l. pengertian hukum pidana
DESCRIPTION
l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA. HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL PERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN. (SUMBER,KUHP DAN DILUAR KUHP) - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
l. PENGERTIAN HUKUM l. PENGERTIAN HUKUM PIDANAPIDANA
HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL PERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN
APA YG DIJATUHKAN. (SUMBER,KUHP DAN DILUAR KUHP) HK PDANA D.A FORMIL(MENGATUR PROSEDUR /CARA
BAGAIMANA MEMPROSES THD ORANG YG MELANGGAR HK.PID.MATERIL(HAPID) SUMBER,U.U.NO.8/81 TTG KUHAP DANDILUAR KUHAP
HK. PELAKSANAAN PIDANA (HK.PENITENSIER)MENGATUR TERPIDANA DI LAPAS. SUMBER U.U.NO.9/1995.TTG LAPAS
ll. HUBUNGAN ANTARA HK ll. HUBUNGAN ANTARA HK PIDANA HAPIDPIDANA HAPID
BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN DAN MELAKSANAKAN HK.PID.MATERIL,APBL TERJADI PELANGGARAN HK.PID.MATERIL
HK.AC.PID.BARU BERPROSES/BERJALAN APBL HK PIDANA MATERIL DILANGGAR
TIDAK SELAMANYA HAPID BARU BERJALAN/BERPROSES APBL HK.PID.MATERIL DILANGGAR
III. III. PengertianPengertian hukum acara pidanahukum acara pidana
Syarifuddin pettanasse :peraturan yang mengatur bgmna cara / prosedur menuntut di pengadilan thd tersangka yg tlh melakukan tindak pidana.
Penyelidikan /penyidikan----- penuntutan-----pemeriksaan pengadilan----- putusan--------eksekusi penempatan di lapas.
De Bos Kemper dan simon :hk ac.pidana :sejumlah asas dan peraturan undang-undang yg engatur bilamana u.u.hk pid dilanggar neg menggunakan haknya u/ memidana
IV. IV. Tujuan dan fungsi hukm acara pidanaTujuan dan fungsi hukm acara pidana
1 mencari dan mendapatkan kebenaran materil><kebenaran for- mil. 2 memberikan suatu putusan hakim. 3 melaksanakan keputusan hakim
V. ILMU PENGETAGUAN PEMBANTU HAP 1. Logika . 2. Psikologi 3. Kriminalistik 4. Psikiatri 5. Kriminologi 6. Hukum pidana
V,i KUHAP DAN HAMV,i KUHAP DAN HAM KUHAP MENGANDUNG ASAS: KUHAP MENGANDUNG ASAS:
1. UNIVERSIL--- PENGAKUAN HAK ASASI ANUSIA. 2. LEGALITAS DARI TINDAKAN NEGARA/APARAT NEG. 3. MENJAMIN PERADILAN YG BEBAS. 4. KONSEPSI NEGARA HK,BKN KEKUASAAN. 5. MENGHORMATI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA. 6. TERLEPAS DR SISTEM HK YG DIANUT O/ NEG.LAINVII. ASAS-ASAS BARU DLM KUHAP YG TDK ADA DLM HIR 1. HAK-HAK TSK DAN TDK.PSL 50 S/D.68 KUHAP 2. BANTUAN HK PD SEMUA TKT PEMERIKSAAN 3. DSR HK PENANGKAPAN / PENAHANAN DAN PEMBATA SAN JANGKA WAKTU. 4. GANTI RUGI DAN REHABILITASI. 5. PENGGABUNGAN G-R. DLM PERKARA PIDANA 6. UPAYA HK. 7. KONEKSITAS. 8. PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
9.PERLAKUAN YG SAMA DI MUKA HUK. 10. UPAYA PAKSA PERINTAH 9.PERLAKUAN YG SAMA DI MUKA HUK. 10. UPAYA PAKSA PERINTAH TERTULIS.11. PERADILAN DILAKUKAN CEPAT,SEDRHANA DAB BIAYA TERTULIS.11. PERADILAN DILAKUKAN CEPAT,SEDRHANA DAB BIAYA
RINGAN. 12.PEM PERK.DG HADIRNYA TERDAKWARINGAN. 12.PEM PERK.DG HADIRNYA TERDAKWA
-VIII ..PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA.
1. PENEGAKAN HK (LAW ENFORCEMENT).
2. MEKANISME BEKERJANA APARAT PENGAK Hk (lidikan dan
sidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan).
3. Tujuan- pencegahan dan penanggulangan kejhatan,jangka pendek,
resosialisasi, menengah pengendalian,panjang kesejahteraan sosial
4. Bekerja dlm satu kesatuan sistem,hrs saling berhubungan secara fung
sional.
5. Sistem : suatu keseluruhan terangkai yg terdiri atas undur-unsur yg
saling berhubungan secara fungsional
IX. MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN PERADILAN IX. MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANAPIDANA
1. MODEL INQUISATOIR,DI EROPAH ABAD KE 13S.D.PERTENGA HAN ABAD KE 19.PEM ATAS INISIATI PENYIDIK,RAHASIA,TSK TDK DPT BERKOMUNIKASI KPD SIAPAPUN,TUJUAN PEMERIK SAAN U/ MEMPEROLEH PENGAKUAN DR TSK.PU TDK MEM.PE RAN YG BERARTI, PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DILAKUKAN SECARA TERTUTUP. TIDAK ADA KEMUNGKINAN TDK DIDAMPI NGI PEMBELA—GAMBARAN KEKEJAMAN HUKUM (ACARA) PID YG BERLAKU PD WKT ITU.2. THE MIXED TYPE. TIMBUlNYA GERAKAN REVOLUSI P’CIS,MENG GANTIKAN MODEL INQUISATOIR DG NAMA THE MODERN CONTINENTAL CRIMINAL PROCEDURE DIPRAKARSAI KAUM CENDIKIAWAN EROPAH.3.MODEL INI DLM RANGKA PROSES PRADILAN PIDANA ADL : - PEM PENDAHULUAN ,menggunakan model inquistoir,pemeriksaan di lakukan oleh the public prosecutor(JPU) investigating judge yg tidak me mihak - tsk dan penasehat hknya memperoleh hak yg tdk terbatas u/ meneliti ber kas perkara.
-- Tahap pemeriksaan di Pengadilan, diterapkan sistem accusatoir, dimulai -- Tahap pemeriksaan di Pengadilan, diterapkan sistem accusatoir, dimulai dg menyampaikan berkas perkara kpd public proscutor yg harus dg menyampaikan berkas perkara kpd public proscutor yg harus
menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilanmenentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan
4.. Control Model dan Due process Model ( Amerika Serikat )commomn law syis tem dikembangkan oleh Herbert L.Packer –THE LIMIT OF CRIMINAL SAN CTION—5. Landasan pemikiran CCM DAN DPM,.adversary model intinya : -- prosedur peradilan –disputes-,combative proceeding antara tdk dan p.u. -- judge as umpire, yg tdk ambil bgn dlm pertempuran,mengasi aturan tdk
dilanggar. -- rules are very strictly –aturan aturan diperlakuakn secara ketat. -- sensational –cross of examination. -- fiction of an always truth.6. CCM—penyelenggaraan peradilan pidan – menindas perilaku criminal diutamakan public order dan efisiensi presumption of guilt. DPM– Perlindungan hak-hak individul dan pembatasan kekuasaan.sifat otoriter dlm rangka mencapai maksimum efisiensi, presumption of innocence
7. 7. Family model The third model of the criminal processFamily model The third model of the criminal processJohn GriffithsJohn Griffiths
- Sebagai reaksi model CCM dan DPM,(to exile function of punishment) - landasan filosifinya ; tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselaraskan (irrecoconcilable disharmonyof interest) diganti : mutually suppotive and state of love. Cinta kasih dlm keluarga,sanksi bukian untuk mengasingkan, tapi capacity for self control.—Belanda– kurang ditonjolkan pidana perampasan kemerdekaan .Pidana ati dihapus (1870)
8. Model Terpadu ( Integrated model.)
- kerterpaduan penegakan hk antar sub sistem penyelenggaraan peradpid
- Hiroshi Ishikawa, direktur UNAFEI (United Nation of Asia Far East Institute of Crime Prevention and Treatment,Yoshio Noda,Jepang menge
mukan karakteristi pentelenggaraan perapid model terpadusbb; sistem pendidikan dr penegak kh, penegak hk yg profesional, yg dituju precise justice,dan partisipasi masyrakat yg tinggi
9. INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN INTEGRATED 9. INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN INTEGRATED MODELMODEL
CLEARENCE RATE YG TINGGI. CONVICTION RATE (KEBERHASILAN DLM PENYELESAIAN
PERKARA. RATE OF SUSPENSION OF PROSECUTION (TINGKAT
PENUNDAAN PENUNTUTAN) SPEEDY DISPOTION.( PENYELESAIAN PERKARA YG CEPAT.delay of justice is denied of justice SENTENSING (PEMIDANAAN). INDONESIAN- ADA ARAH KEMODEL TERPADU –ADM- HUB PENYIDIK POLRI DG PPNS HUB --------------------------------P.U ---------------------------------------HAKIM. ------ANTARA PENGDILAN DAN JAKSA DISATU PIHAKDAN
LAPAS DILAIN PIHAK
X. SEPINTAS PERKEMBANHAN HAPID DI INDONESIAX. SEPINTAS PERKEMBANHAN HAPID DI INDONESIA
THE PAST HAS MUCH TELL US ABOUT THE PRESENT. SEJARAH HUKUM (ACARA ) PIDANA SECARA KRONOLOGIS SBB:
1. SBLM KEDATANGAN BELANDA-HK ADAT.
2. SESUDAH KEDATANGAN BLD.—HK TERTULIS– KELAZIMAN –KELAZI
MAN TIDAK MRP HK, KECUALI DITUNJUK DLM U.U.
-1838 Bld baru saja melepaskan diri dr penjajahan p,cis
-1747 VOC tlh mengatur organisasi peradilan pribumpedalaman.diteruskanoleh
Daendels dan Raffles untuk menyelami hk adat usaha ini ditangguhkan akibat
1838
-Scholten van Oud-Haarlem PRESIDEN Hooggerechtschof 1837 bersama Van
VLOTEN dan Mr.P .Mijer bersedia mempersiapkan per u.u.an baru di hin-
dia Bld.Scholten sakit,1938 kembali ke Bld,1839, di Bld di btk kembali panitia
oleh van de B OSCH yi. : Mr. Scholten ,Mr. Schneither dan bekas residen JFW van Nes.Hsl karyanya rancangan perat tata peradilan,ranc KUHPer dan KUHD
THN 1845, PANITIA TSB BUBAR ATAS PERMINTAAN SENDIRI.THN 1845, PANITIA TSB BUBAR ATAS PERMINTAAN SENDIRI.DI HINDIAN BLD RANCANAGAN PERATURAN TATA PERDILANDI HINDIAN BLD RANCANAGAN PERATURAN TATA PERDILANDIOLAH LAGI OLEH J. VAN DER VINNE,MR HOEGEVEEN,MR.HULTMAN DAN MR. DIOLAH LAGI OLEH J. VAN DER VINNE,MR HOEGEVEEN,MR.HULTMAN DAN MR. VISSCHER.VISSCHER.1845 Mr hl. Wichers diangkat oleh Raja sbg Presiden Hooggerechtschof di .H.B untuk 1845 Mr hl. Wichers diangkat oleh Raja sbg Presiden Hooggerechtschof di .H.B untuk mempelajari rancangan peraturan diatasmempelajari rancangan peraturan diatas
6.AGUSTUS 1847 WICHERS tlh dpt menyampaikan hsl karyanay kepada GubernurJendral .ia mengalami kesulitan dlm penyusunan rancasngan mengenai acara perdata,sdngkan mengenai penuntutan perkara pidana diambil dr reglement ttg tuntutan pidana pd Raad van JusTisiTgl 5 april 1848 setelah melalui usulan dsbg dan perubahan disana sini ,rancangan diterima 0leh gubernur jenderal Rochussen dan diumumkan dg publikasi tgl 5 april 1848 Stbl: no 16 dengan sebutan INLADSCH REGLEMENT (IR) DISAHKAN DAN DIKUATKAN DENGAN FIRMAN RAJA TGL 29 SEPTEMBER 1849 NO.93 STBL 1849 NO 63
IR SEBAGAI PERCOBAAN DAN BERLAKU U/ JAWA DAN MADURA SAJA,DAN APABILA HASILNYA MEMUASKAN DIBERLAKUKAN JUAGA DAERAH LAIN.SEMNTARA ITU U/ DAERAH LAIN DIBERLAKUKAN ATURAN ATURAN TERSENDIRI BRUPA ORDONANSI –ORDONANSI . ORDONANSI TSB DIJADIKAN SATU DG NAMA RECHTSREGLEMENT BUITENGESTEN STBL 1927 NO. 227 BERLAKU 1JULI 1927
IR DIBARUI BERGANTI NAMA HIR (HERZIENE INDONESISCH REGLEMENTSTBL. 1941.NO.443 HKUM ACARA SETELAH KEDATANGAN JEPANG.PSL 6 U.U.NO. 14 /1942 DIDAKAN PERATURAN PERALIHA N UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HK DG PERUBAHAN NAMA NAMA
PENGADILAN4 HAPID PD MASAK KEMERDEKAAN –ATURAN PERALIHAN DAN U.U.NO.1 (drt) TH 1951 UNIFIKASI SSNAN KEKUASAAN DAN ACARA SEMUA PN DAN PT DI INDONESIA YG MERUPAKAN PELAKSAAN DR PS 102 UUDS. MENGENAI HAPID ,PSL 6 U.U.DRT TSB : ACARA PIDANA SIPILU/ SEGALA PN DAN P.U PT SBERAPA MUNGKIN HIR DIAMBIL SEBAGAI PEDOMANHIR SEPANJANG MENYANGKUT ACARA PIDANA DICABUT DG U.U.NO 8/ 81 TTG KUHAP
XI. TAHAP – TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA XI. TAHAP – TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA. PIDANA.
1.. TAHAP PEMERIKSAN PENDAHULUAN PROSES PENYELIDIKAN,---------,PENYIDIKAN--------- ,PRAPENUNTUTAN 2. TAHAP PEMERIKSAAN DIPENGADILAN - PELIMPAHAN PERKARA OLEH P.U KE PENGADILAN -PEMBERITAHUAN HARI SIDANG OLEH P.U.(PEMANGGILAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA. -PEMBUKAAN SIDANG OLEH MAJELIS HAKIM9(IDENTITAS TERDAKWA) -PEMBACAAN SUDAK-P.U. SELESAI .APAKAH TERDAKWA MENERTI. -EKSEPSI –TERDAKWA,PENASIHAT HUKUM.TANGGAPAN P.U. THD EKSEPSI -PENDAPAT MAJELIS THD EKSEPSI P.H—PUTUSAN SELA -PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI/AHLI SURAT, PETUNJUK, TERDAKWA. -PENUNTUTAN,PEMBELAAN, REPLIK, DUPLIK(I,II,DST) VONNIS, EKSEKUSI N
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANT P.P DAN P.P.NPERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANT P.P DAN P.P.N
PEM.PEND SAKSI UMUMNYA TIDAK DISUMPAH BERSIFAT INQUISATOIR DIPERLUNAK P.H PASSIF/MENDENGAN PEMBICARAAN
PEM. PENGADILAN BERSIFAT ACCUSATOIR SAKSI UMUMNYA DISUMPAH P.H. AKTIF/ TURUT BERBICARA
SAMA-SAMA MENCARI KEBENARAN MATERIL
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKANPROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
PENYELIDIKAN –PENGERTIAN,PETUGAS DAN TUJUAN (PS 1 BU TIR 5 KUHAP,MENCARI PERISTIWA DIDUGA SBG T.P.TSK BLM DIKET .KEPOLISIAN.KEWENANGAN PSL 5 KUHAP-MENERIMA LAPORAN,MENCARI KET.DAN BRG BUKTI MENYURUH BERHENTI SESEORANG YG DICURIGAI ,DAN MENGADA TINDAKAN LAIN MENURUT HK BERTANG— GUNG JAWAB.APA TINDAKAN LAIN TNDAKAN LAIN : TINDAKAN PENYELIDAK U/ KEPENTINGAN PENYLIDIKAN DG
SYARAT- TDK BRTENTANGAN DG HK SELARAS DG KEWAJIBAN HK PATUT DAN MASUK AKAL ATAS
PERTIMBANHAN LAYAK BERDASARKAN KEADAAN MEMAKSA MENGHORMATI HAM.ATAS PERINTAH PENYIDIK DPT MELAKU KAN : PENANGKAPAN LARANGANMENINGGALKAN TEMPAT, PENGGE LEDAHAN DAN PENYITAAN, MEMERIKSA DAN MENYITA SURAT,ME NGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG,MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN SESEORG KPD PENYIDIK , MEMBUAT DAN MENYAM PAIKAN HSL PENYELIDIKAN KPD PENYIDIK
PENYIDIKAN – PENGERTIAN PETUGAS DAN TUJUAN(PASAL 1 BUTIR 2 PENYIDIKAN – PENGERTIAN PETUGAS DAN TUJUAN(PASAL 1 BUTIR 2 KUHAP—MENEMUKAN PERISTIWA,MEMBUAT TERANG PERISTIWA DAN KUHAP—MENEMUKAN PERISTIWA,MEMBUAT TERANG PERISTIWA DAN TSK DIKETAHUITSK DIKETAHUIPENYIDIKAN DIMULAI SESUDAH TERJADI TP U/KET.TTG:PENYIDIKAN DIMULAI SESUDAH TERJADI TP U/KET.TTG: --T.P. APA YG DILAKUKAN,KAPAN DILAKUKAN, DI MANA DI --T.P. APA YG DILAKUKAN,KAPAN DILAKUKAN, DI MANA DI LAKUKAN, DG APA DILAKUKAN,BGMN T.P.ITU DILAKUKAN LAKUKAN, DG APA DILAKUKAN,BGMN T.P.ITU DILAKUKAN MENGAPA T.P. ITU DILAKUKAN,SIAPA PELAKUNYA MENGAPA T.P. ITU DILAKUKAN,SIAPA PELAKUNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PETUGAS PASAL 6 KUHAP: POLISI PPNS DG PANGKAT TTT DLM P.P NO. 27PETUGAS PASAL 6 KUHAP: POLISI PPNS DG PANGKAT TTT DLM P.P NO. 271983 DILUAR KUHAP JAKSA U/ T.P TERTENTU? ANGKATAN LAUT DI 1983 DILUAR KUHAP JAKSA U/ T.P TERTENTU? ANGKATAN LAUT DI PERAIRAN Z.E.E.KEWENANGAN PSL 7 KUHAP.PENYIDIK PEMBANTU.KEWPERAIRAN Z.E.E.KEWENANGAN PSL 7 KUHAP.PENYIDIK PEMBANTU.KEWNYA = PENYIDIK,KECUALI PENAHANAN WAJIB DIBERIKAN LIMPAHAN KEW NYA = PENYIDIK,KECUALI PENAHANAN WAJIB DIBERIKAN LIMPAHAN KEW DARI PENYIDIK.JURIDIKSI W.W. PENYIDIK PSL 9 KUHAPDARI PENYIDIK.JURIDIKSI W.W. PENYIDIK PSL 9 KUHAP
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKANPELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
PERSANGKAAN DAN PENGETAHUAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK SUMBER :KEDAPATAN TERTANGKAP TANGAN/ONTDEKING OP HETER DAAD DILUAR TERTANGKAP TANGAN /BUITEN ONTDEKKING OP HETERDAAD TERTANGKAP TANGAN :TERTANGKAP PD WKT MELAKUKAN,(PASAL 1 BUTI 19 KUHAP, STIAP ORANG BERHAK MENANGKAP (PASAL 111AYAT1 KUHAP
DILUAR TERTANGKAP TANGAN: LAPORAN , PENGADUAN, PENGETAHUAN SENDIRI OLEH PENTELIDIK/PENYIDIK
PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN PSL 1 BUTIR 24 DAN 25 KUHAP LAPORAN :SETIAP ORANG,PEMBERITAHUAN ,STIAP SAATTTIDAK DPT DICABUT PENGADUAN : ORANG TTT PEMBERITAHUAN DAN PERMITAAN SPY DI TUNTUT ADA BTS WKT DAN BISA DICABUT SIAPA YANG BERHAK MELAPOR ATAU MENGADU APA SANSKSINYA.HAK TAU KE WAJIBAN LIHAT PASAL 164 DAN 165 KUHP,108KUHAP 112 KUHAP DAN 216 KUHP
UPAYA PAKSA: UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN TSK.DAN TDK HAK.UPAYA PAKSA: UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN TSK.DAN TDK HAK.ALAT PEMAKSA TSB : PENANGKAPAN ALAT PEMAKSA TSB : PENANGKAPAN
PENAHAAN ,PENGELEDAHAN,PEMASUKAN RUMAH PENYITAAN DAN PENAHAAN ,PENGELEDAHAN,PEMASUKAN RUMAH PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURATPEMERIKSAAN SURAT
PENANGKAPAN: TERTANGKAP TANGAN DILUAR TERTANG
KAP TANGAN :PENGERTIAN( PSL 1KUHAP) DAN DSR HK (PSL 17,BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP18,TEMBUSAN
DI SAMPAIKAN KPD KELUARGA TERTANGKAP TANGA
TDK PERLU SRT PERINTAH DAN19KUHAP PALING LAMA 1 HARI)
PENAHANAN: PENGERTIAN ,:SUBJEK , DASAR HK, TUJUAN
JANGKA WKT: PENEMPATAN TSK/TDKW TEMPAT TTT(RUTAN, RUMAH, KOTA)PENYIDIK P.U HAKIM PASAL 20 ,21 24 S.D 29KUHAP,UNTUK KE PENTINGAN PEMERIKSAAN YGBELUM SELESAI
SUBJEK YG BERW MENAHAN DAN JK .WKTSUBJEK YG BERW MENAHAN DAN JK .WKT
PENYIDIK : 20 HARI ---------PU 40 = 60 HARI PENUM :20 HARI---------- KPN 30 =50 HARI HAKIM P.N. :30 HARI-----------KPN 60 =90HARI =200 HARI HAKIM PT : 30HARI----------KPT 60 HARI =90 HARI HAKIM MA. : 50 HARI----------KMA 60 HARI=110 HARI +200 HARI
PENGECUALIAN JANGKA WKT TSB DIATAS PASAL 29 KUHAP TSK /TDK MENDERITA GANGGUAN FISIK DAN MENTAL YG BERAT DIANCAM PIDANA 9 TH ATAU LEBIH PERPANJANGAN 30+30 60 HARI
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ---KPN PEMERIKSAN PN---------------------------KPT BANDING-------------------------------------M.A KASASI----------------------------------------KMA
TSK/TDKW DiKELUARKAN DR TAHANAN DEMI HK APBL JK WKT TSK/TDKW DiKELUARKAN DR TAHANAN DEMI HK APBL JK WKT MAKSIMUMMAKSIMUM
DLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TLH HABIS.DLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TLH HABIS.
DASAR PENANGKAPAN DAN PENAHANAN.
--ADANYA DUGAAN KERAS BERDASARKAN BUKTI YANG
CUKUP.
---ANCAMAN PIDANA 5 TH KEATAS ATAU TP TTT (21(4) a,
b KUHAP) ---OBJEKTIF---KTTTAN HK.
---ADA KEHAWATIRAN BHW TSK/TDK MELARIKAN DIRI,
MERUSAK /MENGHILANGKAN BRG BUKTI ATAU ME
NGULANGI T.P.(21(1) KUHAP )SUBJEKTIF—KPNTINGAN
JENIS PENAHANAN (RUTAN,KOTA, DAN RUMAH –22 KUHAP.DPT DALIHAKAN. DITANGGUHKAN DG JAMINAN
PSL 31KUHAP
PENGGELEDAHAN—BADAN --- RUMAH , PENGERTIAN ,SUBJEK YG PENGGELEDAHAN—BADAN --- RUMAH , PENGERTIAN ,SUBJEK YG BERWENANG, TUJUAN ,DSRHK (33 S.D.37 KUHAP)BERWENANG, TUJUAN ,DSRHK (33 S.D.37 KUHAP)TINDAKAN PENYIDIK U/ MENGADAKAN PEMERIKSAAN BDN /PAKAIAN TSKTINDAKAN PENYIDIK U/ MENGADAKAN PEMERIKSAAN BDN /PAKAIAN TSKU/ MENCARI BENDA YG DUDUGA KERAS ADA PADANYA– DISITA- B.B.U/ MENCARI BENDA YG DUDUGA KERAS ADA PADANYA– DISITA- B.B.HAM- MY HOME IS MY CASTLE- PRINSIP. BUAT BERITA ACARA DITTD TAHAM- MY HOME IS MY CASTLE- PRINSIP. BUAT BERITA ACARA DITTD TANGANI PENYDIK DAN TSK.TSK TDK MAU DICATAT (126 KUHAP) IZIN KPNNGANI PENYDIK DAN TSK.TSK TDK MAU DICATAT (126 KUHAP) IZIN KPN,KECUALI TDK MEMUNGKINKAN,KECUALI TDK MEMUNGKINKAN
PENYITAAN : pengertian, dsr hk ,subjek tujuan , bedakan perampasan
Pengertian : tindakan penyidik, mengambil alih PENGUSAANbenda bergerak tdk bergerak bewujud, tdk berwujud,untuk kepentingan pembuktian dlm
Penyidikan .dsr hkm psl 38 s.d.46 KUHAP
BENDA YG DPT DISITA- BENDA YG DIPEROLEH/HSL T.P,U/MELAKUKAN ,U/ MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN,KHUSUS DIBUA T MELAKUKAN T.P. Y G MEMPUNYAI HUB.LANGSUNG DG TP YG DILAKUKAN.DIBUAT
BERITA ACARA PENYITAAN DITANDA TA NGANI PENYIDIK TSK
KEPALA DESA , DUA ORANG SAKSI. TDK DITANDATANGANI DI
CATAT DLM BERITA ACARA (PSL 129 KUHAP)
PEMERIKSAAN SURATPEMERIKSAAN SURAT
DASAR HUKUM 47.S.D.49 KUHAP SURAT PALSU---MINTAK MINTAK KETARANGAN AHLI
(132 KUHAP) PEMERIKSA TERSANGKA
PENY.WAJIB MEMBERITAHUKAN HAK TSK DIDAMPINGI PENGACARA(114 KUHAP).PERKARA YG WAJIB DIDAMPI NGI PENGACARA DIANCAM 15 TH S.D. MATI,TSK TDK
MAMPU DIANCAM 5TH S.D. KURANG 15 TH ASAS CONTANTE JUSTITIE
TSK DITAHAN 1 HARI STL PERINTAH PENAHANAN TSK MULAI DIPERIKSA( 122 KUHAP)
PENASIHAT HK P.H. DPT MENGIKUTI JALNNYA PENASIHAT HK P.H. DPT MENGIKUTI JALNNYA PEMERIKSAN (115 KUHAP).MENDAMPINGI TSK DLM SETIAP PEMERIKSAN (115 KUHAP).MENDAMPINGI TSK DLM SETIAP
TINGKAT PEMERIKSAAN ADL PRINSIP NEG HK TINGKAT PEMERIKSAAN ADL PRINSIP NEG HK U/KEPENTINGAN PEMBELAAN(70 KUHAPU/KEPENTINGAN PEMBELAAN(70 KUHAP
TSK DAN SAKSI DLM MEBERIKAN KETERANGAN KPD PENYIDIK TANPA TEKANAN (117 KUHAP)PELANGGARAN DIANCAM PIDANA 4 THN PENJARA (422KUHP)
BAP DIBUBUHI TANDA TANGAN TSK TDK MEMBUBUHI DICATAT DG MENYEBUT
ALASAN (118 KUHAP) TSK YG DITAHAN DPT MENGAJUKAN
KEBERATAN.PENYIDIK MENOLAK/MENERIMA (123 KUHAP)
PEMERIKSAAN SAKSIPEMERIKSAAN SAKSI
KETERANGAN YG DIBERIKAN U/ KEPENT.PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN, PERADILAN TTG SUATU PERKARA ,DIDENGAR,DILIHAT DIALAMI SEN DIRI KEWAJIBAN UNTUK MENJADI SAKSI.MENOLAK TANPA ALASAN DIAN- CAM PIDANA PASAL 216,224, DAN 522 KUHP .SAKSI TDK DISUMPAH KE- CUALI MENDESAKKETERANGAN DI DIBACAKAN NILAINYA =SAKSI YG DISUMPAH DI PENGADILAN (162 KUHAP) SAKSI DIPERIKSA SECARA TERSENDIRI DAN DPT DIPERTEMUKAN SA— TU SAMA LAIN (CONFRONTATIE)( 116 (2) KUHAP)
PRAPERADILAN KEWENANGAN P.N U/MENERIMA,MEMERIKSA,DAN MEMUTUS TTG : -SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN PENAHANAN PENGHENTIAN PE NYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN -G.R. DAN /REHABILITAS BG ORG YG PERKARANYA DIHENTIKAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTANDIAJUKAN SEBLUMPOKOK PERKARA
DIPERIKSA DIPENGADILAN. POKOK PERKARA DIPERIKSAPERMOHONAN PRAPERADILAN BLM DIPERIKSA ,PERMOHONAN GUGUR(77,78,79,80 KUHAP)
AKIBAT TIDAK SAHNYA : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAU AKAIBAT AKIBAT TIDAK SAHNYA : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAU AKAIBAT SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN DIAJUKAN OLEH SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN DIAJUKAN OLEH
TDKW/PIHAK KE 3 YG BERKEPENTINGAN (81,95)KUHAP.TDKW/PIHAK KE 3 YG BERKEPENTINGAN (81,95)KUHAP.
TSK, TDKW, TERPIDANA BERHAK MENUNTUT G-R. KARENA : DI TANGKAP ,DITAHAN,DITUNTUT, DIADILI,ATAU DIKENAKAN TI DAKAN LAIN(MIS.MENYITA) TANPA ALASAN U.U.KELIRU
MENGENAI ORANGNYA, ATAU HK YG DITERAPKAN
G-R. DAN REHABILITASI DIAJUKAN AKIBAT :PENANGKAPAN, PENAHANAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HK ATAU, TDK BERDASAR U.U.TDK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENU RUT HK,ATAU DITERUSKAN MESKIPUN YG DITANGKAP/DITA- NGKAP TELAH MEMBERI KETERANGAN BHW IA TDK BERSALA TINDAKAN LAIN DILAKUKAN SECARA TDK SAH MENURUT HK YQANG MENIMBULKAN KERUGIAN.PERKARA DIPUTUS BEBAS YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TETAP DR P.N
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILANPROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
3 HARI STL PERMOHONAN PRAPERADILAN DIAJUKAN HARUS SUDAH DITENTUKAN HARI SIDANG
DILAKUKAN SECARA CEPAT DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SUDAH PUTUS.
PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR APBL PERMOHONAN ITU BLM SELESAI DIPERIKSA SDG PRKARA POKOK SUDAH MULAI DIPERIKSA. PUTUSAN PRAPERADILAN PD TINGKAT PENYIDIKAN; TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN U/MEMOHON PERAPERADILAN PD TINGKAT PENUN TUTAN. PUTASAN PRAPERADILAN TDK DPT DIMINTAKAN BANDING KECUALI PUTUSAN TDK SAHNYA :PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTU TAN,U/ITU DPT DIMNTAKAN PUTS-AN AKHIR KE P.T.(83(1,3)KUHAP
PEMERIKSAAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLIPEMERIKSAAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
SAKSI AHLI MEMPUNYAI KEDUDUKAN KHUSUS PASAL 120 KUHAP DIMINTAI PENDAPAT SEHUBUNGAN DG KEAHLIANNYA MENGENAI SUATU T.P. PSL 222KUHP ANCAMAN THD ORANG YG MENGHALANGI PEMERIKSAAN MAYAT UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN
PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA : 1. DARI PENYIDIK -PSL 8 (3) JO.110 KUHAP 2. DARI PENYIDIK PEMBANTU DLLM HAL ACARA SINGKAT.
PENYERAHAN BERKAS : PENYIDIK KE P.U. TAHAP PERTAMA-PENYEAHAN BERKAS. TAHAP KEDUA PENYERAHAN TERSANGKA DAN BRNG BUKTI.
KAPAN PENYIDIKAN DIANGGAP SELESAI—PRAPENUNTUTAN.KAPAN PENYIDIKAN DIANGGAP SELESAI—PRAPENUNTUTAN.
DLM WKT 7HARI ADA PEMBERITAHUAN DR P.U KE PENYIDIK BHW PENYIDIKAN SELESAI -WAJIB PSL 138 (I) KUHAP.
DLM WKT 14 HARI P.U TDK MENGEMBALIKAN HSL PENYIDIK AN. ATAU ADA PEMBERITAHUAN HAL ITU DR P.U.KE PENYIDIK (PSL 110 (4) KUHAP). PENGEMBALIAN BERKAS YG KURANG LENGKAP HRS SEGERA DAN DISERTAI PETUNJUK 110(2) KUHAP. P18.PENYIDIK WAJIB MELAKUKAN PENYIDIKAN TAMBAHAN 110(3). DLM WAKTU 14 HARI PENYIDIK HARUS MENGEMBALIKAN KPD P.U 138(2)KUHA
YG HARUS DIBERIKAN P.U.KE PENYIDIK PD KESEMPATAN PER TAMA (14 JO.110(3,4). 1. SYARAT FORMIL TTG KELENGKAPAN BERKAS PERKARA --BA. DIBUAT OLEH BEJABAT YG BERWENANG ATAS SUMPAH JBTN --B.A. DIBUAT DAN DITANDATANGANI SEMUA PIHAK YG TERLIBAT DLM SETIAP TNDAKAN PENYDIK/P.PEMBANTU(PS 75(1) H.1S.D.K)
2. ADANYA LAP. DAN, PENGADUAN (103 KUHAP).3.1ZIN PENGGELE2. ADANYA LAP. DAN, PENGADUAN (103 KUHAP).3.1ZIN PENGGELE DAHAN DR KTUA P.N. DAN PERINTAH TRTULIS DR PENYIDIK. DAHAN DR KTUA P.N. DAN PERINTAH TRTULIS DR PENYIDIK. (PS 33 (1,2) )KUHAP 4. BA. PENGGELEDAHAN (34 (1,2) )KUHAP (PS 33 (1,2) )KUHAP 4. BA. PENGGELEDAHAN (34 (1,2) )KUHAP5. BA LAP. PENGGELEDAHAN (34(1,2) )KUHAP. 6. BA. JLNNYA DAN5. BA LAP. PENGGELEDAHAN (34(1,2) )KUHAP. 6. BA. JLNNYA DANHASIL PENGGELEDAHAN RUMAH (126(1,2,3,) )KUHAP. 7. BA. PENYIHASIL PENGGELEDAHAN RUMAH (126(1,2,3,) )KUHAP. 7. BA. PENYITAAN 129 (1,2,) KUHAP. 8. BA. PEMBUNGKUSAN BENDA SITAAN TAAN 129 (1,2,) KUHAP. 8. BA. PEMBUNGKUSAN BENDA SITAAN DAN LAIN-LAIN TINDAKAN YG HRS MEMENUHI KETTTAN U.U 130 DAN LAIN-LAIN TINDAKAN YG HRS MEMENUHI KETTTAN U.U 130 (1,2)KUHAP(1,2)KUHAP
KESIMPULAN : PRAPENUNTUTAN P S. 138 (1) KUHAP.MENILAI SYARAT FORMIL DAN
MATERIL.DARI P.U THD BERKAS YG DISERAHKAN PENYIDIK/PE.PEMBANTU.PENYIDIKAN SELESAI : P. 21 DARI JAKSA
P.21 PENYERAHAN T.J P.21 PENYERAHAN T.J TERSANGKA DAN BRG TERSANGKA DAN BRG
BUKTIBUKTI KPD PU 8(3) B ) PU BERPENDAPAT .DITUNTUT,TDK
DITUNTUT----ALASAN--- 1. TDK TERDAPAT CUKUP BUKTI. DEEPONER ( OPORTUNITAS) DITUNTUT (LEGALITAS) BUAT SUDAK
PS.14 JO `140 KUHAP. P.U MELIMPAHKAN KE PN-PERMINTAAN
MENGADILI PERKARA TSB. 143 (1)KUHAP
SUDAKSUDAK
PENGERTIAN –AKTE ,IDENTITAS T,TEMPAT DAN WKT TP DILAKUKAN URAIAN CERMAT ,JELAS ,LENGKAP, TP YG DILAKUKAN –FORMIL PSL 143 (2) a KUHAP,MATERIL PSL 143 (2)b.jo (3) KUHAP.
BGMN MENGURAIKAN SECARA CERMAT JELAS DAN LENGKAP MENGENAI T.P YG
DIDAKWAKAN –KUHAP TDK MENJELAS KAN.
FUNGSI SUDAK (P.U.)FUNGSI SUDAK (P.U.)
SEBAGI DSR MELAKUKAN PENUNTUTAN . DSR PEMBUKTIAN DAN PEMBAHASAN DLM TUNTUTAN. DSR UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM
FUNGSI SUDAK UNTUK TERDAKWA. LANDASAN DLM PEMBELAAN. DSR MENYIAPKAN BUKTI –BUKTI HARUS DIKETAHUI SELAMBAT-LAMBATNYA 3
HARI SEBELUM SIDANG. FUNGSI SUDAK U/ HAKIM. DSR PEMERIKSAAN DI PENGADILAN PUTUSAN
PERUBAHAN SURAT DAKWAAN 144 KUHAPPERUBAHAN SURAT DAKWAAN 144 KUHAP
SEBELUM PENGADILAN MENETAPKAN HARI SIDANG SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SBLM HARI
SIDANG DIMULAI. HANYA SATU KALI. HAL-HAL APA SAJA YG BOLEH DAN TIDAK BO LEH DIRUBAH—KUHAP TIDAK MENJELASKAN ADA DLM PSL 282 HIR—JURISPRUDENSI. DIBERIKAN KPD TSK.P.H. DAN PENYIDIK 144(3) KUHAP.
TINDAKAN PENUNTUTAN :PENGERTIAN(PSL 1 BUTIR BUTIRTINDAKAN PENUNTUTAN :PENGERTIAN(PSL 1 BUTIR BUTIR7. KUHAP)==MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE P.N. YG—7. KUHAP)==MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE P.N. YG—BERWENANG MENURUT KUHAP DG PERMINTAAN SPY DI—BERWENANG MENURUT KUHAP DG PERMINTAAN SPY DI—PERIKSA DAN DIPUTUS HAKIM DI SIDANG PENGADILAN.PERIKSA DAN DIPUTUS HAKIM DI SIDANG PENGADILAN.
PERSIAPAN PENUNTUTAN OLEH P.U 1. MENENTUKAN APAKAH BERKAS MEMENUHI SYARAT U/ DILIMPAHKAN KE PENGADILAN. 139 KUHAP 2.MENENTUKAN HAL ACARA :BIASA 103 KUHAP,SINGKAT 203 KUHAP,CEPAT 204 KUHAP,PENYIDIK ATAS KUAS PU 3.PENGGABUNGAN BEBERAPA BERKAS ,141 KUHAP 4.PERKARA DI SPLIT ,142 KUHAP.5. MELELANG B.B. 45 (1) 6.PERINGATAN ,LARANGAN HUB. TSK DG P.H. 70 KUHAP. 7.MENDENGARKAN ISI PEMBICARAAN ANT. TSK DG P.H PSL 71 KUHAP. 8. MEMBUAT SUDAK,14 JO;140 JO.143. 9.MELIMPAHKAN PERKARA KE PN + SUDAK,TURUNAN DISAMPAIKAN KPD TSK/P.H, PENYIDIK. 143Jo.137 10. MERUBAH SUDAK 144 KUHAP
PEMBUATAN SUDAK.143 PEMBUATAN SUDAK.143 KUHAPKUHAP
SYARAT FORMIL—IDENTITAS TDKSYARAT MATERILTMPAT DAN
WKT T.P.URAIAN CERMAT ,JELAS,LENGKAP T.P. YG DIDAKWAKANSYARAT MATERIL TDK TERPENUHI SUDAK BATAL DEMI HK—PEMBATALAN .
TUJUAN PENCANTUMAN –TUJUAN PENCANTUMAN –SYARAT FORMIL.SYARAT FORMIL.
NAMA LENGKAP-MENGINDIVIDUALI SIR ORG YG DIAJUAKN SBG TDK (ERROR IN PERSONA) KEBANGSAAN PSL 51,h.b KUHAP u/me Persiapkan pembelaan juru bhs,psl 53 (1) Jo psl 177 (1) KUHAP.berbicara dg perwakilan negaranya psl 57
(2)kuhap AGAMA –pelaksanaaan sumpah psl 142jo 160 Ayat 3 kuhap PEKERJAAN –dlm hal tdkw melakukan tp dlm Jabatan hrs diuraikan dlm sudak
TUJUAN PENCANTUMAN SYARAT MATERILTUJUAN PENCANTUMAN SYARAT MATERIL
PASAL 143 AYAT 2 HURUF b KUHAP. URAIAN TTG TP. YG DIDAKWAKAN CERMAT,JELAS,DAN LENGKAP..APABILA TDK TERPENU HI SUDAK BATAL DEMI HUKUM MERUMUSKAN TP. SECARA CERMAT JELAS DAN
ENGKAP ADL SULIT SIFATNYA KASUISTIS MENURUT HEMAT SAYA APBL DLM SUDAK TLH DIRU MUSKAN T,P. YG DIDAKWAKAN ITU DG CARA MENGU RAIKAN PERPADUAN UNSUR-UNSUR T.P DG PERBUAT-
AN MATERIL DAN TDKW TIDAK DIRUGIKAN DAN IA ME NGERTI , MAKA PERUMUSAN YG DMKN ITU SDH CUKUP CERMAT , JELAS, DAN LENGKAP
PERUMUSAN WKT DAN PERUMUSAN WKT DAN TEMPAT T.P DILAKUAKNTEMPAT T.P DILAKUAKN
WAKTU- ERAT KAITANNYA DG PSL 1AYAT 1DAN 2KUHP . USIA PELAKU ,APAKAH PD WAKTU
MELAKUKAN T.P SUDAH DEWASA /BLM.KADALUARSA (VERYARING) PSL 78
S,D,82KUHP. PERSYARATAN YG DITENTUKAN DLM SUATU T.P, MIS;PENCURIAN DI WKT
MALAM 363 KUHP. RECIDIVE PSL 486 S.D. 488 KUHP.
TEMPAT : KOMPETENSI TELATIF DR PENGADILAN ,84 S.D. TEMPAT : KOMPETENSI TELATIF DR PENGADILAN ,84 S.D. 86 KUHAP. KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA 2S.D.KUHP. 86 KUHAP. KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA 2S.D.KUHP.
SYARAT KEJAHATAN HRS DILAKUKAN DI TEMPAT SYARAT KEJAHATAN HRS DILAKUKAN DI TEMPAT TERTENTU MISL TEMPAT UMUM 160NDAN 170 KUHP. SEHUB TERTENTU MISL TEMPAT UMUM 160NDAN 170 KUHP. SEHUB
DG PASAL 137 KUHAP .P.U MENUNTUT DI WIL. HK NYADG PASAL 137 KUHAP .P.U MENUNTUT DI WIL. HK NYA SEHUBUNGAN DG TEORI-TEORI LOCUS DELICTI YAITU : AJARAN MENGENAI TEMPAT DIMANA TP DILAKUKAN. DE LEER VAN DE LICHAMELIJKE DAAD—TEMPAT DIMANA SIPELAKU TLH MELAKUKAN SENDIRI PERBUATAN TSB. HET INSTRUMENT—DIMANA ALAT TSB TLH ME NIMBULKAN AKIBAT. HET GEVOLG—AKIBAT DR SUATU PERBUATAN ITU
TIMBUL. DE MEERVOUDING PLAATS – SEMUA TEMPAT YG
DISEBUT DI ATAS
CARA MERUMUSKAN WKT CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPATDAN TEMPAT
KELIRU MERUMUSKAN,SUDA BATAL DEMI HUKUM /SUDAK TIDAK DPT DITERIMA BAHKAN MUNGKIN TDKW
DIBEBASKAN KARENA ADANYA ALIBI YG DIKEMUKAKAN
WAKTU DAN TEMPAT JUGA HARUS DIRUMUSKAN SECARA CERMAT ,JE LAS DAN LENGKAP.
CONTOH CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT DLM CONTOH CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT DLM SUDAK YG DIANGGAP C,L.J DLM PRAKSUDAK YG DIANGGAP C,L.J DLM PRAK
TEKTEK
Bahwa ia terdakwa pd hari senin tgl 14 desember thn 1954 ataun setidak tidak
Tidaknya pada suatu hari lain di tahun 1954 bertempat di jalan ogan no 3023 rt 39 rw 12 buki t besar kecamatan ilir barat I PLG atau
setidak-tidaknya disuatu tempat lain yg masih termasuk \wilayah hkum pengadilan negeri plg ---
------------------------------------- perbuatan tsb di Lakukan dg cara sbb : semula----- dst----------- Perbuatan tsb diatur dan diancam pasal 59 hu Ruf c u.u. no. 5 ty 1997 ttg psikotropika
Jenis-jenis pembuatan sudak.Jenis-jenis pembuatan sudak.
Tunggal—satu perbuatan-Alternatif---satu perb,tapi jpu ragu.Subsider—satu perb.banyak tp
didakwakan secara berlapis.Komulasi—banyak perbuatanCampuran—kombinasi dr bebrapa
sudak
Penggabungan bbrp t.p dlm satu sudak 141 Penggabungan bbrp t.p dlm satu sudak 141 KUHAP DG SYARATKUHAP DG SYARAT
DLM WKT YG SAMA /HAMPIR BERSAMAAN P.U. MENERI- MA BBRP BERKAS PERKARA DLM HAL: 1 . BBRP T.P. DILAKUKAN SESEORG YG SAMA DAN KEPE TINGAN PEM. TDK MENJADI HALANGAN PENGGABU NGANNYA. 2 . BBRP T.P. YG BERSANGKUT PAUT SATU SAMA LAIN. 3 . ------------------ YG TIDAK BERSANGKUAT PAUT DG YG LAIN ,TAPI SATU YG LAIN ITU ADA HUB.NYA. 4 . GAGASAN PENGGABUNGAN DLM RANGKA ASAS PER DILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.
TINDAK PIDANA DIANGGAP MEMPUNYAI SANGKUT PAUT TINDAK PIDANA DIANGGAP MEMPUNYAI SANGKUT PAUT DG YANG LAIN,APBL T.P. TSB. DILAKUKAN :DG YANG LAIN,APBL T.P. TSB. DILAKUKAN :
A. lebih dr seseorang bekerja sama dan dilakukan pd- saat bersamaan. –perampokan bbrp org di satu rmh B. lebih dr seseorang pd saat dan tempat yg berbeda , tapi merupakan pelaksaanaan dr permufakatan ja- hat seblmnya.—perampokan dilakukan bkn disatu rumah , bbrp rumah dan pd wkt yg berlainan atas dsr permufakatan terlebih dahulu. C. oleh seorang atau lebih dg maksud mendapatkan a- lat yg akan digunakan u/ mel. T.p lain,/menghindar kan diri dr pemidanaan krn t.p. lain---apabila para perampok, sblm melakukan perampokan merampas senjata dr agen polisi, yg selanjutnya digunakan u/ merampok.
PENGHENTIAN PENUNTUTAN, PENYAMPINGAN, DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN, PENYAMPINGAN, DAN PENUTUPAN PERKARA OLEH P.U.PENUTUPAN PERKARA OLEH P.U.
1 . PASAL 14 HURUF h. KUHAP—MENUTUP PER- KARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM . 2 . PASAL 140 (2) HURUF a KUHAP, PENGHENTI- AN PENUNTUTAN. 3 . PASAl 46 ayat (1) huruf c. MENGESAMPINGKAN PERKARA U/ KEPENTINGAN UMUM.ps 35 u.u.16 2004ttg Kejaksaan.
PERTANYAAN. APA YG DIMAKSUD DG KETENTUAN DIATAS? KUHAP TDK
MEMBERIKAN PENJELASAN---GUNAKAN METODE PENAFSIRAN.EKSTENTIV,SISTEMATIK,OTENTIK,LOGIS GUNAKAN PENAPSIRAN OTENTIK DAN LOGIS.
Menutup perkara demi hk./kepentingan hk.pasal 14 Menutup perkara demi hk./kepentingan hk.pasal 14 huruf h dan 140 ayat (2) hurf a KUHAP.huruf h dan 140 ayat (2) hurf a KUHAP.
ADA YG BERPENDAPAT SDL : suatu perbutan untuk tdk melanjut
Kan perkara ke PN krn : 1.adanya dasar dasar yg meniadakan pida
Na (strafuitsluitnggronden ) 2. Tdk adanya unsur melawan hkm. 3. P
Laku tdk dpt dipertanggungjawabkan(ontoerekeningsvatbaarheid.
Pendapat diatas keliru krn semua itu (1, 2, 3,) karena hakim sajalah
Yg berwenang memutuskannya. Menutup perkara apbl terdapat :
VERVOLGINGSUITLUITINGSGRONDEN :MISAL :DLM psal
61 dan 62 KUHP. PS. 72 KUHP. PS; 82 KUHP
PENGHENTIAN PENUNTUPENGHENTIAN PENUNTUTAN 140 (2) h.a KUHAPTAN 140 (2) h.a KUHAP
1 PENAFSIRAN OTENTIK ;penuntutan psl 1 butir 7.
2. Setelad dilakukan tindakan spt tsb diatas jaksa p.u menghentikan penuntutan dg al asan tidak cukup bukti ,bukan t.p.
MENGENYAMPINGKAN PERKARA PASAL MENGENYAMPINGKAN PERKARA PASAL 46 AYAT (1) huruf c. KUHAP jo.35 u.u.no.1646 AYAT (1) huruf c. KUHAP jo.35 u.u.no.16
th 2004 ttg kejaksaanth 2004 ttg kejaksaan
1 ASAS OPORTUNITAS >< LEGALITAS 2.PERKARA TIDAK DITUNTUT KE.P.N DEMI KEPENTINGAN UMUM 3. Sebelum perkara di periksa o/ p.n. 4. Perkara cukup bukti.(lht wirjono
Prodjodikoro) Franken : W.W. MENGENYAMPINGKAN PERKARA .a tidak menuntut/melanjutkan penuntutan, b.membatasi penuntutan.
Acara pemeriksaan di P.N.Acara pemeriksaan di P.N.dalam KUHAPdalam KUHAP
1. Acara pemeriksaan biasa 152 s.d.203. 2. ---------------------singkat/sumir. 203 s.d 204 3.--------- cepat.rol. 205 s.d.216 A. rol t.p ringan tipiring 206 s.d 210. B. rol pemeriksaan perk.pelanggaran L.L.J 211 s.d. 216. 4. Acara pemeriksaan praperadilan
Kewenangan pengadilan utk mengadili.kompetensiKewenangan pengadilan utk mengadili.kompetensi
A. kompetensi absolut pemberian kekuasaan mengadili msng-msng peradilan (ada brp) B. kopetensi relatif. Psl. 84,85 86. KUHAP kewenangan pengadilan untuk mengadili Untuk mengadili adl katagori kekuasaan kehakima.
(lihat u.u. pokok kekuasaan kehaki Man . Dulu ps. 1 u.u.no. 14 thn 1970.sekarang? Kewenangan P.T (87 KUHAPA Kewenangan MA. (88 KUHAP)
PRA PRADILANPRA PRADILAN
1. LEMBAGA BARU DLM KUHAP 2. W.W. PN. U/ MEMRIKSA DAN MEMUTS TTG a. sah tdknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan /penuntutn b. ganti rugi dan rehabilitasi (ps.77) 3. Acara pemeriksaan singkat. 7 hari stl diteri manya permohonan sdh putus 4. Tdk dpt dilakukan upaya hk. Banding/kasasi kecuali yg ditentukan dlm ps. 83 ayat 2 KUHAP
Ganti rugi rehabilitasi dan Ganti rugi rehabilitasi dan penggabungan gutan g.r.penggabungan gutan g.r.
Ganti rugi melalui jalur pasal 77 KUHAP Ganti rugi melalui jalur pasal 95 KUHAP Kemungkinana penggabungan perkara/gu Gatan ganti rugi pasal 89 KUHAP G.r. dan rehabilitasi mrp : jaminan perlindu-
ngan hak asasi tsk, tdkw dan terpidana yg dikenakan penangkapan/penahanan tdk sah
Pasal 9 international Covenant on Civil and polical
Right : anyone who has been the victim of unlawful
Arrest or detention shall have an anforcable right to conpensation
Gannti rugi di jepang diatur dlm psl 3 u.u. Jepang Criminal Gannti rugi di jepang diatur dlm psl 3 u.u. Jepang Criminal Indemnity dan psl 90 Wetboek van Strafvordering.Indemnity dan psl 90 Wetboek van Strafvordering.
Prosedur pengajuan g.r. ex psl 77 dan 95 KUHAP datur lebih lanjut dlm psl 7 s.d.11
p.p no 27/83 ttg pelaksanaan KUHAP.jo Ke
putusan Menteri Keuangan no. 983/KMK.
01 /1983 tgl 31 des. 1983 ttg tata carapembayaran g.r
Rehabilitasi pasal 1 butir 23 Rehabilitasi pasal 1 butir 23 KUHAP jo. Psl.97 KUHAPKUHAP jo. Psl.97 KUHAP
1. SESEORANG U/ MENDAPAT PEMULIHAN HAKNYA DLM KEMAM
PUAN KEDUDUKAN DAN HARKAT SE
RTA MARTABATNYA YG DIBERIKAN PD TINGKAT PENYDIKAN , PENUN
TAN ATAU PERADILAN KRN DITANGKAP , DITAHAN, DITUNTUT ATAU-
PUN DIADILI TANPA ALASAN U.U.
2. REHABILITASI DICANTUMKAN SEKALIGUS DLM PUTUSAN PENGADILAN
KEMUNGKINAN PENGGABUNGAN PERKARA/ KEMUNGKINAN PENGGABUNGAN PERKARA/ GUGATAN GANTI KERUGIANGUGATAN GANTI KERUGIAN
1. G.R BERSIFAT PERDATA DIBERIKAN PD PRO DUR PERDATA. 2. G.R BERSIFAT PERDATA DI BERIKAN PD PRO SEDUR PIDANA (98 KUHAP). 3. G.R. SIFAT PERDATA TETAPI TERJALIN DG SI FAT PIDANA –PROSEDUR PIDANA. 4. G.R BERSIFAT PERDATA –PROSEDUR PIDANA TP. PEMBAYARANNYA T-J NEGARA. 5. G.R BERSIFAT NETRAL PROSEDUR KHUSUS
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILANPEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROSES PEMERIKSAAN DI P.N DAN SIKAP MASING- MASING PIHAK YBS.
1. TERDAKWA. Een subjective beoordeling van een subjective-positie pandangan dan kedudukan thd perkara subjektif 2. PEMBELA . Een objective beoordeling van een subjective postie. memandang perkara secara objektif dlm kedudukan subjektif. 3. JAKSA P.U- Een subjective beoordeling van een objective positie. memandang perkara subjektif dlm kedudukan objektif. 4. HAKIM.– Een objective beoordeling van een objective positie. pandangan dan kedudukan dlm perkara objektif.
TINDAKAN KETUA P.N STL MENERIMA SRT PELIMPAHAN TINDAKAN KETUA P.N STL MENERIMA SRT PELIMPAHAN PERKARA DR P.U. (147 KUHAP)PERKARA DR P.U. (147 KUHAP)
1. Mempelajari berkas apakah perkara tsbmrp wew. pengadilan ybs– dlm hub.nya dg pasal 84 KUHAP. 2. Berdasarkan psl 84 KUHAP. Ketua P.N. dpt menetapkan : a. P.N. berw. Mengadili. Ketua menunjuk hakim yg akan menyi dangkan perkara ybs. Dan memerintahkan P.U. u/ memang gil tdkw dan saksi-saksi u/ hadir pd hari sidang yg sudah di tetapkan (ps. 152 ayat 1 dan 2 KUHAP). b. P.N. tdk berw. Mengadili ketua PN. Membuat penetapan ttg itu (148 ayat 1) dg alasan. c. turunan penetapan disampaikan kpd tdkw/ advokatnya dan kpd penyidik. 148 AYAT 3 d. P.U .dpt menerima / keberatan. Keberatan ajukan
perlawanan/requi sitoir verzet (ps.149 ayat 1 sub.a KUHAP.
CARA P.U MENGAJUKAN PERLAWANAN CARA P.U MENGAJUKAN PERLAWANAN THD PENETAPAN KETUA P.N 149 KUHAPTHD PENETAPAN KETUA P.N 149 KUHAP
1. PERLAWANAN DISAMPAIKAN KPD K.P.N MEL PANIT. 2. DLM WKT 7 HARI PERLAWANAN DITERUSKAAN PANIT RA KE P.T. 3. P.T. DLM WKT 14 HARI DPT MENGUATKAN /MENOLAK. 4. DLM HAL MENGUATKAN PERLAWANAN P.U,DG. SRT PENETAPAN MEMERINTAHKAN KPD P.N YBS MENY
DANGKAN PERKARA TSB.
5. DITOLAK, PT MENGIRIMKAN BERKAS PERKARA TSB. –
KPD P.N YG DIANGGAP BERW. SPT TERCANTUM DLM
SURAT KETETAPAN.
WEWENANG MENGADILI TERJADI: PASAL 150 KUHAPWEWENANG MENGADILI TERJADI: PASAL 150 KUHAP
1. DUA PENGADILAN ATAU LEBIH menyatakan dirinya berw. Mengadili perkara yg sama.
2.dua pengadilan /lebih menyatakan dirinya tdk berw. mengadili perkara yg sama. YG BERW. MEMUTUS SENGKETA W.W.MENGA- DILI. 1.P.T .ant dua P.N /lebih dlm daerah hukumnya. 2.M.A. Ant. Pengadilian dr satu lingk.peradilan dg pe ngadililan dr lingkungan yg lain.-ant.dua PN yg ber- kedudukan dlm daerah hk.P.T. yg lain. Ant dua PT atau lebih
P.N. berwenang mengadiliP.N. berwenang mengadili
1. KPN menunjuk hakim yg akan memerik- sa perkara tsb.Hakim yg ditunjukmenetap kan hari sidang memerintahkan P.U.me hadapkan tdkw dan saksi-saksi pd hari si- dang(152 KUHAP). 2. Hakim ketua majelis membuka sidang dg pernyataan “sidang terbuka u/umum,pengecua lian perkara kesusilaan dan anak-
anak(tertutup)
3. TERDAKWA WAJIB HADIR DLM PERSIDANGAN DLM KEADAAN BEBAS. 4. JIKA TDK HADIR ,SDNG DIUNDUR DAN DIPANGGIL SE KALI LAGI. 5. PEMANGGILAN KE 2 TDK HADIR TANPA ALASAN DPT DIHADIRKAN SECARA PAKSA (154 KUHAP) KEWAJIBAN : HAKIM, P.U,PANITERA MENGUNDURKAN DIRI DLM MENANGANI PERKARA (PS.157 KUHAP) APBL: _ terikat hub. Keluarga sedarah/semendah derajat ke 3 --hub. Suami isteri walaupun sdh bercerai dg salah seorang hakim anggota ,p.u,atau panitera. --tdkw dan advokat mempunyai kepentingan langsung/tdklangsung dengan perkara tsb. (ps.157, 220 KUHAP)
Pembukaan sidangPembukaan sidang
1. Pihak 2 lengkap : majelis, pu.tdkw/adv, pan-pengg. 2. Hakim ketua majeis membuka sidang dg pernyataan sidang dibuka u/umum(tertu- tup) tdk dinyatakan melanggar hk acara putusan bisa batal. 3. Ketua menanyakan kesehatan &identitas terdakawa secara lengkap-TUJUAN- org yg di- hapkan p.u. dipersidangan = ytdpt dlm sudak. 4. Pembacaan sudak-p.u-pengertian tdkw,hak kebera tan /saggahan /eksepsi tdkw thdp SUDAK.
Hak tdkw : keberatan Hak tdkw : keberatan sanggahan /eksepsi sudak p.usanggahan /eksepsi sudak p.u 1. Dasar hukum : pasal 156 KUHAP. 2. Pengertian : keberatan yg diajukan tdkw thd kew.pengadilan (ps.84 KUHAP).a/ di tujukan thd sudak—batal demi hk (143 kuhap) atau tdk dpt diterima (ps.76,77,78 KUHPidana) lht psl tsb. 3.tidak menyinggung pokok perkara :misal pembuktian bhw tdkw bukan pelakunya.
Macam/jenis eksepsiMacam/jenis eksepsi
1. Exeptio obscuri libelli –penyusunan su dak tidak cermat, tidak jelas dan tdk leng kap –kabur-sudak dinyatakan batal demi hukum (143 ayat 2 KUHAP).
2. Exeptio litispedentia-kew. Mengadili absolut-. Relatif.
3. Exeptio peremtoir –sudak tdk dpt diterima mis; perkara ybs daluarsa(ps.78 KUHP) niet onvanke lijk verklaard-.nebis in idem.(ex rei Judicatae)
4. Ex. Error in persona –yg dihadapkan bukan tdwk.
DlmDlm praktek eksepsi yg sering diajukan adalah : exeptio praktek eksepsi yg sering diajukan adalah : exeptio obscuri libeliobscuri libeli
Apabila eksepsi ditujukan kepada hal-hal lain selain yg ditentukan dalam pasal 156 KUHAP , biasanya pengadilan akan menolak eksepsi tersebut.-latihan membuat eksepsi thd sudak(slide sebelumnya).
Apabila eksepsi ditolak (dg penetapan )sdng dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Sesuai dg
tataurutan pemeriksaan di p.n dan dihubungkan alat-alat bukti dlm pasal 184 KUHAP
Alat-alat bukti 184 KUHAPAlat-alat bukti 184 KUHAP
1. KETERANGAN SAKSI2. KETERANGAN AHLI.3. SURAT.4. PETUNJUK.5. KETERANGAN TERDAKWA.
1. 1. KETERANGAN SAKSI.185 JO 1 BUTIR 27 KETERANGAN SAKSI.185 JO 1 BUTIR 27 KUHAPKUHAP
-siapa yg boleh menjadi saksi –setiap orang wajib menjadi saksi. -pengecualian : boleh mengundurkan diri ba ik secara absolut anak-dibawah umur 15 th. orang sakit jiwa (ps.171 kuhap) relatif-yang mempunyai hub. Kelurga dg tdkw –sedarah semendah (perkawinan) (168 kuhap).karena pekerjaan jabatan wajib menyimpan rahasia mis : notaris , dokter (170 kuhap).
Cara pemeriksaan saksi dan pertanyaan yg diajukan Cara pemeriksaan saksi dan pertanyaan yg diajukan oleh hakim,p.u dan advokatoleh hakim,p.u dan advokat
1. pemeriksaan dilakukan satu persatu.terlebih dahulu saksi korban.(160 kuhap)
2. Hakim bertanya secara langsung, p.u dan advokat melalui perantara hakim.(164 kuhap) 3. Pertanyaan ada hubungan dg perkara 4. Setiap keterangannya konfrontir dg tdkw. 5. Saksi tidk boleh memberi ketrangan palsu
bisa dituntut pidana (PS.174 ayat 1,2 kuhap) jo. Ps.242 KUHPidana
Nilai / kekuatan pembuktian Nilai / kekuatan pembuktian keterangan saksiketerangan saksi
1. Syarat formil – seblm/ssdah memberi ke- terangan wajib disumpah (160 kuhap.)2. Syarat materil- apa yg saksi terangkan di- muka sidang adalah mengenai : yg dilihat diketahui dan di alami sendiri (testimoni um de audito =cerita orang lain)pasal 1bu tir 27 jo.185 kuhap
Pemeriksaan ahliPemeriksaan ahli
1. Setiap orang yg dimintak pendapatnya se bagai ahli wajib memberi keterangan de- mi keadilan.(179 ayat 1 kuhap). 2. Ahli : ahli kedoktrana kehakiman,dokter dan ahli lainnya : notaris, psikolog,krimi nolog, dll, 3. Disumpah atau berjanji memberikan kete rangan susuai dg keahliannya. 4. Keterangan ahli dinyatakan dlm persidangan.
Barang buktiBarang bukti
1.Barang yg dipergunakan oleh tdkw u/me- lakukan suatu tindak pidana.pistol.
2. Barang sebagai hasil t.p- uang penjualan barang curian.3. Barang tsb. Disita oleh penyidik sbg B.B dlm sidang pengadilan.4. Brg bukti tsb diperlihatkan kpd tdkw/saksi-
saksi5. B.B tsb disimpan di RUPBASAN.
Tuntutan pidana / requisitoirTuntutan pidana / requisitoir
TUNTUTAN KEWENANGAN JPU. 1. Kew. Tsb dilakukan apbl menurut hakim pemeriksaan thd saksi (AD CHARGE,A CHARGE). 2.P.U menguraikan segala fakta-fakta teru- ungkap dipersidangan. 3.atas dasar point 2,apakah dakwaannya terbukti/ti dak. 4. Atas dasar poin 3 P.U. mengajukan tuntutan pid
Pembelaan /pleeidoiPembelaan /pleeidoi
1. Hak tdkw u/ mengajukan pembelaan thd tuntutan J.P.U.Bisa sependapat,bisa tdk.2. Fakta-fakta yg terungkap dipersidangan.3. Sanggahan pleeidoi =replik j.p.u.4. Sanggahan replik j.p.u.=duplik tdkw.5. Sidang ditutup musyawarah hakim u/me bacakan putusan –sidang diundur-.
Musyawarah hakim u/ menjatuhkan putusan Musyawarah hakim u/ menjatuhkan putusan 182 kuhap182 kuhap
--Musyawarah hakim didasarkan : 1.surat dakwaan. 2.segala sesuatu yang terbukti dlm sidang. --Cara pengambilan putusan –musyawarah
mufakat (182 ayat 6 kuhap). --musyawarah tidak tercapai : 1. Putusan diambil suara terbanyak. 2. Suara terbanyak tdk dpt diperoleh putusan di-
pilih adl pendapat hakim yg paling mengun- tungka terdakwa
Perihal pembuktianPerihal pembuktian
A.pengertian pembuktian. pembuktian menempati titik sentral dlm
hukum acara pidana yg bertujuan u/ menca Ri kebenaran materil. Jadi bukan u/ mencari
kesalahan seseorang.
VAN BEMMELEN : Usaha u/ memperoleh kepastian yg layak dg jln memeriksa dan pe
nalaran dr hakim
Pembuktian terdiri dariPembuktian terdiri dari
1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yg dpt diterima oleh pancaindra. 2. Memberikan keterangan ttg peristiwa- peristiwa yg telah diterima tsb. 3. Memnggunakan pikiran logis. 4. Yg dibuktikan adl kejadian kongkrit. 5. Hakim dpt menggambarkan kejadian yg
sebenarnya meskipun ia tdk melihat kejadian.
Koneksitas. Pasal 89 s.d. 94 Koneksitas. Pasal 89 s.d. 94 kuhap.dilakukan dlm hal:kuhap.dilakukan dlm hal:
1.adanya lingkungan peradilan umum &mil. 2.t.p. yg dilakukan bersama-sama oleh mrk yg msng-msng tunduk pd peradilan umum dan militer. 3. Pendapat jagung menentukan jika terjadi perbedaan pendapat ttg di pengadilan ma- na terdakwa diadili. 4. Titik kerugian (91 ayat 1,2 )
B. TEORI TTG PEMBUKTIANB. TEORI TTG PEMBUKTIAN
A. sistem keyakinan belakap—terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka.dsr putusan semata-mata perasaan hakim dan tidak terikat pd aturan hukum. Hakim tdk di
Wajibkan mengemukakan alasan hk yg mendasari putusan.hasil penentuan mistik
dpt dipakai dsr putusan hakim. Peradilan juri dulu di indonesia pd pengdilan distrik dan kabupaten
b. Sistem menurut undang –b. Sistem menurut undang –undang yg positif (positef-undang yg positif (positef-
wettelijk)wettelijk)Alat bukti yg dipakai berdasarkan
u.u.terbuktinya suatu perkara melulu undang-undang sekalipun hakim tdk yakin akan kebenaran yg mendasari keputusannya..Contoh ada dua orang saksi tlh bersumpah mengatakan kesalahan tdkw
meskipun hakim tdk yakin tdkw bersalah
c. Teori pembuktian menurut u.u.yg negatifc. Teori pembuktian menurut u.u.yg negatif
Kuhap memakai sistem ini –pasal 183 kuhap. Pembuktian berdasarkan u.u. (184 kuhap) ditambah keyakinan hakim.
183 kuhap : hakim tdk boleh menjatuhkan pidana kpd ssorg kecuali dg skurangpkurangnya dua alat bukti yg sah ditambah keyakinannya.
D. teori pembuktian bebas.
d. Sistem pembuktian bebasd. Sistem pembuktian bebasHakim tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti
Dalm u.u. yg mendasari putsannya.asalkarn berdasarkan logika.-conviction raissone
1.Alat pembuktian.
2. penguraian pyg dembuktian
3. Kekuatan pembuktan.
4.dasar pembuktian.
5.beban pembuktian
Hal hal yg menyangkut pembuktian:
Ad.1. Alat pembuktian.ke
Jadian yg dibuktian masa yg lampauMenggambar
Kan kembali ttg t.p.dr be-
Kas yg ditinggalkan /ket.org
Ad. 2 penguraian pembuktian.Ad. 2 penguraian pembuktian.
Cara mempergunakan alat-alat bukti tsb. Sejauh mana keterlibatan alat-alat bukti tsb Dlm suatu perbuatan yg telah dilakukan o/
tdkw. Ad. 3. Kekuatan pembuktian.: pembuktian masing-masing alat bukti . Misal: sejauh mana
bobot alat bukti tsb thd perb yg dilakukan oleh tdkw.hakim terikat pd alat-
alat bukti spt yg tsb dlm ps. 184 kuhap.
Ad. 4 Dasar pembuktian.Ad. 4 Dasar pembuktian.
Isi dr alat bukti, mis : keterangan dr seorang saksi bhw ia tlh melihat seuatu,di sbt alat bu
kti , ttp keadaan apa yg dilihatnya ,dialami-
nya,yg diterangkannya dlm kesaksiannya,di
sebut dasar pembuktian.
Ad. 5 beban pembuktianAd. 5 beban pembuktian
1. Siapa yg dibebani u/ membuktikan kesala han tdkw—j.pu. 2.asas presumtion of innocence.(dlm u.u.po kok kekuasaan kehakiman no. 5 th.2004). 3. Penjelmaan asas ini dlm ps. 66 kuhap.: TSK.DAN TDKW TDK DIBEBANI
KEWAJIBAN PEMBUKTIAN. 4. Yg dibuktikan adalah unsur psl-psl yg didakwa kan oleh j.p.u dlm.sudak
Alat-alat bukti –184-kuhapAlat-alat bukti –184-kuhap
1. Keterangan saksi.ps.1.butir 27 jo.185. - ket. Yg didengan, dilihat, dialmi sendiri. - sebagai alat bukti-dinyatakan dlm sidang. -pendapat/rekaan saja bukan ket.saksi)tes- timonium de audito. -saksi harus disumpah 160ayat 3 -tdk disumpah sesuai dg ket saksi yng disumpah dpt digunakan sbg tambahan alat bukti.185(7) -ket. Seorang saksi saja tdk cukup untuk membukti- kesalan tdkw 185 ayat 2.(unus testis nullus testis.
Ttg u.t.n.t (een getuige is geen getuige.bld.)Ttg u.t.n.t (een getuige is geen getuige.bld.) --Tidak berlaku jiga disertai alat bukti yg sah lainnya. ---I.p hk acara dan jurisprudensi-ket.seorang saksi dpt digunakan untuk membuktikan salah satu unsur t.p. yg didakwakan itu.CONTOH :A tdkw penggelapan uang rp.1000Milik B. A. menyangkal.C memberi meberi ket. Di sidang bhw ia melihat A.membeli brg seha ga rr. 1000, dan tdk tau uang tsb titipan B. dlm halIni B. membuktikan salah satu unsur dan C juga hanyaMemberi ket. Satu unsur. Ket.B dan C bersambung danBerhubungan –bukti berantai (kettingsbewijst) lihat jugaPasal 185 ayat 4 kuhap
Penilaian hakim thd keterangan seorang Penilaian hakim thd keterangan seorang saksi harus diperhatikan 185 ayat 6 kuhapsaksi harus diperhatikan 185 ayat 6 kuhap
Persesuaian antara ket saksi satu dg lainnyaAlat bukti yg lainnya,alasan saksi dlm mem
berikan ket ttt,cara hidup dan kesusilaan yg
dpt mempengaruhi dpt tdknya ket itu diper
caya.
2. Keterangan ahli2. Keterangan ahli
1. Pengertian pasal 1butir 28 kuhap. 2.-seoramg ahli ditanya Pendapat mengenai suatu
soal ;apakah obat A. dpt menimbulkan abortus atau tdk.
- seorang saksi ahliditanyapengetahuannya mengenai suatu perkara-menjadi saksi dan mengemukakan pendapatnya.mis : se org dokter memeriksa mayat.menjadi saksi krn menyaksikan brg bukti itu,menjadi ahli krn
mengemukakan pendptnya ttg penyebab kematian korban.lihat juga ps.180 ayat 1.2.4
3. Surat –187 kuhap3. Surat –187 kuhap
1. Berita acara. 2. Surat yg dibuat menurut ke tttan per u.u.- an dibuat oleh pejabat mengenai hal yg – termasuk dlm tatalaksana yg menjadi tan ggung jawabnya. 3. Surat keterangan dr seorang ahli yg me- muat pendapat berdasarkan keahlian. 4. Surat lain yg ada hub.nya dg isi dan alat pe- buktian lain
4. Petunjuk 188 kuhap4. Petunjuk 188 kuhap
1. Bukan merupakan mrp alat pembuktian
langsung.
2. Perbuatan,kejadian,atau keadaan yg kare-
na persesuaiannya ant yyg satu dg yg lain,
maupun dg t.p itu sendiri menandakan tlh
terjadi t.p dan siapa pelakunya.
3. Diperoleh dari : ket saksi,surat ket tdkw
Keterangan tdkw 189 kuhapKeterangan tdkw 189 kuhap
APA YG DINYATAKAN TDKW DI SIDANG TTG PERBUATAN YG DILA-
KUKANNYA.
TDKW DLM SIDANG TDK MAU MENJA
WAB, DIAM .TDK DPT DITERIMA SBG
BUKTI IA MENGAKUI KESALAHAN—
NYA.KET.TDKW SAJA TDK CUKUP –
MEMBUKTIKAN KESALAHANNYA
PUTUSAN PENGADILANPUTUSAN PENGADILAN
1. PUTS. YG BERSIFAT FORMIL.bukan putusan akhir.yaitu :berisi pernyataan tdk berwnya pengadilan u/memeriksa perkara pasal 148 kuhap.(onbevoegde verklaring). -dakwaan j.p.u batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing.ps. 156 jo.143 kuhap dakwaan j.p.u tdk dpt diterima(niet ontvanklij verklaard. 156 (1).kuhap.daluarsa.N.in idem. penundaan pem.perkara,ada perselisihan prejudi disiel (perselisihan kewenangan).
2.Jenis putusan yg bersifat 2.Jenis putusan yg bersifat materil.materil.
--putusan akhir(eind vonnis). A. putusan bebas (vrijspraak). Perbutan tdk ter-.
Bukti.tdkw hrs keluar dr tahanan sementara seketi kaitu juga sesudah putusan diucapkan.191dan192 B. putusan lepas dr segala tntutan hukuma. (ontslag van alle rechts vervolging).ter- bukti tapi bukan t.p.-adanya dasar dasar yg meniadakan pidana-overmacht.nood weer (pasal 48,, 49 KUHPidana. c. putusan pemidanaan.
Akibat hk.tdkw bebas/lepasAkibat hk.tdkw bebas/lepas
Tdkw segera dikeluarkan. Perintah hakim supaya brg bukti dikembalikan
kpd yg berhak yg tercantum dalam putusan.kewajiban hakim memebritahukan hak hak tdkw berupa :menerima/menolak putusan, mempelajari
putusan,penangguhan pelaksanan puts.,hak u/ banding, mencabut pernyataan menerima/ menolak putusan.
Vonnis yg berisi pemidanaanVonnis yg berisi pemidanaanmemuat hal-hal.197 kuhapmemuat hal-hal.197 kuhap
Kepala putusan DEMI KEADILAN BERDA
SARKAN KETUHANAN Y.M.E,identitas
Tdkw,,dakwaan,pertimbangan fkt-fkt dipersi
Dangan fakta yuridis,tuntutan pidana,pasal yg
Dilanggar,hari dan tgl musyawarah,terpenuhi
Nya unsur yg didakwakn biaya perkara,kete
Rangan surat palsu,perintah tdkw ditahan,te
Tap dlm tahanan/dibebaskan,hari dan tgl putusan.
UPAYA HUKUMUPAYA HUKUM
1. UPYA HUKUM BIASA:VERZET,BAN-
DING,KASASI.
2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA :kasasi
demi kepent. Hk.(cassatie in het belang
van de wet) dan p.k(herziening)
Verzet (perlawanan)Pasal 214Verzet (perlawanan)Pasal 214kuhapkuhap
1.hak tdkw :thd puts diluar hadirnya tdkw.pe
rampasan kemerdekaan.
2.tenggang wkt 7 hari stlh ptsn diberitahukan
kepada tdkw.
3. Dg verzet thd verstek,gugur.
4. Tdkw tdk hadir lagi verstek kuat lagi.
Pemeriksaan tkt bandingPemeriksaan tkt banding
1. 1.Dasar hukum pasal 67 dan 87 233 kuhap.
2. 2.Pemeriksaan ulang =pn-yudec facty-3. memeriksa fakta kembali4. 3 tenggang wkt 7 hari.5. 4.hak tdkw dan p.u .thd puts.pengadilan
tk.pertama kecuali :bebas,lepas,dlm acara6. Cepat.
Putusan P.T.Putusan P.T.
1. 1.Menguatkan putusan P.N.
2. 2.mengubah puts.P.N.
3. 3.membatalkan dan memutus sendiri.
4. PEMERIKSAAN TK KASASI.(244 sam-
5. Pai258 kuhap).
6. 1.pembatalan dan bukan yudex facty.
7. 2.tdk memeriksa pokok perkara-penerapan
8. 3.alasan : (lihat slide berikut)
Alasan 253 KUHAP.Alasan 253 KUHAP.
1.APAKAH BENAR SUATU PERATURAN
HK. TDK DITERAPKAN/TDK SBGMN
MESTINYA.2. CARA MENGADILI TDK
DILAKSANAKAN SBG MANA MESTI
NYA. 3.APAKAH BENAR PENGADILAN
TDK MELAMPAUI BATAS KEWENANG
AN.
CARA MENGAJUKAN CARA MENGAJUKAN KASASIKASASI
1.tdkw dan p.u thd puts-pemidanaan pelapas-
An.
2.tenggang waktu 14 hari harus ada memori ygdiajukan 14 stl mengajukan permohonan
kasasi. (syarat formil )
3. Syarat materil pasal 253 kuhap (alasan mengajukan kasasi)
PUTUSAN M.A. 254 KUHAPPUTUSAN M.A. 254 KUHAP
1. 1.MENOLAK PERMOHONAN KASASI2. 2.MENGABULKAN3. UPAYA HK. LUAR BIASA.4. KASASI DEMI KEPT.HUKUM(259
KUHAP)5. 1.Thd semua puts yg telah pasti. Bukan
kasasi pihak .6. 2. Spy hk diterapkan secara benar7. 3. Tdk ada pengaruh thd putusan pn.p.t
PENINJAUAN KEMBALI(263 PENINJAUAN KEMBALI(263 269 KUHAP.269 KUHAP.
1. 1.THD PUTUSAN YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TE-
2. TAP.3. 2. BERMULA DR KASUS SENGKON4. KARTA.5. 3. TDK DPT DILAKUKAN THD PUTUSAN
BEBAS/LEPAS TUNTUTAN6. 4.HAK TERPIDANA/AHLI WARIS7. 5.P.K HANYA DPT DILAKUKAN SATU
KALI.
ALASAN-ALASAN P.KALASAN-ALASAN P.K
1.KEADAAN BARU (NOVUM)2.DSR TLH TERBUKTINYA BERTTG SATU DG YG LAINNYA.3.PUTUSAN MEMPERLIHATKAN
SUATU KEHILAFAN HAKIM.4. PERB.TERBUKTI,TDK DIIKUTI
OLEH SUATU PEMIDANAAN.
Pelaksanaan putusan p.nPelaksanaan putusan p.n(eksekusi)o/jaksa 270 s/d276(eksekusi)o/jaksa 270 s/d276
1.thd puts tetap(inkracht van gewijsde)2.apbl tenggang waktu banding lewat.3. Tdkw dan p.u menerima puts.4.banding dicabut kembali.5.ada permohonan grasi disertai
penangguan eksekusi
Pengasan dan pengamatanPengasan dan pengamatanpelaksaan puts.p.n.pelaksaan puts.p.n.
1. Kepastian apakah puts pengadilan dilaksaNakan sebagai mana mestinya2. Disetiap pengadilan ada hakim wasmatYg ditunjuk oleh k.p.n selama dua th.