lampiran 081

BATAN

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR TANGGAL : 081/KA/IV/2009 : 7 April 2009

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) merupakan penyempurnaan dari Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta Pedoman Kode Klasifikasi BATAN yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005. Pedoman ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagai salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah, yaitu unsur-unsur administrasi umum. Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN terdiri atas:

1. Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Pedoman ini dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran dalam menunjang kelancaran komunikasi tulis kedinasan dengan instansi pemerintah, instansi swasta, institusi asing di dalam dan di luar negeri serta antar unit kerja di lingkungan BATAN.

BATAN

-22. Pedoman Kode Klasifikasi Pedoman ini dimaksudkan untuk penyeragaman tata cara penomoran naskah/surat dinas sebagai dasar dalam kegiatan penataan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip/dokumen di lingkungan BATAN.

B. Ruang Lingkup BATAN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BATAN dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain ditunjang oleh salah satu komponen penting ketatalaksanaan pemerintahan yaitu tata naskah dinas, tata kearsipan, dan kode klasifikasi yang merupakan salah satu unsur administrasi umum. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN meliputi pengaturan tentang: 1. Jenis dan Susunan Naskah Dinas 2. Tata Surat Dinas 3. Lambang Negara, Logo dan Cap Dinas 4. Tata Kearsipan 5. Kode Klasifikasi Naskah Dinas C. Pengertian Umum 1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. 2. Berkas adalah himpunan naskah/dokumen yang disusun berdasarkan kesamaan jenis (seri), kesamaan masalah (rubrik), atau kesamaan unsur/kegiatan (dosir), atau kesatuan himpunan naskah/dokumen yang saling berhubungan.

BATAN

-33. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar adalah formulir yang digunakan untuk mengendalikan naskah/surat dinas keluar Unit Kerja/Unit Pengolah di lingkungan BATAN. 4. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk adalah formulir yang digunakan untuk mengendalikan naskah/surat dinas masuk Unit Kerja/ Unit Pengolah di lingkungan BATAN. 5. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan Kepala BATAN dan Unit Kerja di lingkungan BATAN yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, dan dibubuhkan pada ruang tandatangan. 6. Caraka/Kurir adalah petugas yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab untuk mengambil dan menyampaikan surat/dokumen/naskah. 7. Dokumen adalah keterangan yang meyakinkan atau arsip yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian atau untuk mendukung suatu hal dan biasanya berupa arsip penting dan asli. 8. Dokumentasi adalah suatu usaha aktif atau rangkaian pekerjaan yang bertugas mengumpulkan, menyusun, menyelidiki/meneliti dan mengolah serta memelihara bahan guna menyiapkan informasi yang bermanfaat. 9. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang, logo instansi, dan cap dinas. 10. Indeks adalah tanda pengenal arsip yang merupakan alat bantu dalam penemuan kembali arsip. 11. Indeks Relatif adalah daftar klasifikasi arsip yang disusun secara alfabet dan berfungsi untuk memudahkan penemuan kode arsip. 12. Keputusan Kepegawaian adalah naskah dinas penetapan tentang mutasi

kepegawaian. 13. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.

BATAN

-414. Klasifikasi adalah pengelompokan arsip dengan rincian masalah secara logis dan sistematis yang menjadi dasar penataan berkas dan memudahkan penemuan kembali. 15. Kode Klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi arsip sebagai tanda pengenal masalah dalam bentuk huruf dan angka. 16. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh instansi dengan pihak lain di luar lingkungan instansi yang bersangkutan. 17. Komunikasi Intern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan dilakukan antarunit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal. 18. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19. Lembar Disposisi adalah formulir yang disertakan pada bagian depan surat masuk dan berisi instruksi dan/atau informasi kedinasan dari atasan kepada bawahan. 20. Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pengiriman naskah/surat dinas masuk/keluar dengan tingkat keamanan/kerahasiaan sangat rahasia/rahasia/ biasa. 21. Lembar Verbal adalah formulir yang melekat/memberkas pada konsep naskah peraturan, keputusan dan surat dinas sebagai pengendali proses pembuatan naskah/surat dinas keluar antara lain memberi nomor naskah/surat keluar yang dibuat oleh pelaksana di BATAN. 22. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas instansi pemerintah. 23. Museum adalah tempat untuk menyimpan barang atau benda purbakala, naskahnaskah kuno atau yang sudah berabad-abad usianya sebagai peninggalan nenek moyang. 24. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. yang

BATAN

-525. Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan, menemukankembali, maupun untuk membaca buku-buku dan sejenisnya yang disediakan bagi keperluan pengetahuan, penyelidikan, pengajaran dan keperluan lainnya. 26. Surat adalah sarana komunikasi tertulis dalam penyelenggaraan administrasi untuk menyampaikan berita/informasi, penjelasan, atau pernyataan/pendapat yang berasal dari siapapun ditujukan kepada instansi pemerintah/lembaga negara atau sebaliknya. 27. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian, dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 28. Tunjuk Silang adalah formulir yang digunakan sebagai alat bantu indeks yang menunjukkan adanya hubungan antara dokumen/berkas satu dengan yang lain. 29. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pokok meliputi pengendalian dan pengarahan arsip dinamis aktif serta penyimpanan dan pengelolaan arsip dinamis inaktif yang berasal dari unit pengolah. 30. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat Eselon II yang melaksanakan salah satu fungsi organisasi dan juga mengelola arsip dinamis aktif. 31. Unit Pengolah adalah unit organisasi setingkat Eselon III yang mengelola arsip dinamis aktif sebagai bahan kerja.

BATAN

-6BAB II JENIS DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

Naskah Dinas BATAN adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BATAN dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman setiap instansi, berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Naskah Dinas Arahan terdiri atas: 1. Naskah Dinas Pengaturan: a. Peraturan 1) Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan Kepala BATAN sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berlaku di lingkungan Unit Kerja BATAN. 2) Susunan a) Judul/Penamaan Naskah Peraturan: (1) Kop Naskah Peraturan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak simetris di bagian atas kertas. (2) Kata PERATURAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan, nomor Peraturan, kata TENTANG, dan judul Peraturan diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah, dan tidak diakhiri tanda baca. (3) Judul dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan.

b)

Pembukaan Naskah Peraturan (1) Kata DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA diketik simetris dengan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca di bawah huruf a) angka (2) di atas.

BATAN

-7(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan diketik simetris dengan huruf kapital setelah huruf b) angka (1) di atas dan diakhiri dengan tanda baca koma. (3) Konsiderans: (a) Kata Menimbang dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua diketik di marjin kiri setelah huruf b) angka (2) di atas. (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran memuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan. (c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan. (d) Jika konsiderans lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (e) Setiap pokok pikiran diawali urutan huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca titik, kata bahwa dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. (f) Konsiderans yang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir seperti contoh: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan .. tentang ;

(4) Dasar Hukum: (a) Kata Mengingat dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua diketik di marjin kiri di bawah Konsiderans. (b) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan yaitu peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan tersebut. (c) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

BATAN

-8(d) Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka perlu diperhatikan tata urutan/hirarki secara kronologis tanggal/tahun terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut. (e) Dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pasal/beberapa pasal yang terkait dengan lengkap dan sesuai penulisannya, contoh: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dasar hukum yang bukan dari UndangUndang Dasar 1945 hanya mencantumkan judul peraturan

perundang-undangan tersebut. (f) Dasar hukum yang diambil dari Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam tanda baca kurung. Contoh: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) (g) Setiap dasar hukum diawali urutan angka diikuti tanda baca titik dan pada setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca titik koma.

(5) Diktum: (a) Kata MEMUTUSKAN diketik simetris dengan huruf kapital tanpa spasi di antara setiap huruf dan diikuti tanda baca titik dua, diletakkan di bawah Dasar Hukum. (b) Kata Menetapkan diketik dengan huruf awal kapital dan diikuti

tanda baca titik dua sesudah kata MEMUTUSKAN yang diletakkan di marjin kiri (sejajar dengan kata Menimbang dan Mengingat). (c) Judul Peraturan diketik dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik yang diletakkan setelah tanda baca titik dua pada angka (5) huruf (b) di atas.

BATAN

-9c) Batang Tubuh/Isi Naskah Peraturan (1) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Peraturan dirumuskan dalam pasal-pasal, yaitu dengan kata Pasal 1 dan seterusnya diketik simetris dan pasal-pasal dapat dibagi dalam beberapa ayat yang masingmasing ayat diawali dengan nomor urut diberi tanda baca kurung, contoh: (1) dan seterusnya diketik di marjin kiri di bawah kata Pasal ........... (2) Pada umumnya substansi Peraturan dikelompokkan, yaitu: (a) Ketentuan Umum:i.

Frase

pembuka

Peraturan

disesuaikan

dengan

jenis

peraturannya.ii.

Kata/istilah yang dimuat hanyalah yang digunakan berulangulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.

iii.

Jika suatu kata/istilah digunakan satu kali, namun kata/istilah tersebut diperlukan pengertian untuk suatu bab/bagian/paragraf tertentu dianjurkan kata/ istilah itu diberi definisi.

iv.

Jika suatu batasan pengertian/definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu Peraturan Pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian/definisi di dalam Peraturan

Pelaksanaan harus sama dengan rumusan di dalam Peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.v.

Susunan penempatan kata/istilah mengikuti ketentuan: Lingkup umum didahulukan dari lingkup khusus. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur didahulukan. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatas diletakkan secara berurutan.

(b) Materi Pokok yang diatur (c) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan): i. Peraturan baru dinyatakan mulai berlaku, maka semua hubungan hukum atau tindakan hukum yang terjadi, sebelum/pada

BATAN

- 10 saat/sesudah Peraturan yang baru tunduk pada ketentuan Peraturan baru tersebut. ii. Peraturan yang baru dapat memuat pengaturan

penyimpangan/penundaan sementara bagi tindak-an/hubungan hukum tertentu. iii. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

(d) Ketentuan Penutup: i. Ketentuan penutup dapat memuat Peraturan Pelaksanaan yang bersifat: Menjalankan (eksekutif), misal: penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai. Mengatur (legislatif), misal: memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. ii. Frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku digunakan untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan dan mulai berlaku. iii. Frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku digunakan untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku. iv. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya

Peraturan pada saat diundangkan, sebaiknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan yang bersangkutan dengan

menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan dan agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ...........

(tenggang waktu) sejak ................... v. Peraturan hanya dapat dicabut dengan Peraturan yang

tingkatannya sama atau lebih tinggi.

BATAN

- 11 (3) Rumusan pasal/ayat dengan bentuk tabulasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka. (b) Setiap rincian diawali huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca titik. (c) Setiap frase dalam rincian/unsur diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. (d) Jika suatu rincian dibagi unsur yang lebih kecil, maka rincian tersebut diberi tanda baca titik dua dan diketik masuk ke dalam dengan urutan setiap unsur diawali: i. angka Arab diikuti tanda baca titik ii. huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca kurung tutup dan titik iii. angka Arab diikuti tanda baca kurung tutup dan titik (e) Pembagian rincian tidak melebihi empat tingkat, apabila lebih dapat dipertimbangkan dengan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal/ayat lain. (f) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap rincian/unsur, cukup diketik di belakang rincian/unsur kedua dari rincian/unsur terakhir, yaitu jika rincian/unsur dalam tabulasi dimaksud sebagai: i. rincian/unsur kumulatif dengan kata dan ii. rincian/unsur alternatif dengan kata atau iii. rincian/unsur kumulatif dan alternatif dengan kata dan/atau (4) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran Peraturan, terakhir ditandatangani pejabat yang menetapkan. halaman

d) Penutup Naskah Peraturan: (1) Kata Ditetapkan di ........ (diisi nama kota sesuai alamat instansi) dengan huruf awal kapital dan kata pada tanggal (diisi tanggal

BATAN

- 12 penetapan) dengan huruf kecil, diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah. (2) Nama jabatan diikuti tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar, pangkat, dan NIP diketik dengan huruf kapital berurutan di bawah kata pada tanggal. Catatan: Pengabsahan Peraturan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung-jawab di bidang hukum atau administrasi umum. Pencantuman pengabsahan sebagai berikut: 1. Kata SALINAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas sejajar dengan Logo BATAN. 2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, dan nama lengkap diketik di sebelah kiri bawah di bawah Penutup Naskah Peraturan. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, bukan dengan cap tanda tangan, dan diberi cap instansi.

Naskah Peraturan dapat dilihat pada Format 1 dan 1a

BATAN

- 13 Format 1 Naskah Peraturan

BATAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN ......................................... TENTANG .......................... ..........................................................................

Pasal 1 ................................................................................... ................................................................................. Pasal 2 .................................................................................................................................... ................................................................................. Ditetapkan di ..................................... pada tanggal ....................... KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP

BATAN

- 14 Format 1a Salinan Naskah Peraturan

SALINANBATAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN ......................................... TENTANG ..........................

Pasal 1 ................................................................................... ................................................................................. Pasal 2 .................................................................................................................................... ................................................................................. Ditetapkan di ..................................... pada tanggal ....................... KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya, Nama Jabatan

tanda tanganNama Lengkap

BATAN

- 15 b. Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas memuat acuan yang bersifat umum di BATAN yang dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan diterapkan sesuai dengan karakteristik dan organisasi BATAN. 2) Susunan a) Kepala Naskah Pedoman: (1) Kata LAMPIRAN PERATURAN, NOMOR: dan TANGGAL: dicantumkan berurutan ke bawah di sebelah kanan atas. (2) Kata PEDOMAN dan judul Pedoman diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah, tidak diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Naskah Pedoman: (1) Kata BAB I dan PENDAHULUAN diketik simetris dengan huruf kapital yang memuat latar belakang/dasar pemikiran/maksud dan tujuan ruang

lingkup/tata urut. Pengetikan judul-judul mengguna-kan kata-kata: Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Dasar, diawali dengan urutan angka Arab diikuti tanda baca titik dan diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di marjin kiri setelah kata PENDAHULUAN. (2) Kata BAB II diketik simetris dengan huruf kapital memuat materi Pedoman dirinci dengan urutan angka Arab dan tanda baca titik. (3) Kata BAB III diketik simetris dengan huruf kapital memuat hal-hal yang

harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat Pedoman ditujukan kepada para pengguna yang akan menyampaikan saran

penyempurnaan. c) Penutup Naskah Pedoman: Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap diketik ber-urutan ke bawah dengan huruf kapital tidak menggunakan tanda kurung, tidak digarisbawahi, dan NIP di sebelah kanan bawah. Naskah Pedoman dapat dilihat pada Format 2

BATAN

- 16 Format 2 Naskah Pedoman Lampiran Peraturan ...................... Nomor : ...................................... Tanggal: ......................................

PEDOMAN.................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. Umum ............................................................................................................ Maksud dan Tujuan ............................................................................................................ Ruang Lingkup ............................................................................................................ Dasar ............................................................................................................. BAB II 1. 2. ............................................................................................................ ............................................................................................................ dan seterusnya BAB III ................................................................................................................. ................................................................................................................. dan seterusnya.

NAMA JABATAN,

tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP NIP:

BATAN

- 17 c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaan atau tuntunan operasional/administrasi/teknis setiap pegawai dalam melaksanakan kegiatan. 2) Susunan a) Kepala Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis: Sama dengan Kepala Naskah Pedoman, kata PEDOMAN diganti

PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS. b) Batang Tubuh Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis: (1) Kata BAB I dan PENDAHULUAN diketik simetris dengan huruf kapital yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hal lain yang dipandang perlu, dan dasar yang memuat peraturan/ketentuan sebagai dasar/landasan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. Pengetikan judul-judul tersebut menggunakan kata-kata: Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Dasar, diawali dengan urutan angka Arab diikuti tanda baca titik dan diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di marjin kiri setelah kata PENDAHULUAN. (2) Kata BAB II dan PELAKSANAAN diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah memuat materi petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dengan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. Pengetikan isi Bab II diawali urutan angka Arab diikuti tanda baca titik. c) Penutup Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis: Sama dengan Naskah Pedoman. Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis dapat dilihat pada Format 3

BATAN

- 18 Format 3 Naskah Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis

Lampiran Peraturan.................... Nomor :................................... Tanggal : ..................................

PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS....................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1. Umum ...................................................................................................................... Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... Ruang Lingkup ...................................................................................................................... Pengertian ...................................................................................................................... BAB II PELAKSANAAN 1. ...................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................... dan seterusnya NAMA JABATAN,

2.

3.

4.

tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP NIP: Tembusan: 1. .. 2. ..

BATAN

- 19 d. Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Susunan a) Kepala Surat Edaran: (1) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. (2) Alamat Tujuan Surat diawali dengan kata Yth. kepada pejabat/ Unit Kerja yang terkait dengan Surat Edaran diketik dengan nomor urut ke bawah di sebelah kiri atas di bawah kop surat. (3) Kata SURAT EDARAN, NOMOR:, TENTANG, dan judul Surat Edaran diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah yang diletakkan di bawah alamat tujuan. b) Batang Tubuh Surat Edaran: (1) Alasan perlunya diterbitkan Surat Edaran (2) Peraturan sebagai dasar pembuatan Surat Edaran. (3) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. (4) Butir-butir Surat Edaran antara lain terdiri atas: i. Umum ii. Maksud dan Tujuan iii. Ruang Lingkup iv. Dasar dan seterusnya Pengetikan diawali urutan angka Arab diikuti tanda baca titik dan butir-butir Surat Edaran diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri setelah judul Surat Edaran. c) Kaki Surat Edaran: (1) Sama dengan Penutup Naskah Peraturan. (2) Tembusan: sama dengan Kaki Surat Dinas. Surat Edaran dapat dilihat pada Format 4

BATAN

- 20 Format 4 Surat Edaran BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

Yth. 1. . 2. .. 3. dan seterusnya

SURAT EDARAN NOMOR:

TENTANG .................................................................................................... 1. 2. 3. 4. 5. Umum .............................................................................................................. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................................... Ruang Lingkup .......................................................................................................................... Dasar .......................................................................................................................... dan seterusnya Ditetapkan di ......................... pada tanggal ................ NAMA JABATAN,

tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP NIP: Tembusan: 1. ......................... 2. ......... 3. dan seterusnya

BATAN

- 21 e. Prosedur 1) Pengertian Prosedur adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan suatu kegiatan operasional atau administratif tertentu yang harus diikuti oleh pejabat atau Unit Kerja di lingkungan BATAN.

2) Susunan a) Lembar Judul: Lembar Judul secara berurutan ke bawah, yaitu: (1) Kata PROSEDUR diikuti Judul dan Nomor PROSEDUR diketik simetris. (2) Logo BATAN diikuti Kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Nama dan Alamat Unit Kerja. b) Kepala Naskah Prosedur: Kepala Naskah Prosedur merupakan heading di setiap halaman dan terdiri atas 3 kolom, yaitu: (1) Logo BATAN di kolom sebelah kiri. (2) Kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL kemudian berurutan ke bawah kata PROSEDUR dan judul prosedur diketik simetris dengan huruf kapital di kolom tengah. (3) Kata Nomor, Tanggal, Revisi, dan Halaman diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah dan masing-masing kata diikuti tanda baca titik dua di kolom sebelah kanan. c) Lembar Pengesahan (1) Kata LEMBAR PENGESAHAN diketik simetris dengan huruf kapital. (2) Di bawah kata LEMBAR PENGESAHAN dibuat kolom-kolom dengan kata-kata: Tindakan (diisi berurutan ke bawah dengan kata Disiapkan, Diperiksa, Disahkan), Nama, Tanda tangan, dan Tanggal.

BATAN

- 22 d) Batang Tubuh Naskah Prosedur: (1) Kata Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggung Jawab, Pengertian, Acuan, dan Prosedur diketik di marjin kiri dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah dan setiap kata diberi nomor urut diikuti tanda baca titik. (2) Setiap kata diterangkan secara singkat, jelas, dan urut sesuai kronologi prosedur atau tata cara pelaksanaan kegiatan prosedur tersebut. e) Penutup Naskah Prosedur: Penutup Naskah Prosedur dapat berupa: (1) Lampiran-lampiran dari kegiatan prosedur. (2) Diagram Alir.

Naskah Prosedur dan Lembar Pengesahan Prosedur dapat dilihat pada Format 5 dan 5a

BATAN

- 23 Format 5 Naskah Prosedur

Nomor

:

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALTanggal : Revisi :

PROSEDUR..................................................... Halaman : dari

1. Tujuan

2. Ruang Lingkup

3. Tanggung Jawab

4. Definisi

5. Referensi

6. Prosedur

7. Lampiran-Lampiran

8. Flow Chart

BATAN

- 24 Format 5a Lembar Pengesahan Prosedur

Nomor

:

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALTanggal : Revisi :

PROSEDUR......................................................... Halaman : . dari .

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN

NAMA

JABATAN

TANDATANGAN

TANGGAL

Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

BATAN

- 25 2. Naskah Dinas Penetapan: Keputusan a. Pengertian Keputusan adalah naskah dinas penetapan Kepala BATAN atau Kepala Unit Kerja, memuat kebijakan yang bersifat administrasi, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk menetapkan: 1) pelimpahan wewenang, 2) mengubah status kepegawaian/material/keanggotaan/peristiwa, 3) atau mengubah/membubarkan suatu badan kepanitiaan/tim b. Susunan 1) Judul/Penamaan Naskah Keputusan: a) Kop Naskah Keputusan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak simetris di bagian atas kertas. b) Kata KEPUTUSAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, nomor Keputusan, kata TENTANG, dan judul Keputusan diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah dan tidak diakhiri tanda baca. 2) Pembukaan Naskah Keputusan: a) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan diketik simetris dengan huruf kapital setelah huruf b. angka 1) di atas dan diakhiri dengan tanda baca koma. b) Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum: Sama dengan Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum Naskah Peraturan, kata PERATURAN diganti KEPUTUSAN. 3) Batang Tubuh/Isi Naskah Keputusan: a) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Keputusan, terdiri atas Ketentuan Umum, Materi Pokok, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup yang diawali dengan bilangan bertingkat/ diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. b) Semua substansi dicantumkan pada saat berlakunya keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya.

BATAN

- 26 4) Penutup Naskah Keputusan: Sama dengan Penutup Naskah Peraturan. Catatan: Pengabsahan Keputusan tentang penetapan status pegawai sebagai berikut: 1. Salinan, yaitu Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berhak menerima salinan dan/atau 2. Petikan, yaitu Keputusan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan. Pencantuman pengabsahan tersebut adalah: 1. Kata SALINAN atau PETIKAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas sejajar dengan Logo BATAN. 2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya atau Petikan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, dan nama lengkap diketik di sebelah kiri bawah di bawah Penutup Naskah Keputusan. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, bukan dengan cap tandatangan, dan diberi cap instansi.

Naskah Keputusan dapat dilihat pada Format 6 s.d. 6b

BATAN

- 27 Format 6 Naskah Keputusan

BATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : TENTANG .................................................................................................... ......................... NAMA JABATAN ..,

Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN ......................................... TENTANG ..........................

KESATU KEDUA KETIGA

: : : dst. Ditetapkan di ...................................... pada tanggal ...................... KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP

BATAN

- 28 Format 6a Salinan Naskah Keputusan

SALINAN

BATAN


Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:


KESATU KEDUA KETIGA


tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan


BATAN

- 29 Format 6b Petikan Naskah Keputusan

PETIKAN

BATAN


Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:


KESATU KEDUA KETIGA


tanda tangan dan cap jabatanNAMA LENGKAP Petikan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan


BATAN

- 30 3. Naskah Dinas Penugasan: a. Surat Tugas/Surat Perintah 1) Pengertian Surat Tugas/Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh

pejabat/atasan yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum di dalam naskah/surat tersebut berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Surat Tugas/Surat Perintah dapat menggunakan lampiran apabila tugas/perintah diberikan kepada suatu tim untuk mencantumkan nama-nama dari tim tersebut. 2) Susunan a) Kepala Surat Tugas/Surat Perintah: (1) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. (2) Kata SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat tugas/surat perintah di bawah kata SURAT TUGAS/ SURAT PERINTAH. b) Batang Tubuh Surat Tugas/Surat Perintah: (1) Konsiderans meliputi: (a) Kata Menimbang: yaitu sebagai pertimbangan dan/atau dasar yang memuat alasan/tujuan ditetapkan Surat Tugas/Surat Perintah yang diketik dengan huruf awal kapital di margin kiri di bawah huruf a) angka(2) di atas, diikuti huruf abjad, tanda baca titik, dan kata bahwa dengan huruf kecil yang diakhiri tanda baca titik koma. (b) Kata Dasar: yaitu memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkan Surat Tugas/Surat Perintah yang diketik dengan huruf awal kapital berurutan di bawah konsiderans Menimbang :, diikuti urutan angka Arab, tanda baca titik, dan diakhiri tanda baca titik koma. (2) Diktum dimulai dengan kata MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN

diketik simetris dengan huruf kapital, dan berurutan ke bawah di sebelah kiri diketik dengan huruf awal kapital kata Kepada yang memuat nama, jabatan pejabat/staf yang mendapat tugas/perintah tersebut dan kata

BATAN

- 31 Untuk yang memuat tugas-tugas yang harus dilaksanakan yang bersangkutan. c) Kaki SuratTugas/Surat Perintah: a) Tempat dan waktu pembuatan Surat Tugas/Surat Perintah diketik sebelah kanan bawah. b) Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap, dan NIP diketik dengan huruf kapital berurutan ke bawah di bawah huruf c) angka (1) di atas. Catatan: Tugas/Perintah yang bersifat kolektif, daftar pegawai dibuat dalam lampiran Surat Tugas/Surat Perintah yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan keterangan. Pada dasarnya Surat Tugas/Surat Perintah ditetapkan oleh atasan pegawai yang mendapat tugas/perintah, kecuali apabila ada pertimbangan tertentu bahwa pejabat tersebut diberi kewenangan tertulis untuk menetapkan Surat di

Tugas/Surat Perintah sendiri. Surat Tugas/Surat Perintah tidak berlaku setelah tugas/perintah yang tertera selesai dilaksanakan. Surat Tugas/Surat Perintah disampaikan kepada penerima tugas/ perintah dan pejabat/instansi terkait dengan tugas/perintah itu.

b.

Surat Perintah Pemeriksaan, terdiri atas: 1) Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan a) Pengertian Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan adalah pemeriksaan dalam rangka Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. b) Susunan (1) Kepala Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan: (a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.

BATAN

- 32 (b) Kata RAHASIA diketik simetris dengan huruf kapital dibawah Kop Surat. (c) Kata SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian NOMOR Surat Perintah Pemeriksaan di bawah kata SURAT

PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN. (2) Batang Tubuh Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan: Memuat materi perintah pemeriksaan. (3) Kaki Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan: Kata Pejabat Yang Memerintahkan diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah nama lengkap, dan NIP.

2) Surat Tugas Pemeriksaan a) Pengertian Surat Tugas Pemeriksaan adalah pemeriksaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan bidang umum digunakan formulir tersendiri. b) Susunan (1) Kepala Surat Tugas Pemeriksaan: Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. (a) Kata Lembar: ............, Ke I : Untuk Petugas, Ke II : Untuk yang diperiksa, Ke III : Pertinggal diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kanan atas di bawah huruf (a) di atas. (b) Kata SURAT TUGAS PEMERIKSAAN diketik simetris dengan huruf kapital kemudian NOMOR: Surat Tugas Pemeriksaan di bawah kata SURAT TUGAS PEMERIKSAAN. (2) Batang Tubuh Surat Tugas Pemeriksaan: Memuat materi perintah/tugas pemeriksaan.

BATAN

- 33 (3) Kaki Surat Tugas Pemeriksaan: (a) Tempat, tanggal dan tahun pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri bawah. (b) Nama jabatan, nama lengkap, dan NIP diketik di bawah tempat, tanggal, dan tahun pembuatan Surat Tugas.

3) Surat Perintah Kerja a) Pengertian Surat Perintah Kerja adalah surat perintah yang diterbitkan untuk

melaksanakan suatu pekerjaan (barang/jasa). b) Susunan (1) Kepala Surat Perintah Kerja: (a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas (b) Kata SURAT PERINTAH KERJA diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat perintah kerja di bawah kata SURAT PERINTAH KERJA. (2) Batang Tubuh Surat Perintah Kerja: Memuat materi perintah kerja. (3) Kaki Surat Perintah Kerja: Kata Ditetapkan di ....... (nama tempat) dengan huruf awal kapital dan kata pada tanggal dengan huruf kecil diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah, kemudian ber-urutan ke bawah kata Pihak Pertama, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP diketik di bawah kata pada tanggal, se-dangkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan kata Pihak Pertama diketik berurutan ke bawah kata Pihak Kedua, nama pejabat/badan usaha/pemasok barang/jasa dan nama jabatan. Catatan: Surat Perintah Kerja dibuat minimal rangkap 2 (asli), masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak. Rangkap pertama ditandatangani Pihak Pertama di atas meterai, rangkap kedua ditandatangani oleh Pihak Kedua di atas meterai. Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Tugas Pemeriksaan, dan Surat Perintah Kerja dapat dilihat pada Format 7 s.d. 7e

BATAN

- 34 Format 7 Surat Tugas/Surat Perintah

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT TUGAS/SURAT PERINTAHNOMOR:

Menimbang

:

a.

bahwa ........................................................................... ....................................................................................; bahwa .......................................................................... ....................................................................................; ...................................................................................; ....................................................................................;

b.

Dasar

:

1. 2.

MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN Kepada : 1. 2. 3. ............................................................. .................................................................................. ....................................................................................

Untuk

:

1. ........................................................................... 2. ................................................................................. 3. dst.

..........., ................................. Nama Jabatan,

tanda tanganNama Lengkap NIP:

BATAN

- 35 Format 7a Lampiran Surat Tugas/Surat Perintah

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL JAKARTA ----------------------------------------------------

LAMPIRAN SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH Nomor : Tanggal :

NO. URUT

NAMA

NIP

PANGKAT/ GOLONGAN

JABATAN

KETERANGAN

Nama Jabatan


BATAN

- 36 Format 7b Surat Perintah Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR:1. Diperintahkan kepada: a. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja b. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja c. dst. untuk melakukan pemeriksaan terhadap: (1) N a m a : ................................................................................. (2) N I P : ................................................................................. (3) Pangkat : ................................................................................. (4) Jabatan : ................................................................................. (5) Unit Kerja : ................................................................................. pada: a. Hari : .............................................................................. b. Tanggal : ................................................................................. c. Jam : ................................................................................. d. Tempat : ............................................................................... karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal ....... ayat ............ huruf ....... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 2. Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya. ............, ......................... Pejabat yang memerintahkan, : : : : : : : : : : ............... ..................................... ..................................... .................................. .................................. .... .... .................................. ................................... ...................................

tanda tanganTembusan: Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 37 Format 7c Surat Tugas Pemeriksaan Lembar Ke I Ke II Ke III : : : :

untuk Petugas untuk yang diperiksa Pertinggal

SURAT TUGAS PEMERIKSAANNomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Menugaskan kepada:

No. Urut

Nama

NIP

Jabatan

Untuk mengadakan Audit .............................. pada Unit Kerja: Biro ........ /Pusat /Inspektorat/STTN Pengendali Teknis Audit adalah .......................................... Pengendali Mutu Audit adalah .......................................... Audit dilaksanakan selama ............ hari kerja, mulai tanggal ............................ sampai dengan ....................................... Demikian untuk dilaksanakan. ..................., ................................. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,

tanda tanganNama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ....................... 2. dan seterusnya

BATAN

- 38 Format 7d Surat Perintah Kerja BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERINTAH KERJANOMOR:

TENTANG PENGADAAN Yang bertandatangan di bawah ini I. N a m a Jabatan Alamat : : ................................................... : : ...................................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (Satuan Kerja) .... Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan Surat Keputusan . Nomor Tanggal sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. II. N a m a Jabatan Alamat : ................................................... : .. : ........................................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur berdasarkan Akte Notaris Nomor . Tanggal dari Notaris .. dengan NPWP : dan mempunyai Rekening pada Bank: ... Nomor Rekening sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis Pekerjaan : Pengadaan 2. Harga Borongan : Syarat-syarat Pelaksanaan : (sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan syaratsyarat Pekerjaan teknis yang ditentukan)

BATAN

- 39 3. Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan melalui KPPN ... sekaligus/termin*) (setelah jumlah barang/pekerjaan mencapai prestasi 100% atau sesuai surat perjanjian/kontrak) dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ditandatangani oleh kedua belah pihak. : .... hari kalender, sejak tanggal ....... sampai dengan tanggal .. : Apabila dalam jangka waktu yang telah di-tentukan pada butir 5 Surat Perintah Kerja ini, pekerjaan belum selesai dilaksanakan/ diserahterimakan, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari harga barang/jasa yang akan dipotong langsung dari pembayaran pekerjaan tersebut dan disetorkan ke Kas Negara. : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini dan apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diatur dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

4. Jangka Waktu

5. Denda

6. Lain-lain

Ditetapkan di ............................. pada tanggal ......................

Pihak Kedua

Pihak Pertama

tanda tangan dan cap instansi materaiNama Lengkap Nama Jabatan

tanda tangan dan cap instansi materaiNama Lengkap NIP:

*) coret yang tidak perlu

BATAN

- 40 Format 7e Lampiran Surat Perintah Kerja LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : TANGGAL :

No.

Nama dan Spesifikasi Barang/Jasa

Jumlah

Harga

Terbilang: . Pihak Kedua Pihak Pertama

tanda tanganNama Lengkap Nama Jabatan

tanda tangan dan cap jabatanNama Lengkap NIP:

BATAN

- 41 B. Naskah Dinas Korespondensi 1. Surat Dinas a. Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat BATAN sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan,

permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, dan hal kedinasan lainnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta atau perorangan di luar BATAN. Pembuatan Surat Dinas harus menggunakan Lembar Verbal sebagai bukti otentik dan sarana kendali surat keluar instansi BATAN dalam bentuk tulisan/ketikan. Lembar ini merupakan konsep dari naskah/surat dinas untuk disimpan dan disatukan dengan arsip naskah/surat dinas tersebut, sehingga menjadi bahan kesinambungan pikiran. Penggunaan Lembar Verbal dimungkinkan akan menjadi beberapa lembar karena mengalami beberapa kali perubahan redaksional yang sifatnya mendasar. Isi Surat Dinas lebih dari satu halaman dapat menggunakan lembar kedua, ketiga, dan seterusnya. b. Susunan 1) Kepala Surat terdiri atas: a) Kop Surat Kop Surat dicetak simetris di bagian tengah atas kertas dengan susunan berurutan ke bawah terdiri atas: (1) Nama Instansi, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf kapital. (2) Nama Unit Kerja dengan huruf kapital dan ukuran huruf lebih kecil dari Nama Instansi untuk naskah/surat dinas yang dikeluarkan oleh Unit Kerja di lingkungan BATAN. (3) Alamat instansi, yaitu kata Jalan, Kotak Pos (bukan PO Box), Telepon, Faksimile, Teleks dicetak lengkap dengan huruf awal kapital, setiap unsur kalimat dipisahkan dengan tanda baca koma, dan pada akhir kalimat tidak diakhiri dengan tanda baca titik.

BATAN

- 42 (4) Logo BATAN di sebelah kiri Nama Instansi dan Unit Kerja. (5) Kop Surat digunakan pada halaman pertama naskah/surat dinas dan sampul/amplop surat. b) Nomor Surat Kata Nomor diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di sebelah kiri atas dan untuk memisahkan nomor, kode klasifikasi, bulan dan tahun menggunakan garis miring dan tidak diberi spasi. Penulisan angka tahun diketik lengkap dan pada akhir nomor surat tidak diikuti tanda baca. c) Lampiran Surat Kata Lampiran diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di bawah nomor surat dan setelah pencantuman jumlah lampiran dan nama barang tidak diikuti tanda baca. Jika tidak ada lampiran, kata Lampiran tidak perlu diketik dan lampiran disampaikan kepada Unit Kerja yang bertanggungjawab. d) Hal Surat (1) Penulisan pokok surat menggunakan kata Hal diikuti tanda baca titik dua. Pokok surat dibuat dengan singkat dan jelas (tidak lebih dari tiga baris) dengan huruf awal kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca. (2) Pencantuman Hal adalah: (a) sebagai rujukan dalam komunikasi surat menyurat (b) memudahkan dalam pemberkasan, penyimpanan atau penentuan alur pengiriman dan identifikasi penyusunan halaman untuk naskah/surat lebih dari satu halaman. e) Tempat dan Tanggal Surat (1) Nama tempat diikuti tanda baca koma dapat diketik di sebelah kanan atas dan sejajar dengan nomor surat, apabila pada saat Surat Dinas dibuat/dikeluarkan bukan pada alamat yang tertera di kop surat. (2) Tanggal, bulan, dan tahun diketik lengkap setelah nama tempat dan pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca.

BATAN

- 43 f) Alamat Tujuan (1) Diketik di sebelah kiri setelah nomor surat, lampiran surat, dan hal surat untuk menghindari kemungkinan pemenggalan alamat tujuan surat. (2) Diawali kata Yth. diikuti tanda baca titik. (3) Surat dengan pokok permasalahan/kegiatan yang bersifat rutin dapat ditujukan langsung kepada pejabat/pelaksana pemroses pokok

permasalahan dan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti nama jabatan/nama orang sebagai pelaksana dan diketik berurutan ke bawah setelah huruf f) angka (2) di atas. (4) Penulisan alamat tujuan ditulis/diketik lengkap dan jelas dengan huruf awal kapital dengan tidak menggunakan tanda baca atau tanda hubung pada setiap akhir baris dan tidak digarisbawahi. Contoh: Yth. Bapak Prof. Dr. Koesmayanto Kadiman Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340 Yth. Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 g) Salam Pembuka Dalam surat dinas tidak diharuskan menggunakan salam pembuka. namun apabila diperlukan salam pembuka, diketik pada bagian kalimat

atau

pendahuluan surat. Contoh: Dengan hormat, berkenaan dengan ..................

2) Batang Tubuh Surat terdiri atas: a) Alinea pembuka, yaitu pengantar isi surat mengenai pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, permintaan, balasan, atau jawaban. Contoh: Dengan hormat, kami mohon perkenan Saudara ..... atau Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..

b) Alinea isi, yaitu mengemukakan hal yang disampaikan kepada penerima surat, secara singkat, lugas, dan jelas. Setiap alinea mengemukakan satu

BATAN

- 44 masalah, jika ada beberapa masalah dicantumkan dalam alinea yang berbeda pada alinea isi. c) Alinea penutup, yaitu berfungsi sebagai penutup surat yang antara lain berupa penegasan isi surat, harapan untuk kesediaan menanggapi isi surat, dan/atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Contoh: Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 3) Kaki Surat terdiri atas: a) Penandatangan Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap dengan huruf awal kapital (tidak menggunakan tanda kurung dan tidak digarisbawahi), dan NIP diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah. Contoh: Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,

tanda tanganDr. Hudi Hastowo NIP: 330001103 b) Tembusan: (1) Kata Tembusan diketik lengkap dengan huruf awal kapital, tidak digarisbawahi, diikuti tanda baca titik dua dan diletakkan di sebelah kiri bawah. (2) Tembusan yang dikirim lebih dari satu alamat tujuan diberi nomor dengan angka Arab, dan apabila hanya terdapat satu tembusan, tidak perlu diberi nomor. (3) Tembusan naskah/surat untuk lingkungan BATAN dicantumkan

berurutan dengan jenjang eselonisasi atau disesuaikan dengan keterkaitan isi naskah/surat, dan mendahulukan tingkat eselon yang sama untuk tembusan ke instansi di luar BATAN. (4) Tembusan naskah/surat dinas disampaikan juga kepada pejabat yang memberi wewenang kepada penandatangan naskah/surat dinas tersebut.

BATAN

- 45 (5) Tembusan surat tidak perlu menggunakan kata Yth., Kepada Yth., sebagai laporan, sebagai undangan, untuk perhatian dan arsip atau pertinggal. Contoh: Tembusan: 1. Para Deputi Kepala BATAN 2. Kepala Biro Umum 3. Sdr. Ir. Fadli atau Tembusan: Sekretaris Utama BATAN

Surat Dinas, Lembar Verbal, dan Lembar Kedua dan seterusnya untuk Surat Dinas dapat dilihat pada Format 8 s.d. 8c

BATAN

- 46 Format 8 Surat Dinas BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

Nomor Lampiran Perihal Sifat

: : : :

------------------------

Yth. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama Jabatan,

cap dinasTembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

tanda tangan

Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 47 Format 8a Lembar Verbal

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Ditetapkan:

Perihal

:

Nomor : Tanggal :

Lampiran :

Pemeriksa Terakhir:

Yth.

Diperiksa oleh:

Pembuat Konsep:

Diketik oleh:

Dikirim tanggal:

Petunjuk:

Tembusan:

BATAN

- 48 Format 8b Lembar II dan seterusnya (Surat Dinas Kantor Pusat)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Format untuk: Kepala BATAN, Para Deputi, Sekretaris Utama dan Para Kepala Biro

BATAN

- 49 Format 8c Lembar II dan seterusnya (contoh: Surat Dinas Unit Kerja)

PUSAT TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Format untuk: Kepala Unit Kerja (Satuan Kerja)

BATAN

- 50 2. Nota Dinas a. Pengertian Nota Dinas adalah naskah dinas yang digunakan antarpejabat BATAN dalam melaksanakan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pejabat untuk menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan

permintaan. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas, tidak memerlukan penjelasan yang panjang, sehingga dapat dijawab dengan disposisi pejabat yang dituju.

b. Susunan 1) Kepala Nota Dinas terdiri atas:

a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. b) Kata NOTA DINAS diketik simetris dengan huruf kapital kemudi-an nomorNota Dinas berurutan ke bawah di bawah kop surat.

c) Kata Yth., Dari, Lampiran, Hal, Sifat, dan Tanggal diikuti tanda baca titikdua diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri atas, di bawah kata Nomor:, kemudian digarisbawahi dari marjin kiri ke kanan.

d) Nota Dinas dengan pokok permasalahan/kegiatan yang bersifat rutin dapatditujukan langsung kepada pejabat/pelaksana pemroses pokok permasalahan dengan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti nama jabatan/nama perorangan di bawah alamat tujuan Nota Dinas. 2) Batang Tubuh Nota Dinas Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup dibuat secara singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Nota Dinas Sama dengan Kaki Surat Dinas. Nota Dinas dapat dilihat pada Format 9

BATAN

- 51 Format 9 Nota Dinas BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

NOTANomor:

DINAS

Yth. : Dari : Hal : Tanggal : ________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan,

tanda tanganNama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

BATAN

- 52 3. Memorandum

a. Pengertian Memorandum adalah naskah dinas antarpejabat BATAN dalam lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pejabat untuk mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan.

b. Susunan 1) Kepala Memorandum: Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.

a) Kata MEMORANDUM diketik simetris dengan huruf kapital kemudiannomor memorandum berurutan ke bawah di bawah kop surat.

b) Kata Yth., Dari, Lampiran, Hal, Sifat, dan Tanggal diikuti tanda bacatitik dua diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri atas, di bawah kata Nomor:, kemudian digarisbawahi dari marjin kiri ke kanan.

2) Batang Tubuh Memorandum: Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup dibuat secara singkat, padat, dan jelas.

3) Kaki Memorandum: Sama dengan Kaki Surat Dinas. Catatan: Nota Dinas dan Memorandum tidak dibubuhi Cap Dinas. Memorandum dapat dilihat pada Format 10

BATAN

- 53 Format 10 Memorandum

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

MEMORANDUMYth. : Dari : Hal : Tanggal : ___________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan,


BATAN

- 54 4. Surat Undangan a. Pengertian Surat Undangan adalah naskah dinas yang dibuat pejabat BATAN sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab kepada pejabat/pegawai instansi pemerintah, instansi swasta, perorangan di luar BATAN, dan/atau di lingkungan BATAN untuk menghadiri suatu acara kedinasan seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Format Surat/Kartu Undangan ada dua macam, yaitu: 1) Surat Undangan Biasa (Dinas Rutin). 2) Kartu Undangan Resmi (Acara Resmi).

b. Susunan 1) Kepala Surat Undangan: Kop Surat, Tanggal Surat, Nomor Surat, Lampiran Surat, Hal Surat, dan Alamat Tujuan Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. Tujuan surat undangan dapat dicantumkan dalam lampiran, apabila jumlah peserta undangan melebihi ruang alamat tujuan surat. 2) Batang Tubuh Surat Undangan: Terdiri atas alinea pembuka, isi undangan (Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Acara) dan alinea penutup dibuat singkat, padat, jelas antara lain memuat petunjuk, pemberitahuan, pernyataan, dan permintaan/permohonan hadir. 3) Kaki Surat Undangan: Sama dengan Kaki Surat Dinas.

Surat Undangan dapat dilihat pada Format 11 s.d. 11b

BATAN

- 55 Format 11 Surat Undangan (biasa) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

Nomor Lampiran Perihal

: : : Undangan

---------------------------

Yth. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Acara : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan

tandatanganNama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

BATAN

- 56 Format 11a Lampiran Surat Undangan

Lampiran Surat Undangan: Nomor : .... Tanggal : .....

Daftar Nama dan Alamat1. .......................................................................................................... 2. .......................................................................................................... 3. .......................................................................................................... 4. .......................................................................................................... 5. .......................................................................................................... 6. .......................................................................................................... 7. .......................................................................................................... 8. .......................................................................................................... 9. .......................................................................................................... 10. .......................................................................................................... 11. .......................................................................................................... 12. .......................................................................................................... 13. .......................................................................................................... 14. .......................................................................................................... 15. .......................................................................................................... dst. Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap instansiNama Lengkap NIP:

BATAN

- 57 Format 11b Kartu Undangan (resmi)

BATAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara ............................................................................................ pada acara ...........................................................................

Hari/Tanggal Waktu Tempat

: ............................................... : ............................................... : .....................................................................

................................................................................. ...

1. Pakaian : ......................... 2. Konfirmasi : (nomor telepon)

BATAN

- 58 5. Surat Pengantar a. Pengertian Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk

mengantar/menyampaikan barang atau naskah dinas kepada instansi pemerintah, swasta di luar BATAN dan di lingkungan BATAN. b. Susunan 1) Kepala Surat Pengantar:

a) Kop Surat, Tanggal Surat, dan Alamat Tujuan Surat:Sama dengan Kepala Surat Dinas

b) Kata SURAT PENGANTAR diketik simetris dengan huruf kapital di bawahalamat tujuan surat, kemudian nomor surat pengantar di bawah kata SURAT PENGANTAR. 2) Batang Tubuh Surat Pengantar: Dibuat dalam bentuk kolom-kolom yaitu: nomor urut, jenis naskah/

surat/barang yang dikirim, jumlah naskah/surat/barang, dan keterangan. 3) Kaki Surat Pengantar:

a) Kata Diterima tanggal, Penerima:, Nama Jabatan, Nama Lengkap, danNIP diketik berurutan ke bawah di sebelah kiri.

b) Kata Pengirim:, Nama Jabatan, Nama Lengkap, dan NIP diketik sejajardengan huruf a) di sebelah kanan. Catatan: Surat Pengantar dibuat rangkap 2, yaitu lembar I (asli) untuk penerima dan lembar II dikembalikan kepada pengirim sebagai bukti penerimaan naskah/surat/barang. Surat Pengantar dapat dilihat pada Format 12

BATAN

- 59 Format 12 Surat Pengantar BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

------------------------Yth. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURATNomor:

PENGANTAR

No.

Isi Surat/Naskah Dinas/Barang

Jumlah

Keterangan

Diterima tanggal .. Penerima: Nama Jabatan, Pengirim: Nama Jabatan,



Lembar II : harap dikirim kembali setelah dibubuhi tandatangan dan cap

BATAN

- 60 C. Naskah Dinas Khusus 1. Pengumuman a. Pengertian Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat/pegawai BATAN atau perorangan dan golongan di dalam atau di luar BATAN. b. Susunan 1) Kepala Naskah Pengumuman: a) Kop Naskah: sama dengan Kepala Surat Dinas b) Kata PENGUMUMAN, NOMOR, TENTANG, dan judul pengumuman diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah di bawah kop naskah. 2) Batang Tubuh Naskah Pengumuman: Memuat hal-hal sebagai berikut: a) Alasan perlunya diterbitkan Pengumuman b) Peraturan sebagai dasar pembuatan Pengumuman. c) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. 3) Kaki Naskah Pengumuman: a) Tempat dan waktu pembuatan Naskah Pengumuman diketik di sebelah kanan bawah. b) Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap, dan NIP diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di bawah huruf a) di atas. Catatan: Pengumuman Pengumuman tidak memuat alamat tujuan kecuali ditujukan kepada

kelompok/golongan tertentu. bersifat menyampaikan informasi dan tidak memuat cara

pelaksanaan teknis suatu peraturan. Naskah Pengumuman dapat dilihat pada Format 13

BATAN

- 61 Format 13 Naskah Pengumuman BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

PENGUMUMANNOMOR: TENTANG ....................................................................................................

.. ..... .. ........ ........................... ., ...

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap instansiNama Lengkap NIP:

BATAN

- 62 2. Surat Perjanjian a. Pengertian Surat Perjanjian adalah naskah dinas berisi kesepakatan bersama tentang obyek yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan/perbuatan hukum yang disepakati bersama. Surat Perjanjian di BATAN ada beberapa macam antara lain: 1) Kerjasama antar pemerintah atau G to G (Government to Government): a) Naskah Pengaturan Bersama (Arrangement) b) Naskah Protokol Perubahan (Protocol Amending the Agreement for Cooperation) c) Naskah Pernyataan Kehendak/Kesepakatan Awal (Letter of Intent) d) Memorandum of Understanding (MoU) 2) Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Lingkup Nasional: a) Naskah Kesepakatan Bersama b) Naskah Piagam Kerjasama 3) Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha atau G to B (Government to Business): a) Naskah Perjanjian Kerjasama b) Naskah Nota Kesepahaman. c) Surat Perjanjian Pengaturan Kerjasama d) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 4) Kerjasama pemerintah dengan masyarakat atau G to C (Government to Citizens dan G to NGO (Government to Non Government Organization). b. Susunan 1) Kepala Surat Perjanjian: a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. b) Judul perjanjian diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat perjanjian di bawah kata SURAT PERJANJIAN.

BATAN

- 63 2) Batang Tubuh Surat Perjanjian: Memuat materi perjanjian. 3) Kaki Surat Perjanjian: a) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah, dan berurutan ke bawah kata Untuk dan Atas Nama: (nama instansi), Sebagai Pihak Pertama, nama pejabat/nama lengkap, NIP diketik di bawah kata pada tanggal, sedangkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan kata Untuk dan Atas Nama:, diketik berurutan ke bawah kata Sebagai Pihak Kedua, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP. b) Sebutan kata-kata pada huruf a) di atas disesuaikan dengan jenis Surat Perjanjian lainnya. c) Kata Saksi dapat diketik bila diperlukan dan ditandatangani di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Catatan: Setiap kerjasama pemerintah didasarkan atas azas kewajaran dan kesetaraan. Naskah kerjasama pemerintah dengan luar negeri, antar departemen,

Propinsi/Kabupaten/Kota menggunakan dua naskah asli yang masing-masing pihak menandatangani naskah perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerja sama pemerintah dengan luar negeri tidak menggunakan meterai. Naskah Pengaturan Bersama (Arrangement), Naskah Protokol Perubahan, Letter of

Intent,

MoU I/II, Surat Perjanjian Kerja Sama Nasional, Naskah Kesepakatan

Bersama I/II, Naskah Piagam Kerja Sama, Naskah Perjanjian Kerja Sama, Naskah Nota Kesepahaman, Surat Perjanjian Pengaturan Kerja Sama, Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan, Naskah Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat dapat dilihat pada Format 14 s.d.14m.

BATAN

- 64 Format 14 Pengaturan Bersama (Arrangement)

A R R A N G E M E N T BETWEEN THE . REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CONCERNING .

The .. Republic of Indonesia and the ..... (hereinafter referred to as the Parties); CONSIDERING, ............................................................................................................... .. PURSUANT .. .. HAVE AGRRED AS FOLLOWS : ARTICLE I OBJECTIVE .

ARTICLE II SCOPE OF ACTIVITIES The scope of activities under this cooperation will include : (a) ... (b) ... (c) ..

BATAN

- 65 ARTICLE III MECHANISM OF COOPERATION 1. ..... 2. . 3. ..

ARTICLE IV PLAN OF OPERATION .....

ARTICLE V BATAN CONTRIBUTIONS In accordance with . .., BATAN will : (a) ... (b) .. (c) .

ARTICLE VI . CONTRIBUTIONS In accordance with .., . will : (a) ... (b) .. (c) .

ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT 1. . 2. .. 3. . . 4. ... 5.

BATAN

- 66 ARTICLE VIII LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES 1. ... ... 2.

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES ... ... ..

ARTICLE X MISCELANEOUS

(a) (b)

.. . ..

ARTICLE XI AMENDMENT ...

ARTICLE XII ENTER INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

(a) ......

(b) ..........................................

(c) IN WITNESS WHEREOF, ..

BATAN

- 67 Done in .. on ., in two originals, in the English language, all texts being equally authentic.

For The National Nuclear Energy Agency of Indonesia

For The .

.

..

BATAN

- 68 Format 14a Protokol Perubahan (Protocol Amending the Agreement for Cooperation)

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF . REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

CONCERNING .

The Government of the and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Parties);

Desiring to amend the Agreement for Cooperation between the Government of the . and the Government of the Republic of Indonesia concerning ..., signed at on , as extended by the agreement effected by exchange notes at , on (hereinafter referred to as the Agreement);

Have agreed as follows : Article 1 Paragraph 2 of Article 7 of the Agreement is amended to read in its entirety : ... . Article 2 ... .

BATAN

- 69 Article 3 .... ...

Article 4 ..... .. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by . DONE at ..on ., in .., in the English and Indonesia language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

....

.

BATAN

- 70 Format 14b Surat Kesepakatan Awal (Letter of Intent) LETTER OF INTENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF . OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE . CONCERNING PROVINCE CITY The Government of the Province City of .. the Republic of Indonesia and the .. hereinafter referred to as the Parties; Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the people of the two cities/provincies; Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields: a. Exchange of experts on order to improve the management of the cities/provincies; b. Trade and promotion; c. Administration and information; d. Culture and arts; e. Youth and sport. The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in in due course.

DONE in duplicate at , on this , day of .., in the year .., in Indonesian, . and English languages, all text being equally authentic.

For the Government of the Province/City of . of the Republic of Indonesia

For .

.

.

BATAN

- 71 Format 14c

Memorandum of Understanding (MoU) IMEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE . REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CONCERNING SISTER PROVINCE (CITY) COOPERATION The ., Republic of Indonesia and the .., hereinafter referred to as the Parties; Desiring to promote favourable relations of partnership and cooperation between the people of the two provincies and; Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits; Referring to the Letter of Intent between , the Republic of Indonesia and . concerning Sister Province (City) Cooperation, signed in on . Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; Have agreed as follows: Article 1 Objective and Scope of Cooperation . a. b. .. c. . d. . e. .. Other areas agreed upon by the Parties

BATAN

- 72 Article 2 Funding ...

Article 3 Technical Arrangement ... .

Article 4 Working Group a. ... b. ... c. .

Article 5 Settlement of Disputes ... .

Article 6 Amendment ...

Article 7 Entry Into Force, Duration and Termination a. .. b. ..

BATAN

- 73 in withess whereof, the undersigned being duly authorized thereof by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding. Done in duplicated in . on this . day of. in the year of and one in Indonesia, and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR . REPUBLIC OF INDONESIA

FOR .

...

.....

BATAN

- 74 Format 14d

Memorandum of Understanding (MoU) IIMEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MOU) is made as of ...., by and between the ... and the National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia (BATAN).

WHEREAS, the . to to BATAN (hereinafter referred to .. ) WHEREAS, BATAN to ., in accordance with the terms and conditions of this MOU. NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows.

1. Delivery of . (1) . . (2) .. (3) ..

2. Purpose .. ...................................................... ..

3. Condition of Use (1) . (2) . (3) .. (4) .. (5) ....

4. Indemnification ... .

BATAN

- 75 5. Representations and Warranties (1) .. (2) (3) . 6. Term ... .... ... 7. Amendments .. . 8. Governing Law and Jurisdiction ... . 9. Consultation ... ... 10. Counterparts .. . IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this MOU and executed by their authorized representatives in duplicate and each party to retain one duplicate each.

.. .

The .

The National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia

..

..

BATAN

- 76 Format 14e Surat Perjanjian Kerja Sama Lingkup Nasional KERJA SAMA ANTARA (Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota) DAN (Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)

TENTANG (Program . Nomor Nomor (Kementerian/LPND / Komisi / Provinsi / Kabupaten / Kota) dan (Lembaga Pemerintah/ Provinsi/Kabupaten/Kota) .......................................... Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program) . dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA ... Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA ... Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN ... Pasal 4 PEMBIAYAAN ... Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ...

BATAN

- 77 Pasal 6 LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Force majeure adalah (a) bencana alam; (b) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; (c) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 7 PENUTUP ...

Nama Institusi Nama Jabatan, Nama

Nama Institusi Nama Jabatan, Nama

BATAN

- 78 Format 14f Kesepakatan Bersama I KESEPAKATAN BERSAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN PEMERINTAH DAERAH .......................................... .................................. ----------------------------..................................

NOMOR :

TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:

1. ....... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. ......... (nama pejabat)

.........,

untuk

: (jabatan), berkedudukan di ........, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Hal-hal yang melatarbelakangi Kesepakatan Bersama ini:

a) Bahwa .................................................................................................................................................................................................................................

b) Bahwa ......................................................................................................................................................................................................................

c) Bahwa .. d) Bahwa ....Berdasarkan: 1. .. 2. .. 3. . 4. .

BATAN

- 79 Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang ., dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN .. . Pasal 2 RUANG LINGKUP ... Pasal 3 PELAKSANAAN ... Pasal 4 PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA Pasal 5 KOMERSIALISASI ......... Pasal 6 PEMBIAYAAN .. Pasal 7 JANGKA WAKTU DAN EVALUASI . Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9 KETENTUAN ADENDUM

BATAN

- 80 Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Pihak Pertama ....(NAMA INSTANSI) ..... ....(Nama Jabatan).............

Pihak Kedua ....(NAMA INSTANSI) .... ......(Nama Jabatan).........

tanda tanganNAMA LENGKAP

tanda tangan dan meteraiNAMA LENGKAP

BATAN

- 81 Format 14g Kesepakatan Bersama II KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN GUBERNUR .......................................... DAN REKTOR ...............................................................

TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

NOMOR:

....................................... ---------------------------------........................................

Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini: 1. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di ..............., untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . (jabatan), berkedudukan di ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (jabatan), berkedudukan di ......., untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

2. .......... (nama pejabat). :

3. .......... (nama pejabat) ... :

Menimbang: (1) Bahwa ..................................................................................................................... (2) Bahwa .................................................................................................... (3) Bahwa Mengingat: 1. ... 2. 3. . 4. . 5. dst.

BATAN

- 82 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang ...., dengan ketentuanketentuan sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 ...... RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2 (1) (2) ..... (3) .. (4) .. PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 3 .

KOORDINATOR KERJA SAMA Pasal 4 (1) (2) : (a) (b) Pasal 5 ...

PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA Pasal 6 ..

BATAN

- 83 KOMERSIALISASI Pasal 7 PEMBIAYAAN Pasal 8 . JANGKA WAKTU Pasal 9 . PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) (2) ..

PIHAK PERTAMA: ..(NAMA JABATAN)..... ..(NAMA INSTANSI) ....

PIHAK KEDUA: ..(NAMA JABATAN) ... ..(NAMA INSTANSI) ..

PIHAK KETIGA: ..(NAMAJABATAN).. ..(NAMA INSTANSI)




BATAN

- 84 Format 14h Piagam Kerja Sama PIAGAM KERJA SAMA ANTARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN UNIVERSITAS ..................................................... .................................... ----------------------------.....................................

NOMOR:

TENTANG ................................................................................................................... .......................................................................

Menimbang :

a) bahwa . b) bahwa .

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.... . . .... . ....

Maka dengan ini Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN dan Universitas . yang selanjutnya disebut . bersepakat untuk membuat Piagam Kerja Sama dalam bidang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: TUJUAN KERJA SAMA Pasal 1 . .

BATAN

- 85 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2 1. 2. . .. : a. .. b. c. . d. e. . PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 3 1. 2. 3. ... . ... .. PERSONIL, PEMBINA, PENGARAH, DAN PENGAWAS Pasal 4 .... B I A Y A Pasal 5 ... PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA Pasal 6 1. 2. .. PERSELISIHAN Pasal 7 ... .

BATAN

- 86 JANGKA WAKTU Pasal 8 ... . P E N U T U P Pasal 9 1. 2. ..... ..

.....(NAMA JABATAN)........ ....(NAMA INSTANSI) .....

.....(NAMA JABATAN)....... ......(NAMA INSTANSI) ......



BATAN

- 87 Format 14i Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA (NAMA BADAN USAHA) DAN PUSAT/BIRO .......................................................................... BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: ..............

lampiran 081

Documents