,1 41.190

Page 180: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-8

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Angka Partisi-pasi Sekolah (APS):

- - - - - - -

a. APS Usia 7-12 Tahun

92,7 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 95,2 -

b. APS Usia 13-15 Tahun

80 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 82,5 -

c. APS Usia 16-18 Tahun

70 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 72,5 -

Persentase Pen-duduk Lulus Di-ploma/Sarjana

6,5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 10,5 - 21 -

Persentase Pen-duduk Buta Ak-sara > 15 tahun

86,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 89 -

Angka Kelulusan - - - - - - - -

a. Angka Kelulusan SD/MI

94,8 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 97,3 -

b. Angka Kelulusan SLTP/MTs

94,8 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 97,3 -

c. Angka Kelulusan SMU/MTs/SMK

94,8 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 97,3 -

Angka Putus Sekolah

- - - - - - -

Putus Sekolah SD/MI

2 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 4,5 -

Putus Sekolah SLTP

1,6 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 4,1 -

Putus Sekolah SLTA

- - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 2,5 -

Page 181: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-9

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 26 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN 330 284 317 341 375 413 2.059

1 26 15

Program Pengem-bangan Budaya Baca dan Pembi-naan Perpustaka-an;

Jumlah Perpus-takaan Mobil

- 330 12 284 2 317 2 341 2 375 2 413 20 2.059 Kantor Arsip dan Perpustakaan

Jumlah Pengu-njung Perpus-takaan

- - - - 50 - 100 - 150 - 200 - 500 -

Jumlah Koleksi buku

- - - - 200 - 200 - 200 - 200 - 800 -

1 14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA 1.157 993 1.108 1.194 1.313 1.444 7.208

1 14 15

Program Pening-katan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih

100 330 20 284 20 317 20 341 20 375 20 413 200 2.059 Dinas nakertrans

1 14 16 Program Pening-katan Kesem-patan Kerja;

Persentase penurunan pengangguran terbuka

28 661 -1 567 -1 633 -2 682 -2 750 -2 825 20 4.119

1 14 17

Program Perlin-dungan dan Pen-gembangan Lem-baga Tenaga Kerja.

Kasus pelang-garan perusa-haan dalam ke-tenagakerjaan

- 165 - 142 - 158 - 171 - 188 - 206 - 1.030

1 18 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.057 908 1.013 1.091 1.200 1.321 6.590

1 18 15 Program pengem-bangan dan kese-rasian pemuda;

Jumlah Kelom-pok Pemuda /Olahraga yang dilatih;

- 99 7 85 14 95 21 102 28 113 35 124 105 618

Dinas Pemuda Olahraga

Page 182: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-10

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 18 16 Program Pening-katan Peran serta kepemudaan;

99 85 95 102 113 124 618

1 18 17

Program pening-katan upaya pe-numbuhan kewi-rausahaan dan kecakapan hidup pemuda;

99 85 95 102 113 124 618

1 18 19

Program pengem-bangan kebijakan dan manajemen olahraga;

Jumlah olahragawan berprestasi

10 99 10 85 12 95 12 102 14 113 14 124 72 618

1 18 20

Program pembi-naan dan pema-syarakatan olah-raga;

330 284 317 341 375 413 2.059

1 18 21

Program pening-katan sarana dan prasarana olah-raga;

330 284 317 341 375 413 2.059

1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN 23.791 20.420 22.795 24.555 27.011 29.712 148.284

1 02 25

Program penga-daan peningka-tan, dan perbaik-an sarana dan prasarana pus-kesmas/ puskes-mas pembantu dan jaringannya;

Rasio posyandu per satuan balita

2 9.913 2 8.508 2 9.498 2 10.231 2 11.254 2 12.380 11,8 61.785 Dinas Kesehatan

Rasio pustu per satuan pendu-duk

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

11,8 -

Page 183: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-11

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Rasio puskes-mas per satuan penduduk

4,8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

9,8 -

1 02 26

Program penga-daan, peningka-tan sarana dan prasarana rumah sakit

Rasio RS per satuan penduduk

- - - - - - - - 10 - 10 20 -

1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Angka Kematian Hidup Bayi per 1.000 kelahiran hidup

1,3 3.304 -0,2 2.836 -0,2 3.166 -0,2 3.410 -0,2 3.751 -0,2 4.127 0,6 20.595

1 02 23 Program standa-risasi pelayanan kesehatan;

Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 kelahiran hidup

1,5 83 -0,2 71 0,2 79 0,2 85 -0,2 94 -0,2 103 0,8 515

1 02 28 Program kemi-traan pelayanan kesehatan;

Persentase balita gizi buruk

4 83 -0,2 71 0,2 79 0,2 85 -0,2 94 -0,2 103 0,8 515

1 02 29

Program pening-katan pelayanan kesehatan anak balita;

Rasio dokter per satuan penduduk

0,3 826 1 709 1 792 1 853 1 938 2 1.032 6,3 5.149

1 02 30 Program pening-katan pelayanan kesehatan lansia;

Rasio tenaga medis per satu-an penduduk:

2,2 330 2 284 2 317 2 341 2 375 3 413 13,2 2.059

1 02 22

Program pence-gahan dan pena-nggulangan pen-yakit menular;

Cakupan pela-yanan keseha-tan dasar ma-syarakat miskin

86,6 2.478 1 2.127 1 2.375 1 2.558 2 2.814 2 3.095 93,6 15.446

1 02 24 Program pelaya-nan kesehatan penduduk miskin;

Cakupan pela-yanan keseha-tan rujukan ma-syarakat miskin

86,6 3.304 2 2.836 2 3.166 2 3.410 3 3.751 3 4.127 98,6 20.595

Page 184: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-12

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

Jumlah kasus makanan/obat kedaluwarsa

330 284 317 341 375 413 2.059

1 02 19

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Jenis tanaman herbal yang dikembangkan

330 284 317 341 375 413 2.059

1 02 20 Program perbaik-an gizi masyara-kat;

330 284 317 341 375 413 2.059

1 02 21 Program pengem-bangan lingkung-an sehat;

330 284 317 341 375 413 2.059

1 02 17 Program Penga-wasan obat dan makanan

165 142 158 171 188 206 1.030

1 02 31

Program penga-wasan dan pen-gendalian kese-hatan makanan;

165 142 158 171 188 206 1.030

1 02 18 Program Pengem-bangan obat asli indonesia;

165 142 158 171 188 206 1.030

1 02 32

Program pening-katan keselama-tan ibu melahir-kan dan anak;

1.652 1.418 1.583 1.705 1.876 2.063 10.297

1 12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.024 879 981 1.057 1.163 1.279 6.384

1 12 15 Program Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif

64 165 3 142 3 158 3 171 3 188 3 206 79 1.030 Badan KB dan PP

Page 185: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-13

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 12 16 Program Kese-hatan reproduksi remaja;

Rasio kebutu-han KB dengan KB yang tidak terpenuhi (umet need)

0,9 165 -0,1 142 -0,1 158 -0,1 171 -0,1 188 -0,1 206 0,7 1.030

1 12 17 Program Pelaya-nan Kontrasepsi

165 142 158 171 188 206 1.030

1 12 18

Program Pembi-naan Peran serta masyarakat da-lam pelayana KB

165 142 158 171 188 206 1.030

1 12 19

Program promosi kesehatan ibu ba-yi dan anak mela-lui kelompok ke-giatan masyara-kat;

165 142 158 171 188 206 1.030

1 12 20

Program pengem-bangan pusat pe-layanan informasi & konseling KRR;

50 43 47 51 56 62 309

1 12 21

Program Pening-katan Penanggu-langan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

50 43 47 51 56 62 309

1 12 22

Program penyiap-an tenaga penda-mping kelompok bina keluarga

50 43 47 51 56 62 309

1 12 23

Program pengem-bangan model operasional BKB Posyandu PADu

50 43 47 51 56 62 309

Page 186: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-14

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 13 URUSAN WAJIB SOSIAL 479 411 459 495 544 598 2.986

1 13 15 Program pember-dayaan fakir mis-kin;

Persentase penurunan PMKS

5 165 -0,1 142 -0,1 158 -0,1 171 -0,1 188 -0,1 206 4,8 1.030 Dinas Sosial

1 13 16

Program pelaya-nan dan rehabili-tasi kesejahtera-an sosial;

66 57 63 68 75 83 412

1 13 17 Program pembi-naan anak terlan-tar;

50 43 47 51 56 62 309

1 13 18

Program pembi--naan para penya-ndang cacat dan trauma;

50 43 47 51 56 62 309

1 13 19 Program pembi-naan panti asu-han /panti jompo

50 43 47 51 56 62 309

1 13 20

Program pembi-naan eks penyan-dang penyakit sosial;

50 43 47 51 56 62 309

1 13 21

Program pember-dayaan kelemba-gaan kesejahtera-an sosial;

50 43 47 51 56 62 309

1 19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

661 567 633 682 750 825 4.119

1 19 22

Program Pence-gahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;

Persentase kor-ban bencana yang tertangani

25 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 75 2.059 BPBD

Page 187: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-15

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 19 23 Program Tanggap Darurat Bencana Alam;

Tingkat keterse-diaan peralatan dan logistik ke-siagaan benca-na

25 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 75 2.059

1 11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

198 170 190 205 225 248 1.236

1 11 15

Program Kesera-sian Kebijakan Peningkatan Kua-litas Anak dan Pe-rempuan;

Jumlah organisasi/ kelompok perempuan

- 50 7 43 14 47 21 51 28 56 35 62 105 309 Badan KB dan PP

1 11 16

Program pening-katan kualitas hi-dup dan perlindu-ngan perempuan;

Jumlah KDRT - 50 - 43 - 47 - 51 - 56 - 62 - 309

1 11 17

Program Pengua-tan Kelembagaan Pengarus utama-an Gender dan anak

50 43 47 51 56 62 309

1 11 18

Program pening-katan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Jumlah tenaga kerja dibawah umur;

- 50 - 43 - 47 - 51 - 56 - 62 - 309

Jumlah Anggaran Misi Kedua 94.784 81.353 90.817 97.828 107.611 118.372 590.766

Page 188: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-16

8.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal, maka indikasi rencana program prioritas prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Page 189: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-17

Tabel 8.4. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal,

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI KETIGA

2 01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 12.655 10.862 12.126 13.062 14.368 15.805 78.879

2 01 30 Program Pemba-ngunan infras-truktur Pertanian;

Jumlah penam-bahan luas areal budidaya;

- 6.609 0,2 5.672 0,4 6.332 0,6 6.821 0,8 7.503 1 8.253 3 41.190 Dinas Pertanian

2 01 31

Program Pemeliharaan infrastruktur Pertanian;

Panjang jalan pertanian/ per-kebunan diba-ngun;

2 330 2 284 2 317 2 341 2 375 2 413 12 2.059

2 01 32 Program Perluasan area budidaya tanam;

Panjang Irigasi tata Air Mikro (sumur perta-nian/embung pertanian);

50 330 30 284 30 317 30 341 30 375 30 413 200 2.059

2 01 33 Program Pemba-ngunan infrastru-ktur Perkebunan;

Pertumbuhan produksi pangan

3 330 3 284 3 317 3 341 3 375 3 413 18 2.059 Dinas Hutbun

2 01 34

Program Pemeliharaan infrastruktur Perkebunan;

Pertumbuhan produksi komo-ditas perkebu-nan

3 330 3 284 3 317 3 341 3 375 3 413 18 2.059 Dinas Hutbun

2 01 35 Program Perluasan area tanam /budidaya;

Angka pertum-buhan nilai tam-bah sub sektor pertanian tana-man pangan

3 330 3 284 3 317 3 341 3 375 3 413 18 2.059

Page 190: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-18

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 01 19

Program Peningkatan produksi pertanian;

Angka pertum-buhan nilai tam-bah sub sektor perkebunan, sub sektor ke-hutanan

3 330 3 284 3 317 3 341 3 375 3 413 18 2.059

2 01 36 Program Pening-katan produksi perkebunan;

330 284 317 341 375 413 2.059

2 01 18

Program pening-katan penerapan teknologi perta-nian;

330 284 317 341 375 413 2.059

2 01 37

Program pening-katan penerapan teknologi perke-bunan;

330 284 317 341 375 413 2.059

2 01 17

Program pening-katan pemasaran hasil produksi pertanian;

330 284 317 341 375 413 2.059

2 01 38

Program pening-katan pemasaran hasil produksi perkebunan;

330 284 317 341 375 413 2.059

2 01 22 Program Pening-katan produksi hasil peternakan;

Jumlah pertumbuhan ternak

3 330 3 284 3 317 3 341 3 375 3 413 18 2.059

2 01 21

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

Angka pertum-buhan nilai tam-bah sub sektor perikanan dan sub sektor peternakan;

1 330 1 284 1 317 1 341 1 375 1 413 6 2.059

Page 191: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-19

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 01 21

Program pening-katan pemasaran hasil produksi peternakan;

330 284 317 341 375 413 2.059

2 01 20

Program pem-berdayaan pen-yuluh pertanian/ perkebunan lapangan

Persentase ke-lompok tani/ne-layan/rumah tangga perika-nan aktif

3 330 3 284 3 317 3 341 3 375 3 413 18 2.059 BP4K

2 01 18

Program pening-katan penerapan teknologi perta-nian/perkebunan

Jumlah Desa Penghasil Komoditas Unggulan

- 330 - 284 - 317 - 341 2 375 7 413 9 2.059

2 01 15 Program Pening-katan Kesejah-teraan petani

661 567 633 682 750 825 4.119

2 01 24

Program pening-katan penerapan teknologi peter-nakan;

Rasio penyuluh terhadap desa

0,5 99 1 85 1 95 1 102 1 113 1 124 1 618

2 05 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.950 1.673 1.868 2.012 2.213 2.435 12.151

2 05 27

Program Pembangunan infrastruktur Perikanan;

Jumlah Prasara-na dan sarana Pendukung Pro-duksi Perikanan (Pangkalan Pen-daratan ikan, Tempat pele-langan ikan, SPBN, BBI, Kapal tangkap ikan)

- 661 - 567 - 633 1 682 1 750 1 825 3 4.119 Dinas Kelautan dan Perikanan

Page 192: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-20

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 05 28 Program Pemeli-haraan infrastru-ktur Perikanan;

Persentase pe-nambahan luas area budidaya ikan

2 99 2 85 2 95 2 102 2 113 2 124 12 618

2 05 24

Program Pengem-bangan Kawasan budidaya Laut/Air Payau/Air Tawar

Jumlah peningkatan produksi ikan

2 661 2 567 2 633 2 682 2 750 2 825 12 4.119

2 05 25 Program Pening-katan produksi perikanan;

330 284 317 341 375 413 2.059

2 05 26

Program pening-katan penerapan teknologi perika-nan;

99 85 95 102 113 124 618

2 05 23

Program Optima-lisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi Perika-nan

99 85 95 102 113 124 618

1 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

991 851 950 1.023 1.125 1.238 6.178

1 21 15 Program pening-katan Ketahanan Pangan

Persentase ke-tersediaan stok pangan

24 991 2 851 2 950 2 1.023 2 1.125 2 1.238 34 6.178 Badan Ketahanan Pangan

Keragaman je-nis tanaman pangan yang dikembangkan

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 12 -

2 07 URUSAN PILIHAN INDUSTRI 694 596 665 716 788 867 4.325

2 07 16 Program pengem-bangan industri kecil /menengah

Jumlah Produksi sektor Industri

24 330 1 284 1 317 1 341 1 375 1 413 29 2.059 Dinas Perindag

Page 193: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-21

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 07 15

Program pening-katan kapasitas IPTEk sistem pro-duksi

66 57 63 68 75 83 412

2 07 19

Program pengem-bangan sentra sentra industri potensial;

66 57 63 68 75 83 412

2 07 18 Program penata-an struktur indus-tri

66 57 63 68 75 83 412

2 07 17

Program pening-katan kemam-puan teknologi industri

165 142 158 171 188 206 1.030

2 06 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN 958 822 918 989 1.088 1.197 5.973

2 06 20

Program pemba-ngunan dan pe-meliharaan /re-vitalisasi pasar tradisional;

Jumlah Pasar Tradisonal yang Aktif

30 661 10 567 10 633 10 682 10 750 10 825 80 4.119 Dinas Perindag

2 06 15

Program perlin-dungan konsu-men dan penga-manan perdaga-ngan;

Tingkat penga-wasan pereda-ran makanan dan hasil pro-duksi

2 165 2 142 2 158 2 171 2 188 2 206 12 1.030

2 06 17

Program pening-katan dan pengembangan eksport

Jumlah UMKM/ IKM yang men-daftarkan pro-duknya

2 66 2 57 3 63 4 68 5 75 6 83 22 412

2 06 18 Program pening-katan efisiensi perdagangan

66 57 63 68 75 83 412

Page 194: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-22

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

dalam negeri

1 15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM

991 851 950 1.023 1.125 1.238 6.178

1 15 15

Program Penciptaan iklim UKM yang kondusif

Persentase koperasi/LKM aktif

35 330 2 284 2 317 2 341 2 375 2 413 45 2.059 Dinas Koperasi

1 15 16

Program pengem-bangan kewira-usahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Persentase KUMKM yang mendapat fasi-litasi pengem-bangan atau perluasan pasar melalui pameran

32 330 2 284 2 317 2 341 2 375 2 413 42 2.059

1 15 17

Program pengem-bangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

231 199 222 239 263 289 1.442

1 15 18

Program pening-katan kualitas kelembagaan koperasi;

99 85 95 102 113 124 618

1 20

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

2.561 2.198 2.454 2.643 2.907 3.198 15.961

1 20 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

Persentase Kenaikan pajak dan retribusi daerah

10 496 5 425 5 475 5 512 5 563 5 619 35 3.089 Dispenda

Page 195: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-23

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 20 30 Program pengalihan PBB;

Persentase Kecamatan tepat waktu dalam mem-bayar pajak

60 826 5 709 5 792 5 853 5 938 5 1.032 85 5.149

1 20 31

Program pening-katan pendapa-tan pajak dan retribusi daerah;

661 567 633 682 750 825 4.119

1 20 32

Program optima-lisasi pemanfa-atan teknologi informasi;

248 213 237 256 281 309 1.545

1 20 33

Program Perenca-naan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah

330 284 317 341 375 413 2.059

1 16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

529 454 507 546 600 660 3.295

1 16 16

Program Pening-katan iklim Inves-tasi dan realisasi Investasi;

Tingkat pertum-buhan penana-man Modal

- 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 50 2.059

Badan Penanaman Modal dan perijinan

1 16 17

Program Penyia-pan Potensi Sum-berdaya, Sarana dan prasarana daerah;

Waktu yang dibutuhkan untuk pelaya-nan perijinan investasi sesuai dengan SPM

- 99 10 85 10 95 20 102 20 113 20 124 80 618

Page 196: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-24

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 16 15

Program Pening-katan promosi dan kerjasama investasi;

Jumlah Promosi Investasi

1 99 1 85 1 95 1 102 1 113 1 124 6 618

2 04 URUSAN PILIHAN PARIWISATA

165 142 158 171 188 206 1.030

2 04 16 Program pengem-bangan destinasi pariwisata

Penambahan Obyek Wisata

- 99 1 85 1 95 1 102 1 113 1 124 5 618

Dinas pemuda Olahraga pariwisata

2 04 15 Program Pengem-bangan pemasa-ran pariwisata

Tingkat Kunjungan wisatawan

- 66 240 57 240 63 240 68 240 75 240 83 1.200 412

Jumlah Anggaran Misi Ketiga 21.494 18.449 20.595 22.185 24.403 26.844 133.970

Page 197: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-25

8.4. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance), maka indikasi rencana program prioritas prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Page 198: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-26

Tabel 8.5. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesempat

Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance)

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI KEEMPAT

1 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

73.355 62.961 70.285 75.712 83.283 91.611 457.208

1 20 01 Program Pelaya-nan Administrasi Perkantoran;

Tingkat pelaya-nan administra-si perkantoran

80 33.043 28.361 31.660 34.104 37.515 41.266 205.949 Semua SKPD

1 20 02

Program Pening-katan Sarana dan prasarana Apara-tur;

16.521 14.180 15.830 17.052 18.757 20.633 102.975

1 20 03 Program Pening-katan Disiplin Aparatur;

6.609 5.672 6.332 6.821 7.503 8.253 41.190

1 20 05

Program Pening-katan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

1.652 1.418 1.583 1.705 1.876 2.063 10.297

1 20 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

165 142 158 171 188 206 1.030

1 20 06

Program pening-katan Pengem-bangan Sistem Pelaporan Capai-an Kinerja dan Keuangan;

330 284 317 341 375 413 2.059

Page 199: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-27

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 20 28 Program Pendidikan Kedinasan

Prosentase Pegawai bersertifikat diklatpim

10 165 12 142 14 158 16 171 18 188 20 206 90 1.030 BKDD

1 20 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

Prosentase pegawai bersertifikat kompetensi

3 165 4 142 5 158 6 171 7 188 8 206 33 1.030

1 20 30

Program Pembi-naan dan Pe-ngembangan Aparatur;

Persentase pe-gawai terkena hukuman disiplin PNS

- 1.322 0,4 1.134 0,2 1.266 0,1 1.364 - 1.501 - 1.651 0,7 8.238

Rasio jumlah belanja gaji pegawai ter-hadap APBD

1 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 7,5 -

1 20 24

Program mengin-tensifkan pena-nganan penga-duan masyarakat;

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

50 66 2 57 2 63 2 68 2 75 2 83 60 412 Inspektorat Kabupaten

1 20 20

Program Pening-katan Profesiona-lisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

Jumlah kasus pelanggaran yang ditindak lanjuti;

50 83 2 71 2 79 2 85 2 94 2 103 60 515

1 20 22

Program Pena-taan dan penye-mpurnaan kebija-kan sistem prose-dur pengawasan;

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

50 83 2 71 2 79 2 85 2 94 2 103 60 515

Page 200: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-28

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Jumlah kasus pelanggaran yang ditindak lanjuti;

50 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 60

1 20 21

Program Pening-katan Profesiona-lisme Tenaga Pe-meriksa dan Aparatur Penga-wasan;

Jumlah penga-duan masyara-kat yang ditindaklanjuti

50 83 2 71 2 79 2 85 2 94 2 103 60 515

Jumlah kasus pelanggaran yang ditindak lanjuti;

50 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 60 -

1 20 26

Program penataan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah konsul-tasi publik da-lam pembaha-san Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup);

2 165 2 142 12 158 12 171 12 188 12 206 52 1.030 Sekretariat Daerah

1 20 16

Program Pening-katan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

Jumlah konsul-tasi publik da-lam pembaha-san permasa-lahan khusus;

2 1.652 2 1.418 4 1.583 4 1.705 4 1.876 4 2.063 20 10.297

1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah konsu-ltasi publik da-lam pembaha-san permasa-lahan khusus;

2 248 2 213 4 237 4 256 4 281 4 309 20 1.545

Page 201: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-29

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 20 23

Program Optima-lisasi Pemanfa-atan teknologi Informasi;

Jumlah Produk Hukum Daerah yang bisa di-akses oleh pu-blik;

2 50 2 43 12 47 12 51 12 56 12 62 52 309

1 20 31 Program Fasilitasi pengembangan Jasa konstruksi;

Opini Laporan Keuangan WTP

50 50 2 43 2 47 2 51 2 56 2 62 60 309

1 20 17

Program Pening-katan dan pe-ngembangan pengelolaan keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan WTP

50 4.130 2 3.545 2 3.958 2 4.263 2 4.689 2 5.158 60 25.744 BPKAD

1 20 19

Program Pembi-naan dan Fasili-tasi pengelolaan keuangan Desa

Opini Laporan Keuangan WTP

50 165 2 142 2 158 2 171 2 188 2 206 60 1.030

1 20 15

Program Pening-katan Kapasitas Lembaga Perwa-kilan Rakyat Daerah;

Jumlah Perda yang dihasilkan

- 6.609 12 5.672 12 6.332 12 6.821 12 7.503 12 8.253 60 41.190 Sekretariat DPRD

Jumlah Reko-mendasi hasil pelaksanaan pembangunan

- - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 25 -

Penetapan APBD tepat waktu

2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 10 -

1 25 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

991 851 950 1.023 1.125 1.238

Page 202: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-30

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 25 15

Program Pengem-bangan Komuni-kasi Informasi dan Media Massa

Cakupan wilayah terjangkau komunikasi

30 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 80 2.059 Dinas Perhubungan dan Kominfo

Jumlah SKPD yang terlayani jaringan internet

50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 100 -

1 25 17

Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi;

Aksesibilitas informasi pelayanan publik

20 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 70 2.059

1 25 18

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;

Jumlah Kerjasama Media Masa

2 330 2 284 2 317 2 341 2 375 2 413 12 2.059

1 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN 264 227 253 273 300 330 1.648

1 24 15

Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan;

Tingkat dokumentasi Arsip SKPD

35 66 10 57 10 63 10 68 10 75 10 83 85 412 kantor Perpustakaan dan Arsip

1 24 16

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

Tingkat dokumentasi Arsip SKPD

35 66 10 57 10 63 10 68 10 75 10 83 85 412

1 24 17

Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana

Tingkat dokumentasi Arsip SKPD

35 66 10 57 10 63 10 68 10 75 10 83 85 412

Page 203: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-31

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

kearsipan;

1 24 18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;

Tingkat dokumentasi Arsip SKPD

35 66 10 57 10 63 10 68 10 75 10 83 85 412

1 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.487 1.276 1.425 1.535 1.688 1.857 9.268

1 10 15 Program pena-taan administrasi kependudukan;

Rasio penduduk berKTP per sa-tuan penduduk

11,7 1.487 4 1.276 4 1.425 4 1.535 4 1.688 4 1.857 31,7 9.268 Dinas kependudukan dan Capil

Penduduk me-nerima e-KTP berbasis NIK dengan pere-kaman sidik jari Rasio bayi ber-akte kelahiran

- - - - 60 - 10 - 10 - 10 - 90 - -

Rasio bayi ber-akte kelahiran

- - - - - - 50 - 25 - 25 - 100 - -

Jumlah Keluarga ber KK

- - - - - - 50 - 25 - 25 - 100 - -

1 09 URUSAN WAJIB PERTANAHAN 529 454 507 546 600 660 3.295

1 09 18

Program pengem-bangan sistem informasi perta-nahan;

Jumlah lahan masyarakat bersertifikat

30 132 10 113 10 127 10 136 10 150 10 165 80 824 Sekretariat daerah

Page 204: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-32

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 09 15

Program Pemba-ngunan Sistem pendaftaran Tanah;

Penurunan Kasus sengketa tanah

10 132 -1 113 -1 127 -1 136 -1 150 -1 165 5 824

1 09 16

Program penata-an penguasaan, penggunanan dan pemanfaatan ta-nah;

Penurunan Kasus sengketa tanah

10 132 -1 113 -1 127 -1 136 -1 150 -1 165 5 824

1 09 17

Program penye-lesaian konflik-konflik pertanahan;

Penurunan Kasus sengketa tanah

10 132 -1 113 -1 127 -1 136 -1 150 -1 165 5 824

1 23 URUSAN WAJIB STATISTIK 413 355 396 426 469 516 2.574

1 23 15

Program Pengem-bangan data/ Informasi/Statistik Daerah;

Kualitas Aksesibilitas data statistik

50 413 10 355 10 396 10 426 10 469 10 516 100 2.574 Bappeda

1 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4.692 4.027 4.496 4.843 5.327 5.860 29.245

1 06 15 Program pengembangan Data /Informasi;

Kualitas akses-ibilitas doku-men perenca-naan, dokumen monitoring dan evaluasi;

50 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 100 2.059 Bappeda

1 06 21

Program perencanaan pembangunan daerah;

Kualitas akse-sibilitas doku-men perenca-naan, dokumen monitoring dan evaluasi;

50 2.643 10 2.269 10 2.533 10 2.728 10 3.001 10 3.301 100 16.476

Page 205: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-33

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 06 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi;

Kualitas aksesi-bilitas dokumen perencanaan, dokumen moni-toring dan evaluasi;

50 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 100 2.059

1 06 23

Program perencanaan sosial dan budaya;

Kualitas akse-sibilitas do-kumen perenca-naan, dokumen monitoring dan evaluasi;

50 330 10 284 10 317 10 341 10 375 10 413 100 2.059

1 06 24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam;

Jumlah kebija-kan/produk hu-kum perencana-an dan pengen-dalian pemba-ngunan yang dibuat berda-sarkan hasil penelitian

- 330 1 284 1 317 1 341 1 375 1 413 5 2.059

1 06 25

Program perencanaan daerah rawan bencana;

Jumlah kebija-kan/produk hukum perenca-naan dan pengendalian pembangunan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian

- 99 1 85 1 95 1 102 1 113 1 124 5 618

Page 206: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-34

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan;

Kualitas aksesi-bilitas dokumen perencanaan, dokumen moni-toring dan eva-luasi;

50 99 10 85 10 95 10 102 10 113 10 124 100 618

1 06 17

Program Pengembangan wilayah perbatasan;

Tingkat Partisi-pasi Masyarakat dalam Perenca-naan, pelaksa-naan, dan pengendalian pembangunan

30 99 10 85 10 95 10 102 10 113 10 124 80 618

1 06 18

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

Jumlah kebija-kan/produk hukum perenca-naan dan pe-ngendalian pembangunan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian

- 99 1 85 1 95 1 102 1 113 1 124 5 618

1 06 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

Kualitas aksesi-bilitas dokumen perencanaan, dokumen monitoring dan evaluasi;

50 165 10 142 10 158 10 171 10 188 10 206 100 1.030

Page 207: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-35

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 06 26

Program Koordinasi Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah;

Jumlah kebija-kan/produk hukum perenca-naan dan pengendalian pembangunan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian

- 165 1 142 1 158 1 171 1 188 1 206 5 1.030

Jumlah Anggaran Misi Keempat 81.732 70.150 78.311 84.357 92.793 102.072 503.237

Page 208: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-36

8.5. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam upaya mewujudkan Misi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan maka indikasi rencana program prioritas prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Page 209: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-37

Tabel 8.6. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI KELIMA

1 08 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 991 851 950 1.023 1.125 1.238 6.178

1 08 17

Program Perlin-dungan dan Kon-servasi Sumber daya Alam;

Persentase kerusakan tanah

- 248 - 213 - 237 - 256 - 281 - 309 - 1.545

BLH

1 08 24

Program penge-lolaan ruang Terbuka Hijau (RTH);

Rasio RTH - 248 - 213 4 237 4 256 4 281 4 309 16 1.545

1 08 15

Program Pengem-bangan Kinerja pengelolaan persampahan

Tingkat penge-lolaan sampah industri, rumah tangga, dan pasar

20 248 10 213 10 237 10 256 10 281 10 309 70 1.545

1 08 16

Program Pengen-dalian Pencema-ran dan perusa-kan Lingkungan Hidup;

Perijinan berbasis AMDAL yang diterbitkan

- 248 2 213 2 237 2 256 2 281 2 309 10 1.545

Persentase pencemaran air sungai

- - - - - - - - - - - - - -

Persentase pencemaran udara

- - - - - - - - - - - - - -

Page 210: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-38

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 02 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN 1.404 1.205 1.346 1.449 1.594 1.754 8.753

2 02 16 Program Rehabilitasi hutan dan lahan;

Jumlah luas areal hutan lestari yang dikelola masyarakat

- 330 - 284 20 317 20 341 20 375 20 413 80 2.059

Dinas Hutbun

2 02 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

Luas hutan/ sempadan sungai yang direboisasi

20 248 20 213 20 237 20 256 20 281 20 309 120 1.545

2 02 15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

Nilai tambah sub sektor kehutanan

3 330 0,1 284 0,1 317 0,1 341 0,1 375 0,1 413 120 2.059

2 02 18

Program pemanfaatan kawasan hutan Industri

Nilai tambah sub sektor kehutanan

20 330 20 284 20 317 20 341 20 375 20 413 120 2.059

2 02 20

Program Perencanaan dan pengembangan hutan

Jumlah pelanggar perusakan hutan dan lingkungan

1 165 1 142 - 158 - 171 - 188 - 206 2 1.030

2 03 URUSAN PILIHAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL

496 425 475 512 563 619 3.089

2 03 15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Jumlah Penambangan Liar;

- 165 - 142 - 158 - 171 - 188 - 206 - 1.030 Dinas Pertambangan dan energi

Page 211: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-39

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 03 16

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan

Jumlah Penambangan Liar;

- 165 - 142 - 158 - 171 - 188 - 206 - 1.030

2 03 18

Program pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;

Jumlah Pemanfaatan energi terbarukan;

- 165 - 142 - 158 1 171 - 188 1 206 2 1.030

1 05 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

991 851 950 1.023 1.125 1.238 6.178

1 05 16 Program pemanfaatan Ruang;

Kasus Pelanggaran pemanfaatan Tata ruang

1 330 - 284 - 317 - 341 - 375 - 413 1 2.059

Bappeda

1 05 17

Program pengendalian Pemanfaatan ruang;

Jumlah Perijinan Baru Pemanfaatan ruang

2 330 2 284 2 317 2 341 2 375 2 413 12 2.059

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Dokumen Tata Ruang

- 330 1 284 4 317 3 341 - 375 - 413 8 2.059

2 01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 991 851 950 1.023 1.125 1.238 6.178

2 01 25

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan;

Nilai tambah sub sektor perkebunan

2 330 1 284 1 317 1 341 1 375 1 413 120 2.059

Dinas Hutbun

Page 212: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-40

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 01 26

Program Pening-katan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tana-man Perkebunan;

Nilai tambah sub sektor perkebunan

2 330 1 284 1 317 1 341 1 375 1 413 120 2.059

2 01 27

Program Pembinaan Perkebunan Swasta;

Persentase Penguasaan Lahan perkebu-nan besar

50 330 - 284 - 317 - 341 - 375 - 413 50 2.059

Jumlah Perusa-haan Perkebu-nan Besar

12 - - - - - - - - - - 12 -

Jumlah Anggaran Misi Kelima 4.874 4.183 4.670 5.030 5.533 6.087 30.378

Page 213: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-41

8.6. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Keenam

Dalam upaya mewujudkan Misi Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat., maka indikasi rencana program prioritas prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Page 214: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-42

Tabel 8.7. Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kerangka Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Keenam

Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi

Masyarakat.

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI KEENAM

1 20

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 661 567 633 682 750 825 4.119

1 20 28

Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Fasilitas Ibadah;

Jumlah rumah ibadah dalam kondisi layak

70 330 2 284 2 317 2 341 2 375 2 413 80 2.059 Sekretariat daearh

1 20 29

Program Pengem-bangan akhlak dan peningkatan ketaqwaan ke-pada Tuhan YME;

Rasio Guru ngaji terhadap penduduk muslim

0,2 330 0,01 284 0,01 317 0,01 341 0,01 375 0,01 413 0,3 2.059

Jumlah kasus konflik antar umat beragama

- - - - - - - - - - - - - - -

1 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 397 340 380 409 450 495 2.471

1 17 18

Program pengem-bangan kerja-sama pengelo-laan kekayaan budaya;

Persentase warisan budaya dan kesenian yang dikelola secara terpadu

10 99 2 85 2 95 2 102 2 113 2 124 20 618 Dinas Pendidikan Kebudayaan

Page 215: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-43

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 17 16 Program pengelolaan kekayaan budaya

Persentase or-ganisasi dan ko-munitas seni budaya yang mendapat fasili-tasi pengemba-ngan

10 99 2 85 2 95 2 102 2 113 2 124 20 618

1 17 15 Program pengembangan nilai budaya

Jumlah kelembagaan adat

10 99 2 85 2 95 2 102 2 113 2 124 20 618

1 17 17

Program pengelolaan keragaman budaya

Jumlah kelompok seni dan budaya

10 99 2 85 2 95 2 102 2 113 2 124 20 618

1 19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.214 1.900 2.121 2.285 2.513 2.765 13.799

1 19 17

Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

Jumlah Kasus Konflik antar Kelompok Masyarakat

- 330 - 284 - 317 - 341 - 375 - 413 - 2.059 badan Kesbangpol

Jumlah masyarakat, kelompok, organisasi yang dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan

- - - - 7 - 7 - 7 - 7 - 28 -

1 19 18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah kegiatan bersama antar kelompok masyarakat

- 330 - 284 1 317 1 341 1 375 1 413 4 2.059

Page 216: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-44

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Jumlah Kasus Konflik antar Kelompok Masyarakat

- - - - - - - - - - - - - -

1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan PILKADA

80 330 - 284 - 317 5 341 - 375 5 413 90 2.059

Jumlah kasus sengketa Pemilu dan PILKADA

- - 1 - - - - - - - - - 1 -

1 19 20

Program peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

Persentase Penyakit masyarakat yang tertangani;

60 330 1 284 1 317 1 341 1 375 1 413 65 2.059 Pol PP

1 19 15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan;

Jumlah kriminalitas/huruhara yang ditangani;

- 297 - 255 1 285 - 307 - 338 - 371 1 1.854 Pol PP

1 19 16

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

Jumlah kriminalitas/huruhara yang ditangani;

- 297 - 255 1 285 - 307 - 338 - 371 1 1.854 Pol PP

Page 217: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-45

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 19 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah kriminalitas/huruhara yang ditangani;

- 297 - 255 1 285 - 307 - 338 - 371 1 1.854 badan Kesbangpol

1 22 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.304 2.836 3.166 3.410 3.751 4.127 20.595

1 22 18

Program peningkatan kapasitas aparatur desa;

Persentase Aparatur Desa yang dibina;

20 661 5 567 5 633 10 682 10 750 20 825 70 4.119 BPMPD

1 22 15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;

Persentase kelompok/ lembaga kemasyarakatan yang dibina;

20 661 5 567 5 633 5 682 7,5 750 7,5 825 50 4.119

1 22 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Persentase masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Desa

10 661 1 567 2 633 3 682 4 750 5 825 25 4.119

1 22 19

Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa

Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan

500 330 100 284 120 317 130 341 140 375 150 413 1.140 2.059

Page 218: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Hal. 8-46

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Awal RPJM

Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi Akhir RPJM SKPD

Penanggung Jawab

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

Awal Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta Target Rp juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 22 20

Program Kerjasama Pembangunan Desa;

Jumlah anggaran pembangunan desa yang dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat, instansi pemerintah vertikal/swasta;

1.500 330 1.500 284 750 317 1.000 341 1.000 375 1.000 413 6.750 2.059

1 22 21

Program Pengembangan Teknologi Tepat guna

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan digunakan;

- 330 - 284 - 317 1 341 2 375 3 413 6 2.059

1 22 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah BUMDes - 330 - 284 - 317 - 341 1 375 1 413 2 2.059

Jumlah Anggaran Misi Keenam 6.576 5.644 6.300 6.787 7.465 8.212 40.984

Page 219: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-1

BBAABB 99 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD se-Kabupaten Mesuji.

Penetapan Indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan

memperhitungkan waktu pencapaian.

9.1. Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah merupakan indikator ekonomi dan sosial budaya yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2012-2017);

Page 220: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-2

Tabel 9.1. Indikator Makro Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal

2011

Rencana Tingkat Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016/2017

A Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,13 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60

1 Pertanian persen 5,64 5,71 5,81 5,91 6,00 6,10

2 Pertambangan dan Penggalian persen 5,20 5,27 5,36 5,45 5,54 5,63

3 Industri Pengolahan persen 4,86 4,92 5,00 5,09 5,17 5,25

4 Listrik Gas dan Air Bersih persen 23,00 20,77 19,13 17,86 16,85 16,04

5 Bangunan persen 4,60 4,65 4,73 4,80 4,88 4,95

6 Perdagangan, Hotel & Restoran persen 7,19 7,25 7,34 7,44 7,53 7,62

7 Pengangkutan dan Komunikasi persen 11,15 11,00 10,90 10,81 10,74 10,68

8 Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan persen 9,59 9,56 9,56 9,56 9,58 9,59

9 Jasa-jasa persen 13,11 12,75 12,48 12,24 12,05 11,88

B PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Juta Rp 3.237.133,35 3.437.835,62 3.654.419,26 3.888.302,09 4.141.041,73 4.414.350,48

1 Pertanian Juta Rp 1.533.770,36 1.555.982,62 1.576.536,48 1.595.003,50 1.610.889,37 1.623.624,62

2 Pertambangan dan Penggalian Juta Rp 6.686,71 6.544,85 6.365,69 6.143,74 5.872,83 5.545,95

3 Industri Pengolahan Juta Rp 767.898,54 823.719,26 884.341,87 950.226,66 1.021.881,96 1.099.869,50

4 Listrik Gas dan Air Bersih Juta Rp 455,59 558,74 673,56 801,38 943,69 1.102,16

5 Bangunan Juta Rp 67.794,72 88.809,72 112.275,59 138.475,83 167.727,31 200.384,40

6 Perdagangan, Hotel & Restoran Juta Rp 516.559,32 583.944,01 658.318,05 740.441,45 831.160,61 931.418,64

7 Pengangkutan dan Komunikasi Juta Rp 104.353,68 115.543,55 127.840,09 141.360,26 156.234,08 172.606,17

8 Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan Juta Rp 92.240,33 95.517,32 98.939,16 102.509,38 106.231,09 110.106,81

9 Jasa-jasa Juta Rp 147.374,10 167.215,56 189.128,77 213.339,88 240.100,79 269.692,24

C Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Harga Berlaku

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Pertanian persen 47,38 45,26 43,14 41,02 38,90 36,78

Page 221: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-3

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal

2011

Rencana Tingkat Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016/2017

2 Pertambangan dan Penggalian persen 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13

3 Industri Pengolahan persen 23,72 23,96 24,20 24,44 24,68 24,92

4 Listrik Gas dan Air Bersih persen 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

5 Bangunan persen 2,09 2,58 3,07 3,56 4,05 4,54

6 Perdagangan, Hotel & Restoran persen 15,96 16,99 18,01 19,04 20,07 21,10

7 Pengangkutan dan Komunikasi persen 3,22 3,36 3,50 3,64 3,77 3,91

8 Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan persen 2,85 2,78 2,71 2,64 2,57 2,49

9 Jasa-jasa persen 4,55 4,86 5,18 5,49 5,80 6,11

D PDRB Atas Dasar Harga Konstan Juta Rp 1.327.384,73 1.409.682,58 1.498.492,59 1.594.396,11 1.698.031,86 1.810.101,96

1 Pertanian Juta Rp 718.874,09 759.936,35 804.083,40 851.577,14 902.704,18 957.778,29

2 Pertambangan dan Penggalian Juta Rp 2.565,57 2.700,66 2.845,31 3.000,28 3.166,42 3.344,61

3 Industri Pengolahan Juta Rp 282.893,85 296.810,30 311.658,13 327.506,55 344.430,43 362.510,77

4 Listrik Gas dan Air Bersih Juta Rp 137,63 166,22 198,01 233,37 272,70 316,45

5 Bangunan Juta Rp 21.291,16 22.281,33 23.334,39 24.454,68 25.646,88 26.915,99

6 Perdagangan, Hotel & Restoran Juta Rp 185.936,31 199.424,20 214.071,23 229.988,42 247.298,39 266.136,61

7 Pengangkutan dan Komunikasi Juta Rp 35.953,42 39.908,71 44.257,88 49.042,75 54.309,79 60.110,73

8 Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan Juta Rp 45.265,63 49.592,08 54.332,11 59.528,51 65.228,75 71.485,57

9 Jasa-jasa Juta Rp 34.467,07 38.862,75 43.712,13 49.064,40 54.974,33 61.502,95

E Jumlah Penduduk (jiwa) Rp 189.442,00 191.573,22 193.852,94 196.217,95 198.670,67 201.154,06

F Pendapatan Perkapita (ADHK) Rp 7.006.813,33 7.358.453,15 7.730.048,13 8.125.638,42 8.546.967,82 8.998.585,38

G Inflasi persen 4,24 4,30 4,75 4,50 4,45 4,40

H UMP Rp 863.500,00 982.500 1.155.000 1.355.000,00 1.605.000,00 1.890.000,00

I Keuangan Daerah

1 Pendapatan Asli daerah Rp 4.901.600.000 7.793.670.210 9.416.670.000 11.300.004.000 12.430.004.400 13.673.004.840

2 Dana Perimbangan Rp 335.290.635.025 384.599.850.083 411.156.520.203 437.713.190.323,00 481.484.509.355 529.632.960.291

Page 222: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-4

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal

2011

Rencana Tingkat Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016/2017

3 Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah Rp 168.161.435.320 43.926.578.000 51.966.931.945 60.007.285.890,00 66.008.014.479 72.608.815.927

4 TOTAL Rp 508.353.670.345 436.320.098.293 472.540.122.148 509.020.480.213 559.922.528.234 615.914.781.058

J Investasi

1 Nilai Investasi PMDN Rp 8.925.000.000 10.710.000.000,00 12.852.000.000 15.422.400.000 18.506.880.000 22.208.256.000

2 Nilai Investasi PMA Rp - - - - - -

3 Penyerapan Tenaga Kerja Investasi PMDN Orang 216 300 332 388 400 411

4 Penyerapan Tenaga Kerja Investasi PMA Orang - - - - - -

5 Rasio Investasi thd PDRB Rasio 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18

6 Kebutuhan Investasi Miliar Rp - 92 125 125 125 125

K Sosial Budaya

1 Jumlah Penduduk Jiwa 189.442 191.573 193.853 196.218 198.671 201.154

2 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3 Keluarga yang memiliki KK Persen 39.031,00 58.307,00 59.000,00 60.000,00 60.787,00 611.500,00

4 Penduduk yang memiliki KTP Persen 0,28 0,47 0,52 0,67 0,84 0,92

5 Penduduk yang memiliki Akta Persen 3,80 4,01 4,22 4,43 4,64 4,85

6 Kelahiran Jiwa 4.503,00 3.926,00 3.349,00 2.772,00 2.195,00 1.618,00

7 Jumlah penduduk Miskin Ribu Jiwa 16.207,00 15.210,00 14.000,00 13.450,00 12.470,00 12.000,00

8 Penduduk Miskin Persen 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

9 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

L Indeks Pembangunan Manusia

67,56 67,76 67,96 68,16 68,36 68,56

1 Angka Harapan Hidup Tahun 69,00 69,25 69,50 69,75 70,00 70,25

2 Angka Melek Huruf Persen 92,37 92,57 92,77 92,97 93,17 93,37

3 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,40 6,45 6,50 6,55 6,60 6,65

4 Paritas Daya Beli Ribu Rp 597,25 598,25 599,25 600,25 601,25 602,25

M Indeks Kemahalan Konstruksi Poin 110,00 111,53 111,00 110,50 110,00 110,00

Page 223: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-5

9.2. Indikator Kinerja untuk Misi Kesatu - Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Utilitas Berbasis Keswadayaan Menuju Bumi Agribisnis

Indikator kinerja daerah untuk mencapai Misi Kesatu akan dicapai oleh SKPD yang membidangi dengan melaksanakan program dan kegiatan:

(1). Urusan Wajib Pekerjaan Umum; (2). Urusan Wajib Perumahan;

(3). Urusan Wajib Perhubungan; (4). Urusan Pilihan Transmigrasi; (5). Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral;

Tabel 9.2.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji untuk Misi Kesatu

No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

MISI KESATU

A URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

1 Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

Persen 10,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 25,0

2

Luas lahan yang terlayani jaringan irigasi yang terpelihara;

Persen 30,0 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 50,0

3 Persentase bangunan kantor Pemda dalam kondisi baik;

Persen - - 10,0 20,0 30,0 40,0 100,0

4 Persentase bangunan kantor kecamatan dalam kondisi baik;

Persen 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0

B URUSAN WAJIB PERUMAHAN

5 Persentase rumah layak huni;

Persen 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0

6 Persentase Rumah dengan MCK standar

Persen 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0

7 Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;

Persen 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0

C URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

8 Tingkat intensitas transportasi darat

Persen 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0

9 Tingkat ketersediaan angkutan umum

Persen 30,0 5,0 5,0 10,0 15,0 20,0 85,0

10 Persentase kendaraan laik jalan yang beroperasi

Persen 55,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 80,0

11 Jumlah fasilitas perlengkapan rambu jalan Kabupaten.

Persen 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 50,0

D URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI

12 Persentase Penurunan Desa Tertinggal

Persen 55,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 80,0

E URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

13 Rasio elektrifikasi Persen 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 6,0 20,0

Page 224: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-6

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

14 Persentase titik penerangan Jalan Umum;

Persen 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 6,0 20,0

9.3. Indikator Kinerja untuk Misi Kedua - Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Indikator kinerja daerah untuk mencapai Misi Kedua akan dicapai oleh SKPD yang membidangi dengan melaksanakan program dan kegiatan dari:

(1). Urusan Wajib Pendidikan

(2). Urusan Wajib Tenaga Kerja (3). Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga (4). Urusan Wajib Kesehatan

(5). Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (6). Urusan Wajib Sosial

(7). Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri (8). Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 9.3.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji untuk Misi Kedua

No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

MISI KEDUA

A URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

15 Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. APK SD/MI persen 92,7 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 98,7

b. APK SLTP/MTs persen 63,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 71,3

c. APK SLTA/MA/SMK

persen 32,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 40,1

16 Angka Partisipasi Murni (APM)

a. APM SD/MI persen 96,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 98,6

b. APM SLTP/MTs persen 66,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 73,6

c. APM SLTA/MA/SMK

persen 32,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 40,1

17 Angka Partisipasi Sekolah (APS):

a. APS Usia 7-12

Tahun persen 92,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 95,2

b. APS Usia 13-15

Tahun persen 80,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 82,5

c. APS Usia 16-18

Tahun persen 70,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 72,5

18 Persentase Penduduk Lulus Diploma/Sarjana

persen 6,5 1,0 1,0 1,0 1,0 10,5 21,0

19 Persentase Penduduk Buta Aksara > 15 tahun

persen 86,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 89,0

20 Angka Kelulusan

-

a. Angka Kelulusan

SD/MI persen 94,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 97,3

Page 225: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-7

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

b. Angka Kelulusan

SLTP/MTs persen 94,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 97,3

c. Angka Kelulusan

SMU/MTs/SMK persen 94,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 97,3

21 Angka Putus Sekolah

Putus Sekolah SD/MI persen 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

Putus Sekolah SLTP persen 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,1

Putus Sekolah SLTA persen - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

22 Jumlah Perpustakaan Mobil

Unit - 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

23 Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Orang/th - - 50,0 100,0 150,0 200,0 500,0

24 Jumlah Koleksi buku Judul - - 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0

B URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

25 Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih

orang 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 200,0

26

Persentase penurunan pengangguran terbuka

Persen 28,0 (1,0) (1,0) (2,0) (2,0) (2,0) 20,0

44 Kasus pelanggaran perusahaan dalam ketenagakerjaan

Kasus - - - - - - -

C URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

27 Jumlah Kelompok Pemuda/Olahraga yang dilatih;

Kel - 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 105,0

28 Jumlah olahragawan berprestasi

Persen 10,0 10,0 12,0 12,0 14,0 14,0 72,0

D URUSAN WAJIB KESEHATAN

29 Rasio posyandu per satuan balita

Rasio 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11,8

30 Rasio pustu per satuan penduduk

Rasio 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11,8

31 Rasio puskesmas per satuan penduduk

Rasio 4,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,8

32 Rasio RS per satuan penduduk

Rasio - - - - 10,0 10,0 20,0

33 Angka Kematian Hidup Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Angka 1,3 (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) 0,6

34 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 kelahiran hidup

Angka 1,5 (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) 0,8

35 Persentase balita gizi buruk

Persen 4,0 (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) 3,3

36 Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,3

37 Rasio tenaga medis per satuan penduduk:

Rasio 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 13,2

38 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin *)

Persen 86,6 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 93,6

39 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

Persen 86,6 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 98,6

Page 226: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-8

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

40 Jumlah kasus makanan/obat kedaluwarsa

Kasus - - - - - - -

41 Jenis tanaman herbal yang dikembangkan

Jenis - 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 40,0

E URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

42 Cakupan peserta KB aktif

Persen 64,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 79,0

43

Rasio kebutuhan KB dengan KB yang tidak terpenuhi (umet need)

rasio 0,9 (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 0,7

F URUSAN WAJIB SOSIAL

45 Persentase penurunan PMKS

Persen 5,0 (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 4,8

G URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

46 Persentase korban bencana yang tertangani

Persen 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 75,0

47 Tingkat ketersediaan peralatan dan logistik kesiagaan bencana;

Persen 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 75,0

H URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

48 Jumlah organisasi/ kelompok perempuan

kel - 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 105,0

49 Jumlah KDRT kasus - - - - - - -

50 Jumlah tenaga kerja dibawah umur;

Orang - - - - - - -

9.4. Indikator Kinerja untuk Misi Ketiga - Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal

Indikator kinerja daerah untuk mencapai Misi Ketiga akan dicapai oleh SKPD yang membidangi dengan melaksanakan program dan kegiatan dari:

(1) Urusan Pilihan Pertanian (2) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan (3) Urusan Wajib Ketahanan Pangan

(4) Urusan Pilihan Perindustrian (5) Urusan Pilihan Perdagangan (6) Urusan Wajib Koperasi dan UMKM (7) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah; (8) Urusan Wajib Penanaman Modal (9) Urusan Pilihan Pariwisata

Page 227: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-9

Tabel 9.4. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji untuk Misi Ketiga;

No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

MISI KETIGA

A URUSAN PILIHAN PERTANIAN

51 Jumlah penambahan luas areal budidaya;

Persen - 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 3,0

52

Panjang jalan pertanian/ perkebunan dibangun;

km 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0

53

Panjang Irigasi tata Air Mikro (sumur pertanian/embung pertanian);

unit 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0

54 Pertumbuhan produksi pangan

persen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

55 Pertumbuhan produksi komoditas perkebunan

persen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

60

Angka pertumbuhan nilai tambah sub sektor pertanian tanaman pangan

Persen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

61

Angka pertumbuhan nilai tambah sub sektor perkebunan, sub sektor kehutanan

Persen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

65 Persentase kelompok tani/nelayan/rumah tangga perikanan aktif

Persen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

66 Jumlah Desa Penghasil Komoditas Unggulan

Desa - - - - 2,0 7,0 9,0

67 Rasio penyuluh terhadap desa

Rasio 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

B URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

56

Jumlah Prasarana dan sarana Pendukung Produksi Perikanan (Pangkalan Pendaratan ikan, Tempat pelelangan ikan, SPBN, BBI, Kapal tangkap ikan)

Unit - - - 1,0 1,0 1,0 3,0

57 Persentase penambahan luas area budidaya ikan

persen 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0

58 Jumlah peningkatan produksi ikan

persen 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0

59 Jumlah pertumbuhan ternak

persen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

62

Angka pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan dan sub sektor peternakan;

persen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0

Page 228: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-10

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

C URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

63 Persentase ketersediaan stok pangan

Persen 24,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 34,0

64 Keragaman jenis tanaman pangan yang dikembangkan

Orang 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0

D URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

68 Jumlah Produksi sektor Industri

Persen 24,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 29,0

E URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

69 Jumlah Pasar Tradisonal yang Aktif

Persen 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0

70 Tingkat pengawasan peredaran makanan dan hasil produksi

Kali 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0

71 Jumlah UMKM/IKM yang mendaftarkan produknya

unit 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 22,0

F URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM

72 Persentase koperasi/LKM aktif

Persen 35,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 45,0

73

Persentase KUMKM yang mendapat fasilitasi pengembangan atau perluasan pasar melalui pameran

Persen 32,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 42,0

G URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

74 Persentase Kenaikan pajak dan retribusi daerah

persen 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

75

Persentase Kecamatan tepat waktu dalam membayar pajak

Persen 60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 85,0

H URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

76 Tingkat pertumbuhan penanaman Modal

Persen - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

77

Waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perijinan investasi sesuai dengan SPM

Persen - 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 80,0

78 Jumlah Promosi Investasi

Kali 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0

I URUSAN PILIHAN PARIWISATA

79 Penambahan Obyek Wisata

Unit - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

80 Tingkat Kunjungan wisatawan

Orang - 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 1.200,0

Page 229: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-11

9.5. Indikator Kinerja untuk Misi Keempat - Mewujudkan Tata Kelola dan Aparatur Pemerintah yang Baik (Good Governance)

Indikator kinerja daerah untuk mencapai Misi Keempat akan dicapai oleh SKPD yang membidangi dengan melaksanakan program dan kegiatan dari:

(1) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

(2) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika (3) Urusan Wajib Kearsipan (4) Urusan Wajib Pencatatan Sipil

(5) Urusan Wajib Pertanahan (6) Urusan Wajib Statistik (7) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Tabel 9.5.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji untuk Misi Keempat

No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

MISI KEEMPAT

A URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

81 Rasio jumlah belanja gaji pegawai terhadap APBD

Rasio 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 7,5

82 Prosentase Pegawai bersertifikat diklatpim

Persen 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 90,0

83 Prosentase pegawai bersertifikat kompetensi

Persen 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 33,0

84 Persentase pegawai terkena hukuman disiplin PNS

Persen - 0,4 0,2 0,1 - - 0,7

85 Jumlah kasus pelanggaran yang ditindak lanjuti;

Persen 50,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 60,0

86 Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persen 50,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 60,0

87

Jumlah konsultasi publik dalam pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup);

Kali 2,0 2,0 12,0 12,0 12,0 12,0 52,0

88

Jumlah konsultasi publik dalam pembahasan permasalahan khusus;

Kali 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0

89 Jumlah Produk Hukum Daerah yang bisa diakses oleh publik;

Kali 2,0 2,0 12,0 12,0 12,0 12,0 52,0

101 Opini Laporan Keuangan WTP

Persen 50,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 60,0

106 Jumlah Perda yang dihasilkan

Unit - 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0

107 Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan pembangunan

Unit - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

Page 230: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-12

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

108 Penetapan APBD tepat waktu

Kali 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 10,0

B URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

90 Cakupan wilayah terjangkau komunikasi

Persen

30,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

80,0

91 Jumlah SKPD yang terlayani jaringan internet

Persen

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

100,0

92 Aksesibilitas informasi pelayanan publik

Persen

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

70,0

93 Jumlah Kerjasama Media Masa

Kali

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

12,0

C URUSAN WAJIB KEARSIPAN

94 Tingkat dokumentasi Arsip SKPD

persen

35,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

85,0

D URUSAN WAJIB PENCATATAN SIPIL

95 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Rasio

11,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

31,7

96

Penduduk menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari Rasio bayi berakte kelahiran

Persen

-

-

60,0

10,0

10,0

10,0

90,0

97 Rasio bayi berakte kelahiran

Persen

-

-

-

50,0

25,0

25,0

100,0

98 Jumlah Keluarga ber KK

Persen

-

-

-

50,0

25,0

25,0

100,0

E URUSAN WAJIB PERTANAHAN

99 Jumlah lahan mayarakat bersertifikat

Persen

30,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

80,0

100 Penurunan Kasus sengketa tanah

Kasus

10,0

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

5,0

F URUSAN WAJIB STATISTIK

102 Kualitas Aksesibilitas data statistik

Persen

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

100,0

G URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

103

Kualitas aksesibilitas dokumen perencanaan, dokumen monitoring dan evaluasi;

Persen

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

100,0

104

Jumlah kebijakan/produk hukum perencanaan dan pengendalian pembangunan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian

Unit

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

105

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan

Persen 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0

Page 231: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-13

9.6. Indikator Kinerja untuk Misi Kelima - Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral Secara Berkelanjutan

Indikator kinerja daerah untuk mencapai Misi Kelima akan dicapai oleh SKPD yang membidangi dengan melaksanakan program dan kegiatan dari:

(1) Urusan Wajib Lingkungan Hidup; (2) Urusan Pilihan Kehutanan

(3) Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral (4) Urusan Wajib Penataan Ruang (5) Urusan pilihan Pertanian

Tabel 9.6. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji untuk Misi Kelima

No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

MISI KELIMA

A URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

109 Persentase kerusakan tanah

Persen - - - - - - -

110 Persentase pencemaran air sungai

Persen - - - - - - -

111 Persentase pencemaran udara

Persen - - - - - - -

112 Rasio RTH Rasio - - 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0

113

Tingkat pengelolaan sampah industri, rumah tangga, dan pasar

Persen 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0

114 Perijinan berbasis AMDAL yang diterbitkan

Jumlah - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

B URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

115 Jumlah luas areal hutan lestari yang dikelola masyarakat

Ha - - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0

116 Nilai tambah sub sektor kehutanan

Ha 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0

122 Jumlah pelanggar perusakan hutan dan lingkungan

Kasus 1,0 1,0 - - - - 2,0

123 Luas hutan/ sempadan sungai yang direboisasi

Ha 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0

C URUSAN PILIHAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL

117 Jumlah Penambangan Liar;

Kasus - - - - - - -

118 Jumlah Pemanfaatan energi terbarukan;

Unit - - - 1,0 - 1,0 2,0

D URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

119 Kasus Pelanggaran pemanfaatan Tata ruang

Kasus 1,0 - - - - - 1,0

120 Jumlah Perijinan Baru Pemanfaatan ruang

Unit 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0

121 Dokumen Tata Ruang Unit - 1,0 4,0 3,0 - - 8,0

Page 232: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-14

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

E URUSAN PILIHAN PERTANIAN

124 Jumlah Perusahaan Perkebunan Besar

Unit 12,0 - - - - - 12,0

125 Persentase Penguasaan Lahan perkebunan besar

Persen 50,0 - - - - - 50,0

9.7. Indikator Kinerja untuk Misi Keenam - Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum

dengan Berorientasi pada Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat.

Indikator kinerja daerah untuk mencapai Misi Keenam akan dicapai oleh SKPD yang membidangi dengan melaksanakan program dan kegiatan dari:

(1) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah; (2) Urusan Wajib Kebudayaan (3) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(4) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 9.7. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji untuk Misi Keenam

No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

MISI KEENAM

A URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

126 Jumlah rumah ibadah dalam kondisi layak

Persen 70,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 80,0

127 Rasio Guru ngaji terhadap penduduk muslim

Rasio 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,3

128 Jumlah kasus konflik antar umat beragama

kasus - - - - - - -

B URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

129

Persentase warisan budaya dan kesenian yang dikelola secara terpadu

Persen 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

130

Persentase organisasi dan komunitas seni budaya yang mendapat fasilitasi pengembangan

Persen 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

131 Jumlah kelembagaan adat

Unit 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

132 Jumlah kelompok seni dan budaya

Unit 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

C URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

133 Jumlah Kasus Konflik antar Kelompok Masyarakat

Kasus - - - - - - -

Page 233: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-15

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Rencana tingkat Capaian Kinerja Kondisi

AWAL RPJM

2012 2013 2014 2015 2016/ 2017

AKHIR RPJM

134 Jumlah kegiatan bersama antar kelompok masyarakat

Kali - - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

135

Jumlah masyarakat, kelompok, organisasi yang dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan

Kel - - 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

136

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan PILKADA

Persen 80,0 - - 5,0 - 5,0 90,0

137 Jumlah kasus sengketa Pemilu dan PILKADA

Kasus - 1,0 - - - - 1,0

138 Persentase Penyakit masyarakat yang tertangani;

Persen 60,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 65,0

139 Jumlah kriminalitas/huruhara yang ditangani;

Kali - - 1,0 - - - 1,0

D URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

140 Persentase Aparatur Desa yang dibina;

Persen 20,0 5,0 5,0 10,0 10,0 20,0 70,0

141

Persentase kelompok/ lembaga kemasyarakatan yang dibina;

Persen 20,0 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 50,0

142

Persentase masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Desa

Persen 10,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 25,0

143 Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan

Rp Juta 500,0 100,0 120,0 130,0 140,0 150,0 1.140,0

144

Jumlah anggaran pembangunan desa yang dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat, instansi pemerintah vertikal/swasta;

Rp Juta 1.500,0 1.500,0 750,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 6.750,0

145

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan digunakan;

Unit - - - 1,0 2,0 3,0 6,0

146 Jumlah BUMDes Unit - - - - 1,0 1,0 2,0

Page 234: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Hal. 10-1

BBAABB 1100 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati-Wakil Bupati yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam penerapan RPJMD ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan daerah (PERDA) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersunguhsungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Bupati/Wakil Bupati Mesuji periode 2012-2017 dilantik pada bulan April Tahun 2012 dan akan berakhir pada bulan April Tahun 2017. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen RPJMD pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Mesuji untuk masa bakti 2012-2017 atau setelah Bupati/wakil Bupati Mesuji terpilih masa bakti 2017-2022, dan sebelum RPJMD 2017-2022 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2012-2017 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Mesuji Tahun 2017. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2017, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 maka Pemerintah Kabupaten Mesuji akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2016 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja (Renja SKPD) yang

Page 235: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Hal. 10-2

berlaku tahunan. Sedangkan dilingkup pemerintah daerah diwujudkan dalam program-program yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanan RPJMD Kabupaten Mesuji, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati/Wakil Bupati Mesuji;

(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati/Wakil Bupati Mesuji dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Mesuji;

(3) Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab dan diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Mesuji dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun;

(4) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 dengan sebaik-baiknya;

(5) Setiap SKPD Kabupaten Mesuji berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Kabupaten Mesuji yaitu: RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017. Bagi SKPD yan terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(6) Setiap Pemerintah Desa agar mengacu pada RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 dengan sebaik-baiknya.

(7) Penjabaran RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji;

(8) Penyusunan RKPD Kabupaten Mesuji harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

(9) RKPD Kabupaten Mesuji harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran-SKPD (RKA-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

(10) Dalam hubungannya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengingat keterbatasan sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mencapai SPM tersebut, dan diperkirakan akan terjadi gap atau selisih yang cukup signifikan, maka dalam RKPD harus dilakukan sinkronisasi dengan RKPD Provinsi maupun RKP, guna mendapatkan sumber-sumber pendanaan maupun program kegiatan Provinsi/Pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Mesuji untuk mendukung pencapaian SPM di Kabupaten Mesuji. Agar SPM di Kabupaten Mesuji dapat dilaksanakan maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Bappeda bersama Sekretariat Daerah (dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi) dan SKPD terkait membentuk Tim Percepatan

Page 236: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Hal. 10-3

Pelaksanaan SPM yang bertugas menghimpun, menganalisa hasil pelaksanaan APBD setiap tahunnya terhadap pencapaian SPM.

b. Hasil Analisa digunakan untuk dasar perhitungan pencapaian tahun berikutnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penganggaran kabupaten, yang dituangkan dalam RKPD;

c. Gap/Selisih yang terjadi antara kemampuan pencapaian SPM oleh Kabupaten dengan SPM dilaporkan ke Bupati dan diusulkan ke Provinsi/Pusat agar dapat didanai oleh Provinsi maupun Pusat sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;

d. SKPD terkait berkewajiban untuk mengupayakan seoptimal mungkin percepatan pencapaian SPM dengan melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga, sehingga dapat membantu Kabupaten Mesuji dalam pencapaian SPM dengan tambahan pendanaan atau alokasi program kegiatan bagi Kabupaten Mesuji dari Provinsi dan Kementerian/Lembaga;

e. Upaya percepatan pencapaian SPM dapat dilakukan penyesuaian dan dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(11) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Mesuji merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

(12) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Mesuji, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;

(13) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA-SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;

b. Kepala Bappeda Kabupaten Mesuji menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA-SKPD dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

c. Kepala Bappeda Kabupaten Mesuji menyusun laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD, dan menyusun laporan evaluasi kinerja SKPD berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SKPD;

d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati sebagai dasar penilaian kinerja SKPD dan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(14) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Mesuji dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Mesuji untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Page 237: Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang ... · analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

Penutup Hal. 11-1

BBAABB 1111 PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Mesuji Tahun 2012—2017 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mesuji, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012—2017 akan menjadi pendorong membangun gerakan

bersama untuk mewujudkan Mesuji yang Aman, Adil, dan Sejahtera Tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Mesuji, dibarengi dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, masyarakat dan kemitraan dengan pihak swasta.

BUPATI MESUJI,

KHAMAMI