Upload File

kpu provinsi jawa timur | situs resmi kpu …...perseorangan calon peserta pemilu anggota dpd dan...

  • Home
  • Documents
  • KPU PROVINSI JAWA TIMUR | Situs Resmi KPU …...Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa
4

Upload: others

Post on 17-Jul-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: KPU PROVINSI JAWA TIMUR | Situs Resmi KPU …...Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa
Page 2: KPU PROVINSI JAWA TIMUR | Situs Resmi KPU …...Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa
Page 3: KPU PROVINSI JAWA TIMUR | Situs Resmi KPU …...Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa
Page 4: KPU PROVINSI JAWA TIMUR | Situs Resmi KPU …...Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa

Puji - KPU Provinsi Gorontalo...Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pasal 11 disebutkan tugas dan wewenang

KPU PROVINSI JAWA TIMUR | Situs Resmi KPU Provinsi ...DAFTAR NAMA PENDUKUNG PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN 2019 KELURAHAN/DESA*)

2 - kpu-lampungutara.go.idkpu-lampungutara.go.id/wp-content/uploads/2015/12/PKPU-3-TAHUN...2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

KPU Kabupaten Pangandaran€¦ · Calon Perseorangan Yth. 1. Ketua KPU Provinsi 2. Ketua KPU Kabupaten/Kota ... terlampir) Seluruh Indonesia Sehubungan dengan tahapan pengumuman syarat

peraturan.bkpm.go.id · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan ... bersangkutan di Indonesia; 2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA STANDARDISASI DAN ... file- 4 - 16. Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi. 17

JDIH KPU RI KPU...Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang«Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang - …(1) KPU, KPU daerah Provinsi, KPU daerah Kabupaten/Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...kpu-klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Draft-RUU...3 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Penyelenggara

kpu-pematangsiantarkota.go.id · 2019. 12. 2. · Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - kpu …kpu-sarolangunkab.go.id/download/Laporan OK A4.pdf · dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang- Undang Nomor 2 tahun 2008 ... DPD dan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang · Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berupa data elektronik (softcopy)

SALINAN - mail.kpujakarta.go.id SK KPU DKI JKT PERSEORANGAN PLUS...NOMOR : 25/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

kpu-sarolangunkab.go.idkpu-sarolangunkab.go.id/download/Model BB KWK... · Web viewMODEL B–KWK PERSEORANGAN SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

PENJELASAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · Penetapan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ... Serah terima jabatan Gubernur dilakukan di ibukota provinsi. Ayat (2)

kpu-denpasarkota.go.id · diusulkan Oleh Partai Politik maupun pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikotadan Wakil Walikota DenpasarTahun 2015. Tujuan Utama pembuatan Aplikasi

- 2 -kpu-lampungutara.go.id/wp-content/uploads/2015/12/PKPU-5-TAHUN...Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

kpu-klatenkab.go.id · perseorangan perbaikan berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan daftar pemilih tetap dan / atau daftar

PENGUMUMAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN - KPU …kpu-bandarlampungkota.go.id/wp-content/uploads/2015/06/BUKU... · PENGUMUMAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN ... Perseorangan Pemilihan Walikota

2 - Laman KPU Kabupaten Cilacapkpud-cilacapkab.go.id/assets/data_web/data_pemilu/...5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

KPU · Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 ... Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); Peraturan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 15 2011.pdf(1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan

kpu-klatenkab.go.id – Website KPU Kabupaten Klaten...d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

kpu-klatenkab.go.id · 2015. 12. 23. · f. Surat pernyataan pihak lain perseorangan; g. Surat pernyataan penyumtlang pihak lain perseorangen; 1. 2. TIDAK PATCH ndang-Undang Nomor

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 09 TAHUN … · melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang; ... Panitia Pengawas Pemilu

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENYELENGGARA …kpu-lampungutara.go.id/wp-content/uploads/2016/04/UU... · 2016-04-28 · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENANAMAN MODAL … · 9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara ... Penanaman Modal

kpu-samarindakota.go.idkpu-samarindakota.go.id/.../pkpunomor4tahun2015-400940-polibrary.pdfUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. 6. Pengusaha adalah : a. orang perseorangan,

kpu-klatenkab.go.id – Website KPU Kabupaten Klatenkpu-klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2015/07/BA-5-KWK... · 2015. 7. 14. · MODEL BA.S-KWK PERSEORANGAN ... berdasarkan hasil

kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA · PDF filePenanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing ... Otonomi daerah adalah hak,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN ... kpu...Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ......Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008