KRISIS EKOLOGI DAN KEBIJAKANPENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

DI ERA DESENTRALISASI

(Kasus Pengelolaan Hutan Negara diWonosobo, Jawa Tengah)

Rina Mardiana

Departemen Sains Komunikasi & Pengembangan MasyarakatFakultas Ekologi ManusiaInstitut Pertanian Bogor

Ideologi dan Rejim Kehutanan di Jawa

1808: Dinas Perhutanan Kolonial(Dienst van het Boschwezen)

dibentuk

1865: Boschordonantie voor Javaen Madoera (Undang-undang

Kehutanan untuk Jawa danMadura)

1870: Domeinverklaring. HakNegara Menguasai Sumber –

sumber Agraria

1935: Resolusi konflik. Belandamemberi akses, program

terasering, dan redistribusi lahan

Sebelum Abad 18:Upeti Raja

1945: Pemerintah Indonesiameneruskan pengelolaan dan

penguasaan tradisi kolonial Belanda

1952: Jawatan KehutananPemerintah Indonesia

menguasai tanah negara yangditetapkan sebagai kawasan

hutan(PP No. 26/1952)

1953: Pembentukan PerusahaanKehutanan Negara (Perhutani)

(PP No. 17-30/1953)

Akses bebas dankontrol di kawasan

hutan wilayah kerajaan

Akses bebas dankontrol di kawasan

hutan wilayah kerajaan

Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

kolonial Belanda

Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

kolonial Belanda

Tidak ada akses bagimasyarakat, dan

kontrol di tanganpemerintah Jepang

Tidak ada akses bagimasyarakat, dan

kontrol di tanganpemerintah Jepang

Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

pusat

Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

pusat

Akses 2-3 tahun danmemperkuat kontrol di

pemerintah pusat

Akses 2-3 tahun danmemperkuat kontrol di

pemerintah pusat

Konflik akses dankontrol antara

pemerintah pusat dandaerah

Konflik akses dankontrol antara

pemerintah pusat dandaerah

Akses dan kontrolbebas di seluruhkawasan hutan

Akses dan kontrolbebas di seluruhkawasan hutan

Sebelum KerajaanSebelum Kerajaan Masa KerajaanMasa Kerajaan Kolonial BelandaKolonial Belanda Penjajahan JepangPenjajahan Jepang Orde LamaOrde Lama Orde BaruOrde Baru DesentralisasiDesentralisasi

1967: UU Pokok Kehutanan No5/1967.• Meneruskan isi yang

terkandung dalamDomeinverklaring

Perum Perhutani sebagaipengelola dan penguasa hutannegara di Jawa

1972: Sentralisasi pengelolaan danpenguasaan hutan negara di Jawa

(PP No 15/1972)

1980an: Sistem tumpang saridiperkenalkan kembli. Tanaman

pokok: pinus/damar. Tanaman sela:jagung, ubi kayu, tanaman obat.

1999: UU No 22/1999Pemerintahan Daerah Jo. UU32/2004. Jo 32/2008 KewenanganPengelolaan SDA (kecuali migas)berada di Kabupaten/Kota

1999: UU No 41/1999 Kehutananmengganti UUPK No 5/1967.

Perhutani tidak dicantumkan lagisebagai penguasa dan pengelola

hutan negara di Jawa

2001: Kewenangan Pengeloln HutanNegara oleh Perhutani

(PP No 14/2001)1942: Dinas Perhutanan Jepang(Ringyoo Tyuoo Zimusyoo)

mengambil alih dari kekuasaankolonial Belanda

Jenis Dan Karakteristik Hutan Wonosobo

1. Hutan negara seluas 20.254,3 Ha hutan produksi (13.675,2Ha), hutan lindung (6.537,1 Ha), hutan wisata (34,9 Ha), danhutan suaka alam (7,1 Ha) Pengelolaan dan penguasaan hutan negara oleh Perhutani

2. Hutan rakyat seluas 19.472 Ha menghasilkan kayu sengonsebanyak 483.938,25 m3 per tahun dengan estimasi nilai Rp.128.762.547.840 (2001) Pola tanam: mencampur tanaman keras (jangka panjang,

mis: Jati) dg tanaman jangka menengah (mis: sengon) danpendek (palawija/hortikultur)

Mampu memenuhi kebutuhan masy. sepanjang waktu3. Wonosobo merupakan hulu dari 3 DAS besar (Serayu, Luk Ulo,

dan Bogowonto) yg mengaliri 5 Kab. (Purworejo, Banjarnegara,Kebumen, Banyumas, dan Cilacap)

Konteks Sosial-Ekonomi dan Politik

1. Perubahan tatanan politik Orde Baru ke Era Reformasi (1998) Ketidakjelasan batas-batas ruang dalam penguasaan dan

kontrol atas SDH Tingginya laju kerusakan hutan dan lahan kosong di hutan

negara open access

2. UU No. 22/1999 Jo. UU No. 32/2004 Jo. 32/2008 TentangPemerintahan Daerah Perubahan dari sentralistik ke desentralisasi Kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA (Pasal 17) Terbukanya ruang politik Inisiatif Pemkab untuk melakukan pengelolaan hutan berbasis

masyarakat PAD dari industri kayu hutan rakyat

3. Suksesi kepemimpinan di daerah

Konflik Kehutanan di Era Desentralisasi

UU No 41/1999 Kehutanan Mengganti UUPK No 5/1967. Perhutani

tidak dicantumkan lagi sbg penguasa& pengelola hutan negara di Jawa

PP No 14/2001: KewenanganPengelolaan Hutan Negara olehPerhutani

Tarik-MenarikKepentingan antaraPerhutani & PemKab

UU No 22/1999 Jo 32/2004 tentangPemerintahan Daerah

Kewenangan Pengelolaan SDA (kecualimigas) berada di Kabupaten/Kota

Pemkab, DPRD, MasyarakatWonosobo, LSM, Akademisi:Sistem pengelolaan hutanyang lebih adil bagi rakyat

Perhutani: penguasaan hutantetap seperti masa lalu.

Pengelolaan hutanmelibatkan masyarakat

Aktor-aktor yang TerlibatBogor, 31 Oktober 2009

Konflikantar AktorKonflikantar Aktor

PemerintahPusat

PemerintahPusat

PemerintahDaerah:• Bupati

• Dishutbun

PemerintahDaerah:• Bupati

• DishutbunDepartemenKehutanan

DepartemenKehutanan

PT PerhutaniPT PerhutaniKelompok Masyarakat

Pendukung PemerintahDaerah

Kelompok MasyarakatPendukung Pemerintah

Daerah

Akademisi(UGM)

Akademisi(UGM)

LSM• ARuPA• Koling• HuMA• JKPM• Walhi• PKHR• FWI

LSM• ARuPA• Koling• HuMA• JKPM• Walhi• PKHR• FWI

MediaMedia

DPRDWonosobo

DPRDWonosobo

Proses dan DinamikaPengelolaan Hutan Wonosobo

PengesahanPerdaPSDHBM

PengesahanPerdaPSDHBM

PenyusunanRaperdaPSDHBM

PenyusunanRaperdaPSDHBM

PembatalanPerdaPSDHBM

PembatalanPerdaPSDHBM

Win-winSolutionWin-winSolution

KesepakatanBersamaPSDHL

KesepakatanBersamaPSDHL

Bogor, 31 Oktober 2009Penyusunan Raperda PSDHBM• Awal tahun 2000 LSM, kelompok tani, DPRD, PEMDA, & Perhutani menyepakati

skema yg mirip dg Hutan Kemasyarakatan (HKm)• Tahun 2001 Feb-Mar 2001: SK Bupati Wonosobo membentuk forum untuk

menangani penjarahan dan konflik lahan (Forum KoordinasiPenanganan Penjarahan dan Penataan Hutan -FKPPPH)

Maret 2001: Perhutani keluar dari FKPPPH. Tidak setuju terhadaprekomendasi FKPPPH mengenai: (1) pemberlakuan jeda lingkunganatau penghentian semua kegiatan eksploitasi hutan di 40 desa dalam6 kecamatan di Wonosobo selama 6 bulan (Maret-September 2001);dan (2) program resolusi sengketa. Dengan keluarnya Perhutani dariFKPPPH, maka forum ini berubah nama menjadi Tim MultipihakWonosobo.

29 Maret 2001: SK Perhutani tentang Pengelolaan SumberdayaHutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Keputusan Dewan PengawasPerum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001)

April-Mei 2001: kubu penggagas Raperda PSDHBM gencarmelakukan konsolidasi mulai dari tingkat akar rumput (petani).

Bogor, 31 Oktober 2009Pengesahan Perda PSDHBM

20 Oktober 2001:

Perda No. 22 Tahun 2001 tentang PengelolaaanSumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat(PSDHBM) Rakyat petani wilayah hutan tidakhanya berpartisipasi tetapi juga ikut mengambilkeputusan.

Pembatalan Perda PSDHBM• 8 Februari 2002: Gubernur Jateng (Surat No. 180/158) menyebutkan ketentuan

Pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Negara menjadikewenangan PT Perhutani.

• 14 September 2002: Menhut melayangkan surat 1665/Menhut-II/2003 kepadaDepdagri, isinya: Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Perda Kabupaten WonosoboNomor 22/2001 yang mengatur penetapan hutan negara sebagai lokasipengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 5 ayat [3] UU No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat [3]angka 4 huruf c PP No. 25 Tahun 2000, karena yang berwenang menetapkankawasan hutan negara (termasuk hutan hak dan hutan adat) berikut denganstatus dan fungsinya adalah pemerintah.

• 24 Oktober 2002: Depdagri meminta Bupati Wonosobo mencabut PerdaPSDHBM.

• 23 Desember 2004: Gubernur Jateng didesak Perhutani untuk mengirimkansurat kepada Mendagri agar menerbitkan SK Pembatalan.

• 30 November 2004: Perhutani Unit I Jateng meminta Gubernur Jateng,memberikan instruksi Bupati Wonosobo agar mencabut Perda.

• 3 Maret 2005: SK Mendagri No. 9/2005 tentang Pembatalan Perda PSDHBM.

Bogor, 31 Oktober 2009Kesepakatan Bersama PSDHL

15 Oktober 2006: SKB antara Kepala Unit I Perhutani Jawa Tengahdan Bupati Wonosobo No. 2871/044.3/Hukamas/I dan No.661/13/2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari(PSDHL). Pokok-pokok kesepakatan, antara lain:1) Membangun kesepahaman dan kebersamaan;2) Mengelola hutan dg mengedepankan manfaat ekologi, sosial dan

ekonomi;3) Memberdayakan masyarakat setempat;4) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa sekitar hutan dan

memberikan akses;5) Memberikan peran kepada FHW;6) Pemprov Jateng sebagai fasilitator.

Bogor, 31 Oktober 2009Proses dan DinamikaPengelolaan Hutan Wonosobo

Meskipun PSDHL telah disepakati sebagai jalan tengah bagikedua kubu pengusung diskursus ”Berbasis” dan”Bersama”, namun di lapangan perseteruan antara keduakubu ini pada dasarnya masih terus berlangsung ibarat apidalam sekam.

Buah perseteruan yang telah berlangsung lima tahun lebihtelah menghasilkan jejak yang berbeda di kalangankomunitas masyarakat dan kondisi hutan sekitarnya,terutama dari segi: (a) pola tanaman dan jarak tanam dilahan hutan; (b) pola pengorganisasian yang tumbuh dikalangan petani; dan (c) pola kelembagaan bagi hasil antarapetani dan Perhutani.

Akses terhadap Sumberdaya Hutan:Arena Kontestasi dan Pertarungan

Diskursus PSDHBM vs PHBM

Pemkab, DPRD, MasyarakatWonosobo, LSM, Akademisi,

Kelompok Tani Hutan

Perhutani, Dephut, Depdagri,Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah

Pengelolaan Hutan BersamaMasyarakat (PHBM)

Pengelolaan Sumber Daya HutanBerbasis Masyarakat (PSDHBM)

Perda No 22/2001 Ttg PSDHBM Perhutani tidak memiliki akses

ke kawasan hutan Wonosobo Jenis tanaman, pola tanam,

jarak tanam & bagi hasil lebihberpihak pada rakyat.

PHBM Masyarakat dilibatkan bersama

dalam perencanaan danpelaksanaan hutan produksi

Bagi hasil: 75 (Perhutani) : 25(Masyarakat)

Pertarungan Kekuasaan(struggle for power)

PHBM:• Lobby & Pendekatan juridis-

formal ke institusi Dephut, &Depdagri

• Mobilisasi massa• Program2 pengembangan masy

PSDHBM:• Penguatan di masyarakat & LSM

akar rumput• Dukungan dari Pemkab, DPRD,

& Akademisi• Mobilisasi massa

Pertarungan Kekuasaan dan Akomodasi untukAkses Sumberdaya Hutan

Atribut PSDHBM PHBM

Aktor pendukung

Bupati dan Dinas TeknisKabupaten Wonosobo

DPRD Kabupaten Wonosobo Masyarakat desa hutan yang

beraliansi di bawah ForumHutan Wonosobo (FHW)

LSM (FKKM, Arupa, Koling,Huma, Walhi, PKHR, FWI,SEPKUBA, Bina Desa Wonosobo,LePPAS

Perum Perhutani Gubernur dan Dinas Teknis yang

terkait di Provinsi Jawa Tengah Departemen Kehutanan Departemen Dalam Negeri

Institusi bentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH)

Transformasi Diskursusmenjadi kebijakan danregulasi

Perda Kabupaten Wonosobo No 22Tahun 2001 tentang PSDHBM

• Keputusan Dewan PengawasPerum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentangPHBM

• Kepmendagri No. 9 Tahun 2005,pembatalan Perda PSDHBMWonosobo

Kompromi dan AkomodasiSKB antara Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan BupatiWonosobo tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari (PSDHL) No.2871/044.3/Hukamas/I dan No. 661/13/2006, 13 Oktober 2006.

Pasal-pasal dalam Perda PSDHBM yangDianggap Mengancam Kekuasaan dan AksesPerum Perhutani atas Hutan Produksi Negara

No. Pasal Substansi Keterangan

1. Pasal 1 butir f

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat adalahsistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan olehmasyarakat setempat di kawasan hutan negara berdasarkanfungsi dan peruntukkannya yang selanjutnya disingkat denganPSDHBM

Pengertian tersebut dianggapmenafikan keberadaanPerhutani sebagai pengelolahutan negara

2. Pasal 6 ayat 2 Penetapan lokasi disyahkan melalui Keputusan Bupati Pasal ini dianggap menggeserperan dan kekuasaan Perhutani

3. Pasal 15 ayat1

Kelompok masyarakat hasil penyiapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan ijinPSDHBM kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan danPerkebunan, dengan sepengetahuan Kepala Desa dan BadanPerwakilan Desa

Perhutani tidak dilibatkandalam proses perijinan

4. Pasal 20 ayat1

Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19, pemegang ijin dapat meminta fasilitasikepada Pemerintah Daerah atau LSM pendamping dalamrangka pengembangan kelembagaan, permodalan,sumberdaya manusia, jaringan mitra kerja, dan ataupengembangan pemasaran dan usaha

Perhutani tidak dilibatkandalam proses pengelolaan

5. Pasal 24

Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang ijin secarapartisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dandifasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau LSMpendamping.

Perhutani tidak dilibatkandalam penyusunan RencanaPengelolaan

Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya AlamKelembagaan Kolaborasi yang Dibangun

Forum Hutan Wonosobo (FHW) Anggota: (1) PemerintahDaerah, meliputi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD serta kepala-kepala dinas di lingkungan Kabupaten Wonosobo; (2) Perhutani,dan (3) masyarakat, yang diwakili oleh LSM.

Tugas FHW, yaitu : (1) mengembangkan konsep PSDHL secarapartisipatif dan terintegrasi di Kabupaten Wonosobo; (2)melakukan komunikasi dan koordinasi yang mendorong sinergisantar sektor dan antar stakeholder untuk mewujudkanpengelolaan sumberdaya hutan yang lestari; (3) melakukanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan PSDHL secara partisipatifdan terintegrasi di Kabupaten Wonosobo; (4) melakukanarbitrase permasalahan-permasalahan kehutanan; dan (5)melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BupatiWonosobo.

Kesimpulan & Saran1. Krisis ekologi di Indonesia umumnya dikonstruksikan

sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan,pendidikan, kesadaran lingkungan, & pendapatanmasyarakat, serta masalah demografi.

2. Fakta-fakta menunjukkan krisis ekologi di Indonesiasebenarnya lebih banyak disebabkan oleh, Masalah-masalah struktural (kebijakan ekonomi

yang eksploitatif, sektoral, & tidak partisipatif; hakpenguasaan sumber-sumber alam oleh negara,market failures, dan KKN)

Ketidak-seimbangan relasi kekuasaan (unequalpower relations) antara aktor lokal, nasional,regional, & internasional dalam akses & kontrol thdsumber-sumber alam & lingkungan hidup

Kesimpulan & Saran

3. Pengelolaan Kolaboratif merupakan inovasi institusi untukmengatasi kemandekan kelembagaan, mereduksi konflik &membuka jalan pengentasan kemiskinan.

4. Menata-ulang relasi kekuasaan antar aktor - khususnya yangberkenaan dengan akses atas sumberdaya alam merupakan agendayang berat untuk dilaksanakan ketimbang rehabilitasi degradasisumberdaya alam & keanekaragaman hayati; karena stamina,sumberdaya, waktu, ketulusan dan kesabaran dituntut lebih besar.

5. Penataan akses tidak efektif bila hanya bersandar pada ekonomi(biaya transaksi). Jaring-jaring kekuasaan antar aktor, yangmelatari terjadinya hak akses tertentu, juga nyata berperan. TeoriProperty Rights Elianor Ostrom dan Access Theory Nancy Peluso.

6. Kasus Wonosobo menyiratkan bahwa kebijakan yang pro-poor tidakhanya memperoleh dukungan yang luas dari rakyat tetapi jugabertahan lama diadopsi oleh masyarakat walau kebijakan tersebutkemudian ditolak oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan Kolaboratif secaraAdaptif (ACM/Cifor)

Membangun kepercayaan &kemitraan

Memahami konteks lokal Memahami relasi kekuasaan

Pengelolaan Kolaboratif

Pengelolaan Kolaboratif lebih tepat dipandang sebagaisuatu institusi (lokal) yang dijalankan dan dilembagakandengan filosofi organisasi belajar (learning organization).Dalam konteks ini Pengelolaan Kolaboratif lebih darisekedar partisipasi para pemangku kepentingan.

Sebagai organisasi belajar, semua pemangku kepentinganterlibat secara aktif dalam berbagai kegiatanpengelolaan, termasuk pengembangan visi bersama,belajar bersama, dan penyesuaian praktek-praktekpengelolaan.

Terima Kasih