Kumpulan Judul Contoh Tesis Magister Administrasi PublikHome → Katalog → Kumpulan Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik atau administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan permasalahan publik seperti kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara, sehingga administrasi di sini mengarah kepada kebijakan, pemerintahan dan negara bukan seperti pada catat-mencatat seperti dalam kantor. Dalam ilmu administrasi publik mencakup beberapa bidang ilmu seperti ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu politik dan ilmu manajemen. Berikut ini kami sajikan beberapa judul untuk Tesis Magister Administrasi Publik (MAP) yang dapat digunakan sebagai referensi tugas Anda.

SOFT COPY KODE O.12 (PDF)

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERENCANAAN SUMBAR DAYA MANUSIA (SDM), KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANSASI DENGAN REVITALISASI SDM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PEKALONGAN, 01

PINJAMAN LUAR NEGERI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP BERBAGAI KETENTUAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LEWAT DANA PINJAMAN),01

PENGARUH RUMAH SUSUN SEDERHANA TERHADAP PENINGKATAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI PENGHUNINYA (STUDI KASUS RUMAH SUSUN DI KELURAHAN PENJARINGAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROPINSI DKI JAKARTA),01

ANALISIS DAYA SAING BUAH-BUAHAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 00

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI MOTIVASI PEGAWAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS PADA KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, 00

PEMETAAN DAYA SAING PUSAT PENGUJIAN MUTU BARANG (PPMB) DEPPERINDAG RI. (STUDI PERBANDINGAN KEPUSTAKAAN TERHADAP SUCOFINDO), 00

PENGARUH MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN POLRI DI DITERTORAT RESERSE POLDA JAYA, 01

STRATEGI PEMBERDAYAAN SDM APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION (STUDI KASUS PADA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PASAR REBO JAKARTA), 02

STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING MINYAK ATSIRI INDONESIA, 00

PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITI KAYU LAPIS INDONESIA DI PASAR GLOBAL, 00

ANALISIS DAYA SAING KAKAO DAN KAKAO OLAHAN INDONESIA, 00 PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP

KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KACA LEMBARAN

INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 03 UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT

DARURAT RS SUMBER WARAS MELALUI SURVEI TINGKAT KEPUASAN PASIEN/KELUARGANYA, 03

PENERAPAN ELEMEN-ELEMEN LEARNING ORGANIZATION PADA DIVISI SDM BANK BNI JAKARTA, 00

PENGARUH SUMBERDAYA MANUSIA, ALOKASI DANA, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KINERJA UNIVERSITAS MERCU BUANA, 02

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH, PERILAKU PERUSAHAAN DAN KINERJA EKSPOR, 02

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTENENTAL TERMINALS INDONESIA, 03

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI UBIN KERAMIK INDONESIA, 03

STATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT TELKOM KANDATEL JAKARTA PUSAT, 03

PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI (STUDI TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DAN KORELASINYA DENGAN KEGIATAN BISNIS DI KOTA DEPOK), 03

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI KARUNG PLASTIK NASIONAL DI PASAR GLOBAL, 03

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA) INDONESIA, 03

ANALISIS KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN, 99

PENGARUH DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL RIAU, 03

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA PADA INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA, 98

PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEM MUTU ISO 9002 TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING (STUDI KASUS DI AMP PT. JAYA KONSTRUKSI MP),98

REVITALISASI SUMBERDAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN MILIK DAERAH (BUMD) DKI JAKARTA DALAM MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS, 98

KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM OPRASIONALISASI KEPRES NO: 16 TAHUN 1994 (KASUS DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM),98

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS PADA SUBSEKTOR PERHOTELAN), 98

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK (sTUDI KASUS PT.X), 97

UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA MELALUI PENYESUAIAN ORGANISASI, 97

PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN SEBAGI LEMBAGA PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI, 97

STRATEGI PEMASARAN TABUNGAN DALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA (sTUDI KASUS PT. BANK RAHASTAMA),97

STUDI PERBANDINGAN ATAS DAYA SAING 6 (ENAM) PENERBITAN SURAT KABAR DI JAKARTA (ANALISA UMUM DAYA SAING ORGANISASI PENERBITAN), 97

KEBIJAKAN PUBLIK PENEDIAAN SUMBER DAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROPINSI DKI JAKARTA, 04

HUBUNGAN ANTARA KOMPENTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG, 04

PERAN PEMIMPIN DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA PERUSAHAAN (HASIL STUDI PADA SUATU BANK UMUM SWASTA NASIONAL), 96

PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, 04

HUBUNGAN ANTARA PELATIHAN DAN PENGALAMAN KERJA DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,03

OPTIMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA BANK DKI JAKARTA,96

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLRI,96

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DALAM RANGKA PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH BANDUNG,95

ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT. GARUDA INDONESIA,04

ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERBERG DI SEKRETARIAT NEGARA,04

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK KRITERIA SELEKSI,04

ANALISIS KRITERIA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH TK.I JAWA BARAN DAN LAMPUNG),95

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (TENAGA PENGAJAR/DOSEN) STMIK BUDI LUHUR,95

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI DALAM RANGKA UPAYA OPTIMALISASI DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN (sTUDI IMPLEMENTASI),95

SUMBER DAYA MANUSIA PADA PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH, DARUSSALAM GONTOR DAN NURUL HUDA,95

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II (SUATU STUDI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI),95

ANALISIS KINERJA EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI ELEKTRONIKA INDONESIA,05

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI,07

STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING AGROINDUSTRI PENGALENGAN IKAN INDONESIA,99

ANALISIS SENGKETA KEWENANGAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN DI KOTA CILEGON DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: STUDI KASUS SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMRERINTAHAN PUSAT CQ PT PELINDO II (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON,06

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA,01

HUBUNGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI DENGAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,04

KAJIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KARIR (STUDI KASUS PADA SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA),04

PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK,04

ANALISIS TINGKAT PEMBELAJARAN DAN PERAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (HRD) DI PT. BANK BUKOPIN,04

ANALISIS SUMBER PERUBAHAN OUTPUT SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA 1975-2003 (SUATU PENDEKATAN DEKOMPOSISI OUTPUT),06

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN IJIN MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT PADA KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA,03

DAYA SAING MANUFAKTUR INDONESIA DI UNI EROPA,99 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UDANG INDONESIA DI

PASAR JEPANG,00 HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPENSASI

DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA GROGOL PETAMBURAN,06

PERUBAHAN PERANAN PEMERINTAH DAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA: STUDI KASUS PT.INDOSAT,06

STRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION PADA SEKRETARIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL,05

KAJIAN KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,03

PENGARUH KRITERIA SELEKSI PENJALURAN DAN AUDIT KEPABEANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYAAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK I,II,DAN III),06

HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUTUSAN KERJA DENGAN KEMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA,06

PETA KOMPETENSI PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAI (STUDI PADA SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN),05

HUBUNGAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, SIKAP, DAN STRUKTUR BIROKRASI DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TRISAKTI,05

PENGARUH MODEL KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR IMIGRASI JAKARTA SELATAN,06

ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN,05

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,05

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS),06

GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA,06

PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORNG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU),06

UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRU KEPEGAWAIAN PROPINSI DKI JAKARTA,01

ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK,02

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI PT. POS INDONESIA PERSERO WILAYAH IV KANTOR POS JAKARTA PUSAT),01

FAKTOR-FOKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JASA, STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN INFORMASI WILAYAH PERTIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,01

ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DAN ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUAN 2002-2005,02

KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: PERSEPSI PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN MATERI DIKLATPIM TINGKAT II,03

ANALISIS DAYA SAING PRODUK ALAS KAKI INDONESIA DI PASAR AMERIKA SERIKAT,00

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI ALAT DAN MESIN PERTANIAN INDONESIA,00

PERSEPSI PEGAWAI KONTRAK DAN PEGAWAI TETAP TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN KONTRAK KERJA),01

ANALISIS STATEGI TEKNOLOGI UNTUK MENENTUKAN DAYA SAING SATELIT INDONESIA DI PASAR ASIA,01

PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP HARGA HASIL PERTANIAN DAN DAYA SAING DI PASARAN EKSPOR,02

STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN INDONESIA,00

HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAGIAN MEKANIK PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.),01

STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PADA PERUSAHAN DAERAH “X”,00

ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.Y. SEPATU BATA TBK.(STUDI KASUS DI PARKIR SEPATU KULIT JAKARTA),00

ANALISIS KETERKAITAN ANTARA MOTIF INVESTASI, BUDAYA PERUSAHAAN DAN PROFIL KARYAWAN DENGAN PENURUNAN TEGANA KERJA ASING,02

PELAYANAN JASA TEKNOLOGI SEBAGAI SUMBER PERDANAAN RISET (STUDI KASUS PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI),02

PERSEPSI TERHADAP ORGANISASI YANG ADAPTIF DITINJAU DARI FAKTOR ORGANISASI,SUMBER DAYA MANUSIA, KEPEMIMPINAN (STUDI KASUS DI ORGANISASI PENDIDIKAN AKADEMI SEKRETARI/LEMBAGA PENDIDIKAN KEJURUAN TARAKANITA JAKARTA),99

PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1988-2000: ANALISIS INPUT-OUTPUT,03

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTINENTAL TERMINALS INDONESIA,03

PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,04

ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGAWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERZBERG DI SEKRETARIAT NEGARA, 04

ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT.GARUDA INDONESIA, 04

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA, 01

PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK, 04

HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA, 06

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAGAN, 05

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS), 06

GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, 06

PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENANAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU), 06

ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK,02

ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN , 05

ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.T. SEPATU BATA TBK. (STUDI KASUS DI PABRIK SEPATU KULIT JAKARTA) , 00

KEMAMPUAN KOPERASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KOPERASI DI DAERAH KOTAMADYA DAN KABUPATEN MALANG), 91

ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK “X” TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04

KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PPN ATAS PRODUK REKAMAN SUARA, 04 ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN

CALL CENTER 24 JAM BANK “X” TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04

BUDAYA ORGANISASI PERUSAHAAN KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PT. AIR MANCUR WONOGIRI JAWA TENGAH, 95

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERIKSA WILAYAH VI INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI (UNTUK PEMERIKSAAN REGULER BIDANG SOSIAL POLITIK),96

STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING ALAM/LNG INDONESIA DALAM PASAR INTERNASIONAL, 04

KEBIJAKAN PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI BENTUK USAHA TETAP PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI PADA KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA: SUATU TINJAUAN ASPEK KEADILAN DAN PENINGKATAN PENRIMAAN NEGARA, 98

MANAJEMEN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: HUBUNGAN ORIENTASI STRAEGIK PERUSAHAAN

DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS HADJI KALLA GROUP),96

PERANAN GURU MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DALAM PENERAPAN LINK & MATCH (KAJIAN STRATEGIS PENDIDIKAN SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG BERKUALITAS), 97

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMAIGRASIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (KASUS DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI BANDUNG), 98

STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA INDONESIA (PENDEKATAN MODEL “DIAMOND” MICHAEL E. POTTER),97

KAJIAN ATAS STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, 97

POTENSI MALADMINISTRASI DALAM PROSES LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN 2008, 09

APLIKASI PROGRAM LINIER DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS POLUSI DKI JAKARTA), 03

ANALISIS FAKTOR RESIKO KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU PADA ANGKATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 2007, 09

ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR INSTITUSI TEKNIS PENGELOLA JALAN DALAM PENANGANAN KERUSAKAN JALAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN SISTEM DYNAMIC, 09

ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI KOTA JAMBI, 04

ANALISIS DAN PROYEKSI PERMINTAAN LISTRIK SEKTOR RUMAH TANGGA TAHUN 2008-2012 DI INDONESIA TAHUN 2007, 09

ANALISA PENGARUH PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR TERHADAP NILAI EKSPOR INDONESIA, 05

ANALISA PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA PASCA TAMBANG TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA PANGKALPINANG : ANALISIS INPUT-OUTPUT, 06

ANALISA STRUKTUR INDUSTRI DAN KINERJA BANK PEMERINTAH DAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA PASCA KRISIS EKONOMI 1997 DI INDONESIA, 05

ANALISIS ATAS PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH DI INDONESIA DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA, 06

ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DI KABUPATEN KLATEN, 05 ANALISIS FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI REALISASI KREDIT

DITINJAU DARI SISI PENAWRAN DAN PERMINTAAN, 05

ANALISIS KESEDIAAN RUMAH TANGGA MEMBAYAR RETRIBUSI SAMPAH DENGAN METODA VALUASI KONTINGENSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PEMALANG), 05

ANALISIS PENGARUH KAPASITAS SEKOLAH TERHADAP KEBERHASILAN UAN DI KOTA YOGYAKARTA, 06

ANALISIS PENGARUH TARIF (BEA MASUK) IMPOR BERAS TERHADAP HARGA ECERAN BERAS INDONESIA, 06

ANALISIS PENGARUH TARIF CUKAI DAN HARGA TEMBAKAU TERHADAP PRODUKSI SIGARET PUTIH MESIN (SPM), 06

ANALISIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI JKT, 99

ANALISIS PENGEMBANGAN JARINGAN PELAYANAN BUS DAMRI UNIT ANGKUTAN KHUSUS BANDARA SOEKARNO-HATTA (STUDI KASUS TRAYEK BEKASI-BANDARA), 06

ANALISIS PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI INTERMEDIASI (KASUS PERBANKAN DI PROPINSI DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT), 04

ANALISIS PERILAKU TEKLOM FLEXI DALAM PERSAINGAN BISNIS TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, 05

ANALISIS PERKEMBANGAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH BRUTO SEKTOR PERTANIAN INDONESIA, 02

ANALISIS PROSPEK EKSPOR KAYU LAPIS INDONESIA, 05 ANALISIS SEKTOR2 POTENSIAL PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA,

06 ANALISIS SISTEM PENGANGGARAN PENDEKATAN KINERJA DALAM

PENYUSUNAN APBD KOTA BOGOR, 06 ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN PT SOLAR GLOBAL

INTERNASIONAL DALAM UPAYA IMPLEMENTASI JARINGAN EKONOMI MUHAMMADIYAH DALAM UPAYA IMPLEMENTASI JARINGAN EKONOMI MUHAMMADIYAH, 05

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (STUDI KASUS INDUSTRI KERAJINAN KAIN TAPIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG), 06

ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI LAMPUNG, 06

ANALISIS VARIABEL2 FUNDAMENTAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR RUPIAH PADA ERA ‘FREE-FLOATING EXCHAGE RATE’, 06

ANALISIS VARIABEL2 YANG MEMENGARUHI ALOKASI DAK NON DR BIDANG PENDIDIKAN, 06

AGROPOLITAN SEBAGAI ALTERNATIF SARANA PEMBANGUNAN PERTANIAN (STUDI KASUS KEBIJAKAN PERENCANAAN KABUPATEN KULON PROGO), 03

ANALISA BIAYA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK TAHUN 2001 (STUDI KASUS SMKN 10 DAN SMK CAHAYA SAKTI JAKARTA), 03

ANALISA DISTRIBUSI FILM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : 21 CINEPLEX GROUP), 03

ANALISA KEMAMPUAN BERSAING SENTRA USAHA KECIL FURNITURE KAYU (KASUS SENTRA USAHA KECIL KAYU DAN FURNITURE PONDOK BAMBU-KLENDER), 01

ANALISA PENYUSUNAN TABEL I-O DENGAN MENGGUNAKAN METODE NON SURVEY (STUDI KASUS PENYUSUNAN TABEL 1-0 KOTA BANDUNG TAHUN 2000), 03

ANALISAS POTENSI SEKTORAL PROPINSI DKI JAKARTA, 03 ANALISIS DATA SAKERNAS TAHUN 2001; IDENTIFIKASI

KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN DAN PEKERJA MISKIN, 03 ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA

TARIK INVESTASI DI BENGKALIS, RIAU, 03 ANALISIS PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGGAI MENGGUNAKAN

TABEL I-O TAHUN 1995 (ANALISIS SEKTOR UNGULAN DAN DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGGAI), 99

ANALISIS POTENSI PTN MENYONGSONG PENERAPAN PARADIGMA BARU DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS 4 PERUGURUAN TINGGI-BADAN HUKUM MILIK NEGARA/PT-BHMN), 03

ANALISIS TENTANG PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG, 02

DAMPAK ALOKASI BELANJA PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DIY : ANALISIS INPUT-OUTPUT, 02

DAMPAK APLIKASI PROGRAM RIAP TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI KOTAMADYA DATI II BOGOR, 99

DAMPAK MARKET RISK TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO BANK (STUDI KASUS 4 BANK DI INDONESIA), 04

DAMPAK PROGRAM KEMITRAAN TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL FURNITURE DI DKI JAKARTA, 02

DAMPAK PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN SUKU BUNGA SIMPANAN PADA BANK UMUM, 04

DAMPAK SUBSIDI PUPUK TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI (STUDI KASUS : PUPUK UREA), 04

DIMENSI KEADILAN BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR : EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOGOR,

KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN BANDUNG, DAN KOTA BANDUNG), 00

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PROPINSI DKI, ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI, 99

EFEKTIVITAS SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA DALAM MEMPENGARUHI SUKU BUNGA PASAR, 02

EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI DALAM USAHA TANI PADI DI KABUPATEN SINDENRENG RAPPANG (PENDEKATAN EKONOMETRI), 03

ANALISA FUNGSI PRODUKSI TERHADAP PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO SETIAP LAPANGAN USAHA DI PROPINSI RIAU, 02

ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) WAYANG WINDU TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG, 01

ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA, ORIENTASI EKSPOR DAN DOMESTIK, 01

ANALISIS KEBIJAKAN KAWASAN PENGEMBANG EKONOMI TERPADU DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS SASAMBA KALIMANTAN TIMUR), 00

ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANNGGAI DALAM RANGKA MENYONGSONG PEMERKARAN WILAYAH DAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, 01

BAURAN KEBIJAKAN FISKAL MONETER DI INDONESIA PERIODE 1997Q3-2009Q4, 10

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL DI DKI JAKARTA (STUDI DI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL/PIK PULOGADUNG – JAKARTA TIMUR), 03

DAMPAK PENGENAAN CUKAI ATAS PULP TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, 01

DISPARITAS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ANTAR KABUPATEN, KOTA DI SUMUT, 10

EFEKTIVITAS ‘SUNSET POLICY’ DALAM MENINGKATKAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA, 10

EFISIENSI RELATIF OPERASIONAL PUSKESMAS2 DI KOTA SEMARANG 2009, 10

EVALUASI ATAS KEBIJAKAN AMDAL DALAM PEMBANGUNAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA, 10

EVALUASI DAMPAK PROGRAM P2KP-2 DI JABAR TERHADAP TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT, 09

EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (SUATU STUDI KASUS PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

“BINA BUDI MULYA” KELURAHAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK), 09

EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, 10

EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PROPINSI PAPUA, 05

FAKTOR2 PENYEBAB RENDAHNYA KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA, 09

FAKTOR2 YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB DI KOTA DEPOK, 09

FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN LISTRIK PADA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA, 10

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS RIAM KANAN : PERBEDAAN PERSEPSI PENGGUNAAN LAHAN HUTAN LINDUNG RIAM KANAN, 00

PELACAKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KAB/KOTA DI PROVINSI BALI), 05

STRATEGI MEMASARKAN KOTA BEKASI BERDASARKAN DAYA TARIK INVESTASI, 06

ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA BATAM, 06

ANALISA DAN PRAKIRAAN SUSTAINABILITAS FISKAL INDONESIA UNTUK PERIODE 2005-2009, 05

ANALISA KINERJA PENERIMAAN PPN DI INDONESIA TAHUN 2003-2005 DENGAN MENGGUNAKAN TABEL INPUT OUTPUT, 06

ANALISA POTENSI PAJAK HIBURAN BIOSKOP JAKSEL, 04 ANALISA SALES EFFORT OPERATOR TELEKOMUNIKASI SELULAR DI

JABODETABEK, 06 ANALISA STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI PUPUK DI

INDONESIA DALAM KONTEKS PERSAINGAN USAHA YG SEHAT, 06 ANALISA SUBSIDI DAN TARIF KERETA API EKONOMI JABOTABEK, 04 ANALISIS DAMPAK IMPLIKASI PP NO 8 TAHUN 2003 TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, 04 ANALISIS DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA (MELALUI

PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI), 05 ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN SUB-SEKTOR PERKEBUNAN

TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PROPINSI DARI I JAMBI, 97 ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN NILAI TUKAR

RUPIAH OLEH BANK INDONESIA, SUATU PENERAPAN MODEL EVENT ANALYSIS STUDY, 04

ANALISIS EFISIENSI RELATIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENERAPAN RANGKING SEKOLAH BERBASIS KINERJA , DENGAN MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) STUDI KASUS SMUN DI DKI JAKARTA, 04

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HUTANG LUAR NEGERI, CAPITAL INFLOW DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, 04

ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTORAL DI BEJ, 05

ANALISIS INPUT-OUTPUT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN KAPET BIAK DI PROPINSI IRIAN JAYA, 98

ANALISIS KEBIJAKAN FORUM PENGKAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN TERHADAP STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PROPINSI DKI JAKARTA, 05

ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK KOMERSIAL DI INDONESIA, 05

ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI GULA NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS MONETER DENGAN MODEL EKONOMETRIKA, 06

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN OBLIGASO REKAPITALISASI PERBANKAN, 05

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG (PERPPU NO. 1 TAHUN 2004), STUDI KASUS PT. WEDA BAY NICKEL, 06

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBLIGASI NEGARA MELALUI REPROFILING, BUY BACK DAN PENERBITAN OBLIGASI NEGARA BARU, 04

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN; UPAYA MEWUJUDKAN KONSUMEN YANG MANDIRI, 05

ANALISIS KEBIJAKAN PRIVATISASI PADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS : PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK),05

ANALISIS KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH (LANDREFORM) DI INDONESIA, 05

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF TOL (STUDI KASUS TOL JAGORAWI), 04 ANALISIS KEBIJAKAN; PENGENDALIAN HARGA OBAT MELALUI

KEBIJAKAN OBAT GENERIK, 04 ANALISIS KELANGKAAN TENAGA PENERA DI PROVINSI DKI

JAKARTA, 04 ANALISIS KEMAMPUAN PASAR INDUSTRI PERUSAHAAN UMUM

PEGADAIAN, 04 ANALISIS KINERJA EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI

ELEKTRONIKA INDONESIA, 05 ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN OPERASIONAL BUMN YANG

DIPRIVATISASI, 05 ANALISIS PENGARUH FLUKTUASI INSTRUMENT BANK INDONESIA

TERHADAP SUKU BUNGA DEPOSITO INDUSTRI PERBANKAN (JANUARI 2001 – DESEMBER 2003), 04

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DEREGULASI INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (KBRD) INDONESIA PADA STRUKTRU, KINERJA DAN PERSAINGAN NEGARA, 06

ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI PASAR TERHADAP INTEGRASI VERTIKAL DI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA : PENGUJIAN HIPOTESIS STIGLER, 05

ANALISIS PENGARUH PREMI KLAIM TERHADAP NILAI TAMBAH EKONOMI SEBAGAI INDIKATOR DAYA SAING KASUS PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN, 06

ANALISIS PENGARUH SEKTOR JASA TERHADAP PEREKONOMIAN PROP DKI JAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE), 06

ANALISIS PENGELUARAN DAN HARGA RUMAH DI BODETABEK, 05 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH

DENGAN BANK KONVENSIONAL SEBELUM DAN SESUDAH DEREGULASI FINANSIAL DAN KRISIS MONETER (STUDY KASUS : BMI DAN 4 BANK UMUM KONVENSIONAL), 06

ANALISIS POTENSI PROGRAM JAMSOSTEK SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL, 03

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOTA BIMA DAN FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHINYA, 05

ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN PRIMA IJIN TRAYEK (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG), 06

ANALISIS SUMBER PERUBAHAN OUTPUT SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA 1975-2003 (SUATU PENDEKATAN DEKOMPOSISI OUTPUT), 06

ANALISIS TRANSFORMASI KEBIJAKAN TATA NIAGA PENGADAAN DAN PENYALURAN PADA INDUSTRI PUPUK DI INDONESIA, 01

APLIKASI PROGRAM LINIER DALAM PENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS POLUSI DKI JAKARTA), 03

FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN LAUT PERIODE 1976-2003, 05

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PUSAT2 PERTUMBUHAN EKONOMI DI LAMPUNG SELATAN , PROPINSI LAMPUNG, 06

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI SUMBAR, 06

IMPLIKASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN RUANG, 05

IMPLIKASI PEMBIAYAAN DEFISIT APBN TERHADAP KESIMABUNGAN FISKAL (FISCAL SUSTAINABILITY) (STUDI KASUS : APBN INDONESIA), 05

INPUT-OUTPUT PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DKI JAKARTA, 05

KAJIAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN BANK UMUM KONVENSIONAL, 05

KAUSALITAS KUANTITAS MONETER DAN SUKU BUNGA TERHADAP FLUKTUASI HARGA DI INDONESIA PASKA KRISIS EKONOMI, 05

KEBIJAKAN CUKAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI SIGARET KRETEK TANGAN (SKT), 06

KEBIJAKAN MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI BOGOR (SUATU PENDEKATAN ANALISIS HIRARKI), 05

KESENJANGAN PERENCANAAN TOP DOWN-BOTTOM UP PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI PASCA REFORMASI (STUDI KASUS MENEGTRANSDUK VS PT TANIA SELATAN), 99

KONSISTENSI ALOKASI ANGGARAN SEKOLAH TERHADAP KEBUTUHAN RIIL DAN KOMITMEN ARAH PENDIDIKAN (STUDI PADA 4 SEKOLAH MENENGAH ATAS), 05

MANAJEMEN INFORMASI NASABAH SEBAGAI WAHANA UNTUK PENINGKATAN KEPUASAN NASABAH DAN KINERJA PERUSAHAAN : SUATU TINJAUAN TERHADAP UNIT BNI SOLUSI DI BANK NEGARA INDONESIA, 04

MODEL MAKRO EKONOMI KABUPATEN BOGOR, 05 MODEL PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN LAPANGAN

USAHA DI PROPINSI LAMPUNG, 05 PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PRODUKTIVITAS EKONOMI

DAERAH (1982-2002),05 STRATEGI MANAJEMEN PT BANK DKI DALAM MELAKUKAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASSET DAN LIABILITY : ANALISIS LINEAR GOAL PROGRAMMING, 06

STRATEGI MEMASARKAN KOTA BEKASI BERDASARKAN DAYA TARIK INVESTASI, 06

STRATEGI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM RANGKA MENGURANGI LAJU KERUSAKAN HUTAN , SUATU PENDEKATAN ANALISIS SWOT DAN HP, 05

STUDI EMPIRIS TERHADAP FAKTOR2 EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA (1977-2004), 06

STUDI KELAYAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BERSAMA MASYARAKAT (STUDI KASUS DI HUTAN LINDUNG KPH CIANJUR, PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT), 05

STUDI PENGGABUNGAN SD DI KECAMATAN KEDUNG BANTENG KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS KEBIJAKAN BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL), 06

TATANIAGA LISTRIK PADA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SETELAH BERLAKUNYA UU NO 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN : KAJIAN PADA USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DI JAWA-MADURA-BALI, 04

TELAAH STRUKTUR PASAR DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA KASUS INDUSTRI SEPEDA MOTOR, 06

ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN SUBSIDI BENIH PADI DENGAN MODEL PERMINTAAN (STUDI KASUS : PROPINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR), 00

ANALISIS KETERGANTUNGAN SEKTORAL DAN REGIONAL DALAM PEREKONOMIAN LAMPUNG : MENGGUNAKAN METODE INTER-REGIONAL INPUT-OUTPUT (IRIO), 01

KODE O.8 (MS. WORD)

AKSES PUBLIK UMKM TERHADAP FASILITAS KREDIT DARI PERBANKAN (STUDI KASUS BRI UNIT)

PENGARUH DAN BAGAIMANA PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA, 99

PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASIONAL, 00

PERAN DEWAN SEKOLAH SMP NEGERI 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL, 05

POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PAPUA (Studi tentang Pengoperasian PT. BP LNG TANGGUH di Daerah Kepala Burung Propinsi Papua), 05

PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Suatu Tinjauan Analisis mengenai Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabubaten Kutai Kartanegara)

UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 05

IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI PAPUA

ANALISIS PERAN PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DESA NAIOLA DAN OETALUS DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 05

EFEKTIVITAS PERJANJIAN MALINO II TERHADAP PERDAMAIAN DI MALUKU, 03

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK

HARD COPY KODE E-2

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS PADA PIR – BUN KES KARET DILOKASI KECAMATAN JAMBI DILUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI) (,04)

REFORMASI BIROKRASI LOKAL (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH TIMUR TENGAH SELATAN (,01)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DIKANTOR BAPEDA KABUPATEN BENGKALIS (,02)

PENERAPAN PRINSIP KEWIRAUSAHAAN DALAM KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DIKABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (,04)

PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL DI EKS SWARAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (,04)

PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KECAMATAN TANAH ABANG) (,03)

REKONSTRUKSISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PROVING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) (,03)

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN DIBIDANG PELANGGARAN DIBIDANG HUKUM MEREK (ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 01 TENTANG MERK) (,04)

ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02) tanpa dapus

PENGATURAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (4) DESA DAN BERBAGAI NAMA LAINNYA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA (,04)

EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK FA (,04)

E-GOVERNMENT (KAJIAN TENTANG EFEKTIFITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATIS E-GOVERMENACE DI YOGYAKARTA) (,04)

ANALISIS EFEKTIFITAS ORGANISASI PASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROPINSI NAGGROS ACEH DARUSALAM) (,05)

PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DIKABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (,05)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DIKABUPATEN INDRA GIRI (,03)

ADAPTIBILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI (,03)

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (,03)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JANABERANG (STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DIKABUPATEN GOWA) (,05)

PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)

PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKARAYA) (,02)

POLITIK ETNISITAS DALAM PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA (,05)

PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SIANTAR (,04) GAYA KEPEMIMPINAN BUPATI KONAWE PERIODE 2003-2008 DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAERAH 9STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE (,05)

EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE (,03)

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BETAME DENGAN RETUN SAHAM (,04)

ANALISIS KESTABILAN FAKTOR PENENTU HARGA SAHAM BLUE CIP DI INDONESIA (,02)

PENERAPAN SOAL GOVERNANCE DITINGKAT DAERAH (STUDI KASUS DIKABUPATEN BENGKULU SELATAN PROP BENGKULU)(,02)

RETRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK KOMPETISI ADMINISTRASI, TRANPARASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG) (,02)

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,01)

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (,02)

STUDI KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (,04)

DEMOKRASI DALAM ORGANISASI MAPULUS DIMINAHASA (STUDI KASUS DIDESA TUMALUTUNG KECAMATAN DAERAH KAB MINAHASA SELATAN (,04)

KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN (,05)

PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN (STUDI TENTANG PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,05)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSTTLEMENT TERHADAP WARGA TIMUR-TIMUR DIKABUPATEN BELU PROPINSI NTT (,04)

PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARATUR PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB KULON PROGO (,05)

PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO (ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA DAN FALIUMNASI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT PADA PEMILU 1997, 1999, DAN 2004 (,05)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIKAB REMBANG (,04)

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH (,02)

KETIMPANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN LINDUNG NONA DIKOTA AMBON PASKA KONFLIK SOSIAL (,04)

ASEAN SECURITY COMMUNITY MOTIF DAN PROSPEK (,04) PARSIPASI POLITIK PEREMPUAN STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DINUSA TENGGARA TIMUR (,02)

PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DURI (STUDI KASUS PT CALTES PASIFIF INDONESIA) (,05)

ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPRES NOMER 18 TAHUN 2000 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK (,05)

EFEKTIFITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMER TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (,02)

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DIKABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DANAU DIATAS DANAU DIBAWAH DAN DANAU TALANG TASWALANG) (,02)

PENGARUH PERISTIWA 1965 ‘TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KORBAN’ (STUDI KASUS DESA RANDUSARI, KECAMATAN TERAS BOYOLALI) (, 04)

MANAJEMEN PELUCUTAN SENJATA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT- MASYARAKAT BELAJAR DARI PENGALAMAN REKUNSTRUKSI DAN REHABILITASI MALUKU PASCA KONFLIK (,05)

KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA DIKOTA BATAM (,05)

RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR HILIR KEPASAR RETAIL JAKBARING PALEMBANG (,05)

REFORMASI DIINDONESIA STUDI ATAS PEMIKIRAN POLITIK PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PGRI) 1998-2000 (,01)

IMPLEMENTASI PP NO 8 TAHUN 2003 DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UU NO 45 TH 1999 DI PROPINSI IRIAN JAYA BARAT 9,05)

UPAYA PENINGKATAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB LAHAT (, )

EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU DIPULAU BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,03)

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA TINGKAT II DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TINGAT II SINTAN) (,96)

HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN (,05)

REVIEW KEBIJAKAN PENGUKUHAN DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (STUDI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI) (,06)

ROMO MANGUN WIJAYA DAN PERLAWANAN NIR KEKERASAN STUDI ATAS PERJUANGAN SEORANG ROHANIAWAN MEMBELA KAUM MARGINAL (,03)

OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN KURAU KAB TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (,05)

ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIK SELAMA ENAM BULAN DARURAT MILITER DI NAD (19 MEI – 19 NOVEMBER 03) (,05)

KONFLIK BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA DILAUT SULAWESI SEBAGAI DAMPAK SITERTIFKANNYA PETA LAUT 1979 OLEH PEMERINTAH MALAYSIA (,06)

EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) STUDI KASUS DIKABUPATEN GUNUNG KIDUL (,01)

ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PROPINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU (,04)

KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06) PEMILU PASKA ORBA KUDA TROYA REOLIGAR KISME (STUDI KASUS

PILKADAL, KABUPATEN SLEMAN) (,05) BISNIS MILITER DAN DINAMIKA KONFLIK DIKOTA AMBON 1999-2000

(,05) KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06) KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN

MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (,05) KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIKOTA PALEMBANG (STUDI

PELAYANAN KK DAN KTP SINDUK SISTEM ONLINE) (,06) ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PERIKANAN KABUPATEN

BENGKALIS UNTUK MENINGKATKAN PADA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02)

REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN USAHA (STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH-LAMPUNG) (,05)

KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI (KPPI) KABUPATEN PURBALINGGA (,05)

KUALITATIF PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR PELAYANAN TRPADU (KPT) KOTA PAKAN BARU

EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PMD, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH (,04)

KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (,05)

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DISEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI (,06)

KINERJA ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI RIAU (,06)

KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MARTA KOTAMADYA YOGYAKARTA (,98)

PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PADA PENDAPATAN MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB KEPULAUAN RIAU (,04)

PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU (,06)

PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN DALAM HUBUNGAN MUSLIM-KRISTEN DIKOTA PALU (,06)

THANK’S POLICES AND KONFLIET ESCALATION IN THE TREE SOUTHERMOST PROVINCES OF THAILAND PATTANI, YALA AND NARATHIWAT (, )

DAMPAK MAKNA GANDA YANG DIHASILKAN DARI PEMOTONGAN SEBAGIAN OBYEK FOTO IKLAN TERHADAP EVALUASI PRODUK (,97)

KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB BENGKULU UTARA (,06)

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA DI DISTIK SENTANI TIMUR TAHUN 2004 (,06)

KODE O-11

PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE/2005

EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KEC. KAB. GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH/2002

KUALITAS PELAYANAN DINAS PENDAPATAN TINGKAT II SINTANG KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI/1997

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KOTA PEKAN BARU

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KONAWE ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI

KABUPATEN MUARO JAMBI PENGARUH KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI

KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DI KECAMATAN

MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) MOBILITAS SIRKULER PEKERJA ANAK DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA ANALISIS PENGADAAN BARANG /JASA BERDASARKAN KEPPRES

NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN KTP SIMDUK ON LINE)

PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 04

PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA ( STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DI KECAMATAN TANAH ABANG), 03

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 04

PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASIONAL, 00

ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN PADANG PARIAMAN), 01

PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA DALAM PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS), 06

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI, 06

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENDE (KASUS DI KABUPATEN DATI II ENDE) , 99

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU , 04

UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA , 05

PENGARUH ADAPTABILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI , 03

ANALISIS EFEKTIVITAS ORGANISASI PASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM) , 04

EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MERAUKE , 04

PROSES FORMULASI KEBIJAKAN TAPANULI GROWTH DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH , 05

KODE GM-05

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN : EFEKTIVITAS TRAYEK ANGKUTAN SEBAGAI SISTEM TRANSPORTASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (SK : DIKOTAMADYA DATI II KUPANG NTT) – 99

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI POTONG DI KAB. DATI II TIMOR TENGAH UTARA – 98

PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN APBD TINGKAT I KALBAR (STUDI IMPELEMENTASI BEBERAPA FAKTOR PENDUKUNG SINKRONISASI KEWENANGAN DAN TUJUAN) – 95

KINERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) PROP. DATI I RIAU – 95

PEMBANGUNAN DI KAB. KUPANG MENYONGSONG GLOBALISASI EKONOMI (SUATU STUDI MENGENAI UPAYA PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN MENGHADAPI KECENDERUNGAN LINGKUNGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI BIDANG EKONOMI – 97

KUALITAS PELAYANAN DIPENDA DATI II SINTANG KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WAJIB PAJAK – 97

KERJASAMA PEMDA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL – 99

FACTORS INFLUENCING CIVIL SERVICE REFORM IN INDONESIA : THE CASE STUDY OF YOGYA MUNICIPALITY) – 00

KEMAMPUAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH (STUDI TENTANG SEKTOR PARIWISATA KAB. KEBUMEN DIBANDINGKAN KAB. CILACAP DAN KAB. PURWOREJO) – 02

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KAB. DATI II ENDE (SK : KAB DATI II ENDE) – 99

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SUATU EVALUASI TERHADAP

PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KEC. TEMINABUN KAB. SORONG) – 02

KEBIJAKAN PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYA (SK : IMPLEMENTASI SK. WALIKOTA NO. 056/KD/1987 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYA) – 01

CAPACITY BUILDING PEMERINTAH KAB. BURU PROP. MALUKU (SK : KESIAPAN DAERAH DALAM PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH) – 02

PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMDA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA KEHUTANAN DI KAB. BELU – 02

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI (SK : PENGELOLAAN HUTAN DI KAB. KUANTAN SINGINGI) – 02

ENTERPRENURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH (SK : PEMDA KAB. BENGKALIS) – 02

STUDI BANDING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA ANTARA SMK NEGERI DAN SMK SWASTA – 02

NETRALITAS BIROKRASI PUBLIK (SK : BIROKRASI PEMERINTAH KOTA CIREBON) – 02

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIPENDA KOTA JAYAPURA – 02 RE-INVESTASI MODAL SOSIAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KONFLIK ETNIS (SK : KONFLIK ETNIS PASCA KERUSUHAN DI KALBAR) – 02

PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BETUNG KARIHUN INDONESIA DENGAN SUAKA ALAM LANJAK ENTIMAU SARAWAK MALAYSIA – 02

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BPD IRIAN JAYA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH – 02

PROSES PENGISIAN JABATAN DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA (STUDI PADA PEMDA PROP. LAMPUNG) – 02

STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS DPRD SORONG – 02 PERAN CAMAT/PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP PEMERINTAH

DESA PASCA UU NO. 22 TAHUN 1999 (SK : KEC. TEBO ULU KAB. TEBO) – 03

MANAJEMEN STRATEGIS KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA MENUJU â€VISION OF SUCCESS†DI MASA DEPAN (SK : KANTOR PMD KOTAMADYA SAMARINDA) – 99

ANALISIS RETROSPEKTIF KEBIJAKAN KEMBALI KEPEMERINTAHAN NAGARI DI PROP. SUMBAR 9SK : KAB. PASAMAN) – 03

AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (SUATU ANALISIS MENGENAI AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN AIR BERSIH YANG DISEDIAKAN PDAM DI KOTA BATURAJA SUMBAR) – 03

RENDAHNYA KINERJA DPRD KAB. MANGGARAI PROP. NTT DALAM APLIKASI FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN DAN PENGAWASAN – 03

STRATEGI KABUPATEN DATI II SAMBAS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI – 96

PEMEKARAN WILAYAH DI KAB. SORONG ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH DI KAB. SORONG – 02

STATUS DAN PERANAN BUNDO KANDUANG DALAM PENYELENGGARAAN NAGARI DI KEC. BASO KAB. AGAM – 03

ANALISIS ORGANISASI DISPENDA PROP DIY (STUDI TENTANG PERAN FAKTOR KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI/TATA HUBUNGAN DAN REWARD PADA KEBERHASILAN ORGANISASI) – 96

STRATEGI PEMERINTAHAN NAGARI DALAM ERA OTONOMI DAERAH (KASUS KAB. SOLOK) – 02

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERTANAHAN (SUATU PENELITIAN TENTANG PERANAN CAMAT KEPALA WILAYAH KEC. SELAKU PPAT DI KAB. DAN KOTAMADYA PASURUAN) – 97

EFEKTIVITAS ORGANISASI DISPENDA KAB. MERAUKE PROP IRIAN JAYA – 03

PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KAB. BANGGAI (MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999) – 03

AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA CANGKUANG KULON, KEPALA DESA GIRIMEKAR, DAN DESA BUAH BATU DI KAB. BANDUNG) – 02

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SIM (SIMDUK) DI KOTA PALEMBANG – 03

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN (SK : KANTOR KECAMATAN JAYAPURA UTARA) – 01

FLUKTUASI PENERIMAAN HASIL PAJAK DAERAH (SUATU PENELITIAN DIKANTOR DISPENDA PROP. NAD) – 03

KONFLIK ANTARA BASIS SOSIAL KLAN DI BALIK PROSES PEMILIHAN BUPATI : MASALAH DAN RESOLUSINYA (SK : PEMILIHAN BUPATI LEMBATA TH 2001) – 03

POLA AKOMODASI MASYARAKAT TIONGHOA DALAM BERHADAPAN DENGAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK – 03

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH – 03

KOLUSI DALAM PENGELOLAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KAB. JAYAPURA – 02

STRATEGI BAPPEDA KAB. JAYAPURA MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH – 02

ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN (SK : PADA KANTOR BAPPEDA PROP. PAPUA) – 02

ANALISA EFEKTIVITAS ORGANISASI (SK : PADA SEKDA KAB. MIMIKA IRIAN JAYA) – 01

IMPLIKASI PERGESERAN FUNGSI TERHADAP KINERJA RSUD JAYAPURA – 03

IMPELEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH DI KAB. JAYAPURA – 02

SISTEM PEMERIKSAAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROP. PAPUA – 02

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH (BPD) PROP. DIY MELALUI KUALITAS HASIL AUDIT KINERJA – 03

UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA BIDANG PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN PENGAWASAN DAERAH (BPD) KAB. PURWOREJO – 03

KONFLIK DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN WALIKOTA KENDARI PROP. SULTRA PERIODE 2001-2006 – 03

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PUKK PT. SEMEN PADANG DALAM MEMBINA USAHA KECIL DAN KOPERASI DI KOTA PADANG – 01

ANALISA EFEKTIVITAS PERUSAHAAN DAERAH SULTENG (SK : PD PADA UNIT PERCETAKAN DAN KONTRAKTOR) – 01

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DPRD KAB. SORONG – 01

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PASIEN PADA INSTALASI RAWAT INAP RS. DR. SARDJITO DENGAN MENGGUNAKAN METODE GAP PELAYANAN (SERVQUAL) – 04

PROSPEK MANAJEMEN PEMERINTAH PASCA PEMEKARAN KAB. WAROPEN DI ERA OTONOMI DAERAH – 03

PENGARUH KOLABORASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR BPN PROP. RIAU – 04

PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MENGHADAPI ISU PELANGGARAN HAM PADA PERISTIWA DILI 12 NOPEMBER 1991 – 02

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN RIAU – 04

PENGARUH NILAI BUDAYA DALIHAN NA TOLU PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI KAB. TOBA SAMOSIR – 03

PERANAN PAGUYUBAN TERHADAP PROSES MIGRASI ETNIS BUGIS SE KOTAMADYA BALIKPAPAN – 94

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROSEDRU PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA PEMERINTAH KAB. NGADA – 04

PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI TENTANG PERANAN ORMAS DALAM PENYUSUNAN APBD KOTA DAIRI) – 04

MENGEMBANGKAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR DESA DI KEC. LEIHITU) – 04

PROSES ANGGARAN KINERJA DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB. SIDOARJO – 04

HUBUNGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH (SK : PEMBERHENTIAN GUBERNUR OLEH DPRD DI KALSEL) – 04

HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PERUMUSAN PERATURAN DAERAH (SK : PROSES PERUMUSAN PERDA TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999 DI MOJOKERTO) – 01

PERUBAHAN PEMAKNAAN TERHADAP DOKTRIN AHLU AL SUNNAH WA AL JAMAAH DAN PENGARUHNYA BAGI GENERASI MUDA NU DI DIY – 99

PERANAN PEREMPUAN LAMALOHOT FLORES DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA – 00

PERANAN ANALISIS JABATAN DALAM PENATAAN ORGANISASI (SK : DINKES PROP. NTT) – 04

STRATEGI MENINGKATKAN REKUITMEN KADER PDI-P PASCA NEGARA ORDE BARU DI KAB. MALANG – 02

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU APARAT BIROKRASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BANTUL (SK : KEC. SEDAYU DAN RSD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL) – 04

EFEKTIVITAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA BAU-BAU – 04

PENJABARAN KONSEP UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (SK : UPTSA KOTA YOGYA) – 04

POLA AFILIASI POLITIK KAUM SANTRI TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM ERA MULTI PARTAI (SK : KAB. SERANG-BANTEN JABAR) – 00

PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELELANGAN PROYEK (SK : SUB DINAS BINAMARGA, DINAS KIMPRASWIL KAB. LOMBOK TENGAH) – 04

FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI NAD – 04 HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PERUMUSAN

PERATURAN DAERAH (SK : PROSES PERUMUSAN PERDA TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI KAB. TAVBALONG KALSEL) – 03

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA MEDAN – 03

PERFORMANCE SEKBER KARMANTUL (SK : PADA TPA SAMPAH PIYUNGAN KAB. BANTUL) – 04

SISTEM KEAGAMAAN NAHDATUL ULAMA (AKULTURASI ANTARA ISLAM DENGAN KEBUDAYAAN JAWA) – 03

KETERGANTUNGAN EKONOMI DAN POLITIK LSM PADA LEMBAGA DANA INTERNASIONAL (SK : LSM DI YOGYAKARTA) – 01

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P2KP DI DESA BOKOHARJO KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN DIY) – 01

REORGANISASI KEC. DI KOTA BENGKULU – 04 EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB.MERAUKE

– 04 REFORMASI BIROKRASI LOKAL (SK : DI SEKDA KAB. TIMOR TENGAH

SELATAN) – 04 ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMU (DPU) PROP. PAPUA (SK :

PADA TAHUN ANGGARAN 2003) – 04 EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG KOTA PADA

PEMERINTAHAN DAERAH KOTA JAYAPURA – 04 INTEREST GROUP DAN PARTAI POLITIK (STUDI RELASI

PAMSWAKARSA DENGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004 DI KAB. LOMBOK TENGAH) – 04

PENGARUH PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA LEGISLATIF DI KAB. LEBAK – 00

FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (SK : DIKEC. NASEM KEC. MERAUKE KAB. DATI II MERAUKE) – 00

PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (SK : DI KAB. LOMBOK TENGAH) – 04

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN POLITIK LEGISLATIF TERHADAP PENYELENGGARAAAN PEMDA (SK : DI KOTA BENGKULU TERHADAP ANGGOTA DPRD PERIODE 1999-2004)

PERILAKU APARAT BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (SK :†PERILAKU APARAT BIROKRASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KEC. OEBOBO KUPANG) – 04

UPAYA-UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENINGKATKAN PAD GUNA MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH – 03

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA YK – 02

EFEKTIVITAS TUGAS APARATUR DI TENGAH KONFLIK (SK : APARATUR SEKDA KAB. ACEH SELATAN NAD) – 05

SISTEM NILAI BUDAYA DAN INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT LINGGO ASRI – 02

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DI KAB. KULON PROGO PROP. DIY (SK : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIRâ€PEMPâ€) – 02

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KAB. DONGGALA – 02

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG OTODA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA JAYAPURA (PENELITIAN DESKRIPTIF EVALUATIF) – 01

PENGARUH ADAPTABILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA APARATUR PADA SEKDA KOTA TANJUNG BALAI – 03

PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE – 05

KONFLIK ANTAR PEMERINTAH DAERAH PASCA PEMEKARAN (SK : PADA PEMBAGIAN ASET DAERAH ANTARA KAB. BUTON DAN KOTA BAU-BAU) – 05

PEMILU LEGISLATIF DAN MENINGKATNYA DUKUNGAN PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM (SK : HASIL PEMILU 2004 DI KAB. BIMA) – 05

DINAMIKA KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN PENGUATAN MODAL USAHA SISTEM TUNDA JUAL (SK : PETANI PALAWIJA DESA PLEMBUTAN KEC. PLAYEN KAB. GUNUNG KIDUL) – 04

KOMPETENSI DAN BERKELANJUTAN USAHA PRODUKTIF (STUDI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN P2KP DAN FAK DI DESA TRIHARJO) – 05

PENYIMPANGAN PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN (KASUS HUTAN LINDUNG NONA DI KOTA AMBON) – 05

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DALAM MENINGKATKAN PAD (EVALUASI PROSES PEMBUATAN PERDA KAB. KAPUAS NO. 14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KAB. KAPUAS) – 05

PERAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DALAM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN – 05

PELAYANAN YANG BERORIENTASI PELANGGAN DI SMA KOTA PEKANBARU – 05

KINERJA PELAYANAN PUSKESMA KRATON DAN PUSKESMAS JETIS YOGYAKARTA – 05

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI SETDA KAB. MAGELANG – 04 ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PAJAK

HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. MAJALENGKA – 03 MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG DAERAH (SK : PERENCANAAN

PENGELOLAAN BARANG DAERAH DI SEKDA PROP. MALUKU UTARA) – 04

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENGELOLAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (STUDI PADA PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG) – 04

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DI KAB. BANTUL – 05

PEMBEBASAN TANAH DAN KONFLIK SOSIAL (SK : TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PULAU BINTAN) – 04

RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASRA 16 ILIR KE PASAR RETAIL JAKABARING PALEMBANG – 05

RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KAB. BUTON TERHADAP KONFLIK KEKERASAN ANTARA EKSODAN DAN PENDUDUK SETEMPAT DI KAB. BUTON (AKSI KEKERASAN EKSODAN DAN PENDUDUK SETEMPAT) – 02

KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM – 05

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN MINAHASA, 04

PATOLOGI BIROKRASI : POTRET KORUPSI DALAM BIROKASI.(STUDI KASUS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DARI PERILAKU BIROKRASI YANG TIDAK DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMDA MALUKU TENGAH), 06

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBD.(STUDI KASUS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KELURAHAN NYENGSRET TAHUN 2007), 07

THE BLACK PEARLS IN WHITE DESERT: THE DYNAMICS OF THE RELIGIOUS DISCOURSE OF MALCOM X AND MARTIN LUTHER KING J. ON BLACK IDENTITY, 02

KEMITRAAN USAHA KECIL SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM CSR DI PT. TELKOM YOGYAKARTA, 08

THE CONTRIBUTION OF RELIGIOUS TRANSFORMATION TO RELIGHIOUS – STATE RELATION IN INDONESIA. (CHRISTIAN–MUSLIM PERSPECTIVE), 02

AKTIVITAS LANSIA.(KASUS SUKU SUNDA DI KELURAHAN SEKELOA KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG), 02

PERILAKU EKONOMI PERANTAU BUGIS DI KOTA PALU. (STUDI TENTANG PEDAGANG ETNIS BUGIS DI PASAR INPRES MANONDA PALU), 09

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA, 04

KODE GM-16

PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMDA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT (EVALUASI KEBIJAKAN KONSEVASI SUMBER DAYA KEHUTANAN DI KAB. BELU), 02

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH (SK : PENGELOLAAN HUTAN DI KAB. KUANTAN SINGINGI), 02

PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN INDONESIA DENGAN SUAKA ALAM LANJAK ENTIMAU SARAWAK MALAYSIA, 02

PREDIKSI EROSI DI DAERAH TANGKAPAN WADUK SERMO DENGAN BANTUAN GIS, 04

KODE Y-10

STRATEGI PENINGKATAN KERJA DISPENDA â€SUATU STUDI KASUS DISPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KALBAR†(1996)

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIREKTORAT SARANA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENUNTASAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 9 THN (1999)

PENGARUH KEPEMIMPINAN & BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESA YK (2000)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA PENGAJAR PNS DI PEKERJAAN DI PTS â€STUDI DI KOPERLIS YK†(1993)

HUB. MOTIVASI & PRESTASI DENGAN KEEFEKTIFAN KERJA PEGAWAI â€STUDI KASUS DI SEKWILDA KAB. DATI II NGANJUK†(1994)

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN SEKDA KENDARI PROP. SULTENG ’STRATEGI MENGHADAPI OTODA†(2001)

STUDI EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI HIMPUNAN WANITA KARYA [HWK] â€STUDI KASUS KAB. SORONG†(2002)

KINERJA DISPENDA KAB. FLORES TIMUR â€STUDI DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGI†(2002)

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BUMD â€ANALISIS SWOT TERHADAP P.D HOTEL SWARNODWIPA†(2002)

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR EFISIENSI PROGRAM DIKLAT PROP DATI I KALBAR (1992)

STUDI IMPELEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR PEMERINTAH DAERAH â€KASUS PROGRAM DIKLAT PERJENJANGAN SPADA & SPALA DI PROP DATI I KALBAR†(1995)

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PDAM KOTA PALANGKARAYA (2002)

ANALISIS FAKTOR SDM & PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BAPPEDA â€STUDI KASUS DI BAPPEDA DATI II KENDAL†(1996)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KINERJA PERENCANAAN BAPPEDA (1995)

MANAJEMEN SDM â€STUDI KASUS DI SEKDA PROP MALUKU UTARA†(2002)

PENGARUH BUDAYA BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA â€STUDI DI KAB. BANDUNG-BALI†(2000)

STUDI KINERJA ORGANISASI SEKDA PROP MALUKU UTARA (2003) KINERJA ORGANISASI PDAM KAB. MERAUKE (2003) EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN

PARIWISATA TERPADU DI PULAU BINTAN KEP. RIAU (2003)

EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KAB. GUNUNG KIDUL ERA UU NO. 22 TH. 99 TENTANG PEMDA (2002)

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PELAYANAN UMUM SATU PINTU TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN “STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN DEPOK SLEMAN YK†(2002)

KINERJA PELAYANAN PUBLIK “STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA JAYAPURA†(2002)

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN IKLIM ORGANISASI & MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKDA KAB. KEP. RIAU (2004)

PERANAN KINERJA SDM PADA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAN BENGKULU (2002)

KINERJA PROYEK AIR BERSIH & PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (WS LK II) â€STUDI KASUS DI KAB. SOLOK†(2004)

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PREKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (2002)

RENDAHNYA KINERJA DPRD KAB. MANGGARAI NTT DALAM APLIKASI FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN DAN PENGAWASAN (2003)

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENUMBUHKAN DEMOKRASI DESA â€STUDI DI DESA PENJAJAB DESA HARAPAN & DESA PERAPAKAN KEC. PEMANKAT KAB. SAMBAS PROP KALBAR†(2004)

PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARAT PADA BADAN PENGAWAS DAERAH KAB. KULON PROGO (2005)

KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL & KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM (2005)

MOBILITAS SEKULER PEKERJA ANAK & IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA (2006)

KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA (2006)

KINERJA BADAN DIKLAT PADA TAHUN 2004 â€PENELITIAN DI BADAN DIKLAT PROP KALTENG†(2005)

MIGRASI, PELUANG KERJA & JARINGAN SOSIAL (2007) STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DISPENDA â€SUATU STUDI

KASUS DISPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KALBAR†1996) SISTEM REKRUITMEN SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI

PEDESAAN (SEBUAH MODEL PEMBANGUNAN SDMPADA KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROV. PAPUA). UGM 05

HUBUNGAN POLA KEPEMIMPINAN TRANSAKSI ONAL DAN TRANSFORMASIONAL DENGAN IKLIM ORGANISASI (STUSI EMPIRIK DI PT BANK NIAGA TBK), 04

TEORI SIGNALING DAN KINERJA SAHAM JANGKA PANJANG PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN PERDANA (IPO), 06

PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN, 07

UNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN MOTIVASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KARYAWAN DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN K3 PADA HOTEL BERBINTANG 5 DI KOTA KENDARI, 08

LEMENTASI TUNJANGAN KINERJA DAEARAH (TKD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA (STUDI KASUS PADA PEGAWAI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. , 08

KODE GM-07

PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMDA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT : EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA KEHUTANAN DI KABUPATEN BELU, 02

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH. (SK : PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN KUANTAN SENGINGI), 02

PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BETUNG KARIHUN INDONESIA DENGAN SUAKA ALAM LANJAK ENTIMUN SARAWAK MALAYSIA, 02

Incoming search terms:

Judul Thesis + Kebijakan Publik DALAM DINAS KEHUTANAN , contoh proposal tesis manajemen publik, kumpulan judu tesis magister ilmu administrasi, contoh proposal rencana kerja sarjana pemberdayaan masyarakat nagari , contoh kasus kebijakan pembangunan pertanian, tesis pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan, fiscal sustainability skripsi, strategi pemerintah kabupaten sleman dalam meningkatkan pad, contoh judul skripsi tentang studi potensi daerah perlindungan laut di daerah papua barat, analisis alternatif kebijakan dalam peningkatan batu bara kota di palembang, contoh tesis kepemimpinan pns polri, contoh proposal tesis administrasi publik, contoh makalah analisis swot di kantor kecamatan, judul tesis administrasi egara, makalah administrasi publik kota magelang