lampiran i : peraturan menteri dalam negeri nomor :...
TRANSCRIPT
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
1. Rp 124.077.299.000 Rp 138.398.372.000
c.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 425.409.000 Rp 425.409.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 92.117.499.000 Rp 95.636.775.000 DITJEN PMD
e.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 359.013.000 Rp 11.160.810.000 DITJEN ADMINDUK
2. Rp 54.825.149.000 Rp 77.242.262.000
a.
1). Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
3). Transformasi Pemerintahan di Kepulauan Nias (Nias Islands
Govermant Transformation Programe/NITP)
Rp 5.080.000.000 Rp 5.080.000.000 DITJEN OTDA
4). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 270.000.000 Rp 270.000.000 DITJEN PUM
5). Fasilitasi Koordinasi Pembinaan Wilayah dan
Pemberdayaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan
Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 DITJEN PUM
c.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 415.527.000 Rp 415.527.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 41.138.162.000 Rp 44.174.463.000 DITJEN PMD
e.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 382.964.000 Rp 19.413.776.000 DITJEN ADMINDUK
3. Rp 21.136.745.000 Rp 28.748.481.875
c.
1). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam
Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran
Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 DITJEN PUM
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 823.990.875 DITJEN PUM
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 375.671.000 Rp 375.671.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 18.413.901.000 Rp 19.771.266.000 DITJEN PMD
g.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN UNTUK MASING-MASING PROVINSI
YANG DIBIAYAI MELALUI PENDANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2010
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR :TANGGAL:
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 328.970.000 Rp 5.759.351.000 DITJEN ADMINDUK
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM4. Rp 13.342.570.000 Rp 20.096.976.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 374.279.000 Rp 374.279.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 11.389.283.000 Rp 12.348.150.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 254.002.000 Rp 6.049.541.000 DITJEN ADMINDUK
5. Rp 10.297.408.000 Rp 13.078.408.000
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 366.080.000 Rp 366.080.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 7.732.128.000 Rp 8.420.872.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 224.742.000 Rp 2.316.998.000 DITJEN ADMINDUK
6. Rp 12.726.557.000 Rp 18.421.196.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 367.247.000 Rp 367.247.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 10.743.213.000 Rp 12.277.852.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 223.209.000 Rp 4.383.209.000 DITJEN ADMINDUK
7. Rp 19.861.077.000 Rp 31.640.360.000
a.
1). Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 108.410.000 Rp 108.410.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)
3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
4). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 230.000.000 Rp 230.000.000 DITJEN PUM
f.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 363.611.000 Rp 363.611.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 15.873.021.000 Rp 17.114.048.000 DITJEN PMD
h. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAMBI
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROVINSI RIAU
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 312.138.000 Rp 10.500.394.000 DITJEN ADMINDUK
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM8. Rp 5.131.835.000 Rp 6.767.310.000
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 366.080.000 Rp 366.080.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 3.080.355.000 Rp 3.297.310.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 221.020.000 Rp 1.639.540.000 DITJEN ADMINDUK
9. Rp 11.624.721.000 Rp 15.233.976.650
c.
1). Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara
Rp 234.800.000 Rp 234.800.000 BADAN DIKLAT
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 652.813.650 DITJEN PUM
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 361.742.000 Rp 361.742.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 9.763.665.000 Rp 10.399.232.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 224.770.000 Rp 3.212.789.000 DITJEN ADMINDUK
10. Rp 19.401.382.000 Rp 30.609.920.000
a.
1). Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 48.380.000 Rp 48.380.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)
3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
4). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 240.000.000 Rp 240.000.000 DITJEN PUM
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 359.147.000 Rp 359.147.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 15.750.385.000 Rp 17.057.771.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 239.780.000 Rp 9.790.932.000 DITJEN ADMINDUK
11. Rp 17.004.858.000 Rp 27.330.648.000
a.
1). Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 47.390.000 Rp 47.390.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)
3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
4). Inisiative For Local Governance Reform (ILGR) Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 DITJEN OTDA
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI BANTEN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI LAMPUNG
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI BENGKULU
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM5). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 220.000.000 Rp 220.000.000 DITJEN PUM
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMe.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 357.383.000 Rp 357.383.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 13.521.295.000 Rp 13.787.385.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 215.860.000 Rp 9.925.560.000 DITJEN ADMINDUK
12. Rp 160.000.000 Rp 160.000.000
13. Rp 54.936.936.000 Rp 100.964.111.000
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 398.211.000 Rp 398.211.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 52.367.045.000 Rp 53.861.231.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 374.450.000 Rp 44.907.439.000 DITJEN ADMINDUK
14. Rp 56.963.480.000 Rp 101.504.085.178
a.
1). Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 49.170.000 Rp 49.170.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
4). Inisiative For Local Governance Reform (ILGR) Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 DITJEN OTDA
5). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 290.000.000 Rp 290.000.000 DITJEN PUM
b.
1). Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi
Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Rp 183.066.000 Rp 183.066.000 DITJEN
KESBANGPOL
c.
1). Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi
Wilayah Administrasi
Rp 409.972.000 Rp 409.972.000 DITJEN PUM
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 411.421.000 Rp 411.421.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 53.087.937.000 Rp 55.883.602.000 DITJEN PMD
e.
1). Fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal (Non PNPM) Rp 428.084.000 Rp 428.084.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 403.830.000 Rp 41.438.929.000 DITJEN ADMINDUK
g.
1). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 359.841.178 DITJEN PUM
15. Rp 9.113.622.000 Rp 13.754.406.215
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMa.
1). Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 49.220.000 Rp 49.220.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)
3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
4). Inisiative For Local Governance Reform (ILGR) Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 DITJEN OTDA
5). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 DITJEN PUM
c.
1). Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara
Rp 195.100.000 Rp 195.100.000 BADAN DIKLAT
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 205.650.215 DITJEN PUM
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 398.789.000 Rp 398.789.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 5.678.416.000 Rp 6.090.853.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 219.530.000 Rp 3.892.227.000 DITJEN ADMINDUK
16. Rp 67.936.740.000 Rp 115.616.278.000
a.
1). Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 50.570.000 Rp 50.570.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)
3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
4). Inisiative For Local Governance Reform (ILGR) Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 DITJEN OTDA
5). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 DITJEN PUM
6). Fasilitasi Koordinasi Pembinaan Wilayah dan
Pemberdayaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan
Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 DITJEN PUM
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 404.615.000 Rp 404.615.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 63.946.037.000 Rp 66.873.127.000 DITJEN PMD
1). Fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal (Non PNPM) Rp 369.092.000 Rp 369.092.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 527.200.000 Rp 44.929.648.000 DITJEN ADMINDUK
17. Rp 10.258.022.000 Rp 16.124.573.221
c.
1). Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara
Rp 248.700.000 Rp 248.700.000 BADAN DIKLAT
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 1.013.679.221 DITJEN PUM
d.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BALI
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 368.015.000 Rp 368.015.000 DITJEN PMD
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 8.165.882.000 Rp 9.007.623.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 295.865.000 Rp 4.306.996.000 DITJEN ADMINDUK
18. Rp 21.361.355.000 Rp 28.734.931.000
2). Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Rp 400.000.000 Rp 400.000.000 DITJEN PUMe.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 369.659.000 Rp 369.659.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 18.034.243.000 Rp 18.831.477.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 264.520.000 Rp 6.840.862.000 DITJEN ADMINDUK
19. Rp 17.728.834.000 Rp 22.344.427.000
c.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 387.275.000 Rp 387.275.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 16.024.749.000 Rp 16.812.753.000 DITJEN PMD
e.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 261.050.000 Rp 4.088.639.000 DITJEN ADMINDUK
20. Rp 17.614.707.000 Rp 24.579.224.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 367.583.000 Rp 367.583.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 15.316.921.000 Rp 16.434.803.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 282.333.000 Rp 6.128.968.000 DITJEN ADMINDUK
21. Rp 20.213.157.000 Rp 25.758.945.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 372.416.000 Rp 372.416.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 18.097.009.000 Rp 18.848.008.000 DITJEN PMD
f.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 270.368.000 Rp 5.065.157.000 DITJEN ADMINDUK
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM22. Rp 22.956.230.000 Rp 29.063.118.100
c.
1). Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara
Rp 330.300.000 Rp 330.300.000 BADAN DIKLAT
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 1.224.003.100 DITJEN PUM
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 386.611.000 Rp 386.611.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 19.798.453.000 Rp 20.655.690.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 287.934.000 Rp 4.313.582.000 DITJEN ADMINDUK
23. Rp 12.088.224.000 Rp 14.490.961.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 391.352.000 Rp 391.352.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 9.121.715.000 Rp 9.721.954.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 257.173.000 Rp 2.059.671.000 DITJEN ADMINDUK
24. Rp 19.244.012.000 Rp 24.776.266.000
1). Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi Rp 175.094.000 Rp 175.094.000 DITJEN c.
1). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam
Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran
Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 DITJEN PUM
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 258.175.000 DITJEN PUM
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 380.273.000 Rp 380.273.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 17.064.275.000 Rp 17.758.409.000 DITJEN PMD
e.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI GORONTALO
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM1). Fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal (Non PNPM) Rp 380.840.000 Rp 380.840.000 DITJEN PMD
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMf.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 304.070.000 Rp 4.884.015.000 DITJEN ADMINDUK
25. Rp 10.835.293.000 Rp 12.933.551.000
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 444.253.000 Rp 444.253.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 8.251.188.000 Rp 8.560.691.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 228.783.000 Rp 2.017.538.000 DITJEN ADMINDUK
26. Rp 25.552.306.000 Rp 30.818.989.000
a.
1). Pembinaan/ Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 117.800.000 Rp 117.800.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)
3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
4). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 DITJEN PUM
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 378.257.000 Rp 378.257.000 DITJEN PMD
` 2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 22.025.375.000 Rp 22.763.121.000 DITJEN PMD
g.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 275.735.000 Rp 4.454.672.000 DITJEN ADMINDUK
27. Rp 35.687.342.000 Rp 48.308.271.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 374.315.000 Rp 374.315.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 33.253.133.000 Rp 35.370.044.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 333.004.000 Rp 10.837.022.000 DITJEN ADMINDUK
28. Rp 17.346.270.000 Rp 23.631.689.000
a.
1). Pembinaan/ Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 270.000.000 Rp 270.000.000 SETJEN
(BIRORENGAR)
2). Pemantapan Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat dan
Daerah
Rp 116.520.000 Rp 116.520.000 SETJEN
(PUSDATINKOMTEL)
3). Suistainable Capacity Building For Dentralization (SCBD) Rp 1.150.000.000 Rp 1.500.000.000 DITJEN OTDA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM4). Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam Pengkoordinasian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Rp 280.000.000 Rp 280.000.000 DITJEN PUM
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMd.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 458.588.000 Rp 458.588.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 13.868.917.000 Rp 14.897.022.000 DITJEN PMD
1). Fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal (Non PNPM) Rp 493.673.000 Rp 493.673.000 DITJEN PMD f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 291.110.000 Rp 5.198.424.000 DITJEN ADMINDUK
29. Rp 45.067.935.000 Rp 54.460.584.300
c.
1). Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara
Rp 273.600.000 Rp 273.600.000 BADAN DIKLAT
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 803.621.300 DITJEN PUM
f.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 385.898.000 Rp 385.898.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 41.790.311.000 Rp 43.754.882.000 DITJEN PMD
h.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 425.710.000 Rp 7.998.153.000 DITJEN ADMINDUK
30. Rp 12.922.170.000 Rp 17.166.429.500
c.
1). Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara
Rp 271.200.000 Rp 271.200.000 BADAN DIKLAT
2). Pengurangan Resiko Bencana dan Perlindungan
Masyarakat (Safer Communities Through Disaster Risk
Reduction - SCDRR)
Rp 822.668.500 DITJEN PUM
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 394.925.000 Rp 394.925.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 10.284.517.000 Rp 10.804.042.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 416.616.000 Rp 3.318.682.000 DITJEN ADMINDUK
31. Rp 17.139.078.000 Rp 20.182.525.000
e.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 1.645.807.000 Rp 1.645.807.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 13.411.863.000 Rp 14.050.408.000 DITJEN PMD
g.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI MALUKU UTARA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROVINSI MALUKU
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
PEMDA
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 321.662.000 Rp 2.726.564.000 DITJEN ADMINDUK
SEMULA MENJADI
(1) (3) (4) (5)
NO PROGRAM/KEGIATANPAGU KOMPONEN
PEMBINA
(2)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM32. Rp 108.574.859.000 Rp 118.106.735.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 403.345.000 Rp 403.345.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 105.744.687.000 Rp 108.685.202.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 556.159.000 Rp 7.147.520.000 DITJEN ADMINDUK
33. Rp 43.530.139.000 Rp 46.948.699.000
d.
1). Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit
Pengaduan Masyarakat
Rp 387.252.000 Rp 387.252.000 DITJEN PMD
2). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM
Perdesaan dengan Kecamatan
Rp 41.619.699.000 Rp 42.627.065.000 DITJEN PMD
f.
1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Rp 416.430.000 Rp 2.827.624.000 DITJEN ADMINDUK
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROVINSI PAPUA BARAT
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PROVINSI PAPUA
MENTERI DALAM NEGERI
GAMAWAN FAUZI
(6)
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Setda
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
BPBD
Badan Kesbangpol &
Linmas
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN UNTUK MASING-MASING PROVINSI
YANG DIBIAYAI MELALUI PENDANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2010
RENCANA SKPD
(6)
RENCANA SKPD
Setda
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Linmas
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Linmas
Dinas Nakertrans &
Kependudukan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas Kependudukan
& Capil
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat, PP & KB
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat, PP & KB
Setda
Bappeda
Setda
Bappeda
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
(6)
RENCANA SKPD
Setda
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Badan Diklat
Bappeda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Bappeda
Dinas Kominfo
Bappeda
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Setda
Bappeda
Dishub Kominfo
Bappeda
Bappeda
(6)
RENCANA SKPD
Setda
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Masyarakat DesaBadan
Pemberdayaan
Perempuan &
Masyarakat Desa
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Daerah
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Daerah
Setda
Bappeda
Dishub Kominfo
Setda
Bappeda
Setda
Badan Kesbangpol &
Linmas
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat & Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat & Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat & Desa
Dinas Nakertrans &
Kependudukan
Badan
Penanggulangan
Bencana daerah
(6)
RENCANA SKPD
Bappeda
(6)
RENCANA SKPD
Dishub Kominfo
Bappeda
Bappeda
Setda
Badan Diklat
Badan Kesbang &
Linmas
Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Masyarakat
Setda
Bappeda
Dinas Kominfo
Bappeda
Bappeda
Setda
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas Nakertrans &
Kependudukan
Badan Diklat
Badan Kesbangpol
dan Perlindungan
Masyarakat
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Daerah
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Daerah
Setda
Bappeda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
(6)
RENCANA SKPD
Setda
(6)
RENCANA SKPD
Badan Diklat
Badan
Penanggulangan
Bencana daerah
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Setda
Badan Kesbang &
Setda
Badan Kesbang &
Linmas
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
(6)
RENCANA SKPD
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Setda
Bappeda
Setda
Bappeda
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Bappeda
Setda
Bappeda
(6)
RENCANA SKPD
Setda
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Dinas Sosial &
Kependudukan
Badan Diklat
Badan Kesbangpol &
Linmas
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemdes
Setda
Badan Diklat
Bappeda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Setda
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
(6)
RENCANA SKPD
Setda
(6)
RENCANA SKPD
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat & Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dinas Kependudukan
dan Permukiman
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Kependudukan,
Nakertrans
MENTERI DALAM NEGERI
GAMAWAN FAUZI