Upload File

kppip.go.id · kppip.go.id

26

Upload: others

Post on 18-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 2: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 3: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 4: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 5: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 6: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 7: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 8: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 9: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 10: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 11: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 12: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 13: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 14: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 15: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 16: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 17: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 18: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 19: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 20: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 21: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 22: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 23: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 24: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 25: kppip.go.id · kppip.go.id
Page 26: kppip.go.id · kppip.go.id

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi: 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · jalan nasional dilakukan oleh menteri yang membidangi urusan jalan berdasarkan permintaan Menteri; dan b. jalan provinsi dan kabupaten/kota

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · PDF fileTransmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau

REPU8UK INDONESIA - kppip.go.id · (BUMO), dan koperasi. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui

kppip.go.id · debottlenecking, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka ... diusulkan penganggarannya sesuai mekanisme

kppip.go.id · PDF filekepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Penilai Pertanahan, ... dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa ... jawab langsung kepada

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. KETIGA: Menteri/kepala

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · -6 - b. Tata cara perencanaan dan/atau penyiapan Proyek KPBU dengan skema diperuntukkan Pembayaran bagi seluruh Ketersediaan Layanan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia

BATANG TUBUH SETTING koreksi1 - kppip.go.id · sebagai unsur pemerintahan daerah provinsi. 6. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan ... Daerah, koperasi, swasta, dan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · 340/KMK.011/2013; . ... Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - kppip.go.id · g. aset eks Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri,

kppip.go.id · kerangka acuan kerja (kak) jasa konsultansi perorangan tenaga ahli muda desain grafis komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (kppip)

kppip.go.id · Jalan Tol Pernatang Panggang - Kayu Agung (85km) - bagian dari 8 ruas Trans ... Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,2km) Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo -

! SA L' NA N l - kppip.go.id · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasa! 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2)Undang-Undang

kppip.go.id · l) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua stake holder terkait, serta menfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya;

kppip.go.id · penyusunan laporan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (kppip) tahun anggaran 2020 . kerangka acuan kerja (kak) pengadaan tenaga pendukung teknis penyusunan

kppip.go.id · Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaga Negara Republik

kppip.go.id · PDF file1 1 "( *+3 -+ 323& #* *#% , * 6:( . 523 -" & 8 & ,# ,#+ 2." - + 5 %.#- +"3, :+ 3 8 & $# #$ . $"$ + "3 9 ... 1 4 1 * .0 :; = "$"& & #a# 5". 8

kppip.go.id · keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, energi dan ketenagalistrikan, air, dan kereta) dan penyusunan standardisasi kriteria …

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - kppip.go.id · tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis ... tanah oleh lembaga manajemen aset negara. bab i ketentuan umum ... spm, adalah

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · NOMOR 143/PMK.CH 1/2013 TENTANG PANDUAN PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH

kppip.go.id · dan pemahaman pada kebijakan pemerintah pusat mengenai KPS, mengakibatkan sebagian besar proyek yang ditawarkan ke pihak swasta tidak layak finansial dan/atau tidak

kppip.go.id · 2017-01-17 · Prastudi Kelayakan adalah studi untuk mcnganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (outline business case) dan kajian akhir

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Pasal 15 (1) Penyusunan UKL-UPL

kppip.go.id · Management Office (PMO) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP) Tahun Anggaran 2019 Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · menurut jenis dan bentuknya. (4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA

IDEN - kppip.go.id

kppip.go.id · konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas, dan/ atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas

SALINAN - kppip.go.id