krisis ekologi dan kebijakan pengelolaan kerajaan masa kerajaan kolonial belanda penjajahan jepang...

Download KRISIS EKOLOGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN Kerajaan Masa Kerajaan Kolonial Belanda Penjajahan Jepang Orde Lama Orde Baru Desentralisasi ... Krisis ekologi di Indonesia umumnya dikonstruksikan

If you can't read please download the document

Post on 15-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • KRISIS EKOLOGI DAN KEBIJAKANPENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

    DI ERA DESENTRALISASI

    (Kasus Pengelolaan Hutan Negara diWonosobo, Jawa Tengah)

    Rina Mardiana

    Departemen Sains Komunikasi & Pengembangan MasyarakatFakultas Ekologi ManusiaInstitut Pertanian Bogor

  • Ideologi dan Rejim Kehutanan di Jawa

    1808: Dinas Perhutanan Kolonial(Dienst van het Boschwezen)

    dibentuk

    1865: Boschordonantie voor Javaen Madoera (Undang-undang

    Kehutanan untuk Jawa danMadura)

    1870: Domeinverklaring. HakNegara Menguasai Sumber

    sumber Agraria

    1935: Resolusi konflik. Belandamemberi akses, program

    terasering, dan redistribusi lahan

    Sebelum Abad 18:Upeti Raja

    1945: Pemerintah Indonesiameneruskan pengelolaan dan

    penguasaan tradisi kolonial Belanda

    1952: Jawatan KehutananPemerintah Indonesia

    menguasai tanah negara yangditetapkan sebagai kawasan

    hutan(PP No. 26/1952)

    1953: Pembentukan PerusahaanKehutanan Negara (Perhutani)

    (PP No. 17-30/1953)

    Akses bebas dankontrol di kawasan

    hutan wilayah kerajaan

    Akses bebas dankontrol di kawasan

    hutan wilayah kerajaan

    Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

    kolonial Belanda

    Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

    kolonial Belanda

    Tidak ada akses bagimasyarakat, dan

    kontrol di tanganpemerintah Jepang

    Tidak ada akses bagimasyarakat, dan

    kontrol di tanganpemerintah Jepang

    Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

    pusat

    Akses 2-3 tahun dankontrol di pemerintah

    pusat

    Akses 2-3 tahun danmemperkuat kontrol di

    pemerintah pusat

    Akses 2-3 tahun danmemperkuat kontrol di

    pemerintah pusat

    Konflik akses dankontrol antara

    pemerintah pusat dandaerah

    Konflik akses dankontrol antara

    pemerintah pusat dandaerah

    Akses dan kontrolbebas di seluruhkawasan hutan

    Akses dan kontrolbebas di seluruhkawasan hutan

    Sebelum KerajaanSebelum Kerajaan Masa KerajaanMasa Kerajaan Kolonial BelandaKolonial Belanda Penjajahan JepangPenjajahan Jepang Orde LamaOrde Lama Orde BaruOrde Baru DesentralisasiDesentralisasi

    1967: UU Pokok Kehutanan No5/1967. Meneruskan isi yang

    terkandung dalamDomeinverklaring

    Perum Perhutani sebagaipengelola dan penguasa hutannegara di Jawa

    1972: Sentralisasi pengelolaan danpenguasaan hutan negara di Jawa

    (PP No 15/1972)

    1980an: Sistem tumpang saridiperkenalkan kembli. Tanaman

    pokok: pinus/damar. Tanaman sela:jagung, ubi kayu, tanaman obat.

    1999: UU No 22/1999Pemerintahan Daerah Jo. UU32/2004. Jo 32/2008 KewenanganPengelolaan SDA (kecuali migas)berada di Kabupaten/Kota

    1999: UU No 41/1999 Kehutananmengganti UUPK No 5/1967.

    Perhutani tidak dicantumkan lagisebagai penguasa dan pengelola

    hutan negara di Jawa

    2001: Kewenangan Pengeloln HutanNegara oleh Perhutani

    (PP No 14/2001)1942: Dinas Perhutanan Jepang(Ringyoo Tyuoo Zimusyoo)

    mengambil alih dari kekuasaankolonial Belanda

  • Jenis Dan Karakteristik Hutan Wonosobo

    1. Hutan negara seluas 20.254,3 Ha hutan produksi (13.675,2Ha), hutan lindung (6.537,1 Ha), hutan wisata (34,9 Ha), danhutan suaka alam (7,1 Ha) Pengelolaan dan penguasaan hutan negara oleh Perhutani

    2. Hutan rakyat seluas 19.472 Ha menghasilkan kayu sengonsebanyak 483.938,25 m3 per tahun dengan estimasi nilai Rp.128.762.547.840 (2001) Pola tanam: mencampur tanaman keras (jangka panjang,

    mis: Jati) dg tanaman jangka menengah (mis: sengon) danpendek (palawija/hortikultur)

    Mampu memenuhi kebutuhan masy. sepanjang waktu3. Wonosobo merupakan hulu dari 3 DAS besar (Serayu, Luk Ulo,

    dan Bogowonto) yg mengaliri 5 Kab. (Purworejo, Banjarnegara,Kebumen, Banyumas, dan Cilacap)

  • Konteks Sosial-Ekonomi dan Politik

    1. Perubahan tatanan politik Orde Baru ke Era Reformasi (1998) Ketidakjelasan batas-batas ruang dalam penguasaan dan

    kontrol atas SDH Tingginya laju kerusakan hutan dan lahan kosong di hutan

    negara open access

    2. UU No. 22/1999 Jo. UU No. 32/2004 Jo. 32/2008 TentangPemerintahan Daerah Perubahan dari sentralistik ke desentralisasi Kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA (Pasal 17) Terbukanya ruang politik Inisiatif Pemkab untuk melakukan pengelolaan hutan berbasis

    masyarakat PAD dari industri kayu hutan rakyat

    3. Suksesi kepemimpinan di daerah

  • Konflik Kehutanan di Era Desentralisasi

    UU No 41/1999 Kehutanan Mengganti UUPK No 5/1967. Perhutani

    tidak dicantumkan lagi sbg penguasa& pengelola hutan negara di Jawa

    PP No 14/2001: KewenanganPengelolaan Hutan Negara olehPerhutani

    Tarik-MenarikKepentingan antaraPerhutani & PemKab

    UU No 22/1999 Jo 32/2004 tentangPemerintahan Daerah

    Kewenangan Pengelolaan SDA (kecualimigas) berada di Kabupaten/Kota

    Pemkab, DPRD, MasyarakatWonosobo, LSM, Akademisi:Sistem pengelolaan hutanyang lebih adil bagi rakyat

    Perhutani: penguasaan hutantetap seperti masa lalu.

    Pengelolaan hutanmelibatkan masyarakat

  • Aktor-aktor yang TerlibatBogor, 31 Oktober 2009

    Konflikantar AktorKonflikantar Aktor

    PemerintahPusat

    PemerintahPusat

    PemerintahDaerah: Bupati

    Dishutbun

    PemerintahDaerah: Bupati

    DishutbunDepartemenKehutanan

    DepartemenKehutanan

    PT PerhutaniPT PerhutaniKelompok Masyarakat

    Pendukung PemerintahDaerah

    Kelompok MasyarakatPendukung Pemerintah

    Daerah

    Akademisi(UGM)

    Akademisi(UGM)

    LSM ARuPA Koling HuMA JKPM Walhi PKHR FWI

    LSM ARuPA Koling HuMA JKPM Walhi PKHR FWI

    MediaMedia

    DPRDWonosobo

    DPRDWonosobo

  • Proses dan DinamikaPengelolaan Hutan Wonosobo

    PengesahanPerdaPSDHBM

    PengesahanPerdaPSDHBM

    PenyusunanRaperdaPSDHBM

    PenyusunanRaperdaPSDHBM

    PembatalanPerdaPSDHBM

    PembatalanPerdaPSDHBM

    Win-winSolutionWin-winSolution

    KesepakatanBersamaPSDHL

    KesepakatanBersamaPSDHL

  • Bogor, 31 Oktober 2009Penyusunan Raperda PSDHBM Awal tahun 2000 LSM, kelompok tani, DPRD, PEMDA, & Perhutani menyepakati

    skema yg mirip dg Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tahun 2001 Feb-Mar 2001: SK Bupati Wonosobo membentuk forum untuk

    menangani penjarahan dan konflik lahan (Forum KoordinasiPenanganan Penjarahan dan Penataan Hutan -FKPPPH)

    Maret 2001: Perhutani keluar dari FKPPPH. Tidak setuju terhadaprekomendasi FKPPPH mengenai: (1) pemberlakuan jeda lingkunganatau penghentian semua kegiatan eksploitasi hutan di 40 desa dalam6 kecamatan di Wonosobo selama 6 bulan (Maret-September 2001);dan (2) program resolusi sengketa. Dengan keluarnya Perhutani dariFKPPPH, maka forum ini berubah nama menjadi Tim MultipihakWonosobo.

    29 Maret 2001: SK Perhutani tentang Pengelolaan SumberdayaHutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Keputusan Dewan PengawasPerum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001)

    April-Mei 2001: kubu penggagas Raperda PSDHBM gencarmelakukan konsolidasi mulai dari tingkat akar rumput (petani).

  • Bogor, 31 Oktober 2009Pengesahan Perda PSDHBM

    20 Oktober 2001:

    Perda No. 22 Tahun 2001 tentang PengelolaaanSumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat(PSDHBM) Rakyat petani wilayah hutan tidakhanya berpartisipasi tetapi juga ikut mengambilkeputusan.

  • Pembatalan Perda PSDHBM 8 Februari 2002: Gubernur Jateng (Surat No. 180/158) menyebutkan ketentuan

    Pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Negara menjadikewenangan PT Perhutani.

    14 September 2002: Menhut melayangkan surat 1665/Menhut-II/2003 kepadaDepdagri, isinya: Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Perda Kabupaten WonosoboNomor 22/2001 yang mengatur penetapan hutan negara sebagai lokasipengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 5 ayat [3] UU No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat [3]angka 4 huruf c PP No. 25 Tahun 2000, karena yang berwenang menetapkankawasan hutan negara (termasuk hutan hak dan hutan adat) berikut denganstatus dan fungsinya adalah pemerintah.

    24 Oktober 2002: Depdagri meminta Bupati Wonosobo mencabut PerdaPSDHBM.

    23 Desember 2004: Gubernur Jateng didesak Perhutani untuk mengirimkansurat kepada Mendagri agar menerbitkan SK Pembatalan.

    30 November 2004: Perhutani Unit I Jateng meminta Gubernur Jateng,memberikan instruksi Bupati Wonosobo agar mencabut Perda.

    3 Maret 2005: SK Mendagri No. 9/2005 tentang Pembatalan Perda PSDHBM.

  • Bogor, 31 Oktober 2009Kesepakatan Bersama PSDHL

    15 Oktober 2006: SKB antara Kepala Unit I Perhutani Jawa Tengahdan Bupati Wonosobo No. 2871/044.3/Hukamas/I dan No.661/13/2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari(PSDHL). Pokok-pokok kesepakatan, antara lain:1) Membangun kesepahaman dan kebersamaan;2) Mengelola hutan dg mengedepankan manfaat ekologi, sosial dan

    ekonomi;3) Memberdayakan masyarakat setempat;4) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa sekitar hutan dan

    memberikan akses;5) Memberikan peran kepada FHW;6) Pemprov Jateng sebagai fasilitator.

  • Bogor, 31 Oktober 2009Proses dan DinamikaPengelolaan Hutan Wonosobo

    Meskipun PSDHL telah disepakati sebagai jalan tengah bagikedua kubu pengusung diskursus Berbasis danBersama, namun di lapangan perseteruan antara keduakubu ini pada dasarnya masih terus berlangsung ibarat apidalam sekam.

    Buah perseteruan yang telah berlangsung lima tahun lebihtelah menghasilkan jejak yang berbeda di kalangankomunitas masyarakat dan kondisi hutan sekitarnya,terutama dari segi: (a) pola tanaman dan jarak tanam dilahan hutan; (b) pola pengorganisasian yang tumbuh dikalangan petani; dan (c) pola kelembagaan bagi hasil antarapetani dan Perhutani.

  • Akses terhadap Sumberdaya Hutan:Arena Kontestasi dan Pertarungan

    Diskursus PSDHBM vs PHBM

    Pemkab, DPRD,

Recommended

View more >