Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2012Kuliah Umum I (Pengantar Etika Profesi PNS)

DataDescriptionName:Agung Widi HatmokoAddress:Perumahan Darussalam 1, Blok D-2, Gamping, Sleman, YogyakartaHP:08112506125Email:wedee99@gmail.com

Jenis Pelayanan Publik berdasarkan penyelenggaranya Organisasi Privat Organisasi Publik bersifat Primer Organisasi Publik bersifat Sekunder

Pelayanan publik yang profesional : adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) dengan ciri sebagai berikut: 1. Efektif 2. Sederhana 3. Transparan 4. Efisiensi 5. Keterbukaan 6. Ketepatan waktu

Cara untuk memberikan pelayanan publik yang profesional adalah sebagai berikut: 1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya, 2. Memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers, 3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan yang diinginkan mereka, 4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas, 5. Menyediakan alternatif bila pengguna pelayanan tidak memiliki pilihan lain.

Untuk mencapai pelayanan publik profesional:1. Penetapan standar pelayanan 2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP) 3. Pengembangan Survei Kepuasan Pelanggan 4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Dalam Undang-undang 43 Tahun 1999 antara lain dinyatakan bahwa sebagai unsur aparatur negara PNS harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Ciri- ciri profesional adalah memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki Kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi etika profesi. kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannyakode etik Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban, tanggung jawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki profesinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat serta pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia.

kode etik PNS mengatur tentang nilai-nilai perilaku kedinasan PNS, baik sebagai profesional maupun sebagai aparatur negara.

Materi Nilai-nilai Perilaku Kedinasan antara lain: a. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya wajib berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme di bidang tugasnya. b. Pegawai Negeri Sipil karena kedudukan atau jabatannya wajib menyimpan informasi resmi negara yang sifatnya rahasia. c. Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku. d. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. e. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya senantiasa mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Reformasi Birokrasi upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut : a. Kelembagaan (organisasi) b. Ketatalaksanaan (business process) c. sumber daya manusia aparatur

Kondisi birokrasi pemerintahan saat ini masih belum seperti yang dicita-citakan, yang antara lain diindikasikan dengan : a. praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini; b. tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik; c. tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari birokrasi pemerintahan belum Optimal; d. tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah; e. tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah; f. tingkat efektifitas pengawasan fungsional dan pengawasan internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal.

Birokrasi, merupakan pemikiran dari Max Weber (1864-1920) seorang ahli sosiolog Jerman yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Menurutnya organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuannya dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawannya dinyatakan dengan jelas. Weber yakin bahwa kompetensi teknik harus ditekankan dan evaluasi prestasi kerja didasarkan pada keunggulan, organisasi apapun yang mempunyai orientasi pada sasaran yang terdiri dari beberapa ribu individu pasti memerlukan pengendalian seluruh aktivitasnya.Secara pribadi, pegawai ,dan pejabat bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya yang disusun berdasarkan hierarki, keatas, kebawah maupun kesamping. Pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi professional, memiliki jenjang karier yang pasti mendahulukan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi dan memperoleh imbalan yang setara.

fungsi pokok pemerintahan Negara yang pelaksanaannya diserahkan kepada birokrasi: fungsi pengaturanfungsi pelayanan publik.

Di negara demokrasi, birokrat adalah pejabat publik (pemerintahan) yang diangkat, dipertahankan, dan dipromosikan melalui sistem merit (berdasarkan prestasi atau kinerja). Birokrat bukan pejabat publik yang diangkat secara politis, dan mereka mempunyai posisi yang relatif sangat aman. Jadi, birokrat berbeda dengan pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.Birokrat adalah mereka yang menduduki jabatan eselon I kebawah di kementerian atau lembaga-lembaga non-kementerian. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Nomor 17 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999), pegawai negeri yang membentuk pelayanan publik (public service) di Indonesia meliputi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan POLRI, dan pegawai BUMN/D.

etika dalam pelayanan publik bermuara pada tujuan untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan publik (public service integrity). Integritas mengacu kepada hubungan yang kuat antara nilai-nilai ideal dan perilaku nyata, dan merupakan syarat pokok bagi pemerintah untuk menyediakan kerangka yang terpercaya dan efektif bagi kehidupan ekonomi dan sosial seluruh warga negara. Pranata dan mekanisme untuk memajukan integritas dipandang sebagai komponen pokok good governance. Dalam konteks pelayanan publik, integritas berarti bahwa: a. Perilaku aparatur pemerintahan (pegawai negeri) sebagai pelayan publik adalah sejalan dengan misi pelayanan publik dari instansi tempat mereka mengabdikan diri. b. Pelaksanaan pelayanan publik sehari-hari dapat diandalkan c. Warga negara memperoleh perlakuan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan. d. Prosedur pengambilan keputusan adalah transparansi bagi publik, dan tersedia sarana bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan pemberian tanggapan.

Relevansi Etika dalam Pelayanan Publik a. Etika dan Kehidupan yang Baik b. Kekuasaan birokrasi c. Kewibawaan Pemerintah d. Hak dan Kepatuhan Warga Negara e. Celah Harapan Masyarakat f. Reformasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber-sumber Nilai-nilai Etika Pelayanan Publik nilai-nilai dan standar etika yang berlaku:di masyarakat umum; di lingkungan birokrasi dan;di lingkungan profesi

Mata kuliah ini :menjelaskan tentang pengertian etika, memahami teori-teori etika, pengertian etika profesi, pengertian dan hakekat profesi, pengertian pelayanan publik, etika dan disiplin PNS, hukuman disiplin PNS serta kode etik Kementerian Keuangan.

Tujuan umum mata kuliah Etika Profesi Pns ini adalah memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang tepat atas penerapan standar etika dalam profesi sebagai PNS. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat: 1. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap etika profesi PNS dan konsep-konsep yang menyertainya. 2. Meningkatkan kemampuan dalam memecahkan dilema etis di tempat kerja dan di luar tempat kerja. 3. Meningkatkan kesadaran untuk mempraktekkan kode etik yang berlaku di tempat kerja.

Mata kuliah Etika Profesi PNS terdiri dari enam belas bab, yaitu:

1. Kuliah Umum I (Pengantar Etika Profesi PNS). Bab ini akan memperlajari: a. Kedudukan mata kuliah Etika Profesi PNS b. Urgensi Etika Profesi PNS dalam reformasi birokrasi c. Rencana perkuliahan Etika Profesi PNS

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah perkuliahan mahasiswa dapat memahami pentingnya mata kuliah Etika Profesi PNS dan gambaran umum tentang pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan dalam mata kuliah Etika Profesi PNS.

2. Teori dan Konsep Etika I. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian Etika b. Teori-Teori Etika (Teleologi, Deontologi, Etika Keutamaan) c. Konsep hak, kewajiban, keadilan dan kepedulian Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah memperlajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami teori dan konsep etika.

3. Teori dan Konsep Etika II . Bab ini akan mempelajari: a. Perbedaan etika dan etiket b. Pengertian nilai c. Pengertian norma Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami perbedaan etika dengan etiket serta pengertian nilai dan norma.

4. Etika Profesi. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian profesi dan etika profesi b. Urgensi etika profesi c. Prinsip-prinsip etika profesi Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami pengertian, urgensi dan prinsip-prinsip etika profesi.

5. Etika Bisnis. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian etika bisnis b. Prinsip-prinsip etika bisnis c. Isu-isu umum etika bisnis Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika bisnis agar dapat menjalankan tugasnya.

6. Etika Kepemimpinan. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian etika kepemimpinan b. Urgensi etika kepemimpinan c. Karakter-karakter utama dalam etika kepemimpinan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika kepemimpinan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai PNS.

7. Etika Pelayanan Publik. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian pelayanan publik b. Prinsip-prinsip etika pelayanan publik c. Netralitas PNS

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika pelayanan publik.

8. Etika Kerja. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian etika kerja b. Perbedaan etika kerja dan etika profesi c. Berbagai etika kerja PNS

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika kerja.

9. Pokok-Pokok Kepegawaian. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian PNS b. Hak dan kewajiban PNS c. Pembinaan dan jabatan PNS

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami hak dan kewajiban sebagai PNS serta pembinaan dan jabatan-jabatan dalam PNS.

10. Disiplin PNS. Bab ini akan mempelajari: a. Urgensi disiplin PNS b. Larangan-Larangan bagi PNS c. Tingkat dan jenis hukuman PNS

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami tentang aturan-aturan disiplin sebagai PNS.

11. Pengertian Korupsi, Prinsip-Prinsip Anti Korupsi dan Faktor Penyebabnya. Bab ini akan mempelajari: a. Definisi korupsi dan bahayanya b. Prinsip-prinsip anti korupsi c. Faktor penyebab korupsi dan solusinya

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mahasiswa memahami definisi dan prinsip-prinsip anti korupsi serta memahami penyebab terjadinya korupsi.

12. Aturan tentang Anti Korupsi. Bab ini akan mempelajari: a. Berbagai peraturan tentang anti korupsi b. Jenis-jenis korupsi dan sangsinya c. Membentuk karakter anti korupsi

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami aturan-aturan tentang anti korupsi.

13. Jiwa Korps dan Kode Etik. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian dan pembinaan jiwa korps b. Pengertian dan sumber kode etik c. Pengertian dan Aturan Kode Etik PNS

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami urgensi pembentukan jiwa korps PNS dan pembentukan aturan kode etik PNS.

14. Kode Etik Kementerian Keuangan. Bab ini akan mempelajari: a. Pengertian, tugas dan tanggung jawab kementerian Keuangan b. Tugas Pokok dan Fungsi Eselon I Kementerian keuangan c. Aturan Kode Etik Kementerian Keuangan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami tentang Kode Etik Kementerian Keuangan.

15. Kode Etik pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Bab ini akan mempelajari: a. Kode Etik Profesi Akuntan b. Kode Etik Profesi Anggaran c. Kode Etik Profesi Pajak d. Kode Etik Profesi Bea Cukai e. Kode Etik Profesi PPLN f. Kode Etik Profesi Perbendaharaan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami Kode Etik pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan sesuai dengan spesialisasinya.

15. Kuliah Umum II (Membangun Etos Pribadi). Bab ini akan mempelajari: a. Urgensi memiliki etos pribadi b. Faktor-faktor pendorong perilaku tidak etis c. Cara membentuk etos pribadi

Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami cara membangun etos pribadi.

*